EBOOK SEJARAH EFRITA TIARA

PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA

NAMA : EFRITA TIARA PUTRI/12
KELAS : 12 MIA 5

A. Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dan Pelaksanaannya

1. Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

Politik luar negeri Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Sultan Sjahrir melalui pidatonya dalam acara
Inter Asian Relations Conference di New Delhi pada 23 Maret -2 April 1947. Dalam pertemuan di New
Delhi pada 1947, Sultan Sjahrir juga mengajak bangsa bangsa di Asia bersatu atas dasar kepentingan
bersama demi tercapainya perdamaian dunia. Dengan demikian, sikap tidak memihak adalah sikap
paling tepat dalam menciptakan perdamaian dunia atau palig tidak meredakan ketegangan akibat
Perang Dingin. Pernyataan Sutan Sjahrir mengenai politik luar negeri Indonesia dipertegas oleh
Moh.Hatta saat melakukan siding Badan Pekerja KNIP di Yogyakarta pada 2 September 1948 seperti
yang dijelaskan pada bagian awal melalui pidato “Mendayung Antara Dua Karang” tersebut, Moh.Hatta
menegaskan Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yg ada. Pidato keanekaragaman Moh.Hatta
tersebut menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia telah terbentuk. Sikap tersebut kemdian
menjadi dasar poliitik luar negeri Indonesia yg biasa disebut bebas aktif, yg berarti dalam menjalankan
politik luar negeri Indonesia tidak hanya bersikap netral (tidak memihak), tetapi juga aktif dalam upaya
menciptakan perdamaian dunia. Upaya ini ditnjukkan dengan bebas menjain persahabatan dengan
semua Negara atas dasar saling menghargai.

2. Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

a. Landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Nilai nilai yg terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar
negeri Indonesia. Menurut Moh.Hatta dalam buku berjudul Dasar Dasar Politik Luar Negeri Indonesia,
kelima sila dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan kebangsaan yg mencakup
seluruh sendi kehidupan manusia. Berikut tujuan politik luar neger Indonesia menurut Moh.Hatta :

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan Negara.
2. Memperoleh barang barang dari luar untuk memperbesar kemakmurn rakyat, jika barang

barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.
3. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat

melaksanakan pembangunan.
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita cita yg tersimpul dalam pancasila, dasar

dan falsafah bangsa Indonesia.

Selain pancasila bangsa Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam politik luar negeri, yaitu
UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alenia pertama, landasan konstitusional pelaksanaan
politik luar negeri Indonesia secara jelas dipaparkan

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan”. Dari alenia tersebut dapat dipahami bahwa politik luar negeri Indonesia menentang
segala bentuk penjajahan di dunia. Pembukaan UUD 1945 alenia keempat juga menyatakan tujusn
politik luar negeri Indonesia,yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari amanat
tersebut, pemerintah Indonesia harus turut sert memperjuangkan terbebasnya pranata dunia dari
segala macam bentuk kolonialisme. Indonesia juga harus secara aktif mewujudkan tercapainya
perdamaian dunia dengan terlibat aktif dalam penyelesaian konflik.

b. Landasan Operasional Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Sejak awal kemerdekaan hingga masa demokrasi terpimpin, landasan operasional pelaksanaan politik
luar negeri bebas aktif Indonesia dinyatakan melalui maklumat maklumat dan pidato pidato presiden.
Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Maklumat Politik Pemerintah 1 November
1945. Maklumat tersebut berisi poin poin penting sebagai berikut :

1. Politik damai dan hidup berdampingan secara damai.
2. Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri Negara lain.
3. Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua Negara di bidang ekonomi, politik dan

lain lain.
4. Selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan Negara lain.

Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif Indonesia terdapat dalam alenia pertama
pembukaan UUD 1945 pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan amanat presiden berjudul
“Penemuan Kembali Revolusi Kita” yg disampaikan pada 17 Agustus 1959 atau lebih dikenal dengan
“Manifesto Politik Republik Indonesia”. Amanat Presiden Soekarno tersebut memuat tujuan jangka
pendek dan tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri Indonesia. Tujuan jangka pendek melanjutkan
perjuangan anti imperialisme dan mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah tengah pengaruh
blok Barat dan blok Timur. Adapun tujuan jangka panjang melenyapkan imperialism serta mencapai
dasar dasar bagi perdamaian dunia yg kekal dan abadi. Pada masa ordr baru landasan politik luar negeri
bangsa Indonesia kembali berubah. Pada masa ini MPRS menerbitkan ketetapan MPRS nomor
XII/MPRS/1966. Ketetapan tsbt dikeluarkan pada 5 juli 1966 dan menyatakan sifat politik luar negeri
Indonesia sebgai berikut :

1. Bebas aktif serta anti imperialism dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.

2. Mengabdi pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1999 juga menjabarkan sasaran yg harus dicapai, adapun sasaran
sasaran tersebut sebagai berikut :

1. Menegaskan kembali pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif menuju pencapaian tujuan
nasional.

2. Ikut serta dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja sama untuk kepentingan rakyat
Indonesia.

3. Memperbaiki performa dan penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya
pelaksanaan diplomasi proaktif di segala bidang.

4. Meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yg cepat melalui
intensifikasi kerjasama regional dan internasional.

3. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

a. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal
Pada masa demokrasi liberal politik luar negeri Indonesia berkaitan erat dengan kabinet kabinet yg
menjalankan pemerintahan. Ahmad Soebardjo yg pada saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri
melakukan kesepakatan dengan duta besar amerika serikat, Merle Cochran yg dikenal yg dikenal dengan
Mutual Security Act. Tindakan tersebut dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Oleh karena itu, parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet Sukiman. Pada masa
pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I pemerintah mengubah kebijakan politik luar negerinya.
Kabinet Ali Sastroamidjojo meminta parlemen menetapkan sikap yg pasti antara 3 kemungkinan sikap
poliyik luar negeri Indonesia. Pertama, kerjasama dengan Negara dan menitikberatkan kerjasama
dengan amerika serikat besrta segala konsekuensinya. Kedua, kerja sama dengan semua Negara dan
menitikberatkan pada kerjasama dengan Unisoviet bserta segala konsekuensinya. Ketiga, kerjasama
dengan semua Negara dan menitikberatkan pada penyusunan kekuatan ketiga, selain blok Barat dan
blok Timur.

b. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin politik luar negeri Indonesia ditentukan oleh presiden Soekarno. Pada
masa ini politik luar negeri bersifat high profile, yaitu sikap anti imperialisme dan anti kolonialisme
sangat tegas dan cenderung konfrontatif. Dalam Manipol-USDEK ditegaskan bahwa politik luar negeri
Indonesia bertujuan melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar dasar bagi perdamaian dunia yg
kekal dan abadi. Tujuan itu harus dicapai dengan cara radikal dan revolusioner tanpa kompromi. Dengan
Manipol-USDEK tsbt, Indonesia berupaya menghimpun kawan yg hendak dikonfrontasikan dengan
musuh revolusi, yaitu kapitalisme dan kolonialisme. Dalam perkembangannya Presdien Soekarno
memperkenalkan doktrin politik baru yg membagi dunia menjadi 2 blok, yaitu New Emerging Forces
(NEFO) dan Old Established Forces (OLDEFO). Nefo terdiri atas Negara Negara berkembang dan Negara
sosialis yg dianggap progresif, termasuk Negara Negara yg baru merdeka atau sedang memperjuangkan
kemerdekaannya. Oldefo terdiri atas Negara kolonialis, imperialis, dan dianggap penghambat bagi
kemajuan bangsa bangsa yg sedang berkembang. Ketika hubungan antara Uni Soviet dan republic rakyat
Tiongkok memburuk, Indonesia mendekatkan diri ke republic rakyat Tiongkok dan Negara Negara yg
sehaluan dengan Negara “Tirai Bambu”. Hubungan tersebut melahirkan poros Jakarta-Peking-
Pyongyang. Factor lain terbentuknya poros tersebut adalah konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi
tersebut menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistic mengingat Malaysia
mendapat dukungan penuh dari Inggris.

c. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru terjadi perubahan pola hubungan luar negeri bangsa Indonesia. Pada masa itu
Presiden Soeharto berupaya menjadikan politik luar negeri Indonesia sebagai sarana mewujudkan
stabilitas ekonomi. Menurut Presiden Soeharto, stabilitas ekonomi tidak dapat terlaksana tanpa
stabilitas keamanan dalam negeri. Atas dasar itulah, politik luar negeri Indonesia diterapkan melalui
hubungan baik dengan Negara Negara tetangga (good neighbourhood policy). Pada 11 Agustus 1966
pemerintah Indonesia menandatangani normalisasi hubungan dengan Malaysia. Dalam kesepakatan
tersebut pemerintah Indonesia mengakui Malaysia sebagai Negara berdaulat. Satu tahun kemudian
Indonesia dan Malaysia menjadi pemrakarsa terbentuknya organisasi kerjasama regional di kawasan
Asia Tenggara yaitu ASEAN. Pada masa orde baru pemerintah juga menjalin hubungan dengan Amerika
Serikat. Hubungan tersebut tidak hanya sebatas pada hubungan ekonomi tetapi juga hubungan militer
dan kebijakan kebijakan nasional yg mendapat pengaruh dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, pada
masa orde baru Indonesia menjadi Negara dunia ketiga yg cukup disegani dalam pergaulan
Internasional. Politik luar negeri yg diterapkan pemerintah orde baru berhasil meningkatkan posisi tawar
Indonesia secara global. Kondisi tersebut dibuktikan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai ketua
pertemuan organisasi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC dan ketua konferensi Tingkat Tinggi
Non Blok pada periode 1990-an. Selain itu, Indonesia tergabung dalam organisasi Negara Negara
pengekspor minyak atau OPEC.

d. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Reformasi

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB masa jabatan 2019-2020. Dengan
terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, diharapkan Indonesia menjadi
bangsa yg aktif di kancah internasional. Masa reformasi dimulai sejak kepemimpinan presiden
Baharuddin Jusuf Habibie. Pada masa pemerintahannya, presiden Baharuddin Jusuf Habibie Indonesia
berupaya mengembalikan kepercayaan dunia internasionla terhadap Indonesia.
Pada masa pemerintahannya, presiden Abdurrahman Wahid dan presiden Megawati Soekarnoputri
pemulihan hubungan luar negeri Indonesia mengalami fluktasi. Presiden Abdurrahman Wahid merupkan
presiden yg aktif melakukan kunjungan ke luar negeri pada masa pemerintahannya.
Pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah Indonesia justru mengakhiri
kerjasama dengan IMF karena pembengkakan utang luar negeri. Politik luar negeri Indonesia mengalami
perbaikan pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam dua periode
pemerintahannya, presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menjalin kembali kerjasama dengan
banyak Negara. Kerjasama yg dilakukan pemerintah Indonesia berdampak positif bagi bagi penganganan
konflik di Aceh. Pada 2005 pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan konflik Aceh dengan mediasi
mantan presiden Finlandia, Marthi Ahtisari. Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo pemerintah
Indonesia terlibat aktif dalam pergaulan internasional. Bentuk partisipasi yg dilakukan Indonesia antara
lain menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Beijing, Tiongkok. Pada Mei 2015 Indonesia dipercaya
menjadi tuan rumah peringatan enam puluh tahun konferensi Asia Afrika di Bandung.

B. Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

1. Konferensi Asia–Afrika

a. Latar Belakang
Setelah perang dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet tampil sebagai pemenang dan muncul sebagai
kekuatan utama dunia. Kedua Negara tersebut bersaing memperebutkan pengaruh di Negara Negara
lain. Periode perebutan kekuasaan tersebut terjadi sejak akhir 1945 hingga awal 1990-an dan dikenal
dengan perang dingin. Di sisi lain, perang Dunia II menyebabkan banyak Negara di kawasan asia dan
afrika yg memperoleh kemerdekaannya. Peran pbb sebagai badan internasional dinilai kurang optimal
dalam membantu penyelesaian masalah Negara Negara di dunia sehingga lahirlah gagasan mengenai
penyelenggaraan konferensi Asia Afrika.
b. Pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika

Pada awal 1954 perdana Menteri Sri Lanka, Sir John Kotelawala mengundang para perdana menteri dari
Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Moh.Ali) untuk
mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Dalam pertemuan yg dinamakan Konferensi
Kolombo (28 April – 2 Mei 1954) tersebut, kelima perdana menteri dari lima Negara merasa perlu
diadakannya suatu konferensu yg membicarakan nasib Negara Negara dunia ketiga. Perasaan senasib
akibat penjajahan bangsa bangsa Barat menjadi salah satu latar belakang perlunya Negara Negara di
Asia Afrika bersatu. Dalam konferensi Kolombo kelima perdana menteri sepakat mengenai perlunya
diadakan Konferensi Asia-Afrika. Pada 30 April 1954 Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamidjojo
mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Keempat perdana
menteri yg hadir dalam konferensi Kolombo menyetujui usulan tersebut. Pada 28-30 Desember 1954
kelima perdana menteri yg hadir dalam konferensi Kolombo mengadakan pembicaraan persiapan
pelaksanaan KAA yg dilaksanakan di Istana Bogor sehingga dinamakan konferensi Bogor.anggota
konferensi menyepakati waktu pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada April 1955.

c. Pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika
Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada 18-24 April 1954 di Bandung. Dalam pelaksanaan KAA,
Indonesia, India,Sri Lanka,Birma dan Pakistan bertindak sebagai Negara sponsor sekaligus pengundang.
Secara keseluruhan KAA dihadiri 29 negara. KAA menghasilkan keputusan yg dikenal sebagai Dasasila
Bandung. Melalui Dasasila Bandung Negara Negara yg hadir dalam KAA menyatukan tekad dalam
menciptakan perdamaian dunia yg terdiri atas aspek kemerdekaan, hidup berdampingan secara damai
(peace full coexistence), dan kerjasama untuk keuntungan bersama (mutual benefit).

d. Dampak KAA
Setelah pelaksanaan KAA sejumlah Negara di kawasan Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaannya.
KAA juga berhasil menumbuhkan semangat solidaritas di antara Negara Negara asia afrika baik dalam
menghadapi masalah internasional maupun regional.

2. Misi Garuda

Misi garuda merupakan pasukan yg dikirim oleh pemerintah Indonesia untuk membantu Negara Negara
yg sedang mengalami konflik.

a. Latar Belakang
PBB merupakan lembaga tertinggi yg mewadahi Negara Negara dunia. PBB menjadi lembaga yg aktif
mengupayakan perdamaian dunia dan menyelesaikan konflik antarnegara. Pada November 1956 Sekjen
PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama United Nations Emergency Forces (UNEF).
Indonesia mengirim suatu pasukan yg kemudian disebut Misi Garuda.

b. Tujuan Pembentukan Misi Garuda
Misi Garuda bertugas sebagai “Peace Keeping Force” atau Pasukan Pemeliharaan Perdamaian.
Dalam konteks internasional, partisipasi aktif Indonesia dalam menyelesaikan koflik konflik di berbagai
belahan dunia merupakan indicator penting dan konkret dari peran suatu Negara dalam memberikan
kontribusi menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Dalam konteks nasional, keterlibatan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia merupakan sarana
peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yg terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan
operasi Internasional.

c. Peran Misi Garuda Dalam Penyelesaian Konflik Internasional
Pengiriman misi garuda pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan
presiden Soekarno. Pada 8 Januari 1957 pemerintah Indonesia mengirim misi Garuda I dibawah
pimpinan letnan colonel Inf.Hartoyo dan Letnan Kolonel Suadi Suromihardjo. Setelah turut berperan
dalam menjaga perdamaian di kawasan Mesir, misi garuda I mengakhiri masa tugasnya pada
29 September 1957. Peran aktif misi Garuda dalam bebrapa konflik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konflik di Kongo
Pada 1960 dan 1962 pemerintah Indonesia mengirimkan Misi Garuda II dan III ke Kongo. Misi Garuda II
dan III berada dibawah pimpinan Letkol Inf.Solichin dan Brigjen TNI Kemal Idris.

2. Konflik di Vietnam
Pada 1973-1974 pemerintah Indonesia mengirim beberapa pasukan ke Vietnam. Pasukan tersebut yaitu
Misi Garuda IV dibawah pimpinan Brigjen Wiyogo Atmodarminto Misi Garuda V dibawah pimpinan
Brigjen Harsoyo dan Misi Garuda VII dibawah pimpinan Brigjen S.Sumantri.

3. Konflik Timur Tengah
Dalam upaya menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah, pemerintah Indonesia mengirim kontingen
garuda VI,VIII,IX, dan XI pada 1973, 1974, 1990 dan 1992. Pada saat itu wilayah Timur Tengah sedang
mengalami pergolakan akibat Perang Teluk yg melibatkan Iran,Irak,Kuwait.

4. Konflik Di Kamboja
Pada 1992 PBB membentuk United Nations Transitional Authory in Cambodia (UNTAC) sebagai pasukan
penjaga perdamaian di Kamboja. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengirim Misi Garuda XII
dibawah pimpinan Letkol Inf. Erwin Sujono. Tugas Misi Garuda XII adalah menjaga gencatan senjata dan
mengawasi pergantian kekuasaan di Kamboja.

3. Deklarasi Djuanda

Sejak 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah pernyataan yg menjadi dasar
terbentuknya kedaulatan wilayah baru setelah proklamasi kemerdekaan dan Konferensi Meja Bundar.
Pernyataan tersebut dikenal dengan Deklarasi Djuanda karena terjadi pada masa pemerintahan Kabinet
Djuanda Kartawidjaja. Dalam Deklarasi Djuanda disebutkan batas territorial Indonesia yg sebelumnya 3
mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yg menghubungkan titik terluar pulau pulau Indonesia
pada saat air laut surut. Untuk memperkuat Deklarasi Djuanda, pemerintah mengesahkan
UU Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia.

4. Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok atau Non Aligned Movement merupaka organisasi global yg terdiri atas Negara
Negara yg memilih bersikap netral pada masa perang dingin.

a. Latar Belakang
KAA dapat dikatakan sebagai embrio Gerakan Non Blok. KAA telah menumbuhkan kesadaran Negara
Negara berkembang tentang posisi mereka di tengah pertentangan dua Negara adikuasa pada masa
Perang Dingin. Pada 5-12 Juni 1961 Presiden Joseph Broz Tito mengundang Soekarno untuk
mengadakan pertemuan antar Negara Negara nonblok yg diadakan di Kairo,Mesir. Pertemuan tersebut
menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Negara Negara nonblok di
Yugoslavia. KTT Negara Negara Non Blok akhirnya terlaksana pada 1-6 September 1961 di Beograd,
Yugoslavia. Terdapat 5 kepala Negara yg kemudian dijuluki sebagai pendiri gerakan Non Blok,
Presiden Soekarno (Indonesia), Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Presiden Gamal Abdul Nasser
(Mesir), Presiden Kwame Nkrumah (Ghana), Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India).

b. Perkembangan Gerakan Non Blok
Tujuan pembentukan gerakan Non Blok :
1.) Mengembangkan rasa solidaritas diantara Negara anggota dengan jalan membantu perjuangan
Negara Negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan dan kemakmuran.
2.) Ikut serta meredakan ketegangan dunia akibat Perang Dingin yg berlangsung antara Amerika Serikat
(blok Barat) dan Uni Soviet (blok Timur).
3.) Berusaha membendung pengaruh negative, baik dari blok Barat maupun blok Timur ke Negara
Negara anggota GNB.

GNB mengadakan prtemuan rutin yg disebut KTT. Memasuki abad XXI, wakil presiden Boediono
menyampaikan pentingnya kontribusi GNB dalam menciptakan budaya perdamaian dan keamanan,
menjalin kemitraan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat, serta mengambil langkah konkret dalam
membantu perjuangan bangsa Palestina. Pada 2016 gerakan Non Blok mengadakan Konferensi Tingkat
Tinggi di pulau Margarita, Venezuela. Dalam KTT, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan
pentingnya Negara Negara anggota GNB bersatu secara politik dan ekonomi serta melawan segala
bentuk kolonialisma dan imperialisme modern.

5. Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN)

a. Latar Belakang
Pada 8 Agustus 1967 lima tokoh dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filiphina mengadakan
pertemuan di Bangkok, Thailand. Pertemuan tsbt menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan
organisasi yg bernama Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN). Pertemuan ini disebut Deklarasi
Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 tokoh yaitu Adam Malik (Indonesia). Tun Abdul Razak
(Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Thanat Khomann (Thailand), Narsisco Ramos (Filiphina).
Tujuan pembentukan ASEAN :
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan
ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan
sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib
hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi
kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang
pendidikan, profesi, teknik, dan admistrasi;

