The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PROJECT KELOMPOK 2_PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN-merged

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mirnawt2201, 2022-05-22 22:32:48

BUKU SAKU IDENTITAS NASIONAL KELOMPOK 2

PROJECT KELOMPOK 2_PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN-merged

Keywords: PENDIDIKAN KEWARGANEGRAAN

MEMPERKOKOH IDENTITAS NASIONAL UNTUK
MENINGKATKAN NASIONALISME

Isu nasionalisme kembali menguat akhir-akhir ini. NASIONALISME
Pilkada DKI, lalu insiden terbaliknya bendera Merah
Putih dalam buku suvenir di ajang SEA Games, Filsuf Prancis - Ernest Renan - menyatakan
beberapa aktivitas yang menyinggung suku, agama, nasionalisme merupakan kesadaran untuk bersatu
ras, dan antargolongan (SARA), kembali tanpa paksaan yang dituntut oleh obsesi
melecutkan dan memantik nasionalisme masyarakat mewujudkan sebuah kepentingan kolektif yang
Indonesia. Tulisan ini mengulas perihal nasionalisme dianggap luhur, yang pada akhirnya menciptakan
Indonesia, identitas bangsa, dan apa yang harus sebuah identitas nasion atau identitas sebuah
dilakukan agar semua serba terukur dan bukan bangsa (Jati, 2017, h.9). Guibernau dan Rex
bersifat insidental ataupun reaksioner dalam berpandangan bahwa dengan dilandasi oleh
merespon isu-isu tertentu saja. semangat untuk mengedepankan hak-hak

Kelompok 2

masyarakat pada sebuah teritori tertentu, bangsa. Nasionalisme warga negara/sosial
nasionalisme sejatinya merupakan sebuah kemauan merupakan nasionalisme sebuah bangsa yang
untuk bersatu tanpa paksaan dalam semangat mendefinisikan diri mereka berdasarkan ikatan
persamaan dan kewarganegaraan (Jati, 2017, h.36). sosial dan kultur daripada persamaan asal-usul
(Geertz, 1996, h.43). Nasionalisme resmi/negara
Nasionalisme membutuhkan perincian atas adalah nasionalisme terhadap negara, mencakup
konsep negara, bangsa, etnisitas, dan identitas semua yang secara legal merupakan warga negara,
nasional. Menurut Anthony Smith, nasionalisme terlepas dari etnisitas, identitas nasional dan kultur
dapat berupa ideologi, atau suatu bentuk perilaku, (Kellas, 1998, h.67). Nasionalisme semacam ini
ataupun keduanya. Sebagai ideologi, nasionalisme yang diekspresikan sebagai patriotisme. Carlton
merepresentasikan sistem dari ide-ide yang J. H. Hayes melihat patriotisme sebagai loyalitas
menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri (self- terhadap kewarganegaraan dan negara (Hayes,
determination) (Smith, 1991, h.72). Sedangkan 1960, h.10). Nasionalisme semacam ini dinyatakan
menurut Connor, nasionalisme adalah pertanyaan dalam pengertian kepentingan nasional, yaitu
tentang kesetiaan/loyalitas. bagian dari identitas nasional, yang mampu memicu
mobilisasi massa secara nasional untuk
Tiga pendekatan dalam mendefinisikan mempertahankan atau meningkatkannya (Bloom,
nasionalisme, yaitu nasionalisme etnis, 1990, h.83).
nasionalisme warga negara/ sosial, dan
nasionalisme resmi/negara (Kellas, 1998, h.66). NASIONALISME INDONESIA
Nasionalisme etnis mengacu pada ikatan primordial,
yaitu gerakan dan ideologi dari kelompok etnis yang Arqom Kuswanjono menyatakan, "…baik Yamin,
salah satu tujuannya adalah membentuk negara- Soepomo, maupun Soekarno meletakkan kesatuan dan
bangsa, berdasarkan sejarah bersama, bahasa, nasionalisme pada urutan pertama dalam rumusan
wilayah, suku, atau tanda kebudayaan lainnya yang mereka mengenai dasar negara. Kita tidak dapat
menciptakan perasaan memiliki atas apa yang membangun Indonesia tanpa nasionalisme.” (Fikri,
dipersepsikan sebagai 2016). Sementara

Kelompok 2

Firman Noor mendefinisikan nasionalisme sebagai rasa Apabila di luar negeri, kita memperkenalkan diri,
kebangsaan, atau “kemauan untuk rela bersatu atas ”Saya orang Indonesia”. Menambah identitas
dasar dialektika sejarah dan kesamaan visi serta primordial kesukuan atau keagamaan tidak
kepentingan masa depan di mana semangat diharapkan, juga tidak relevan. Di luar negeri, kita
kemanusiaan menjadi landasannya. Secara lebih spesifik hanya menonjolkan identitas keindonesiaan. Namun,
dalam makna keindonesiaan hal itu dikaitkan dengan di dalam negeri, kita mudah menonjolkan identitas
nilai-nilai persamaan, keadilan, dan demokrasi yang unsur-unsur keindonesiaan dan membangun
didampingkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan sentimen primordial. Atas nama demokrasi,
persatuan” (Noor, 2007). kesadaran beragama diungkapkan secara
berlebihan sehingga merusak kesatuan bangsa
Nasionalisme Indonesia didefinisikan mengacu (Karman, 2017).
pada musuh eksternal, dan simpatisan domestik,
termasuk beberapa kelompok etnis pribumi asli IDENTITAS BANGSA
Nusantara (Leifer, 2000, h.157). Nasionalisme
Indonesia berkembang tidak hanya berdasarkan Identitas nasional, biasanya berdasarkan budaya
reaksi negatif terhadap aturan pemerintah kolonial, bersama, agama, sejarah, bahasa, atau etnisitas.
namun juga dalam reaksi positif terhadap batas- "Nation creates national identity", bangsa
batas teritorial pemerintah negara kolonial yang menciptakan identitas nasional, hal tersebut yang
berasimilasi ke dalam klaim nasional (Leifer, 2000, membuat masyarakat memiliki perasaan memiliki
158). Identitas (Indonesia), tidak berakar pada terhadap sebuah bangsa (n.n, 2016). Sementara
dominasi etnisitas, meskipun secara kultural, orang Billig dalam bukunya, Banal Nationalism,
Jawa mencapai 60 persen dari total 210 juta menyatakan sebuah identitas dapat ditemukan dari
penduduk nasional (Leifer, 2000, 159). kebiasaan kehidupan sosial termasuk pemikiran dan
penggunaan bahasa. Ia juga menyatakan, memiliki
Namun, menurut Yonky Karman, setelah seabad identitas nasional juga melibatkan kondisi fisik, legal,
Kebangkitan Nasional, nasionalisme Indonesia sosial, emosial, dalam sebuah tanah air (Billig, 1995,
masih ambigu. Hal ini mengacu pada ambiguitas h.8). Di sisi lain, Triawan Munaf, Kepala Badan
sikap warga negara Indonesia terhadap identitas Ekonomi Kreatif, menjawab kritikan terhadap slogan
nasional yang ditampakkan saat di luar negeri dan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" dengan argumen
di dalam negeri. bahwa identitas bangsa Indonesia, adalah
Pancasila.

