JURNAL INA SURIYANI, S.Si. (199405072022212004)

JURNAL
KEGIATAN MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)

AGENDA 1, 2 & 3

NAMA : INA SURIYANI, S.Si.
NI PPPK : 199405072022212004
INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

MOOC ( MASSIVE OPEN ONLINE COURSE )
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

2022

AGENDA 1

MODUL 1

WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA

A. WAWASAN KEBANGSAAN
Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda

Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan
kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan
kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan
Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan
negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan
warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan
Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang
beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia
bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas. Penggunaannya oleh
bangsa lain yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa
Indonesia.
Evaluasi
1) Menurut anda, apakah urgensi ASN harus berwawasan kebangsaan sehingga menjadi

bagian kompetensi ASN ?
Jawaban : ASN wajib memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Seseorang ketika sudah

menjadi ASN akan menjadi merepresentasikan negara. Oleh karena itu
seorang ASN harus dan wajib menjadi teladan bagi rakyat pada umumnya
tentang prilaku yang mencerminkan wawasan kebangsaan yang baik .

2) Uraikan secara singkat sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia !
Jawaban : Oktober 1908, kongres pertama Boedi Oetomo di Gedung Sekolah Pendidikan
Guru. Semua koran di Hindia Belanda memberitakan peristiwa
tersebut. Lebih dari 300 orang saat itu, namun dikarenakan politik etis
Belanda yang memberikan perlakuan khusus pada kaum priyayi, kongres
tersebut didominasi oleh para priyayi Jawa. Pemerintah kolonial Belanda
menaruh perhatian pada kongres tersebut dan menyebutnya sebagai «Eerste
Javanen Congres» atau kongres pertama orang Jawa. Pada 1908, beberapa
mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan
pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereeniging .

Tujuan didirikan organisasi ini, menurut Noto Soeroto dalam tulisannya di
Bendera Wolanda tahun 1909, adalah untuk «memajukan kepentingan
bersama orang Hindia di Belanda. Dan menjaga hubungan dengan Hindia
Timur Belanda». Penolakan ini memperlihatkan bahwa ada suatu rasa
kesamaan asal di antara mahasiswa bahwa mereka adalah «saudara
sebangsa», karena perkumpulan yang dibentuk hendaknya tidak hanya
beranggotakan orang Jawa saja tetapi semua suku di Hindia Belanda. Untuk
mencapai tujuan dasar dari IV, menurut Noto Soeroto, perhimpunan akan
memperkuat pergaulan antara orang Hindia di Belanda dan mendorong
orang Hindia agar lebih banyak lagi menimba ilmu ke negeri Belanda.

1

Indonesia sebab «dunia luar sampai sekarang tidak tahu tentang apa yang
terjadi di tanah air kita, sebagai konsekuensinya secara keliru dipercayai
bahwa Indonesia benar-benar mendapat berkah pemerintah Belanda»..

3) Menurut anda, apakah relevansi 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam mewujudkan profesionalitas ASN ?
Jawaban : Nilai integritas , profesional, inovatif dan peduli merupakan nilai nilai dasar
yang melandasi ASN. Menurut saya profesinalitas merupakan salah satu nilai
dasar yang melandasi kinerja ASN . mutu kualitas dan tindak tanduk yang
merupakan ciri suatu propesi atau orang yang ahli di bidang nya atau
professional .

B. NILAI NILAI BELA NEGARA

Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang
dilandasi oleh semangat untuk membela Negara da

ri penjajahan. Perjuangan tersebut tidak selalu dengan mengangkat senjata, tetapi
dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nilai dasar
Bela Negara kemudian diwariskan kepada para generasi penerus guna menjaga eksistensi
RI. Sebagai aparatur Negara, ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam
pengabdian sehari hari. Bela Negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga Negara serta
keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui 33 usaha Bela Negara.
Usaha Bela Negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar
kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara
sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha BelaNegara
bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme Warga Negara dalam upaya pemenuhan hak
dan kewajibannya terhadap Bela Negara yang diwujudkan dengan Pembinaan Kesadaran
Bela Negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

Evaluasi

1) Menurut anda, apakah nilai-nilai dasar Beala Negara masih relevan saat ini ?
Jawaban : Kegiatan bela negara masih diperlukan di Indonesia. Menurut saya, bela negara
terkait banyak aspek kehidupan dalam berbangsa. Bela negara agar seluruh
masyarakat Indonesia mempunyai rasa nasionalisme. Jika kesadaran itu
terbentuk, kita akan mudah mempertahankan negara dari berbagai ancaman.

2) Jelaskan menurut pendapat anda, ancaman yang paling mungkin terjadi saat ini dan
mengancam eksistensi NKRI ?
Jawaban : 1. NARKOBA : karena dalam perkembangan nya penyaahgunaan narkoba oleh
generasi muda masa kini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal
ini menciptakan dampak multidimensi yang menyangkut aspek fisik, mental,
social serta spiritual disetiap starata masyarakat ini.
2. KORUPSI : Karena merupakan kebohongan yang teramat besar yang di mulai
dengan kebiasaan berbohong atau prilaku tidak baik yang lain, korupsi
menyebabkan kondisi keuangan negara kita sangat kritis dan itu dapat
menyebabkan kehancuran Indonesia jika terus berlanjut.

2

C. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada
tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti
sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai
sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara,
termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila.

Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran
lima norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang
termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka
dasar hukum sistem penyelengagaran negara pada umumnya, atau khususnya sistem
penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan
aspek sumber daya manusianya.

Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD
1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan
hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan
untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan
Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD
1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi,
kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan
oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi
Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
apapun yang akan atau mungkin dibuat. Normanorma dasar yang merupakan cita-cita luhur
bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat
ditelusur pada Pembukaan UUD 1945 tersebut yang terdiri dari empat (4) alinea.

Dari sudut hukum, batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari
penjabaran 5 (lima) norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma-norma
dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang
memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada
umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan 58 pemerintahan negara yang mencakup
aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

Evaluasi

1) Jelaskan kedudukan Pancasila dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia !
Jawaban : Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang terdapat fungsi
utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya
menempati kedudukan yang paling tinggi, yaitu sebagai sumber hukum
dasar nasional.

2) Jelaskan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks
penyelenggaraan negara Indonesia !
Jawaban : Sebagai Hukum Dasar atau Hukum Pokok, UUD 1945 dalam kerangka tata
aturan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku menempati
kedudukan yang tinggi dan semua perundang-undangan, peraturan-

2

peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan, Sebagai
hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis .

3) Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 !
Jawaban :
Alinea I
Mengandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan sebagaimana
disebutkan dalam bagian "Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
Alinea II
Mengandung cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam
bagian "Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur."
Alinea III
Mengandung sebuah petunjuk atau tekad dalam pelaksanaannya.
Sebagaimana disebutkan dalam bagian saat menyatakan kemerdekaan "Atas
berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur"

Alinea IV
Berisikan tugas negara atau tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk
susunan negara, dan dasar negara Indonesia (Pancasila).

4) Jelaskan kedudukan batang tubuh dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 !
Jawaban : Batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari
penjabaran 5 (lima) norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta
norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945,
menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem
administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya, atau khususnya
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek
kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

5) Jelaskan kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa
Indonesia !
Jawaban : Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki integritas, profesional, netral, dan
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat
persatuan dan kesatuan bangsa perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan
cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3

MODUL 2. ANALISIS ISU KONTEMPORER
A. KORUPSI

Sejarah Korupsi Dunia Korupsi dalam sejarah dunia sebagaimana yang dikemukakan
oleh Hans G. Guterbock, “Babylonia and Assyria” dalam Encyclopedia Brittanica bahwa
dalam catatan kuno telah diketemukan gambaran fenomena penyuapan para hakim dan perilaku
korup lainnya dari para pejabat pemerintah. Di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Yunani dan
Romawi Kuno korupsi adalah masalah serius. Pada zaman kekaisaran Romawi Hammurabi
dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 SM telah memerintahkan seorang Gubernur
provinsi untuk menyelidiki perkara penyuapan. Shamash, seorang raja Assiria (sekitar tahun
200 sebelum Masehi) bahkan tercatat pernah menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang
menerima uang suap.

Sejarah Korupsi Indonesia Penjelasan korupsi di Indonesia dibagi dalam dua fase, yaitu:
fase pra kemerdekaan (zaman kerajaan dan penjajahan) dan fase kemerdekaan (zaman orde
lama, orde baru, dan orde reformasi hingga saat ini)

MODUL 3. KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA
Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara,
baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga
kesamaptaan (kesiapsiagaan) diri yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
Sedangkan secara non fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral dan memegang
teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat.
Dengan demikian, maka untuk bisa melakukan internalisasi dari nilai-nilai dasar bela negara
tersebut, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang
mumpuni, serta memiliki etika, etiket, moral dan nilai kearifan lokal sesuai dengan jati diri
bangsa Indonesia

4

AGENDA 2

MODUL 1

BERORIENTASI PELAYANAN

A. MATERI POKOK 1 KONSEP PELAYANAN PUBLIK
Definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN,
yaitu 1) penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN/Birokrasi, 2) penerima layanan yaitu
masyarakat, stakeholders, atau sektor privat, dan 3) kepuasan yang diberikan dan/atau
diterima oleh penerima layanan.

Pelayanan publik yang prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah
ingin meningkatkan kepercayaan publik, karena dapat menimbulkan kepuasan bagi pihak-
pihak yang dilayani.

Dalam Pasal 10 UU ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik,
pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi
tersebut, pegawai ASN bertugas untuk:
a) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
c) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi
pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government),
Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan
Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Core Values ASN BerAKHLAK
merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, Kolaboratif. Core Values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai
sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan
kehidupan sehari-hari. Oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya
dengan pegawai ASN, sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan
nilai Berorientasi Pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya, yang dimaknai bahwa setiap ASN
harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.

B. MATERI POKOK 2 BERORIENTASI PELAYANAN
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan

memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan
jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme
penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan.
Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan
masyarakat.

Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan
senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapih; melayani dengan cepat
dan tepat waktu; melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih
layanan yang tersedia; serta melayani dengan dengan kemampuan, keinginan dan tekad
memberikan pelayanan yang prima.

5

Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah
dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang
diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari
hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini (doing something
better and better).

Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di
era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas
dan business as usual) agar tercipta breakthrough atau terobosan, yaitu perubahan tradisi,
pola, dan cara dalam pemberian pelayanan publik. Terobosan itulah yang disebut dengan
inovasi pelayanan publik. Konteks atau permasalahan publik yang dihadapi instansi
pemerintah dalam 47 memberikan layanannya menjadi akar dari lahirnya suatu inovasi
pelayanan publik.

Dalam lingkungan pemerintahan banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan
berkembangnya inovasi pelayanan publik, diantaranya komitmen dari pimpinan, adanya
budaya inovasi, dan dukungan regulasi. Adanya kolaborasi antara pemerintah, partisipasi
masyarakat, dan stakeholders terkait lainnya perlu dibangun sebagai strategi untuk
mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi.

6

MODUL 2

AKUNTABEL

A. POTRET PELAYANAN PUBLIK NEGERI INI
Peribahasa ‘Waktu Adalah Uang’ digunakan oleh banyak ‘oknum’

untuk memberikan layanan spesial bagi mereka yang memerlukan waktu layanan yang
lebih cepat dari biasanya. Sayangnya, konsep ini sering bercampur dengan konsep sedekah
dari sisi penerima layanan yang sebenarnya tidak tepat. Waktu berlalu, semua pihak sepakat,
menjadi kebiasaan, dan dipahami oleh hampir semua pihak selama puluhan tahun. b. Tugas
berat Anda sebagai ASN adalah ikut menjaga bahkan ikut berpartisipasi dalam proses
menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Karena, bisa jadi, secara aturan dan
payung hukum sudah memadai, namun, secara pola pikir dan mental, harus diakui, masih
butuh usaha keras dan komitment yang ekstra kuat. c. Employer Branding yang termaktub
dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2021, “Bangga Melayani Bangsa”, menjadi udara segar perbaikan dan
peningkatan layanan publik. Namun, Mental dan Pola Pikir berada di domain pribadi,
individual. Bila dilakukan oleh semua unsur ASN, akan memberikan dampak sistemik.
Ketika perilaku koruptif yang negatif bisa memberikan dampak sistemik seperti sekarang
ini, sebaliknya, mental dan pola pikir positif pun harus bisa memberikan dampak serupa.

Evaluasi :

1. Banyak perbaikan yang terjadi di layanan publik yang bisa ditemukan di keseharian
Anda, pilihlah salah satu kasus yang pernah Anda alami, dan tulislah
perubahan/perbaikan yang terjadi dari kondisi sebelumnya.
Jawaban : Jasa pelayanan administrasi kasusnya adalah ketika seseorang membuat
KTP atau KK kemudian memberikan uang rokok atau pelicin kepada
petugas. perbaikan nya adalah jangan memberikan uang atau pelicin
karens itu termasuk gratifikasi ( suap ).

