1341-ID-penerapan-etika-pns-dalam-pelaksanaan-tugas-aparatur-pelayanan-publik-suatu-stud

Penerapan Etika PNS Dalam Pelaksanaan Tugas Aparatur Pelayanan Publik
(Suatu Studi di Kantor Camat Wanea Kota Manado)

Thea Santiarsti
Salmin Dengo
Joorie M. Ruru

Abstract: Government Regulation 42 of 2004 on Life Coaching Corps and the Code of Conduct for
civil servants, explicitly and clearly stated ethical obligation for civil servants in carrying out official
duties. But in reality there is still the attitude and behavior of civil servants that do not fit. This
research is to answer the question "to what extent the application of ethics of civil servants in the
discharge of public service personnel in the sub-district office Wanea Manado.

Research using qualitative methods. In this case the application of ethics of civil servants
visits of eight indicators: (1) carry out the duties and powers according to the provisions; (2)
establishing a work ethic to improve performance; (3) comply with and adhere to operational
standards and obedient labor; (4) ensuring cooperatively work in realizing the efficiency and
effectiveness; (5) sought to develop competencies and creative and innovative thinking in the
implementation of tasks; (6) accountable in carrying out the task; (7) responsive, open, honest, and
accurate, and timely in completing tasks; (8) use of resources in an efficient and effective
organization; Informants in this study were officials and staff at Head Office Wanea, as many as 10
people. Data collection by interview; while data analysis using interactive model analysis techniques
of Miles and Hubernann.

The results showed that the application of ethics of civil servants of eight indicators that can
be applied to everything is pretty well by the public service personnel in the sub-district office Wanea,
but not optimal.

Based on the results of these studies conclude that the application of ethics of civil servants
specified in the PP. No. 42 of 2004 has not been optimally performed by the apparatus of public
services in the sub-district office Wanea Manado, but generally has been good enough.
Based on the conclusions of the research results can be put forward suggestions to improve the
application of ethics among civil servants in the public service apparatus, as follows: (1) need more
intensive socialization of the PP. 42 of 2004 to the whole apparatus of public services (2) enforcement
of civil etika needs to be improved by implementing a consistent and objective sanctions against any
ethics violations.

Keywords: Application, Ethics, Public Service. yang bertugas memberikan pelayanan
yang terbaik, adil dan merata kepada
PENDAHULUAN masyarakat.

Kelancaran penyelenggaraan tugas Fenomena selama ini menunjukkan
umum pemerintahan dan pembangunan kondisi lingkungan birokrasi pemerintah
nasional sangat dipengaruhi oleh masih adanya permasalahan serius yang
kesempurnaan pengabdian aparatur harus diatasi yang berkenaan dengan
Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
adalah merupakan unsur aparatur Negara

1

pelaksanaan tugas aparatur atau PNS, berindikasikan penyimpangan dan KKN.
Dari pengamatan selama ini menunjukkan
antara lain seperti : (1) pelaksanaan tugas- bahwa fenomena lemahnya kinerja
pelayanan publik tersebut masih dapat
tugas umum pemerintahan belum dijumpai pada jajaran instansi
pemerintahan daerah di Kota Manado,
sepenuhnya berjalan efisien dan efektif, antara lain di Kecamatan Wanea.

sehingga itu pengembangan PNS masih

harus ditingkatkan dan diarahkan pada

peningkatan efisiensi dan efektivitas; (2)

di lingkungan pegawai negeri sipil ada

gejala masih belum bersih dan sering Belum optimalnya kinerja aparatur

merusak kewibawannya, sehingga itu pelayanan publik tentu tidak hanya

pengembangan PNS terus diarahkan pada disebabkan oleh kurangnya atau lemahnya

mewujudkan aparatur yang bersih dan kemampuan pengetahuan dan

berwibawa; (3) di lingkungan pegawai keterampilan atau kecakapan bekerja yang

negeri sipil masih sering ditemui adanya dimiliki, tetapi juga dapat bersumber dari

