Modul 1 – Memahami teori dan konsep dasar pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di sektor publik Pengenalan Inklusi Gender & Sosial (GEDSI)
Fokus Isi Materi Pendahuluan: deskripsi singkat, 01 indikator hasil belajar & manfaat Apa itu GEDSI, pengarusutamaan gender 02 (PUG), dan inklusi sosial? Apa saja instrumen dan kebijakan yang 03 ada untuk memajukan GEDSI? Mengapa penting untuk mendukung 04 GEDSI di sektor publik?
Pendahulan Deskripsi singkat mengenai materi 1
Pendahuluan 4 A. Deskripsi Singkat § Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami konsep GEDSI di institusi publik. Pembelajaran dilakukan melalui metode belajar mandiri (self-learning) secara daring (online). B. Hasil Belajar § Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan memahami konsep dan kebijakan GEDSI di Indonesia, dan memperkuat kesadaran diri tentang pentingnya GEDSI. C. Indikator Hasil Belajar § Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat: 1) Menyampaikan tentang konsep GEDSI dengan jelas bila ditanya; 2) memiliki sensitivitas tentang GEDSI dalam berinteraksi dengan rekan kerja D. Materi Pokok § Mata pelatihan ini menggunakan metode belajar mandiri dan pengenalan kasus. Materi pokok mencakup: • Konsep GEDSI, pengarusutamaan gender, dan inklusi sosial. • Instrumen dan kebijakan yang ada untuk memajukan GEDSI • Imperatif mengenai pentingnya dukungan untuk memajukan GEDSI di sektor publik
Pendahuluan 5 E. Manfaat Modul Program pelatihan menggunakan pendekatan perspektif orang dewasa di mana setiap orang adalah narasumber pembelajaran, dan belajar akan lebih lancar dan efisien jika peserta telah mendapatkan bekal yang cukup baik dari aspek substansi dan informasi yang diperlukan. Modul ini hadir untuk memberikan bekal pengetahuan kepada peserta sebelum masuk dalam proses diskusi bersama rekan belajar dan para tenaga pengajar dalam kelas baik secara klasikal maupun secara daring. Oleh sebab itu, silakan: a. Membaca modul ini sesuai waktu dan tempat yang Anda merasa nyaman, b. Membuat catatan untuk dapat ditanyakan kepada rekan belajar dan tenaga pengajar saat Anda memiliki kesempatan untuk bertanya, c. Mengerjakan latihan-latihan yang disiapkan sehingga pemahaman Anda dapat lebih teraktualisasikan, dan d. Menggunakan modul ini sebagai bahan diskusi bersama rekan di tempat kerja.
Pengenalan konsep GEDSI & inklusi sosial
GEDSI dan Pembangunan yang Inklusif 7 Apa itu GEDSI? § GEDSI adalah singkatan dari: gender, disability & social inclusion (inklusi gender, disabilitas & sosial). § GEDSI dapat dipahami sebagai sebuah pola pikir (mindset), proses, dan hasil (outcome) yang memastikan bahwa tidak ada yang termarjinalisasi dalam program pembangunan dan pelayanan publik (no one left behind). 3 konsep utama yang berkaitan dengan GEDSI: 1. Inklusi Sosial 2. Pengarusutamaan gender (PUG) 3. Inklusi disabilitas Ini akan dijelaskan di halaman selanjutnya. Hasil (outcome): manfaat atau hasil dari suatu program atau jasa/pelayanan dapat dirasakan secara nyata dan merata (equitable) oleh semua anggota masyarakat dengan mempertimbangkan karakteristiknya yang berbeda-beda. Proses: memastikan ada representasi dan partisipasi dari beragam kelompok sosial yang ada di masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili. Pola pikir (mindset): seseorang mempunyai sensitivitas atas perbedaan-perbedaan karakteristik sosial yang ada, misalnya dalam hal gender, usia, suku, etnis, kondisi disabilitas, dan kondisi sosialekonomi.