2. Masih ada beberapa layanan publik yang belum berubah dari versi buruknya, pilihlah
salah satu layanan yang Anda ketahui masih belum berubah tersebut, dan tuliskan
harapan perubahan yang Anda inginkan.?
Jawaban : layanan publik yang sering saya temui yang belum pernah berubah adalah
ketika jasa pelayanan administrasi membuat KTP atau KK memberikan uang
rokok atau pelicin kepada petugas . Harapan nya petugas pelayanan
administrasi harus bekerja sesuai dengan aturan dan iklas tanpa ada
imbalan .

3. Lihatlah video unik pada tautan ini yang berakting terkait sebuah layanan yang sudah
berubah dari bentuk selebelumnya:
https://www.instagram.com/reel/CX3Oa0rJoQ7/?utm_mediu m=share_sheet
dan tuliskan pendapat Anda.
Jawaban : Pelayanan publik yang seperti ini mencerminkan akuntable dan integritas
yang dimiliki ASN tanpa ada gratifikasi dengan birokrasi yang efektif dan
episien tanpa berlama- lama.

7

B. KONSEP AKUNTABILITAS
Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau

tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda.
Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah
kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup
beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi
pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya 24 laporan, akuntabilitas memerlukan
konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja.

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu pertama, untuk
menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); kedua, untuk mencegah korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas (peran belajar). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas
vertical (vertical accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).
Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas
individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder.

Evaluasi

1) Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sering kita dengan istilah kata responsibilitas
dan akuntabilitas. Kedua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Apa
yang membedakan antara responsibilitas dan akuntabilitas dilihat dari pengertiannya?
Dan berikan pendapat anda terkait konsep responsibiltas dan akuntabilitas tersebut?
Jawaban : Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan
akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.
Sinergi antara keduanya (Akuntabilitas dan Responsibilitas) sangat
menentukan keberlangsungan atau terwujudnya Good Governance karena
Good Governance mempunyai salah satu tujuan menciptakan pelaku
pemerintahan atau lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas
tindakan dan tugas yang diberikan.

2) Bacalah kembali pembuka Bab II yang dikutip dari Laporan Tahun 2020 Ombudsman
Republik Indonesia, menurut Anda, bagaimana kasus itu bila dilihat dari konteks
Akuntabilitas?
Jawaban : Pada kasus ini pelayan publik tidak memberikan pelayanan yang baik serta tidak
bertanggung jawab atas tugasnya. Petugas pelayanan publik pada kasus ini,
menyarankan pada pelapor untuk berdamai dengan terlapor dan memberikan
sejumlah uang sebagai gratifikasi. Dimana gratifikasi ini termasuk kedalam suap
yang dilarang oleh undang-undang dan termasuk kedalam tindak pidana.

3) Dalam hal pelayanan publik, masih sering ditemukan keluhan dari masyarakat terhadap
kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit,
maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik.
Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat, Menurut anda, seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik
jika dikaitkan dengan fenomena tersebut? Jelaskan.
Jawaban : Sangat penting, karena pelayan publik dituntut untuk bertanggung jawab
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan
berupaya untuk memberikan pelayanannya dengan baik pada masyarakat.

8

C. PANDUAN PERILAKU AKUNTABEL
Akuntabilitas dan Integritas banyak dinyatakan oleh banyak ahli administrasi negara sebagai

dua aspek yang sangat mendasar harus dimiliki dari seorang pelayan publik. Namun, integritas
memiliki keutamaan sebagai dasar seorang pelayan publik untuk dapat berpikir secara akuntabel.
Kejujuran adalah nilai paling dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap amanah yang
diembankan kepada setiap pegawai atau pejabat negara.

Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan
secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda
pula. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi, antara lain sistem penilaian kinerja, sistem
akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan (CCTV, finger prints, ataupun software untuk
memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yang dikunjungi).

Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah:
1) kepemimpinan, 2) transparansi, 3) integritas, 4) tanggung jawab (responsibilitas), 5) keadilan, 6)
kepercayaan, 7) keseimbangan, 8) kejelasan, dan 9) konsistensi. Untuk memenuhi terwujudnya
organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3
dimensi yaitu Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan
Akuntabilitas kebijakan.

Pengelolaan konflik kepentingan dan kebijakan gratifikasi dapat membantu pembangunan
budaya akuntabel dan integritas di lingkungan kerja. Akuntabilias dan integritas dapat menjadi
faktor yang kuat dalam membangun pola pikir dan budaya antikorupsi.

Evaluasi

1. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme
akuntabilitas harus mengandung dimensi Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses,
Akuntabilitas Program, serta Akuntabilitas Kebijakan.
Ada Studi Kasus Seperti Berikut :

Pemerintah Pusat maupun daerah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan
mekanisme secara elektronik yang disebut e-procurement. Tujuannya adalah pertama, agar tidak
ada main mata antara pengada proyek dan pihak yang mengadakan proyek (Meminimalisir
Kasus KKN). Kedua, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan
cepat dan teratur

Pertanyaannya, termasuk dimensi akuntabilitas apakah studi kasus tersebut? Jelaskan.
Jawaban : Studi kasus di atas termasuk ke dalam dimensi akuntabilitas proses. Program pengadaan

barang dan jasa melalui mekanisme e-procurement membuat program ini dapat diawasi
oleh masyarakat sehingga diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya kolusi, korupsi
dan nepotisme di antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Simaklah video berikut:
Video ini bercerita tentang Seseorang yang menang dalam sebuah tender pengadaan yang berniat

ingin memberikan ‘hadiah’ kepada Pejabat Lelang yang dianggapkan telah berjasa atas pemilihan
perusahaannya. Namun, dalam perjalanan memberikan ‘hadiah’ tersebut banyak rintangan yang
dihadapi. Untuk lebih jelasnya, simaklah video tersebut pada tautan berikut.
https://youtu.be/4Yle_pbs9aA

Berdasarkan video yang Anda yang Anda simak, isilah tabel berikut:

No Poin-Poin Yang Dianalisis Jawaban

1 Kondisi apa yang membuat Kondisi ketika seseorang memberikan hadiah kepada pejabat
cerita di video itu berpotensi lelang karena dianggap telah berjasa atas pemilihan

9

menjadi kasus Tindak Pidana perusahaannya sebagai pemenang proyek. Karena pemberian

Korupsi? hadiah kepada pejabat termasuk ke dalam gratifikasi.

2 Jenis tindak pidana korupsi Tindak pidana suap.
apa yang relevan dengan
cerita di video itu?

3 Siapa saja pihak di dalam Pihak-pihak yang terjerat adalah mereka yang terlibat yaitu
video itu yang akan terjerat direktur perusahaan dan pejabat lelang.
dalam
kasus korupsi?

4 Kondisi apa yang bisa Kondisi ketika pejabat lelang menerima hadiah yang diberikan
menjadikan cerita di dalam oleh pemimpin/pemilik perusahaan baik berupa uang maupun
video itu menjadi sebuah barang.
kasus Tindak Pidana
Korupsi?

5 Apa dampak yang akan Mereka akan ditangkap oleh KPK dan diberitakan di media

terjadi ke elektronik. Serta akan menjalani persidangan dan

depannya bila cerita tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum dan perundang-

menjadi sebuah kasus Tindak undangan yang berlaku.

Pidana Korupsi?

6. Apakah menurut Anda apa Sikap yang diambil pejabat lelang sudah benar dengan menolak

yang dilakukan oleh Pejabat hadiah tersebut. Karena pemberian hadiah tersebut termasuk

Lelang ke dalam gratifikasi.

sudah benar? Jelaskan

kenapa?

7 Selain Pemenang Lelang dan Masyarakat, KPK dan Kepolisian
Pejabat Lelang, siapa lagi
yang
bisa berperan agak kasus itu
tidak terjadi?

8 Bila Anda harus memilih Saya memilih ,menjadi pemenang lelang yang bersih, bebas
salah satu peran dalam video dari suap/ gratifikasi dengan tidak memberikan hadiah uang
itu, Apa yang akan Anda atau pun barang kepada pejabat berwenang.
lakukan?

D. AKUNTABEL DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai

sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan adalah
perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik, dengan diterbitkannya UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat: KIP).

Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik
untuk publik. 61 Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang
berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu
panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk
menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan
dengan etika. Ada 2 jenis umum konflik kepentingan yaitu keuangan (Penggunaan sumber
daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi)

10

dan non-keuangan (Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan /atau
orang lain).

Untuk membangun budaya antikorupsi di organisasi pemerintahan, dapat mengadopsi
langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan
Konflik Kepentingan:

• Penyusunan Kerangka Kebijakan,
• Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan,
• Penyusunan Strategi Penangan Konflik Kepentingan, dan
• Penyiapan Serangkaian Tindakan Untuk Menangani Konflik Kepentingan.

Evaluasi

1. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan
pribadi bertentangan. Ada dua jenis umum Konflik Kepentingan yaitu Keuangan
(Penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur
untuk keuntungan pribadi) dan Non-Keuangan (Penggunaan posisi atau wewenang untuk
membantu diri sendiri dan / atau orang lain). Ada contoh studi kasus seperti berikut: Bahwa
ada seseorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk satu pemenang tender proyek
pengadaan barang dan jasa publik tanpa melalui proses yang akuntabel dan transparan
(terindikasi ada permainan atau kongkalikong antara pemberi dan penerima proyek).
Dilihat dari jenis umum konflik kepentingan, temasuk jenis konflik kepentingan apakah
studi kasus tersebut?
Jawaban : Konflik kepentingan kasus di atas adalah termasuk ke dalam konflik
kepentingan Non-Keuangan. (Penggunaan posisi atau wewenang untuk
membantu diri sendiri dan / atau orang lain). Pada kasus di atas terlihat
bahwa pejabat pembuat komitmen menggunakan posisi/wewenangnya untuk
membantu orang lain memenangkan tender proyek pengadaan barang di
lingkungan kerjanya.

2. Pelajari tulisan berikut:

Selain SPPD Fiktif, BPK Juga Temukan Dugaan Mark Up Anggaran di Pemko Dumai
DUMAI, RIAULINK.COM - Selain menemukan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif pada
perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota Dumai, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau juga menemukan Mark up atau penggelembungan
anggaran di bagian umum. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada tahun
anggaran 2017 lalu, BPK menemukan sejumlah keanehan di satker tersebut pada kegaiatn
penyediaan makan dan minum yang tak sesuai dengan bukti kuintansi pembelian. Bukti
kuitansi tersebut dapat ditunjukkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) bagian
umum selaku pihak penanggungjawab dalam penyediaan makan minum rapat, penyambutan
tamu dan kegiatan pemerintah Kota Dumai. Sesuai LHP BPK terdapat selisih bayar mencapai
Rp20.238.622,- antara SPJ makan dan minum yang dibayarkan Pemko Dumai melalui bagian
keuangan kepada rekan kerja dengan bukti kuitansi pembelian yang bisa ditunjukkan PPTK
kepada BPK RI saat melakukan pemeriksaan.Selain itu BPK juga menemukan kejanggalan
dalam laporan yang disampaikan kepada mereka, yakni setiap laporan bulanan pengadaan
makanan dan minuman oleh bagian umum Sekretariat Daerah Kota Dumai jumlah dan
jenisnya selalu sama. Dalam laporan BPK juga menunjukkan upaya mark up anggaran
pengadan makan dan minum petugas jaga rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Dumai. Disebutkan ada 25 petugas jaga rumah kediaman dua pemimpin Kota Dumai ini yang
dibagi menjadi tiga shift. Dimana setiap shift bagian umum menyediakan snack dan makan
bagi petugas jaga. Pada shift pagi, BPK menemukan adanya pengelembungan jumlah
pengadaan snack. Dimana dari SPJ yang disampaikan bagian umum menyediakan 25 kotak

11

snack namun bukti pemeriksaan hanya ditemukan sembilan kotak untuk sembilan orang
petugas jaga pagi. Sementara untuk makan siang petugas juga juga terdapat selisih yang
sangat signifikan. Dimana untuk makan dalam pemeriksaan hanya menyediakan sembilan
kotak namun dalam SPJ pencairan digelembungkan mencapai 15 kotak. Sementara di lain
kesempatan saat media ini meminta tanggapan dari salah seorang warga Dumai terkait kabar
yang sempat menghebohkan di kalangan masyarakat ini, Ar sangat mengutuk keras aksi
penyelewengan tersebut. Tindakan tersebut menurutnya tidak hanya merugikan daerah,
namun juga masyarakat.

Sumber:
https://riaulink.com/index.php/news/detail/6531/selain-sppd-fiktif-bpk-juga-temukan-dugaan-mark-
up-anggaran-di-pemko-dumai

Berdasarkan tulisan tersebut, isilah tabel berikut:

No Poin-Poin yang Dianalisis Jawaban

1 Kondisi apa yang membuat kondisi dimana adanya perbedaan laporan SPJ dengan

berita itu keadaan yang sebenarnya (SPJ fiktif).

berpotensi menjadi kasus Tindak

Pidana Korupsi?

2 Jenis tindak pidana korupsi apa tindak pidana mark up atau penggelembungan dana
yang relevan dengan berita
itu?

3 Siapa saja pihak di dalam berita Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) bagian umum

itu yang akan terjerat dalam pemerintah Kota Dumai, bagian umum Sekretariat Daerah

kasus korupsi? Kota Dumai, Walikota dan bagian keuangan yang

mencairkan dana.

4 Kondisi apa yang bisa kondisi dimana adanya perbedaan laporan SPJ dengan

menjadikan cerita di dalam berita keadaan yang sebenarnya (SPJ fiktif).

itu menjadi sebuah kasus Tindak

Pidana Korupsi?

5 Apa dampak yang akan terjadi ke Pejabat yang terlibat akan mendapatkan sanksi sesuai

depannya setelah berita itu dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,

terjadi? dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap para

pejabat pemimpin di daerahnya.

6 Bila Anda harus memilih salah Saya akan menjadi pejabat/ASN yang bertanggung jawab,
satu jujur dan amanah, tidak memperkaya diri sendiri dengan
peran dalam berita itu, Apa yang melakukan mark up.
akan Anda lakukan?

7 Kondisi apa yang membuat kondisi adanya mark up atau penggelembungan dana

berita itu dalam SPJ yang dilaporkan.

berpotensi menjadi kasus Tindak

Pidana Korupsi?

8 Jenis tindak pidana korupsi apa Mark up atau penggelembungan dana
yang relevan dengan berita itu?

12

MODUL 3
KOMPETEN

A. TANTANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
Perilaku ASN untuk masing-masing aspek BerAkhlak sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan:
• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel:
• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan
berintegritas tinggi;
• Menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif,
dan efesien.

Kompeten:
• Meningkatkan kompetensi diri untuk mengjawab tantangan yang selalu berubah;
• Membantu orang lain belajar;
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis:
• Menghargai setiap orang apappun latar belakangnya;
• Suka mendorong orang lain;
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal:
• Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
pemerintahan yang sah;
• Menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan, insgansi, dan negara;
• Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif:
• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
• Terus berinovasi dan mengembangakkan kreativitas;
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif:
• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan bersama nilai tambah;
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

13

Evaluasi
Berikan tanda Benar (B) atau Salah (S) untuk masing-masing pernyataan dibawah ini, dengan
memberikan tanda silang (X) untuk jawaban yang benar:

1. Implikasi VUCA menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis, karakter dan
tuntutan keahlian baru sesuai dengan tren keahlian 2025 dari World Economic Forum
(B – S).
Jawaban : B

2. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu, sesuai kecenderungan
kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan
kinerja organisasi lebih lambat, dibandikan dengan tawaran perubahan teknologi itu
sendiri (B – S).
Jawaban : B

3. Lingkari atau beri tanda jawaban paling sesuai, Perilaku ASN untuk masing masing
aspek BerAkhlak sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan:

a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
c. Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel:

a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
b. Suka mendorong orang lain;
c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Kompeten:

a. Meningkatkan kompetensi diri untuk mengjawab tantangan yang selalu berubah;
b. Membantu orang lain belajar;
c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis:

a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan
berintegritas tinggi;

b. Menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif,
dan efisien.

Loyal:

a. Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
pemerintahan yang sah;

b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

14

Adaptif:

a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
b. Terus berinovasi dan mengembangakkan kreativitas;
c. Bertindak proaktif.

Kolaboratif:

a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan bersama nilai tambah;
c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaydan mengembangkan

kreativitas;

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN APARATUR

Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit, yakni seluruh aspek pengelolaan ASN harus
memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh ada perlakuan yang
diskriminatif, seperti hubungan agama, kesukuan atau aspek-aspek primodial lainnya yang bersifat
subyektif.

Pembangunan Apartur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024, diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class
bureaucracy), yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas
dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien

Terdapat 8 (delapan) karakateristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi
tuntutan pekerjaan saat ini dan kedepan. Kedelapan karakterisktik tersebut meliputi: integritas,
nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan Bahasa asing, hospitality, networking, dan
entrepreneurship.

Evaluasi

Berikan alasan untuk masing-masing pernyataan di bawah ini:

1. Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit, yaknii seluruh aspek pengelolaan ASN harus
memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh ada perlakuan
yang diskriminatif, seperti hubungan agama, kesukuan atau aspek-aspek primodial lainnya yang
bersifat subyektif. Jelaskan secara ringkas, mengapa sistem merit tersebut penting dalam
pengelolaan ASN?
Jawaban : Sistem merit penting dalam pengelolaan ASN untuk meningkatkan kualitas perencana an
dan sinergi rencana pembangunan di pusat maupun daerah untuk mencapai visi
pembangunan nasional serta tantangan revolusi industri juga kemajuan digital.

2. Pembangunan aparatur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024, diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy),
yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata
kelola yang semakin efektif dan efisien. Jelaskan secara ringkas, mengapa pembangunan birokrasi
berkelas dunia tersebut penting?
Jawaban: Sangat penting, sehingga ASN bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
pengabdian terhadap daerahnya terwujud dengan baik, dan supaya menjadi ASN yang
tanggap serta dapat menyesuaikan kinerja di tengah era keterbukaan saat ini.

3. Terdapat 8 (delapan) karakateristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan
pekerjaan saat ini dan kedepan. Kedelapan karakterisktik tersebut meliputi: integritas, nasionalisme,
profesionalisme, wawasan global, IT dan Bahasa asing, hospitality, networking, dan

15

entrepreneurship. Jelaskan secara ringkas, mengapa 8 (delapan) karakteristik i ini penting bagi
ASN?
Jawaban : Karena sebagai ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi

dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja
pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien.

C. PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1. Konsepsi kompetensi adalah meliputi tiga aspek penting berkaitan dengan perilaku
kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

2. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi
ASN, kompetensi meliputi: 1) Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan
dengan bidang teknis jabatan; 2) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi; dan 3) Kompetensi Sosial Kultural adalah
pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

3. Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk
kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

4. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)
Jam Pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran bagi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

5. Dalam menentukan pendekatan pengembangan talenta ASN ditentukan dengan peta nine
box pengembangan, dimana kebutuhan pengembangan pegawai, sesuai dengan hasil
pemetaan pegawai dalam nine box tersebut.

Evaluasi

Berikan pernyataan Benar (B) atau Salah (S) untuk masing-masing pernyataan dibawah ini.

1) Konsepsi kompetensi adalah meliputi tiga aspek penting berkaitan dengan perilaku
kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam
pelaksanaan peranan jabatan (Salah).

2) Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN,
kompetensi meliputi: 1) Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan
bidang teknis jabatan; 2) Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi; dan 3) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan
pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya,
perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus

16

dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,
fungsi dan Jabatan (Benar).

3) Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan digital dan non-klasikal, baik untuk
kompetensi teknis, manajerial, dan social kultural (Salah).

4) Salah satu kebijkan yang penting dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Jam
Pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran bagi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Benar).

5) Dalam menentukan pendekatan pengembangan talenta ASN ditentukan dengan peta nine
box pengembangan, dimana kebutuhan pengembangan pegawai, sesuai dengan pemetaan
pegawai dalam nine box tersebut (Salah).

D. PERILAKU KOMPETEN

Perilaku kompeten yang harus dimiliki oleh setiap ASN yaitu berkinerja yang
berakhlak, Meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar dan melakukan kerja
terbaik.

Tugas Individu

Buka dan baca artikel Energi Baik itu Bernama “Berbagi Ilmu” ditulis Fifin Nurdiyana,
tanggal 3 Agustus 2018, link:
https://www.kompasiana.com/fifinfiqih/5b6416ea5a676f4a33429e45/energi-baik-itu-
bernama-berbagi-ilmu

1. Belajar dari artikel di atas, buatlah dalam kalimat aktif, tindakan apa yang akan Saudara
lakukan dalam upaya berbagi ilmu pengetahuan di lingkungan pekerjaan Saudara nanti?
Jawaban : Dari artikel di atas bahwa berbagi ilmu itu suatu cara untuk memberikan sedikit
ilmunya kepada orang lain dan untuk meningkatkan hubungan
sosial. Tindakan yang akan saya lakukan dalam upaya saya untuk berbagi ilmu
yaitu membagikan ilmu dan kemampuan yang saya miliki kepada orang-orang
di sekitar saya, baik dilakukan secara formal maupun informal.

2. Pelajari contoh lain berbagi ilmu dalam tokoh atau sosok yang Saudara anggap penting,
tuliskan praktek berbagi yang akan dan atau telah Saudara praktekan dalam kehidupan
Saudara!
Jawaban : Berbagi ilmu tentang parenting dan bahaya penyalahgunaan narkoba di
kalangan masyarakat .

Evaluasi

1. Sebutkan ciri-ciri yang berkaitan dengan ASN berkinerja yang berAkhlak dengan memberikan
tanda silang (X) pada pernyataan Benar (B) atau Salah (S):

a) Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan pelayanan, kompetensi, dan berkinerja (Benar).
b) ASN terikat dengan etika profesi ASN sebagai pelayan publik (Benar).
c) Perilaku etika professional ASN secara operasional tunduk pada perilaku berAkhlak (Benar).

17

2. Berikut pernyataan di bawah ini menggambarkan perilaku kompeten ASN untuk meningkatkan
kompetensi diri yang relevan/tepat dengan memberikan tanda Benar (B) atau Salah (S):

a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah
diperlukan diutamakan untuk jabatan strategis di lingkungan ASN (Salah).

b) Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan Heutagogi atau disebut juga sebagai
teori “net-centric”, yang merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama
dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Salah).

c) Perilaku ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network (Benar).
d) Sumber pembelajaran bagi ASN antara lain dapat memanfaatkan sumber keahlian para

pakar/konsultan, yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja (Benar).
e) Pengetahuan ASN dihasilkan jejaring informal (networks), yang mengatur diri sendiri dalam

interaksi dengan pegawai dalam organisasi (Benar).

3. Perilaku kompeten ASN dalam membantu orang lain belajar yang tepat di bawah ini dengan
memberikan tanda Benar (B) atau Salah (S):

a) Sosialisasi dan Percakapan di ruang istirahat atau di kafetaria kantor sering kali tidak menjadi
ajang transfer pengetahuan, tetapi lebih sebagai obrolan santai kurang bermakna pengetahuan
(Salah).

b) Perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu aktif dalam forum terbuka
(Knowledge Fairs and Open Forums), dimana setiap ASN wajib melanjutkan kepada
pendidikan lebih tinggi (Salah).

c) Mengambil pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti memo, laporan,
presentasi, artikel, dan sebagainya dan memasukkannya ke dalam repositori di mana ia dapat
dengan mudah disimpan dan diambil (Knowledge Repositories) merupakan bagian perilaku
kompeten yang diperlukan (Benar).

d) Aktif untuk akses dan transfer Pengetahuan (Knowledge Access and Transfer), dalam bentuk
pengembangan jejaring ahli (expert network), pendokumentasian
pengalamannya/pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi
pengalaman (lessons learned) adalah bagian ciri dari perilaku kompeten ASN (Benar).

4. Upaya melakukan kerja terbaik sebagai bagian perilaku kompeten ASN yang sesuai di bawah ini
dengan memberikan pernyataan Benar (B) atau Salah (S):

a) Sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta,
bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan
melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya (Benar).

b) Berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi
terpenting dalam nilai hidup seseorang (Benar).

AGENDA RENCANA TINDAK LANJUT MEWUJUDKAN PERILAKU KOMPETEN

No Kegiatan Tiga Aspek Target Keterangan
Perilaku Waktu
kompeten

1 Mengikuti pelatihan Meningkatkan Sepanjang Pelatihan dilakukan secara daring
kurikulum merdeka kompetensi diri menjadi ASN melalui platform merdeka
belajar
mengajar

18

2 Berdiskusi Membantu orang Sampai akhir Diskusi informal dapat dilakukan

mengenai kurikulum lain belajar semester saat jam istirahat

merdeka belajar ganjil 2022

3 Saat melaksanakan Melakukan kerja Selama Mempersiapkan perangkat dan

kegiatan belajar terbaik menjadi ASN materi pembelajaran, masuk kelas

mengajar di kelas tepat waktu, mendampingi siswa

saat pengerjaan tugas di kelas.

