Sejarah Indonesia

DAFTAR PUSTAKA
https://greatedu.co.id/greatpedia/perkembangan-kehidupan-politik-dan-ekonomi-pada-masa-

orde-baru

https://brinly.co.id/tugas12948397

ikpni.or.id

https://fikrimuhammadblog.wordpress.com/2015/10/19/biografi-atau-profil-jenderal-ahmad-
yani-lengkap/
https://brainly.co.id/tugas/2962564

2. Kebijakan politik luar negeri Indonesia

Kebijakan politik luar Negeri, dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Indonesia menjadi anggota PBB kembali

Sewaktu Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucilkan dari
pergaulan internasional dan menyusahkan Indonesia dalam ekonomi maupun politik dunia.
Kondisi ini lalu mendorong Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB menurut hasil sidang
DPRGR. Jadi, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi bagian
anggota PBB.

2. Pemulihan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura serta pemutusan
hubungan dengan Tiongkok

Ketika tahun 1965, terjadi pertikaian antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk
memulihkan dan memperbaiki hubungan diplomatik, diadakan penandatanganan perjanjian
antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul
Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan
Singapura lewat pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966.

3. Memperkuat kerja sama regional serta Internasional

Indonesia mulai menguatkan kerjasama regional dan internasional dengan menggunakan
beberapa upaya, yaitu:

 Turut andil dalam pembentukan ASEAN. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN.
 Mengirim kontingen Garuda dalam rangka misi perdamaian.
 Ikut berperan dalam Organisasi Konferensi Islam/OKI.

Materi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa orde baru memang identik
dengan presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto. Selain kebijakan politik, kebijakan ekonomi
pada masa orde baru diprakarsai oleh Soeharto.

Operasi Militer Indonesia

Dalam buku Sejarah Kecil ‘Petite Histoire’ Indonesia (2004) karya Rosihan Anwar, disebutkan
bahwa Ali Moertopo memimpin pasukan dalam Operasi Komodo yang bertujuan untuk integrasi
Timor Timur ke Indonesia.

Operasi Komodo merupakan misi intelijen yang dilakukan oleh perwira perwira TNI. Pasca
Operasi Komodo, Indonesia kembali melancarkan Operasi Seroja pada Desember 1975.

Amerika Serikat turut mengambil peran dalam operasi-operasi keamanan yang dilakukan
Indonesia di Timor Timur. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak ingin Timor Timur
jatuh kedalam pengaruh Komunis.

Proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia secara resmi disahkan melalui UU no
7 tahun 1976 tentang penyatuan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I di Timor Timur.

4.4 Pengaruh Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru

Orde baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Dalam masa 32 tahun dalam
kepemimpinannya, banyak kebijakan yang berpengaruh cukup besar pada proses berjalannya
Negara Indonesia. Mulai dari kebijakan politik ataupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik
yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri.
Masing-masing dari kebijakan dikeluarkan berdasar kebutuhan Negara. Jadi, kebijakan yang
dikeluarkan ialah yang memberi manfaat serta memajukan kepentingan rakyat banyak.

1. Kebijakan politik dalam negeri

Kebijakan dalam Negeri, dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemilu 1971

Pemilu yang telah diatur dengan SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan diselenggarakan
pada tahun 1971 ini, berbeda halnya dengan pemilu tahun 1955 pada orde revolusi atau orde
lama. Dalam pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta Pemilu
yakni Golkar. Jadi, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun berikutnya yaitu tahun
1977, 1982, 1987, 1992, sampai 1997.

2. Penyederhanaan Partai Politik

Penyederhanaan partai politik terdiri dari dua partai serta satu golongan karya yaitu:

 1.) Partai Persatuan Pembangunan/PPP koalisi dari partai Nahdlatul Ulama, Perti, PSII
dan Parmusi.

 2.) Partai Demokrasi Indonesia koalisi dari partai Nasional Indonesia, partai Murba,
partai Katolik, IPKI dan Parkindo.