Kelompok 2

"Karena Pancasila seyogyanya ada di aliran darah Nilai-nilai Pancasila menjadi prinsip pemersatu

dan di detak jantung SETIAP orang Indonesia ... Pancasila bangsa (Fikri, 2016), meskipun dalam perjalanan

mengajari kita untuk seragam dalam memahami sejarah, masing-masing rezim pemerintahan

keberagaman [...]" memberikan penafsiran sendiri atas Pancasila, dan
pada era Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai alat

politik, untuk melegitimasi memberangus kelompok

Permasalahan penafsiran mengenai identitas yang berseberangan paham. Irwan Abdullah

Pancasila ini juga diungkap oleh Yonky Karman, menyatakan integrasi nasional tidak dapat dicapai

Seperti apa wujud negara Pancasila dalam praktik? hanya dengan nasionalisme politik, dibutuhkan

Indonesia dalam praktik pasti tidak pernah sebagai semacam common ground yang bisa menjadi

implementasi sempurna Pancasila dalam landasan untuk membangun harmoni dalam

keseluruhan ataupun tiap silanya. Pancasila adalah masyarakat. Dalam konteks mencari common

norma-norma ideal. Dalam istilah Bung Karno, ground itu, keragaman bisa menjadi pilihannya.

Pancasila adalah leidstar (bintang pimpinan) yang Sebab, selain bisa menjadi pemicu timbulnya konflik

dinamis, menggerakkan rakyat untuk berjuang, antar golongan, keragaman juga bisa menjadi

menuntun bangsa saat bergerak, memusatkan energi potensi terciptanya harmoni. Keragaman

bangsa mewujudkan tujuan berbangsa. Apabila menawarkan suatu potensi untuk terciptanya

nasionalisme Pancasila jadi panduan hidup harmoni, menjadi dasar bagi identitas kolektif yang

bernegara dan berbangsa, niscaya itu menjadi melahirkan nasionalisme kultural, dan bukan

magnet bagi partisipasi seluruh warga untuk berbuat sekadar nasionalisme politis (Fikri, 2016).

yang terbaik bagi bangsa (Karman, 2017).

Gambar 1. Faktor Yang Memengaruhi Nasionalisme Berdasarkan Dinamika Politik 2007-2014

Sumber: Nina Andriana, 2017, “Relasi Nasionalisme dan Sentimen Religi pada Era Globalisasi”, dalam Wasisto Raharjo Jati (Ed),
Relasi Nasionalisme dan Globalisasi Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 94.

Kelompok 2

Pancasila sebagai ideologi terbuka, memiliki karena sejak awal Soekarno bercita-cita
risiko tafsiran yang dinamis, akibatnya akan menjadi membangun negara "semua buat semua" yang tidak
multitafsir, dan riskan ditafsirkan menurut keinginan hanya untuk satu orang, golongan, maupun
dan kepentingan kelompok tertentu, bisa jadi kelompok tertentu. Keragaman tersebut seharusnya
condong pada liberalisme, sosialisme, atau berbasis dijaga dan dijamin oleh konstitusi. Kenyataannya,
pemahaman pandangan kelompok agama tertentu. tidak semua identitas sub-kultural saat ini
Perubahan tafsiran terhadap nilai-nilai Pancasila mendapatkan pengakuan secara legal, sebagai
tentu akan mengubah identitas nasional dan contoh Sunda Wiwitan.
nasionalisme.
Adanya globalisasi, yang ditandai dengan
Berpijak pada kondisi masyarakat yang kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi,
multikultural dan multietnis, maka keragaman akan memudahkan mobilitas penduduk yang
merupakan salah satu identitas bangsa, meskipun berpotensi mengubah struktur demografi
Indonesia bukanlah satu- satunya negara dengan masyarakat sebuah negara, identitas bangsa, dan
karakter masyarakat yang heterogen. Namun, konsep nasionalisme. Globalisasi juga memberikan
keragaman kultur, demikian juga keragaman dalam ancaman hilangnya jati diri bangsa Indonesia
nilai-nilai masyarakat, haruslah dijaga (Karman, 2017). Ryamizard

Gambar 1. Peta Negara Berdasarkan Diversifitas Kultural

Sumber: Jroehl, List of Countries Ranked by Ethnic and Cultural Diversity Level, List based on Fearon’s Analysis, Commons
Wikimedia, 23 Oktober 2016.

Kelompok 2

Ryacudu (Kemhan, 2017) berpendapat, kunci metode perhitungan, dan akan mengundang
kekuatan RI dalam menghadapi keniscayaan arus perdebatan akademik. Namun demikian, hal ini perlu
modernisasi dan globalisasi baru, yaitu dengan cara dilakukan. Malaysia memperkenalkan National
memperkuat identitas bangsa serta membangun Patriotism Index di tahun 2015, dengan indikator-
persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh indikator antara lain: kebangsaan, kesetiaan pada
komponen bangsa melalui penguatan kesadaran kerajaan, penggunaan bahasa malaysia sebagai
bela negara dan penanaman nilai-nilai Pancasila resmi, tren populasi, interaksi rasial, penggunaan
(revitalisasi nilai- nilai Pancasila) di mana nilai-nilai produk lokal, dan lain sebagainya. Korea Selatan
kebangsaan adalah modal kekuatan dan pengikat juga melakukan hal yang sama melalui Patriotism
persatuan agar Bangsa Indonesia dalam Index, dengan indikator utamanya yaitu bersedia
menghadapi setiap tantangan dalam dinamika angkat senjata untuk berperang. Survei lain
globalisasi. menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan
rasa bangga untuk hidup di sebuah negara,
MENGUKUR NASIONALISME keinginan untuk pindah negara/kewarganegaraan,
dan lain sebagainya.
Nasionalisme dan patriotism perlu diukur dengan
jelas untuk mengetahui seberapa besar Pamela Conover dan Stanley Feldman,
nasionalisme masyarakat Indonesia. Ukuran mengukur patriotisme melalui survei terhadap
nasionalisme tentu sangat luas, baik secara definisi, responden dengan menyatakan pendapat mereka
konsep, maupun baik setuju ataupun tidak, atas pertanyaan yang
berkaitan dengan menghormati negara, bangga
menjadi warga negara, marah terhadap pembakaran
bendera, mencintai negara, menjual rahasia negara,
bangga terhadap lagu kebangsaan, dan lain
sebagainya.

Survei YouGov mengenai globalisasi terhadap
responden di 19 negara termasuk Indonesia, pada
Oktober 2016, dapat menggambarkan nasionalisme
Indonesia, dan paradoks pemikiran masyarakat
Indonesia. Responden dari Indonesia sebanyak 61
persen tidak sepakat bila sebuah negara menjadi
lebih kuat memiliki kultur bersama, dan hanya 36
persen yang sepakat. Masyarakat Indonesia juga
tidak resisten terhadap imigran, hal ini dilihat dari
jawaban responden sebesar 73 persen, yang
menyatakan imigran tidak memberikan dampak
positif atau negatif terhadap negara. Namun
demikian, jika memiliki kesempatan untuk pindah ke
negara lain, 48 persen responden memilih pindah,
sedangkan 47 persen responden lainnya memilih
tidak pindah. Sejumlah 72 persen responden
menjawab bahwa globalisasi memberikan manfaat.
Namun, jawaban tersebut kontradiktif dengan
jawaban sebanyak 78 persen responden yang
sepakat bahwa Indonesia harus mampu untuk
mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa harus
bergantung pada impor dari negara lain. Namun,
studi yang dilakukan pada 2013, menyebutkan
hanya 34 persen masyarakat yang membeli produk
lokal (Tempo, 2013).

Kelompok 2

Tabel 1. Perkembangan Database Korupsi
Indonesia

2001 - 2009 Kasus Terdakwa
549 831

2010 - 2012 740 1000

2013 - 2015 803 967
Total 2321 3109

Sumber: Liputan6, Kasus Korupsi di Indonesia Menggila,
news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di- indonesia-
menggila, 7 April 2016.

Indikator lain misalnya, dengan mengukur tingkat
korupsi, melalui banyaknya kasus dan jumlah
tersangka yang ternyata masih cukup tinggi. Hal ini
tentu menimbulkan pertanyaan terkait nasionalisme
dari para pelaku korupsi. Korupsi terjadi pada hampir
semua lini dan level, dari kalangan elite sampai
bagian bawah masyarakat, dari kalangan yudikatif,
legislatif, sampai eksekutif. Bahkan dari tokoh
masyarakat, tokoh politik, hingga tokoh agama.

TNI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
MASYARAKAT

PENDAHULUAN secara hitam putih diantara TNI dan Polri membawa
dampak, yakni terkesan dijauhkannya fungsi TNI di
Profesionalisme dan netralitas sebagai simbol masyarakat dalam aspek formal kelembagaan.
keberhasilan reformasi di tubuh TNI didorong oleh Posisi TNI yang tetap ingin terus menjaga
terbitnya tiga produk kebiijakan yang profesionalisme dan netralitasnya apakah saatnya
menghantarkan posisi TNI seperti saat ini diredefinisi landasan nilai juang TNI untuk lebih
diantaranya, UU No. 3 tahun 2002 tentang “keluar” ke ranah-ranah sosial kemasyarakatan.
Pertahanan Negara dan UU 34 tahun 2004 tentang Disamping itu perlu dianalisis secara mendalam
Tentara Nasional Indonesia. Produk UU tersebut apakah benar jika pemicu berbagai konflik sosial
secara positif memang telah berhasil selama ini semata hanya dipengaruhi instabilitas di
mengakselerasi reformasi di tubuh TNI namun aspek keamanan, apakah ada aspek-aspek lain
ternyata ini menyimpan beberapa implikasi. Fakta turut berkontribusi dalam memicu terjadiinya konflik-
bahwa semenjak domain “Pertahanan” dan konflik tersebut.
“Keamanan” dibagi

Kelompok 2

TINJAUAN DALAM ASPEK segala sumber hukum menginspirasi
LINGKUNGAN STRATEGIS
bagaimana interaksi TNI secara teknis dapat
Kajian tentang TNI dan konflik sosial masyarakat
akan didasarkan pada dinamika lingkungan strategis terjun dalam upaya mengatasi konflik sosial
saat ini. Faktor-faktor yang akan dikaji, dinilai akan
dapat mempengaruhi posisi TNI terutama dalam masyarakat. Permasalahan tidak cukup
merespon situasi konflik sosial masyarakat yang
ada, diantaranya adalah: sampai disini, setiap rezim berganti, pola

a. Aspek Ideologi. Sebagaimana disampaikan mekanisme dan doktrin yang mengatur upaya
pada PJ. Suwarno (1993) bahwa eksistensi
Pancasila yang ada saat ini berakar pada TNI dalam menangani berbagai konflik di
sejarah, peradaban, agama, dan hidup
ketatanegaraan yang telah lama berkembang masyarakat pun cenderang bergeser
di Indonesia. Oleh sebab itu berbagai aspek
kehidupan bangsa termasuk pola pemenuhan mengikuti interpretasi pemimpin negeri ini.
kebutuhan ekonomi warga negara mengikuti
setiap perubahan yang ada hingga kerap kali Pola interaksi rezim Orde Lama yang
secara langsung maupun tidak lanngsung
berbenturan dengan dimensi sosial budaya di menempatkan militer sebagai kekuatan
tengah-tengah interaksi tersebut. Ideologi
sebagai cara pandang di negara ini membawa penguasa, Orde Baru dengan posisi TNI yang
korelasi kuat terhadap tatanan aturan yang
mengatur hubungan TNI dengan masyarakat. kuat dengan dwifungsinya dan fase reformasi
Roh Pancasila sebagai sumber dari
yang mengedepankan profesionalitas TNI

cukup jelas mengindikasikan bahwa TNI

memang begitu memiliki sepak terjang yang

dominan dalam mewarnai kehidupan sosial

bangsa ini. Hal-hal tersebut membuktikan

bahwa aspek ideologi menghantarkan

Pancasila dalam implementasinya tergantung

bagaimana sistem pemerintahan

menerjemahkan ideologi ini hingga tidak serta
merta berdasarkan “selera” kebijakan

pemimpinnya. Belum lagi setiap aksi TNI

selalu dikaitkan dengan pertentangan dan

konflik ideologis yang mewarnai setiap lembar

sejarah bangsa. Eksistensi komunisme,

sosialisme, marxisme hingga sekarang

bergerak ke ranah

Kelompok 2

fundamentalisme agama adalah tantangan- c. Aspek Ekonomi. Tentang Penanganan Konflik
tantangan ideologis yang dihadapi TNI dalam Sosial sebagaimana dinyatakan pada Undang-
upaya menjaga kemurnian Pancasila sebagai Undang Nomor 7 Tahun 2012, bahwa yang
ideologi negara. dimaksud dengan konflik sosial atau konflik,
adalah “Perseteruan dan/atau benturan fisik
b. Aspek Politik. Situasi politik sangat erat dengan kekerasan antara dua kelompok
kaitannya dengan ditetapkannya kebijakan masyarakat atau lebih yang berlangsung
politik pemerintah dalam mengatur berbagai dalam waktu tertentu dan berdampak luas
sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. yang mengakibatkan ketidakamanan dan
Jika dianalisis secara mendalam bahwa disintegrasi sosial sehingga mengganggu
keberadaan TNI dalam memposisikan fungsi stabilitas nasional dan menghambat
pelibatannya di kehidupan masyarakat sangat pembangunan nasional”. Pada penjelasannya
dipengaruhi oleh sistem perpolitikan yang ada. ditentukan beberapa faktor penyebab konflik
TNI hanya bergerak dengan payung hukum yang meliputi disparitas individu, disparitas
negara dengan prinsip menjunjung tinggi kebudayaan, konflik kepentingan dan adanya
supremasi sipil. Fungsi TNI sebagai perubahan sosial. Jika dianalisis secara
penangkal, penindak dan pemulih sejatinya cermat, maka faktor ekonomi sangat mewarnai
yang mendasari hak dan batas gerak hampir semua faktor penyebab tersebut.
kemampuan TNI ketika menangani setiap Kesenjangan ekonomi adalah pemicu utama
konflik yang ada di masyarakat. Oleh sebab konflik ketika ada kecemburuan sosial di
itu, kedudukan undang-undang sebagai masyarakat. Perbedaan taraf ekonomi yang
produk politik DPR sangat mempengaruhi terlalu lebar antara si kaya dan si miskin begitu
keberadaan fungsi dan pola tindak TNI untuk mudah meletupkan konflik sosial. Variabel
semakin efektif dalam menjaga situasi makroekonomi seperti faktor pendapatan,
keamanan nasional saat ini. pengangguran dan inflasi sangat sering
muncul di permukaan ketika melihat akar

Kelompok 2

permasalahan dari sebuah konflik yang terjadi. konflik yang paling utama bersumber dari
faktor politik, ekonomi, sosial budaya, SARA,
d. Aspek Sosial Budaya. Pascareformasi 1998, sengketa batas wilayah, sengketa sumber
daya alam dan ketidakseimbangan proporsi
Indonesia sebagai negara demokrasi justru distribusi kekayaan alam.