19

MODUL 4

HARMONIS

A. KEANEKARAGAMAN BANGSA DAN BUDAYA DI INDONESIA

Republik Indonesia (RI) adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis
khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara
Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di
dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah
Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, Indonesia
menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena
kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa dan budaya nya. Kekayaan sumber
daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis dan kekayaan dari lautan
di seluruh Indonesia.

Keanekaragaman suku bangsa itu dapat dipahami disebabkan karena kondisi
letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan samudra. Hal
tersebut mengakibatkan terjadinya percampuran ras, suku bangsa, agama, etnis dan
budaya yang membuat beragamnya suku bangsa dan budaya di seluruh indonesia.
Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang
meliputi aspek aspek sebagai berikut:
1. Kesenian
2. Religi
3. Sistem Pengetahuan
4. Organisasi social
5. Sistem ekonomi
6. Sistem teknologi
7. Bahasa.

Latihan dan Tugas

1) Sebutkan dan Jelaskan keanekaragaman suku bangsa dan budaya dari tempat anda
berasal dan berikan contohnya?
Jawaban : Keanekaragaman suku bangsa dan budaya adalah suatu wilayah yang
memiliki budaya karena adanya perbedaan antara suku dan ras. contohnya
di daerah banten .
✓ Suku bangsa banten adalah suku baduy yang merupakan suku asli sunda banten
yang masih menjaga tradisi anti modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola
makan.
✓ Budaya di banten adalah pencak silat, debus, rudat banten , tari dzikir saman.
✓ Contohnya tari dzikir saman digunakan ketika perayaan hari besar kelahiran nabi
Muhammad saw.

2) Jelaskan potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan anda bekerja?
Jawaban : Potensi keanekaragaman di lingkungan saya bekerja yaitu pegawai yang
berasal dari berbagai daerah berbeda. Hal ini rentan menimbulkan
perbedaan kebiasaan dan adat istiadat. Sedangkan, tantangan
keanekaragaman yaitu menghadapi perbedaan yang timbul dengan sikap
toleransi yang tinggi dan berusaha saling memahami setiap perbedaan
yang ada.

20

3) Jelaskan sikap dan perilaku ASN dalam lingkungan yang penuh dengan keberagaman?
Jawaban : Sikap dan perilaku ASN ketika di lingkungan yang penuh keberagaman :
✓ Bersikap dan menghormati orang lain dengan baik tanpa memandang usia,
agama, ras dan budaya.
✓ Bersikap toleransi terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang
memiliki keyakinan agama yang berbeda.
✓ Menerima orang lain yang berbeda fisik, agama atau ras

B. MEWUJUDKAN SUASANA HARMONIS DALAM LINGKUNGAN BEKERJA
DAN MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT
Suasana harmonis dalam lingkungan kerja dapat diwujudkan apabila setiap
ASN memiliki etika, mengikuti kode etik dan perilaku ASN sesuai dengan pasal 5 UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Terdapat dua belas kode etik dan kode perilaku
ASN itu, yaitu:
a) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas
tinggi;
b) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
c) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan etika pemerintahan;
f) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
g) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab,
efektif, dan efisien;
h) Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya;
i) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain
yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
Selain itu, ASN juga harus memiliki perilaku berikut
a. Toleransi
b. Empati
c. Keterbukaan terhadap perbedaan.

Latihan dan Tugas

1. Jelaskan keberadaan dan pemberlakuan kode etik di lingkungan tempat anda
bekerja?
Jawaban : Keberadaan kode etik di lingkungan saya bekerja atau biasa disebut etos
kerja diberlakukan secara masif dan diikuti oleh semua guru dan
karyawan sekolah. Tentunya kode etik yang diberlakukan disesuaikan
dengan lingkungan sekolah dan kultur wilayah.

2. Sebutkan etika ASN yang mendukung terwujudnya suasana harmonis?
Jawaban : Dasar-dasar nilai etika ASN, Penerapan etika ASN secara individu,
Penegakkan etika ASN dalam Organisasi, Etika ASN dalam
bermasyarakat, serta Upaya ASN Mewujudkan Keharmonisan.

21

3. Berikan contoh kejadian yang menunjukkan nilai etika dan pelanggaran etika di
lingkungan anda bekerja. Apa upaya yang dapat anda lakukan untuk mengantisipasi
kemungkinan pelanggaran etika tersebut.
Jawaban : Seseorang memiliki rasa tanggung jawab. Dipakai sebagai pedoman.
Dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan organisasi. Menjaga
ketertiban dan keteraturan dalam organisasi atau perusahaan. Menjadi
kontrol sosial. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisa
melindungi hak anggota pekerja. Dipakai sebagai acuan untuk
memecahkan masalah internal dan eksternal.

Contoh Pelanggaran Etika di lingkungan kerja saya yaitu menyerobot
hak orang lain, buang sampah sembarangan, bekerja tidak pada
tupoksinya. Upaya yang saya lakukan adalah berusaha untuk
memperbaiki diri dan mencoba bekerja secara profesional tanpa
mencampuri pekerjaan orang lain namun juga mencoba untuk
mengingatkan agar pelanggaran etika dapat diminimalisir dengan baik.

4. Jelaskan pengertian kondisi harmonis dan manfaatnya dalam bekerja melayani
masyarakat?
Jawaban : Kondisi Harmonis merupakan suatu keadaan di mana setiap orang dapat
saling merangkul bersama di setiap masalah sehingga terjadi keselarasan
hidup guna mencapai kebahagiaan bersama.

5. Apakah suasana harmonis telah anda rasakan di lingkungan anda bekerja saat ini?
Jelaskan jawaban anda ? Apa upaya anda dalam turut mewujudkan suasana harmonis
di lingkungan anda bekerja ?
Jawaban : Suasana harmonis di lingkungan saya bekerja sudah sangat terasa
meskipun terkadang ada sedikit perselisihan. Namun, hal itu hanya
sebatas profesionalitas kerja dan upaya untuk terus memajukan sekolah
ke arah yang lebih baik, upaya yang saya lakukan untuk mewujudkan
suasana harmonis dengan cara tetap menjaga etika dan rasa saling
menghargai terhadap setiap orang di lingkungan saya bekerja.

C. STUDI KASUS PENERAPAN NILAI HARMONIS DALAM LINGKUNGAN
BEKERJA

Atasi Disharmonis Sosial di Wilayah Hutan, KLHK Luncurkan Simplik
Kompas.com - 09/10/2018, 19:35 WIB BAGIKAN:

Disharmonis sosial dalam kawasan hutan produksi masih marak terjadi. Mulai dari oknum
hingga masyarakat adat atau sekitar terlibat disharmonis di dalam kawasan hutan produksi
dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). Untuk mengatasi
hal ini, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), membuat terobosan yang
disebut dengan Simplik. Simplik adalah sistem informasi pemetaan disharmonis yang
bertujuan untuk dapat melakukan pemetaan dan resolusi disharmonis pada IUPHHK.
Sistem ini berpedoman pada peraturan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
“Bagi pemerintah, Simplik ini yang merupakan pengejawantahan (penjelmaan) Perdirjen
PHPL No. P.5 /2016 yang akan membantu mengetahui kinerja aspek sosial setiap IUPHHK
di seluruh Indonesia sehingga hutan produksi mampu mensejahterakan masyarakat

22

sebagaimana amanat konstitusi,” ujar Dr. Hilman Nugroho, Dirjen PHPL, saat ditemui
pada kegiatan peluncuran perdana Simplik, Selasa (09/10/2018), di Jakarta. Simplik
merupakan platform online yang nantinya akan menjadi media bagi perusahaan untuk
dapat melaporkan segala disharmonis sosial yang terjadi di lapangan. Perusahaan bahkan
berkewajiban untuk memberikan laporan secara rutin terkait disharmonis kawasan hutan
produksi yang terjadi dan perkembangan penyelesaiannya. Contohnya ada kasus klaim
lahan di hutan tanaman industri. Kemudian kita verifikasi laporan ini. Bener enggak
laporan ini? Siapa yang mengklaim dan apa maunya mereka? Apakah mereka pendatang
atau masyarakat sekitar? Sudah ditangani atau belum? Lokasi di mana? Siapa saja yang
terlibat? Bagaimana solusinya? Nah, ini yang akan kita tahu perkembangannya,” jelas
Istanto, Direktur Usaha Hutan Produksi, KLHK yang ditemui pada kesempatan yang sama.
Istanto meyakini bahwa disharmonis di kawasan hutan produksi yang marak terjadi saat ini
tidak boleh dihindari dan harus diselesaikan dengan menyamakan visi antara perusahaan
dengan masyarakat sekitar. Ada beberapa opsi yang ditawarkan sesuai perundangan dan
kesepakatan yang dibangun oleh semua pihak. Tidak ada disharmonis yang tidak bisa
diselesaikan, tergantung bagaimana kita menyikapinya,” jelasnya. Senada dengan Istanto,
Kalimantan Program Director WWF, Irwan Gunawan, optimis dengan metode Simplik ini.
“WWF optimis dengan Simplik ini. Prosesnya bukan 1-2 bulan. Ini sudah dikaji dari tahun
2015, meskipun tidak mudah juga untuk meyakinkan bahwa isu disharmonis sosial ini harus
ada payung peraturannya dan instrumennya. Ini bagian dari knowledge management dalam
memperbaiki disharmonis sosial yang terjadi,” katanya. Ia berharap agar dengan Simplik
ini, pemerintah bisa meninjau kembali peraturan yang berkaitan dengan penanganan
disharmonis sosial atau justru mengeluarkan peraturan baru yang lebih pro ke masyarakat
untuk mengurangi, bahkan menghilangkan disharmonis sosial ke depan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Atasi Disharmonis Sosial di
Wilayah Hutan, KLHK Luncurkan Simplik", Klik untuk baca:
https://sains.kompas.com/read/2018/10/09/193500223/atasidisharmonis-sosial-di-
wilayah-hutan-klhk-luncurkan-simplik.
Penulis : Bhakti Satrio Wicaksono Editor : Shierine Wangsa Wibawa

Artikel diatas menunjukkan bagaimana dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik
rentan terjadi situasi disharmonis. Dalam kondisi tersebut ASN yang baik diharapkan
mampu memberikan solusi untuk mengatasi kondisi dan potensi disharmonis.

Latihan dan Tugas

1. Anda diminta mengidentifikasi potensi disharmonis yang terjadi dalam artikel
tersebut.
Jawab: Potensi disharmonis yang muncul yaitu antara masyarakat adat dan atau
oknum dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam
memanfaatkan kawasan hutan produksi.

2. Analisis penyebabnya.
Jawab: Ketidakjelasan batas-batas lahan kawasan hutan yang dimanfaatkan baik
oleh masyarakat adat maupun perusahaan yang mendapatkan ijin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu.

3. Analisis bagaimana solusi yang dilakukan oleh entitas untuk mengatasi
permasalahan tersebut.

23

Jawab: Dengan dibuatnya platform online aplikasi Simplik, pemerintah
diharapkan dapat melakukan pemetaan dan resolusi disharmonis pada
ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Simplik ini juga merupakan
pengejawantahan (penjelmaan) Perdirjen PHPL No. P.5 /2016 yang akan
membantu mengetahui kinerja aspek sosial setiap IUPHHK di seluruh
Indonesia sehingga hutan produksi mampu mensejahterakan masyarakat
sebagaimana amanat konstitusi.

Praktik Studi Kasus Mandiri
1. Sebagai ASN anda diharapkan mampu mengatasi kondisi disharmoni di lingkungan

bekerja
2. Identifikasi permasalahan yang dapat menimbulkan potensi disharmonis di lingkungan

anda bekerja
3. Analisis penyebab dari potensi disharmonis tersebut
4. Analisis solusi yang dapat anda berikan untuk mengatasi potensi disharmonis tersebut
5. Sebagai alat bantu anda dapat menggunakan matriks berikut:

No Masalah Penyebab Alternatif Solusi
potensi/
Disharmonis

1. Konflik karena konflik ini terjadi Pemimpin harus Sebagai bawahan harus

gaya ketika bawahan merasa mampu mampu beradaptasi

kepeminpinan tidak cocok dengan merangkul dan dengan karakter dan

gaya kepeminpinan melakukan gaya

seorang peminpin pembinaan kepemimpinannya.

karena tidak cocok kepada

dengan karakter bawahannya

mereka

2. Konflik karena Karena anggota tim Perlu adanya Setiap anggota harus
terbuka terhadap
pertentangan memiliki ide masing- musyawarah perbedaan dan
menerima ide dari
ide masing yang harus di antar anggota anggota lain.

kemukakakan, untuk mencari

sedangkan ada salah ide terbaik.

satu anggota yang

terganngu dengan

perbedaan ide tersebut

3. Diskriminasi Membeda-bedakan ras, Bisa menerima Tidak boleh ada

gender, atau ada perbedaan dan diskriminasi gender,

senioritas di saling ras dan senioritas di

lingkungan pekerjaan menghargai lingkungan kerja

antara senior dan

juniornya.

