Buku Panduan Disiplin Pegawai

BUKU
PANDUAN
DISIPLIN
PEGAWAI

Sesuai :
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021

Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Melayani, Profesional , Terpercaya

DAFTAR ISI

1 Pendahuluan
2
5 PNS, Disiplin PNS, Pejabat yang Berwenang
6 Menghukum, Pelanggaran Disiplin, Hukuman
11 Disiplin, Upaya Administratif

14 Kewajiban dan Larangan

Kewajiban bagi PNS, Larangan bagi PNS

Hukuman Disiplin

Tingkat Hukuman Disiplin, Jenis Hukuman
Disiplin Ringan, Jenis hukuman Disiplin Sedang,
dan Jenis Hukuman Disiplin Berat

Pelanggaran & Jenis Hukuman

Pelanggaran terhadap Kewajiban, Pelanggaran
terhadap Larangan, Pelanggaran terhadap
Kewajiban Masuk Kerja

Pejabat yang Berwenang
Menghukum

Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas

Proses Hukuman Disiplin

Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan
Hukuman, Penyampaian Hukuman, Berlakunya
Hukuman Disiplin, Pendokumentasian Keputusan
Hukuman Disiplin

PENDAHULUAN

Buku Disiplin Pegawai ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

Disiplin PNS

Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

Pelanggaran Disiplin

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati
kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS,
baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman Disiplin

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang
Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS

Upaya Administratif

Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya

1

1. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

Kewajiban (Pasal 3) Larangan (Pasal 5)

Setia dan taat sepenuhnya kepada a. Menyalahgunakan wewenang;
Pancasila, Undang-Undang Dasar
a. Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menjadi perantara untuk mendapatkan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, keuntungan pribadi dan/atau orang
dan Pemerintah; b2. lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang diduga
b. Menjaga persatuan dan kesatuan terjadi konflik kepentingan dengan
bangsa; jabatan;

Melaksanakan kebijakan yang c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk
c. ditetapkan oleh pejabat pemerintah negara lain;

yang berwenang; Bekerja pada lembaga atau organisasi
d. internasional tanpa izin atau tanpa
d. Menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan; ditugaskan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian;
Melaksanakan tugas kedinasan
e. dengan penuh pengabdian, kejujuran, Bekerja pada perusahaan asing,
konsultan asing, atau lembaga
kesadaran, dan tanggung jawab; e. swadaya masyarakat asing kecuali
ditugaskan oleh Pejabat Pembina
Menunjukkan integritas dan Kepegawaian;
keteladanan dalam sikap, perilaku,
f. ucapan, dan tindakan kepada setiap Memiliki, menjual, membeli,
orang, baik di dalam maupun di luar menggadaikan, menyewakan, atau
kedinasan; f. meminjamkan barang baik bergerak
atau tidak bergerak, dokumen, atau
Menyimpan rahasia jabatan dan hanya surat berharga milik negara secara
tidak sah;
g. dapat mengemukakan rahasia jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan g. Melakukan pungutan di luar ketentuan;

perundang-undangan; dan

Bersedia ditempatkan di seluruh

h. wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2

1. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

Kewajiban (Pasal 4) Larangan (Pasal 5)

a. Menghadiri dan mengucapkan h. Melakukan kegiatan yang merugikan
sumpah/janji PNS; negara;

b. Menghadiri dan mengucapkan i. Bertindak sewenang-wenang terhadap
sumpah/janji jabatan; bawahan;

Mengutamakan kepentingan negara j. Menghalangi berjalannya tugas
c. daripada kepentingan pribadi, kedinasan;

seseorang, dan atau golongan;

Melaporkan dengan segera kepada k. Menerima hadiah yang berhubungan
atasannya apabila mengetahui ada hal dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
d. yang dapat membahayakan keamanan
negara atau merugikan keuangan l. Meminta sesuatu yang berhubungan
negara; dengan jabatan;