Konsep Inklusi Sosial dalam Pembangunan 8 § Inklusi sosial dipahami sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat kelompok masyarakat yang termarjinalisasi karena karakteristik atau identitasnya untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari program pembangunan atau pelayanan publik (World Bank 2013). § Harus dipahami bahwa setiap orang mempunyai karakter yang beragam, dari sisi gender, usia, suku atau etnis, kondisi kesejahteraan ekonomi, kondisi fisik dan mental, lokasi, dan lain-lain. § Dalam suatu masyarakat, beberapa orang tidak dapat berpartisipasi atau mendapatkan manfaat secara penuh dari aktivitas atau program pelayanan publik karena kondisi atau situasi karakteristiknya. § Pembangunan yang inklusif berarti aktivitas pembangunan atau pelayanan publik mengikutsertakan dan memberikan manfaat bagi seluruh bagian masyarakat. § Untuk mencapai pembangunan yang inklusif, perlu secara khusus menargetkan dan mengikutsertakan kelompok masyarakat yang paling mungkin termarjinalisasi karena kondisi atau situasi karakteristiknya. Inklusi merupakan konsep kunci dari Sustainable Development Goals (SDGs): “Ensure no one is left behind” – pastikan tidak ada yang tertinggal. “We should ensure that no person – regardless of ethnicity, gender, geography, disability, race or other status – is denied universal human rights and basic economic opportunities … There can be no excuses.” — UN High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda
Memahami inklusi vs. eksklusi, segregasi & integrasi 9 Inklusi melibatkan proses reformasi sistemik untuk memodifikasi struktur, konten, metode, strategi, dll agar dapat mengurangi hambatan bagi individu atau kelompok dengan karakteristik berbeda sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat sesuai kebutuhannya (equitable). Sumber ilustrasi: Klique Design 2019 (klique.com.sg) Eksklusi terjadi ketika ada individu atau kelompok yang secara sengaja atau tidak sengaja tidak mendapatkan akses ke suatu kesempatan (program atau pelayanan). Segregasi terjadi ketika ada individu atau suatu kelompok yang diberikan akses atau kesempatan yang berbeda berdasarkan kondisinya, dan ditempatkan terpisah (isolasi) dari yang lainnya. Integrasi berarti menempatkan individu atau kelompok dengan karakteristik tertentu bersama dengan kelompok masyarakat pada umumnya, dengan kondisi kelompok minoritas dapat menyesuaikan diri dengan situasi mayoritas yang ada.
Pembangunan yang inklusif menghasilkan pembangunan yang berkeadilan 10 Pembangunan yang inklusif memastikan adanya perubahan sistematis untuk memastikan semua pihak dengan kebutuhan yang berbeda mendapatkan manfaat yang sesuai. Persamaan (equality) Asumsi bahwa setiap orang akan mendapatkan manfaat dari perlakukan yang sama (equal treatment). Perlakukan yang seragam diberikan untuk semua tanpa terkecuali. Ekuitas (equity) Setiap orang mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya yang beragam sehingga memberikan manfaat yang sesuai (equal opportunity). Perlakuan seperti ini dikenal juga sebagai ‘affirmative action.’ Keadilan (justice) Setiap orang mendapatkan manfaat tanpa akomodasi dukungan atau bantuan karena penyebab ketidaksetaraannya sudah ditanggapi secara efektif. Hambatan dalam sistem sudah dihilangkan.