lebih banyak mengalami konflik sosial yang e. Militer. Dalam melaksanakan perannya, TNI
adalah sebagai alat negara di bidang
terjadi di berbagai daerah. Konflik sosial yang pertahanan yang dalam menjalankan
tugasnya berdasarkan kebijakan dan
terjadi merupakan akar dari dibukanya keran keputusan politik negara. Hal ini secara jelas
menggariskan bahwa sebagai kekuatan
kebebasan dan keterbukaan dalam hampir militer, TNI hanya menjalankan tugas
sebagaimana diamanatkan dalam undang-
setiap sendi kehidupan sosial masyarakat. undang. Saat terjadi konflik sosial pun, TNI
untuk saat ini hanya tunduk dengan aturan
Seringkali kebebasan dan keterbukaan ini yang menetapkan bahwa fungsi keamanan
dalam negeri (Kamdagri) adalah ranah tugas
membuat masyarakat merasa bebas yang Polri. UU secara tegas menentukan
kedudukan TNI adalah dalam fungsi
tidak diimbangi dengan kewajiban yang dimiliki perbantuan kepada Polri jika terjadi tindak
kerusuhan atau konflik sosial di tengah
sebagai warga Negara. Berbagai konflik sosial masyarakat. Diskusi semakin berkembang
ketika muncul wacana bahwa TNI perlu
yang terjadi berdampak pada terganggunya diperluas lagi perannya terutama dalam kaitan
penanganan konflik sosial. Landasan nilai
stabilitas nasional dan menghambat proses juang TNI tentu

pembangunan. Jika dianalisis lebih jauh, akar

konflik yang terjadi di negeri ini tidak lepas dari

masalah friksi sosial budaya di tengah-tengah

masyarakat. Keduanya saling mengait, dimana

motif ideologi dan politik sebagai

akseleratornya. Hanya dengan kekuatan

kemanunggalan TNI dan rakyat, akar konflik

sosial dapat diatasi karena masih merujuk

pada UU Nomor 7 tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial bahwa sumber

Kelompok 2

sangat menjunjung tinggi perundangan yang dengan posisinya. TNI tidak perlu terjebak dalam
berlaku dan TNI tidak mau terseret-seret nostalgia masa lalu dalam menancapkan
dengan kepentingan yang hendak pengaruhnya di kehidupan sosial politik masyarakat.
membiaskan fungsi TNI seperti pada masa
lampau. Secara naluri militer pun, sebagai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
angkatan perang yang berasal,dari, untuk dan
oleh rakyat, TNI tentu tidak akan membiarkan hukum dengan tegas menetapkan jika seluruh
bangsa ini terkoyak oleh berbagai konflik sosial
dan semata-mata bergerak atas dasar institusi negeri ini harus berlandaskan secara prinsip
profesionalisme militer
dengan nilai-nilai luhur bangsa. Segala landasan
REPOSISI KONSEP PERAN TNI DALAM
KONFLIK SOSIAL nilai juang TNI selalu memiliki landasan idiil satu-

Berdasarkan hasil analisis tentang posisi TNI satunya yakni Pancasila sehingga TNI harus tunduk
dalam konflik sosial masyarakat yang didasarkan
pada landasan nilai juang TNI, maka konsep dan dan patuh pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya,
implementasinya harus senantiasa mengacu pada
perspektif kondisi dinamika lingkungan strategis Pancasila adalah way of life bagi kehidupan
yang ada. Landasan nilai juang TNI secara
fundamental memang harus mengilhami nilai berbangsa dan bernegara sehingga sesuatu yang
kemanunggalan dengan rakyat. Konsekwensinya
adalah TNI harus turun langsung dalam menangani natural jika TNI selalu terlibat dalam upaya
setiap konlik sosial yang ada di masyarakat. Namun
demikian, sebagai refleksi dari spirit menjunjung menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di
tinggi supremasi sipil dan hukum, TNI harus
profesional tengah-tengah masyarakat. Untuk

mengimplemetasikan konsep tersebut, pelibatan TNI

di dalam penganan konflik sosial masyarakat tetap

pada jalur netralitas dan profesionalisme sebagai

derivasi dari nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-2

dan ke-5. Selain itu, TNI harus jeli melihat dinamika

lingkungan strategis saat ini bahwa konflik sosial di

masyarakat harus dimaknai secara kompleks dan

hati-hati. Banyak sekali konflik yang berawal dari

konflik kepentingan atas nama motif politik. Sebuah

langkah yang tepat jika

Kelompok 2

TNI tetap profesional dan berada pada posisi dengan rakyat tapi dapat memperkuat mekanisme
menjaga jarak dengan kekuatan politik. pembinaan territorial yang sudah ada sebelumnya.
Program ini bahkan memiliki kemampuan “preventif”
Menghadapi konflik sosialyang didasarkan pada dan deteksi dini terhadap segala permasalahan
sosial yang ada di masyarakat. Jika ini berhasil,
motif ekonomi, TNI harus lebih bijaksana. maka TNI secara efektif diharapkan mampu
meredam setiap problem sosial masyarakay yang
Pascareformasi ternyata konflik-konflik berpotensi menimbulkan konflik sosial.

berlatarbelakang ketimpangan sosial secara nyata Pada tataran fungsi militer, maka TNI tanpa
ditawar- tawar lagi harus tampil sebagai kekuatan
dapat diselesaikan dengan kehadiran TNI. Posisi TNI perang yang dicintai rakyat. Sebagai tentara
profesional, TNI hanya perlu mengasah dirinya
yang mereformasi diri, membuat semakin dekat dalam keterampilan bertempur sesuai dengan UU
yang berlaku. Harus ada pemahaman yang benar
dengan rakyat dan ini dapat dimanfaatkan untuk jika semakin profesional TNI akan semakin dicintai
rakyat karena kehandalan TNI hanya digunakan
menyelesaikan berbagai konflik masyarakat. Sistem untuk melindungi kepentingan rakyat. Jika pun TNI
harus terlibat dalam masalah Kamdagri, TNI tetap
komando di TNI dapat sebagai sarana yang efektif harus profesional yang mendasarkan pelibatannya
lewat prosedur yang diatur UU agar terhindar dari
ketika TNI harus dilibatkan dalam sebuah jenis berbagai tindak penyimpangan.

