Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta BUKU PANDUAN DIGITAL TERKAIT ALUR PEMBAYARAN
DAFTAR ISI 01. 02. 03. 04. 05. 07. 08. 13. JUDUL DAFTAR ISI DASAR HUKUM RUANG LINGKUP DEFINISI UMUM SIMBOL FLOWCHART ALUR PEMBAYARAN DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN SPJ Diambil oleh: Adinda Puteri Lestari 02 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran
DASAR HUKUM Peraturan Gubernur No. 105 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan Dan Mekanisme Langsung Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 03 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran Peraturan Gubernur No. 142 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Surat Edaran No. 84 tahun 2019 tentang Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Langsung Peraturan Gubernur No. 162 tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
RUANG LINGKUP Buku pedoman ini disusun untuk memberikan panduan pelaksanaan pengajuan pembayaran di lingkungan Sekretariat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Buku pedoman ini diperuntukkan kepada pejabat serta pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengajuan pembayaran di lingkungan Sekretariat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. 04 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran
DEFINISI UMUM Penatausahaan keuangan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/UKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD/UKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD/UKPD. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD/UKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 05 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran
DEFINISI UMUM Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD/UKPD. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 06 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran
SIMBOL FLOWCHART Dokumen Multidokumen Input Data secara Elektronik Proses secara Manual Arah Proses Kegiatan Penghubung dalam Satu Halaman Terminal Mulai atau Selesai Keputusan *Sumber: Accounting Information Systems 14E oleh Marshall B. Romney dan Paul J. Steinbart 07 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran Arsip Permanen
08 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran PENGAJUAN DAN PENERIMAAN BERKAS PENGAJUAN/PERBAIKAN BERKAS PENAGIHAN PEMBAYARAN OLEH PPK/PPTK 1. ADMIN SUBBAG PERENCANAAN, ANGGARAN, DAN KEUANGAN MENERIMA DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS JIKA TIDAK LENGKAP, BERKAS DIKEMBALIKAN KE PPK/PPTK UNTUK DILENGKAPI ADMIN SUBBAG PAK MELAKUKAN CHECKLIST PADA TANDA TERIMA DAN MENYERAHKAN PADA VERIFIKATOR KEUANGAN 2. 3. 4. PPK/PPTK ADMIN SUBBAG PAK STANDAR WAKTU PADA PROSES INI ADALAH 1 HARI
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN VALIDITAS VERIFIKATOR KEUANGAN MENGINPUT KE LEMBAR VERIFIKASI VERIFIKATOR KEUANGAN MEMERIKSA BERKAS PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN JIKA TIDAK LENGKAP DAN VALID, VERIFIKATOR KEUANGAN MENULIS KEKURANGANNYA DI LEMBAR VERIFIKASI DAN MENGEMBALIKAN PADA PPK/PPTK UNTUK DILENGKAP DAN DIPERBAIKI VERIFIKATOR KEUANGAN MELAKUKAN CHECKLIST DAN MENANDATANGANI LEMBAR VERIFIKASI VERIFIKATOR KEUANGAN MEMINTA KONFIRMASI PADA BENDAHARA PENGELUARAN TERKAIT MEKANISME PEMBAYARAN SPP 1. 2. 3. 4. 