Penting untuk dipahami: Equal Treatment ≠ Equal Opportunity Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved. (CEDAW Article 4) 11 Setiap individu mempunyai identitas yang beragam dalam dirinya, yang menimbulkan kebutuhan dan/atau kemampuan yang beragam juga. Penting untuk mengetahui, berempati, dan memahami perbedaan kebutuhan dan/atau kemampuan agar dapat merancang inisiatif atau kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran. Tindakan khusus (special measures atau affirmative action) dapat diterapkan untuk merespon perbedaan kebutuhan dan kemampuan tersebut untuk menjamin kesempatan yang seimbang. Tindakan ini bukan diskriminasi, namun merupakan intervensi yang diperlukan untuk mempercepat hasil yang ekuitas (equity). Tindakan ini bisa dicabut ketika kesempatan yang berimbang dan hasil yang inklusif sudah benarbenar tercapai. Memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) bukan berarti menyediakan kesempatan yang seimbang (equal opportunity). “ ”
Mini Quiz soal inklusi sosial dan pembangunan yang inklusif 12 1. GEDSI adalah singkatan dari: gender, disability & social inclusion (inklusi gender, disabilitas & sosial). Dalam pembangunan, di area mana saja GEDSI dapat diterapkan? A. Pola pikir B. Proses C. Hasil (outcome) D. Semua benar 2. Konsep apa yang menjelaskan adanya proses reformasi sistemik untuk memodifikasi struktur, konten, metode, strategi, dll untuk mengurangi hambatan bagi individu atau kelompok dengan karakteristik berbeda sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat sesuai kebutuhannya (equitable)? A. Integrasi B. Inklusi C. Kesetaraan (equality) D. Segregasi
Pengenalan konsep Pengarusutamaan Gender (PUG)
Memahami konsep gender dan ‘isu gender’ 14 Sebelum masuk dalam pengertian pengarusutamaan gender (PUG), penting untuk memahami konsep gender Gender berbeda dengan jenis kelamin § Jenis kelamin adalah kondisi biologis yang sifatnya universal (dimana-mana sama). Misalnya, perempuan dapat menstruasi, mengandung, melahirkan & menyusui, sedangkan laki-laki dapat memproduksi sperma dan berjakun. § Gender adalah peran, status, dan karakteristik yang diberikan kepada atau diekspresikan oleh seseorang dengan mempertimbangkan jenis kelaminnya. Misalnya, karakter feminin dianggap lebih cocok untuk perempuan dan karakter maskulin dianggap lebih cocok untuk laki-laki. Gender dikonstruksikan secara sosial § Gender dibentuk, disosialisasikan, dan dilembagakan oleh praktik-praktik atau produkproduk sosial, seperti perilaku, budaya, kebijakan, dan norma atau ekspektasi sosial lainnya. Gender didapatkan dan diinternalisasi secara belajar. § Oleh karena itu, peran, status, dan relasi gender dapat berbeda dan berubah dalam konteks tempat, waktu, budaya, generasi, dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda. § Misalnya, perempuan sudah banyak yang menjadi pemimpin saat ini dan banyak laki-laki yang mengambil peran aktif dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga.
Apa yang dimaksud dengan ‘isu gender’? 15 Gender menjadi ‘isu’ ketika… § Adanya anggapan bahwa karakter gender adalah kondisi alami yang tidak bisa diubah (fixed) dan berlaku secara homogen dan universal untuk satu kelompok tertentu. § Misalnya, semua perempuan dianggap lebih emosional dan kurang logis sehingga tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Di sisi lain, semua laki-laki diharapkan untuk menjadi pencari nafkah utama sehingga harus selalu kuat dan siap untuk ditugaskan ke mana saja walaupun jauh dari keluarga. § Hal ini dapat menjadi stereotype, yakni asumsi terhadap seseorang atau satu kelompok berdasarkan cara pandang, penilaian atau keyakinan yang dimilki sebelumnya, tanpa verifikasi. § Stereotype dapat terbawa dalam pola pikir dan pengambilan keputusan sehingga suatu proses, program, kebijakan atau aktivitas melupakan ada kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi yang berbeda antar individu dengan karakteristik yang berbeda. Sumber ilustrasi: popbela.com
Harus dihindari: buta gender & bias gender 16 Buta gender § Ketika seseorang, suatu program atau kebijakan tidak mengidentifikasikan atau mengakui adanya perbedaan yang muncul atas dasar gender atau kondisi karakteristik yang berbeda. § Misalnya, menganggap bahwa memberikan perlakuan yang sama berarti akan menimbulkan manfaat yang setara, dan tidak menyadari bahwa perbedaan gender dan karakter lainnya menentukan pilihan dan pengalaman yang dirasakan oleh seseorang. Jika mengabaikan isu gender, dapat menjadi buta gender dan/atau bias gender Bias gender § Ketika seseorang bertindak atau mengambil keputusan berbedasarkan asumsi karakter sosial tertentu (stereotype) terhadap suatu kelompok, padahal belum tentu benar. § Misalnya, laki-laki dianggap lebih kompeten, logis, kuat & dapat diandalkan sehingga dianggap lebih cocok menjadi pimpinan atau mengambil pekerjaan yang lebih ‘keras’, contohnya di bidang keamanan. § Di sisi lain, perempuan dianggap lebih emosional, lemah lembut, empatinya lebih tinggi & penurut sehingga dianggap tidak cocok menjadi pemimpin atau tidak dapat melakukan tindak kekerasan. Penting untuk mempertimbangkan identitas beragam yang dimiliki seseorang, misalnya dari sisi usia, suku/etnis, agama, identitas gender, status sosial-ekonomi, dan kondisi fisik atau mentalnya. Perlu diingat bahwa “perempuan” dan “lakilaki” atau kelompok sosial lainnya itu tidak homogen. Kebutuhan, pengalaman & aspirasinya berbeda-beda untuk masing-masing individu.