konflik, mencegah kesalahan prosedur dan

penyimpangan SOP pada saat misi dijalankan. Pada

aspek konflik dengan latarbelakang sosial budaya

hampir sama dengan apa yang terjadi dengan

konflik bertalarbelakang ekonomi. Langkah spesifik

untuk memperkuat peran TNI dalam menyelesaikan

akar konflik berlatarbelakang sosial budaya adalah

memberdayakan secara efektif program TNI

Manunggal Masuk Desa (TMMD). Program ini

memang telah berjalan namun perlu didorong lebih

aktif lagi. Melalui TMMD, TNI tidak hanya mampu

dekat

Kelompok 2

IMPLEMENTASI PERAN TNI Kegiatan-kegiatan serupa perlu ditingkatkan
BANGSA SEBAGAI STABILISATOR kuantitas dan kualitasnya karena sasaran program
tersebut erat kaitannya dengan memperbaiki
Upaya membuka diri TNI dengan segala fasilitas umum yang artinya terhubung langsung
konsekwensinya untuk masuk ke dalam ranah-ranah dengan perbaikan taraf hidup masyarakat. Jika
penanggulangan konflik sosial masyarakat harus keterlibatan TNI dalam penanganan konflik
bebas dari kebijakan yang bertentangan dengan terealisasi atas dasar stabilisator sosial
cita-cita luhur Pancasila. TNI hanya tampil sebagai sebagaimana ilustrasi di atas, maka ini dapat
pembela kemurniaan Pancasila sehingga jika ada dimaknai bahwa TNI secara spesifik menjalankan
tuntutan untuk menjalankan fungsi sosial “panggilan bangsa” ini. TNI tentu tidak dapat
persyaratan yang mutlak adalah tidak menciderai mengelak dari semua situasi tersebut dan artinya
marwah Pancasila karena TNI yakin, dengan TNI perlu terbuka untuk upaya itu. TNI perlu
keteguhan tersebut akan dihindarkan dalam konflik bersikap sebagai pencegah sebuah potensi konflik.
kepentingan yakni pertentangan antar ideologi. Jika pun TNI harus terlibat langsung, syaratnya
Sebagai kekuatan militer yang berasal dari, untuk harus sesuai aturan yang berlaku. Syarat ini mutlak
dan oleh rakyat, maka TNI tetap menjaga jarak agar TNI tidak terjebak lagi dengan tindakan-
dengan kekuatan partai politik dan tidak untuk tindakan represif militeristik yang justru
berperan aktif dalam kegiatan politik praktis. kontraproduktif ketika berusaha meredam konflik
Komitmen ini adalah harga mati. sosial masyarakat. Penanganan konflik sosial yang
memerlukan sebuah misi TNI harus ada batasan-
Pada masa seperti ini, TNI perlu terus batasan yang jelas legal formalnya sehingga dalam
menggalakkan program-program kemanunggalan menjalankan fungsinya norma-norma sosial baik
dengan rakyat seperti halnya TMMD, bakti sosial secara nasional dan internasional tidak dilanggar.
dan sebagainya.

Kelompok 2

KESIMPULAN. Landasan juang TNI dengan berdasarkan Sapta
Marga dan Sumpah Prajurit dinilai cukup dalam
Berdasarkan kajian di atas, maka dapat membatasi gerak TNI agar semakin dicintai rakyat.
Jika pun peran TNI diperluas terutama pada aspek
disimpulkan bahwa posisi TNI harus tetap netral dan penanganan konflik sosial, perlu melalui mekanisme
penetapan perundangan yang jelas.
profesional apa pun kondisinya. Jika TNI terlibat
***
secara teknis ketika konflik sosial sebagai gangguan

kamdagri terjadi, maka itu semua atas permintaan

sebagaimana diatur oleh undang-undang. Peran

sosial akan lebih proporsional ketika TNI mengambil

fungsi sebagai stabilisator dan cegah dini melalui

kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Keberadaan seperti itu juga lebih efektif untuk

mencegah potensi timbulnya konflik di tengah-

tengah masyarakat. Bagaimanapun sebagai tentara

rakyat, TNI adalah milik rakyat sehingga tetap

diperlukan keberadaannya saat negara memanggil.

Kelompok 2

NASIONALISME, BUDAYA KONSUMERISME,
DAN BELA NEGARA

PENDAHULUAN Bagi para praktisi seni dan pelaku ekonomi kreatif,
membangun nasionalisme melalui akar-akar budaya
Nasionalisme menurut pandangan Anthony Smith khas Indonesia adalah upaya bela negara yang
(1998) pada hakekatnya adalah salah satu perlu terus ditumbuhkembangkan.
karakteristik yang penting untuk tumbuh dan
berkembangnya suatu bangsa. Pada awalnya, WARISAN BUDAYA, GAYA HIDUP, DAN
nasionalisme membutuhkan akar-akar budaya etnik COUNTER HEGEMONY BUDAYA ASING
yang diatributkan sebagai warisan masa lalu.
Namun demikian, akar budaya akan tetap terus Warisan budaya dengan sentuhan konten kreatif
diperlukan sebagai landasan perkembangan spesifik akan menghasilkan karya-karya dengan sentuhan
suatu bangsa yang dapat memberikan nuansa seni yang dapat mendasari gaya hidup masyarakat.
kekhasan tersendiri. Akar dan budaya etnik warisan Gaya hidup sebenarnya adalah upaya pemenuhan
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah kebutuhan sekunder, namun demikian, gaya hidup
bervariasi dan begitu kaya. Hal ini merupakan pun terkadang dapat berubah menjadi kebutuhan
warisan yang tidak ternilai dan dapat terus yang utama apabila kebutuhan mendasar telah
dikembangkan sebagai identitas bangsa serta mulai dapat terpenuhi. Gaya hidup menjadi hal
sumber eksplorasi yang menunjang kreasi dan utama terutama
inovasi yang tidak ada habisnya.
Kelompok 2

