IPS Kelompok 3
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Perkembangan Politik Pembacaan dekret presiden 5 Juli 1959 menandai berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin. Sistem Demokrasi Terpimpin diwarnai dengan stabilitas nasional yang belum terjaga dengan baik. Dinamika politik bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai berikut. A. Dekret Presiden 5 Juli 1959 Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 membacakan Dekret Presiden yang isinya sebagai berikut. 1) Pembubaran Konstituante. 2) Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1950 3) Tidak Berlakunya UUDS 1950 4) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Dekret Presiden 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat karena rakyat sudah lama mendambakan adanya stabilitas politik. Selain itu, Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekret Presiden tersebut. Bahkan, pada 22 Juli 1945 secara aklamasi DPR menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan UUD 1945. 01 Masa demokrasiterpimpin 1950-1966
Kekuatan politik pada masa Demokrasi Terpimpin terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu presiden, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat. Pada masa itu partai politik tidak memiliki peran besar dalam pentas politik nasional. Partai politik yang ada ditekan untuk mendukung gagasan presiden. Bahkan, partai politik yang pergerakannya bertolak belakang dengan pemerintah akan dibubarkan dengan paksa. Kondisi ini menyebabkan partai politik tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan aspirasi kelompok-kelompok yang diwakilinya. 02 b. perkembangan politik nasional
03 c. politik luar negeri Politik Luar Negeri Sistem politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah bebas aktif. Pada pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan dalam politik, Penyimpangan politik luar negeri bebas aktif pada masa itu dapat dijelaskan sebagai berikut.
1.Oldefo dan Nefo Presiden Soekarno membagi kekuatan politik dunia menjadi dua bagian, yaitu New Emerging Forces (Nefo) dan Old Established Forces (Oldefo). Nefo terdiri atas negara-negara komunis yang antiimperialisme dan antikolonialisme. Oldefo terdiri atas negara-negara kapitalis, neokolonialis dan imperialis (nekolim) 04 1
2.Politik Mercusuar Politik mercusuar berlandaskan pada keinginan Presiden Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar bagi negara-negara Nefo. Indonesia memprakarsai Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Politik mercusuar meninggalkan warisan beberapa bangunan megah seperti Monumen Nasional (Monas), Hotel Indonesia, dan Kompleks Olahraga Senayan. 04 2
3.Indonesia dalam Gerakan Non-Blok Semangat Dasasila Bandung dalam Konferensi Asia-Afrika menjadi dasar pemikiran negara-negara non-blok untuk membentuk organisasi pergerakan bernama Non-Aligned Movement atau Gerakan Non- Blok (GNB). Bagi negara anggota GNB, Dasasila Bandung (Bandung Declaration atau Spirit Bandung) menunjukkan semangat" kemerdekaan, hidup berdampingan secara damai (peace-full coexistance), kerja sama internasional untuk keuntungan bersama (mutual benefit) Gerakan Non-Blok secara resmi berdiri melalui Konferensi Tingkat Tinggi pada 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Tokoh pendiri GNB antara lain Soekarno (Indonesia), Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdul Nasser (Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (India), dan Kwame Nkrumah (Ghana). 04 3
03 d. konfrontasi dengan malaysia Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara Nefo. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Pada 3 Mei 1963 Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat(Dwikora), yaitu perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris,
03 Indonesia Keluar dari PBB Indonesia Keluar dari PBB Pada 7 Januari 1965 Indonesia memutuskan keluar dari PBB karena Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menganggap Malaysia sebagai agen neokolonialisme. Selain itu, Presiden Soekarno menyayangkan sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB.
03 Indonesia Keluar dari PBB Indonesia Keluar dari PBB Pada 7 Januari 1965 Indonesia memutuskan keluar dari PBB karena Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menganggap Malaysia sebagai agen neokolonialisme. Selain itu, Presiden Soekarno menyayangkan sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB.
03 2. Pembebasan Irian Barat Pada 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat(FNPIB). Ketegangan IndonesiaBelanda makin memuncak ketika Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960. Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat(Trikora). Trikora merupakan usaha menggerakkan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat.
03 3. GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965/ Memasukitahun 1959, hubungan PKI dengan pemerintah Republik Indonesia makin dekat seiring keluarnya doktrin Nasakom oleh Presiden Soekarno.Dalam upayanya menarik simpati rakyat, pada akhir 1961 PKI melancarkan gerakan yang disebut"Aksi Sepihak". PKI juga berusaha membentuk Angkatan Kelima, setelah AD, AL, AU, dan kepolisian. Angkatan Kelima yang diusulkan PKItersebutterdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai. Ide PKI tersebut ditentang oleh TNI-AD. PKI kemudian mengembuskan. Dalam upayanya menarik simpati rakyat, pada akhir 1961 PKI melancarkan gerakan yang disebut"Aksi Sepihak". PKI juga berusaha membentuk Angkatan Kelima, setelah AD, AL, AU, dan kepolisian. Angkatan Kelima yang diusulkan PKItersebutterdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai. Ide PKItersebut ditentang oleh TNI-AD. PKI kemudian mengembuskan isu adanya "Dewan Jenderal" yang berencana merebut kekuasaan daritangan Presiden Soekarno. Perwira Angkatan Darat yang menjadi korban G 30 S/PKI di Jakarta yaitu Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen M.T. Harjono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.l. Pandjaitan, Brigjen Soetojo Siswomihardjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean. PKItidak hanya bergerak di Jakarta. Di Yogyakarta, PKI juga melakukan penculikan dan pembunuhan. Korbannya adalah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto. Setelah aksi penculikan dan pembunuhan petinggi TNI-AD, Letkol Untung Sutopo mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi yang akan memegang pemerintahan hingga diadakan pemilihan umum.