 3.) Golongan Karya atau Golkar.

3. Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI merupakan peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan
kekuatan sosial politik. Peran sebagai kekuatan sosial politik ABRI ditugaskan untuk mampu
berperan aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga mempunyai wakil dalam MPR yang
diketahui sebagai Fraksi ABRI, sehingga posisinya pada masa Orde Baru sangat dominan.

4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P-4)

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa,
mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman pada semua lapisan masyarakat tentang
Pancasila. Seluruh organisasi tidak diperkenankan memakai ideologi selain Pancasila, bahkan
dilaksanakan penataran P4 bagi para pegawai negeri sipil.

12 Maret 1967 diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS dengan tema utama mengenai
pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPRS.

Akhir masa pemerintahan Soekarno

Akhirnya, pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato NAWAKSARA dalam
persidangan MPRS berisi 9 persoalan yang dianggap penting. Lantaran isi pidato tersebut hanya
sedikit yang menyinggung tentang G 30 S PKI maka pengabaian peristiwa itu tak memuaskan
anggota MPRS.

Pada 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi
Pelengkap Nawaksara (Pelnawaksara). Setelah membahas pelnawaksara pada 21 Januari 1967,
pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan
konstitusional. Sehingga, pada 22 Februari 1967 tepat pukul 19.30 Presiden Soekarno
membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya.

Maka pada 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik
Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat
presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968
dalam Sidang Umum V MPRS

4.2 Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa Orde Baru

4.3 Integrasi Timor Timur

Timor Timur merupakan kawasan yang termasuk dalam gugus pulau Timor di Nusa Tenggara
Timur. Kawasan ini dulunya merupakan daerah jajahan dari bangsa Portugis.

Pasca peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia
dengan Belanda, kawasan Timor Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia.

Hal tersebut karena wilayah Timor Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis.

Runtuhnya Kekuasaan Portugis

Runtuhnya kekuasaan Portugis atas Timor Timur terjadi sekitar tahun 1974 kerena
berkembangnya Revolusi Bunga atau Revolusi Anyelir.

Dalam buku Hari-Hari Terakhir Timor Timur : Sebuah Kesaksian (2003) karya Zacky Anwar
dkk, Revolusi Bunga merubah rezim Portugal dari kediktatoran otoriter menjadi demokrasi
praktis. Revolusi Bunga juga berdampak pada Timor Timur sebagai daerah jajahan.

Pada Mei 1974, pemerintahan baru di Portugal memberikan izin pendirian partai politik untuk
menentukan masa depan bangsa Timor Timur melalui referendum yang akan dilaksanakan pada
13 Maret 1975.

Referendum tersebut meliputi 3 pilihan, yakni:

1. Menjadi daerah otonom dalam federasi Portugis

2. Menjadi negara bebas dan merdeka

3. Menjadi bagian dari Indonesia

Muncul tiga partai politik di Timor Timur dengan pandangan politik yang berlawanan yakni,
UDT, Fretilin dan Apodeti.

Persaingan antara tiga partai tersebut menjadikan konflik yang berkepanjangan dan
mengharuskan masyarakat sipil mengungsi ke wilayah Indonesia.

BAB IV

Kondisi Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru

4.1 Masa Transisi Menuju Pemerintahan Orde Baru Tahun 1966-1967

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui sejarah panjang
perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam menumpas penjajahan 350 tahun Hindia
Belanda. Memasuki fase kemerdekaan atau masa transisi di Indonesia, serentetan kejadian
yang melukai negeri juga bukannya tidak terjadi. Pasca kemerdekaan, Indonesia kembali
dihadapkan pada banyak pergolakan.

Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan dapat dirunut berdasarkan garis waktu atau timeline
yang terjadi sepanjang masa perjuangan setelah kemerdekaan. Pertengahan 1960-an
merupakan masa transisi di Indonesia, dimana terjadi pergantian kepemimpinan dari Ir.
Soekarno kepada Jenderal Soeharto, atau kita mengenalnya dengan sebutan orde baru.
Pergolakan politik terbesar yang terjadi dimulai ketika 7 perwira senior TNI tewas pada 30
September 1965 dengan dugaan dibunuh oleh pemberontakan PKI.

Garis waktu yang pertama adalah masa 1966-1967 yang dikenal sebagai masa transisi ke
orde baru.

Orde baru sendiri lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan
pada masa Orde Lama. Di masa ini dimulai penataan kembali seluruh aspek kehidupan
rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen, serta menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas
nasional guna mempercepat proses pembangunan.

Aksi-aksi Tritura

Pada masa transisi ini terjadi pergolakan politik, militer hingga lingkup sosial masyarakat. Hal
ini terbukti ketika para mahasiswa Jakarta membentuk organisasi federasi bernama Kesatuan
Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Berbagai tindakan pemuda dan mashasiswa pada masa
transisi ini salah satunya aksi Tritura, dimana ada 3 tuntutan yang disampaikan kepada
pemerintah, yaitu pembubaran PKI, Pembersihan Kabinet dari Unsur G30 S PKI, dan Penurunan
Harga atau Perbaikan Ekonomi.

Surat Perintah Sebelas Maret atau (Supersemar)

Surat perintah ini diterbitkan sebagai akibat demonstrasi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa
pada tanggal 11 Maret 1966, sehingga pemerintah mengadakankan sidang kabinet dalam
mengatasi krisis.

Tujuan dikeluarkannya Supersemar adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat
saat yang bertugas saat itu adalah Mayjen Soeharto untuk memutuskan tindakan apa yang harus
dilakukan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan dalam melaksanakan
jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh dibalik perumusan
Supersemar adalah Muhamad Yusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rachmat.

Dualisme Kepemimpinan Nasional

Supersemar membuat Soeharto memiliki kuasa sebagai pelaksana pemerintahan, sementara
Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan. Hal ini menimbulkan Dualisme Kepemimpinan
Nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat, sehingga
muncullah pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto.

Demi menjaga keutuhan bangsa, Soekarno menyerahkan kekuasan pemerintahan kepada
pengemban Tap. MPRS. No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967. Pada 7-

a. Kehidupan Sosial

Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin berupa persaingan antar
kekuatan politi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu
itu. Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) yang diciptakan Presiden Soekarno sangat
menguntungkan PKI.

b. Kebudayaan

Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni dan pusat kebudayaan yang dibangun oleh
partai politik yang ada pada saat itu, seperti Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) milik PKI,
Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga seni-Budaya
Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdhatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam
milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut sebagai alat saling bersaing dan memperebutkan
dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya.

BAB III

Sistem dan Struktur Politik serta Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

3.1 Dinamika Politik masa Demokrasi Terpimpin

Dinamika politik masa demokrasi terpimpin adalah banyak diwarnai dengan adanya
penyimpangan dan penyelewengan dalam pemerintahan bahkan dilakukan oleh presiden
sendiri.

Contohnya :

1. Presiden membubarkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) hasil dari pemilihan umum

dan digantikan dengan MPR-GR (Majelis Permusyawaratan Rakyat-Gotong Royong).

MPRGR dijadikan sebagai pembantu pemerintah, dan fungsi control dikurangi.

2. Melemahkan peran partai politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI) karena sebagai

pendukung pemerintah.

3.Dalam Ketetapan MPRS No.III/1963 tercantum Bung Karno menetapkan dirinya sendiri

sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 karena

didalam UUD’45 masa jabatan presiden ditetapkan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

3.2 Perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin

a. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang
berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh
Mohammad Yamin.

b. Devaluasi Mata Uang Rupiah

Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin, Pada tanggal 24 Agustus 1959,
pemerintah mendevaluasi (menurunkan nilai mata uang) Rp 1.000 dan Rp 500 menjadi Rp
100 dan Rp 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-
bank yang melebihi jumlah Rp 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan
ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan
keuangan dan perekonomian negara.

c. Deklarasi Ekonomi

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
di Jakarta, Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat
demokratis dan bebas dari mperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pada bulan
September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang
berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.

Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah
mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 (uang lama) diganti dengan Rp 1
(uang baru). Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan
harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan
Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

BAB II

Sistem dan Struktur Politik serta Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer

2.1 Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal

Kehidupan Politik pada masa demokrasi liberal adalah:

1. Sistem Pemerintahan Presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan Parlementer;

2. Pergantian Konstitusi Negara dari UUD 1945 menjadi UUDS 1950;

3. Peralihan dari Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan dan Sistem ekonomi

Nasional;

4. Perubahan Bentuk negara dari Kesatuan menjadi negara serikat atau federal;

5. Pergantian Kabinet yang lebih dari sekali dalam setahun

6. Pelaksanaan Pemilihan Umum Pertama pada 1955

7. Munculnya banyak Partai Politik

2.2 Sistem Ekonomi Nasional Masa Demokrasi Parlementer

Pada tanggal 19 Maret 1950 Menteri Keuangan RIS Mr. Syarifuddin Prawiranegara melakukan
pemotongan uang Gunting Syarifuddin. Pada tahun 1950 Gerakan Benteng dicetuskan yang
bertujuan melindungi usaha pribumi dengan memberikan pinjaman kepada 700 pengusaha
pribumi. Pada tahun 1951 Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Pada tahun
1953 sistem Ali Baba dikeluarkan oleh Mr. Iskaq Cokrohadisuryo yang menekankan kemitraan
antara pengusaha pribumi dan nonpribumi. Pada Desember 1957 pemerintah melakukan
nasionalisasi perusahaan Belanda. Perusahaan yang dinasionalisasi antara lain KPM menjadi
Pelni. Pada Desember 1958, pemindahan pusat lelang tembakau Indonesia dari Amsterdam ke
Bremen. Pada tanggal 28 Maret 1963, Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai usaha perbaikan
ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.

2. Jenderal Ahmad Yani
Ahmad Yani adalah salah satu korban dalam peristiwa G-30-S/PKI, Jenderal
Ahmad Yani sangat berjasa dalam peremdam pemberontakan di berbagai
wilayah di Indonesia setelah kemerdekaan.

3. Abdul Haris Nasution
Jenderal Besar TNI Purn.Abdul Haris Nasution lahir di kotanopan, Sumatra
Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Setelah menamatkan pendidikan di
Hollands Inlandse School (HIS) di Kotanopan, Nasution diterima di
Holland Inlandse Kweekschool (HIK) Bukittinggi, sekolah guru yang
disebut dengan "Sekolah Raja". Nasution adalah angkatan terakhir di HIK
bukittinggi karena sesudahnya sekolah ini ditutup akibat politik

penghematan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda.
4. Letkol Slamet Riyadi

Menjelang proklamasi 1945 Slamet Riyadi melarikan sebuah kapal kayu
milik jepang untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Setelah
diangkat sebagai Komandan Batalyon Resimen I Divisi X ia berhasil
menggalang para pemuda, menghimpun kekuatan pejuang dari pemuda-
pemuda terlatih eks Peta/Heiho/Kaigun dan merekrutnya dalam kekuatan
setingkat Batalyon, yang disiapkan untuk mempelopori perebutan
kekuasaan politik dan militer di kota Solo dari tangan Jepang.
5. Yos Sudarso
Beliau salah satu tokoh penting saat pembebasan Irian Barat dari tangan
Belanda dan menjaga perbatasan Indonesia.

6. Katamso Darmokusumo
Beliau pun salah satu korban saat terjadi G-30-S/PKI, Beliau
menyelesaikan berbagai pemberontakan yang terjadi contohnya
pemberontakan yang terjadi di Jawa Tengah Batalion 426.

