2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI ......................................................................................................2 KATA PENGANTAR.........................................................................................3 BAB 1................................................................................................................4 PENDAHULUAN...............................................................................................4 1. Latar Belakang ..............................................................................4 2. Maksud dan Tujuan.......................................................................5 BAB 2................................................................................................................6 PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU.............6 1. Persiapan.......................................................................................6 a. Pelaksanaan Program Kerja .........................................................6 b. Dukungan Sumber Daya...............................................................9 2. Hasil Penanganan pelanggaran Pemilu.....................................10 a.Penanaganan Temuan dan Laporan .......................................10 b.Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan .......21 c.Trend Pelanggaran Pemilu ......................................................21 d.Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu ......................23 e.Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran.............................25 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah ................................................26 4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu......26 BAB 3..............................................................................................................28 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.............................................................28 1. Kesimpulan..................................................................................28 2. Rekomendasi...............................................................................28 LAMPIRAN......................................................................................................30
3 KATA PENGANTAR Alhamdulilah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga diberikan kelancaran dalam proses penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Selanjutnya sebagai bagian pertanggungjawaban fungsi Divisi Penanganan Pelanggaran, kami Bawaslu Kabupaten Nunukan menyususn Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024. Laporan Divisi Penanganan Pelanggaran ini berisikan berbagai hal berkaitan dengan program kerja untuk mendukung proses penanganan pelanggaran, proses penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2024, serta kendala dan hambatan penanganan pelanggaran Pemilu. Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Bawaslu Nunukan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, dan dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak eksternal dan sebagai bahan evaluasi bagi kinerja divisi penanganan pelanggaran serta sebagai saran untuk menuangkan kritik, ide, untuk penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu yang lebih baik dan berkualitas di masa yang akan datang, Nunukan, 10 Juni 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
4 BAB 1 PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Tugas fungsi dan kewenangan dalam lingkup penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juga Pemilihan Kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Selain Undang-Undang tersebut diatas, Bawaslu Nunukan dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu berdasar pada Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Eksistensi divisi penanganan pelanggaran menjadi salah satu peran strategis dalam melakukan pengkajian, konsultasi, pendampingan dan/atau sosialisasi produk hukum tentang penanganan pelanggaran, sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, perlu diketahu bersama, bahwa pada Pemilu tahun 2024 terdapat beberapa laporan dan juga temuan dugaan pelanggaran yang di tangani oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan, diantaranya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan juga dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.
5 Laporan akhir kinerja dan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu wajib disusun secara tertulis berdasarkan ketentuan dan kebutuhan. Ketentuan laporan akhir kinerja dihimpun dari laporan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan, laporan tahunan, laporan periodik, dan/atau laporan divisi yang disusun secara berjenjang sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas tempat Pemungutan Suara. Secara khusus divisi penanganan pelanggaran mengkoordinasikan fungsi antaralain penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran. 2. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2024 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja penanganan pelanggara pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan. Tujuan disusunnya laporan ini adalah merekam proses dan capaian penanganan pelanggaran pemilu, dan menghasilkan saran dan rekomendasi bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan wewenang dimasa yang akan datang.
6 BAB 2 PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 1. Persiapan a. Pelaksanaan Program Kerja Program kerja bagian Penanganan Pelanggaran yang direalisasikan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam bentuk kegiatan, adalah sebagai berikut: NO KEGIATAN PESERTA CAPAIAN/HASIL 1 Bimtek Penanganan Pelanggaran dan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 ketua dan Anggota Panwascam, Staf PP dan Staf SDMO Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Nunukan Panwascam beserta jajarannya dapat menangani laporan dan/temuan dugaan pelanggaran. 2 Rapat Dengar Pendapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Nunukan : Terhadap Ketentuan Pasal Pidana Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Peserta terdiri dari 25 orang yang termasuk dalam kelompok kerja sentra peneggakan hukum terpadu Bawaslu Nunukan adanya penyamaan persepsi Sentra Gakkumdu Kab.Nunukan terhadap etentuan Pasal Pidana Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 3 Launching Klinik Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 dan Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan media/wartawan nunukan, pengurus partai politik, KPU Nunukan, Polres, BKPSDM, PU, Kemenag, Bawaslu Kab/kota se- provinsi WNI melakukan konsultasi dan koordinasi ke Bawaslu Nunukan melalui Klinik Penanganan Pelanggaran.