5. BENDAHARA PENGELUARAN MENENTUKAN MEKANISME PEMBAYARAN DALAM HAL PEMBAYARAN SPP-UP, BENDAHARA PENGELUARAN MENGECEK SALDO UP YANG TERSEDIA. APABILA TERSEDIA, MAKA BENDAHARA PENGELUARAN LANGSUNG MENCAIRKAN DANA SETELAH SEMUA DOKUMEN DITANDATANGANI BENDAHARA PENGELUARAN, KASUBBAG PAK, PPK-SKPD, DAN PA 6. 7. 8. 09 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran DANA UP YANG TIDAK TERSEDIA DAN JUGA MEKANISME LS, SELANJUTNYA AKAN DIINPUT KE SIPD DKI JAKARTA DAN DISERAHKAN KE BENDAHARA PENGELUARAN 10. VERIFIKATOR KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN VERIFIKATOR KEUANGAN STANDAR WAKTU PADA PROSES INI ADALAH 2 HARI
10 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran PENELITIAN BERKAS OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SERTA VERIFIKASI OLEH SUBBAG PAK BENDAHARA PENGELUARAN MENELITI KELENGKAPAN DAN VALIDITAS BERKAS PENAGIHAN PEMBAYARAN SERTA SPP DAN SPM JIKA BELUM LENGKAP DAN VALID, BENDAHARA PENGELUARAN AKAN MENGEMBALIKAN PADA VERIFIKATOR KEUANGAN UNTUK DILENGKAPI ATAU DIPERBAIKI BENDAHARA PENGELUARAN MENANDATANGANI LEMBAR VERIFIKASI DAN SPP SERTA MENYIAPKAN DOKUMEN KELENGKAPAN PEMBAYARAN. SELANJUTNYA, BENDAHARA PENGELUARAN MENYERAHKAN DOKUMEN TERSEBUT PADA KASUBBAG PAK 1. 2. 3. BENDAHARA PENGELUARAN KASUBBAG PAK KASUBBAG PERENCANAAN, ANGGARAN, DAN KEUANGAN MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDITAS BERKAS PENAGIHAN PEMBAYARAN JIKA BELUM LENGKAP DAN VALID, KASUBBAG PAK MENGEMBALIKAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK DILENGKAPI ATAU DIPERBAIKI KASUBBAG PAK MEMVALIDASI BERKAS DALAM BENTUK PARAF PADA DOKUMEN YANG AKAN DITANDATANGANI PENGGUNA ANGGARAN LALU MENYERAHKAN DOKUMEN TERSEBUT PADA PPK-SKPD 4. 5. 6. STANDAR WAKTU PADA PROSES DI BP ADALAH 2 HARI DAN KASUBBAG PAK 0,5 HARI
VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH PPK-SKPD SERTA PENANDATANGANAN SPM OLEH PA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS KELENGKAPAN DAN VALIDITAS BERKAS PENAGIHAN PEMBAYARAN JIKA BELUM LENGKAP DAN VALID, PPK-SKPD MENGEMBALIKAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK DIPERBAIKI PPK-SKPD MEMVALIDASI BERKAS PENAGIHAN YANG SUDAH LENGKAP DAN VALID DALAM BENTUK PARAF PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG AKAN DITANDATANGANI PA, MENANDATANGANI LEMBAR VERIFIKASI DAN MENGIRIM BERKAS PENAGIHAN KE PA 1. 2. 3. PA MENANDATANGANI SPM BESERTA DOKUMEN LAINNYA DAN MENGEMBALIKAN BERKAS PENAGIHAN KE BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK DIKIRIM KE KAS DAERAH 4. 11 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran PPK-SKPD PENGGUNA ANGGARAN STANDAR WAKTU PADA PROSES DI PPK-SKPD ADALAH 0,5 HARI DAN PA 1 HARI
BENDAHARA DIBANTU ADMIN SUBBAG PAK MEMILAH DAN MENGGANDAKAN DOKUMEN YANG AKAN DIKIRIM KE KAS DAERAH DAN MENGARSIPKAN DOKUMEN YANG MENJADI ARSIP SKPD 12 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran PENGAJUAN SPP DAN SPM KE KAS DAERAH SERTA PENELITIAN OLEH KAS DAERAH 1. BENDAHARA PENGELUARAN KAS DAERAH KAS DAERAH MENELITI SPP, SPM, DAN KELENGKAPAN LAINNYA DALAM HAL PENGAJUAN DAPAT DIBAYARKAN, KAS DAERAH MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA MELALUI PENERBITAN SP2D 5. 6. ADMIN SUBBAG PAK ADMIN SUBBAG PAK MENGARSIPKAN DOKUMEN 2. STANDAR WAKTU PADA PROSES DI BP DAN ADMIN SUBBAG PAK ADALAH 1 HARI. STANDAR WAKTU PROSES DI KASDA MENGIKUTI SOP PEMBAYARAN DI KASDA