penyalahgunaan wewenang dan sikap dan perilaku yang kurang atau tidak

penyelewengan lainnya seperti korupsi, baik/benar dari aparatur/PNS itu sendiri

kolusi dan nepotisme, pungutan liar, seperti : tidak suka berdisiplin tinggi,

kebocoran dan pemborosan; sehingga itu kurang bertanggung jawab, tidak mau atau

pembinaan, penertiban dan kurang bekerjasama, tidak/kurang

pendayagunaan PNS terus ditingkatkan. bersemangat, tidak mau berinisiatif dalam

memecahkan persoalan yang muncul,

Penyelenggaraan pelayanan publik kurangnya kepekaan dalam bekerja, dan
yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah/birokrasi dalam berbagai lain-lain sebagainya.
sektor pelayanan, terutama pelayanan
yang menyangkut pemenuhan hak-hak Sikap atau perilaku kurang atau tidak
sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, baik yang masih ditemui dikalangan
kinerja masih belum seperti yang aparatur pelayanan publik (PNS) tersebut
diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara dapat tercipta disebabkan antara lain oleh
lain dari masih banyaknya pengaduan atau kurangnya pengetahuan, pemahaman dan
keluhan dari masyarakat, seperti penghayatan terhadap nilai-nilai etika
menyangkut prosedur dan mekanisme PNS. Sebagaimana diketahui bahwa
kerja pelayanan yang berbelit-belit, dalam administrasi publik etika PNS atau
lamban, tidak transparan, kurang yang sering disebut kode etik PNS adalah
informatif, kurang akomodatif, kurang merupakan ketentuan-ketentuan atau
konsisten, terbatasnya fasilitas serta sarana standar-standar yang mengatur perilaku
dan prasarana pelayanan, kurang adanya moral para aparatur/PNS. Etika PNS berisi
jeminan kepastian dalam pelayanan ajaran-ajaran moral dan asas-asas
(hukum, biaya dan waktu), serta masih kelakuan yang baik bagi aparatur/PNS
sering dijumpai praktek pungutan liar dalam menunaikan tugas dan melakukan
serta tindakan-tindakan yang tindakan jabatannya.

2

Menyadari akan pentingnya etika PNS Publik : Suatu Studi di Kantor Camat
Wanea Kota Manado”.
maka pemerintah melakukan
Berdasarkan latar belakang masalah di
penyempurnaan terhadap kebijakan- atas, maka dapat dirumuskan masalah
yang hendak dijawab dalam penelitian ini
kebijakan yang berhubungan dengan etika yaitu : “sejauh mana penerapan Etika PNS
dalam pelaksanaan tugas aparatur
PNS, antara lain adalah menetapkan atau pelayanan publik di kantor Camat Wanea
Kota Manado ?”
mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Berdasarkan rumusan masalah
Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan penelitian tersebut maka tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui tingkat
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai penerapan etika PNS oleh aparatur
pemerintah Kecamatan Wanea di dalam
Negeri Sipil. melaksanakan tugas pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah tersebut secara Dengan menjawab masalah penelitian
jelas dan tegas menetapkan kewajiban etis tersebut maka diharapkan penelitian ini
yang harus diimplementasikan atau dapat memberikan manfaat teoritis untuk
menjadi pedoman sikap bagi PNS dalam pengembangan ilmu dan praktis untuk
melaksanakan tugas kedinasan dan pemecahan masalah praktis sebagai
kehidupan sehari-hari yaitu etika dalam berikut :
bernegara, etika dalam organisasi/instansi,
etika dalam bermasyarakat, etika dalam 1. Secara teoriitis diharapkan dapat
diri sendiri, dan etika terhadap sesama memberikan kontribusi bagi ilmu
PNS. Dengan etika atau kode etik PNS administrasi publik/negara khususnya
tersebut diharapkan akan terwujud bidang etika administrasi publik, dan
PNS/aparatur yang menjunjung tinggi manajemen pelayanan publik.
kehormatan serta keteladanan sikap,
tingkahlaku dan perbuatan dalam 2. Secara praktis kiranya dapat
melaksanakan tugas pelayanan publik. memberikan masukan kepada
Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemerintah khususnya pimpinan
kinerja pelayanan publik maka para birokrasi pelayanan publik dalam
aparatur pelayanan publik harus dapat rangka pengambilan langkah-langkah
menerapkan etika atau kode etik PNS pengembangan sikap dan perilku
dengan baik dan benar karena etika/kode moral aparatur birokrasi di dalam
etik PNS berisi ajaran-ajaran moral, asas- melaksanakan tugas dan jabatan.
asas etis atau asas-asas kelakuan yang Lebih khusus, hasil penelitian ini
baik yang dapat dijadikan sebagai kiranya menjadi informasi ilmiah
pedoman bertindak di dalam yang berharga kepada pemerintah
melaksanakan pelayanan publik. Kota Manado dan lebih khusus lagi