7 kalimantan utara, bawaslu provinsi kalimantan utara dan kejaksaaan Negeri Nunukan 4 Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bersama Tenaga Ahli Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI Ketua dan Anggota Panwascam, Koordinator Sekretariat dan Staf panwascam SeSebatik, Nunukan dan Nunukan Selatan Panwascam beserta jajarannya memahami tupoksi dalam melakukan penanganan pelanggaran ditingkat kecamatan. 5 Rapat Koordinasi Pra Kampanye Bersama Partai Politik SeKabupaten Nunukan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Politik Kab.Nunukan Beberapa Partai Politik mengerti aturan Pra Kampanye dan tidak melakukan kegiatan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu 6 Rapat Koordinasi Penindakan/Penertiban Alat Peraga yang Mengandung Unsur Kampanye Pemilu Peserta terdiri dari 100 orang (Sat-pol pp, Dishub, panwascam nunukan, nunukan selatan, polres dan polsek) Partai Politik, Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilu melakukan penertiban APK dan BK nya secara mandiri. 7 Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Siwaskam dan Evaluasi Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 Kepada Ketua dan Anggota serta Staf panwascam Se-Kab.Nunukan Panwascam dan jajarannya mengetahui penggunaan aplikasi Siwaskam
8 Pangawas Kecamatan SeKabupaten Nunukan ditahapan Kampanye Pemilu 8 Rapat Koordinasi Netralitas ASN , TNIPOLRI "ASN, TNI-POLRI Perbatasan Siap Jaga Netralitas Dalam Pemilu Serentak 2024" Kepala OPD SeKab.Nunukan ASN , TNI-POLRI "ASN, TNI-POLRI Perbatasan Siap Jaga Netralitas Dalam Pemilu Serentak 2024 9 Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Nunukan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Kabupaten Nunukan & Pusat Kajian Hukum PerundanganUndangan (PKHP) Sentra Gakkumdu Kab.Nunukan mudah konsultasi terkait dugaan pelanggaran Pidana Pemilu bersama Direktur PKHP Kaltara. 10 Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Nunukan "Sanksi Pidana Masa Tungsura Pemilu 2024" Sentra Gakkumdu Kab.Nunukan Sentra Gakkumdu Nunukan mengetahui Sanksi Pidana Masa Tungsura Pemilu 2024 11 Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban Alat Peraga Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2024 Partai Politik Kab.Nunukan memebrikan waktu kepada Partai Politik sebelum masa tenang untuk menertibkan APK/BK secara mandiri.
9 12 Rapat Koordinasi Pengawasan Masa Tenang : Masa Tenang Tanpa Kampanye dan Pelanggaran untuk Pemilu Luber dan Jurdil Partai Politik Kab.Nunukan dan stakeholder Penertiban APK/BK secara serentak pada masa Tenang Pemilu. 13 Media Gathering Pengawasan Masa Tenang : Masa Tenang Tanpa Kampanye dan Pelanggaran untuk Pemilu Luber dan Jurdil media/wartawan nunukan, Media Kab.Nunukan tidak melakukan Kampanye Pemilu di media pada masa tenang Pemilu. Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nunukan beserta jajaran Pengawas Kecamatan, telah menangani dugaan pelanggaran Pidana Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaran Pemilu, dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. b. Dukungan Sumber Daya Dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan pada penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 2024, pada prinsipnya didukung oleh beberapa aspek, diantaranya: a) Aspek SDM, yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan 1 (satu) orang Staf Pelaksana Teknis Penanganan Pelanggaran. b) Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari ruangan Penerimaan Laporan, ruangan rapat, ruangan Klarifikasi, serta alat tulis kantor yang menjadi salahsatu bagian yang penting untuk mendukung proses penanganan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Nunukan memiliki 2 (dua) unit printer, 1 (satu) buah kursi dan meja
