Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2022

b. Komoditas Barang/Jasa Penyumbang Utama Inflasi

Grafik III - 6 Komoditas Penyumbang Inflasi di Provinsi Jambi

Sumber: Hargapangan.id

Untuk melihat dampak kebijakan BBM, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
telah melakukan observasi mandiri terhadap pergerakan harga beberapa
komoditas/barang tertentu. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan terhadap 20
komoditas, terdapat fluktuasi harga pada beberapa barang komoditas.
1) Pemantauan dilakukan pada empat kelompok yaitu Pasar Tradisional, Pasar Modern,

Produsen, dan Pedagang Besar;
2) Cabai merah sebagai salah satu komoditas penyumbang utama inflasi Jambi

mengalami kenaikan harga yang cukup signifkan sebelum kebijakan pengalihan
subsidi BBM. Harga cabai merah pada awal kebijakan pengalihan subsidi BBM
berada di level Rp80.000 per kilogram di pasar tradisional. Bauran kebijakan dari
TPID dan normalisasi ketersediaan pasokan berhasil menekan harga pada akhir
Oktober direntang Rp20.000 - Rp40.000 per kilogram;
3) Harga beras mulai mengalami tren kenaikan mulai bulan Juni 2022, harga peras per
30 Juni 2022 berada pada level Rp11.900 per kilogram. Tren kenaikan harga beras
tidak hanya terjadi di Provinsi Jambi, namun relatif terjadi hampir di seluruh Provinsi
di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan 10 wilayah produsen beras terbesar di
Indonesia, tren kenaikan harga beras di Provinsi Jambi relatif lebih rendah.
Kebijakan pengalihan subsidi BBM mendorong penyesuaian tarif di sektor
transportasi. Provinsi Jambi masih mendatangkan beras dari wilayah tetangga
penghasil beras, sehingga faktor perubahan biaya transportasi turut memberikan
andil dalam kenaikan harga beras. Sampai dengan akhir Oktober 2022, harga beras
berada pada level Rp12.450 – Rp12.700 per kilogram dan masih dalam tren naik.

37

c. Indeks Mobilitas Google Pra dan Pasca Kenaikan Harga BBM

Grafik III - 7 Indeks Mobilitas Google Pra dan Pasca Kenaikan Harga BBM di Provinsi Jambi
Secara umum pergerakan masyarakat Provinsi
Jambi di tahun 2022 menunjukan peningkatan.
Pada bulan Agustus, pergerakan masyarakat di
area tempat hiburan, pusat perbelanjaan dan
pusat kesehatan, tempat kerja, taman dan area
pemukiman mengalami kenaikan, namun
pergerakan masyarakat di terminal masih
rendah. Aktivitas masyarakat di Provinsi Jambi
setelah pengalihan subsidi BBM menunjukan
kecenderungan menurun di seluruh tempat

yang diamati. Kondisi tersebut, mengindikasikan adanya perubahan pola aktivitas masyarakat

merespon kebijakan pengalihan subsidi BBM.

d. Hasil Diskusi dengan Stakeholder terkait Kondisi Terkini atas Kebijakan Pengalihan
Subsidi BBM

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi secara rutin melakukan pemantauan harga sebagai bagian
dari tahapan penghitungan inflasi, harga dipantau mingguan, dua mingguan, dan bulanan di dua
pasar di Kota Jambi dan satu pasar di Muara Bungo.

Komoditas yang dipantau adalah komoditas yang selalu dipantau setiap bulannya sekitar 200-
300 komoditas. Terkait dengan penebalan perlindungan sosial, yang diharapkan dapat
mempertahankan atau meningkatkan daya beli masyarakat, tidak langsung terlihat dari data
harga yang dikumpulkan. Namun dapat terindikasi jika daya beli terjaga maka harga barang akan
cenderung stabil dan supply tidak menumpuk. Hasil pemantauan harga rutinan ini akan
menghasilkan angka inflasi yang bisa dibandingkan setiap bulannya, dan dari angka inflasi bulan
ini (yang rilis awal bulan depan) akan diketahui apakah penerapan kebijakan pengendalian inflasi
memberikan dampak atau tidak.