dalam masyarakat yang sangat erat hubungan sama counter hegemony. Hal termudah dalam melakukan
lain sehingga menjadi bagian dari kelompok adalah counter hegemony adalah dengan mencintai dan
hal yang sangat penting. Tentunya, perubahan gaya menggunakan produk Indonesia. Salah satu upaya
hidup akan terus mengikuti perkembangan zaman. yang dilakukan dalam budaya kontemporer
Hal ini dapat dilihat dari mode atau gaya berbicara, Indonesia adalah mengupayakan bagaimana
kebiasaan, hingga berbusana. Bagi seorang pakaian daerah yang dulu berkesan tua dan
individu, mode kerap menjadi medium yang ketinggalan zaman menjadi gaya hidup.
dipergunakan untuk menyatakan sikap dan Pembangunan hegemoni nasional ini dapat berhasil,
perasaan dengan memadukan berbagai desain, salah satunya dengan adanya dorongan yang
untuk menyatakan identitas dan karakter secara diberikan penguasa tertinggi Indonesia, misalnya,
pribadi. Namun, kerap terjadi, mode dapat berlaku saat Presiden Joko Widodo beserta jajarannya
dalam konteks yang lebih luas. Mode yang berlaku memberi contoh kepada rakyat Indonesia untuk
secara global bahkan dapat memberikan mengenakan busana Nusantara dalam Seremoni
pengaruhnya terhadap masyarakat perkotaan Peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus
hingga pelosok pedesaan di berbagai belahan 2017. Pengaruh yang tanpa disadari tersebut
dunia. kemudian berdampak pada semakin seringnya
penduduk Indonesia, baik dewasa, remaja, ataupun
Kekuatan warisan budaya yang tetap terpelihara anak-anak, tidak hanya mengenakan batik namun
dan terus dipergunakan sangatlah penting halnya. juga pakaian daerah lain dengan berbagai warna
Dalam budaya kontemporer, kita terdampak lokalitas daerah Indonesia.
hegemoni (pengaruh tanpa disadari) globalisasi.
Hegemoni globaliasasi ini tidak semuanya baik dan NASIONALISMEDALAM BUDAYAKONSUMERISME
dapat diterima. Untuk tetap menjaga keberadaan
kekhasan Indonesia sebagai bangsa, kita juga Budaya konsumerisme dapat dibilang telah melekat
perlu melakukan

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun tingkat pemahaman bangsa Indonesia. Namun hal ini
tetap harus diperjuangkan.
demikian, budaya konsumerisme dapat membantu
GLOBALISASI DAN PERKEMBANGAN BUDAYA
pengembangan produk-produk warisan Indonesia KONSUMERISME

untuk meningkatkan nasionalisme di berbagai Perkembangan dunia ke arah globalisasi di
segala bidang kehidupan baik politik, teknologi,
bidang. Produk-produk kreatif pun dapat ekonomi, sosial, dan budaya, memang telah
membawa banyak dampak baik positif maupun
dipergunakan untuk mendorong timbulnya rasa negatif. Globalisasi dapat memacu kemajuan yang
sangat pesat terhadap perkembangan suatu negara
nasionalisme dan mengukuhkan ideologi bangsa. yang dapat menyentuh segala bidang kehidupan.
Sebaliknya, globalisasi akan dirasa memberikan
Pengembangan produk kreatif yang dilakukan dampak buruk bagi negara yang kurang memiliki
kesiapan dalam menerima proses globalisasi. Salah
secara strategis, dapat dipergunakan untuk satunya hal yang penting adalah diperlukannya filter
(saringan) yang kuat untuk ideologi budaya. Dalam
membendung budaya global yang kurang baik. hal ini, unsur-unsur asing yang dibawa oleh
globalisasi seperti kebudayaan, gaya hidup, ideologi
Dalam hal ini, budaya global telah begitu cepat dan baru, perekonomian, unsur keamanan (seperti
penggunaan senjata secara bebas), politik,
tanpa sekat memengaruhi kehidupan sampai pada kehidupan sosial, dan lain-lain, dapat masuk dan
merusak tatanan
ruang-ruang privat masyarakat. Apabila pengaruh ini

dibiarkan saja tanpa terbendung, maka sendi-sendi

bangsa pun dapat terpengaruh dan mungkin

mengubah wajah bangsa Indonesia menjadi tidak

baik.

Aksi nasionalisme untuk mencintai produk
budaya bangsa sendiri menjadi hal strategis yang
diperlukan sebagai capaian pembangunan budaya
Indonesia. Pencapaian ini dirasa jauh lebih sulit
dibandingkan dengan pencapaian di bidang politik
ataupun ekonomi, berkenaan dengan luasnya ruang
lingkup serta variasi

Kelompok 2

kehidupan lokal dapat dikelola sejak awal memiliki, dan menikmati suatu produk baik barang
masuknya. Budaya konsumerisme pun dianggap maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen dan
sebagai salah satu dampak globalisasi yang perlu penjual. Perilaku membeli ini sangat dipengaruhi
diwaspadai. oleh berbagai hal. Dalam konteks ini, Kotler
(1989:178) menyatakan bahwa faktor yang
Pengaruh globalisasi memang membawa memengaruhi perilaku pembeli adalah kebudayaan,
konsekuensi yang cukup rumit bagi setiap negara, sosial, pribadi, dan psikologis. Dalam kajian budaya
terutama negara-negara berkembang (Latief, (cultural studies) fenomena tersebut diistilahkan
2000:32). Globalisasi ekonomi adalah salah satu sebagai ”budaya konsumerisme”. Budaya
proses yang dapat dilihat secara nyata dan konsumerisme, sebagai bagian dari wacana
membawa dampak terhadap bidang kehidupan yang posmodern, selalu menitikberatkan proses
lain. Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak konsumsi. Proses konsumsi ini terjadi sebagai
bisa ditolak, kecuali suatu negara sengaja akibat proses hedonisme berkenaan dengan hasrat
mengisolasikan dirinya dari perekonomian dunia konsumsi pribadi, yang kerap diakibatkan oleh
yang semakin cepat berkembang. Namun demikian, berhasilnya daya tarik iklan dalam strategi media
khusus untuk masalah budaya, budaya lokal dapat kapitalis.
dijadikan filter yang baik terhadap masuknya budaya
asing. Di bidang ekonomi, arus globalisasi Budaya konsumerisme yang diciptakan
membutuhkan kesiapan suatu negara untuk kapitalisme dalam kebudayaan posmodern didukung
menerimanya, terlebih dukungan dari sumber daya pula oleh eksplorasi dan eksploitasi informasi.
manusia sebagai pelaku ekonomi kreatif terutama Semakin lama, eksplorasi dan eksploitasi informasi
dalam penerapan teknologi dan seni yang mumpuni ini menjadi semakin kompleks dan lebih dalam
dan bersaing. karena budaya posmodern membangun citra melalui
membangun gaya hidup dan simbol-simbol yang
Dampak globalisasi ekonomi yang perlu diperhatikan mengarahkan kesadaran masyarakat menuju
terutama adalah keinginan masyarakat untuk membeli, masyarakat komoditas. Merasuknya budaya
konsumerisme ini sehingga berkembang