5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka,
memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki
sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai onrganisasi internasional dan regional
yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling
bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

b. Perkembangan ASEAN
Sejak dibentuk pada 8 Agustus 1967, ASEAN telah mengalami banyak perkembangan, salah satunya
ditandai dengan diadakannya KTT I ASEAN yg diselenggarakan di Bali pada 23-25 Februari 1976. Piagam
ASEAN mulai diberlakukan pada 15 Desember 2008. Piagam ASEAN menegaskan ASEAN sebagai
organisasi internasional yg memiliki dasar hokum kuat dengan aturan jelas serta memiliki struktur
organisasi efektif dan efisien. Pada 2011 Indonesia terpilih sebagai ketua ASEAN. Sejak saat itu,
pemerintah Indonesia mulai mengarahkan ASEAN untuk mencapai suatu komunitas ekonomi yg kukuh
pada 2015. Terdapat 3 prioritas utama yg ingin dicapai ASEAN : Pertama, kemajuan signifikan dalam
pencapaian komunitas ASEAN 2015. Kedua, pemeliharaan kondisi kawasan Asia-Pasifik yg aman dan
stabil. Ketiga, menggulirkan visi ASEAN untuk 10 tahun kedepan sesuai tema “ASEAN Community In
Global Community Of Nations”.

c. Bentuk Kerjasama ASEAN

1.) Bidang Politik Dan Keamanan
Kerjasama dalam bidang ini bertujuan memajukan perdamaian kawasan dengan meningkatkan
kemajuan kawasan. Dalam membangun kerjasama di bidang politik dan keamanan para pemimpin
ASEAN sepakat membentuk ASEAN Community Security (ASC).

2.) Bidang Ekonomi
Kerjasama dalam bidang ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia
Tenggara. Kerjasama ekonomi antara Negara Negara ASEAN dipertegas dalam KTT VI ASEAN yg
diselenggarakan di Singapura pada 1992. Dalam konferensi tsbt Negara Negara ASEAN berusaha
meningkatkan kerjasama ekonomi yg mengarah pada terbentuknya perdagangan bebas atau ASEAN
Free Trade Area (AFTA).

3.) Bidang Sosial Budaya
Dalam bidang sosial, kerjasama difokuskan pada penekanan kesejahteraan golongan berpendapatan
rendah dan penduduk perdesaan melalui perluasan kesempatan kerja yg produktif dengan pembayaran
yg layak. Kerjasama dalam bidang sosial juga tampak dalam upaya Negara Negara ASEAN
mempromosikan diri melalui lembaga lembaga pendidikan disetiap Negara.

6. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

OKI merupakan organisasi yg menaungi Negara Negara Islam di dunia. OKI terbentuk karena banyaknya
permasalahan yg terjadi di kawasan Timur Tengah. KTT Islam I diselenggarakan di Rabat,Maroko pada
22-25 September 1969. KTT Islam di Rabat menghasilkan Deklarasi Rabat. Deklarasi ini menegaskan
keyakinan atas agama islam serta penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Dalam
deklarasi ini disepakati pembentukan Organization Of Islamic Coperation (OIC) atau Organisasi
Konferensi Islam (OKI). Peran Indonesia dalam OKI, mengakui kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan,
menyelesaikan pertikaian Moro dengan pemerintah Filiphina, menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT
Islam, memperjuangkan kedaulatan Palestina, serta mendukung reformasi Organisasi Konferensi Islam.

7. Jakarta Informal Meeting (JIM)

Ryanmizard Ryacudu menghadiri acara peresmian Tugu Persahabatan Republik Indonesia Kemboja di
Kamphong Thom, Kamboja. Indonesia berperan dalam proses tercapainya perdamaan dan rekonsiliasi di
Kamboja melalui penyelenggaraan (JIM) hingga tercapainya Paris Peace Agreement pada 1991. Langkah
nyata Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam diwujudkan dengan pertemuan
JIM I pada 25-28 Juli 1998. Pada 16-18 Februari 1989 pemerintah Indonesia dan ASEAN mengadakan
JIM II. Hasil pelaksanaan JIM I dan JIM II kemudian dilaporkan menteri luar negeri Indonesia, Ali Alatas
dalam KTT ASEAN di Brunei Darussalam pada 1898. Keberhasilan pelaksanaan JIM I dan JIM II
meningkatkan cara pandag Negara Negara ASEAN terhadap Indonesia.