Ingin dicapai: sensitif gender, responsif gender & ber-perspektif gender 17 Sensitif gender § Mempunyai kesadaran dan pemahaman terhadap faktor-faktor perbedaan norma, peran & relasi gender yang dapat menimbulkan diskriminasi atau hambatanhambatan tertentu § Sensitif gender mengindikasikan kesadaran dan pemahaman terhadap isu gender, namun kesadaran tersebut belum diaplikasikan menjadi aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu gender atau masalah inklusi sosial lainnya. Untuk meningkatkan hasil program, kebijakan & pelayanan yang inklusif, harus menjadi: Responsif gender § Mempunyai kesaradan dan pemahaman terhadap perbedaan norma, kebutuhan, peran & relasi gender dan dampak perbedaan tersebut terhadap akses, kesempatan & partisipasi dalam proses dan pemanfaatan hasil pembangunan. § Faktor-faktor perbedaan gender tersebut dipertimbangkan dan diaplikasikan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi aktivitas, program, atau kebijakan sehingga tidak ada diskriminasi atau hambatan untuk semua kelompok bisa berpartisipasi dan mengambil manfaat dalam pembangunan. Ber-perspektif gender § Mempunyai kesadaran dan pemahaman bahwa proses dan program pembangunan atau kebijakan dapat berdampak berbeda pada laki-laki, perempuan, atau kelompok lainnya. § Mengindetifikasikan bagaimana karakteristik, peran & relasi gender dapat memberikan peluang & tantangan yang berbeda dalam pengalaman hidup, karier atau pembangunan. § Dapat mengenali hal-hal implisit (tidak terlihat atau diungkapkan) terkait dengan perbedaan gender dan karakteristik sosial lainnya.
Jadi apa itu pengarusutamaan gender (PUG)? 18 § Pengarusutamaan gender (PUG) berarti menggunakan perspektif gender dalam menganalisis, merencanakan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi aktivitas, program, kebijakan, atau pelayanan publik di semua tahapan dan bidang. § Dengan menggunakan pendekatan PUG, suatu aktivitas, program, kebijakan, atau pelayanan publik mempertimbangkan dan responsif terhadap kebutuhan, pengalaman, serta aspirasi perempuan, laki-laki, dan kelompok dengan karakteristik berbeda lainnya. § Tujuannya adalah untuk memastikan semua target sasaran program, kebijakan atau pelayanan publik (perempuan, laki-laki, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya) mendapatkan kesempatan dan manfaat yang adil (fair) dan setara, sesuai dengan kebutuhannya PUG bukan sekedar (equitablemenambahkan ). perempuan atau kelompok minoritas lainnya dalam suatu aktivitas atau program. Memastikan partisipasi semua pihak itu penting, tapi harus dipastikan juga keseluruhan sistem dan proses akan menghasilkan perubahan substantif dan manfaat yang setara bagi semua pihak. PUG itu bukan urusan yang berkaitan dengan perempuan, atau memprioritaskan perempuan. PUG juga memperhatikan dan bermanfaat untuk laki-laki serta kelompok minoritas lainnya, baik dari sisi suku/etnis, disabilitas, atau kondisi sosial-ekonomi lainnya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pembangunan yang inklusif.