Melaporkan harta kekayaan kepada Melakukan tindakan atau tidak
melakukan tindakan yang
e. pejabat yang berwenang sesuai dengan m. dapat mengakibatkan kerugian bagi
ketentuan peraturan perundang- yang dilayani; dan

undangan; Memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon
jam kerja; n. anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
calon anggota Dewan Perwakilan
g. Menggunakan dan memelihara barang Daerah, atau calon anggota Dewan
milik negara dengan sebaik-baiknya; Perwakilan Rakyat Daerah dengan
cara:
Memberikan kesempatan kepada
h. bawahan untuk mengembangkan 1. Ikut kampanye;

kompetensi; dan 2. Menjadi peserta kampanye
dengan menggunakan
Menolak segala bentuk pemberian yang atribut partai atau atribut PNS;
berkaitan dengan tugas dan fungsi
i. kecuali penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3

1. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

Kewajiban (Pasal 4) Larangan (Pasal 5)

c3. Sebagai peserta kampanye
dengan mengerahkan PNS
lain;

4. Sebagai peserta kampanye
dengan menggunakan
fasilitas negara;

5. Membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye;

6. Mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/atau

7. Memberikan surat dukungan
disertai fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda
Penduduk.

4

2. HUKUMAN DISIPLIN

Berikut ulasan hukuman disiplin bagi PNS dibagi sesuai dengan tingkatan
dan jenis pelanggaran yang dilakukan :
1. Tingkat Hukuman Disiplin (Pasal 8 Ayat 1)

gan
ang
rat
Hu
Hu
Hu
kuman Disiplin Rin kuman Disiplin Sed kuman Disiplin Be

2. Jenis Hukuman Disiplin Ringan (Pasal 8 Ayat 2)

Teguran lisan;
Teguran tertulis; atau
Pernyataan tidak puas secara tertulis.

3. Jenis Hukuman Disiplin Sedang (Pasal 8 Ayat 3)

Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan;
Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 9 bulan;
Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.

4. Jenis Hukuman Disiplin Sedang (Pasal 8 Ayat 4)

Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana
selama 12 bulan; dan
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS.

5

3. PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN

A. Pelanggaran Terhadap Kewajiban : Hukuman Disiplin Ringan
(Pasal 9)

Pelang
garan Jenis Huk
uman

Pasal 3 huruf c, d, e, f, g, dan h Hukuman Disiplin Tingkat Ringan :
apabila pelanggaran berdampak a. Teguran lisan;
negatif pada uni
t kerja; b. Teguran tertulis
; atau
Pasal 4 huruf c, g, dan h apabila c. Pernyataan tidak puas secara
pelanggaran berdampak negatif
pada unit kerja. tertulis.

B. Pelanggaran Terhadap Kewajiban : Hukuman Disiplin Sedang
(Pasal 10)

Pelang
garan Jenis Hu
kuman

Pasal 3 huruf b, apabila Hukuman Disiplin Tingkat Sedang :
pelanggaran berdampak negatif a. Pemotongan tunjangan kinerja
pada Unit Kerja dan/atau instansi
yang bersangkutan; sebesar 25% selama 6 bulan;
Pasal 3 huruf c, d, e, f, g, dan h b. Pemotongan tunjangan kinerja
apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang sebesar 25% selama 9 bulan; atau
bersangkutan; c. Pemotongan tunjangan kinerja
Pasal 4 huruf a d
an b, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa sebesar 25% selama 12 bulan.
alasan yang sah;
Pasal 4 huruf c, d, g, dan h apabila

pelanggaran berdampak negatif
pada instansi yang bersangkutan;
Pasal 4 huruf e yang dilakukan
pejabat administrator dan pejabat
fungsional.