Dari Deskripsi latar belakang dari
permasalahan serta pemikiran tersebut,
penulis tertarik melakukan penelitian
tentang “Penerapan Etika PNS Dalam
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pelayanan

3

pemerintah Kecamatan Wanea Kota dinilai baik dan mana yang dapat dinilai
Manado, yaitu sebagai salah satu tidak baik. Sebagai ilmu normatif, etika
bahan informasi dan evaluasi adalah berisi ketentuan-ketentuan atau
terhadap penerapan Etika PNS dalam norma-norma dan nilai-nilai yang dapat
pelaksanaan pelayanan publik. digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Undang-Undang No 43

Kata “etika” dalam bahasa Inggris Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
disebut ethics. Secara etimologis kata
ethics berasal dari bahasa Yunani Kuno Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
“ethos” yang berarti pagar pembatas
ternak agar supaya ternak tersebut tidak tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
berkeliaran seenaknya. Walaupun pintu
pagar tidak dikunci tetapi ternak yang Pegawai Negeri adalah setiap warga
berada dalam lingkaran pagar tidak berani
keluar pagar. Dengan kata lain, ternak Negara Republik Indonesia yang telah
tersebut sudah terbiasa untuk
memperhatikan batas yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,
ditentukan (Saefullah Djadja, 2012).
Dalam bahasa Latin kata etika disebut diangkat pejabat yang berwenang dan
disebut “ethicus” yang berarti kebiasaan,
adat atau akhlak dan watak, atau diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,
kesediaan jiwa akan kesusilaan (Solomon,
1997; Widjaja, 2003). Bartens (dalam atau diserahi tugas negara lainnya dan
Keban, 2008) menggambarkan konsep
etika dengan beberapa arti, salah satu digaji berdasarkan peraturan perundang-
diantaranya dan biasa digunakan orang
adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan undangan yang berlaku. Pegawai Negeri
watak.
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota

TNI, dan Anggota Kepolisian Republik

Indonesia. Pegawai Negeri Sipil terdiri

dari Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan

Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai

Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri

Sipil yang gajinya dibebankan pada

APBN dan bekerja pada Departemen,

Lembaga Pemerintah Non-Departemen,

Kesekretariatan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal

di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota,

Widjaja (2003) menggambarkan Kepaniteraan Pengadilan, atau

bahwa sebagai cabang filsafat, etika dipekerjakan untuk menyelenggarakan

mempelajari pandangan-pandangan tugas-tugas Negara lainnya. Pegawai

persoalan-persoalan yang berhubungan Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai

dengan masalah kesusilaan, atau sebagai Negeri Sipil Daerah

penyelidikan filsofis mengenai kewajiban- Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya

kewajiban manusia, dan hal-hal yang baik dibebankan pada APBD dan bekerja pada

dan buruk. Sebagai ilmu, etika sering Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di

dikatakan sebagai ilmu yang luar instansi induknya. Pegawai Negeri

membicarakan masalah perbuatan atau Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur

tingkah laku manusia, mana yang dapat Negara yang bertugas memberikan

4

pelayanan kepada masyarakat secara untuk memenuhi kebutuhannya baik
profesional, jujur, adil, dan merata dalam berupa barang atau jasa.
penyelenggaraan tugas Negara,
pemerintahan dan pembangunan. Menurut METODOLOGI PENELITIAN
Saefullah (2009) bahwa PNS merupakan
bagian dari pejabat publik yang Sesuai dengan tujuan penelitian
mempunyai fungsi memberikan pelayanan sebagaimana telah disebutkan dalam
kepada publik sehingga PNS disebut pula uraian bagian pendahuluan di atas, maka
sebagai civil atau public servant. metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode kualitatif.
Konsep pelayanan publik banyak
disampaikan oleh para ahli yang masing- Penelitian kualitatif menurut Flick
masing mempunyai pandangan seseuai (dalam Gunawan, 2013) ditujukan untuk
dengan sudut kajian dan penelaah masalah memahami fenomena-fenomena sosial
yang berbeda-beda. Menurut Kotler dari sudut pandang partisipan. Penelitian
(dalam Rusli, 2013), bahwa pelayanan kualitatif digunakan untuk meneliti pada
publik (public service) pada dasarnya kondisi alamiah dimana peneliti
merupakan kegiatan atau manfaat yang merupakan instrumen kunci (key
ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak instrument). Menurut Nasution (2001)
lain dan pada hakekatnya tidak berwujud dalam penelitian kualitatif, data
(intangible) serta tidak menghasilkan dituangkan secara deskriptif dalam bentuk
kepemilikan (un-ownwrship). Dengan laporan dan uraian. Penelitian kualitatif
demikian, pelayanan publik itu tidak dapat dimulai dari lapangan berdasarkan
dimonopoli oleh seseorang atau satu lingkungan alami; data dan informasi
kelompok tertentu karena titik tolak lapangan ditarik maknanya dan
pelayanan adalah kebutuhan masyarakat konsepnya, melalui pemaparan deskriptif
secara keseluruhan, tidak dapat dimiliki analitik, tanpa harus menggunakan angka-
atau dikuasai oleh perorangan. angka, sebab lebih mengutamakan proses
terjadinya suatu peristiwa dalam situasi
Moenir (2002) juga bahwa alami (Gunawan, 2013).
penyelenggara pelayanan publik adalah
seseorang atau badan yang bertugas Sebagaimana disebutkan sebelumnya
memenuhi kebutuhan hidup warga bahwa fokus penelitian ini adalah
masyarakat dalam bentuk barang atau penerapan etika PNS dalam pelaksanaan
jasa. Dengan demikian pelayanan tugas aparatur pelayanan publik. Dalam
pemerintah dapat dilakukan oleh sebuah hal ini yang dimaksud etika PNS adalah
badan atau perseorangan yang ditunjuk nilai, standar atau norma yang merupakan
mewakili atau atas nama pemerintah pedoman sikap, tingkahlaku, dan
melakukan tugas-tugas pelayanan perbuatan PNS di dalam melaksanakan
sebagaimana yang dituntut masyarakat tugas kedinasan sebagaimana yang
ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan

5

Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai atas pertimbangan tertentu (Sugiono,
Negeri Sipil. Penerapan etika PNS adalah 2000).
sikap dan perilaku aparatur/PNS dalam
mematuhi dan mentaati ketentuan etika Adapun subyek penelitian ini adalah
PNS tersebut di dalam melaksanakan PNS aparatur pemerintah Kecamatan
tugas pelayanan publik, yaitu : (1) Wanea Kota Manado pada kantor Camat.
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Berdasarkan data terakhir jumlah PNS
ketentuan yang berlaku; (2) membangun pemerintah Kecamatan Wanea adalah
etos kerja untuk meningkatkan kinerja sebanyak 99 orang, dimana sebanyak 22
organisasi; (3) patuh dan taat terhadap orang ditempatkan di kantor Camat dan
standar operasional dan taat kerja; (4) sisanya ditempatkan di 9 kantor
menjamin kerja sama secara kooperatif Kelurahan. Informan penelitian diambil
dalam mewujudkan efisiensi dan dari unsur pimpinan/pejabat struktural dan
efektivitas pelaksanaan tugas; (5) unsur pegawai staf/pelaksana. Informan
berusaha mengembangkan kompetensi yang berhasil diwawancarai sebanyak 10
dan mengembangkan pemikiran secara orang yaitu : Camat (1 orang), Sekretaris
kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan Kecamatan (1 orang), Kepala Seksi (4
tugas; (6) akuntabel dalam melaksanakan orang), dan Pegawai Staf/Pelaksana (4
tugas; (7) tanggap, terbuka, jujur, dan orang).
akurat, serta tepat waktu dalam
melaksanakan dan menyelesaikan tugas; Sumber data utama dalam penelitian
(8) menggunakan atau memanfaatkan kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan;
semua sumber daya organisasi secara selebihnya ialah data tambahan seperti
efisien dan efektif; dokumen dan lain-lain. Penelitian
kualitatif menggunakan metode kualitatif
Penelitian kualitatif tidak yaitu pengamatan, wawancara, atau
dimaksudkan untuk membuat generalisasi penelaahan dokumen. Dalam penelitian
dari hasil penelitiannya. Subyek penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument
menjadi informan yang akan memberikan utama/kunci atau key instrument
berbagai informasi yang diperlukan (Moleong, 2006).
selama proses penelitian. Penelitian
kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan Berdasarkan pendapat tersebut maka
jumlah atau banyaknya informan, tetapi instrumen utama dalam penelitian ini ialah
lebih mementingkan content, relevansi, peneliti sendiri; sedangkan teknik
sumber yang benar-benar dapat pengumpulan data yang digunakan ialah
memberikan informasi, baik mengenai wawancara (interview), yaitu melakukan
orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu tanya jawab atau dialog dengan para
teknik pengambilan informan yang informan. Untuk terarahnya wawancara
digunakan dalam penelitian ini adalah maka digunakan pedoman wawancara
teknik purposive atau pengambilan sebagai panduan.
informan secara sengaja/bertujuan atau