Prinsip-prinsip PUG 19 § Pengarusutamaan gender (PUG) adalah tanggung jawab semua pejabat di semua tingkat dan perannya. § PUG adalah isu cross-cutting yang dapat diimplementasikan dalam menjalankan tupoksi masing-masing pejabat, unit, dan kementerian/lembaga. § PUG dapat diterapkan dalam perancangan, proses, hasil, dan evaluasi aktivitas, program, kebijakan, administrasi, dan pelayanan publik dalam pembangunan. § PUG tidak bisa didasarkan oleh asumsi bahwa suatu masalah, proses, kebijakan, program, atau aktivitas itu sifatnya ‘netral.’ Perbedaan karakteristik akan menimbulkan perbedaan kondisi, kebutuhan, pilihan, dan dampak. § PUG juga tidak dapat didasarkan oleh asumsi atau stereotip tertentu terkait gender atau kondisi sosial lainnya. § PUG harus diterapkan dengan didasari analisis gender yang dilakukan melalui metode yang terstandarisasi untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kesenjangan atau hambatan-hambatan gender. Analisis gender memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu yang berkaitan dengan relasi gender, peran, alokasi sumber daya, dan pengalaman gender. Secara khusus analisis gender mempertimbangkan faktor-faktor yang membentuk atau mempengaruhi kondisi gender (budaya, agama, sosial-ekonomi, situasi politik, karakteristik institusi atau lembaga, dll).
Studi kasus pengarusutamaan gender 20 § Bagaimana merancang kebijakan atau program PUG untuk kasus berikut: Sumber berita: CNBC Indonesia (https://www.cnbcindonesia.com/news/20211210232107- 4-298439/2350-pns-tni-pindah-duluan-ke-ibu-kota-baru-bisa-nolak) Sumber ilustrasi: https://www.cnbcindonesia.com/news/20211210232107-4- 298439/2350-pns-tni-pindah-duluan-ke-ibu-kota-baru-bisa-nolak Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) telah mulai membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Bila berjalan mulus, maka pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan dilakukan pada Semester I-2024. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pemindahan sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru mulai tahun depan. Pemindahan nantinya akan dilakukan secara bertahap. Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri akan pindah lebih dulu ke Ibu kota negara baru. Apa yang akan Anda rekomendasikan untuk menerapkan PUG dalam rencana pemindahan ibu kota negara?
Pengenalan konsep Inklusi Disabilitas
Memahami konsep disabilitas 22 Studi menunjukkan… § Sekitar satu milyar orang, atau 15% dari populasi di bumi, memiliki kondisi disabilitas. § Penyandang disabilitas cenderung lebih mungkin untuk mengalami hambatan yang lebih banyak dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari kesempatan pembangunan (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dll). § Hambatan tersebut misalnya tidak tersedianya perangkat pendukung (assistive devices), tempat atau pelayanan publik yang sulit diakses, dan prasangka atau stereotip sosial. Sebelum masuk dalam pengertian inklusi disabilitas, penting untuk memahami konsep disabilitas. § ‘Disabilitas’ adalah konsep yang dinamis dan merujuk pada kondisi yang dihasilkan dari situasi seseorang yang menghadapi hambatan fisik, perlakuan, dan/atau hambatan lain di lingkungannya sehingga menghalanginya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat (CRPD). § Penyandang disabilitas adalah kelompok yang besar dan beragam, terdiri dari mereka yang mempunyai kondisi berbeda dari sisi fisik, mental, intelektual, atau kemampuan pancaindera. § Disabilitas adalah isu cross-cutting dan dapat mempengaruhi seseorang dalam suatu titik tertentu dalam hidupnya. § Sama seperti identitas/karakter lain, terdapat juga interseksionalitas kondisi disabilitas dengan identitas lainnya, seperti suku/etnis, gender, kondisi sosialekonomi, usia, dll yang bisa menyebabkan eksklusi, diskriminasi dan/atau kerentanan yang berganda.