Mencermati perkembangan inflasi terkini dan beberapa indikator harga komoditas, Bank
Indonesia memperkirakan perkembangan IHK September 2022 akan mengalami penurunan
secara bulanan maupun tahunan yang dipengaruhi base effect pada tahun sebelumnya. Inflasi
bulanan didorong oleh kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga terhadap
Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah normalisasi pasokan pasca membaiknya cuaca yang
berangsur kondusif. Hal ini berisiko dapat mendorong laju inflasi yang persistent sampai dengan
akhir tahun 2022. Namun demikian, kelonggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Provinsi Jambi memberikan ruang untuk dapat melakukan upaya-upaya intervensi
baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang termasuk untuk
menyelenggarkaan kegiatan Operasi Pasar. Di sisi lain, perkembangan inflasi sepanjang tahun
2022 diperkirakan meningkat seiring dengan base effect di tahun sebelumnya. Hal ini didukung
hasil survei harian yang dilakukan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional

yang menunjukkan bahwa rataan meningkat.

Bank Indonesia Provinsi Jambi Bersama Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pencanangan
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang ditandai dengan penandatanganan
komitmen dukungan oleh seluruh Walikota dan Bupati se-Provinsi Jambi sebagai langkah yang
lebih intensif agar inflasi dapat terkendali. TPID telah melaksanakan berbagai program di
antaranya penyelenggaraan pasar murah dan penyerahan program sosial BI berupa bibit cabai
dan ikan nila, alsintan dan saprodi kepada beberapa kelompok tani dan instansi. Kegiatan Pasar
Murah melalui Toko Tani dan Mobil Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang hadir di Pasar Angso
Duo dan Pasar Talang Banjar. Kegiatan Sidak Harga Pangan Strategis bekerjasama dengan

38

Satgas Pangan. Kegiatan Operasi Pasar oleh BULOG untuk komoditas beras medium dan
premium, minyak goreng, gula, dan terigu, melalui Toko TPID dan Canvassing menggunakan
mobil. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) BULOG di Jambi per tanggal 17 Oktober 2022 sebesar
4,81 juta kilogram untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga.

Pasca pengalihan subsidi BBM, kenaikan BBM berdampak pada harga bahan baku dan kondisi
usaha UMKM, namun hingga saat ini belum terdapat pengaruh yang signifikan atas kebijakan
tersebut. Sebagian produk UMKM (makanan kering) tidak dilakukan kenaikan harga secara
langsung namun dilakukan pengurangan jumlah/berat per kemasan, ada juga UMKM yang
melakukan kenaikan harga namun secara bertahap, karena harus menyesuaikan dengan
pesaing. Pasca kenaikan harga BBM, pengusaha yang langsung terdampak adalah pengusaha
travel. Terjadi kenaikan tarif harga jasa angkutan darat (travel) antarkota. Selain itu, kenaikan
harga tidak diikuti dengan kenaikan upah kerja. Hingga saat ini, belum ada kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) Jambi. Namun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Provinsi Jambi sudah beberapa kali menggelar rapat dewan pengupahan tingkat provinsi untuk
pembahasan upah minimum dan rapat penetapan UMP dijadwalkan pada tanggal 21 November
2022.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Regional Economist Universitas Jambi (Dr. Junaidi, S.E., M.Si.),
penyumbang utama inflasi di Jambi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan
komoditas utama pemberi andil adalah cabai merah, minyak goreng, bawang merah, ikan nila,
dan telur ayam ras. Pasokan komoditas-komoditas ini sebagian besar bersumber dari luar
Provinsi Jambi. Penyesuaian harga BBM yang menyebabkan kenaikan biaya transportasi, secara
langsung telah berdampak pada kenaikan harga yang cukup signifikan pada komoditas-
komoditas tersebut. Namun demikian kenaikan harga komoditas yang signifikan pada minggu
pertama penyesuaian harga BBM, cenderung stabil atau bahkan menurun pada minggu-minggu
berikutnya. Penyebab utamanya adalah meningkatnya pasokan karena masuknya musim panen
komoditias hortikultura. Kenaikan pasokan tersebut juga menyebabkan tidak terdeteksinya
kelangkaan komoditas tersebut untuk kebutuhan masyakat.

Kebijakan pengendalian inflasi di Jambi melalui penguatan koordinasi dengan berbagai instansi
terkait terus dilakukan dan cukup efektif menjaga ketersediaan pasokan. Meskipun demikian,
karena pasokan komoditas pemicu inflasi di Jambi sebagian besar bersumber dari luar Jambi,
penyesuaian BBM akan tetap berdampak signifikan pada kenaikan harga komoditas. Oleh
karenanya, dalam jangka panjang, kebijakan/program peningkatan pasokan yang bersumber
dari dalam provinsi (melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura)
menjadi pilihan prioritas untuk dilakukan.