10 penerimaan laporan, dan 1 (satu) unit scanner yang menunjang kerja divisi penanganan pelanggaran. c) Aspek anggaran, dalam proses penanganan pelanggaran pada Pemilu 2024, Bawaslu Nunukan menggunakan anggaran yang terdapat pada APBN Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. d) Hubungan Antar Lembaga, dalam proses penanganan pelanggaran Bawaslu Nunukan telah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dan Pusat Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (PKHP) Provinsi Kalimantan Utara, dimana dalam hal ini memudahkan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam hal konsultasi dan juga permintaan keterangan ahli pada saat melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilu tahun 2024. 2. Hasil Penanganan pelanggaran Pemilu a. Penanaganan Temuan dan Laporan Berikut data penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nunukan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024: a) Data Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan: NO TAHAPAN TANGGAL /NOMOR LAPORAN POKOK LAPORAN HASIL KAJIAN AWAL HASIL PENANGA NAN PELANGG ARAN KET. TINDAK LANJUT 1 Penrekruta n Penyeleng gara AdHoc (PPS) Tanggal: 24 Januari 2023 Nomor: 001/LP/PL/ Kab/24.05/ I/2023 Dugaan Pencatutan identitas diri di Sipol. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil yaitu ketentuan waktu penyampaia n Laporan - -
11 disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pelapor tidak menyampaik an waktu kejadian dugaan pelanggaran, dan tempat kejadian dugaan pelanggaran. 2 Penrekruta n Penyeleng garan AdHoc (PPK dan PPS) Tanggal: 06 Februari 2023 Nomor: 001/Reg/L P/PL/Kab/ 24.05/II/2 023 Dugaan terdapat kesalahan dalam proses wawancar a pembentu kan badan ad hoc yang dilaksana kan oleh KPU Nunukan Laporan diregistrasi dan ditindaklanjut i dengan Penanganan Pelanggaran . Laporan Nomor: 001/Reg/LP /PL/Kab/24. 05/II/2023 diduga sebagai pelanggara n kode etik penyelengg aran Pemilu. Diteruskan ke DKPP.
12 3 Penghitun gan Suara Tanggal: 14 Maret 2024 Nomor: 001/Reg/L P/PL/Kab/ 24.05/III/2 024 Dugaan tidak profesion al Pengawa s Pemilu Kecamata n dalam melakuka n Pengawa san. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjut i dengan Penanganan Pelanggaran . Laporan Nomor: 001/Reg/L P/PL/Kab/2 4.05/III/202 4 diduga sebagai pelanggara n kode etik penyelengg aran Pemilu. Bawaslu Kab.Nunuk an memberika n sanksi peringatan keras kepada Terlapor. 4 Pemungut an dan Penghitun gan suara Tanggal: 26 Februari 2024 Nomor: 001/LP/PL/ Kec /24.05.09/II /2024 Dugaan KPPS TPS 16 Selisun menjalank an tugas tidak sesuai perundang -undangan. Laporan Nomor 001/LP/PL/K ec /24.05.09/II/2 024 tidak terpenuhi syarat formal dan materil. Tidak ditindaklanj uti ke proses penangana n pelanggara n - b) Data Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan: NO TAHAPAN TANGGAL /NOMOR TEMUAN POKOK TEMUAN HASIL PENANGANAN PELANGGARAN KETERANGAN TINDAKLANJUT 1 Kampanye Tanggal: 18 Desember 2023 Nomor: Dugaan Pelanggaran pemberian materi lainnya dalam bentuk Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/ Kab/24.05/XII/20 23 terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu 1. Putusan Pengadilan Negeri Nunukan terhadap Terdakwa