Kondisi disabilitas sangat beragam 23 Kondisi hambatan yang bermacam-macam, dikombinasikan dengan keadaan disabilitas yang beragam berarti tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak sama. Identitas penyandang disabilitas beragam Perempuan, laki-laki, anak-anak, ibu, ayah, pegawai, tinggal di kota, tinggal di pedesaan, tingkat ekonomi berbedabeda Kondisi disabilitas beragam Fisik, psikososial, intelektual, dan indrawi (sensory) Hambatan juga beragam Kebijakan, insitusional, infrastruktur fisik/linkungan, komunikasi dan informasi, sikap/perlakuan Situasi yang dihadapi juga beragam Pengalaman dari kekurangan (disadvantage) yang dirasakan, misalnya kemiskinan, pengangguran, atau iliterasi, tidak sama untuk semua
Inklusi disabilitas (disability inclusion) 24 § ‘Inklusi disabilitas’ adalah partisipasi yang berarti (meaningful) dari penyandang disabilitas dengan kondisinya yang beragam. § Ini juga berarti adanya dukungan dan pengarusutamaan dari hak-nya dalam proses organisasi, program pembangunan, kebijakan, dan pelayanan publik. § Hak-hak yang dimaksud adalah hak-hak penyandang disabilitas yang sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang diadopsi tahun 2006. CRPD mendukung integrasi penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat. § SDGs atau Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan menekankan bahwa disabilitas tidak boleh menjadi alasan atau kriteria yang menyebabkan seseorang tidak mempunyai akses dalam program pembangunan dan aktualisasi hak asasi manusia (HAM). Inklusi disabilitas dalam pembangunan diaplikasikan dalam proses & hasil (outcome) § Proses: memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam pengambilan keputusan § Hasil (outcome): pencapaian yang diharapkan ketika semua anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan manfaat yang setara dari program pembangunan atau pelayanan publik.
Inklusi disabilitas dalam pembangunan 25 Isu inklusi disabilitas dalam pembangunan yang umum dibahas: § Penyandang disabilitas dan keluarganya cenderung mempunyai lebih sedikit akses terhadap layanan rehabilitasi, pendidikan, pelatihan/peningkatan kapasitas, dan ketenagakerjaan. § Kemiskinan menambah resiko disabilitas karena keterbatasan akses pelayanan kesehatan, malnutrisi yang menyebabkan kondisi pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal, serta kondisi lingkungan tempat tinggal yang lebih rentan resiko kesehatan dan bencana. § Perempuan penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi berlapis (multiple discrimination). Sumber ilustrasi: https://www.huffpost.com/entry/observations-frombelow-could-you-just_b_9170684
Studi kasus inklusi disabilitas 26 Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) merupakan Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan kompetensi ASN. Sebagai bagian dari tugas dan fungsi tersebut, LAN mengelola pelatihanpelatihan berupa pelatihan dasar, pelatihan kepemimpian, pelatihan teknis fungsional. Pelaksanaan pelatihan tersebut ada yang menjadi kewenangan LAN; namun ada pula yang didesentralisasikan kepada lembaga-lembaga pelatihan pemerintah yang telah mendapatkan akreditasi dari LAN untuk menyelenggarakan pelatihan. Kendati demikian, LAN bertugas menjamin quality control terhadap terpenuhinya standar pelaksanaan semua pelatihan ASN. Sebagai bagian dari quality control untuk memastikan prinsip inklusivitas pelatihan, LAN melakukan evaluasi dan penilaian terhadap lembaga pelatihan di pusat dan daerah tentang sejauhmana lembagalembaga ini menerapkan prinsip inklusivitas dalam proses pelatihan ASN, dan memberikan penghargaan (award) kepada lembaga pelatihan yang paling inklusif. Pertanyaan: Bila anda diminta melakukan penilaiaan terhadap penerapan prinsip inklusivitas di lembaga pelatihan ASN, aspek apa saja yang akan Anda nilai? Apa yang menurut Anda paling penting untuk diperhatikan oleh lembaga pelatihan ini?