6

Selain teknik wawancara, juga Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Kota
digunakan teknik observasi dan teknik Manado. Luas wilayahnya Kecamatan
dokumentasi. Teknik observasi yaitu Wanea 660,35 Ha, dengan batas-batas
melakukan pengamatan terhadap peristiwa administratif sebagai berikut :
yang berhubungan dengan fokus
penelitian. Data hasil observasi ini akan Sebelah Utara : Kecamatan Wenang
melengkapi data hasil wawancara.
Selanjutnya, teknik dokumentasi yaitu Sebelah Selatan : Kecamatan Malalayang
melakukan penelaahan terhadap dokumen- dan Kabupaten Minahasa
dokumen tertulis yang berhubungan
dengan fokus penelitian. Data hasil telaah Sebelah Timur : Kecamatan Tikala
dokumentasi ini juga berfungsi sebagai
pelengkap data hasil wawancara. Sebelah Barat : Kecamatan Sario

Teknik analisis data yang digunakan Kemudian berdasarkan Peraturan
dalam penelitian ini adalah analisis data Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun
kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen 2006 Tentang Pembentukan Organisasi
(dalam Moleong, 2006), analisis data Kecamatan Manado dimana Kecamatan
kualitatif adalah proses pencarian dan Wanea menjadi salah satu dari 11
pengaturan secara sistikatik hasil (sebelas) Kecamatan yang ada di Kota
wawancara, catatan-catatan dan bahan- Manado terhitung sejak bulan Februari
bahan yang dikumpulkan untuk 2001.
meningkatkan pemahaman terhadap
semua hal yang dikumpulkan dan Penyelenggaraan tugas-tugas
memungkinkan menyajikan apa yang
ditemukan. Analisis data kualitatif adalah Pemerintahan Kecamatan Wanea
upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan berpedoman pada Undang-Undang No.32
data, memilah-milah data menjadi satuan-
satuan yang dapat dikelola, mensistesiskan Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
data, mencari dan menemukan pola-pola,
menemukan apa yang penting dan apa dan Peraturan Daerah Kota Manado
yang dipelajari, dan memutuskan apa yang
dapat diceritakan kepada orang lain. Nomor 15 Tahun 2000 tentang

PEMBAHASAN Pembentukan Organisasi Kecamatan di

Kecamatan Wanea merupakan Kota Manado serta berdasarkan Peraturan
hasil pemekaran dari Wilayah Kecamatan
Sario,. Berdasarkan Peraturan Daerah No. Walikota Manado nomor 42 tahun 2008
15 Tahun 2000 tentang Pemekaran
tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Kecamatan Kota manado. Berdasarkan

Peraturan Walikota Manado nomor 42

tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Kecamatan Kota manado, maka

rincian tugas dan fungsi pemerontah

kecamatan Wanea adalah sebagai berikut :

a. Camat mempunyai tugas
melaksanakan yang
kewenanganpemerintahan

7

dilimpahkan oleh walikota untuk berlaku; (2) membangun etos kerja
untuk meningkatkan kinerja
menangani sebagian urusan organisasi; (3) patuh dan taat terhadap
standar operasional dan taat kerja; (4)
otonomi menjamin kerja sama secara
kooperatif dalam mewujudkan
daerah yang meliputi : perizinan; efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas; (5) berusaha mengembangkan
rekomendasi; koordinasi; kompetensi dan mengembangkan
pemikiran secara kreatif dan inovatif
pembinaan; pengawasan; dalam pelaksanaan tugas; (6)
akuntabel dalam melaksanakan tugas;
fasilitasi; penetapan; (7) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat,
serta tepat waktu dalam melaksanakan
penyelenggaraan, dan; dan menyelesaikan tugas; (8)
menggunakan atau memanfaatkan
kewenangan lain yang semua sumber daya organisasi secara
efisien dan efektif. Hasil wawancara
dilimpahkan walikota. Camat juga tersebut dapat dibuat rangkuman
sebagai berikut :
menyelenggarakan tugas umum 1. Semua informan pejabat struktural