13 001/Reg/ TM/PL/Ka b/24.05/XI I/2023 doorprise pada kegiatan kampanye Pemilu dalam bentuk senam sehat. atas nama Siti Rosita (Pelan ggaran pidana - Banding) 2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhadap Terdakwa atas nama Siti Rosita (Pelan ggaran pidana - Incraht). 2 Masa Tenang Tanggal: 14 Februari 2024 Nomor: 002/Reg/ TM/PL/Ka b/24.05/II/ 2024 Dugaan Pelanggaran Politik Uang. Temuan Nomor 002/Reg/TM/PL/K ab/24.05/II/2024 terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu. Putusan Pengadilan Negeri Nunukan terhadap Terdakwa atas nama Syahran (Pelanggaran pidana - Incraht). 3 Pemuktahira n Data Pemilih Tanggal: 16 Januari 2023 Nomor: 001/Reg/T M/PL/Kec/ 24.05.14/I/ 2023 Dugaan Penyelengga ra Pemilu (Anggota PPK) tidak Netral. Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran, dan Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/K ec/24.05.14/I/202 3 terbukti melanggar kode Terhadap Terlapor, di berikan sanksi pemberhentian tetap oleh Ketua KPU Kab.Nunukan
14 etik penyelenggara Pemilu. 4 Pemuktahira n Data Pemilih Tanggal: 31 Maret 2023 Nomor: 001/Reg/T M/PL/Kec/ 24.05.13/III /2023 Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahira n di tingkat PPS Desa Samaenre Semaja, tidak dihadiri oleh 2 (dua) anggota PPS. Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran, dan Temuan nomor 001/Reg/TM/PL/K ec/24.05.13/III/20 23 terbukti melanggar administratif Pemilu. Dilakukan perbaikan oleh KPU Kab.Nunukan. 5 Kampanye Tanggal : 05 Desember 2023 Nomor: 002/Reg/T M/PL/Kec. Nunukan/. 24.05/XII/2 023 Pemasangan Bahan Kampanye di tempat yang dilarang. Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran Bahan Kampanye tersebut ditertibkan. 6 Kampanye Tanggal : 06 Desember 2023 Pemasangan Bahan Kampanye di tempat yang dilarang. Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran Bahan Kampanye tersebut ditertibkan.
15 Nomor: 003/Reg/T M/PL/Kec. Nunukan/. 24.05/XII/2 023 7 Pemuktahira n Data Pemilih Tanggal : 18 januari 2023 Nomor: 001/Reg/T M/PL/Kec. /24.05.10/I/ 2023 Dugaan Partai Politik Demokrat melakukan kegiatan tampa memberitahu akan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran dan di rekomendasikan ke KPU Kab.Nunukan. - 8 Masa tenang Tanggal : 11 Februari 2024 Nomor: 001/Reg/T M/PL/Kec. Nunukan Selatan/24. 05.09/2/20 24 Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan. 9 Masa tenang Tanggal: 11 Februari 2024 Nomor: 03/Reg/TM Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan.
16 /PL/Kec. Sebatik/24. 05.01/II/20 24 10 Kampanye Tanggal : 02 Februari 2024 Nomor: 02/Reg/TM /PL/Kec. Sebatik/24. 05.01/II/20 24 Alat Peraga Kampanye Pemilu terpasang ditempat yang dilarang. Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan. 11 Kampanye Tanggal : 11 Desember 2023 Nomor: 02/Reg/TM /PL/Kec. Sebatik Barat/24.0 5.08/XII/20 23 Alat Peraga Kampanye Pemilu terpasang ditempat yang dilarang. Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan. 12 Masa Tenang Tanggal : 11 Februari 2024 Nomor: 01/Reg/TM /PL/Kec. Sebatik Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan.
17 Barat/24.0 5.08/II/202 4 13 Masa Tenang Tanggal : 11 Februari 2024 Nomor: 002/Reg/T M/PL/Kec. Sebatik Timur/24.0 5.10/II/202 4 Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan. 14 Masa Tenang Tanggal : 11 Februari 2024 Nomor: 002/Reg/T M/PL/PP/ KecNunukan/2 4.05/II/202 4 Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan. 15 Masa Tenang Tanggal : 11 Februari 2024 Nomor: 001/TM/PL /KecSebatik Utara/24.0 Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan.
18 5.11/II/202 4 16 Masa Tenang Tanggal : 11 Februari 2024 Nomor: 001/Reg/T M/PP/KecSebatik Tengah/24. 05.12/II/20 24 Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan. 17 Masa Tenang Tanggal : 11 Februari 2024 Nomor: 001/Reg/T M/PL/KecSebuku/24. 05.06/II/20 24 Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan. 18 Masa Tenang Tanggal : 11 Februari 2024 Nomor: 001/Reg/T M/PL/Kec. Tulin Onsoi/25.0 4/II/2024 Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan.
