Materi Bank sentral, sistem dan alat pembayaran dalam perekonomian indonesia-dikonversi

BANK SENTRAL, SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Bank Sentral

Pengertian Bank Sentral

Bank berbeda dengan bank sentral, seperti pengertian yang dijelaskan di bawah ini:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup masyarakat.

Bank sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor
perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk
mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran.

Bank Sentral di Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral negara Indonesia. Awalnya bank sentral ini didirikan oleh
Belanda yang dinamakan De Javasche Bank. Setelah Indonesia merdeka, bank tersebut
dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia.

Tujuan atau Fungsi Bank Sentral

Tujuan atau fungsi bank sentral atau Bank Indonesia yang utama adalah untuk mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari dua aspek
yaitu:

• Kestabilan terhadap barang dan jasa, yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di
Indonesia

• Kestabilan terhadap mata uang negara lain, yang tercermin dalam nilai tukar mata uang
asing (kurs)

Tugas Bank Sentral di Indonesia

Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, tiga tugas utama bank sentral antara lain:

• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

• Mengatur dan mengawasi perbankan

Seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas pengawasan yang
dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara
pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK.

Wewenang Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki wewenang tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu:

Wewenang bank sentral terkait kebijakan moneter:

• Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau
pembiayaan

• Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi

• Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di
pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing

Wewenang bank sentral untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran:

• Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran

• Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem
pembayaran

• Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan
kegiatannya

Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan mengatur dan mengawasi bank:

• Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Menetapkan peraturan

• Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank

• Mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan

Dewan Gubernur Bank Indonesia

• Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur
sebagai pemimpin.

• Masa jabatan yang berlaku bagi Dewan Gubernur adalah selama lima tahun dan dapat
diangkat kembali untuk jabatan yang sama sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan
berikutnya.

• Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Deputi
Gubernur yang diusulkan oleh Presiden didasarkan pada rekomendasi dari Gubernur
Bank Indonesia.

Bank Indonesia, Perum Peruri, dan Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indonesia mengatur dan mengawasi perbankan, saat ini tugas pengawasan bank sudah
diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya OJK, tugas dan otoritas pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang semula dilakukan oleh Bank
Indonesia, kini beralih menjadi tugas OJK.

Kewenangan menerbitkan uang kartal masih ditentukan oleh Bank Indonesia, namun Perum
Peruri yang memiliki tugas untuk mencetak uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia.

2. Sistem Pembayaran

Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran: sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari
satu pihak ke pihak lainnya atau bisa disebut sebagai cara melakukan pembayaran.

Pembayaran bisa berupa pembayaran untuk kegiatan sehari-hari seperti pembelian barang dan
jasa, pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, air, internet, telepon, kartu kredit dan lain-lain.
Terdapat berbagai cara yang digunakan sebagai media pemindahan uang tersebut, baik
menggunakan tunai maupun non-tunai.

Sistem pembayarannya dapat menggunakan sistem yang sederhana hingga sistem yang kompleks
dimana harus melibatkan beberapa pihak dalam transaksinya (seperti bank, lembaga keuangan
selain bank, bank sentral, dll).

Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilaksanakan oleh bank
sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia.

Bank Indonesia memiliki hak untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan sistem
pembayaran di Indonesia melalui Undang-Undang Bank Indonesia pada Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1999 yang kemudian direvisi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Peran Bank
Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup:

• Kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran
untuk ikut di dalam sistem pembayaran.

• Pengawasan.

• Menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat
pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia.

• Mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem
pembayaran (baik bank dan lembaga selain bank).

• Kebijakan pengendalian resiko, efisiensi, tata kelola, dll. Kewenangan dalam
menjalankan sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement atau BI-RTGS.

• Kewenangan sebagai penyelenggara sistem kliring antar bank untuk jenis-jenis alat
pembayaran tertentu melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau SKNBI.

Prinsip Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Bank Indonesia mengacu kepada empat prinsip kebijakan, yaitu:

• Keamanan

Mengelola berbagai risiko: risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud.

• Efisiensi

Sistem pembayaran harus bersifat efisien bagi masyarakat.

• Kesetaraan Akses

Mencegah terjadinya praktek monopoli pada penyelenggaraan sistem pembayaran.

• Perlindungan Konsumen

Harus dapat menjamin aspek-aspek perlindungan konsumen serta kepastian hukum.

• Penyedia Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia

Ada banyak lembaga serta penyedia jasa pada sistem pembayaran di Indonesia. Ditambah seiring
berjalannya waktu serta teknologi, lembaga-lembaga tersebut mulai menggunakan media digital
dalam menyelenggarakannya.