6

C. Pelanggaran Terhadap Kewajiban : Hukuman Disiplin Berat
(Pasal 11)

Pelang
garan Jenis Huk
uman

Pasal 3 huruf a, apabila Hukuman Disiplin Tingkat Berat :

pelanggaran berdampak negatif a. Penurunan jabatan setingkat

pada Unit Kerja, instansi, dan/atau lebih rendah selama 12 bulan;
negara;
Pasal 3 huruf b,c,d,e,f,g, dan h b. Pembebasan dari jabatannya
apabila pelanggaran berdampak menjadi jabatan pelaksana
negatif pada negara. selama 12 bulan;
Pasal 4 huruf c d
an d, apabila
pelanggaran berdampak negatif c. Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS.


pada negara dan/atau pemerintah;

Pasal 4 huruf e yang dilakukan

pejabat pimpinan tinggi dan

pejabat lainnya;

Pasal 4 huruf i, sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

D. Pelanggaran Terhadap Larangan : Hukuman Disiplin Ringan
(Pasal 12)

Pelang
garan Jenis Huk
uman

Pasal 5 huruf f, h, i, dan j apabila Hukuman Disiplin Tingkat Ringan :
pelanggaran berdampak negatif
pada Unit Kerja.
a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis
; atau
c. Pernyataan tidak puas secara

tertulis.

7

E. Pelanggaran Terhadap Larangan : Hukuman Disiplin Sedang
(Pasal 13)

Pelang
garan Jenis H
ukuman

Pasal 5 huruf f , h, i, m, dan j Hukuman Disiplin Tingkat Sedang :
apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang a. Pemotongan tunjangan kinerja
bersangkutan; sebesar 25% selama 6 bulan;
Pasal 5 huruf g,
apabila
pelanggaran berdampak negatif b. Pemotongan tunjangan kinerja
pada Unit Kerja dan/atau instansi
yang bersangkutan; c. sebesar 25% steulna
jmanag9abnuklianne;rajatau
Pasal 5 huruf n angka 2. Pemotongan

sebesar 25% selama 12 bulan.

F. Pelanggaran Terhadap Larangan : Hukuman Disiplin Berat
(Pasal 14)

Pelang
garan Jenis H
ukuman

Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, k, dan l; Hukuman Disiplin Tingkat Berat :
Pasal 5 huruf f dan g, apabila a. Penurunan jabatan setingkat
pelanggaran berdampak negatif
pada negara dan/atau lebih rendah selama 12 bulan;
pemerintah;

Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, b. Pembebasan dari jabatannya
angka 5, dan angka 7. menjadi jabatan
pelaksana
selama 12 bulan;

c. Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS.

8

G. Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja : Hukuman
Disiplin Ringan (Pasal 9 ayat 2 huruf b)

Pelang
garan Jenis Hu
kuman

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang
Teguran lisan
sah secara kumulat
if selama 3 (tiga)

hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang Teguran tertulis
sah secara kumulatif selama 4 (empat)

sampai dengan 6 (e
nam) hari kerja
dalam 1 (satu) tahun;

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang Pernyataan tidak puas
ssaamh speaciadreankguamn u10la(ts
iefpsuellaumh)ah7a(rtiukjeurhj)a secara tertulis
dalam 1 (satu) tahun.



H. Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja : Hukuman
Disiplin Sedang (Pasal 10 ayat 2 huruf f)

Pelangg
aran Jenis Huk
uman

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang Pemotongan tunjangan
sah secara kumulatif selama 11
(sebelas) sampai d
engan 13 (tiga belas) kinerja 6se(be
ensaamr )2b5u%lan;
hari kerja dalam 1 (satu) tahun; selama

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang Pemotongan tunjangan

sbaehlasse)csaarma pkauimduelna
gtaifns1e6la(menaa1m4 (empat kinerja 9se(bs
eesmabri2la5n%)
belas) selama

hari kerja dalam 1 (satu) tahun; bulan;

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang Pemotongan tunjangan
sah secara kumulatif selama 17 (tujuh kinerja sebesar 25 %
belas) sampai deng
an 20 (dua puluh) selama 12 (
dua belas)
hari kerja dalam 1 (satu) tahun. bulan.

