Nama : Saskia Rahmadani Kelas : X mp 4 Sekolah : SMKN 1 SOLOK “KESADARAN TERHADAP HUKUM” Sadar artinya insaf; merasa; dan mengerti (KBBI, 2023). Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang terhadap nilai-nilai yang ada pada diri seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Penyusunan peraturan hukum harus memenuhu unsur-unsur berikut: a. peraturan mengenai tingkah laku manusia b. ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah c. bersifat memaksa d. adanya sanksi bagi pelanggarnya Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum (Rahayu, 2014; 49). Budaya hukum juga berarti keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang menentukan bagaimana hukum berlaku. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentaraman masyarakat.
Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ialah sebagai berikut: a. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. b. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik. c. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum. d. Tinggi kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. e. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Dasar konstitusional Negara berdasarkan hukum ialah Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi.”Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal itu mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dab bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Berikut tujuan hukum berdaarkan teori menurut Rumokoy (2019: 28-35). a. Teori keadilan. Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. b. Teori Utilitas. Hukum untuk mewujudkan kemanfaatan. c. Teori gabungan. Pentingnya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan manfaat. d. Teori Ketertiban dan Ketentaraman. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum antara lain: a. menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan; b. menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat; c. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku; d. melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan. Menurut Budiono Kusumohamidjojo (2004: 165-166) fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan. Sementara itu, Rumokoy (2019: 36-38) membagi beberapa fungi hukum, yaitu: a .memberi pengesahan (legimitasi) terhadap apa yang berlaku di masyarakat; b. sebagai alat rekayasa masyarakat (a tool social engineering); c. sebagai sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan; d. mengtasi konflik dalam masyarakat. Sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan Negara. Sementara hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan
berkembang di masyarakat. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut. a. UUD NRI Tahun 1945 b. Ketetapan MPR c. Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang e. Peraturan Pemerintah f. Peraturan Presiden. g. Peraturan Daerah Provinsi h. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten Berikut ini contoh perilaku taat hukum. a. Di Lingkungan Keluarga 1) Menghormati anggota keluarga 2) Mematuhi aturan yang ada di dalam keluarga 3) Ikut menjaga barang-barang yang ada di rumah b. Di Lingkungan Sekolah 1) Tidak terlambat masuk sekolah 2) Menghindari tindakan menyontek ketika ujian atau penilaian 3) Berseragam sesuai dengan tata tertib sekolah c. Di Lingkungan Masyarakat 1) Tidak ikut menyebarkan berita hoaks atau bohong 2) Menjaga hubungan baik dengan tetangga, misalnya sopan santun dalam Pergaulan 3) Berpatisipasi dalam gerakan antinarkoba d. Di Lingkungan Bangsa dan Negara 1) Membuat administrasi kependudukn, misalnya memiliki kartu keluarga dan KTP 2) Sebagai wajib pajak maka membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3) Menyukseskan pemilu atau pemilukada dengan menggunakan suara dalam pemilu apabila telah memiliki hak pilih, partisipasi dalam kampanye pemilu bersih dan jujur, dan sebagainya.