03 4.kehidupan masyarakat Kehidupan masyarakatIndonesia pada masa Demokrasi Terpimpin belum menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan masa sebelumnya. 1. Kehidupan Ekonomi Pembangunan proyek-proyek mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin menghabiskan biaya besar.Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan ekonomi berikut. a. Membentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diketuai oleh Muh. Yamin. b. Melakukan devaluasi mata uang rupiah. c. Menyelenggarakan Deklarasi Ekonomi (Dekon). d. Membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop) dalam usaha perdagangan.
03 4.kehidupan masyarakat 2. Kehidupan Sosial Pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin dianggap gagal menyediakan kebutuhan pakaian dan makanan bagi masyarakat. Selain itu, biaya kebutuhan hidup terus meningkat. Akan tetapi, tidak semua masyarakatterkena dampak permasalahan ini. Kondisitersebut disebabkan sebagian penduduk Indonesia pada masa itu masih melakukan perdagangan barter.
Pembangunan proyek-proyek mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin menghabiskan biaya besar.Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan ekonomi berikut. a. Membentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diketuai oleh Muh. Yamin. b. Melakukan devaluasi mata uang rupiah. c. Menyelenggarakan Deklarasi Ekonomi (Dekon). d. Membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop) dalam usaha perdagangan. 04 1.KEHIDUPAN EKONOMI
04 2.KEHIDUPAN SOSIAL 2. Kehidupan Sosial Pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin dianggap gagal menyediakan kebutuhan pakaian dan makanan bagi masyarakat. Selain itu, biaya kebutuhan hidup terus meningkat. Akan tetapi, tidak semua masyarakatterkena dampak permasalahan ini. Kondisitersebut disebabkan sebagian penduduk Indonesia pada masa itu masih melakukan perdagangan barter.
04 2.KEHIDUPAN SOSIAL 2. Kehidupan Sosial Pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin dianggap gagal menyediakan kebutuhan pakaian dan makanan bagi masyarakat. Selain itu, biaya kebutuhan hidup terus meningkat. Akan tetapi, tidak semua masyarakatterkena dampak permasalahan ini. Kondisitersebut disebabkan sebagian penduduk Indonesia pada masa itu masih melakukan perdagangan barter.
04 2.KEHIDUPAN SOSIAL 2. Kehidupan Sosial Pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin dianggap gagal menyediakan kebutuhan pakaian dan makanan bagi masyarakat. Selain itu, biaya kebutuhan hidup terus meningkat. Akan tetapi, tidak semua masyarakatterkena dampak permasalahan ini. Kondisitersebut disebabkan sebagian penduduk Indonesia pada masa itu masih melakukan perdagangan barter.
04 3. Peningkatan jumlah sekolah pada masa Demokrasi Liberal mengakibatkan murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan atas melimpah. Mereka mengharapkan dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Menanggapi permintaan murid-murid untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi.
04 3. Peningkatan jumlah sekolah pada masa Demokrasi Liberal mengakibatkan murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan atas melimpah. Mereka mengharapkan dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Menanggapi permintaan murid-murid untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi.
04 4.KEHIDUPAN KEBUDAYAAN 4. Kehidupan Kebudayaan Kondisi kesastraan yang semarak mengalami perubahan ketika memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno mulai membatasi kebebasan berkreasi dalam bidang budaya. Kebijakan ini ditetapkan atas dasar program nation and character building sebagai upaya pencarian jati diri bangsa. Selain itu, kepentingan politik pada masa Demokrasi Terpimpin terlalu jauh mencampuri bidang kebudayaan, baik kesenian maupun kesastraan.
04 4.KEHIDUPAN KEBUDAYAAN 4. Kehidupan Kebudayaan Kondisi kesastraan yang semarak mengalami perubahan ketika memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno mulai membatasi kebebasan berkreasi dalam bidang budaya. Kebijakan ini ditetapkan atas dasar program nation and character building sebagai upaya pencarian jati diri bangsa. Selain itu, kepentingan politik pada masa Demokrasi Terpimpin terlalu jauh mencampuri bidang kebudayaan, baik kesenian maupun kesastraan.
04 TUJUAN UTAMA Tujuan utama Masa Demokrasi Terpimpin adalah memperbaiki berbagai permasalahan pada masa Demokrasi Liberal. Pada perkembangannya justru muncul permasalahan baru dalam masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya peristiwa G 30 S/PKI.
TERIMA KASIH