19 19 Masa Tenang Tanggal : 11 Februari 2024 Nomor: 09/Reg/TM /PL/Kec. Sembakun g Atulai/24.0 5.01/II/202 4 Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran APK tersebut ditertibkan. 20 Kampanye Tanggal : 01 Februari 2024 Nomor: 001/Reg/T M/PL/Kec. Sebatik Timur/24.0 5.10/II/202 4 Dugaan ASN tidak netral Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran kemudian di teruskan ke KASN melalui SIAPNET - 21 Pemungutan dan Penghitunga n Suara Tanggal : 19 Februari 2024 Nomor: 003/Reg/T M/PP/Kec Sei Menggaris/ Pembukaan kotak suara Pemilu tidak sesuai peraturan perundangundangan Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran, dan Temuan Nomor : 003/Reg/TM/PP/ Kec Sei Menggaris/24.05. 13/II/2024 terbukti melanggar kode Masih dalam proses penanganan di KPU Kab.Nunukan
20 24.05.13/II/ 2024 etik penyelenggara Pemilu, serta di rekomendasikan ke KPU Kab.Nunukan 22 Pemungutan dan Penghitunga n Suara Tanggal : 19 Februari 2024 Nomor: 002/Reg/T M/PP/KecSebatik Tengah/24. 05.12/II/20 24 Ketidaksesu aian prosespemu ngutan suara pada pemilih DPK di TPS 9 dan 10 Desa Aji Kuning Ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran, dan Temuan Nomor : 003/Reg/TM/PP/ Kec Sei Menggaris/24.05. 13/II/2024 terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, serta di rekomendasikan ke KPU Kab.Nunukan. Masih dalam proses penanganan di KPU Kab.Nunukan. Berdasarkan table tersebut diatas, jumlah penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan beserta jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, terdiri dari 22 dugaan pelanggaran yang bersumber dari Temuan Pengawas Pemilu dan 4 dugaan pelanggaran yang bersumber dari Laporan masayarakat.
21 b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan Berdasarkan hasil pengawasan tindak lanjutnya rekomendasi yang keluarkan Bawaslu Kabupaten Nunukan beserta jajarannya, dalam hal ini rekomendasi kepada KPU kabupaten NUnukan terkait dengan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS kepada KPU Kabupaten Nunukan dan dugaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Terhadap rekomendasi tersebut, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nunukan dengan melakukazn PSU pada TPS yang direkomendasikan dan melakukan penanganan terhadap dugaan kode etik penyelenggaran Pemilu Ad-Hoc KPU NUnukan. c. Trend Pelanggaran Pemilu Pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menindaklanjuti dugaan pelanggara sejumlah 22 dugaan pelanggaran yang bersumber dari Temuan Pengawas Pemilu dan 4 dugaan pelanggaran yang bersumber dari Laporan masayarakat. Adapun variable trend pelanggarannya yaitu: No. Tahapan Perbuatan Pelanggaran Subjek Pelapor Subjek Terlapor Jenis Pelanggaran 1 Pemuktahiran Data Pemilih Dugaan Penyelenggara Pemilu (Anggota PPK) tidak Netral Pengawas Pemilu Kecamatan Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc KPU Kode Etik 2 Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran di tingkat PPS Desa Samaenre Semaja, tidak dihadiri oleh 2 (dua) anggota PPS 3 Penrekrutan Penyelenggara Pencatitan Identitas diri di Sipol WNI Partai Politik Bukan Pelanggaran
22 4 Ad-Hoc KPU (PPK dan PPS) kesalahan dalam proses wawancara pembentukan badan ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Nunukan Penyelenggara Pemilu (KPU) Kode Etik 5 Kampanye Pemilu Dugaan ASN tidak netral Pengawas Pemilu Kecamatan ASN Perundangundangan lainnya 6 Pemasangan APK di tempat yang dilarang Pengawas Pemilu Kecamatan partai Politik Administrasi 7 pemberian materi lainnya dalam bentuk doorprise pada kegiatan kampanye Pemilu dalam bentuk senam sehat. Pengawas Pemilu Kabupaten Calon Anggota DPRD Kab.Nunukan Pidana 8 Masa Tenang Politik Uang. Pengawas Pemilu Kabupaten WNI Pidana 9 Alat Peraga Kampanye Pemilu masih terpasang di masa Tenang Pengawas Pemilu Kecamatan Partai Politik Administrasi 10 Pemungutan dan Penghitungan suara Dugaan KPPS TPS 16 Selisun menjalankan tugas tidak sesuai perundangundangan. WNI Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc KPU Bukan Pelanggaran 11 Pembukaan kotak suara Pemilu tidak sesuai peraturan perundangundangan Pengawas Pemilu kecamatan Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc KPU Administrasi dan Kode Etik 12 Ketidaksesuaian prosespemungutan suara pada pemilih Pengawas Pemilu kecamatan Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc KPU Kode Etik
23 DPK di TPS 9 dan 10 Desa Aji Kuning Berdasarkan tabel tersebut diatas, trend pelanggaran pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Nunukan, dari pihak Pelapor/Penemu adalah Pengawas Pemilu, pihak Terlapor adalah Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc KPU serta jenis pelanggaran yaitu Admisnitrasi, Kode Etik dan Pidana Pemilu. d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disebut juga dengan Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Secara kelembagaan Gakkumdu melekat pada Bawaslu sesuai dengan tingkatan masing-masing dan tersedia ruang khusus sebagai Sentra Gakkumdu untuk memudahkan berkoordinasi antar instansi. Pembentukan Sentra Gakkumdu di Kabupaten Nunukan berdasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, yang menetapkan struktur sentra gakkumdu Kab.Nunukan, yaitu: Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Nunukan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 NO NAMA KEDUDUKAN JABATAN 1. Moch. Yusran,SE Penasihat Ketua Bawaslu Kab. Nunukan
24 2. Taufik Nurmandia, S.I.K., M.H. NRP. 77091085 Penasihat Kepala Kepolisian Resort Nunukan 3. Teguh Ananto, S.H.,M.H Penasihat Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan 4. Hariadi, S.IP Pembina Anggota Bawaslu Kab. Nunukan 5. Lusgi Simanungkalit, S.T.K.,S.I.K NRP. 92080985 Pembina Kasat Reskrim 6. Amrizal R.Riza, S.H Pembina Kasi Pidum 7. Tusriadi, S.IP.,M.Si Koordinator Anggota Bawaslu Kab. Nunukan 8 Ali Murtaji, S.H Koordinator PS. Kanit IDIK III Pidum 9. ADI SETYA DESTA LANDYA, S.H. Koordinator Jaksa 10. Dewi Irdayani, S.IP NIP. 19790606 200604 2 018 Anggota Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nunukan 11. Nabila, SH Anggota Staf Bawaslu Nunukan 12. Haerul.H, SE Anggota Staf Bawaslu Nunukan 13. Sahrijal, S.Pd Anggota Staf Bawaslu Nunukan 14. Hendrawan Situmorang, S.Sos Anggota Staf Bawaslu Nunukan 15. Arianti Anggota Staf Bawaslu Nunukan 16. Nurul Adlina,SE Anggota Staf Bawaslu Nunukan 17. M. Safta Saputra Anggota Banit IDIK I Pidum 18. Riswandi, S.H Anggota Banit IDIK I Pidum 19. Meidy Agis Setiawan Anggota Banit IDIK I Pidum
25 20. Desmond Devalino Anggota Banit IDIK I Pidum 21. Dwi Kurnia Andri Saputra, S.H Anggota Banit IDIK I Pidum 22. Amie Yulian Noor, S.H Anggota Kasi Datun 23. Iswan Noor, S.H Anggota Kasi Intelijen 24. Nanda Bagus Pramukti, S.H Anggota Jaksa 25. Miranda Damara, S.H Anggota Jaksa Seiring dengan berjalannya tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Sentra Gakkumdu telah melakukan proses penanganan pelanggaran tindak Pidana Pemilu, yang terdiri dari rapat dengar pendapat, rapat koordinasi, rapat pembahasan tahap penetuan Pasal pidana, rapat pembahasan hasil Kajian dan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Nunukan, rapat pelimpahan perkara ke tahap Penyidikan, pendampingan proses Klarifikasi, pendampiangan proses Penyidikan, sampai dengan pemantauan pada sidang perkara tindak pidana Pemilu tahun 2024. Terdapat 2 (dua) kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada tahapan Kampanye Pemilu dan tahapan Masa Tenang. Terhadap 2 (dua) kasus tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Selor dan Pengadilan Negeri Nunukan, dan putusan tersebut incracht. e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Barang dugaan pelangaran yang menjadi bukti pada proses penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan pada Pemilu tahun 2024, yaitu sebagai berikut: No. Jenis Barang Jumlah Barang Tindak Lanjut 1 Kipas Angin Miyako 1 unit Dilimpahkan ke Penyidik Kepolisian Resor Nunukan. 2 Dispenser 1 unit