GAJI-TKD-PPH LISTING GAJI/TKD/PPH KUITANSI DINAS 1. 2. UPAH PJLP SPK (DILAMPIRKAN DI BULAN PERTAMA SAJA) KWITANSI DINAS DAFTAR HONORARIOUM DAFTAR PEMBAYARAN (NAMA SESUAI DENGAN REK BANK) ABSENSI 1. 2. 3. 4. 5. KWITANSI DINAS DAFTAR HONORARIOUM DAFTAR PEMBAYARAN (NAMA SESUAI REK BANK, DIBUAT JIKA PENERIMA LEBIH DARI 1 ORANG) ABSENSI RINGKASAN KONTRAK PENILAIAN PRESTASI KERJA LAPORAN SPK (DILAMPIRKAN DI BULAN PERTAMA SAJA ) POTONGAN PTKP (SURAT PERNYATAAN TDK BEKERJA DITEMPAT LAIN PADA SAAT WAKTU KONTRAK, TTD DENGAN MATERAI) - DILAMPIRKAN DI BLN PERTAMA SAJA FC NPWP (DILAMPIRKAN DI BULAN PERTAMA SAJA) FC REKENING BANK (DILAMPIRKAN DI BULAN PERTAMA SAJA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. HONOR APS HONOR SURVEYOR KWITANSI DINAS DAFTAR HONORARIOUM DAFTAR PEMBAYARAN (NAMA SESUAI REK BANK, DIBUAT JIKA PENERIMA LEBIH DARI SATU ORANG) ABSENSI RINGKASAN KONTRAK PENILAIAN PRESTASI KERJA BA PEMERIKSAAN (PADA AKHIR TERMIN) BAST (PADA AKHIR TERMIN) SPK (DILAMPIRKAN DI BULAN PERTAMA SAJA) LAPORAN POTONGAN PTKP (SURAT PERNYATAAN TDK BEKERJA DITEMPAT LAIN PADA SAAT WAKTU KONTRAK, TTD DENGAN MATERAI) - DILAMPIRKAN DI BLN PERTAMA SAJA FC NPWP FC REKENING BANK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. HONOR TENAGA AHLI KWITANSI DINAS DAFTAR HONORARIUM DAFTAR PEMBAYARAN (NAMA SESUAI REK BANK, DIBUAT JIKA PENERIMA LEBIH DARI SATU ORANG) ABSENSI RINGKASAN KONTRAK BA BOBOT PEKERJAAN BA PRESTASI PEKERJAAN BA KEMAJUAN PEKERJAAN BA PEMERIKSAAN BA SERAH TERIMA PEKERJAAN (DI BULAN TERKAKHIR PEMBAYARAN) POTONGAN PTKP (SURAT PERNYATAAN TDK BEKERJA DITEMPAT LAIN PADA SAAT WAKTU KONTRAK, TTD DENGAN MATERAI) - DILAMPIRKAN DI BLN PERTAMA SAJA LAPORAN SPK (DILAMPIRKAN DI BULAN PERTAMA SAJA) FC NPWP (DILAMPIRKAN DI BULAN PERTAMA SAJA) FC REKENING BANK (DILAMPIRKAN DI BULAN PERTAMA SAJA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. HONOR NARASUMBER KWITANSI DINAS DAFTAR HONORARIUM DAFTAR PEMBAYARAN (NAMA SESUAI REK BANK, DIBUAT JIKA PENERIMA LEBIH DARI SATU ORANG) UNDANGAN RAPAT/UNDANGAN KEGIATAN NOTULEN RAPAT/LAPORAN KEGIATAN ABSENSI SURAT PERMOHONAN PERMINTAAN NARASUMBER DARI KADIS LEMBAR KESEDIAAN NARASUMBER (TTD ASLI) CV NARASUMBER FC REKENING KORAN FC NPWP FOTO PELAKSANAAN KEGIATAAN BAHAN MATERI KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. - DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN SPJ 13 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembay aran
UANG MUKA KERJA RINGKASAN KONTRAK KWITANSI PIHAK KETIGA INVOICE PIHAK KETIGA E-FAKTUR PPN FC NPWP FC REKENING BANK BERITA ACARA KESEPAKATAN UANG MUKA LAMPIRAN BA KESEPAKATAN UANG MUKA BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA SPK SPMK GARANSI BANK SURAT PERMOHONAN PERMINTAAN UANG MUKA KERJA DARI PIHAK KETIGA SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN UANG MUKA KERJA DARI PENGGUNA ANGGARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. BPJS TAGIHAN DARI BPJS FC REKENING BANK BPJS (BPJS KETENAGAKERJAAN) KWITANSI DINAS DAFTAR TAGIHAN 1. 2. 3. 4. KUITANSI PIHAK KE 3 NOTA ATAU FAKTUR BARANG/JASA 1. 