9

I. Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja : Hukuman
Disiplin Berat (Pasal 11 ayat 2 huruf d)

Pelangga
ran Jenis Hu
kuman


Tidak masuk kerja tanpa alasan yang Penurunan jabatan
sah secara kumulatif selama 21 (dua setingkat lebih rendah
puluh satu) sampa
i dengan dengan 24 selama 12 (d
ua belas)
(dua puluh empat) hari kerja dalam 1 bulan;
(satu) tahun;

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang Pembebasan dari
sah secara kumulatif selama 25 (dua jabatannya menjadi
puluh lima) sampa
i dengan 27 (dua jabatan pela
ksana
puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) selama 12 (dua belas)
tahun; bulan;

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang Pemberhentian dengan
sah secara kumulatif selama 28 (dua hormat tidak atas
puluh delapan) ha
ri kerja atau lebih permintaan s
endiri;
dalam 1 (satu) tahun;

Tidak masuk kerja tanpa alasan Pemberhentian dengan
yang sah secara t
erus menerus hormat tidak
atas
selama 10 (sepuluh) hari kerja. permintaan sendiri;

10

4. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi
Daerah Provinsi (Pasal 18)

Pejaba
t Yang Jen
is Penjatuhan
Hukuman
Berwenang Menghukum Hukuman Disipin Bagi :

1. Pejabat Pembina Pasal 8 ayat (2), Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya di lingkungannya
Kepegawaian Instansi ayat (3), dan ayat


Pusat dan Pejabat (4) huruf a dan b
Pembina K
epegawaian
Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di lingkungannya
Instansi Daerah


Provinsi
Pejabat Fungsional jenjang
2. Pejabat Pembina a. Pasal 8 ayat (3), Ahli Utama

Kepegawaian Instansi dan ayat (4)
Pusat dan Pejabat bPaejwaabahtdAi dlimngink
iusntrgaatnonrykae
Pembina K
epegawaian
Pejabat Fungsional selain
Instansi Daerah APehjlaibUattaFmuandgis
ional jenjang
Provinsi lingkungannya

b. Pasal 8 ayat (2),

ayat (3),
dan ayat

(4), huruf a dan b


c. Pasal 8 a
yat (4)

d. Pasal 8 ayat (4)




11

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Lain yang Setara di
Lingkungan Pusat dan Provinsi (Pasal 20)

Pejabat Yang Jenis Penjatuhan Hukuman
Berwenang M
enghukum Huku
man Disipin
Bagi :
Pejabat Pimpinan Tinggi a. Pasal 8 ayat (2)
Madya atau pejabat lain PNS di lingkungannya
yang setara di l
ingkungan
yang berada 1 (satu)
Pusat dan Provinsi tingkat di ba
wahnya


b. Pasal 8 ayat (3) PNS di lingkungannya

yang berada
2 (dua)
tingkat di bawahnya

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Lain yang Setara
di Lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Pasal 21)

BerwePnejaanbgaM
t eYnagnhgukum HuJke
unmisan PenjaDtiusihpainn
Hukuman
Pejabat Pembina Tinggi a. Pasal 8 ayat (2) Bagi :
Pratama atau pejabat lain
yang setara di
lingkungan
PNS di lingkungannya
Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota b. Pasal 8 ayat (3) yang berada 1 (satu)

tingkat di ba
wahnya


c. Pasal 8 ayat (2) PNS di lingkungannya

dan ayat
(3) yang berada
2 (dua)
tingkat di bawahnya

Pejabat Fungsional di
lingkungann
ya

12

Pejabat Administrator atau Pejabat Lain yang Setara di
Lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Pasal 22)