Selain itu, penebalan perlindungan sosial di Jambi sudah cukup efektif meminimalisir dampak
inflasi untuk kelompok masyarakat rentan. Namun demikian, yang perlu ditingkatkan dan dijamin
adalah perlindungan sosial tersebut harus tepat sasaran. Secara kontinyu perlu dilakukan
perbaikan database penerima perlindungan sosial. Penyesuaian harga BBM masih akan
menyebabkan lonjakan inflasi di Bulan September. Penyesuaian harga BBM tersebut
diperkirakan akan tetap berdampak pada tiga atau 4 bulan ke depan. Hal ini berpotensi untuk
meningkatkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antar lembaga

pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi inflasi dan dampaknya di Provinsi Jambi.

3.2.3 Pemantauan Atas Dampak Penerapan Kebijakan Pengendalian Inflasi dan
Penebalan Perlindungan Sosial

Upaya pengendalian dampak inflasi melalui program perlindungan sosial (perlinsos), diantaranya
adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Tambahan. BLT BBM disalurkan kepada 202.985 KPM. Penyaluran BLT BBM di Provinsi Jambi

39

telah dilaksanakan sejak tanggal 19 September 2022. Berdasarkan pemantauan, pembagian BLT
BBM di beberapa titik yang memberikan layanan penyaluran BLT berlangsung lancar dan
kondusif. Berdasarkan interview/wawancara dengan masyarakat penerima BLT BBM,
masyarakat merasa terbantu dengan adanya BLT ini, dan rencananya akan digunakan untuk
operasional/pembelian BBM, dan kebutuhan pokok. Berikut realisasi BLT BBM per

Kabupaten/Kota.

Tabel III - 4 Realisasi BLT BBM Provinsi Jambi

Sumber: Direktorat PA

Selain mempertahankan daya beli masyarakat kurang mampu melalui BLT BBM, pemerintah
menyadari bahwa daya beli masyarakat kelompok pekerja harus dipertahankan. Sebagai
pengalihan kebijakan subsidi BBM, pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah Tambahan
kepada pekerja/buruh yang penghasilannya kurang dari Rp3,5 juta perbulan. Secara nasional,
BSU tambahan dialokasikan kepada 16 juta pekerja dengan besaran bantuan sebesar Rp600 ribu
yang diberikan sebanyak satu kali. Untuk Provinsi Jambi, berdasarkan data dari Kementerian
Tenaga Kerja, ditargetkan BSU tambahan akan diberikan kepada 185.886 pekerja. Sampai
dengan Oktober 2022 BSU tambahan di Provinsi Jambi telah terealisasi sebesar Rp80,78 Miliar
dan diberikan kepada 134.638 pekerja.
Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, seluruh Pemerintah Daerah di
Provinsi Jambi telah menganggarkan Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebesar 2% dari Dana
Transfer Umum (DTU) untuk bulan Oktober sampai Desember 2022. Belanja Wajib Perlindungan
Sosial di Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp38,60 Miliar, Penciptaan
Lapangan Kerja sebesar Rp8,91 Miliar, Subsidi Sektor Transportasi sebesar Rp3,96 Miliar, dan
Perlindungan Sosial Lainnya sebesar Rp12,83 Miliar. Secara total Pemenuhan Belanja Wajib
Perlinsos Jambi, didominasi oleh Provinsi Jambi sebesar Rp15,79 miliar (3.03%) dan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat sebesar Rp8,14 Miliar (2.59%)). Kanwil beserta KPPN lingkup DJPb Provinsi
Jambi melaksanakan pemantauan realisasi pelaksanaan belanja wajib 2% DTU.
Tabel III - 5 Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Wajib Perlinsos 2% DTU Kabupaten/Kota Per 10 November 2022

40

Respon Bank Indonesia pasca kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk menjaga dan
memperkuat pemulihan:
a. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai

dengan kenaikan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) untuk memitigasi risiko
kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi;
b. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan
intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward
(DNDF), serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder;
c. Melakukan pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder untuk memperkuat stabilitas nilai
tukar Rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portofolio SBN jangka
pendek dan mendorong struktur yield SBN jangka panjang lebih landai, dengan pertimbangan
tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurun kembali ke sasarannya dalam
jangka menengah panjang;
d. Memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan
meningkatkan ketahanan pangan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPIP
dan TPID), serta akselerasi pelaksanaan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
(GNPIP);
e. Mengimplementasikan kebijakan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan
kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio
Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berlaku 1 September 2022):
 Peningkatan besaran insentif kepada sektor prioritas menjadi maksimum 1,5% dari

sebelumnya paling besar 0,5%, dan insentif pencapaian RPIM tetap paling besar 0,5%;
 Perluasan cakupan subsektor prioritas dari 38 subsektor prioritas menjadi 46 subsektor

prioritas.
f. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman

pada suku bunga berdasarkan segmen kredit (Lampiran 2);
g. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan

akselerasi digitalisasi terutama melalui perluasan layanan dan akses QRIS serta BI-FAST
kepada berbagai lapisan masyarakat terutama dalam pemberdayaan UMKM dan pembelian
produk dalam negeri.
Sumber: Bank Indonesia: Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus 2022