Kelompok 2

menjadi budaya baru atau budaya posmodern agar keanekaragaman budaya tetap menjadi
seiring dengan perkembangan komunikasi dan identitas bangsa, dan sumber eksplorasi seni dan
informasi media. Tentunya, akan sangat produk ekonomi yang kreatif dan inovatif.
disayangkan apabila perkembangan komunikasi dan
informasi tidak hanya berdampak pada budaya yang Bagi para praktisi seni dan penggiat ekonomi
memihak kepada masyarakat dalam hal kreatif, rasa nasionalisme menjadi hal penting dalam
transparansi terkait informasi, namun ternyata mengembangkan karya, yang tidak hanya diterima
menimbulkan bias pada kehidupan masyarakat atau secara lokal ataupun nasional, namun juga “laku”
eksploitasi terhadap berbagai sendi kehidupan dijual ke mancanegara. Rasa nasionalisme dan cinta
masyarakat. tanah air pun perlu diperjuangkan agar tidak
terempas hilang akibat budaya konsumerisme yang
PRINSIP BELA NEGARA DALAM lebih menekankan pentingnya produk-produk asing.

PEMBANGUNAN MANUSIA MELEK BUDAYA Membangun budaya Indonesia tidak bisa
dibebankan pada sekelompok orang belaka, namun
Pembangunan budaya Indonesia tidak terlepas adalah gerakan kolektif dan partisipatif. Gerakan
dari pembangunan manusia yang “melek” terhadap pembangunan semacam ini memerlukan dukungan
akar budaya dan warisan kebudayaan yang ada di penuh pemerintah sebagai peletak struktur
Indonesia. Perkembangan bangsa Indonesia pun pembangunan. Di sisi lain, hal ini perlu pula
tidak terlepas dari rasa nasionalisme yang ada. Akar mendapat dorongan dari media massa yang ada,
dan budaya etnik warisan yang dimiliki oleh bangsa karena media massa terutama media sosial tidak
Indonesia sudah sangat beraneka ragam, belum lagi bisa dipungkiri memberikan pengaruh terhadap
ditambah pengaruh globalisme yang terus mewarnai konsumerisme dan gaya hidup masyarakat
eksistensi yang ada. Hal inilah yang perlu terus Indonesia.
ditumbuhkembangkan,

Kelompok 2

Pemaknaan bela negara dalam budaya ini kerap dituding sebagai pemecah nasionalisme
konsumerisme yang ada saat ini dapat direfleksikan ataupun menghancurkan budaya lokal yang ada.
pada penggunaan fasilitas konsumen secara sangat Namun demikian, apabila ada kesadaran bahwa
kreatif. Mengutip Chaney (1996), ”...makna praktik teknologi informasi khususnya media massa dan
gaya hidup tidak sepenuhnya ditentukan oleh media sosial baru ini dapat dimanfaatkan secara
‟kekuatan-kekuatan‟ dalam masyarakat yang lebih bijak, maka teknologi informasi bukan saja dapat
luas (dari jenis apa pun). Ia lebih menunjukkan berimbas pada peningkatkan kesejahteraan namun
bahwa dalam negosiasi praktis dari dunia kehidupan juga dapat menumbuhkan nasionalisme melalui
tertentu, makna dari cara-cara menggunakan berbagai program strategis yang sesuai.
sumber daya simbolik konsumsi massa diubah
menjadi objek-objek atau praktik-praktik yang kasat Dalam pembangunan budaya, mengelola
mata yang merupakan metafor bagi diri mereka akar budaya dan budaya etnik untuk tetap menjadi
sendiri.” Gagasan semacam ini dapat mendasari bagian dari identitas bangsa adalah suatu tantangan
praktik bela negara para praktisi seni dan pelaku tersendiri. Namun demikian, eksplorasi karya seni
industri ekonomi kreatif, di mana praktik komodifikasi dan produk kreatif pun perlu didorong untuk semakin
lebih difokuskan pada narasi nasionalisme menumbuhkembangkan nasionalisme dan rasa
Indonesia. cinta tanah air, bahkan kreasi dan inovasi yang ada
dapat disesuaikan agar “laku” dijual tidak hanya di
PENUTUP dalam tetapi juga di luar negeri. Bagi para praktisi
seni dan pelaku ekonomi kreatif, hal ini adalah
Perubahan budaya secara global memang telah upaya membangun negeri, sumbangsih nyata dalam
terjadi seiring dengan perubahan besar-besaran upaya bela negara.
akibat kemajuan pesat teknologi informasi.
Perkembangan pesat teknologi informasi
memunculkan „masyarakat‟ informasi dengan
kapabilitas ekonomi, sosial, dan budaya berbasis
informasi. Memang kemajuan




Click to View FlipBook Version
Previous Book
ລະ
Next Book
╦╣Φ╟┬1_α╖ñΓ╣Γ┼┬╒í╤║¬╒╟╘╡