NASIONAL JAWA TIMUR Mulai 1 Januari 2024, Vaksinasi Covid-19 Bakal Berbayar HAL. 4 HAL. 5 HAL. 7 HUKRIM Peredaran Obat Keras Ilegal Suburkan Tawuran Khofi fah Serahkan SK 3.525 PPPK Nakes dan Guru di Jatim n Bersambung ke halaman 2 JAKARTA - Mabes Polri meneken Memorandum of Understanding (Mou) atau nota kesepahaman terkait penanganan kejahatan transnasional dengan 6 negara ASEAN. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Listyo menjelaskan melalui MoU tersebut Polri akan bekerja sama terkait soal pencegahan dan penegakan hukum lintas negara. Selain itu, lewat kerja sama itu juga akan dilakukan peningkatan kapasitas penegak hukum antar negara. "Penandatanganan secara garis besar berisikan terkait dengan kerja sama soal pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara atau Transnational Crime," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/8). KORAN DWI MINGGUAN l EDISI 52 l 22 - 31 AGUSTUS 2023 MULAI 1 SEPTEMBER 2023 Pasien Covid-19 Harus Tanggung Sendiri Biaya Perawatannya n Bersambung ke halaman 2 HARGA: Rp. 15.000,- LUAR KOTA: Rp. 15.000 JAKARTA - Putri Presiden ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur Yenny Wahid berbicara terkait potensi dan peluang dirinya menjadi cawapres pada kontestasi politik 2024 mendatang. Yenny tak menampik sejumlah tawaran memang ditujukan kepadanya. Yenny lantas mengaku memiliki kedekatan dengan ketiga bakal capres yang ada. Namun ia juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki mekanisme dalam memilih, salah satu yang terpenting adalah spiritual, selain kemudian berkomunikasi dalam menyamakan ideologi dalam berpolitik. "Kalau saya pribadi ada tambahannya, karena saya memiliki mekanisme tambahan spiritual juga. Jadi saya akan ke makam bapak saya menunggu petunjuk," kata Yenny saat menghadiri Kopdarnas PSI di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). Pilpres 2024 Muncul Gagasan Duet Anies - Ganjar JAKARTA - Pemerintah telah menghentikan pembiayaan khusus untuk pasien Covid-19. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Masa Endemi. Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan, Indah Febrianti, mengatakan dengan dikeluarkannya Permenkes nomor 23 tahun 2023 itu, maka masyarakat yang menderita Covid-19 kini harus menanggung secara mandiri biaya perawatannya. "Mulai 1 September, klaim penggantian biaya tidak bisa diajukan ke Kemenkes, tetapi ditanggung melalui mekanisme JKN, dibiayai mandiri oleh masyarakat atau penjamin lainnya," kata Indah melalui keterangan resminya, Selasa, 22 Agustus 2023. Indah mengatakan, kebijakan itu dikeluarkan menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19. "Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien Covid-19 sebelum berlakunya Keppres nomor 17 tahun 2023 tetap dapat mengajukan klaim penggantian biaya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Menteri Kesehatan mengenai petunjuk teknis klaim penggantian biaya pasien Covid-19,” kata Indah. Indah menyebutkan, Keppres nomor 17 tahun 2023 diteJAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Taufi k Basari mengatakan keinginan menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan boleh saja. "Boleh-boleh saja setiap punya harapan punya bayangan atau pandangan," katanya saat ditemui di kompleks DPR RI, Selasa, 22 Agustus 2023. Taufi k beralasan saat ini kondisi politik masih begitu cair, sehingga setiap partai masih menunggu seperti apa perkembangan lebih lanjutnya. "Kita lihat saja perkembangan berikutnya seperti apa," kata dia. Pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, NasDem lebih mendorong agar pilpres bisa berjalan dengan aman sehingga tidak ada pertentangan antarkubu. "Pilpres bisa berjalan dengan aman, tanpa ada pertentangan antarkubu, yang harus ditunjukkan antarelite. MeskiJAKARTA - Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memutuskan penundaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disanksi mutasi oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Ketiganya adalah Tengku Oyong, H Bakri, dan Dominggus Silaban. Berdasarkan surat putusan Bawas MA, ketiganya telah melanggar SKB Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/ KMA/SK/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P. KY/IV/2009 pengaturan huruf C Pengaturan angka 10 Jo PB MARI dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02PB/P. KY/09/2012 Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (4). "Sanksi sedang berupa mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, yaitu Pengadilan Negeri Bgl (Bengkulu) sebagai Hakim Anggota," tulis Bawas MA dalam putusan yang dikutip Selasa (22/8/2023). n Bersambung ke halaman 2 PENERBIT: PT MEDIA NASIONAL PELOPOR KEPUTUSAN MENTERI HUKUM & HAM: NOMER AHU-0000269.AH.01.01.TAHUN 2023 WEBSITE: PELOPORNEWS.CO.ID EMAIL: [email protected] TELP/HP: 031-99259614 - 0896-1361-5555 SEKJEN PDIP menyebut kepastian atas wacana menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan berada di tangan Megawati Soekarnoputri. Wacana duet Ganjar dan Anies pertama kali dilontarkan petinggi PDIP Said Abdullah yang merasa dua tokoh itu sama-sama muda dan berpengalaman. "Jadi itu disampaikan oleh Pak Said, tetapi tadi saya juga minta penjelasan ibu ketua umum. Nah itu adalah ranah dari ibu ketua umum, dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto di Royal Ambarrukmo, Sleman, DIY, Selasa (22/8). JAKARTA - Presiden Joko Widodo disambut dengan hangat saat tiba di Bandar Udara Internasional Maputo, Republik Mozambik, dalam rangkaian melanjutkan kunjungan kenegaraan di Benua Afrika, Selasa (22/8). Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu dini hari, Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) yang membawa Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Maputo Selasa sekira pukul 17.00 waktu setempat (WS) atau pukul 22.00 WIB. Di bawah tangga pesawat, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Menteri Sumber Daya Mineral Mozambik Carlos Joaquim Zacarias dan State Secretary Maputo Manuel Vicente. Setelahnya, tampak dua orang anak memberikan karangan bunga tangan kepada Presiden. Presiden Jokowi kemudian berjalan melewati barisan kehormatan. Di ujung barisan, turut menyambut Presiden yakni Hasto Sebut Keputusan Duet Ganjar-Anies Ranah Megawati n Bersambung ke halaman 11 Presiden Joko Widodo tiba di Kota Maputo, Republik Mozambik usai sebelumnya berada di Tanzania, Selasa (23/8). Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Presiden Jokowi Disambut Hangat Saat Tiba di Mozambik n Bersambung ke halaman 2 n Bersambung ke halaman 2 n Bersambung ke halaman 2 n Bersambung ke halaman 2 3 Hakim yang Putus Penundaan Pemilu 2024 Dimutasi JAKARTA - Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan hal tersebut tengah dipertimbangkan untuk mempercepat penanganan kasus-kasus tindak pidana siber. "Ke depan mungkin akan dibentuk di 9 wilayah yang kita melihat wilayah tersebut memang cukup banyak kejahatan terkait masalah kejahatan siber," jelasnya Kapolri Teken MoU Atasi Kejahatan Transnasional dengan 6 Negara ASEAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken nota kesepahaman terkait penanganan kejahatan transnasional dengan 6 negara ASEAN. Yenny Wahid soal Peluang Cawapres: Saya Akan ke Makam Bapak Hasto Kristiyanto Rawan Kejahatan Daring, Polri Akan Bentuk Direktorat Siber di 9 Polda
SAMBUNGAN EDISI 52 l 22 - 31 AGUSTUS 2023 WEBSITE: PELOPORNEWS.CO.ID HALAMAN 2 3 Hakim yang Putus Penundaan Pemilu 2024 Dimutasi Sambungan dari halaman 1 Kapolri Teken MoU Atasi Kejahatan Transnasional... Sambungan dari halaman 1 Pasien Covid-19 Harus Tanggung Sendiri Biaya... Sambungan dari halaman 1 Muncul Gagasan Duet Anies - Ganjar Sambungan dari halaman 1 Rawan Kejahatan Daring, Polri Akan Bentuk Direktorat... Sambungan dari halaman 1 Yenny Wahid soal Peluang Cawapres: Saya Akan... Sambungan dari halaman 1 Presiden Jokowi disambut hangat saat tiba di Mozambik Sambungan dari halaman 1 KOMISARIS: H Saiful Anwar. DIREKTUR: Muhammad SA,SH. KONSULTAN HUKUM: MH. Robert M SH, MH, Indra SeƟ awan ST, SH, MH, CTLC, CMLC, C.Med. BIRO HUKUM: Abdullah Zaini SH, Junasril Agus SH, Rinda Wardana SH. DEWAN PENASEHAT: Yousri Nur Raja Agam MH, Udin LoƩ o, Bertus LR Lasut, Dr ( C ) H.Salman EL Farisy, SH.,M.kn. PIMPINAN UMUM: Rudy Widjaya SH. PIMPINAN REDAKSI: Noor Arief Prastyo. REDAKTUR PELAKSANA: Tri Karyono Supriadi SH. REDAKTUR SENIOR: MD Sephira. EDITOR: Achmad Fauzi. KAPERWIL JAWA TIMUR: Saiful Anwar. KORWIL JATIM: Retno KusmiaƟ n. BIRO SIDOARJO: Ismuka Akhmadi BA (Kabiro). BIRO PONOROGO: KP Dharmanto Soeryonegoro MSi. BIRO PASURUAN RAYA: Muhammad Htegar RS (Kabiro). BIRO LUMAJANG: Azis Mashuri (Kabiro). BIRO LAMONGAN: Sholikin (Kabiro). BIRO MOJOKERTO: Hardi Saputro (kabiro). KABIRO SITUBONDO: Irwan Suciono. KABIRO BANYUWANGI: Ahmad Choiri. KAPERWIL JAWA TENGAH: Feri Agus Dwinarko. KORLIP JAWA TENGAH: M Edi Saputra. KABIRO BLORA ΈJATENGΉ: Djoko Suwarno. KORWIL JATENG/KABIRO REMBANG: Arfan Angga Aqida. WARTAWAN REMBANG: Wiyanto, SupriyaƟ , Suparman. KAPERWIL JAWA BARAT: Juharya. KORWIL SUMATERA SELATAN: M Tahan. KAPERWIL KEPRI: Acep/Darma. KAPERWIL KALIMANTAN TENGAH: Fabianus Karang. KEPALA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN: A’uf Nugrahanto GK. KAPERWIL RIAU: Toronaso Zebua. KAPERWIL DKI JAKARTA: Imran SS. PERWAJAHAN: Mahadewi. MANAJER UMUM: Muhajir Iqbal qomar. MARKETING IKLAN: Hendro Djatmiko. ALAMAT PERUSAHAAN: Menara Lama MPPS Jalan Tunjungan No 100 (Lt 1), Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60275. Telp/fax: 031-99259614, HP: 0895-40188-6666. HARGA ECERAN: Rp 5.000,- HARGA IKLAN SOSIAL: Rp. 15.000,-/mm kolom. IKLAN HITAM PUTIH: Rp.23.000/mm kolom. SPOT WARNA: Rp. 25.000,-/ mm kolom. FULL COLOR ΈFCΉ: Rp. 32.000,-/mm kolom. HARGA IKLAN KREATIF: BW Rp. 26.000,-/mm kolom. KREATIF SPOT WARNA: Rp. 30.000,-/mm kolom. KREATIF COLOUR: Rp. 36.000,-/mm kolom. PENERBIT: PT. MEDIA NASIONAL PELOPOR. BANK: BCA KCP Rungkut Surabaya No Rek: 762081262. Bank JaƟ m KCP Rajawali Surabaya No. Rek: 0371012338. SK MENKUM HAM RI: Nomer AHU-0000269.AH.01.01.TAHUN 2023. NPWP: 62.317.942.1-605.000. Nomor Induk Berusaha (NIB): 2706230091209. Wartawan PELOPOR selalu dibekali tanda pengenal dan Ɵ dak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari narasumber. tapkan pada 21 Juni 2023, sehingga pasien-pasien yang masuk sebelum tanggal tersebut harus diselesaikan dulu penanganannya dan rumah sakit yang menangani tetap dapat mengajukan klaim penggantian biaya. Sementara untuk pasien Covid-19 yang opname setelah tanggal tersebut hingga akhir Agustus, rumah sakit masih dapat mengklaim biaya penggantian hingga batas akhir 31 Agustus 2023. Pemerintah secara resmi telah mencabut status Pandemi Covid-19 pada Rabu 21 Juni 2023 dengan menerbitkan Keppres nomor 17 tahun 2023 dan Perpres Nomor 48 tahun 2023. Dalam aturan itu disebutkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan. Untuk selanjutnya pelaksanaan penanganan Covid-19 pada masa endemi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari kedua aturan tersebut, Kementerian Kesehatan kemudian menerbitkan Permenkes Nomor 23 tahun 2023. Indah mengatakan, ada beberapa substansi yang diatur dalam Permenkes nomor 23 tahun 2023, di antaranya mengenai promosi kesehatan, surveilans, manajemen klinis, vaksinasi Covid-19, hingga pengelolaan limbah. Untuk vaksinasi Covid-19, pengadaan dan pelaksanaannya tetap dilaksanakan sampai 31 Desember 2023. Setelah itu, kata Indah, yaitu mulai 1 Januari 2024 vaksinasi Covid-19 akan menjadi imunisasi program yang mengikuti peraturan Menteri Kesehatan tentang imunisasi. Adapun vaksin yang akan diberikan adalah produk dalam negeri yakni Indovac dan Inavac. (*) Yenny juga enggan menanggapi capres mana yang berpeluang untuk meminangnya dan sekaligus ia lirik. Ia hanya mengatakan dinamika politik masih bisa terjadi sedemikian rupa sebelum pendaftaran nama capres dan cawapres ke KPU pada Oktober-November 2023 nanti. "Kalau saya pribadi akan menjalin komunikasi dengan semua calon presiden. Nanti hasilnya seperti apa ya baru akan menjadi bahan keputusan kita," kata dia. Yenny pun mengungkapkan dirinya memiliki kedekatan dengan ketiga nama capres. Dengan Anies Baswedan, ia menyebut setelah dirinya menyelesaikan studi master di luar negeri, Anies yang kala itu menjabat sebagai rektor menawarkan dirinya untuk mengajar di Universitas Paramadina. Dengan Ganjar Pranowo, Yenny juga mengaku dekat karena berada di lingkungan pertemanan yang sama. Yenny menyebut suaminya adalah alumni Universitas UGM dan teman Ganjar. Sedangkan dengan Prabowo, dia juga mengaku dekat karena suaminya pernah aktif di Partai Gerindra. Selain itu, kakek Yenny dan Prabowo pernah menjadi tetangga rumah dan menjalin hubungan yang baik. "Kalau kedekatan pribadi semuanya dekat secara pribadi. Namun kalau politik perlu komunikasi dahulu untuk mengolah pikiran secara rasional," ujar Yenny. (*) Adapun penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Indonesia dengan Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Listyo selaku pimpinan sidang AMMTC juga berharap bahwa semangat untuk terus mengedepankan keamanan dan stabilitas kawasan di ASEAN dapat terus terjaga ke depannya. "Dalam jalannya diskusi, kita harus selalu mengingat bahwa keamanan rakyat dan stabilitas kawasan menjadi prioritas utama demi mewujudkan kemakmuran bagi ASEAN," tuturnya. Sigit mengatakan saat ini seluruh negara di ASEAN sama-sama menghadapi musuh bersama yakni kejahatan transnasional yang tidak mengenal batas negara, kedaulatan negara, dan hukum yang berlaku. "Kita telah menyaksikan, bahwa kejahatan lintas negara telah merubah modus operandinya, termasuk mengambil keuntungan dari celah yang ada dan perkembangan teknologi," jelasnya. Dia menilai kerja sama dan kolaborasi penegakan hukum jadi salah satu kunci utama untuk mengatasi praktik kejahatan lintas negara. "Guna memperkuat komitmen untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional, kita harus berpikir dan bertindak sebagai satu komunitas, dengan tetap menghargai hukum dan aturan yang berlaku di masing-masing negara," ucap Sigit. Dalam paparannya, Listyo juga turut menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo agar ASEAN dapat menjadi kawasan yang stabil dan damai, serta jangkar bagi stabilitas dunia. Selain itu, ia berharap melalui pertemuan AMMTC ke-17 seluruh negara ASEAN dapat terus konsisten menjunjung tinggi hukum internasional dan tidak bertindak sebagai proxy bagi siapapun. Selain itu juga dalat menjadi kawasan yang bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta demokrasi. Terakhir, Listyo meyakini dengan pertemuan tersebut akan menjadi komitmen negara ASEAN untuk menghasilkan capaian dan upaya konkret yang akan bermanfaat bagi kepentingan di dalam dan di luar kawasan. "Dalam rapat yang terhormat ini, izinkan saya menegaskan kembali pentingnya komunikasi dan kerja sama menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan. Dukungan, ide, dan kontribusi berharga anda dalam pertemuan ini akan bermanfaat bagi hasil pertemuan ini," pungkasnya. (*) Ketiganya dimutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah yakni sebagai Hakim Anggota. H Bakri dimutasi ke Pengadilan Negeri Padang, Dominggus Silaban Pengadilan Negeri Jambi, dan Tengku Oyong ke Pengadilan Negeri Bengkulu. "Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 4 Juli 2023 jo disposisi YM Plt. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Juli 2023, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 20 Juli 2023 Nomor 1089/ BP/PS/02/7/2023," tulis Bawas MA dalam putusannya. Namun, sanksi itu berbeda dengan rekomendasi Komisi Yudisial (KY). Diketahui, KY merekomendasikan sanksi nonpalu selama 2 tahun. Juru Bicara KY Miko Ginting mengatakan pihaknya akan mengkonfi rmasi putusan itu Bawas MA. Dia menduga sanksi mutasi itu bukan tidak lanjut KY. "KY akan menanyakan soal ini. Dugaan sementara sanksi ini bukan bentuk tindak lanjut dari rekomendasi KY, melainkan hasil pemeriksaan sendiri. Namun, untuk lebih pasti bisa diminta penjelasan juga ke MA," kata Miko dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023). Sebagaimana diketahui, putusan penundaan Pemilu 2024 tersebut merupakan hasil gugatan Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan perkara perbuatan melawan hukum. PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU RI. Alhasil, KPU RI diminta untuk menunda Pemilu. "Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip, Kamis, (2/3/2023). Dalam gugatannya, Partai Prima menggugat KPU RI dikarenakan merasa dirugikan lantaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) calon peserta Pemilu. Bahwa Partai Prima dirugikan oleh KPU RI dalam melakukan verifi kasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifi kasi admnistrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifi kasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. (*) Duta Besar RI untuk Republik Mozambik dan Malawi Herry Sudrajat beserta istri dan Atase Pertahanan RI di Pretoria Kol. Mar. Burhanudin. Sementara dari pihak Mozambik turut menyambut kehadiran Presiden Widodo yakni Wakil Menteri Luar Negeri Mozambik Manuel Jose Goncalves, Duta Besar Mozambik untuk Indonesia Belmiro Jose Malate, dan Gubernur Provinsi Maputo Lolanda Cintura. Dari bandara, Presiden beserta rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Mozambik. Di hotel tersebut, Presiden disambut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan, Koordinator Fungsi Politik, Penerangan, dan Sosial Budaya/ Kepala Kanselerai KBRI Maputo Budi Santoso, serta sejumlah masyarakat Indonesia di Mozambik dengan iringan alat musik angklung. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden dijadwalkan mengunjungi empat negara selama di Benua Afrika yakni Kenya, Tanzania, Mozambik dan Afrika Selatan. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengunjungi Kenya dan Tanzania. Kini Presiden tiba di Mozambik sebelum nantinya akan meneruskan lawatan ke Afrika Selatan. Rangkaian kunjungan Presiden ke Benua Afrika untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Afrika. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyampaikan pemilihan negara-negara tersebut karena keterbatasan waktu Presiden Widodo dan juga mencocokkan kesesuaian waktu kepala negara yang dikunjungi. Namun secara umum, kata dia, semua negara di dunia termasuk di Afrika memiliki kedudukan yang sama dan memiliki arti penting bagi Indonesia. Di Afrika Selatan sendiri, Presiden Jokowi diundang menghadiri KTT BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dalam kapasitas Indonesia yang sedang memegang keketuaan ASEAN. Bey menyebut kehadiran Presiden di KTT BRICS tidak ada kaitan dengan status keanggotaan Indonesia di BRICS. Turut mendampingi Presiden dalam lawatan ke Mozambik yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (*) pun pilihan masing-masing dari kita berbeda, tetapi kita tetap terus guyub bersama," kata dia. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu berpandangan, gagasan menduetkan Ganjar-Anies tak mustahil terjadi. Sebab, partai politik peserta Pemilu 2024 sejatinya belum menetapkan pilihan akhir. “Masih mencari dinamika satu sama lain, jadi masih sangat mungkin terjadi pergeseran (capres dan cawapres) sampai pada saat nanti menjelang pendaftaran, baru ketahuan akan saling mengunci dan fi nal,” kata Syaikhu di Kabupaten Badung, Bali seperti dikutip Antara, Selasa, 22 Agustus 2023. Meski peluang duet itu ada, PKS sebagai bagian dari koalisi perubahan menyatakan bahwa hingga saat ini mereka masih teguh mengusung Anies sebagai bakal calon presiden, meskipun banyak opsi muncul ke permukaan. “Bagi kami di koalisi tiga partai pengusung Anies sampai hari ini Insya Allah masih solid. PKS, NasDem dan Demokrat masih teguh untuk mengusung Saudara Anies Baswedan,” ujar Syaikhu.“Tapi, tadi, kalau peluang dan segala macamnya, ya, masih sangat terbuka sepanjang belum ada proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum.” Sementara itu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan wacana duet Ganjar dan Anies merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hasto menuturkan sosok cawapres Ganjar tidak hanya ditentukan berdasarkan tingkat elektoral semata, melainkan dilihat kemampuan teknokratiknya pula. "Kesesuaian terhadap ideologi, sejarah perjuangan bangsa, pemahaman terhadap komitmen fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara, itu menjadi suatu hal yang sangat penting," ujar Hasto di Yogyakarta Selasa siang. Yang tidak kalah penting, menurut dia, pendamping Ganjar harus dipastikan memiliki komitmen kuat terhadap keberagaman demi persatuan Indonesia. "Tidak punya rekam jejak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut itu," kata dia. Keinginan menduetkan Anies dan Ganjar ini sebelumnya sempat diungkap oleh politikus PDIP Said Abdullah. Ia menanggapi Survei Litbang Kompas soal perbandingan elektabilitas bacapres Ganjar dengan Anies yang terpaut cukup jauh. Dalam survei tersebut elektabilitas Ganjar mencapai hingga angka 24,9 persen dan Anies di angka 12,7 persen. Said mengatakan bahwa sosok Anies bukan lah sosok kompetitor yang dapat diremehkan. Anies, kata Said, adalah sosok cerdas, sehingga memungkinkan berdampingan dengan Ganjar. "Jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita kedepan, sama sama masih muda, cerdas, dan enerjik," kata Said, Senin, 21 Agustus 2023. (*) dalam dialog 'Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital' FMB9ID, dikutip Selasa (22/8). Iwan menjelaskan penanganan kasus siber di pelbagai wilayah polda saat ini masih mengalami kendala lantaran terbatasnya SDM. Pasalnya berbeda dengan Bareskrim, pada tingkat Polda penanganan kasus siber masih ditangani oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Khusus. Sementara, kata dia, laporan dugaan kejahatan siber terus bertambah setiap harinya. "Banyaknya kasus ini yang kendala kita itu adalah bagaimana sekarang penyidik-penyidik kami yang saat ini bertugas di bidang Direktorat Siber ini masih terbatas," ujar Iwan. "Nanti setiap polda ada Direktorat Kriminal Khusus sendiri, Kriminal Siber sendiri, dan juga Kriminal Umum. Siber inilah nantinya akan menangani kasus-kasus terkait dengan kejahatan siber," imbuhnya. Oleh karenanya ia menilai pembentukan Direktorat Tindak Pidana Siber menjadi penting khususnya bagi daerah wilayah hukum dengan potensi kejahatan yang tinggi. Kendati demikian, ia masih belum merincikan lebih jauh ihwal Polda mana saja yang nantinya akan memiliki Direktorat Siber tersendiri. Hanya saja, kata Iwan salah satunya merupakan Polda Metro Jaya. "Ada (Polda Metro Jaya). Karna ini (kasus siber) banyak maka kita menanganinya juga harus dikeroyok," ujar Iwan. (*) Hasto Sebut Keputusan Duet Ganjar-Anies... Sambungan dari halaman 1 Hasto menekankan bahwa penentuan cawapres pendamping Ganjar Pranowo harus melalui proses dialog yang melibatkan Megawati bersama ketua umum parpol lain. Dia enggan bicara banyak mengenai hal itu. Pasalnya, urusan cawapres adalah kewenangan para ketua umum partai politik pengusung. "Nanti kewenangan disampaikan oleh ketua umum ya, setelah berdialog dengan ketua umum partai lain pada momentum yang tepat," ungkapnya. Secara garis besar, cawapres Ganjar perlu memenuhi sederet pertimbangan. Bukan hanya dari sisi elektoralnya, tetapi juga kemampuan teknokratiknya, kesesuaian terhadap ideologi dan sejarah perjuangan bangsa, pemahaman fakir miskin serta anak terlantar dipelihara negara. "Sehingga calonnya juga punya komitmen yang sangat kuat terhadap keberagaman itu untuk persatuan Indonesia Raya, tidak punya rekam jejak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Hasto. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah melontarkan wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia mengatakan dua sosok itu sama-sama muda dan punya pengalaman serta kapasitas sebagai pemimpin. "Jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan. Sama-sama masih muda, cerdas, dan enerjik," kata Said lewat keterangan tertulis, Senin (21/8). Ganjar dan Anies berada di gerbong koalisi yang berbeda. Ganjar merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP, PPP, Hanura dan Perindo serta PSI. Sementara Anies diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari NasDem, Demokrat, dan PKS. (*) SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta doa para ulama agar kota ini terhindar dari bencana saat menghadiri Haul Masyayikh K.H. Mas Muhibbin ke-67, K.H. Mas Muhammad Nur ke-19, dan Nyai Hj Maryam ke-13 di Ponpes Salaf Al Muhibbin, Surabaya, Selasa. "Jadi, perjuangan beliau harus kita teruskan dan tidak boleh berhenti berjuang, terutama dalam melestarikan ahlussunnah wal jamaah di seluruh Kota Surabaya," kata Eri Cahyadi di hadapan sejumlah masyayikh, habaib dan para alim ulama. Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menjelaskan acara haul ini menjadi pembelajaran buat dirinya sendiri dan juga bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sebab, haul itu artinya memperingati dan juga mengenang perjuangan beliau semasa hidupnya. Menurutnya, Kota Surabaya ini adalah kota santri, kotanya para habaib, masyayikh dan para alim ulama, sehingga ia juga memohon doa agar Surabaya dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari balak dan malapetaka. Apalagi, ia sadar bahwa Surabaya bisa tenang seperti sekarang ini karena berkat doa dari para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu. "Kalau saya dan seluruh jajaran Pemkot Surabaya sebagai umaro tidak tawaduk kepada habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama, insya Allah Surabaya ini akan hancur," kata Cak Eri, panggilan akrabnya. Selain itu, Cak Eri juga berharap doanya para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu agar Surabaya selalu guyub dan rukun, sebab sebentar lagi akan menghadapi pemilu. "Mohon didoakan Surabaya meskipun kita beda pendapat dan beda pilihan, tidak perlu saling menghujat dan menjatuhkan, serta tidak perlu saling fi tnah, itulah yang saya harapkan di Kota Surabaya ini," ucapnya. Cak Eri meyakini dengan doanya para habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama itu, Surabaya akan tetap guyub rukun dan gotong royong, sehingga Surabaya tetap tenang dan terus menjaga tali persaudaraan hingga hari akhir. "Saya juga mohon doanya supaya saya bisa menghijaukan Surabaya dengan ahlussunnah wal jamaah. Tanpa restu dari habaib, masyayikh, kiai dan para alim ulama, tidak mungkin saya bisa menghijaukan Surabaya dengan ahlussunnah wal jamaah," ujarnya. (*) Wali Kota Eri Minta Doa Para Ulama Agar Surabaya Terhindar dari Bencana
KOTA SURABAYA EDISI 52 l 22 - 31 AGUSTUS 2023 WEBSITE: PELOPORNEWS.CO.ID HALAMAN 3
NASIONAL EDISI 52 l 22 - 31 AGUSTUS 2023 WEBSITE: PELOPORNEWS.CO.ID HALAMAN 4 YOGYAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri turut menyentil langkah kader partainya, Budiman Sudjatmiko, yang terang-terangan mendukung bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. PDIP telah mengajukan kader mereka sendiri, Ganjar Pranowo, untuk bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Megawati menyentil Budiman dengan menganalogikan orang yang tengah berdansa. Dia menyatakan hal itu pernah dia sampaikan kepada Presiden Jokowi. "Sekarang kasus Budiman, Presiden Jokowi saat akan selesai periode kedua ini, sempat memanggil saya dan bertanya, 'Bagaimana suasana Pemilu(2024) nanti?'," kata Mega saat dialog dan konsolidasi pemenangan partai di DPD PDIP Yogyakarta, Selasa 22 Agustus 2023. Mendapat pertanyaan Presiden Jokowi itu, Megawati pun lantas menjawabnya. "Saya bilang kepada Pak Jokowi, "Tahu nggak soal dansa ? Dansa itu bisa sendiri, berdua dan rame-rame atau bisa slow motion dan bermacam gaya, zumba, rock and roll," kata Mega kepada Jokowi. "Dansa juga bisa berganti pasangan, lalu Pak Jokowi tertawa dan bilang langsung paham," kata Mega. Perumpamaan itulah yang digambarkan Megawati untuk menjelaskan sikap Budiman. Menurutya manuver yang dilakukan Budiman hal yang sangat wajar dalam dunia politik yang selalu dinamis. Minta kader PDIP tidak terpancing dan terus bekerja Megawati pun hanya meminta para kader militan PDIP tidak terpancing dengan situasi politik yang bisa membuat orang berubah haluan secara cepat. Dia meminta para kader PDIP tetap fokus bekerja untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang. "Meneng wae, nyambut gawe (diam saja, terus bekerja), turun ke akar rumput, sapa rakyat, karena tak ada jalan lain (untuk memenangakan Pemilu)," kata dia. Megawati menjelaskan, tahapan yang harus dilalui jika ingin mempertahankan kemenangan di Pemilu 2024 sangat terjal. Ia mengibaratkan pemilu sebagai pesta demokrasi tak lain seperti perang dengan kondisi yang berbeda. "Perang yang sekarang kan lewat udara bisa melalui survei, medsos dan media, kalau kita solid dan kerja keras, akan menang," ujarnya. Minta pengurus daerah jaga kader Megawati juga meminta pengurus partai di daerah memperhatikan kadernya agar tidak dilirik dan dibajak partai lain. Dia menilai hal itu bisa membuat PDIP kehilangan sosok potensial untuk meraup suara. "Pengurus daerah harus hati- -hati, kalau ada bisik-bisik si A kelihatan mau diambil, sudah langsung drop saja sebelum dicalonkan," kata dia. Sebab jika kader itu terlanjur ditetapkan sebagai daftar calon sementara oleh KPU, maka partai akan rugi dua kali. "Setelah dicopot partai, nomor kader itu tidak bisa diganti dan kosong, kita rugi orang dan rugi partai," kata dia. Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dengan deklarasi Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Semarang Jumat pekan lalu. Langkah Budiman itu mendapatkan reaksi dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto menyatakan ada dua opsi bagi Budiman, mundur atau dipecat dari PDIP. (tmp/red) Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo, Megawati Ibaratkan Orang Berdansa Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyapa warga di area kantor PDIP Yogyakarta Selasa (22/8). POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, merasa senang dengan pernyataan ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri, dalam menyikapi dukungannya terhadap calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Budiman menilai respon Presiden Indonesia ke-5 tersebut tanda kematangan dalam menyikapi dinamika politik. Budiman kemudian mengatakan bahwa pernyataan serupa pernah disampaikan saat dirinya berkunjung ke kediaman Megawati. "Bahwa menjelang politik ini biasa ada dasa dasi dan dinamika, itu suatu proses yang wajar," katanya saat ditemui di acara Kopdarnas PSI di Tennis Hall Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2022. Budiman juga mengatakan dengan kematangan Megawati menyikapi dinamika politik, maka saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana menghadirkan dialog-dialog yang dingin. "Supaya tidak tegang," kata dia. Budiman kemudian berdalih bahwa pertemuannya dengan Prabowo Subianto dalam agenda persatuan nasional. Pertemuan itu dimaksud Budiman menciptakan pemilu yang berbeda. "Harus segera kita hitung berapa banyak biaya sosial dalam politik yang diakibat oleh polarisasi politik, bahaya sekali, kalau kita masih dengan hal yang sama. Menurut saya banyak hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru mencontoh pendukung Pak Jokowi dan itu adalah bekerja," katanya. (tmp/red) Budiman Sudjatmiko: Tanda Kematangan Politik etua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) didampingi politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (tengah, kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri deklarasi Gerakan PraBu di Gedung Marina, Semarang, Jawa Tengah. JAKARTA - Pemerintah bakal membagi pemberian vaksinasi Covid-19 menjadi dua kategori yakni imunisasi program dan imunisasi pilihan. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menyatakan bagi penerima imunisasi program, maka vaksinasi diberikan secara cuma-cuma atau gratis sementara imunisasi pilihan akan dikenakan biaya. "Kalau dalam imunisasi program tidak berbayar, alias gratis. Kalau dalam (kategori) imunisasi pilihan akan berbayar,” kata Prima melalui keterangan resminya, Selasa 22 Agustus 2023. Prima menjelaskan, ada beberapa kelompok masyarakat yang nantinya akan masuk pada kriteria penerima program imunisasi Covid-19, yakni kelompok masyarakat berisiko tinggi kematian dan berisiko lainnya yang memerlukan perhatian. "Kelompok masyarakat berisiko tinggi kematian dan penyakit parah akibat infeksi Covid-19 yaitu kelompok masyarakat lanjut usia dan dewasa muda yang memiliki komorbid dan obesitas berat," ujar Prima. Kedua adalah kelompok berisiko lainnya yang memerlukan perhatian yaitu usia dewasa, remaja usia 12 tahun ke atas dengan kondisi immunocompromised sedang sampai berat, wanita hamil dan tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan. Prima mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Masa Endemi, kebijakan tentang vaksinasi ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024. "Untuk masyarakat yang tidak masuk ke dalam kategori penerima program imunisasi Covid-19 maka masuk kelompok kategori imunisasi pilihan. Sehingga apabila akan melakukan vaksinasi Covid-19 pada tahun depan akan dikenakan biaya," kata Prima. Prima mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bertanggungjawab dalam hal pengadaan dan pemberian imunisasi mulai dari dosis primer hingga dosis booster kedua. "Vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan hingga 31 Desember maupun program imunisasi yang akan dimulai pada Januari 2024 semuanya akan menggunakan vaksin produksi dalam negeri yang sudah terjamin keamanannya dan juga kehalalannya," kata Prima.(tmp/red) JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman menepis anggapan bahwa partainya melakukan politik adu domba dengan dukungan dari Budiman Sudjatmiko terhadap Prabowo Subianto. Tudiangan itu sebelumnya diucapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Habiburokhman menilai tudingan Hasto itu tak logis. Dia menilai praktek dukung mendukung itu sebagai hal yang biasa dalam dunia politik. Menurut dia, banyak juga kader partai lain yang memberikan dukungan kepada calon presiden yang tidak diusung oleh partainya. "Logikanya dimana, bisa nggak anda secara logis memahami pernyataan tersebut? Ada nggak pernyataan demikian di partai-partai lain? Kan itu biasa kok. Kita sudah sekian kali pemilu, ada nggak partai melakukan hal yang sama seperti beliau? Karena nggak make sense bagi kami, iya kan," kata dia di Kompleks DPR RI, Selasa, 22 Agustus 2023. Kendati begitu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu tetap menghormati pendapat Hasto yang dia sebut sebagai sahabat. "Kalau salah mungkin karena kesalah plahaman. Jadi Pak Hasto kita rispek beliau senior, sahabat baik kami, mungkin salah paham," kata dia. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Gerindra tengah melakukan politik adu domba setelah adanya dukungan Budiman Sudjatmiko kepada Prabowo Subianto. Hal tersebut dinyatakan Hasto saat Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Ahad, 20 Agustus 2023. "Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," ucap Hasto. Pernyataan ini merupakan buntut dari deklarasik dukungan Budiman kepada Prabowo dalam acara sukarelawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 18 Agustus lalu. Padahal PDIP sudah mencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pilpres 2024. Hasto menyatakan tindakan Budiman dan Prabowo itu tak membuat kader partainya gentar. Bahkan, menurut dia, kader PDIP akan semakin bersemangat. "Tindakan yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang, justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid. Tindakan seperti ini justru akan membuat semangat kader Banteng semakin bergelora," kata dia. Akibat perbuatannya. Budiman Sudjatmiko terancam dipecat dari PDIP. Hasto menyatakan ada dua opsi bagi Budiman, mundur atau dipecat. (tmp/red) PDIP Sebut Gerindra Pakai Politik Adu Domba Habiburokhman: Tidak Masuk Akal Habiburokhman Mulai 1 Januari 2024, Vaksinasi Covid-19 Bakal Berbayar JAKARTA - Sebagai tempat untuk melestarikan sejarah, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar pengelolaan museum di Indonesia dapat dimaksimalkan. Hal tersebut menyusul banyaknya museum yang kurang terawat. Kata dia, bangsa yang maju memiliki data sejarah yang terkoleksi dan terarsip dengan baik, sehingga dapat dipelajari secara komprehensif untuk menjadi dasar kajian yang bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi tantangan di masa datang. “Maka penting sekali kita merawat museum sebagai tempat yang menyimpan serta mengarsipkan bukti-bukti sejarah dan peninggalan masa lampau bangsa Indonesia,” kata Puan, Selasa (22/8/2023). Dia turut menyoroti kejadian atap Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah yang roboh beberapa waktu lalu. Akibatnya, pengelolaan Museum Nasional Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut mendapat kritikan tajam. Puan berharap agar pengelolaan museum-museum yang ada di Indonesia bisa lebih ditingkatkan. "Jangan sampai terkesan museum hanya menjadi tempat untuk menaruh barang kuno tapi mengesampingkan fungsi dan tujuannya," ujarnya. Mantan Menko PMK itu menyebut, museum juga harus berperan sebagai sumber pendidikan untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan warga negara. Puan berharap, museum tak hanya sekadar menjadi tempat benda-benda bersejarah. "Jika dikelola dengan baik, museum dapat berperan dalam kemajuan zaman. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang sejarahnya, termasuk benda atau bukti-bukti peninggalan perjuangan bangsa ini," tuturnya. (*) Ketua DPR Dorong Pengelolaan Museum Dimaksimalkan
HUKUM & KRIMINAL EDISI 52 l 22 - 31 AGUSTUS 2023 WEBSITE: PELOPORNEWS.CO.ID HALAMAN 5 JAKARTA – Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung dijadwalkan menjalani sidang pertama gugatan perdata dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini, Selasa, 22 Agustus 2023. Namun Rocky tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun Rocky sebelumnya digugat oleh advokat David Tobing karena dianggap telah menghina Presiden Jokowi dengan menyebutnya b****ng*n t*l*l. "Menghukum tergugat untuk tidak mengucapkan hinaan kepada Kepala Negara Republik Indonesia sebagai representasi Penggugat selaku Warga Negara Indonesia," demikian bunyi salah satu petitum penggugat David Tobing. Dari fakta persidangan, hakim menemukan bahwa penggugat salah mencantumkan alamat Rocky, sehingga sidang ditunda pekan ke depan. Berikut sederet fakta sidang perdana gugatan perdata Rocky Gerung. Sidang ditunda Ketua Majelis Hakim Djuyamto memutuskan sidang ditunda hingga dua pekan ke depan sejak sidang pertama hari ini, Selasa, 22 Agustus 2023. Alasan penundaan, kata Hakim Djuyamto, karena pihak penggugat, David Tobing, salah mencantumkan alamat rumah Rocky sehingga surat panggilan tidak sampai kepadanya. “Jadi sidang kita tunda hari Kamis tanggal 7 September. Agendanya adalah panggilan untuk tergugat,” kata Hakim Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 22 Agustus 2023. Hakim mengatakan penggugat salah mencantumkan alamat Rocky sehingga surat panggilan persidangan tidak sampai kepada tergugat. Kirim surat tiga kali Mulanya, Hakim Djuyamto menyampaikan jejak surat yang sudah dikirimkan ke alamat Rocky sebanyak tiga kali. Hakim menyebut status pengiriman itu menjelaskan Rocky sudah pindah alamat. Hakim mengatakan pengadilan hanya memanggil sebagaimana alamat yang disampaikan penggugat. "Supaya terang di sini, mengapa tergugat tidak hadir karena di alamat tergugat yang disampaikan pihak penggugat di dalam surat gugatan tercatat alamat yang dimaksud sudah pindah, jadi alamat tergugat sudah pindah sebagaimana penyampaian gugatan panggilan," kata Hakim Djuyamto. David bantah salah alamat Selepas sidang, David membantah salah mencantumkan alamat Rocky. David mengatakan alamat Rocky yang ia cantumkan berdasarkan salinan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi ambang batas Pemilu atau Pemilu Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Rocky adalah salah satu pemohon uji materi tersebut. David mengatakan alamat yang ia lampirkan berdasarkan data KTP Rocky Gerung dalam putusan tersebut. Rocky mencantumkan alamat di Jalan Pisang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. “Di dalam putusan MK, alamat Rocky Gerung adalah di Jalan Pisang Pasar Minggu. Dan dia di dalam putusan ini meyantumkan KTP-nya. Jadi saya enggak sembarang gugat, saya enggak gugat di Sentul, orang itu cuma sekali-sekali kok dia di sana,” kata David kepada awak media. Gugatan terhadap Rocky itu dilayangkan David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. Gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 712/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. Alasan menggugat Rocky David membeberkan alasan menggugat Rocky. Ia menegaskan agar orang tidak berbicara semena- -mena berbicara. Apalagi, kata dia, Rocky mengaku-aku sebagai akademisi. “Itu harus berbicara jangan hanya mencaci-maki, tapi mencarikan solusi. Itu yang saya jadikan alasan saya menggugat,” kata dia. Rocky digugat tak jadi narasumber David juga meminta hakim menghukum Rocky untuk tidak menjadi narasumber di televisi, radio, seminar maupun media sosial. David meminta hakim untuk menghukum Rocky tidak menjadi pembicara selama seumur hidup. "Menghukum Tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas dan melalui media elektronik YouTube, Instagram, Treads, TikTok, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan sejenisnya selama seumur hidup," kata David. Rocky mengaku tak terima undangan Saat dihubungi, Rocky mengaku tidak menerima undangan panggilan pengadilan. Ia pun menanggapi gugatan perdata yang dilayangkan David terhadapnya. “Absurd,” kata Rocky singkat menanggapi gugatan tersebut saat dihubungi, Selasa, 22 Agustus 2023. Gugatan ini buntut dari video pernyataan Rocky Gerung yang dianggap menghina Jokowi beredar di media sosial. Dalam video tersebut Rocky menyinggung proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya Jokowi pernah angkat bicara perihal Rocky yang mengkritiknya. Jokowi mengaku enggan ambil pusing atas kritik Rocky Gerung tersebut. "Itu hal-hal kecil lah," kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023. Jokowi tidak berkomentar lebih jauh perihal Rocky yang dilaporkan ke polisi dan pengadilan. Dia menegaskan hanya fokus bekerja. "Saya kerja saja," ujar Jokowi. (*) SOLO - Dua penggugat ijazah Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Bambang Tri Mulyono, dan Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur, mengajukan kasasi atas vonis Banding Pengadilan Tinggi Semarang yang menghukum mereka 4 tahun penjara. Kuasa huum keduanya, Eggi Sudjana, menyerahkan tambahan memori kasasi ke Pengadilan Negeri (PN) Solo pada hari ini, Selasa, 22 Agustus 2023. Eggi mengatakan kliennya mengajukan kasasi karena menilai vonis yang selama ini dijatuhkan kepada mereka tidak sesuai fakta yang ada. Bambang dan Gus Nur sebelumnya mendapatkan vonis 6 tahun penjara saat persidangan tingkat pertama di PN Solo. Eggi menyatakan telah menyerahkan memori kasasi sebelumnya. "Dasar kita adalah edaran mahkamah agung Nomor 20 tahun 1983. Bahwa sebelum putus bisa menambahkan atau memperbaiki materi pembelaan," kata Eggi kepada awak media di Solo, Selasa, 22 Agustus 2023. Serahkan beberapa materi tambahan Ia menjelaskan ada beberapa materi tambahan yang diberikan PN Solo. Menurutnya keduanya tidak bersalah. "Untuk bukti memori kasasinya sudah kita sampaikan dan diterima pihak PN untuk selanjutkan diteruskan ke MA," kata Eggi. Beberapa poin pentingnya, lanjut Eggi Sudjana, kedua terdakwa menjalankan peran serta masyarakat dalam konteks penegakkan hukum. Kemudian setiap masyarakat memiliki kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan. "Kebebasan berpendapat dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 45 Pasal 28," tuturnya. Kemudian poin yang terakhir, lanjutnya, dalam Kitab Undang- -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 108, setiap orang mengetahui ada suatu kejahatan dapat bertindak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib "Dalam konteks ini, kedua klien kami menggugat Jokowi terkait dugaan ijazah lalu. Kemudian berlanjut justru dengan menggugat, klien kami ditangkap dan dipenjara sampai hari ini bersama," ucap dia. Menurut Eggi, hal itu merupakan satu kekeliruan besar dalam hukum. Dimana masyarakat yang melakukan peran dalam kontrol sosial dan mengemukakan pendapat yang seharusnya dijamin undang- -undang, namun malah mendapat kurungan penjara. "Namun hingga saat ini baik sidang ditingkat PN hingga PT Jokowi hanya diam. Tidak berani menunjukkan ijazah yang asli, maka logika hukum mengatakan dia mengakui bahwa memang dia tidak ada ijazah aslinya," papar dia. Tantang Jokowi tunjukan ijazah asli Bila Presiden Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya, lanjut dia, maka pihaknya akan berhenti dan menerima vonis hukuman yang diberikan. "Bahkan Bambang Tri sampai sesumbar bila ijazah itu ada dan asli, dia siap menembak kepalanya sendiri," ujar Eggi Hal senada juga diungkapkan kedua kuasa hukum terdakwa lainnya Damai Hari Lubis. Dia menuturkan kasus ini akan terang bila presiden bisa menunjukkan ijazah aslinya. "Poinnya di situ. Klarifi kasi dengan bukti. Jangan hanya katanya ada, lah buktinya apa," katanya. Kasus ini bermula dari Bambang Tri dengan Gus Nur melakukan podcast di Channel YouTube Gus Nur 13 Offi cial. Dalam podcast itu, Gus Nur mengundang Bambang Tri untuk membahas dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Bahkan, Bambang Tri diminta Gus Nur melakukan sumpah mubahalah, untuk meyakinkan informasi yang diberikan benar. (*) JAKARTA - Polda Metro Jaya menyisir sejumlah toko obat di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok yang disangka mengedarkan obat keras secara bebas. Peredaran itu dianggap berkontribusi kepada tingginya premanisme dan tawuran di Jakarta dan sekitarnya. Hasil dari penyisiran itu, Polda Metro Jaya menangkap tujuh orang dan menetapkannya tersangka pengedar obat dalam daftar G atau obat keras. “Upaya penangkapan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, dalam keterangannya di Markas Polda Metro Jaya, Selasa 22 Agustus 2023. Ade menerangkan, obat keras sering kali ditemukan dan ikut disita sebagai barang bukti dalam penangkapan pelaku premanisme atau tawuran. Pengakuan yang didapat, para pelaku mengonsumsi obat-obatan itu sebelumnya. Selain obat keras, Ade juga menuturkan terdapat obat jenis lain yang diedarkan secara ilegal untuk dikonsumsi oleh para pelaku premanisme dan tawuran. “Obat keras termasuk di dalam psikotropika golongan 4,” katanya menjelaskan. Kepala Sub Bidang 1 Industri dan Perdagangan di Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Victor Daniel Henry Inkiriwang, menjelaskan peran ke-7 tersangka tersebut. Mereka disebutnya pedagang dan juga konsumen obat keras. “Tersangka pembeli ini diduga kemudian memperjual belikan kembali untuk daftar obat keras ini,” katanya. Tidak hanya pembeli dan penjual, Daniel juga menyebut ada dari tenaga kesehatan yang juga menjadi tersangka peredaran obat keras ilegal. Mereka disebutnya sebagai oknum, "baik yang bekerja sabagai staff atau asisten dokter yang membantu pemeriksaan pasien maupun di bagian pembuatan resep sebagai asisten apoteker." Adapun operasi menyisir toko obat sudah dilakukan sejak Juni lalu hingga bulan ini. Polisi bergerak ke 14 lokasi mengikuti sembilan laporan yang pernah diterima. Mereka terdiri dari, antara lain, satu toko obat dan satu apotek di Jakarta Timur, tiga toko obat dan dua pedagang obat di Kota Bekasi, satu pedagang obat di Jakarta Selatan, dan satu klinik di Depok. Total dari Januari hingga Agustus 2023, Polda Metro Jaya telah menangkap 26 tersangka pengedar obat keras ilegal,” kata Ade menambahkan. Dari 26 itu, yang merupakan tenaga kesehatan ada empat orang. Ade juga menyebutkan sejak periode Januari-Agustus 2023, Polda Metro Jaya telah menyita 231.662 butir obat keras seperti Tramadol, Hexymer dan Alprazolam. Masing- -masing hanya digunakan lewat resep dokter untuk mengurangi kejang, meredakan nyeri, dan menghilangkan rasa cemas. (*) 6 Fakta Sidang Pertama Rocky Gerung: Tidak Hadir, Salah Alamat hingga Absurd Peredaran Obat Keras Ilegal Suburkan Tawuran, 7 Tersangka Baru Ada Asisten Dokter dan Apoteker Konferensi Pers Polda Metro Jaya tentang penangkapan para tersangka terbaru dalam tindak pidana di bidang kesehatan, yakni peredaran obat keras ilegal, Selasa 22 Agustus 2023. Mereka dianggap berkontribusi terhadap maraknya premanisme dan tawuran di Jakarta dan sekitarnya. 2 Penggugat Ijazah Jokowi Ajukan Kasasi Setelah Vonis Banding 4 Tahun Penjara Sidang lanjutan kasus Bambang Tri Mulyono penggugat ijazah palsu Jokowi, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa, 3 Januari 2023. JPU menghadirkan saksi-saksi di antaranya dua kepala sekolah tempat Jokowi pernah menimba ilmu saat SD dan SMP.
JAWA TIMUR EDISI 52 l 22 - 31 AGUSTUS 2023 WEBSITE: PELOPORNEWS.CO.ID HALAMAN 6 SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Sampang, Jawa Timur bersama Bea dan Cukai Madura menggelar acara Sosialisasi Peundang-undangan Tentang Cukai di Balai Desa Tanggumong, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pada Kamis (10/8/2023). Giat tersebut sebagai upaya pencegahan dan penanganan peredaran rokok ilegal yang akhir- -akhir ini yang semakin marak. Acara dihadiri Kepala Satpol PP Sampang, Camat, Forkopimcam, Pengadilan Negeri, Bea Cukai, Pj. Kades Tanggumong, tokoh masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan masyarakat. Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang, Suryanto mengatakan, acara kali ini sebagai giat lanjutan. Pada tahun 2022 lalu, giat dilaksanakan di kantor kecamatan, namun kali ini dilaksanakan di balai desa atas hasil evaluasi pihak Bea Cukai. "Evaluasi, pembenahan, dan penyempurnaan akan terus dilakukan tiap tahunnya, sehingga kegiatan ini benar-benar efektif dalam rangka memberantas peredaran rokok ilegal," ucapnya. Menurutnya, peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bagian dari gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Perlindungan Masyarakat (Linmas) karena dampak yang ditimbulkan dari rokok ilegal adalah mengganggu kesehatan masyarakat. dan si perokok. "Peredaran rokok ilegal harus diberantas. Saya ajak para anggota Satlinmas dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, terutama peredaran rokok ilegal ini, karena sangat berbahaya ," ajaknya. Di kesempatan tersebut, Kepala Pemeriksa Bea Cukai Madura, Tesar Pratama menjelaskan, pihaknya berusaha untuk merefresh pengetahuan tentang cukai karena hal itu akan dibutuhkan oleh Satlinmas dan masyarakat demi kondusifi tas trantibum. Bicara tentang cukai, menurutnya, cukai tidak jauh dari yang namanya pajak terhadap barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sehingga barang tersebut harus kena pajak. "Kalau rokoknya legal, berrati ada uang yang disumbangkan untuk negara, tapi kalau rokoknya ilegal, ada hak-hak negara atau orang lain yang mungkin dapat memperoleh manfaat dari cukai itu yang tidak tersalurkan," jelasnya. Alasan dikenakannya cukai terhadap barang tertentu itu karena pemerintah mengendalikan konsumsi, sebagai jendela penerimaan negara dibidang cukai, pengawasan peredarannya, pemakainya dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat ataupun lingkungan, asas keseimbangan dan keadilan. Barang kena cukai dibagi dalam 3 kelompok besar, diantaranya : 1. Hasil tembakau, yang meliputi rokok sigaret tangan, mesin/fi lter atau rokok yang berupa vape/vapor/ rokok elektrik, tembakau ines atau olahan dari tembakau , tapi kalau daun tembakau yang baru dipanen itu tidak termasuk dalam barang kena cukai. 2. Minuman yang mengandung etil alkohol/minuman keras, beruntungnya di madura tidak diperkenankan utk mendirikan pabrik minuman keras. 3. Etil alkohol, adalah bahan baku untuk membuat minuman keras dan parfum. Dari 3 barang kena cukai itu, yang kembali lagi ke daerah secara langsung hanya cukai hasil tembakau saja, meskipun di daerah tersebut berdiri pabrik minuman atau parfum. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Diungkapnya, Kabupaten Sampang memperoh DBHCHT sebesar 37 Milyar, 50% dipakai untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku dengan pemberian bantuan yang berupa pupuk, bibit, sarpras berupa handtraktor atau tempat untuk menjemur tembakau, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), 40% untuk kesehatan yang larinya ke BPJS kesehatan, dan 10% untuk penindakan. Pungutan cukai, masuk ke pungutan negara dibidang cukai dan masuk ke kas negara. Di madura, dana yang terkumpul dari pabrik rokok resmi sebesar 670 Milyar. Secara aturan, 3% akan kembali lagi ke daerah atau sekitar 230 Milyar, dan 37 Milyarnya ada di Sampang. Banyaknya petani dan lahan tembakau menjadi indikator penentu perolehan DBHCHT. DBHCHT juga bisa digunakan utk membangun Rumah Sakit, pengadaan alat kesehatann, ambulance, Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) atau tempat pemusatan industri rokok. "Untuk KIHT, Kabupaten sampang hanya masuk ditaraf uji kelayakan saja. Di Sampang hanya ada 3 pabrik resmi," ungkapnya. Sementara itu, Humas Bea Cukai Madura, Mohammad Hisbul mengatakan, rokok ilegal disebut berbahaya karena rokok ilegal tidak menyumbang penerimaan kepada negara, tidak ada batas maksimal ambang batas kadar nikotinnya, dan tidak melakukan uji laboratorium. Sedangkan ciri-ciri rokok ilegal adalah, tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas. Semisal, rokoknya SKM (fi lter) dengan pita pendek tapi pitanya pakai SKT (kretek) dengan pita panjang, jumlah batang rokok tidak sama dengan pita cukai. SKT adalah produk kretek dengan pita panjang. kalau SKM (fikter) itu pitanya pendek "Ada perbedaan tarif pengenaan pajaknya. Jika SKT tarif minmalnya 120, tapi kalau SKM tarifnya 600, jadi ada beberapa penerimaan negara yang hilang," jelasnya. Di Bea Cukai Madura sendiri, ada unit pengawasan yang melakukan operasi pasar yang bekerja sama dengan instansi yang lain. Jika ditemukan adanya rokok ilegal, maka akan dilakukan pembinaan dan sosialisasi. Dalam hal pemetaan daerah yang rawan terhadap peredaran rokok ilegal, dilakukan dengan membuat aplikasi Si Rolek (Sistem aplikasi rokok ilegal). Disinilah peran Satpol PP dibutuhkan guna mengumpulkan informasi dan melakukan pemetaan. Selain berbahaya, rokok ikegal ada sanksi hukumnya Berdasarkan Undang- -undang cukai nomor 39 tahun 2007 pasal 54 tentang cukai yang berbunyi, barang siapa yang menawarkan, menyerahkan, menjual, hingga menyediakan barang kena cukai dikenakan pidana penjara paling sedikit selama 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan atau juga denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Untuk Pabrik rokok resmi, wajib memiliki surat ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Cukai Kena Pajak (NPPBKC). Sedangkan mutu hasil tembakau yang wajib memiliki NPPBKC adalah pengusaha pabrik dan importir. Tapi khusus untuk minol sama etil alkohol ini mulai dari pabrik sampai penjualan eceran harus memiliki ijin. Adanya pita cukai dalam sebuah rokok adalah sebagai tanda bahwa barang kena cukai tersebut sudah melunasi cukainya. Pita cukai ada beberapa komponen, diantaranya : lambang negara, lambang bea cukai, tarif cukai, angka tahun anggaran, harga jual eceran, tes hasil tembakau, jumlah isi kemasan, jenis hasil tembakau (SKT, SKM atau SPM), hologram digunakan agar tidak mudah dipalsukan., personalisasi (kode pabrik). Setiap pita cukai selalu beda warna, biru untukk SKT (gokongan1), jingga (gokongan 2) dan merah (gokongan 3). Sedangkan golongan itu merupakan kapasitas produksi pabrik tersebut. Untuk golingan 3 kapasitas produksi pertahun hingga 500 juta batang, golongan 2 itu 500 juta batang hingga 2 Milyar batang , golongan 1 diatas 2 Milyar batang per tahun. Setiap tahun, tema pita cukai selalu berubah, semisal di tahun 2022 dengan tema burung, 2021 biota laut. Sedangkan untuk tata cara peletakan pita cukai, harus diletakkan di tempat pembukanya karena satu kali pakai. Adapun cara mengidentifi kasikanya ada 3 cara, yaitu kasat mata, kaca pembesar, lampu UV. Hal diatas dilakukan sebagai salah satu uoaya agar pita cukai tidak mudah dipalsukan. "Kami berharap, jika mau beli rokok harus dilihat dan dipastikan pita cukai itu ada apa tidak, dan informas yang di dapat hari ini hendaknya dibagikan ke kerabat, saudara, dan teman terkait rokok ilegal. Agar gempur rokok ilegal semakin meluas, merokoklah yang legal atau resmi saja," pungkasnya. (madas) Gempur Rokok Ilegal, Satpol PP Sampang bersama Bea Cukai Gelar Sosialisasi Cukai Polisi Pakabumur Maosigan Desa /Kabuur, pada upaya ganan g akhirarak. a Satpol kelompok tarany 1 baka liputi tangan ter atau berupa v rokok elek kau ines dari tem kalau dau yang baru tidak term barang ken
JAWA TIMUR EDISI 52 l 22 - 31 AGUSTUS 2023 WEBSITE: PELOPORNEWS.CO.ID HALAMAN 7 SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang dana cadangan pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda), yang dilakukan di Rapat Paripurna dan kemudian ditandangani Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, Achmad Iskandar, dan Gubernur Jawa Timur, Khofi fah Indar Parawansa, Senin (21/8/2023). Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad di Paripurna DPRD Jatim mengatakan, Sembilan Fraksi di DPRD Jatim telah menerima dan menyetujui Raperda dana cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024 menjadi Perda. Namun ada beberapa catatan dari fraksi – fraksi di DPRD Jatim yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Jatim untuk menyempurnakan perda tersebut. Ketua Fraksi Golkar Jatim, Blegur Prihajagono mengatakan fraksi Golkar menyetujui adanya perda dana cadangan Pilgub Jatim 2024 mendatang. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan dana Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur tahun 2024 yang jumlahnya cukup besar, hendaknya sejak tahap awal dapat dipertanggugjawabkan sesuai ketentuan tata kelola keuangan, hanya digunakan untuk membiayai kegiatan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur tahun 2024. “Untuk mengontrol dana cadangan tetap digunakan pilgub Jatim 2024 mendatang, pihaknya KPU Jatim dan pemprov harus segera melakukan koordinasi kebutuhan apa saja yang diperlukan menjelang pilgub 2024. Dan kami juga meminta agar dana cadangan ini tidak boleh digunakan untuk keperluan pemilu 2024,”tegas Blegur politisi asal Surabaya ini. Kedua Pilgub yang berbareng dengan Pilkada Kab/Kota, diharapkan dapat berjalan lancar dan demokratis, partisipatif, serta situasi daerah terjaga tetap kondusif. “Semoga dengan dukungan biaya yang cukup besar ini, dapat mendorong semangat kepada seluruh jajaran Penyelenggara Pilkada dapat menjalankan tugas dengan baik, adil dan melayani, sehingga menjamin kelancaran jalannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim,” pungkasnya. Sementara itu Gubernur Jatim, Khofi fah Indar Parawansa mengatakan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada DPRD Jatim. Fraksi – Fraksi, serta Komisi A DPRD Jatim yang telah membahas dan menyetujui Perda cadangan Pilgub Jatim 2024. “Terima kasih atas kerja keras kita semua dan kerjasama yang terjalin selama ini. Semoga kerja kita semua dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi Jatim,”katanya. Ia menjelaskan, untuk proses pencairan dana cadangan ini dilakukan di tahun anggaran 2023 sebesar 40 persen dari Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan sisanya di APBD tahun angggaran 2024. “Kami berharap semoga Pilgub Jatim 2024 dapat berjalan dengan lancar. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat bersatu dalam semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi nilai demokrasi dan menjaga suasana yang kondusif,” pungkas Khofi fah gubernur Perempuan pertama di Jatim. (*) Gubernur Khofi fah Indar Parawansa dan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, Anik Maslachah, dan Achmad Iskandar saat menyetujui dan mengesahkan Raperda Dana Cadangan Pilgub Jatim 2024 menjadi Perda. DPRD dan Gubernur Sahkan Raperda Dana Cadangan Pilgub Jatim 2024 Menjadi Perda SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofi fah Indar Parawansa, menyerahkan 3.525 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan SK yang berlangsung di Graha UNESA Surabaya Senin (21/08/2023) itu diberikan secara simbolis pada 12 orang PPPK. Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan pesan inspiratif akan pentingnya doa dan upaya dalam meraih kesuksesan. Gubernur mengajak semua hadirin untuk terus mendoakan putra-putrnya, karena doa orang tua memiliki peran penting dalam membawa kesuksesan dan prestasi bagi generasi muda. Gubernur juga membagikan keyakinannya akan kesuksesan para pegawai PPPK, serta menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan program-program pembangunan yang ambisius di Provinsi Jawa Timur. “Sekali lagi saya tekankan, sinergi dan kolaborasi. Mudah- -mudahan tambahan 3.525 PPPK ini menambah penguatan di semua sektor terutama pendidikan dan kesehatan yang mendapat formasi cukup besar,” tuturnya. Gubernur Khofifah juga menyampaikan beberapa prestasi gemilang yang diraih Provinsi Jawa Timur dalam berbagai bidang. Antara lain prestasi terkait desa mandiri di Jawa Timur yang menempati posisi terbanyak di Indonesia. Menurutnya hal ini mencerminkan sinergi dari berbagai elemen strategis mulai dari pusat hingga pedesaan. Ia menjelaskan bahwa prestasi tersebut adalah hasil kerja sama antara berbagai tingkatan pemerintahan, perguruan tinggi, dan komunitas lokal. Tak hanya itu, Gubernur juga memberikan apresiasi atas prestasi banyaknya siswa Jawa Timur yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan berbagai jalur seleksi. Ia juga menyampaikan kebanggaannya akan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang meraih prestasi tertinggi di Jawa selama lima tahun berturut-turut sejak 2019. Bahkan prestasi juga diraih Jatim melalui Program Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai provinsi terbaik dalam menerapkan K3, serta prestasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur yang menduduki peringkat pertama BPSDM terbaik di Indonesia. Begitupun di bidang produksi perikanan tangkap, Jawa Timur juga berhasil menjadi yang terdepan di Indonesia. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan, serta peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi daerah. Dari semua prestasi itu, Gubernur kembali menegaskan pentingnya sinergi kolaborasi dalam mencapai kesuksesan dan mengatasi berbagai tantangan. Kerja kolaborasi dan sinergitas ini, kata Gubernur Khofi fah, telah dibuktikan dengan sederet prestasi yang didapatkan Pemprov Jatim. Baik di bidang ekonomi, pendidikan, investasi, hingga bidang pertanian dan perikanan. Meski begitu, dirinya mengingatkan keberhasilan ini bukan kerja satu orang melainkan kerja seluruh pihak baik vertikal maupun horisontal. “Semoga PPPK yang baru diangkat ini menjadi suntikan semangat baru bagi Pemprov Jatim untuk mewujudkan birokrasi yang berdaya saing dan berprestasi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya. Sementara itu, Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengatakan, total jumlah formasi rekrutmen PPPK tahun 2022 adalah sebanyak 3.811 orang. Rinciannya terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 919 formasi, tenaga pendidikan 2.450 formasi dan tenaga teknis 442 formasi. Dari kebutuhan formasi tersebut, yang terisi 3.525 orang dengan rincian 857 tenaga kesehatan, 260 tenaga teknis, dan 2.408 tenaga pendidik. Dengan demikian, formasi yang belum terisi sejumlah 286 orang. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 571 tahun 2023 dalam pemenuhan kebutuhan formasi yang kosong dan percepatan penyelesaian THK II dan Non ASN dengan prioritas, peserta eks THK II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN diberikan prioritas utama. Jika masih terdapat formasi yang kosong, maka akan diisi peserta non ASN (selain eks THK-II) yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamar saat pendaftaran PPPK Teknis 2022 dan sudah diverval oleh instansi. Saat itu, jumlah pegawai Pemprov Jatim disebutkan sebanyak 77.930 orang yang terdiri dari CPNS 18 orang, PNS 42.018 orang dan PPPK 13.073 orang. Sedangkan pegawai Non ASN sejumlah 22.821 orang. Jika diklasifi kasikan berdasarkan generasi, jumlah pegawai yang masuk generasi milenial di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 32% atau sebesar 17.620 orang. Dan dari jumlah tersebut, pegawai PPPK yang berasal dari generasi milenial diharapkan tidak sekadar mewujudkan birokrasi kompetitif dan berprestasi, melainkan turut memiliki andil mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagai informasi, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, para kepala Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jawa Timur, Kepala Kepesertaan BPJS Kesehatan, Senior Eksekutif Vice President Consumer Banking Bank Jatim, serta Branch Manager PT Taspen Kantor Cabang Surabaya. Turut hadir pula perwakilan dari para pegawai P3K, tenaga teknis, tenaga guru, dan tenaga kesehatan formasi tahun 2022. (*) Khofi fah Serahkan SK 3.525 PPPK Nakes dan Guru di Jatim Selalu Sinergi Wujudkan Birokrasi Kompetitif Gubernur Jawa Timur, Khofi fah Indar Parawansa, menyerahkan 3.525 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA Surabaya Senin (21/08). SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan nama-nama yang masuk daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024, masih bisa berubah atau berganti nama. "Masih DCS, jadi semua bisa berubah, baik nama, nomor urut, jumlah caleg, bahkan terkait kepindahan partai," ujar Komisioner KPU Jatim Insan Qoriawan, Selasa (22/8/2023). Saat ini, tercatat ada 1.642 orang masuk DCS memperebutkan 120 kursi DPRD Jatim sekaligus bertarung di Pemilu pada 14 Februari tahun depan. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan saat pendaftaran bakal caleg yang totalnya mencapai 1.958 orang dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024. Artinya, kata Insan, terdapat 316 orang yang pada tahapan awal dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga dicoret dan gagal berstatus DCS. "Nanti setelah DCS ada tahapan berikutnya sebelum diputuskan sebagai daftar calon tetap (DCT). Nah, DCT nanti sudah tidak bisa berubah lagi," ucap dia. Insan menjelaskan, bakal caleg yang dinyatakan TMS lantaran sejumlah dokumen yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan sebagaimana aturan ditetapkan. “Bagi yang sudah TMS maka partai politik tidak bisa menggantinya. Yang bisa diganti, mereka yang sudah masuk DCS sebelum ke DCT," tutur Insan. Menurut dia, merujuk pada Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, setelah diumumkan, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum di DCS. Mulai 19 Agustus sampai 23 Agustus, kata dia, KPU Jatim mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa, juga di laman KPU Provinsi Jawa Timur dan info pemilu.co.id, nama-nama daftar calon sementara tersebut untuk mendapatkan tanggapan masyarakat Masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap para DCS sampai 28 Agustus tahun 2023. Jika ada yang mengetahui bermasalah atau kemungkinan bermasalah, lanjut Insan, maka masyarakat dipersilakan memberikan tanggapan melalui info pemilu. co.id atau email sesuai tertera di laman KPU Jatim maupun datang ke kantor KPU Jatim di Jalan Raya Tenggilis 1-3 Surabaya. (*) KPU Jatim Ketok Palu DCS Pemilu 2024 Sebanyak 1.642 Orang, Masih Bisa Berubah dan Berganti SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Hermanto mengungkapkan, proses administrasi Grha Wismilak Surabaya semuanya tidak benar. Menurutnya, fakta di dalam proses penyidikan, aset ini sudah terdaftar dalam daftar inventaris Polda Jatim. Sehingga proses peralihan harus seizin Kementerian Keuangan, dan ini tidak ada. "Memang bukan kebetulan, memang sudah dirancang bahwa SHGB ini tidak memiliki warkah. Beberapa penegasan dari proses yang harusnya izin dari Kementerian Keuangan dan warkahnya sendiri," ujarnya di Grha Wismilak Surabaya, Senin (21/8/2023). "Termasuk obyek ukur dari surat sertifi kat tanah ini yang sebetulnya tidak berada disini tapi berada di Jalan Darmo 63-65. Sebetulnya obyek itu bukan disini, tapi ada disana. Tapi sertifi kat itu prosesnya tetap diterbitkan," imbuh Irjen Toni. Irjen Toni mengatakan, Grha Wismilak ini sudah jadi daftar aset Polda Jatim dari tahun yang sebelum-sebelumnya. "Makanya proses peralihan atau beralihnya ini yang kita anggap tidak betul. Kita sudah temukan fakta-fakta itu sendiri," ucapnya. Terkait pengembalian aset Grha Wismilak Surabaya digunakan apa nantinya, Irjen Toni menegaskan bahwa yang terpenting aset ini bisa kembali dulu kepada Polda Jatim. "Karena ada histori disini (Wismilak), kemudian yang terpenting proses peralihan aset ini tidak sebagaimana aturan yang ada," ujarnya. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Johanar menambahkan, Grha Wismilak ini terdapat cacat administrasi dan pihaknya sudah melayangkan usulan kepada pemerintah pusat. "Tetapi ada kendala di peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2021, karena sudah lebih dari 5 tahun, maka belum bisa dibatalkan. Nanti kita cari solusinya dengan kementerian," ucapnya. Jonahar sebelumnya mengungkapkan, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 648 dan 649 tentang dugaan kasus sengketa tanah Grha Wismilak Surabaya terbukti cacat administrasi. "Keterangan hari ini tentang SHGB 648 dan 649 tentang Grha wismilak Surabaya, setelah kita cocokkan data Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan yang terbit tahun 1992 memang ada cacat administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK)," ujarnya usai pemeriksaan di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Jumat (18/8/2023) malam. Cacat administrasi tersebut, lanjut Jonahar, bahwa adanya kesalahan terkait bangunan yang dimohon oleh pemohon dengan SK. "Cacatnya adalah yang dimohon itu letaknya di A SK-nya terbit di B. Jadi, yang dimohon (bangunan nomor) 63-65 tapi yang terbit di tempat berbeda yakni nomor 36- 38," ucapnya. Atas dasar itu, kata Jonahar, kemudian Kanwil BPN Jatim telah mengajukan pembatalan sertifi kat hak atas tanah tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Republik Indonesian. (*) Kapolda Jatim: Proses Administrasi Grha Wismilak Surabaya Semuanya Tidak Benar Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Hermanto
EDISI 52 l 22 - 31 AGUSTUS 2023 HALAMAN 8