24

MODUL 5

LOYAL

A. KONSEP LOYAL

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi
pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government),
pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan
Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Nilai “Loyal” dianggap penting dan
dimasukkan menjadi salah satu core values yang harus dimiliki dan diimplementasikan
dengan baik oleh setiap ASN dikarenakan oleh faktor penyebab internal dan eksternal.
Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Perancis yaitu “Loial” yang artinya
mutu dari sikap setia. Bagi seorang

Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak
terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk
mengukur loyalitas pegawainya, antara lain:
1. Taat pada Peraturan.
2. Bekerja dengan Integritas
3. Tanggung Jawab pada Organisasi
4. Kemauan untuk Bekerja Sama.
5. Rasa Memiliki yang Tinggi
6. Hubungan Antar Pribadi
7. Kesukaan Terhadap Pekerjaan
8. Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan
9. Menjadi teladan bagi Pegawai lain

Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN yang dimaknai
bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,
dengan panduan perilaku:
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta
3. Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan
perilaku loyal tersebut di atas diantaranya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi,
nasionalisme dan pengabdian, yang dapat disingkat menjadi “KoDeKoNasAb”. Secara
umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai terhadap organisasi,
hendaknya beberapa hal berikut dilakukan:
1. Membangun Rasa Kecintaaan dan Memiliki
2. Meningkatkan Kesejahteraan
3. Memenuhi Kebutuhan Rohani
4. Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir
5. Melakukan Evaluasi secara Berkala

25

Latihan

Studi Kasus 1: Jadi Tersangka KPK, Anak Buah Walkot “X”: Ini Bentuk Kesetiaan
Oleh: Faiq Hidayat – detikNews

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot “X” Mr. E mengaku hanya membantu Wali
Kota “X” nonaktif Mr. R dalam pengadaan proyek. Apalagi dalam kepegawaian ada indikator
soal loyalitas. "Yang penting ini, bagi orang seperti saya entah nanti Kementerian “Z” atau
bagian yang mengurusi masalah kepegawaian mungkin perlu ada definisi atau redefinisi atau
mungkin pemberian batasan-batasan yang jelas tentang makna kesetiaan atau loyalitas, yang
jadi salah satu indikator bagi pegawai untuk dinilai tentang kesetiaan dan loyalitasnya itu," ujar
Mr. E usai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta. "Soalnya kalau tidak ada definisi
yang jelas nanti ya, banyak yang seperti saya gitu," tambah Mr. E yang menyandang status
tersangka kasus suap proyek yang dilakukan Wali Kota “X” nonaktif Mr. R. Mr. E mengaku
melakukan hal tersebut sebagai bentuk kesetiaan terhadap pimpinannya. Sehingga dia meminta
perlu ada definisi yang jelas soal makna kesetiaan atau loyalitas indikator penilaian pegawai.
"Ya kan saya melakukan ini kan sebagai bentuk kesetiaan saya kepada pimpinan. Nah ini bener
tidak seperti itu, ini tolong didefinisikan yang lebih jelas dan tegas," ucap Mr. E. Selain itu, Mr.
E mengatakan Wakil Wali Kota “X” Mr. P saat diperiksa penyidik KPK hanya dimintai
konfirmasi posisi dirinya di Pemkot “X”. Namun ia mengaku tidak mengetahui apakah Mr. P
mengaku proses pengadaan proyek senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangi “PT. D” "Itu
menjelaskan kedudukan saya mungkin, saya nggak tahu pasti," ujar Mr. E. Dalam kasus ini,
Wali Kota “X” nonaktif Mr. R ditangkap terkait suap proyek senilai Rp 5,26 miliar, yang
dimenangi “PT. D”. Mr. R mendapatkan komisi 10 persen atau Rp 500 juta dari proyek yang
dianggarkan Kota “X” pada 2017 itu. Dari OTT tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 200 juta
yang diberikan kepada Mr. R. Sedangkan Rp 300 juta sebelumnya diberikan untuk keperluan
pelunasan mobil Toyota Alphard milik Mr. R. KPK juga menyita uang tunai Rp 100 juta yang
diberikan tersangka pengusaha “Mr. F” kepada Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot
“X” “Mr. S” sebagai panitia pengadaan. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Pertanyaan :
1. Dari kasus tersebut, uraikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi loyalitas seseorang

pada sebuah organisasi.
Jawaban : Aspek yang dapat mempengaruhi loyalitas seorang ASN terhadap organisasi
adalah sebagai berikut:

• Taat pada Peraturan
• Bekerja dengan Integritas
• Tanggung Jawab pada Organisasi
• Kemauan untuk Bekerja Sama
• Rasa Memiliki yang Tinggi
• Hubungan Antar Pribadi
• Kesukaan Terhadap Pekerjaan
• Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan
• Menjadi Teladan bagi Pegawai Lain
Namun pada kasus diatas aspek yang mempengaruhi seorang ASN terhadap organisasi
lebih kepada aspek “Hubungan antar Pribadi” sehingga ada rasa menghargai dan
sebagai alasan kesetiaan kepada pimpinan. Sehingga pegawai yang merasa bawahan ikut
terseret pada kasus diatas.

2. Terdapat 3 (tiga) panduan perilaku loyal dalam Core Value ASN, berikan contoh tindakan
yang dapat Anda lakukan di Instansi/Unit Kerja Anda sebagai perwujudan dari masing-
masing panduan perilaku loyal tersebut.

26

Jawaban : Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN yang
dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:

a) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;

b) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta
c) Menjaga rahasia jabatan dan negara

3. Berdasarkan kasus di atas jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
loyalitas seorang ASN terhadap bangsa dan negaranya
Jawaban : Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai
terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan:
1) Membangun Rasa Kecintaaan dan Memiliki
2) Meningkatkan Kesejahteraan
3) Memenuhi Kebutuhan Rohani
4) Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir
5) Melakukan Evaluasi secara Berkala

B. PANDUAN PERILAKU LOYAL
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN, ASN sebagai profesi berlandaskan

pada prinsip Nilai Dasar (pasal 4) serta Kode Etik dan Kode Perilaku (Pasal 5, Ayat 2) dengan
serangkaian Kewajibannya (Pasal 23). Untuk melaksanakan dan mengoperasionalkan
ketentuan-ketentuan tersebut maka di rumuskanlah Core Value ASN BerAKHLAK yang
didalamnya terdapat nilai Loyal dengan 3 (tiga) panduan perilaku (kode etik)- nya. Sifat dan
sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan
dengan mengimplementasikan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-harinya,
yaitu:
1. Cinta Tanah Air
2. Sadar Berbangsa dan Bernegara
3. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara
5. Kemampuan Awal Bela Negara

Latihan

Studi Kasus 2: ASN, Radikalisme, dan Loyalitas Ideologi Negara
Oleh : Trisno Yulianto – detiknews

Paparan paham radikalisme bukan hanya menyasar kalangan mahasiswa di lingkungan
kampus, namun juga pada komunitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Komunitas ASN yang menjadi
ujung tombak pelayanan publik banyak yang mengalami proses radikalisasi dalam pemikiran dan
tindakan. Tidak mengherankan apabila banyak ASN yang menjadi anggota organisasi yang
berpaham anti Pancasila dan anti NKRI. Saat sebuah Ormas dibubarkan oleh pemerintah pada
2017, terbongkar "kotak pandora" tentang daftar keanggotaan Ormas tersebut. Ribuan anggota
Ormas itu dari Aceh sampai Papua banyak yang berstatus ASN. Bukan hanya menjadi anggota
Ormas tersebut, banyak ASN dalam berbagai profesi bergabung dalam organisasi/perkumpulan
yang pahamnya radikal dan intoleran. Organisasi/perkumpulan radikal yang diikuti oleh ASN ada
yang legal, namun kebanyakan illegal sebagai sel organisasi radikal. Aktualisasi pemikiran radikal
ASN tampak kasat mata dalam berbagai unggahan status mereka melalui laman media sosial
pribadi, dan juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam forum sosial-keagamaan.
Pemikiran radikal ASN tersebut bisa dipetakan dalam berbagai jenis. Pertama, pemikiran ASN yang

27

menolak konsepsi negara Pancasila, dan justru menyepakati konsepsi negara Khilafah atau negara
Islam (teokrasi). Banyak PNS/ASN yang terkontaminasi ajaran radikal menolak eksistensi negara
Pancasila dan enggan melaksanakan kegiatan yang mengekspresikan spirit nasionalisme. Mereka
menolak mengikuti upacara bendera dan melaksanakan ritual menghormati bendera yang dianggap
musyrik. Kedua, pemikiran ASN yang menyetujui tindakan kekerasan dan atau terorisme yang
berlabel "jihad".

Pemikiran ASN tersebut didasari doktrin yang mereka yakini bahwa kekerasan dan atau
terorisme yang bermotivasi jihad sesuai prinsip "teologis" yang mereka anut. Tidak dipungkiri
akhirnya banyak kasus ASN terlibat dalam kegiatan jaringan kelompok radikalisme dan terorisme.
Beberapa tahun yang lalu puluhan ASN bahkan nekad pergi ke Suriah dan meninggalkan profesi
kerja sebagai ASN dengan dalih memenuhi panggilan jihad. Ketiga, pemikiran "ambigu" atau
paradoks ASN yang membenci pemerintahan yang sedang berkuasa. Banyak ASN yang kecewa
terhadap kepemimpinan presiden terpilih mengekspos ujaran kebencian terhadap simbol negara
(presiden) dan pemerintah melalui status dan komentar di media sosial. Mereka menerima gaji dan
tunjangan dari negara namun bersikap "oposan" dalam pemikiran terhadap pemerintahan yang
sah dan sedang "berkuasa". ... Modul Loyal 43 Lanjutan… Sedangkan aktivitas pro radikalisme
yang dilakukan "oknum-oknum" ASN memiliki tendensi sosiologis di antaranya, ASN yang
memiliki kemampuan sebagai "pendakwah" atau "propagandis" justru lebih banyak menyebarkan
ujaran intoleran-pro radikalisme melalui forum-forum pertemuan yang mereka hadiri sebagai
narasumber. Banyak ASN yang menyebarkan virus ajaran radikal dalam berbagai rembuk sosial di
lingkungan kerja dan lingkungan sosial masyarakat. Berbagai ASN yang memiliki penghasilan
besar karena terkait jabatan dan profesi juga beberapa kali terbukti sebagai penyumbang (pendonor)
dana kegiatan radikalisme dan terorisme. Terungkapnya pengakuan terduga teroris di Palembang
bahwa dana kegiatan mereka disumbang oleh ASN yang menjabat di BUMN, menjadi salah satu
bukti yang tidak terpungkiri. Terpaparnya ASN dalam paham radikalisme jelas merupakan
pengkhianatan sumpah dan janji ASN. Semua ASN di Indonesia tergabung dalam Korps Pegawai
Republik Indonesia (Korpri), dan ketika diangkat sebagai calon ASN maupun pascadiklat
prajabatan/latsar dilantik sebagai ASN "penuh" mereka diwajibkan menandatangani dan
mengucap sumpah Korpri, yang salah satu pasalnya berbunyi: “Kami anggota Korps Pegawai
Republik Indonesia bersumpah setia dan taat kepada pemerintah dan negara kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila." Lebih jauh ASN juga bersumpah
senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan negara dan
masyarakat di atas kepentingan pribadi[1]golongan. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN
secara tegas mewajibkan ASN untuk setia pada ideologi negara yakni Pancasila dan pada konsepsi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ASN sebagai aparatur birokrasi wajib untuk mentaati segala aturan dan prinsip kerja yang
diatur oleh pemerintah. ASN tidak boleh mengkhianati prinsip dasar ideologi negara dalam
pemikiran dan tindakan. Lantas, bagaimanakah melihat fenomena suburnya radikalisme pemikiran
dan tindakan di kalangan ASN yang secara langsung akan membahayakan eksistensi kehidupan
bernegara? Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Kemendagri. Pertama, perlunya reedukasi ideologi
negara di kalangan ASN yang telah terpapar paham radikalisme/terorisme. Reedukasi dilakukan
kepada ASN yang terbukti terlibat dalam kepengurusan organisasi radikal dan/atau terlarang.
Kedua, dibutuhkan penelitian khusus (litsus) terhadap ASN yang berpotensi terpapar pemikiran dan
konsepsi radikalisme. Litsus dilakukan bagi ASN yang nyata[1]nyata menolak paham negara
Pancasila dalam berbagai sikapnya. Ketiga, mengambil tindakan tegas --pemberhentian-- bagi ASN
yang telah terbukti aktif dalam kegiatan radikalisme dan terorisme. ASN yang nyata-nyata telah
melanggar sumpah Korpri harus dikeluarkan dari jabatan/status ASN. ASN di Indonesia memang
harus memiliki loyalitas ideologi. ASN di Indonesia diwajibkan untuk setia dan menjalankan prinsip
ideologi Pancasila dalam pekerjaan di lembaga birokrasi pemerintahan maupun dalam relasi sosial
kemasyarakatan. Loyalitas ASN terhadap ideologi negara dan konstitusi adalah sesuatu yang tidak
bisa ditawar dan merupakan harga mati. ASN bekerja untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat
dan keutuhan negara.

28

Pertanyaan:

1. Jelaskan tentang Loyal sebagai Aktualisasi Kesadaran Bela Negara bagi ASN kaitannya
dengan radikalisme dan/atau intoleran.
Jawab: ASN di Indonesia harus memiliki loyalitas ideologi. ASN di Indonesia diwajibkan
untuk setia dan menjalankan prinsip ideologi Pancasila dalam pekerjaan di
lembaga birokrasi pemerintahan maupun dalam relasi sosial kemasyarakatan.
Loyalitas ASN terhadap ideologi negara dan konstitusi adalah sesuatu yang tidak
bisa ditawar dan merupakan harga mati. ASN bekerja untuk mengabdi kepada
kepentingan rakyat dan keutuhan negara.

2. Berdasarkan kasus di atas jelaskan jenis pemikiran radikal ASN yang tidak mencerminkan
keloyalan terhadap bangsa dan negara.
Jawab: ASN di Indonesia memang harus memiliki loyalitas ideologi. ASN di Indonesia
diwajibkan untuk setia dan menjalankan prinsip ideologi Pancasila dalam
pekerjaan di lembaga birokrasi pemerintahan maupun dalam relasi sosial
kemasyarakatan. Loyalitas ASN terhadap ideologi negara dan konstitusi adalah
sesuatu yang tidak bisa ditawar dan merupakan harga mati. ASN bekerja untuk
mengabdi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan negara.

3. Berdasarkan kasus di atas jelaskan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh
pemerintah, terhadap ASN yang telah terpapar paham radikalisme dan/atau intoleran
Jawab: Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Kemendagri. Pertama, perlunya
reedukasi ideologi negara di kalangan ASN yang telah terpapar paham
radikalisme/terorisme. Reedukasi dilakukan kepada ASN yang terbukti terlibat
dalam kepengurusan organisasi radikal dan/atau terlarang. Kedua, dibutuhkan
penelitian khusus (litsus) terhadap ASN yang berpotensi terpapar pemikiran dan
konsepsi radikalisme. Litsus dilakukan bagi ASN yang nyata-nyata menolak paham
negara Pancasila dalam berbagai sikapnya. Ketiga, mengambil tindakan tegas
pemberhentian bagi ASN yang telah terbukti aktif dalam kegiatan radikalisme dan
terorisme. ASN yang nyata-nyata telah melanggar sumpah Korpri harus
dikeluarkan dari jabatan/status ASN.

C. LOYAL DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAH

Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “Pengebirian Makna Loyalitas PNS” dan berikan
contohnya.
Jawaban : Makna umum dari loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan. Dalam
organisasi modern, termasuk organisasi pemerintahan mengkondisikan
loyalitas pada aturan, bukan person. Tetapi dalam praktiknya loyalitas selalu
disimpangkan sebagai kesetiaan pada person. Pemimpin dalam pemerintahan
yang ingin berkuasa kembali, sering kali menuntut bawahannya untuk loyal
kepadanya. Ingin mempertahankan kekuasaannya dengan mengharap
dukungan dari anak buahnya. Misalnya saja seorang presiden dan wakil
presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota
dan wakil wali kota yang ingin terpilih kembali dalam pemilu atau pemilukada
untuk melanjutkan kekuasaannya, menuntut agar PNS atau pegawai yang

29

dipimpinnya untuk memilih diri dan pasangannya. Sering kali tuntutan itu
dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, sekedar harapan atau permohonan
dukungan. Tetapi, acap kali juga disertai dengan cara yang luar biasa,
misalnya diikuti dengan intimidasi atau memberikan “harapan-harapan”
tertentu. Cara yang biasa dilakukan oleh pemimpin yang sedang berkuasa
untuk menggalang dukungan dari kalangan PNS adalah dengan
melibatkannya menjadi tim sukses, dan memerintahkan PNS tertentu untuk
turut mengkampanyekan diri dan pasangannya. Oknum-oknum PNS yang
terlibat, ada yang termotivasi karena “dijanjikan” sesuatu, ada yang karena
ditekan supaya tidak kehilangan jabatan yang sedang disandangnya, dan ada
yang melakukannya dengan sukarela yang didasari oleh sifat fanatisme yang
berlebihan. Mereka ini, secara aktif mencari dukungan di lapangan
(masyarakat), baik terang-terangan atau secara tersembunyi. Mereka
memanfaatkan organisasi profesi untuk menggalang dukungan di
kalangannya yang seprofesi. Ada juga yang memanfaatkan momen acara atau
pertemuan kedinasan untuk kampanye (kegiatan kampanye yang
dibungkus/numpang dalam kegiatan kedinasan). Yang terakhir ini yang sering
penulis alami, mengingat saat ini di Provinsi “X” sedang berlangsung
tahapan-tahapan (proses) pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi “X”, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten “Y”.
Dalam beberapa pertemuan atau rapat dinas yang penulis ikuti, pejabat-
pejabat dari SKPD tertentu selalu menyisipkan kampanye untuk pasangan
calon yang sedang berkuasa (incamben) dalam pidato atau sambutannya,
dengan mengatasnamakan (mengedepankan) loyalitas terhadap pimpinan.

Langkah di atas jelas merupakan upaya untuk mengalihkan atau mengebiri makna sejati
dari loyalitas PNS. Sesungguhnya sebagai bagian dari masyarakat, PNS juga memiliki
hak pilih sendiri. Oleh karena itu setiap PNS bebas menentukan pilihannya dalam pemilu
atau pemilukada. Berarti seorang PNS tidak perlu merasa takut untuk kehilangan atau
tidak mendapat jabatan tertentu, tidak perlu takut dengan intimidasi. Sepanjang berada
pada jalur (koridor) kebenaran, dan selalu bersikap profesional dalam menjalankan tugas
dan fungsi.

2. Berdasarkan kasus diatas, jelaskan beberapa ciri/karakter pegawai yang loyal terhadap
organisasinya.
Jawaban : Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk
mengukur loyalitas pegawainya, antara lain:
a. Taat pada Peraturan
b. Bekerja dengan Integritas
c. Tanggung Jawab pada Organisasi
d. Kemauan untuk Bekerja Sama
e. Rasa Memiliki yang Tinggi
f. Hubungan Antar Pribadi
g. Kesukaan Terhadap Pekerjaan
h. Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan
i. Menjadi Teladan bagi Pegawai Lain

30

3. Terangkanlah bagaimana Penegakkan Disiplin sebagai Wujud Loyalitas PNS berdasarkan
contoh kasus di atas.
Jawaban : organisasinya. Bahkan, terkadang mereka “berani melawan” akan sebuah keputusan
yang memang dirasa kurang baik dengan cara yang arif dan bijaksana. Menjadi Teladan bagi
Pegawai Lain Salah satu ciri loyalitas berikutnya adalah pegawai yang bisa memberikan contoh
bagi pegawai lain, karena mereka yang bisa menjadi teladan biasanya akan selalu berpegang teguh
pada nilai organisasi, berorientasi pada target, kemampuan interpersonal yang kuat, cepat adaptasi,
selalu berinisiatif, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik.

31

MODUL 6

ADAPTIF

A. MENGAPA ADAPTIF
Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun

organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada beberapa alasan mengapa
nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor
publik, yaitu diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi
pemerintahan, perubahan iklim, komitmen mempertahankan kualitas layanan dan
perkembangan teknologi.

B. MEMAHAMI ADAPTIF
Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di

dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup, untuk mempertahankan
keberlangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan
kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya
dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir
kreatif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan
organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi
memerlukan beberapa hal, seperti di antaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku
tanggung jawab, unsur kepemimpinan dan lainnya.
Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter
adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai
tujuannya.

C. STUDI KASUS
1. Demografi global
Bagaimana pendekatan adaptif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam
memaksimalkan bonus demografi tersebut? Diskusikan dalam kelas, catat ide-ide
dasarnya, lalu lanjutkan ke poin berikutnya.
Jawab:
1. Membuka lapangan pekerjaan
2. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja sehingga generasi muda
mampu bersaing dengan SDM baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Memberikan pelatihan kewirausahaan berupa workshop dan lain sebagainya
sehingga generasi muda mampu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain.
2. Urbanisasi global
Berikan contoh
Jawab: Contoh kasus: Para pemuda melakukan urbanisasi untuk mencari lapangan
pekerjaan di kota karena di desa tidak ada lapangan pekerjaan yang
diinginkan.

3. Perdagangan internasional
Bisakah anda memberikan contoh negara di Asia yang berhasil dalam pembangunan
dan perdagangan internasional? Identifikasi indikatornya apa saja, lalu lanjutkan ke
poin berikutnya.
Jawab: Contoh negara yang berhasil dalam perdagangan internasional adalah
China. Indikator keberhasilannya

32

1. Membuat perencanaan pusat yang agresif
2. Memanfaatkan keunggulan tenaga kerja yang murah
3. Mendevaluasi mata uang
4. Mengembangkan sistem pabrik yang kuat untuk menyebarkan produknya ke

seluruh dunia.

4. Perubahan iklim
Diskusikan peran apa saja yang bisa dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait,
termasuk pemerintah daerah dalam menangani isu perubahan iklim.

Jawab:
1. Mengadakan penyuluhan terkait isu perubahan iklim, mencegah dan mengatasi
dampak dari perubahan iklim.
2. Melakukan penghijauan mulai dari skala rumah tangga hingga perkantoran
dinas pemerintahan dan swasta.

5. Aplikasi peduli lindungi
Diskusikan dengan teman dalam kelompok, apakah kegunaan dan kelemahan dari
aplikasi PeduliLindungi. Bagaimana adaptasi yang harus dilakukan oleh pemerintah
dan masyarakat dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi ini.
Jawab:

Kegunaan :
1. Memberikan peringatan pada pengguna jika di lokasi mereka berada orang yang

terinfeksi covid
2. Pengawasan yang memudahkan pemerintah untuk mengetahui jumlah yang

terinfeksi
3. Dapat mengunduh sertifikat Vaksin
4. Mendapat informasi hasil tes Covid’
5. Sebagai bukti untuk mengakses pelayan publik

Kelemahan :
1. Potensi mengalami kebocoran data
2. Mengalami masalah saat memindai barcode
3. Kesulitan masuk atau log in kedalam aplikasi
4. Aplikasi ini terus menerus meminta akses GPS walaupun sedang tidak digunakan.

33

MODUL 7

KOLABORATIF

A. KONSEP KOLABORASI

Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah
“value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more
competitive by developing shared routines”. (nilai yang dihasilkan dari aliansi dua atau lebih
perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas
bersama) Menurut Lindeke and Sieckert (2005), kolaborasi adalah: “Collaboration is a
complex process, which demands planned, intentional knowledge sharing that becomes the
responsibility of all parties” (Kolaborasi adalah suatu proses kompleks, yang menuntut
pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua
pihak)

Sedangkan collaborative governance menurut Irawan (2017 P 6) yaitu “sebagai sebuah
proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor
governance” Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk
pelayanan publik (Ansell dan Gash A, 2007)

Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas
bersama dimana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab
dan sumber daya (Davies Althea L Rehema M. White, 2012). Kolaborasi juga sering dikatakan
meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah
adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan
formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik.
(berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Custumato, 2021). Selain keberhasilan, ada
beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu:
ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi
dan dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas.

Latihan Evaluasi

1. Jelaskan Konsep Collaborative Governance dan Pendekatan Whole of Government!
Jawab: Collaborative governance menurut Irawan (2017 P 6) yaitu “sebagai sebuah
proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan
antar aktor governance” Collaborative governance mencakup kemitraan
institusi pemerintah untuk pelayanan publik (Ansell dan Gash A, 2007) Sebuah
pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian
aktivitas bersama dimana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan
berbagi tanggung jawab dan sumber daya (Davies Althea L Rehema M. White,
2012). Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan
keputusan, implementasi sampai evaluasi.

Sedangkan, WoG(Whole of Government) adalah sebuah pendekatan
penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif
pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang
lebih luas guna mencapai tujuan- tujuan pembangunan kebijakan, manajemen
program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai

34

pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah
kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.
2. Buatlah rancangan pelaksanaan kolaborasi antar unit kerja Saudara dengan unit kerja
lainnya di instansi Saudara!
Jawab: Kolaborasi antara wali kelas dan bagian BP saat menangani siswa-siswa yang
kesulitan adaptasi terkait dengan kedisiplinan.
3. Jelaskan permasalahan kolaborasi di instansi Saudara!
Jawab: Adanya perbedaan pemahaman antara pihak-pihak yang
berkolaborasi. Sehingga kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sedikit
terganggu karena ada beberapa pihak yang memiliki pemahaman berbeda.
4. Presiden Jokowi sangat fokus pada pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah
pembangunan jalan tol di daerah pantai utara Jawa (PANTURA). Bagaimanakah langkah
kolaborasi yang bisa dilakukan oleh daerah-daerah (dapat mengambil contoh 3
Kabupaten/Kota) di area jalan tol tersebut guna meningkatkan ekonomi
daerahnya?Jelaskan!
Jawab: Misal kabupaten karawang, Subang dan Indramayu merupakan kabupaten yang
berdekatan dimana ketiga wilayah tersebut dilalui jalan tol pantura. Ketiga
kabupaten tersebut dapat berkolaborasi dengan membuat tempat (pasar bersih)
yang khusus menjual produk-produk yang menjadi ciri khas masing-masing
daerah baik itu souvenir maupun kuliner di setiap pintu keluar dan masuk tol
maupun di rest area yang berlokasi di 3 kabupaten tersebut. Hal ini bertujuan
agar menarik minat pengguna jalan tol saat melewati lokasi-lokasi
tersebut. Dengan membuat aturan satu harga, dimana harga produk sama di 3
kabupaten tersebut diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

35

AGENDA 3

MODUL 1

SMART ASN

A. LITERASI DIGITAL
Literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya

manusia di Indonesia. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill,
digital safety, digital culture, dan digital ethics. Kerangka kurikulum literasi digital ini
digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat
dalam menguasai teknologi digital.
a) Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan,

yaitu:
● Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
● Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor- sektor strategis, baik di

pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan,
perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran.
● Percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan.
● Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital.
● Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi
digital dilakukan secepat-cepatnya
b) Literasi digital lebih dari sekadar masalah fungsional belajar bagaimana menggunakan
komputer dan keyboard, atau cara melakukan pencarian online. Literasi digital juga
mengacu pada mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi itu, kepentingan
produsennya, dan cara-cara di mana ia mewakili dunia; dan memahami bagaimana
perkembangan teknologi ini terkait dengan kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang
lebih luas.
c) Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola,
memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan
informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan, pekerjaan yang
layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai
literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi dan literasi media.
d) Hasil survei Indeks Literasi Digital Kominfo 2020 menunjukkan bahwa rata-rata sko
indeks Literasi Digital masyarakat Indonesia masih ada di kisaran 3,3. Sehingga literasi
digital terkait Indonesia dari kajian, laporan, dan survei harus diperkuat. Penguatan literasi
digital ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
e) Roadmap Literasi Digital 2021-2024 yang disusun oleh Kominfo, Siberkreasi, dan
Deloitte pada tahun 2020 menjadi panduan fundamental untuk mengatasi persoalan terkait
percepatan transformasi digital, dalam konteks literasi digital. Sehingga perlu dirumuskan
kurikulum literasi digital yang terbagi atas empat area kompetensi yaitu:
● kecakapan digital,
● budaya digital,
● etika digital
● keamanan digital.

36

Latihan

1. Peserta diminta menjelaskan secara singkat program literasi digital yang ada di
Indonesia !
Jawaban:

1) Program literasi digital
2) Etika digital (digital ethics)
3) Budaya digital (digital culture)
4) Keamanan digital (digital safety)
5) Keamanan digital (digital skil

2. Peserta diminta menjelaskan tentang digital skill, digital ethics, digital culture, dan
digital safety !
Jawaban : Digital skill berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui,
memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak serta
sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari, Sementara itu, digital
ethics adalah kemampuan menyadari mempertimbangkan dan
mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan
sehari-hari.

Selanjutnya ada digital culture merupakan bentuk aktivitas masyarakat di
ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai
Pancasila, dan kebhinekaan. Sedangkan mengenai digital safety, sebagai
kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan
kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital.

3. Peserta diminta menjelaskan contoh implementasi literasi digital dalam kehidupan
bermedia digital !
Jawaban : Memanfaatkan cold storage sebagai tempat pengarsipan data pada lembaga
pemerintahan, sehingga data akan tetap aman.

Studi Kasus

Anda dan kelompok telah diutus untuk melakukan kegiatan pendampingan masyarakat
di Desa Kuta Paya, salah satu desa di pelosok Sumatera yang selama ini belum tersentuh
internet. Baru-baru ini, pembangunan infrastruktur yang semakin menyentuh daerah pelosok
akhirnya mendatangkan sinyal internet ke desa tersebut. Dengan dana bantuan, Desa Kuta
Paya juga kini difasilitasi dengan ruang komputer yang dapat digunakan untuk keperluan
bersama. Namun, warga desa masih membutuhkan banyak adaptasi untuk bisa menggunakan
layanan internet dengan optimal untuk keperluan mereka. Di desa tersebut, Anda dan kelompok
diminta untuk membuat program atau memfasilitasi kegiatan dalam rangka menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga desa menggunakan dasar-dasar literasi
digital dan konsep percepatan transformasi digital. Kelompok Anda dijadwalkan untuk
melakukan kunjungan ke desa tersebut selama 3 kali dalam setahun untuk mengamati dan
mengontrol berjalannya program yang Anda susun, tidak termasuk satu kali kunjungan survei
lapangan di awal. Dalam kunjungan survei lapangan, Anda dan kelompok melakukan
wawancara pada beberapa warga desa dan memperoleh informasi berikut: - Menurut Kepala
Desa, ruang komputer jarang sekali ada yang menggunakan sejak dibangun. Anak muda di
desa masih belum memiliki ketertarikan untuk menggunakan fasilitas yang ada dengan optimal
- Desa memiliki usaha kerajinan kain tenun buatan tangan. Salah satu pengrajin mengaku
mengalami kesulitan untuk menjual produk karena jarak desa yang cukup jauh dari kota dan

37

kurangnya minat beli di kota terdekat - Warga desa atas nama Ibu B mengeluhkan sulitnya
mendapat layanan pencatatan sipil di desa. Menurut Ibu B, masih banyak keluarga di desa yang
belum memiliki catatan sipil seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan sebagainya Secara
berkelompok, buatlah contoh susunan kegiatan/program yang akan Anda dan kelompok
lakukan di Desa Kuta Paya. Rincikan pula perencanaan susunan kegiatan yang akan Anda dan
kelompok lakukan pada kunjungan pertama, kedua, dan ketiga. Fokuslah membentuk
kemandirian digital warga desa secara jangka panjang setelah kegiatan pendampingan selesai.
Presentasikan rekomendasi yang telah dibuat, dan jika memungkinkan, tampilkanlah role-play
singkat berdasarkan rekomendasi yang telah dibuat!

Jawaban :
Contoh Susunan kegiatan Program

Waktu Rincian Kegiatan Tujuan Jangka Tujuan Jangka Panjang
Pendek
Pelaksanaan

Kunjungan Pengenalan literasi Para pemuda di desa Menjadikan masyarakat
Pertama digital kepada tersebut bisa desa tersebut terbiasa
generasi muda di mengoprasi komputer dengan media digital
desa Kuta Paya dan memanfaatkan
internet sebagai media
digital

Kunjungan Mengajarkan Produk hasil tenun bisa Meningkatkan
Kedua masyarakat untuk dikenal oleh masyarakat perekonomian
menjual produk di luar desa tersebut. masyarakat desa tersebut.
kerajinan tenun
melalui media online

Kunjungan Mengajarkan Masyarakat bisa Segala sesuatu yeng
Ketiga masyarakat untuk mengakses informasi berurusan dengan
bisa mengakses mengenai syarat apa administrasi
informasi saja yang harus kependudukan bisa di
administrasi dipersiapkan untuk akses dan di urus tanpa
kependudukan mengurus administrasi harus datang ke Dinas
melalui media online kependudukan, Kependudukan dan
Catatan Sipil

B. PILAR LITERASI DIGITAL

Literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media
digital. Namun begitu, acap kali ada pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi adalah
kecakapan yang paling utama. Padahal literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang
bukan sekadar menitikberatkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Lebih dari itu,
literasi digital juga banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam
melakukan Smart ASN 110 proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif
(Kurnia & Wijayanto, 2020; Kurnia & Astuti, 2017). Seorang pengguna yang memiliki
kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga
mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Keempat pilar yang menopang literasi
digital yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Etika bermedia

38

digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri,
merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette)
dalam kehidupan sehari-hari. Budaya bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam
membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan,
nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan bermedia
digital meliputi kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan,
menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan
sehari-hari. Sementara itu, kecakapan bermedia digital meliputi Kemampuan individu dalam
mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem
operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
a) Dalam Cakap di Dunia Digital perlu adanya penguatan pada:

➢ Pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital (HP, PC)
➢ Pengetahuan dasar tentang mesin telusur (search engine) dalam mencari informasi dan

data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar Smart ASN 111
➢ Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk

berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti Settings
➢ Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan ecommerce untuk

memantau keuangan dan bertransaksi secara digital b. Dalam Etika di Dunia Digital
perlu adanya penguatan pada:
➢ Pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika
berinternet (netiquette)
➢ Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak
sejalan, seperti: pornografi, perundungan, dll.
➢ Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai
dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku
➢ Pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Dalam Budaya di Dunia Digital perlu adanya penguatan pada:

➢ Pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan
kehidupan berbudaya, berbangsa dan berbahasa Indonesia

➢ Pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai
Pancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dll. Smart ASN 112

➢ Pengetahuan dasar menggunakan Bahasa Indonesia baik dan benar dalam
berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika

➢ Pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai
produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. d. Dalam Aman Bermedia Digital
perlu adanya penguatan pada:

➢ Pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras (kata sandi, fingerprint) Pengetahuan
dasar memproteksi identitas digital (kata sandi)

➢ Pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang
terverifikasi dan terpercaya, memahami spam, phishing.

➢ Pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari
adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed

➢ Pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan (scam) dalam transaksi digital serta
protokol keamanan seperti PIN dan kode otentikasi

39

Latihan

Bahan Diskusi Kini mari kita berdiskusi dengan isu-isu terkini terkait etika berinteraksi dan
bertransaksi.

1. Apakah pernah nomor atau akun anda ter-hack atau disalahgunakan orang lain? Atau
mendengar kisah ini? Kemudian apa yang dilakukan hacker tersebut? Kira- kira mengapa
hal ini bisa terjadi
jawab: Pernah, yang dilakukan hacker tersebut misal pada akun FB, dia membuat status di
FB dengan mengupload konten fornografi. karena sandi kita mudah untuk di hack.

2. Kejahatan atau penipuan dalam transaksi daring semakin beragam, mari kita berdiskusi
bersama apa saja motif-motif terbaru dalam penipuan atau kisah negatif dari berbelanja
daring!
Jawab: Motif keuangan, mereka mencari keuntungan dari kelemahan akun yang kita miliki
untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

3. Apakah dari peserta ada yang menjadi penjual melalui media daring? Mari kita berdiskusi
mengenai bagaimana memulai dan permasalahan apa yang sering ditemui sebagai
pelapak/penjual!
Jawab : Ada. saya menjual barang berupa pakaian yang di jual melalui akun whatsaap dan
akun facebook. permasalahan yang sering di temui adalah ketika customer memesan
barang kemudian barang itu sudah ready dan mau diantarkan ke customer, tiba-
tiba customer tersebut membatalkan pesanannya.

C. IMPLEMENTASI LITERASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA

Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas
dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan
solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Durasi penggunaan internet harian masyarakat
Indonesia hingga tahun 2020 tercatat tinggi, yaitu 7 jam 59 menit (APJII, 2020).
Angka ini melampaui waktu rata-rata masyarakat dunia yang hanya menghabiskan 6 jam
43 menit setiap harinya. Bahkan menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII) tahun 2020, selama pandemi COVID-19 mayoritas masyarakat
Indonesia mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Pola kebiasaan baru untuk belajar
dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi
Digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling
melindungi hak digital setiap warga negara.

Latihan

1. Peserta diminta mengelaborasi cara-cara memutus rantai penyebaran hoaks
Jawab:

a) Cek dan recek setiap informasi yang diterima sebelum diteruskan/disebarkan
b) Mencari informasi yang sama dari sumber berita yang lebih dipercaya dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya
c) Tidak mudah mempercayai suatu berita meski berasal dari sumber yang terpercaya,

dan wajib menguji kebenaran informasi yang diterima sebelum disebarkan.

40

2. Fenomena pinjaman online yang marak di Indonesia sangat merugikan masyarakat
bukan hanya kerugian materi namun juga pencurian identitas korban. Peserta diminta
menyikapi fenomena tersebut.
Jawab: Masyarakat harus lebih waspada terhadap setiap informasi yang memberikan
kemudahan dalam berbagai hal. Kebiasaan masyarakat yang ingin
mendapatkan sesuatu dengan cara instan membuat masyarakat mudah
terpedaya dengan berbagai janji-janji yang diberikan oleh pelaku.