BerwePnejaanbgaMt
eYnagnhgukum HuJkeun
misan PenjaDtiusihpainn
Hukuman
1. Pejabat Administrator atau a. Pasal 8 ayat (2) Bagi :

lpienjgakbuant glaainnPyua
snagt,sPetraorvaindsii,
PNS di lingkungannya
dan Kabupaten/Kota yang berada
1 (satu)
tingkat di bawahnya


b. Pasal 8 ayat (2) PNS di lingkungannya

dan aya
t (3) yang berada
2 (dua)
tingkat di bawahnya
c. Pasal 8
ayat (2)
Pejabat Fungsional di
lingkungann
ya

2. Pejabat Fungsional Jenjang Pasal 8 ayat (2) PNS di lingkungannya
Ahli Madya Tertentu
yang berada 1 (satu)
(Jika tidak ter
dapat jabatan tingkat di ba
wahnya

administrator )

Pejabat Pengawas atau Pejabat Lain yang Setara di Lingkungan
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Pasal 23)

Pejabat Yang Jenis Penjatuhan Hukuman
Berwenang Me
nghukum Hukum
an Disipin
Bagi :

1. Pejabat Pengawas atau a. Pasal 8 ayat (2) PNS di lingkungannya
lpienjgakbuant glaainnPyuasn
agt,sPetraorvaindsii,
dan Kabupaten/Kota
yang berada
1 (satu)
tingkat di bawahnya


b. Pasal 8 ayat (2) PNS di lingkungannya


dan aya
t (3) yang berada
2 (dua)
2. Pejabat Fungsional Jenjang
A(JhikliaMtiuddaakTteerrdtea
nptaut jabatan tingkat di bawahnya
pengawas )
Pasal 8 ay
at (2) lPienjgakbuantgFaunn
ngysiaonal di

Pasal 8 ayat (2) PNS di lingkungannya

yang berada
1 (satu)
tingkat di bawahnya

13

5. Proses Hukuman Disiplin

Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, atasan langsung wajib memeriksa
terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Skema Atasan langsung
dapat meminta
PNS yang diketahui keterangan dari
diduga melakukan pihak lain dalam
pelanggaran disiplin pemeriksaan dugaan
Pelanggaran Disiplin
Pemanggilan secara
tertulis oleh atasan (Pasal 30)
langsung (Pasal 26)
7 Hari
Kerja

Hadir Tidak Hadir

Pemeriksaan Pemanggilan II

Tatap muka 7 Hari
langsung maupun Kerja

secara virtual Hadir Tidak Hadir
(Pasal 27)
Pemeriksaan Pejabat yang Berwenang
Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin berdasarkan
alat bukti dan keterangan yang

ada tanpa melakukan
pemeriksaan (Pasal 26)

14

A. Pemanggilan (Pasal 26)

1.

Surat pemanggilan dari
Atasan/Tim Pemeriksa
kepada PNS yang diduga
melanggar

2.

Jarak waktu antara
tanggal surat panggilan
dengan tanggal
pemeriksaan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja

3.

Jika yang bersangkutan tidak
hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling
lambat 7 hari kerja setelah
tanggal yang bersangkutan
diperiksa pada pemanggilan
pertama

4.

Jika pada pemanggilan kedua tidak hadir juga, Pejabat
yang berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman
disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan tanpa
dilakukan pemeriksaan

15

B. Pemeriksaan (Pasal 27)

1. Atasan langsung wajib 2. Pemeriksaan dilakukan

memeriksa PNS yang diduga secara tertutup melalui :
melakukan pelanggaran
disiplin sebelum PNS Tatap muka langsung
dijatuhi Hukuman Disiplin maupun virtual

Hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP)

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh Pejabat sesuai kewenangan

3. Jika kewenangan 4. Jika kewenangan pejabat

atasan langsung, yang lebih tinggi, maka
maka atasan atasan langsung wajib
langsung tersebut melaporkan BAP dan
wajib menjatuhkan hasil pemeriksaan secara
Hukuman Disiplin hierarki.