7. D.I. Panjaitan (Donald Izacus Panjaitan)
Beliau adalah salah satu penggerak terbentuknya TNI di Indonesia, awalnya
Beliau dengan kerabat membangun Pemud Republik Indonesia (PRI) yang
selanjutnya diubah namanya menjadi BKR pada tahun 1945 dan berunbah
menjadi TKR dan terakhir menjadi TNI.

BAB I

Ancaman Disintegrasi dan Tokoh Perjuangan Indonesia

1.1 Peristiwa-peristiwa yang mengancam Integrasi Bangsa Indonesia

Integrasi Nasional merupakan sebuah bentuk dan proses guna menyatukan perbedaan yang
terdapat di Indonesia seperti perbedaan ras, suku, agama, bahasa, maupun warna kulit, guna
menciptakan keharmonisan dan kesatuan hidup secara Nasional

Integrasi Nasional dinilai sangat penting, namun dalam pelaksanannya ternyata proses Integrasi
Nasional mendapat tantangan yang mengancam kedaulatan dan kesatuan NKRI, walaupun
demikian tetap ada upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Berikut kakak berikan
contoh beberapa peristiwa-peristiwa di Indonesia yang dapat mengancam dan mendukung
terselenggaranya Integrasi Nasional.

Lima contoh peristiwa di Indonesia yang mengancam Integrasi Nasional baik yang bersifat
ancaman militer maupun ancaman non militer.

1. Invasi dalam bentuk agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda pada 21 Juli 1947 dan

19 Desember 1948.

2. Peristiwa Gerakan 30 September PKI.

3. Gerakan DI/TII, Permesta, Pemberontakan PKI Madiun.

4. Pengklaiman Pulau di Indonesia secara sepihak oleh Negara-negara tetangga (Malaysia,

Singapura, Filiphina)

5. Kembalinya berkembang Ideologi Komunis di Indonesia.

Lima contoh peristiwa di Indonesia yang mendukung Integrasi Nasional

1. Peristiwa penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato.

2. Peristiwa Sumpah Pemuda.

3. Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

4. Pembebasan masyarakat yang disandera Kelompok Separatis di Papua oleh TNI.

5. Peristiwa 212 akibat penistaan agama oleh mantan gubernur Jakarta.

1.2 Tokoh-tokoh Nasional 1945 – 1965

1. Jenderal Gatot Soebroto
Jenderal Gatot Soebroto (lahir di Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober
1907 - Meninggal di Jakarta, 11 Juni 1962 pada umur 54 tahun) adalah
tokoh perjuangan militer indonesia dalam merebut kemerdakaan dan juga
pahlawan nasional indonesia. Ia dimakamkan di Ungaran, kabupaten
Semarang. Pada tahun 1962, Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan
Kemerdekaan Nasional menurut SSK Presiden RI No.222 tanggal 18 Juni

1962. Ia juga merupakan aah angkat daro Bob Hasan. Seorang pengusaha ternama dan mantan
menteri Indonesia pada era Soeharto.

DAFTAR ISI
Bab I Ancaman Disintegrasi dan Tokoh Perjuangan Indonesia
1.1 Peristiwa-peristiwa yang mengancam Integrasi Bangsa Indonesia
1.2 Tokoh-tokoh Nasional 1945 - 1965
Bab II Sistem dan Struktur Politik serta Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer
2.1 Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal
2.2 Sistem Ekonomi Nasional Masa Demokrasi Parlementer
Bab III Sistem dan Struktur Politik serta Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin
3.1 Dinamika Politik masa Demokrasi Terpimpin
3.2 Perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin
Bab IV Kondisi Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru
4.1 Masa Transisi Menuju Pemerintahan Orde Baru Tahun 1966-1967
4.2 Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa Orde Baru
4.3 Integrasi Timor Timur
4.4 Pengaruh Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru

E-BOOK RINGKASAN
SEJARAH INDONESIA

TINA MARLINA

KELAS XII IPS 1