serta fungsi: pengoordinasian dan pegawai staf/pelaksana di
kantor Camat Wanea yang
kegiatan pemberdayaan diwawancarai mengakui bahwa
para aparatur pemerintah
masyarakat; pengoordinasian kecamatan Wanea melaksanakan
tugas dan wewenang sesuai
upaya penyelenggaraan ketentuan yang berlaku.
2. Semua pejabat struktural dan
ketenteraman dan ketertiban staf/pelaksana pada kantor camat
Wanea yang diwawancarai
umum; pengoordinasian mengakui bahwa para pegawai
sudah berusaha membangun etos
penerapan dan penegakan kerja untuk meningkatkan kinerja
organisasi, namun belum optimal.
peraturan perundang-undangan; 3. Semua pejabat struktural dan
staf/pelaksana kantor Camat
pengoordinasian pemeliharaan Wanea yang diwawancarai
mengakui bahwa tingkat
prasarana dan fasilitas pelayanan kepatuhan dan ketaatan pegawai

umum; pengoordinasian

penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat

kecamatan; pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan

kelurahan; pelaksanaan pelayanan

masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang

belum dapat dilaksanakan

pemerintahan kelurahan.

Hasil wawancara tersebut di

atas telah memberikan gambaran

tentang penerapan etika PNS dalam

pelaksanaan tugas aparatur pelayanan

publik di kantor Camat Wanea Kota

Manado dilihat dari delapan indikator

yang dipakai dalam penelitian ini

yaitu : (1) melaksanakan tugas dan

wewenang sesuai ketentuan yang

8

terhadap standar operasional sumberdaya organisasi secara
efektif dan efisien pada umumnya
prosedur (SOP) dan tata kerja sudah cukup baik, namun ada
yang belum optimal.
nsudah cukup baik, namun belum
PEMBAHASAN
optimal.
Hasil penelitian di atas memberikan
4. Semua pejabat struktural dan gambaran bahwa penerapan etika PNS
(PP.42 Tahun 2004) dalam pelaksanaan
staf/pelaksana kantor Camat tugas aparatur pelayanan publik di kantor
Camat Wanea sudah cukup baik dilihat
Wanea yang diwawancarai delapan indikator yang dipakai dalam
penelitian ini.
mengakui bahwa kerja sama
Sebagaimana diuraikan dalam Bab II
secara kooperatif dalam dari skripsi ini bahwa etika PNS
merupakan nilai-nilai, norma-norma atau
mewujudkan efisiensi dan standar-standar yang mengatur perilaku
moral para aparatur dan pejabat
efektivitas pelaksanaan tugas publik/birokrat dalam melaksanakan tugas
dan melakukan tindakan jabatan. Etika
sudah ditunjukkan oleh para PNS berisi ajaran-ajaran moral dan
tingkahlaku yang baik dan benar bagi
pegawai, namun ada yang belum segenap aparatur dan pejabat publik di
dalam menunaikan tugas dan menjalankan
maksimal. jabatan. Etika PNS berusaha menentukan
norma-norma mengenai apa yang
5. Semua pejabat struktural dan seharusnya dilakukan oleh setiap aparatur
dan pejabat publik dalam melaksanakan
staf/pelaksana pada kantor Camat fungsinya dan menjalankan jabatannya
(Widjaja, 2003; Kumorotomo, 2000).
Wanea yang diwawancarai Etika PNS melahirkan asas etis, standar,
pedoman, dan kebajikan moral yang
mengakui bahwa para pegawai luhur/baik kepada segenap aparatur dan
pejabat publik (Gie, 2003). Etika PNS
sudah berusaha mengembangkan memberikan tuntunan moral terhadap
aparatur tentang apa yang salah dan apa
kompetensi dan pemikiran kreatif yang benar, atau apa yang baik dan yang

dan inovatif dalam pelaksanaan

tugas, namun belum semua

maksimal.

6. Semua informan yang

diwawancarai mengatakan bahwa

para pegawai sudah cukup

akuntabel di dalam melaksanakan

tugas.

7. Semua informan yang

diwawancarai mengakui bahwa

sikap tanggap, terbuka, jujur, dan

akurat, serta tepat waktu dalam

melaksanakan dan menyelesaikan

tugas sudah dimiliki oleh para

pegawai namun sebagian belum

maksimal.