Instrumen dan kebijakan yang ada untuk memajukan GEDSI
Instrumen internasional untuk meningkatkan pembangunan inklusif gender 28 UN Sustainable Development Goal (SDG) no. 5: mencapai kesetaraan dan pemberdayaan untuk semua perempuan dan anak-anak perempuan § Terdapat target untuk memastikan partisipasi penuh dan efektif dari perempuan di posisi kepemimpinan di setiap tingkat pengambilan keputusan di politik, ekonomi, dan kehidupan publik lainnya. G20 Brisbane Goal (2014), G20 Empower & W20 § Pemimpin negara-negara G20 menyatakan komitmen untuk mengurangi kesenjangan gender (gender gap) sampai 25% antara tahun 2012-2025. § G20 Empower berkomitmen untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan di sektor swasta. § W20 mendorong pengadopsian dokumen-dokumen komitmen G20 yang melibatkan isu pembangunan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif, dan kerja sama perempuan dalam ekonomi internasional. ASEAN Declaration on the Gender Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and SDGs § Terdapat rekomendasi untuk mendukung representasi perempuan di posisi kepemimpinan, mengeliminasi stereotip gender, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Beijing Declaration 1995 (Fourth World Conference on Women) § Konsolidasi upaya-upaya internasional selama bertahun-tahun ke belakang untuk mencapai pengakuan pentingnya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hukum dan praktiknya. § Berisi 12 bidang yang menjadi perhatian, termasuk isu gender dalam kemiskinan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kekerasan, konflik, posisi kekuasaan dan kepemimpinan, HAM, media, lingkungan, dan anak-anak.
Instrumen hukum Indonesia yang mendukung inklusi gender dalam pembangunan 29 GEDSI dapat mendukung agenda reformasi birokrasi & pembangunan Indonesia Prioritas Reformasi Birokrasi § GEDSI dapat membantu meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dan kualitas SDM ASN § Riset membuktikan bahwa lembaga pemerintah yang memajukan GEDSI akan menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan inklusif untuk masyarakat. Instruksi Presiden (no. 9/2000) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) § Memberikan mandat kepada semua lembaga dan instrument pemerintah untuk mengadopsi PUG. PUG sebagai team cross-cutting dalam RPJMN 2020-2024 § Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan, politik, posisi publik dan pengambil keputusan adalah salah satu prioritas dalam RPJMN 2020-2024. § Pembangunan SDM (human capital) dan meningkatkan kualitas ASN juga bagian dari prioritas RPJMN 2020-2024. GEDSI dapat membantu tujuan pembangunan ini. 29 Sudah ada beberapa target untuk meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan Apa yang bisa dilakukan sektor publik? GEDSI dan pembangunan yang inklusif merupakan keharusan bagi negara demokratis. Pemerintah harus merefleksikan komposisi masyarakat yang dilayaninya untuk menjamin akuntabilitas. Di politik dan parlemen Sudah ada kuota 30% untuk perempuan di parlemen dan ada ketentuan 30% representasi perempuan dalam kandidat pemilu dan partai politik. Di sektor BUMN Kementerian BUMN menetapkan target untuk mencapai 15% representasi perempuan di posisi kepemimpinan BUMN di tahun 2021 dan 20% di tahun 2023. Di ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen dalam G20 Brisbane Goal untuk mengurangi kesenjangan partisipasi perempuan di ketenagakerjaan. Di sektor swasta Indonesia berpartisipasi dalam G20 Empower dan berkomitmen untuk meningkatkan representasi perempuan di posisi kepemimpinan di perusahaan swasta.
Peraturan nasional terkait partisipasi penyandang disabilitas 30 UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa Pemerintah Nasional, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Di tahun 2020, Presiden menerbitkan 9 Peraturan Pemerintah sesuai mandat UU no. 8 tahun 2016, diantaranya: Peraturan Pemerintah No. 52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah No. 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah No.13/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah No. 39/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Peraturan Pemerintah No. 42/2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah No. 60/2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
Regulasi terkait partisipasi penyandang disabilitas sebagai aparatur negara (ASN) UU no. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) § Memperkenalkan prinsip merit – ASN direkrut berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya terlepas dari gender, suku, agama, dan kemampuan atau kondisi disabilitas. § Menjelaskan bahwa syarat untuk tes kesehatan fisik dan mental dalam proses seleksi harus disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas dan ketentuan pekerjaan yang akan dilakukannya (di bagian lampiran). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 23/2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (direvisi oleh Peraturan MenPANRB no. 27/2021) § Pemerintah pusat dan daerah dapat mengalokasikan 2% dari kebutuhan pegawainya untuk penyandang disabilitas. § Penyandang disabilitas diperbolehkan untuk mengisi posisi yang sifatnya administratif, bersifat rutin, dan tidak ada kebutuhan khusus atau resiko tinggi. Peraturan BKN No. 14/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil § Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain: a. tempat pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas; dan b. petugas pembaca bagi tuna netra. 31
Imperatif dan manfaat memajukan GEDSI di sektor publik
Imperatif untuk memajukan GEDSI di sektor publik 33 Berbagai studi di banyak negara menunjukkan bahwa: § Lembaga-lembaga sektor publik merupakan instrumen penting dalam pemerintahan karena fungsinya sebagai perancang sekaligus pelaksana kebijakan dan layanan publik. § Penting bagi sektor publik untuk memiliki keterwakilan komposisi masyarakat yang dilayaninya. Ini juga guna memastikan agar lembaga sektor publik mencerminkan pemerintahan yang representatif, akuntabel, dan berkualitas. § GEDSI juga merupakan bentuk pendekatan berbasis HAM dalam pembuatan kebijakan. Dengan mengimplementasikan GEDSI dalam pembuatan kebijakan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan setiap kelompok masyarakat yang berbeda-beda. § GEDSI sudah dimandatkan dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang maju dengan pesat (emerging) dan merupakan anggota G20 harus dapat menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan GEDSI dalam proses dan hasil pembangunan.