26 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah Berdasarkan hasil pemantauan, superpisi, dan evaluasi Bawaslu kabupaten Nunukan terhadap kinerja penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu Kecamatan pada penyelenggaran Pemilu tahun 2024, terdapat beberapa Pengawas Pemilu Kecamatan telah menangani dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad-hoc dan juga dugaan pelanggaran peraturan perundangundangan lainnya. Dugaan pelanggaran yang di proses oleh Pengawas Pemilu Kecamatan berdasarkan pendampingan oleh Bawaslu kabupaten Nunukan yaitu dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye Pemiu, Masa Tenang dan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Evaluasi terhadap kinerja Pengawas Pemilu Kecamatan dalam proses penanganan pelanggran Pemilu tahun 2024, perlunya bimbingan teknis yang aktif untuk hasil kinerja yang efektif. 4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 2024 diawali dengan tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Ada beberapa kendala yang dialami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan selama proses tahapan berlangsung mulai dari aspek peraturan, teknis penanganan pelanggaran, Sumber Daya Manusia, dan lain-lain, diantaranya sebagai berikut : Tabel . Kendala dan hambatan Penanganan Pelanggaran No Kendala dan hambatan 1 Pelapor yang tidak dapat memenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah laporan. 2 Tidak adanya payung Hukum Pengawas Pemilu menyita barang bukti hasil pengawasan langsung dilapangan yang diduga digunakan untuk melakukan dugaan pelanggaran pemilihan umum.
27 3 Keterbatasan kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam menangani laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, dalam hal tidak memiliki kewenangan untuk menahan terlapor 4 Tidak ada aturan upaya paksa ditingkat Bawaslu Kabupaten dalam hal mengundang klarifikasi terhadap pihak terlapor 5 Dalam Undang-undang Pemilu Tidak terdapat norma melakukan penahanan tersangka pada tahap penyidikan.
28 BAB 3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian laporan yang telah di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan divisi penanganan pelanggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Terhadap program kerja bagian penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Nunukan telah melaksanakannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan minimnya laporan Masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran pada penyelengaaran pemilihan umum tahun 2024. 2) Terhadap hasil penanganan pelanggaran yang telah di proses oleh Bawaslu kabupaten Nunukan melalui divisi penanganan pelanggaran, terdiri dari 2 (dua) pelanggaran Pidana Pemilu bersumber dari temuan Pengawas Pemilu, yang putusan pengadilan In-cracht, 5 (lima) pelanggaran kode etik penyelenggaran Pemilu, 16 (enam belas) pelanggaran administrative dan 1 (satu) pelanggaran peraturan perundangundangan lainnya. 2. Rekomendasi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nunukan memberikan rekomendasi terkait penanganan pelanggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu yang lebih baik dan berkualitas di masa yang akan datang, sebagai beriku: 1) Perlunya standar operational prosedur (SOP) proses penerimaan laporan sampai dengan penanganan dugaan pelanggaran pada tahapan Pemilihan yang mendatang. 2) Terhadap Sentra Gakkumdu, untuk menghindari intervensi dalam penaganan kasus Pidana Pemilu, penting kiranya dalam menerapkan secara utuh Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu agar sistem
29 yang terintegrasi dalam penanganan tindak pidana pemilu dapat tercapai 3) Perlu bimbingan teknis dan/ atau pelatihan khusus Klarifikasi dalam proses penanganan pelanggaran, kepada Staf teknis penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota. 4) Perlunya bimbingan teknis secara aktif kepada Operator Sigaplapor, agar data penanganan pelanggaran bisa terinput ke Sigaplapor secara efektif.
30 LAMPIRAN
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43