16

Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan
pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin, dan/ atau melaporkan hasil pemeriksaan
kepada Pejabat Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman
Disiplin (Pasal 28)

Ketentuan Tim Pemeriksa (Pasal 29)

Tim Pemeriksa bersifat temporer Tim pemeriksa terdiri dari atasan
(Ad Hoc) yang bertugas sampai langsung, unsur pengawasan, dan
proses pemeriksaan selesai unsur kepegawaian.
terhadap suatu dugaan Dalam hal tertentu tim pemeriksa
pelanggaran disiplin yang dapat melibatkan pejabat lain
dilakukan seorang PNS yang ditunjuk
Atasan langsung, tim pemeriksa, Jika atasan langsung PNS yang
atau Pejabat yang Berwenang diduga melakukan Pelanggaran
Menghukum dapat meminta Disiplin terlibat dalam
keterangan dari pihak lain dalam pelanggaran tersebut, maka yang
pemeriksaan dugaan Pelanggaran menjadi anggota tim pemeriksa
Disiplin adalah atasan yang lebih tinggi
secara berjenjang

17

Pasal 31 Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang
diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan
kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin
berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya oleh atasan langsung sejak yang
bersangkutan diperiksa.

Jika atasan langsung tidak ada, pembebasan
sementara dari tugas jabatannya dilakukan

oleh pejabat yang lebih tinggi

Pembebasan sementara dari tugas jabatannya, berlaku
sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin

Selama PNS tersebut dibebaskan sementara, diangkat
pejabat pelaksana harian

PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap
diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pasal 32

Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani
oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang
diperiksa secara langsung maupun secara virtual

Jika PNS yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan, berita
acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai
dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin
PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita
acara pemeriksaan

18

C. Penjatuhan Hukuman

Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, agar memperhatikan Pasal 33,
Pasal 34, dan Pasal 35

Hukuman disiplin ditetapkan, oleh ....
Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman
disiplin
Dalam keputusan Hukuman Disiplin harus disebutkan
Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan

Dengan memperhatikan bahwa :

PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan
beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat
dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah
mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan

PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin,
kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang
sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman
Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin
terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya

PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali
atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin

PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin : Pimpinan instansi atau
Kepala Perwakilan
Mendapatkan penugasan khusus
Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan mengusulkan penjatuhan
bukan merupakan kewenangan Hukuman Disiplin kepada
pimpinan instansi atau Kepala pimpinan instansi induk
Perwakilan tempat penugasan khusus
disertai berita acara
pemeriksaan

19

D. Penyampaian Hukuman Disiplin

Penyerahan Keputusan Hukuman Disiplin yang telah
ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang (PyB), agar

memperhatikan ketentuan pada Pasal 37 :
1. Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin

ditetapkan dengan keputusan Pejabat
yang Berwenang Menghukum
2.

Keputusan disampaikan kepada PNS yang
dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat
yang Berwenang Menghukum atau
pejabat lain yang ditunjuk

3.
Penyampaian keputusan Hukuman
dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak keputusan ditetapkan

4.
Jika PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin
tidak hadir pada saat penyampaian
keputusan Hukuman Disiplin, keputusan
dikirim kepada yang bersangkutan

20

E. Berlakunya Hukuman Disiplin dan
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Displin

1. Berlakunya Hukuman Disiplin (Pasal 38) 1

Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada
hari ke-15 (lima belas) sejak diterima

Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan

2 Upaya Administratif berlaku sesuai dengan

keputusan upaya administratifnya

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya 3
Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (21) diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersendiri

2. Pendokumentasian Dokumen Hukuman Disiplin (Pasal 39)

Keputusan Hukuman Disiplin harus

1. didokumentasikan oleh pejabat pengelola

kepegawaian di instansi yang bersangkutan

Dokumen keputusan Hukuman Disiplin 2.
digunakan sebagai salah satu bahan penilaian
dalam pembinaan PNS yang bersangkutan

Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk

3. dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang

terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

21