Manfaat untuk memajukan GEDSI dalam pembangunan nasional 34 Kinerja yang lebih efektif. § Meningkanya keragaman (diversity) dalam tim kerja & proses pengambilan keputusan akan memperkaya perspektif karena berbagai orang dengan aneka latar belakang & pengalaman dapat memberikan & mendiskusikan berbagai jenis solusi. § Kondisi ini meningkatkan peluang bahwa program atau kebijakan yang diambil akan lebih inklusif dan responsif pada beragam kebutuhan di masyarakat. Studi & pengalaman internasional membuktikan bahwa GEDSI memberikan banyak manfaat dalam pembangunan. Retensi talenta (talent) dan peningkatan mutu sumber daya manusia. § Perempuan membentuk separuh dari talent pool di negara mana pun, misalnya, 50% lulusan pendidikan tinggi di dunia adalah perempuan, namun hanya 25% yang menjabat di posisi manajemen. § Banyak potensi kelompok minoritas yang tidak terpenuhi secara optimal. Hal ini merupakan kerugian bagi kinerja lembaga dan potensi pertumbuhan ekonomi. Bila kesenjangan gender dapat diatasi, PDB global di tahun 2025 dapat bertambah $12 triliun. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik. § Bukti yang ada juga menunjukkan bahwa ketika para pengambil keputusan di lembaga sektor publik terdiri dari representasi yang lebih sesuai dengan masyarakat yang mereka layani (dari segi gender, suku/etnis, atau disabilitas), mereka mendapat kepercayaan publik yang lebih baik dan mampu memberi perhatian pada isu sosial-ekonomi yang lebih beragam. § Memastikan agar sektor publik benar-benar representatif atas populasi yang dilayaninya merupakan hal penting dalam percepatan pemulihan dari COVID-19 yang inklusif dan berkeadilan.
Refleksi 35 § Sistem merit di sektor publik sudah diterapkan sejak diterbitkannya UU ASN (UU no. 5 tahun 2014). Ini adalah pencapaian yang sangat baik. Pertanyaan refleksi: § Apakah sistem merit yang diterapkan dalam birokrasi sudah menciptakan hasil (outcome) atau manfaat yang inklusif bagi semua pihak? Sumber ilustrasi: Peruvian political cartoonist, Carlin (https://community.today.com/parentingteam/post/untitled_1573304873)
Daftar Pustaka – Referensi Bahan Bacaan 36 Pembangunan inklusif dan inklusi sosial: § UN 2030 Agenda for Sustainable Development. § Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. World Bank. 2013. § Leaving no one behind: the imperative of inclusive development. UN. 2016. Pengarusutamaan gender (PUG): § Gender Mainstreaming an Overview. UN 2002. § Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. § Gender Equality in Public Administration. UNDP. 2021. § Memahami Hambatan dan Mencari Solusi untuk Perkembangan Karier Perempuan ASN. Prospera. 2020. Inklusi disabilitas: § Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). UN. 2006. § UN Disability Inclusion Strategy. § World report on disability : Main report (English). WHO & World Bank.
TERIMA KASIH