41

7

BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

1. Pada periode triwulan III 2022, Provinsi Jambi membukukan pertumbuhan 5,20% (yoy)
dengan total PDRB sebesar Rp41.468,24 Miliar (ADHK). Ekspor impor tumbuh, pada
triwulan ini nilai ekspor sebesar US$944,20 Juta dan Impor sebesar US$24,03 Juta.
Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah akselerasi untuk membuka lapangan
kerja baru karena tingkat pengangguran terbuka saat ini masih cukup tinggi di angka
4,59%. Selain itu, Gini Ratio juga sedikit mengalami peningkatan menjadi 0,320, sementara
Gini Ratio ditargetkan di angka 0,3. Tingkat inflasi bulan September masih terjaga di level
0,61% (mtm), namun inflasi tahunan masih di level 8,09% berada di atas tingkat inflasi
nasional yang berada di angka 5,95%. Nilai tukar petani terus mengalami perbaikan dan
meningkat di level 133,23 atau meningkat 2,82% dibanding periode bulan Agustus 2022.
Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan mengalami penurunan sebesar 1,12% dibanding
periode bulan sebelumnya dan berada di angka 108,65;

2. APBN tahun 2022 mengambil tema besar Pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural
dengan pokok kebijakan fiskal Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap
memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi.
Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial,
mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM
dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan. Mendukung
peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural dan
reformasi fiskal, serta Optimalisasi pendapatan dan penguatan spending better, baik di
Pemerintah Pusat maupun di pemerintah daerah, serta inovasi pembiayaan dalam rangka
konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan;

3. Sebagai bentuk optimisme pemerintah terhadap pemulihan aktivitas perekonomian di
tingkat regional, target Pendapatan Negara di Provinsi Jambi tahun 2022 lebih tinggi
22,9% dibandingkan dengan tahun 2021. Dari sisi Belanja Negara, seiring dengan
pergeseran upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dari penanganan ke
pencegahan, pagu Anggaran Belanja Pemerintah pusat tahun 2022 mengalami
pertumbuhan negatif sebesar -1,33% sementara dari pagu Belanja Transfer ke Daerah
mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,99%;

4. Kinerja Pendapatan Negara sampai dengan triwulan III tahun 2022 mencapai Rp5.541,04
miliar (84,59%) yang mana mengalami pertumbuhan positif sebesar 31,86% dibandingkan
dengan periode yang sama tahun 2021. Namun capaian realisasi penerimaan tersebut
belum didukung oleh kinerja pelaksanaan belanja pemerintah. Belanja Pemerintah
mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,43% yang disumbang oleh pertumbuhan
negatif pada realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar -7,34% dan pertumbuhan
positif pada realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 1,27%;

5. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja pemerintah pusat
diantaranya karena adanya blokir automatic adjustment dan terdapat beberapa kegiatan
yang berpotensi untuk memiliki sisa dana kontrak yang tidak akan terserap sampai
dengan akhir tahun, serta adanya pergantian pejabat perbendaharaan, dan juga karakter
kegiatan yang harus dilaksanakan pada triwulan IV. Selain itu terdapat pula kebijakan
pelaksanaan akhir tahun 2021 yang berdampak pada realisasi tahun 2022 yaitu
pemberian kesempatan kepada pihak ketiga untuk melanjutkan pelaksanaan proyek

43

tahun 2021 melalui perpanjangan Jaminan Bank Garansi sehingga pebebanan anggaran
atas proyek tersebut tetap dibebankan pada tahun anggaran 2021;

