PPT LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA

SISTEM
PEMERINTAHAN

INDONESIA

SISTEM PEMERINTAHAN RI

MENCAKUP

Pemilihan Pemilihan Presiden Pembentukan Lembaga Tugas dan Fungsi
Umum dan Waka Presiden Negara Negara Pemerintahan

A. SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT

Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Ada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia
1. Indonesia negara berdasarkan hukum ( pemerintah dan lembaga negara dalam melaksanakan

tindakannya berdasarkan hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum
2. sistem konstitusional ( pengendalian pemerintah berdasarkan konstitusi seperti Ketetapan MPR,

Undang-undang, Peraturan pemerintah
3. Kekuasaan tinggi negara di tangan rakyat
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas ( presiden memiliki kekuasaan tinggi tapi tetap

harus memperhatikan suara DPR jika presiden melanggar maka akan diberhentikan oleh MPR

PEMILIHAN UMUM

BERSIFAT

Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Adil

Masyarakat Berlaku bagi Bebas Suara Bertindak Mendapat
memilih semua menentukan pemilih dijain jujur perlakuan
langsung warga siapa yang di kerahasiaan yang sama,
negara bebas dari
pilih nya kecurangan

SUSUNAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

LEMBAGA NEGARA SESUAI UUD 1945
SEBELUM AMANDEMEN

Dewan Majelis Badan Dewan Mahkamah
Perwakilan Permusya Pemeriksa Pertimbangan Agung
waratan Keuangan Agung (DPA) (MA)
Daerah
(DPR) Rakyat (BPK )
(MPR)



A. MAJELIS PERMUSYAWARATAN
PERWAKILAN (pasal 2 ayat 2)

 MPR Merupakan Salah Satu Lembaga Tinggi Negara
 MPR Merupakan Lembaga Yang Menampung Suara Rakyat Dan

Merupakan Lembaga Yang Memiliki Kekuasaan Legislatif Di
Negara Indonesia

 MPR Lebih Banyak Berperan Pada Fungsi Legislatif yang

Mengawasi Kegiatan Eksekutif (Presiden Dan Wakil Presiden)

TUGAS DAN WEWENANG MPR

Mengubah Dan Juga Menetapkan Uud
Melantik Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Hasil Pemilu Dalam Sidang Paripurna
Memberhentikan Kekuasaan Eksekutif, Yaitu Presiden Dan Juga Wapres Dalam Masa Jabatan Yang Masih Berjalan
Mengangkat Wapres Menjadi Presiden Ketika Presiden Meninggalkan Kursi Jabatannya, Diberhentikan, Ataupun

Mengundurkan Diri

FUNGSI DAN HAK MPR SEBAGAI
LEMBAGA LEGISLATIF NEGARA

FungsSMieMPbRaPgSaRieb:PaegmaeigLaenmgbKagekauPaesrawanakLileagnisRlaatkify.at Mengawasi Jalannya Pemerintahan;

Hak MPR : Dari Pernyataan Dan
 Mengajukan Usulan Perubahan UUD;
 Menentukan Sikap Dan Pilihan Dalam Pengambilan Keputusan;
 Memilih Dan Juga Dipilih;
Kebal Hukum (Dimana Tidak Dapat Dituntut Di Pengadilan Terutama

Juga Pendapat Yang Sudah Dikemukakan Dalam Rapat, Karena Sudah Sesuai Dengan UU).

B. PRESIDEN PASAL 4 Ayat 1

 Presiden mempunyai hak preogratif dalam menjalankan pemerintahannya.
 Dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen menentukan bahwa, menteri-menteri

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

 Dilihat dari sisi pertanggungjawaban menteri kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan

eksekutif, maka system pemerintahan yang dianut adalah system pemerintahan presidensial,

dimana :
“menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR, Presiden mengangkat dan memberhentikan

menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada DPR. Kedudukan tidak

tergantung dari pada dewan, akan tetapi tergantung daripada presiden. Mereka adalah pembantu
Presiden”

C. DPR (pasal 19 ayat 1)

Penjelasan UUD 1945 mengungkapkan bahwa system pemerintahan didasarkan pada tujuh ciri-ciri pokok yang menguraikan
hubungan antara MPR, DPR, dan Presiden dalam Negara hukum berdasarkan system konstitusional, tujuh ciri pokok sebagai
berikut :

 Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum;
 Sistem Konstitusional;
 Kekuasaan Negara tertinggi di tangan MPR;
 Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara tertinggi dibawah MPR;
 Presiden tidak bertanggungjawab ke DPR;
 Menteri adalah pembantu Presiden;
 Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas.

D. BPK

 BPK suatu lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang mana

mempunyai wewenang mengelola&bertanggungjawab terhadap keuangan Negara, BPK
termasuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas yang sesuai tercantum dalam UUD
1945.

 Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

F. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 5 kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

 Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
 Memutus pembubaran partai politik,
 Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 Memberikan putusan atas DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum

berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tidakan pidana berat lainnya, atau perbuatan terela,

dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden.

G. Komisi Yudisial

 Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah

lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

 Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk

mendapatkan persetujuan;

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Lanjutan

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim, maka Komis Yudisial :
Dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
Dapat meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
Dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
Dapat memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan
Dapat membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah

Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan hakim oleh KY, maka KY wajib:
Menaati norma, hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menajaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia KY yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai

anggota

LEMBAGA KEHAKIMAN (Pasal 24 ayat 1)

MA • Mengawasi jalannya UUD
• Memberi sanksi bagi pelaksana UUD yang melanggar UUD

MK •Mengadili ditingkat prertama dan putusannya bersifat final
KY •Menguji UU terhadap UUD
•Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD
•Memutuskan pembubaran partai pemilu
•Memutuskan hasil perselisihan pemilihan

• Mengawasi perilaku hakim
• Menusulkan calon nama hakim agung