Selain itu, masyarakat indonesia juga terkadang tidak begitu peduli terhadap
identitas yang dimiliki. Dengan mudah memberikan data-data penting tanpa
tahu penggunaannya secara detail. Hal ini membuat pencurian identitas
sangat mudah di negeri ini. Awamnya serta enggannya masyarakat
mencari/membaca informasi yang benar memperparah fenomena pinjaman
online dna pencurian identitas ini.

3. Peserta diminta memberi pendapat tentang makna bijak dalam bermedia digital.
Jawab: Bijak dalam bermedia digital diantaranya yaitu
a. Menjaga informasi yang bersifat privasi, jangan pernah memberikan
informasi yang bersifat privasi ke ranah publik. Misal Nama lengkap, Nomor
HP, NIK dll.
b. Menjaga etika berkomunikasi meski hanya di dunia maya
c. Bijak dalam memilih teman meski hanya di medsos karena banyak kejahatan
yang berawal dari perkenalan melalui media digital.
d. Saring terlebih dahulu setiap cerita/gambar yang akan dibagikan
(posting). Karena apa yang kita posting di media sosial akan memberikan
rekam jejak perilaku kita.
e. Cari kebenarannya terlebih dahulu setiap informasi yang akan kita bagikan
(posting) dan untuk menghindari plagiarisme cantumkan sumber
berita/informasi tersebut
f. Tetap waspada dan jangan mudah terpikat dengan segala informasi atau
bujuk rayu yang diterima di media digital.

STUDI KASUS 1

Bacalah potongan berita berikut!
“Pada pertengahan Agustus 2019, terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Insiden tersebut
terjadi pasca-adanya dugaan tindakan rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Tindakan
rasisme yang terlanjur menyebar melalui media sosial tersebut akhirnya memicu aksi unjuk rasa di
Manokwari, Sorong, Jayapura, dan beberapa daerah lain di Papua dan Papua Barat. Aksi tersebut
diwarnai kericuhan, blokade jalan, dan pembakaran. Akibatnya gedung DPRD, lembaga
pemasyarakatan, sejumlah tempat usaha, fasilitas umum, dan kendaraan yang berada di sekitar
lokasi kejadian, rusak diamuk massa. Kemkominfo menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 230.000
URL hoax di Papua yang diviralkan melalui media sosial, terutama melalui Twitter. Konten tersebut
bersifat masif, menghasut, bahkan mengadu domba (news.detik.com, 26 Agustus 2019).”

Diskusikanlah fenomena ini dalam kelompok. Posisikan diri Anda dan kelompok
sebagai pihak yang dapat membuat kebijakan untuk menangani situasi tersebut.

Jawab: sebagai yang memiliki kewenangan, langkah yang akan saya ambil adalah
1. Menutup/memblokir situs atau website yang menyebarkan berita hoaks
2. Membuka forum dialog dengan para mahasiswa Papua yang melakukan kerusuhan

41

3. Menangkap provokator yang menyebabkan terjadinya kerusuhan

STUDI KASUS 2: JEJAK DIGITAL

Seorang gadis gagal magang di Badan Antariksa milik Amerika Serikat (NASA) karena
berkomentar kasar di Twitter. Singkat cerita, NASA menarik kesempatan magang gadis tersebut
setelah banyak warganet yang menangkap layar kata-kata kasarnya, dan menyebarkannya di media
sosial dengan tagar NASA.

Sumber: https://www.liputan6.com/citizen6/read/3626399/gara-gara-nge-twit-
kasar-di-twitter-gadis-ini-gagal-magang-di-nasa

1. Terkait berita di atas, apakah jejak digital begitu penting saat ini? Seberapa penting
untuk kehidupan pribadi, keluarga, teman, dan pekerjaan? Uraikan masing-masing.

2. Jika kamu berada dalam berita viral yang mengungkap jejak digital diri yang
memalukan, apa yang akan kamu lakukan? Temukan solusi yang dianggap praktis
sekaligus komprehensif?

3. Apa yang kamu lakukan dengan jejak digital pribadimu? Bagikan tips kamu dengan
teman kelompok.

Jawab:
1. Sangat penting
2. Memberikan klarifikasi dan pengakuan yang sebenar-benarnya dari jejak digital
yang viral tersebut melalui media sosial yang dimiliki
3. - Menghapus postingan lama yang bertentangan dengan etika dalam bermedsos
- Membatasi pertemanan di dunia maya
- Menyetel pengaturan agar postingan hanya dapat dibaca oleh teman-teman dekat
saja.

STUDI KASUS 3: SCAM ROMANCE

Pemilik akun FB mendapat video mesum setelah menerima permintaan pertemanan

https://regional.kompas.com/read/2019/10/30/14020801/mengaku-polisi-pria-ini-lakukan-
pemerasan-seks-online-korbannya-ibu-rumah?page=all

1. Mengapa banyak orang tertipu dengan scam romance? Apakah ada
keluarga/teman/kenalan yang pernah mengalaminya? Ceritakan dengan tidak
menyertakan nama (anonim).

2. Apa yang bisa kamu pelajari dari kasus tersebut? Bagaimana tips mengenali dan
menghindari scam romance menurutmu?

Jawab:
1. Ada beberapa teman/kenalan yang mengalami scam romance. Berawal dari

perkenalan di media sosial, kemudian berlanjut dengan chat melalui inbox. Pelaku
kemudian melakukan pendekatan dengan janji akan dinikahi. Setelah korban merasa
nyaman, pelaku meminta foto identitas KTP korban. Pada kasus lain, ada juga
pelaku yang melakukan video call dengan si korban. Dalam video call tersebut si

42

korban diminta melakukan hal-hal yang berbau pornoaksi. Dalam keadaan si korban
terhipnotis, korban mengikuti setiap perintah pelaku. Si korban menyadari setelah
dia menerima pemerasan dan ancaman bahwa pelaku akan menyebarkan video tak
senonoh korban.
2. Tidak mudah percaya dengan orang yang hanya kenal melalui media sosial,
Lebih selektif dalam memilih teman di media sosial,
Tidak membagikan identitas penting di media sosial.

43

MODUL 2

MANAJEMEN ASN

A. KEDUDUKAN, PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN, DAN KODE ETIK ASN

a. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN
yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga
diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul
selaras dengan perkembangan jaman.

c. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: a) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
dan b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

d. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan
yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh
dan intervensi semua golongan dan partai politik

e. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai
berikut: a) Pelaksana kebijakan public; b) Pelayan public; dan c) Perekat dan
pemersatu bangsa

f. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat
meningkatka produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka
setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya maka ASN juga
berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

g. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan
kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode
etik dan kode perilaku yang diatur dalam UUASN menjadi acuan bagi para ASN
dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah.

Latihan
1. Coba jelaskan esensi penting dari manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan
UU ASN dan apa impilkasi esensi tersebut terhadap Anda sebagai pegawai ASN
Jawaban :
Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam menghadapi
tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil
negara menjadi semakin professional. Undang-undang ini merupakan dasar
dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat
sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari
intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan
pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
UU ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam
manajemen SDM. Pertama, perubahan dari pendekatan personel administration
yang hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian kepada human resource
management yang menganggap adalah sumber daya manusia dan sebagai aset
negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Kedua,
perubahan dari pendekatan closed career system yang sangat berorientasi kepada
senioritas dan kepangkatan, kepada open career system yang mengedepankan
kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. UU ASN
juga menempatkan pegawai ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki

44

standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi,
pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang
dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi.

Impilkasi esensi tersebut terhadap saya sebagai pegawai ASN melalui UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk
mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional

2. Coba jelaskan kedudukan dan peran dari aparatur sipil negara dan apa yang perlu
dilakukan oleh Anda sebagai pegawai ASN.
Jawaban :
Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas
dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN
dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk
menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk
menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan
segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya.
Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah
dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.
Peran dari Pegawai ASN perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Yang perlu saya lakukan dalam pengimplemantasian Kedudukan dan
Peran ASN cukup dengan bekerja sesuai UU yang berlaku sehingga tidak
menyulitkan dan meminimalisir penyimpangan Kedudukan dan Peran ASN.

3. Coba jelaskan dengan singkat hak dan kewajiban ASN dan bagaimana Anda harus
bersikap agar hak dan kewajiban tersebut seimbang
Jawaban :
Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu
kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat
diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan
produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN
diberikan hak. Hak PNS dan PPPK yang diatur dalam UU ASN sebagai berikut
PNS berhak memperoleh:
1) gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2) cuti;
3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4) perlindungan; dan
5) pengembangan kompetensi Sedangkan PPPK berhak memperoleh:
1) gaji dan tunjangan;
2) cuti;
3) perlindungan; dan
4) pengembangan kompetensi
Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU
ASN disebutkan bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan
untuk mengembangkan kompetensi.

45

Berdasarkan Pasal 92 UU ASN Pemerintah juga wajib memberikan
perlindungan berupa:
1) jaminan kesehatan;
2) jaminan kecelakaan kerja;
3) jaminan kematian; dan
4) bantuan hukum.
Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual.
Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban
pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah:
1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
tanggung jawab;
6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan
kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar Hak dan Kewajiban berimbang, yang harus saya lakukan adalah bekerja
professional yang sudah ditentukan UU

4. Coba jelaskan kode etik dan kode perilaku ASN dan bagaimana Anda dapat
melaksanakan kode etik dan kode perilaku tersebut.
Jawaban : ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku.
Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan
kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi
acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Kode etik dan
kode perilaku yang diatur dalam UU ini menjadi acuan bagi para ASN dalam
penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini
sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi
tersebut, antara lain:
1) Sebagai pedoman, panduan birokrasi public/aparatur sipil negara dalam
menjalankan tugas dan kewanangan agar tindakannya dinilai baik.
2) Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi
public/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam
menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan
publik di atas kepentingan priabdi, kelompok dan organisasinya. Etika
diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan
masyarakat luas.

Yang perlu saya lakukan mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan sebagai ASN
karena hal tersebut sudah menjadi acuan dalam penyelenggaraan birokrasi
pemerintah.

46

B. KONSEP SISTEM MERIT DALAM PENGELOLAAN ASN
Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, obyektivitas dan
juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik dari
sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada
masyarakat maupun jaminan obyektifitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi
pemerintah mendapatkan pegaway yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan
misinya. Pasca recruitment, dalam organisasi berbagai sistem pengelolaan pegawai harus
mencerminkan prinsip merit yang sesungguhnya dimana semua prosesnya didasarkan pada
prinsip-prinsip yang obyektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek
pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan
kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi, disisi lain
bad performers mengetahui dimana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi
untuk meningkatkan kinerja.

Soal Latihan
1. Jelaskan makna dan keuntungan penerapan sistem merit?

Jawaban :Penerapan merit system memberikan manfaat dalam manajemen
institusi/organisasi, khususnya PNS, di antaranya pertama, merit system dapat
memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, menurunkan biaya
produksi dan meningkatkan pendapatan.

2. Berikan contoh penerapan sistem merit dalam penilaian kinerja pegawai?
Jawaban: Pemberian tunjangan kinerja pada ASN dari pemerintah daerah.

C. MEKANISME PENGELOLAAN ASN

a. Manajemen ASN terdiri dari Manajemen PNS dan Manajemen PPPK
b. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan

jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian
dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan
perlindungan
c. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja;
penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin;
pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan.
d. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan
lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan
lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2
(dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan
Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi
memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
f. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat
diduduki paling lama 5 (lima) tahun g. Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat
Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN.
KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi baik berdasarkan

47

laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif
sendiri h. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara. Pegawai ASN dari PNS yang
diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak
kehilangan status sebagai PNS.
g. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.
Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: menjaga kode etik
profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai
pemersatu bangsa.
h. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam
Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN
diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antarInstansi Pemerintah
b) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif
terdiri dari keberatan dan banding administrative

Latihan
Agar Anda bisa lebih memahami apa yang sudah Anda baca dan pelajari dari modul ini, latihan
berikut bisa memperkuat pemahaman Anda tentang Mekanisme Pengelolaan ASN. Anda dapat
mengerjakan latihan berikut sendiri atau mendiskusikan dengan teman Anda.

1. Coba jelaskan perbedaan antara manajemen PNS dan Manajemen PPPK
Jawaban : Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan,
pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi,
penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin,
pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan perlindungan

Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian
kinerja; penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian
penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
perlindungan.

2. Bagaimana perbedaan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN dan
penggantian jabatan pimpinan tinggi ASN Manajemen ASN
jawaban: Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian,
kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah
dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi,
kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Jabatan Pimpinan
Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun g. Dalam pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan
proses pelaksanaannya kepada KASN. KASN melakukan pengawasan pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh

48