6. BLT Desa merupakan salah satu kebijakan fiskal untuk penanganan pandemi covid-19
yang berhasil menahan tingkat kemiskinan dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat di
Provisi Jambi. BLT Desa berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan Perdesaan
Provinsi Jambi dari 6,53% pada semester I tahun 2019 menjadi 6,19% di Semester I tahun
2022. Hasil FGD bersama Dewan Perwakilan Daerah RI, Dana Desa diperlukan sebagai
instrumen untuk menahan tingkat kemiskinan di desa serta menjaga tingkat konsumsi
masyarakat, namun perlu dikaji ulang terkait dengan ketentuan minimal penganggaran
sebesar 40% dari Dana Desa. Struktur tingkat kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi berbeda antar daerah. Kota Sungai Penuh memiliki tingkat kemiskinan sebesar
3,41% sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat 10,75%, optimalisasi BLT Desa untuk
pengentasan kemiskinan sebaiknya memiliki porsi yang berbeda disesuaikan dengan
tingkat kemiskinan daerah;

7. Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,92% dibandingkan periode
yang sama di tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar Rp12.268,87 miliar atau
69,46% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar Rp2.145,15 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp10.067,5
miliar dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar Rp56,22 miliar. Dilihat dari komposisi
pendapatan daerah terjadi peningkatan pada Pendapatan Dana Transfer dan penurunan
PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan
dana pusat melalui Pendapatan Transfer masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan
di daerah;

8. Sementara dari sisi belanja daerah, pagu belanja adalah sebesar Rp18.763,26 miliar
dengan capaian realisasi sebesar Rp8.498,57 miliar atau 45,3%. Realisasi tersebut
berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp6.089,26 miliar, Belanja Transfer sebesar
Rp1.228,81 miliar, Belanja Modal Rp1,160,95 miliar dan Belanja Tak Terduga Rp19,55
miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 terjadi
pertumbuhan yang negatif -10,50% dari tahun lalu. Hal ini karena terjadi penurunan
kinerja pada seluruh jenis belanja. Penurunan ini berdampak signifikan karena peran
belanja operasional dan belanja modal cukup besar secara proporsi belanja di
daerah. Diperlukan langkah-langkah strategis dalam rangka akselerasi belanja ini
karena perannya sebagai salah satu motor utama penggerak perekonomian di daerah;

9. Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan kajian atas faktor-faktor yang
mempengaruhi belum optimalnya realisasi APBD di Provinsi Jambi. Faktor-faktor yang
mempengaruhi belum optimalnya realisasi APBD di Provinsi Jambi antara lain faktor
perencanaan anggaran Pemda, faktor pelaksanaan anggaran, SDM, pengadaan
barang/jasa, dan faktor eksternal lainnya;

10. Kenaikan harga komoditas global terutama energi memberikan tekanan kepada alokasi
belanja subsidi pada APBN. Pada bulan September 2022 pemerintah mengalihkan potensi
pembengkakan belanja subsidi ke bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai
(BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan dukungan pemda 2% dari Dana Transfer Umum
(DTU). Kebijakan ini merupakan langkah strategis Pemerintah untuk menjaga daya beli
masyarakat terhadap dampak potensi inflasi dari pengalihan subsidi BBM. Realisasi
Belanja Perlinsos terkait pengalihan subsidi BBM sampai dengan Oktober 2022 di
Provinsi Jambi sebesar, Rp8,51 miliar (13,23%) untuk belanja wajib 2% DTU, BLT BBM
telah disalurkan kepada 202.985 KPM sebesar Rp60,9 miliar, BSU telah disalurkan
kepada 134.638 pekerja sebesar Rp80,78 miliar.;

44

11. Inflasi 2017-2019 di Provinsi Jambi secara umum dipengaruhi oleh kelompok komoditas
volatile food dan komoditas administered prices. Komoditas volatile food memberikan
tekanan pada inflasi regional terutama pada periode berakhirnya masa panen di sentra
produksi dan pada periode hari raya keagamaan. Sementara untuk administered price
yang ditetapkan pemerintah tidak menunjukkan pola konsistensi terhadap pergerakan
inflasi di regional Jambi, kecuali untuk komoditas angkutan udara yang cenderung
meningkat pada periode hari libur nasional dan hari raya keagamaan. Berbeda dengan
penyesuaian administered price pada periode 2017-2019 yang tidak terlalu berpengaruh
pada kelompok-kelompok pengeluaran, penyesuaian subsidi BBM pada tahun 2022
memicu naiknya sebagian besar IHK kelompok pengeluaran secara yoy maupun ytd.
Kenaikan angka inflasi kelompok pengeluaran transportasi merupakan yang paling tinggi
semenjak tahun 2017. Tingginya kenaikan inflasi yoy di sektor transportasi dimulai dari
kenaikan tarif angkutan udara sejak bulan April 2022, serta penyesuaian subsidi BBM
ikut mendorong penyesuaian tarif angkutan darat (travel, ojek online);

12. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi telah melakukan Gerakan Nasional
Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang ditandai dengan penandatanganan komitmen
dukungan oleh seluruh Walikota dan Bupati se-Provinsi Jambi sebagai langkah yang lebih
intensif agar inflasi dapat terkendali. TPID telah melaksanakan berbagai program di
antaranya penyelenggaraan pasar murah dan penyerahan program sosial berupa bibit
cabai dan ikan nila, alsintan dan saprodi kepada beberapa kelompok tani dan instansi.
Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan melalui Toko Tani dan Mobil Toko Tani Indonesia
Center (TTIC) yang hadir di Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar. Kegiatan Sidak
Harga Pangan Strategis bekerjasama dengan Satgas Pangan. Kegiatan Operasi Pasar
oleh BULOG untuk komoditas beras medium dan premium, minyak goreng, gula, dan terigu
melalui Toko TPID dan Canvassing menggunakan mobil. Optimalisasi penggunaan
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Jambi sampai dengan 17 Oktober 2022 tersedia
sebanyak 4,81 juta kilogram untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga;

13. Langkah tim TPID cukup berhasil mengendalikan komoditas bahan makanan yang
memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi. Harga cabai merah terkendali pada
level Rp20.000 - Rp40.000 per kilogram di akhir Oktober, harga beras dapat dikendalikan
pada level Rp12.450 – Rp12.700 per kilogram;

14. Berdasarkan hasil survei Persepsi Masyarakat terkait pengalihan subsidi BBM, dapat
disimpulkan bahwa dari 1.315 responden, menyampaikan kesetujuannya atas pengalihan
subsidi BBM kepada program BLT, BSU, dan perlinsos lainnya namun perlu dilakukan
peningkatan akurasi penerima bantuan serta lebih memilih BBM dilakukan penyesuaian
harga untuk mewujudkan APBN yang sehat.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat ruang untuk melakukan perbaikan agar
momentum pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi tetap terjaga. Beberapa
rekomendasi yang kami berikan sebagai berikut:
1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah untuk mewujudkan belanja pemerintah yang mempunyai multiplier effect yang
lebih besar terhadap perekonomian regional, kami merekomendasikan:
a. Dari sisi pemerintah pusat, diperlukan kerjasama pembinaan pengelolaan keuangan

daerah antara DJPb, DJPK, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta
kementerian teknis lain dalam hal penguatan pendampingan untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengaturan terkait fleksibilitas pergeseran
anggaran daerah pada level DPA;

45

b. Dari sisi pemerintah daerah:
 Memberikan kesempatan pelatihan yang memadai bagi Pengelola Keuangan dan
PBJ, membangun kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait kebijakan sinkronisasi pengadaan
barang dan jasa melalui e-katalog, serta menerbitkan peraturan daerah terkait
dengan timeline pengadaan barang dan jasa;
 Meningkatkan koordinasi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan dalam
upaya untuk optimalisasi penatausahaan dan potensi perpajakan di daerah dalam
kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Dari sisi Kanwil dan KPPN lingkup Provinsi Jambi, Meningkatkan komunikasi intensif
dengan satuan kerja instansi vertikal K/L melalui Evaluasi Penyerapan Anggaran
secara berkala, mengantisipasi kendala-kendala penyerapan anggaran berdasarkan
karakteristik kegiatan pada masing-masing satker, serta Meningkatkan sinergi dan
komunikasi dengan Pemda dalam upaya meningkatkan akselerasi belanja TKD
khususnya terkait belanja daerah yang berdampak langsung kepada kesejahteraan
masyarakat di daerah.

2. Dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan, BLT Desa menjadi instrumen
kebijakan yang penting untuk pengentasan kemiskinan di desa. Namun, perbedaan
kondisi kesejahteraan/tingkat kemiskinan antar daerah di Provinsi Jambi perlu menjadi
pertimbangan dalam perhitungan alokasi BLT Desa agar lebih tepat sasaran dan
memberikan kemanfaatan dalam pengentasan kemiskinan.

3. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah daerah di dorong untuk terus
meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan TPID dalam upaya untuk meredam
gejolak kenaikan harga pangan pasca penyesuaian tarif BBM serta melakukan
percepatan penyaluran belanja wajib perlindungan sosial pasca penyesuaian tarif BBM
dalam upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di daerah.

46

47