8. Semua informan yang

diwawancarai mengakui bahwa

para pegawai di dalam

menggunakan dan memanfaatkan

9

buruk; etika dapat dianalogikan dengan informasi yang bersifat rahasia; (3)

sistem sensor pada tubuh manusia seperti melaksanakan setiap kebijakan yang

perasaan, intuisi, dan suara hati nurani ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

yang sering memberi teguran atau (4) membangun etos kerja untuk

mengendalikan diri manusia (Keban, meningkatkan kinerja organisasi; (5)

2008). Etika PNS dapat juga menjamin kerja sama secara kooperatif

diperjuangkan untuk mengatasi dengan unit kerja lain yang terkait dalam

penyimpangan-penyimpangan yang rangka pencapaian tujuan; (6) memiliki

dilakukan oleh aparatur dan pejabat publik kompetensi dalam pelaksanaan tugas; (7)

(Saefulaah Djadja, 2012). patuh dan taat terhadap standar

operasional dan taat kerja; (8)

Etika PNS yang berlaku sekarang ini mengembangkan pemikiran secara kreatif
seperti yang telah dikemukakan di atas
diatur dalam PP. No. 42 Tahun 2004. dan inovatif dalam rangka peningkatan
Etika PNS yang ditetapkan dalam
peraturan pemerintah tersebut meliputi kinerja organisasi; (9) berorientasi pada
etika dalam bernegara, etika dalam
bermasyarakat, etika dalam diri sendiri, upaya peningkatan kualitas kerja. Etika
dan etika terhadap sesama PNS. Etika
dalam bernegara meliputi : (1) dalam bermasyarakat meliputi : (1)
melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945; (2) mewujudkan pola hidup sederhana;
mengangkat harkat dan martabat bangsa
dan negara; (3) menjadi perekat dan (2)memberikan pelayanan dengan empati,
pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia; (4) menaati semua hormat dan santun, tanpa pamrih dan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam melaksanakan tugas; (5) tanpa unsur pemaksaan; (3) memberikan
akuntabel dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan yang pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan
bersih dan berwibawa; (6) tanggap,
terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat adil serta tidak diskriminatif; (4) tanggap
waktu dalam melaksanakan setiap
kebijakan dan program pemerintah; (7) terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
menggunakan atau memanfaatkan semua
sumber daya negara secara efisien dan (5) berorientasi kepada peningkatan
efektif; (8) tidak memberikan kesaksian
palsu atau keterangan yang tidak benar. kesejahteraan masyarakat dalam
Etika dalam berorganisasi meliputi : (1)
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai melaksanakan tugas. Etika dalam diri
ketentuan yang berlaku; (2) menjaga
sendiri meliputi : (1) jujur dan terbuka

serta tidak memberikan informasi yang

tidak benar; (2) bertindak dengan penuh

kesungguhan dan ketulusan; (3)

menghindari konflik kepentingan pribadi,

kelompok, maupun golongan; (4)

berinisiatif untuk meningkatkan kualitas

pengetahuan, kemampuan, keterampilan,

dan sikap; (5) memiliki daya juang yang

tinggi; (6) memelihara kesehatan jasmani

dan rohani; (7) menjaga keutuhan dan

keharmonisan keluarga; (8)

berpenampilan sederhana, rapih, dan

sopan. Etika terhadap sesama pegawai

10

negeri sipil : (1) saling menghormati serta tepat waktu dalam melaksanakan
sesama warga negara yang memeluk dan menyelesaikan tugas; (8)
agama/kepercayaan yang berlainan; (2) menggunakan atau memanfaatkan
memelihara rasa persatuan dan kesatuan semua sumber daya organisasi secara
sesama Pegawai Negeri Sipil; (3) saling efisien dan efektif. Berdasarkan hasil
menghormati antara teman sejawat baik wawancara dengan para pejabat
secara vertikal maupun horizontal dalam struktural dan staf/pelaksana pada
suatu unit kerja, instansi, maupun antar kantor Camat Wanea ternyata
instansi; (4) menghargai perbedaan penerapan etika PNS dilihat dari
pendapat; (5) menjungjung tinggi harkat delapan indikator tersebut walaupun
dan martabat Pegawai Negeri Sipil; (6) belum optimal namun sudah cukup
menjaga dan menjalin kerja sama yang baik. Ini artinya bahwa para aparatur
kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; pemerintah kecamatan Wanea sudah
(7) berhimpun dalam satu wadah Korps dapat menerapkan dengan cukup baik
Pegawai Republik Indonesia yang nilai-nilai etika PNS di dalam
menjamin terwujudnya solidaritas dan pelaksanaan tugas pelayanan publik.
soliditas semua Pegawai Negeri Sipil
dalam memperjuangkan hak-haknya. KESIMPULAN