2. TELEPON, LISTRIK, DAN AIR PENGADAAN BARANG RINGKASAN KONTRAK KWITANSI PIHAK KETIGA NOTA ATAU FAKTUR BARANG/JASA SURAT JALAN E-FAKTUR PPN FC NPWP FC REKENING BANK BA PEMERIKSAAN BARANG/JASA BA SERAH TERIMA PEKERJAAN SPMK/SPP (SURAT PERINTAH PENGIRIMAN) SPK ADDENDUM SPK (JIKA ADA) SYARAT KELENGKAPAN LAINNYA (CTH : COMPANY PROFILE DLL) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. KONSTRUKSI RINGKASAN KONTRAK KWITANSI PIHAK KETIGA NOTA ATAU FAKTUR BARANG/JASA E-FAKTUR PPN FC NPWP FC REKENING BANK/KORAN BA BOBOT PEKERJAAN & LAMPIRAN BOBOT KURVA S BA PRESTASI PEKERJAAN BA KEMAJUAN PEKERJAAN BA PEMERIKSAAN BARANG/JASA BA SERAH TERIMA PEKERJAAN (JIKA PEKERJAAN SUDAH SELESAI) BA PEMBAYARAN BUKTI BAYAR BPJS KETENAGAKERJAAN (JIKA SUDAH BAYAR) SPMK SPK ADDENDUM SPK (JIKA ADA) LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA LAPORAN KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. JASA KONSULTANSI RINGKASAN KONTRAK KWITANSI PIHAK KE3 NOTA ATAU FAKTUR BARANG/JASA E FAKTUR PPN FC NPWP PIHAK KE3 FC REKENING BANK/KORAN ABSENSI PENGAWAS/PERENCANA BA BOBOT PEKERJAAN & LAMPIRAN BOBOT BA PRESTASI PEKERJAAN BA KEMAJUAN PEKERJAAN BA PEMERIKSAAN BARANG/JASA BA SERAH TERIMA PEKERJAAN (JIKA PEKERJAAN SUDAH SELESAI) BA PEMBAYARAN SPMK SPK ADDENDUM SPK (JIKA ADA) LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA LAPORAN KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. - DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN SPJ 14 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembay aran
SEWA FOTOCOPY RINGKASAN KONTRAK KWITANSI PIHAK KETIGA NOTA ATAU FAKTUR BARANG/JASA E-FAKTUR PPN FC NPWP FC REKENING BANK SPK BA PEMERIKSAAN BARANG/JASA BA SERAH TERIMA PEKERJAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KEGIATAN PENYEGELAN KWITANSI DINAS DAFTAR HONORARIUM ABSENSI FC NPWP FC REKENING BANK SURAT TUGAS SURAT SEGEL LAPORAN KEGIATAN (BA PELAKSANAAN PEMASANGAN SEGEL) FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KWITANSI DINAS DAFTAR HONORARIUM ABSENSI SURAT TUGAS SURAT PERINTAH TUGAS CAPULBAKET LAPORAN KEGIATAN FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN FC NPWP FC REKENING BANK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KEGIATAN CAPULBAKET KEGIATAN TIPIRING KWITANSI DINAS DAFTAR HONORARIUM ABSENSI SURAT TUGAS SURAT PERINTAH TUGAS BA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA (TIPIRING) SURAT PANGGILAN FC NPWP FC REKENING BANK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. MAKAN DAN MINUM RAPAT KWITANSI PIHAK KETIGA NOTA UNDANGAN RAPAT ABSEN RAPAT NOTULEN RAPAT FOTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. SERVICE KDO SURAT JALAN DARI SKPD KUITANSI DINAS DAFTAR BIAYA PEMELIHARAAN KUITANSI PIHAK KETIGA NOTA/FAKTUR FAKTUR PAJAK BUKU REKENING BANK NPWP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TOP UP BENSIN KDO RINGKASAN KONTRAK BUKTI PENAGIHAN RINCIAN PEMAKAIAN LEMBAR PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR KHUSUS (BBK) DEPOSIT FC NPWP FC REKENING BANK 1. 2. 3. 4. 5. 6. - DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN SPJ 15 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembay aran
NOTES PENGAJUAN MEKANISME UP KE KASDA AKAN DICAIRKAN KE REKENING DINAS TERLEBIH DAHULU. SETELAH ITU, BENDAHARA AKAN MENGIRIMKAN UANG PADA PENYEDIA SESUAI DENGAN PENGAJUAN TOTAL DARI STANDAR WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENGAJUAN MEKANISME LS HINGGA SAMPAI KE KASDA ADALAH 9 HARI DAN MEKANISME UP ADALAH 4 HARI. STANDAR WAKTU BERLAKU DENGAN SYARAT DOKUMEN SUDAH LENGKAP, VALID, DAN TERSEDIA DANANYA. STANDAR WAKTU BELUM MEMPERTIMBANGKAN CUTI DAN HAL MENDESAK LAINNYA DAFTAR KELENGKAPAN SPJ DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU MENGIKUTI ATURAN YANG TERBARU 1. 2. 3. 4. 5. 16 Buku Panduan Digital terkait Alur Pembayaran
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA