Kata Pengantar Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpakan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga terselesaikan Penyusunan Laporan Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus tahap Pemahaman, Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus tahap peningkatan Keprofesionalan Guru Pendamping Khusus, seorang guru harus lebih kreatif dalam pemahaman pelayanan Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan tujuan utamanya selain memenuhi kebutuhan Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif serta sekolah umum yang melayani pendidikan bagi peserta didik yang beragam. Proram ini merupakan salah satu langkah Ditjen GTK dalam merespon salah satu permasalahan dalam pendidikan inklusi, yaitu ditengarai masih banyak Guru-Guru yang belum memahami Pendidikan inklusi & kompetensinya rendah serta masih kekurangan guru pembimbing khusus. GTK juga berharap, guru-guru yang telah mengikuti bimtek in diharapkan menjadi guru penggerak yang mampu menciptakan komunitas pembelajar bagi guru-guru GPK di sekolah inklusi lain untuk saling belajar dalam rangka meningkatkan kinerja dan performanya. Sebagai ungkapan rasa syukur terselesaikan penyusunan Laporan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. 2. 3. dukungan untuk mengikuti Kegiatan BIMTEK GPK Angkatan 8 Tahun 2022 4. penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan ini dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pelaksanaan pendidikan inklusif meningkatkan mutu pembelajaran. Aamiin Pemahaman dilakukan secara online (Daring) ini merupakan satu diantara proses atau kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Ketua Yayasan Darus Salam Kertosono Kepala SMKS Taruna Bhakti Kertosono yang memberikan kesempatan dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMKS Taruna Bhakti Kertosono Nganjuk yang turut membantu dalam di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Taruna Bhakti Kertosono dan bermanfaat bagi pembaca dalam Pontianak, 02 November 2022 Penulis SHERLY RANA AGUSTINA, S.Pd.
LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS GURU PEMBIMBING KHUSUS PENDIDIKAN INKLUSI A. Latar Belakang Pendidikan inklusif merupakan bentuk reformasi pendidikan yang merangkul keberagaman dan menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan dan perluasan akses dan mutu pendidikan bagi semua. Pendidikan inklusif sebagai suatu sistem harus mengakomodasi keterlibatan semua peserta didik untuk mengikuti pendidikan tanpa kecuali. Implikasinya semua satuan layanan pendidikan (formal dan nonformal) harus melayani semua peserta didik tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisikondisi lain, anak-anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (gifted and talented children), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anakanak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994). Dengan demikian semua peserta didik memperoleh pendidikan yang adil dan berimbang (equity dan equality) sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang dimaksud dengan merangkul atau mengakomodasi keberagaman. Layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menjadi sebuah keniscayaan, ketika semua warga negara mempunyai hak untuk mendapat layanan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu tidak serta merta membutuhkan pelayanan yang sempurna, melainkan layan pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik. Bentuk akomodasi terhadap keberagaman peserta didik antara lain harus didukung oleh kompetensi guru yang memadai. Sehingga guru yang bersangkutan mampu untuk memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didiknya. Kebijakan Pemerintah tentang merdeka belajar, telah menyemangati kita semua untuk berbuat yang terbaik bagi peserta didik kita. Menurut undang-undang semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, yaitu pendidikan yang sesuai dengan karakteristik mereka yang beragam. Inilah makna belajar merdeka dalam konteks pemeblajaran bagi peserta berkebutuhan khusus. Bentuk-bentuk akomodasi layanan pendidikan didasarkan kepada keberagaman potensi, keberagaman hambatan, keberagaman kebutuhan, keberagaman gaya belajar, dan keberagaman passion dalam belajar. Oleh karena itu para pendidik seyogyanya terus meningkatkan kualifikasi kompetensinya agar mampu memberikan layan terbaik bagi peserta didiknya. Sejalan dengan
makin bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap isu keberagaman dan pentingnya pendidikan bagi semua, hingga saat ini jumlah sekolah yang menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif terus bertambah. Termasuk semakin banyak daerah-daerah yang mendeklarasikan kabupaten/kota inklusif dan bahkan provinsi yang inklusif. Maka akan semakin banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang dilayani, baik dilayani di sekolah khusus maupun di sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Keberadaan guru-guru pembimbing khusus di sekolah inklusif diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pembimbing anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya, melainkan dapat menjadi motor penggerak bagu guru-guru lainnya untuk terus belajar melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga sejalan dengan yang digulirkan oleh pemerintah tentang guru penggerak. Namun demikian, peningkatan jumlah layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus belum sejalan dengan penyediaan guru-guru yang memiliki kompetensi dalam melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Khususnya, pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan guru yang memiliki kompetensi dalam melayani anak-anak berkebutuhan khusus saat ini menjadi sangat penting. Pemenuhan kebutuhan guru, seyogyanya tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan secara kuantitas, akan sangat baik pemenuhan juga dalam arti peningkatan kualifikasi kompetensinya. Guna memenuhi tantangan tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, menyusun program pemenuhan kekurangan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan sekolah umum yang melayani keberagaman peserta didik. Program pemenuhan kekurangan guru pembimbing khusus dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis. Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program pemenuhan guru pembimbing khusus. B. Dasar Pelaksanaan Dasar penyelenggaraan bimtek mengacu pada berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku, antara lain: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. 6. Surata Penetapan Peserta Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Khusus Tahap Pemahaman Konsep Nomor 2150/B6/DT.00.92/2022 C. Nama Kegiatan “Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Khusus Tahap Pemahaman ” D. Tujuan Pemenuhan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan sekolah umum yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Khususnya dalam pengelolaan, pemetaan dan penetapan peserta, penyusunan perangkat bimbingan teknis, rekruitmen narasumber dan administrator kelas berikut proses pembekalannya, pelaksanaan pembimbingan, dan penetapan keberhasilan program melalui sistem penjaminan mutu penyelenggaraan program. E. Penyelenggara Kegiatan Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Khusus ini diselenggarakan oleh Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. F. Waktu dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Khusus Tahap Pemahaman dilaksanakan sebagai berikut : Waktu : 20 – 29 Oktober 2022 Pukul : 08.00 s.d. 14.00 WIB Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan secara Daring. G. Pihak Yang Terlibat Adapun dalam pelaksanaan kegiatan BIMTEK Guru Pembimbing Khusus Tahap Pemahaman Konsep Tahun 2022 pihak yang terlibat terdiri dari Narasumber dan Fasilitator sebagai berikut : 1. Ibu Sawitri Mardhiyah, S.Pd ( Narasumber ) 2. Ibu Destaria Bella Anugrah, S.Pd ( Fasilitator ) 7. Surat Tugas Kepala SMKS Taruna Bhakti Kertosono Nomor 163/TGS/SMK.TB/E/XI/2022
H. Struktur Program Kegiatan BIMTEK GPK No Materi Bimbingan Teknis Alokasi Waktu A Materi Umum 1 Pengantar Kebijakan 2 2 Panduan Kegiatan 2 3 Petunjuk Pembelajaran Daring 2 B Materi Pokok 1 Konsep Dasar Pendidikan Inklusi 6 2 Keberagaman Jenis Kebutuhan Peserta Didik 8 3 Pengenalan Program Kekhususan 6 4 Sistem Dukungan 8 5 Sistem Layanan Pembelajaran 6 C Materi Penunjang 1 Profil Belajar Siswa 2 2 Rencana Tindak Lanjut 2 JUMLAH 44 I. Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Khusus Pendidikan Inklusi terlampir. J. Pelaksanaan Kegiatan A. Konsep Dasar Pendidikan Inklusif a. Pengertian Konsep Dasar Pendidikan Inklusif Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 20 – 29 Oktober 2022. Acara pembukaan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB secara Daring, dilanjutkan dengan Perkenalan para peserta dengan narasumber. Selanjutnya pada tanggal 20 dibahas materi tentang pengantar, kebijakan, panduan kegiatan serta petunjuk Pembelajaran secara Daring pada pertemuan awal. Dan pembahasan materi pendidikan inklusif. Definisi Pendidikan Inklusif yang dirumuskan dalam Seminar Agra, India pada tahun 1998 yang disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara merumusakan poin-poin sebagai berikut.
1. lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal dan informal. 2. mengakui bahwa semua anak dapat belajar. 3. memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak. 4. mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, jender, etnik, bahasa, status HIV/AIDS dll. 5. merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya. 6. merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif. Definisi berikutnya, Sapon-Shevin dan O’Neil, 1994 (Dir. Pem. SLB, 2007:5) menyatakan bahwa ‘pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama temanteman seusianya’. Pendidikan inklusif hakikatnya merupakan filosofi pendidikan, bukan istilah kebijakan atau legislasi dalam pendidikan (Sunanto). Inklusif merupakan filosofi tentang hidup dengan keberagaman, belajar dari keberagaman, dan belajar dengan keberagaman. Inklusif merupakan sebuah proses, yaitu dimana kita terus mencari cara-cara terbaik untuk berespon terhadap keberagaman. Dalam pendidikan inklusif tidak memandang keberagaman peserta didik sebagai masalah. Pendidikan inklusif justru memandang bahwa lingkungan lah sebagai masalah utamanya (Alimin, 2013). Alimin (2013) menjelaskan bahwa semua anak memungkinkan dapat belajar dengan optimal jika dilakukan perubahan/penyesuaian lingkungan yang akomodatif terhadap kebutuhan dan hambatan belajar anak. Sehingga apabila lingkungan bisa berubah lebih baik dalam merespon terhadap keberagaman, maka layanan pendidikan bagi semua akan lebih baik. Menurut UNESCO (2005:15-16) dalam Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All menyatakan ada empat elemen penting dalam inklusi: 1. Inklusi adalah proses (Inclusion is a process). 2. Inklusi berkaitan dengan identifikasi dan menghilangkan hambatan (Inclusion is concerned with the identification and removal of barriers). 3. Inklusi adalah tentang kehadiran, partisipasi dan prestasi semua siswa. 4. Inklusi melibatkan penekanan khusus pada kelompok peserta didik yang mungkin berada di risiko terpinggirkan, exclusion, kurang berprestasi. Menurut Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) di Inggris terdapat 10 alasan yang mendasari pendidikan inklusif yaitu: 1. semua anak mempunyai hak untuk belajar bersama; 2. anak-anak tidak harus diperlakukan diskriminatif dengan dipisahkan dari kelompok lain karena kecacatannya; 3. para penyandang cacat yang telah lolos dari pendidikan segregasi menuntut segera diakhirinya sistem segregasi;
4. tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan pendidikan bagi anak cacat, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing; 5. banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi akademik dan sosial anak cacat yang sekolah di sekolah integrasi lebih baik daripada di sekolah umum; 6. tidak ada pengajaran di sekolah segregasi yang tidak dapat dilaksanakan di sekolah umum; 7. dengan komitmen dan dukungan yang baik pendidikan inklusi lebih efisien dalam penggunaan sumber belajar; 8. sistem segregasi dapat membuat anak menjadi banyak prasangka dan rasa cemas (tidak nyaman); 9. semua anak memerlukan pendidikan yang membantu mereka berkembang untuk hidup dalam masyarakat yang normal; 10. hanya sistem inklusiflah yang berpotensi untuk mengurangi rasa kekhawatiran, membangun rasa persahabatan, saling menghargai dan memahami. Peran Dinas Pendidikan − Tim verifikasi Dinas Pendidikan Propinsi mengkaji propsal (surat) yang telah diajukan oleh pihak sekolah. − Tim verifikasi Propinsi terdiri dari unsur, Dinas Pendidikan Propinsi, Perguruan tinggi, Organisasi profesi. − Tim verifikasi mengadakan studi kelayakan kepada sekolah yang telah mengadakan permohonan, − Dinas Pendidikan Propinsi menerbitkan surat penetapan penyelenggaraan pendidikan inklusi, bagi sekolah yang dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditatapkan oleh tim verifikasi. Intervensi Layanan intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan, agar mereka dapat berkembang secara optimal. oleh karena itu target layanan intervensi adalah perkembangan optimal yang harus dicapai oleh seorang anak yang mengalami hambatan perkembangan dan hambatan belajar, sebagai dampak dari hambatan yang dimilikinya. Intervensi dilakukan setelah dilakukan adanya hasil asemen diketahui. Penempatan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas inklusif secara umum sama dengan kegiatan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Namun pada kelas inklusif selain terdapat peserta didik reguler terdapat pula Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Di samping menerapkan prinsip-prinsip umum dalam mengelola proses belajar mengajar maka guru harus memperhatikan prinsip-prinsip khusus yang sesuai dengan kebutuhan PDBK. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan model penempatan PDBK yang dipilih berdasarkan hasil asesmen. Penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama perserta didik lainya adalah cara yang sangat inklusif; nondiskriminasi dan fleksibel; sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan. b. Landasan Pendidikan Inklusif Kebijakan implementasi pendidikan inklusif bukan sebatas pada pertimbangan kemanusiaan semata, akan tetapi memiliki landasan yang kuat. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (2011) menjelaskan ada 3 landasan penyelenggaran pendidikan inklusif, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. 1. Landasan Filosofis Terkait dengan landasan filosofis, Abdulrahman dalam Kemdikbud (2011) mengemukakan bahwa landasan filosofis penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita–cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebhinekaan manusia, baik kebhinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi. Kebhinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan sebagainya, sedangkan kebhinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dan sebagainya. 2. Landasan Yuridis Landasan yuridis tentang pendidikan inklusif memberikan kerangka dasar bahwa implementasi pendidikan inklusif memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, memiliki dasar hukum atau yuridis yang terkait. Dalam Undang-Undang Dasar Amandemen 1945, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ditambahkan juga dalam ayat (2) dalam pasal yang sama, bahwa “’Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Selanjutnya terkait dengan perlindungan anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 48, menyatakan bahwa “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”. 3. Landasan Empiris Terkait dengan landasan empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif, peneliti merekomendasikan pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan secara terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman dan Messick, 1982). Hasil meta analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 buah penelitian, Wang dan Baker (1985/1986) terhadap 11 buah penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 buah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkebutuhan khusus dan teman sebayanya. c. Prinsip Pendidikan Inklusif Dalam upaya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di sekolah inklusif, Depdiknas (2007) telah merumuskan prinsip-prinsip pembelajaran di sekolah inklusif, yakni sebagai berikut: 1. Prinsip motivasi, guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar- mengajar. 2. Prinsip latar atau konteks, guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak. 3. Prinsip hubungan sosial, dalam kegiatan belajar-mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran
4. mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. 5. Prinsip individualisasi, guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Konsep yang paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana agar anak dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama dijabarkan dalam tiga prinsip, yaitu: 1. Setiap anak, termasuk dalam komunitas kelas atau kelompok. 2. Hari sekolah diatur sepenuhnya melalui tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan sepuas hati. 3. Guru bekerjasama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus dan teknik belajar individu serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasikan keanekaragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas. B. Keberagaman Peserta Didik 1. Pengertian Keberagaman Peserta Didik Guru sangat penting memberikan wawasan kepada peserta didik bahwa masyarakat majemuk tradisional perlu mempertimbangkan adanya pluralitas horizontal (adanya perbedaan etnik, sub-sub etnik) dan pluralitas vertical (adanya pelapisan-pelapisan sosial). Penamaan istilah “peserta didik” kepada siswa di sekolah dewasa ini sudah tepat, mengingat cara pandang ini yang lebih positif dibanding dengan istilah “murid atau siswa”. Hal ini, kata “peserta didik” dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik dalam melihat kebutuhannya. Kata “kebutuhan khusus” menjadi dasar dalam melihat apa yang menjadi masalah dan kebutuhan peserta didik dan bukan pada label yang menyertainya. Oleh karena itu, guru hendaknya memandang setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) memiliki karakteristik unik. Karakteristik PDBK ini berkaitan dengan bagaimana cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan khususnya. Pandangan ini akan menuntun guru dalam menyusun akomodasi program untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa dalam Kompetensi Paedagogik Guru salah satunya adalah memahami krakteristik peserta didik maka diharapkan sebelaum melakukan pembelajaran setiap guru dapat melakukan identifikasi dan asesmen. Hal ini untuk dijadikan sebagai dasar dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.
Peserta didik di sekolah inklusif beragam jenisnya, ada peserta didik tipikal atau reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik tipikal adalah peserta didik yang tidak memiliki hambatan siginifikan (berarti), pada sisi fisik, mental kognitif maupun pada sensori, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran secara klasikal tanpa memerlukan layanan pendidikan secara khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki hambatan signifikan, baik pada fisik, mental, kognitif maupun sensorik, sehingga mereka memerlukan layanan kebutuhan pendidikan khusus untuk dapat belajar bersama siswa reguler. Perbedaan peserta didik tipikal dan peserta didik berkebutuhan khusus lebih tepat disebut sebagai “keberagaman peserta didik”. Setiap peserta didik harus mendapatkan layanan pembelajaran untuk meningkatkan “kualitas hidup peserta didik. Ada 4 hak peserta didik untuk mendapatkan kualitas hidup, yaitu: to live, to love, to play, dan to work”. Keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Keberadaan PDBK dipayungi Undang Undang Dasar 1945 pasal 31, ayat 1 mengamanatkan bahwa; “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” dan ayat 2; “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’. Dengan demikian, peserta didik dalam kelas walaupun berbeda keyakinan, fisik, gender, latar belakang keluarga, harapan, kemampuan, kelebihan peserta didik memiliki hak untuk belajar. Implementasi di kelas, guru secara perlahan dan pasti memberikan penanaman sikap simpati dan empati kepada peserta didik reguler bahwa dalam masyarakat itu memiliki karakteristik keragaman bentuk, keyakinan, sosial, dan karakter peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, ciptakan susana kebersamaan dalam berbagai aktivitas agar seluruh peserta didik membaur dan saling interaksi, sehingga akan tampak mereka bersosialisasi dan saling tolong menolong antarsesama. 2. Indikator Kualitas Hidup Peserta Didik Kebearagaman peserta didik di sekolah inlklusif adalah suatu kenyataan yang untuk dibuat sebagai “sesuatu yang aneh” akan tetapi keberagaman peserta didik tersebut harus menjadi sebuah “tantangan” bagi guru untuk memberikan layanan pembelajaran
akomodatif bagi setiap peserta didik. Peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pembelajaran dalam upaya mencapai kualitas hidup. Ada empat indikator kualitas hidup bagi setiap peserta didik, yakni sebagai berikut: 1. To Live, setiap peserta didik di sekolah inklusif memilki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya, tanpa harus terhalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. Peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak boleh dibiarkan hanya sebagai “pelengkap kuota kelas inklusif”, tetapi keberadaan peserta didik di kelas inklusif harus menjadi tantangan bagi guru untuk berkreatif dalam mengembangkan layanan pembelajaran akomodatif. 2. To Love, setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman dan tidak dibiarkan mendapat bully dari peserta didik lainnya. Bahkan guru harus mengembangkan sikap saling menyayangi, mencintai sebagai sesama warga sekolah. 3. To Play, setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperooleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah, seperti dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan sekolah. Peserta didik berkebutuhan khusus harus memperoleh hak yang sama untuk memperoleh kesempatan aktivitas permainan di kelas dan lingkungan sekolah. To Work, setiap peserta dididk di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk nantinya menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh dihadirkan di kelas hanya sebagai “pelengkap penderita” akan tetapi harus diberikan layanan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikannya. C. Program Layanan Kebutuhan Khusus Program layanan kebutuhan khusus didasarkan pada simpulan hasil asesmen secara langsung. Hal ini tidak salah namun materi yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan program masih berupa potongan-potongan simpulan atas hasil asesmen yang telah dilakukan. Quentin Iskov, Project Officer: Disabilities Department of Education and Children’s Services (2012) menambahkan satu tahapan lagi sebelum menyusun program intervensi, yaitu penyusunan planning matrix. Planning matrix adalah mapping diskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan tentang kondisi actual hambatan karakteristiknya, dampak, strategi layanan dan media yang diperlukan dalam intervensi. Deskripsi mapping karakteristik kebutuhan khusus tersebut selanjutnya disusun skala prioritas yang menggambarkan urutan urgensi masalah yang perlu segera ditangani.
Oleh sebab itu dengan adanya planning matrix ini, guru pendidikan khusus menjadi sangat terbantu, karena untuk menetapkan program layanan kebutuhan khusus, tinggal menyusun program layanan kebutuhan khusus tersebut sesuai dengan skala prioritas yang telah diperoleh. Pada awalnya planning matrix ini dibuat untuk anak autis spectrum disorder, namun dalam perkembangannya, ABK dengan hambatan lainnya juga menjadi sangat terbantu dengan plaanning matrix ini. Jenis hambatan/kelainan pada ABK yang selanjutnya dapat dirumuskan. 2. Tujuan a) Memetakan kondisi aktual akademik maupun kekhususan ABK berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan b) Menganalisis dampak dari masing-masing aspek kondisi aktual ABK baik akademik maupun kekhususannya. c) Menganalisis strategi layanan yang tepat pada ABK sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus ABK baik akademik maupun kekhususannya. 3. Fungsi a) Memudahkan guru/terapis dalam menetapkan kondisi awal aktual (baseline) ABK baik aspek akademik maupun kekhususan. b) Membantu guru/terapis dalam mempuan mapping kondisi ABK secara komprehensif. c) Memudahkan guru/terapis dalam menetapkan skala prioritas layanan kekhususan yang harus segera dilakukan. 4. Prosedur pengembangan planning matrix a) Mengkategorikan data hasil asesmen berdasarkan jenis hambatan/ kelaianan ABK. b) Membuat tabel mapping ABK berdasarkan jenis hambatan/kelainannya sesuai dengan temuan asesmen. c) Menuangkan temuan kondisi aktual karakteristik ABK pada tabel mapping yang telah dibuat. d) Menganalisis dampak temuan kondisi aktual ABK dan dituang pada tabel yang telah dibuat. e) Menganalisis strategi layanan pada setiap temuan kondisi aktual ABK dan dituangkan pada tabel yang telah dibuat. f) Menganalisis skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannnya. D. Sistem Layanan Dukungan 1. Pengertian Unit Layanan Dukungan ULD merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang. Undangundang yang dimaksud adalah Undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Menurut UU tersebut ULD merupakan unit yang menyediakan layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. ULD tidak hanya terdapat di bidang pendidikan saja, melainkan terdapat di berbagai bidang, antara lain di lembaga permasyarakatan, di bidang ketenagakerjaan, di perguruan tinggi, dan tentu saja di bidang pendidikan. Bahkan, jika satu perguruan tinggi tidak memiliki ULD, akan segera mendapatkan sanksi dari Pemerintah. Sanksi paling ringan berupa teguran, sanksi terberat berupa pencabutan izin operasional. Pada bidang pendidikan, ULD secara eksplisit disebutkan dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. Pembentukkannya diinisiasi
oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD di daerahnya masing-masing. Di beberapa daerah, saat ini telah terbentuk ULD-ULD. Tujuan utama pembentukan ULD adalah untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. 2. Fungsi Unit Layanan Disabilitas Fungsi ULD dalam bidang pendidikan, secara rinci disebutkan dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas dinyatakan sebagai berikut. a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. b. Menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. c. Mengembangkan program kompensatorik. d. Menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas. e. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas. f. Menyediakan data dan informasi tentang disabilitas. g. Menyediakan layanan konsultasi. h. Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas. ULD dapat memfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah umum atau sekolah inklusif dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. Kompetensi yang perlu ditingkatkan merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk melayani peserta didik penyanfang disabilitas. Fungsi fasilitasi ini, menunjukkan ULD diberi kewenangan untuk melakukan pelatihan, workshop, lokakarya, seminar, dan lain sebagainya. Fasilitator peningkatan kompetensi guru dan tanaga kependidikan tersebut, bisa dari internal ULD, maupun dari tenaga ahli dari eksternal. Menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Tugas pendampingan kepada peserta didik menjadi salah satu tugas utama ULD. Konsekuensi logis dari tugas tersebut, ULD harus memiliki data peserta didik di setiap sekolah di wilayah tugasnya. Data tentang jumlah dan ragam disabilitas di setiap sekolah. Melalui pemanfaatan teknologi, sebaiknya setiap ULD memiliki akses terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di setiap sekolah. sehingga, bentuk layanan pendampingan yang diberikan dapat lebih terorganisasikan dengan baik. Tekait dengan data peserta didik berkebutuhan khusus di setiap sekolah, ULD dapat terhubung dengan setiap sekolah melalui operator-operator sekolah. keberadaan data yang mudah diakses, akan memperkuat layanan pemdampingan peserta didik oleh ULD.
Selain kepada peserta didik pemberian pendampingan juga diberikan kepada seluruh warga sekolah. khususnya terkait dengan konsep akomodasi yang layak begi peserta didik berkebutuhan khusus. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. ULD menjadi salah satu lembaga di daerah yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan program kompensatorik bagi peserta didik berkebutuhan khusus di setiap sekolah. program kompensatoris yang dimaksud adalah program kekhususan bagi peserta didik sesuai dengan hambatan dan kebutuhan belajar masing. Masing. Program kekhususan berorientasi pada dua hal, yaitu pemenuhan belajar dan layanan pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Program pemenuhan belajar berkaitan dengan program pembelajaran yang bersifat akademik yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan pemenuhan kebutuhan. E. Sistem Layanan Pembelajaran 1. Pengertian Identifikasi diartikan sebagai proses menemukenali peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus. Identifikasi PDBK dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan oleh guru maupun orang tua/wali untuk mengetahui apakah peserta didik mengalami hambatan dalam pembelajaran baik karena faktor internal (kondisi peserta didik baik sensorik, fisik, intelektual, maupun mental) maupun faktor eksternal (kondisi sosial ekonomi, faktor budaya dan sebagainya). Identifikasi PDBK dapat dilakukan melalui proses penjaringan dengan mendapatkan data mengenai peserta didik mana yang mengalami hambatan belajar dan/atau yang mengalami keterlambatan dalam aspek perkembangan. Data dapat diperoleh dari hasil pengamatan langsung atau laporan dari guru dan/atau orang tua. Selanjutnya, guru menentukan penyebab terjadinya kondisi tersebut baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat diketahui dari kondisi sensorik (penglihatan atau pendengaran), kondisi fisik (anggota tubuh dan gerak) kondisi intelektual, dan kondisi mental. Faktor eksternal dapat diketahui dari kondisi lingkungan keluarga, sosial ekonomi dan faktor perbedaan budaya. Pendapat lain mengungkapkan terdapat tiga gejala yang harus diamati pada peserta didik meliputi (1) gejala fisik (2) gejala perilaku (3) gejala hasil belajar. Gejala fisik yang dapat diamati dan dijadikan sebagai acuan dalam proses pengidentifikasian, misalnya adanya gangguan penglihatan, pendengaran, wicara, kekurangan gizi, pengaruh obat-obatan dan
minuman keras, atau semuanya yang menyangkut terganggunya fungsi fisik. Gejala perilaku misalnya, perilaku sosial yang negatif seperti suka membolos, suka merusak, berkelahi, berbohong, malas atau semua perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan gejala hasil belajar dapat diketahui setelah dilakukan pengetesan dan terlihat dari data hasil tes yang rendah yang mengakibatkan tidak naik kelas bahkan dikeluarkan dari sekolah alias drop out (DO), atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis. Apabila gejala-gejala tersebut diatas ditemukan pada peserta, maka patut ditandai dan dicurigai sebagai PDBK, proses semacam inilah yang disebut sebagai kegiatan identifikasi (Bagaskorowati, 2007). 2. Tujuan dan Fungsi Identifikasi a. Secara umum tujuan identifikasi adalah tujuan identifikasi adalah untuk menemukan peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus. b. Sedangkan fungsi dari identifikasi dalam pendidikan inklusif adalah menentukan keberbutuhan khusus yang dialami oleh peserta didik sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang kondisi objektif peserta didik 3. Sasaran Identifikasi Dalam konteks ini sasaran identifikasi adalah semua peserta didik di SPPI yang diduga menunjukkan adanya hambatan belajar dan/atau yang mengalami keterlambatan dalam aspek perkembangan.. 4. Strategi Identifikasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dapat dilaksanakan pada saat proses penerimaan peserta didik baru maupun saat proses pembelajaran sudah berlangsung. Secara umum strategi identifikasi dapat dilakukan melalui tahapan berikut: a. Menandai peserta didik yang diduga menunjukkan hambatan belajar atau hambatan perkembangan. b. Menentukan hambatan yang dialami menggunakan instrumen identifikasi. c. Menganalisis data dan mengklasifikasikan dalam jenis hambatannya. d. Melakukan case conference terhadap temuan dan hasil analisis tersebut, untuk menetapkan jenis hambatan dan tindakan lanjut yang akan dilakukan pada anak tersebut. e. Mengkomunikasikan hasil identifikasi kepada orang tua murid tentang jenis hambatan dan tindak lanjut yang akan dilakukan bersama. F. Program Pembelajaran Individual Program Pembelajaran Individual (PPI) merupakan rencana pembelajaran yang dirancang untuk satu orang peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). PPI harus merupakan program yang dinamis artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik, dan disusun oleh sebuah tim yang paling tidak terdiri dari orang tua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus/PLB, dan peserta didik yang bersangkutan yang disusun secara bersama-sama. Idealnya PPI tersebut disusun oleh tim terdiri dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Tenaga ahli dan Profesi
terkait, orang tua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendidikan khusus/PLB, serta peserta didik yang bersangkutan. K. Rencana Tindak Lanjut 1. Memenuhi sebagian dari kebutuhan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 2. Meningkatkan pemahaman guru tentang konsep dan prinsip dasar penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif. 3. Meningkatkan kompetensi profesional guru dalam praktik layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 4. Meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam melayani anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 5. Meningkatan keterampilan guru dalam praktik pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. L. Dampak Dampak yang diharapkan dari penyelenggaraan bimbingan teknis pemenuhan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, antara lain: 1. Terpenuhinya sebagian dari kebutuhan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang filosofi dan konsep dan prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif; 3. Meningkatnya sikap positif terhadap keberagaman karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus; 4. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam melakukan identifikasi dan asesmen bagi PDBK. 5. Meningkatnya keterampilan guru terampil untuk mendeteksi potensi belajar, hambatan perkembangan, dan kebutuhan belajar PDBK. 6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penyesuaian (adaptasi) kurikulum, pembelajaran, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik; 7. Meningkatnya kemampuan merancang dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua peserta didik sehingga dapat belajar secara optimal; 8. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program yang mengakes pendidikan inklusif; dan 9. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan untuk membina, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.
M. Penutup Laporan ini merupakan acuan umum yang mengingat dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pebimbing Khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif tahap pemahaman. Tingkat keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur pelaksana proses. Demikian Laporan BIMTEK GPK Tahap pemahaman tahun 2022, semoga bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkannya. Mengetahui Kepala SMKS Taruna Bhakti Kertosono INDRIANA HIDAYATAI, S.Pd.
Lampiran : Sertifikat_1
Lampiran : Sertifikat_2
Lampiran : Surat Tugas
Lampiran : Surat Penetapan Peserta
Lampiran : Foto-Foto Kegiatan
RENCANA TINBIMBINGAN TEKNIS PEMENUHASATUAN PENYELENGGARTAHUNNama Peserta : SUGIARTO, S.Pd.I Nama Sekolah : SMKS MANDIRI PONTIANAK Kab/Kota, Provinsi : PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT NO NAMA KEGIATANHASIL YANG D1. Lapor kepada Pimpinan/Kepala Sekolah *) Tersampaikannya informkegiatan bimbingan tek2. Menyusun bahan sosialisasi tentang keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah Tersedianya bahan sosipenerapan sekolah inkl3. Sosialisasi tentang peran dan fungsi guru pembimbing khusus Terinformasikannya perpembimbing khusus di s4. Membuat laporan keikutsertaan Bimbingan Teknis Pemenuhan GPK Laporan Keikutsertaan BPemenuhan GPK 5. Menyampaikan laporan kepada pihak Sekolah/Yayasan atas penyelesaian kegiatan bimbingan teknis.**) Tersampaikannya laporguru pembimbing khusuMengetahui, Kepala Sekolah (Drs. H. Mahdi MT, M.M.Pd) *)secara lisan segera setelah selesai kegiatan Bimtek. **) secara tertulis setelah kegiatan sosialisasi. Lampiran : RTL
NDAK LANJUT AN GURU PEMBIMBING KHUSUS RA PENDIDIKAN INKLUSIF N 2022 DIHARAPKAN PIHAK TERKAIT WAKTU PELAKSANAANmasi penyelesaian knis. Kepala Sekolah 29 Oktober 2022 alisasi tentang usif Yayasan, kepala sekolah, guru- guru 7 November 2022 ran dan fungsi guru sekolah inklusi. Seluruh warga sekolah 14 November 2022 Bimbingan Teknis Peserta BIMTEK GPK 31 Oktober 2022 ran peran dan fungsi us di sekolah inklusi. Kepala Sekolah 15 November 2022 Pontianak, 29 Oktober 2022Peserta BIMTEK GPK (SUGIARTO, S.Pd.I)
Lampiran : Jadwal Kegiatan