Sebagaimana hasil penelitian Penerapan etika PNS yang ditetapkan
yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam PP. No. 42 Tahun 2004 dalam
penerapan etika PNS dalam pelaksanaan tugas aparatur pelayanan
pelaksanaan tugas aparatur pelayanan publik di kantor Camat Wanea dilihat dari
publik di kecamatan Wanea lebih delapan indikator yaitu : (1) melaksanakan
ditekankan pada etika dalam tugas dan wewenang sesuai ketentuan
berorganisasi yang dilihat dari delapan yang berlaku; (2) membangun etos kerja
indikator yaitu : (1) melaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi;
tugas dan wewenang sesuai ketentuan (3) patuh dan taat terhadap standar
yang berlaku; (2) membangun etos operasional dan taat kerja; (4) menjamin
kerja untuk meningkatkan kinerja kerja sama secara kooperatif dalam
organisasi; (3) patuh dan taat terhadap mewujudkan efisiensi dan efektivitas
standar operasional dan taat kerja; (4) pelaksanaan tugas; (5) berusaha
menjamin kerja sama secara mengembangkan kompetensi dan
kooperatif dalam mewujudkan mengembangkan pemikiran secara kreatif
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan inovatif dalam pelaksanaan tugas; (6)
tugas; (5) berusaha mengembangkan akuntabel dalam melaksanakan tugas; (7)
kompetensi dan mengembangkan tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta
pemikiran secara kreatif dan inovatif tepat waktu dalam melaksanakan dan
dalam pelaksanaan tugas; (6) menyelesaikan tugas; (8) menggunakan
akuntabel dalam melaksanakan tugas;
(7) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat,

11

atau memanfaatkan semua sumber daya DAFTAR PUSTAKA
organisasi secara efisien dan efektif.
Gie The Liang, 2000, Etika Administrasi
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa delapan indikator penerapan Pemerintahan, Karunika-UT,
etika PNS tersebut semuanya sudah
dapat diterapkan dengan cukup baik Jakarta.
oleh para aparatur pelayanan publik di
kantor Camat Wanea, namun belum Gunawan I, 2013, Metode Penelitian
optimal.
Kualitatif : Teori dan Praktek,
Berdasarkan hasil penelitian
tersebut ditarik kesimpulan bahwa Bumi Aksara, Jakarta.
penerapan etika PNS yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi
42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Strategis Administrasi Publik :
Negeri Sipil belum optimal dilakukan
oleh aparatur pelayanan publik di Konsep, Teori, Isu, Yogyakarta,
kantor Camat Wanea Kota Manado,
namun umumnya sudah cukup baik. Gava Media.
SARAN
Kumorotomo Wahjudi, 2001, Etika
Berdasarkan kesimpulan hasil
penelitian tersebut dapat dikemukakan Administrasi Negara,
saran untuk dapat meningkatkan
penerapan etika PNS pada kalangan RajaGrafindo Persada, Jakarta.
aparatur pelayanan publik, sebagai
berikut : Moenir,H.A.S., 2002, Manajemen
1. Perlu sosialisasi yang lebih
Pelayanan Umum di Indonesia,
intensif tentang PP. No.42 Tahun
2004 kepada seluruh aparatur Jakarta, Bumi Aksara.
pelayanan publik terutama kepada
pegawai staf/pelaksana. Moleong, 2006, Metode Penelitian
2. Tindakan penegakkan etika PNS
perlu ditingkatkan yaitu dengan Kualitatif, Remaja
menerapkan sanksi secara
konsisten dan obyektif terhadap Redoskarya, Bandung.
setiap pelanggaran etika yang
dilakukan oleh aparatur pelayanan Nasution, 2001, Metode Penelitian
publik.
Naturalistik Kualitatif,

Bandung, Tarsito.

Sugiono, 2009, Metode Penelitian

Administrasi, Bandung,

Alfabeta.

Solomon Robert, 1997, Ethics, A Brief

Introduction, terjemahan,

Erlangga, Jakarta.

Saefullah Djadja, 2012, Pemikiran

Kontemporer Administrasi

Publik : Perspektif Manajemen

Sumberdaya Manusia Dalam

Era Desentralisasi, Bandung,

LP3N FISIP UNPAD.

Syafiie Inu . Kencana 2003.

Kepemimpinan Pemerintah Indonseia.

Bandung : PT. Refika Aditama.

12

Widjaja, A.W. 2003, Etika Administrasi
Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Sumber-Sumber Lain :
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas UU
No.8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 Tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil.

13