Beberapa lembaga tersebut adalah lembaga keuangan baik bank yaitu bank umum (Mandiri,
BCA, BNI, BTPN, BRI, dll) maupun lembaga keuangan non-bank (digital wallet/electronic
money seperti GO-PAY, OVO, Doku Wallet, Dana, dll, perusahaan asuransi, koperasi simpan
pinjam, pasar modal, dll).

3. Alat Pembayaran

Alat pembayaran digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini
tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga dalam bentuk non tunai.

Alat Pembayaran Tunai (Cash Based)

Tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal
yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Di Indonesia sendiri, yang berhak untuk mencetak
uang kartal adalah Bank Indonesia melalui UU Bank Sentral No. 13 Tahun 1968 pasal 26 ayat 1.
Pembayaran menggunakan uang kartal memang paling umum ditemukan dalam kehidupan
sehari-hari karena mudah digunakan untuk transaksi dengan nominal yang kecil.

Kelemahan uang tunai:

• Biaya pengadaan atau pencetakan uang yang mahal.
• Inefisiensi waktu dalam penggunaan seperti ketika melakukan pembayaran di pintu

masuk loket (seperti KRL/Transjakarta).
• Risiko lain seperti pencurian dan pemalsuan uang.

Karena ada beberapa risiko serta kelemahan dalam penggunaan uang kartal, Bank Indonesia
mendorong pergantian alat pembayaran tunai menjadi non tunai sehingga menciptakan cashless
society.

Alat Pembayaran Non Tunai

Alat pembayaran non tunai adalah seluruh alat pembayaran selain tunai (uang kartal). Alat
pembayaran non tunai atau uang giral biasa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi
yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal.
Jenis-jenis alat pembayaran non tunai:

• Cek: bukti permintaan nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai yang jumlah
dan nama penerima yang tertulis dalam cek.

• Giro: bukti permintaan pemindahan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada
rekening nasabah lain sesuai jumlah dan nama yang tertulis.

• Nota Debit: bukti transaksi untuk mengurangi utang usaha yang harus dilunasi. Kartu
Kredit: alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dimana bank
meminjamkan uang terlebih dahulu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran.

• Uang elektronik: pengganti uang tunai, nasabah menyetorkan uang tunai mereka ke
dalam uang elektronik.

Alat Pembayaran Internasional

Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda yang digunakan dalam setiap transaksinya.
Seperti Indonesia menggunakan Rupiah, Singapura menggunakan Dollar Singapura, Jepang
menggunakan Yen, dan lain-lain. Alat pembayaran internasional ini digunakan untuk melakukan
transaksi antar negara dengan mata uang yang berbeda.

Pembayaran internasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik dengan alat
pembayaran tunai maupun non tunai. Contoh pembayaran tunai internasional adalah ketika turis
mancanegara melakukan transaksi tunai di negara lain.

Alat pembayaran internasional non tunai dapat berupa:

• Cek: pembeli dapat membayarkan jumlah pembayarannya menggunakan cek melalui
bank penjual di negara si penjual.

• Wesel Pos: pembeli dapat menggunakan jasa bank yang memiliki layanan wesel pos
untuk mengirim uang dari dalam negeri ke luar negeri sesuai dengan nama dan nominal
yang tertulis pada wesel pos tersebut. Contoh penyedia jasa wesel pos: Western Union

• Kartu Kredit: pembeli dapat menggunakan kartu kredit sesuai dengan jaringan kartu
tersebut (Union Pay, MasterCard, Visa, dll). Penggunaan kartu kredit cocok dilakukan
untuk melakukan belanja online dengan pengiriman dari luar negeri seperti Amazon,
eBay, dan sebagainya.

• Online Payment: mirip dengan uang elektronik dimana nasabah dapat mengisi uang
tunai ke dalam akun nasabah atau menyambungkan akun online payment mereka dengan
kartu kredit. Contoh: PayPal

• Cryptocurrency: alat ini disusun berdasarkan kode-kode digital yang rumit,
membuatnya berbeda dengan pada umumnya. Beberapa negara telah menerima
pembayaran menggunakan cryptocurrency sebagai salah satu instrumen pembayaran.
Namun di Indonesia, Bank Indonesia menyatakan bahwa BI tidak mengakui
Cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah karena tidak sesuai dengan Undang-
Undang No. 7 tentang Mata Uang.