BULETIN TINTA DEMOKRASI EDISI 4 TAHUN 2021 BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Demokrasi

PENEGAKAN HUKUM PEMILU
DI WILAYAH JAKARTA TIMUR

EDISI IV, DESEMBER 2021

DAFTAR ISI KOTA JAKAR TA TIMUR Demokrasi

DEWAN PENGARAH Hal. 01 TOPIK UTAMA 1Hal.
Sakhroji
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
E dPi sria3y,oAgMgouaBsrtheuakstdi2iU0 t2o1mo DI WILAYAH KOTA JAKARTA TIMUR
PENANGGUNG JAWAB
Ahmad Syarifudin Fajar Perwujudan nyata dari kedaulatan berada ditangan rakyat, sistem demokrasi dan negara
hukum adalah penyelengaraan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan sesuai konstitusi.
PIMPINAN REDAKSI Konstitusi Negara Indonesia dalam UUD 1945 mengatur penyelenggaraan Pemilu dalam
Tami Widi Astuti Pasal 22E berbunyi, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas, rahasia,
SEKRETARIAT jujur dan adil setiap lima tahun sekali serta Penyelenggaraan Pilkada Pasal 18 ayat (4)
berbunyi, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi,
Haris Dharma Persada kabupaten dan walikota dipilih secara demokratis. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
DESAIN GRAFIS dilaksanaan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia. jujur dan adil.
& LAYOUT
Penulis :
Muhammad Tuharyadi
PENYUNTING/EDITOR SAKHROJI, S.H, M.H
Ulya Saida-Adho Rizky Fillemo
Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur
FOTOGRAFER
Arinta Chairani Hal. 08 OPINI Hal. 14 REPORTASE
PEMBUAT ARTIKEL
Romi Maulana-Safwadi- Hal Hal
Ahmad Fadhlan Rifaldi-
Nur Andini-Ririn Dian Mastuti EKSISTENSI BAWASLU SEBAGAI REPORTASE
LEMBAGA QUASI PERADILAN EXCLUSIVE
DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI MAHYUDIN, S.H, M.H
PEMILU
ANGGOTA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
Penulis :

PUADI, S.Pd, M.M

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Hal

ARTIKEL 18Hal. BAWASLU Hal. ETALASE Hal. INSTA Hal.
BAWASLU 27
TTIINNDDAAKK LLAANNJJUUTT MENJAWAB 21 PROBLEMATIKA PENEGAKAN 23
PPEENNAANNGGAANNAANN HUKUM TINDAK PIDANA
PPEELLAANNGGGGAARRAANN PEMILU KAMPANYE DI TEMPAT
NNEETTRRAALLIITTAASS AASSNN IBADAH DI WILAYAH
DDII JJAAKKAARRTTAA TTIIMMUURR JAKARTA TIMUR

Penulis: Penulis:

Prayogo Bekti Utomo Ahmad Syarifuddin Fajar

Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur

BAWASLU Hal. JEJAK QUIZ
PEDIA PENYELENGGARA Hal.
29
Hal. PEMILU 32

30

BAWASLU RI
PRIODE 2012 - 2017

Alamat Redaksi : Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Jl. Jatinegara Timur Raya No. 55 Kel. Balimester Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur
Telp : 08176976990 | Email : [email protected] | Website : jakartatimur.bawaslu.go.id

SALAM REDAKSI Demokrasi

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam Awas,

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kepada Allah
SWT sang pemilik kehidupan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
atas berkat RidhoNYA, kami segenap tim redaksi “Buletin Tinta
Demokrasi” telah diberikan kelancaran dan kemudahan dalam
menyelesaikan Buletin edisi keempat dengan tema “Wajah Penegakan
Hukum Pemilu di Wilayah Jakarta Timur”. Tema edisi keempat ini kami
sajikan untuk mengajak seluruh pihak bersama-sama mengevaluasi,
mengkaji dan memberikan solusi terhadap penegakan hukum Pemilu dan
Pemilihan, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Disamping itu, kami juga
perlu mensajikan tema ini sebagai bentuk keterbukaan kami dalam
menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang dalam
menegakan hukum pemilu, serta menyerap masukan dan menggalang
dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas
melalui penegakan hukum Pemilu yang professional dan proposional.

Sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu dan jajarannya memiliki posisi
strategis dalam menegakkan hukum Pemilu atas terjadinya suatu
pelanggaran saat pelaksanaan Pemilu. Bahkan Bawaslu telah menjadi
lembaga semi peradilan dalam memutus sengketa proses dan pelanggaran
administrasi Pemilu. Oleh karenanya, Bawaslu selalu diharapkan menjadi
tonggak demokrasi dalam mewujudkan keadilan Pemilu. Namun, bukan
hanya Bawaslu yang melakukan penegakan hukum Pemilu, melainkan
terdapat institusi terkait seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya dan lembaga
lainnya ikut juga diberikan kewenangan dalam menegakkan hukum Pemilu
terhadap beberapa jenis pelanggaran pemilu. Dalam praktek penegakan
hukum Pemilu, masih ditemukan beragam problem baik mulai dari sisi
regulasi sampai dengan sisi institusi, khususnya di wilayah Jakarta Timur.
Oleh karenanya, bulletin ini ingin memberikan gambaran atas problem
penegakan hukum Pemilu yang terjadi.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungan
dan sumbangsihnya selama penyusunan buletin tinta demokrasi edisi
keempat ini. Serta para penulis yang telah mengirimkan tulisannya untuk
menuntun dan mencerahkan kami dalam melihat gambaran penegakan
hukum Pemilu secara objektif dan berdasarkan pengalaman yang telah di
lakukan dalam menegakkan hukum Pemilu. Segenap tim redaksi buletin
Tinta Demokrasi memohon maaf atas segala kekhilafan dan ketidaksempur-
naan penyajian pada buletin ini. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Aamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Tami Widi Astuti
Pimpinan Redaksi

TOPIK UTAMA

Demokrasi

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
PEMILU DAN PEMILIHAN
DI WILAYAH KOTA JAKARTA TIMUR

Penulis :

SAKHROJI, S.H, M.H

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur

Perwujudan nyata dari kedaulatan berada ditangan rakyat, sistem
demokrasi dan negara hukum adalah penyelengaraan pemilu dan
pilkada yang dilaksanakan sesuai konstitusi. Konstitusi Negara Indonesia
dalam UUD 1945 mengatur penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 22E
berbunyi, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas,
rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali serta Penyelenggaraan Pilkada
Pasal 18 ayat (4) berbunyi, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai
kepala daerah provinsi, kabupaten dan walikota dipilih secara demokratis. Penyeleng-
garaan Pemilu dan Pilkada dilaksanaan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia. jujur dan
adil.
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil diantaranya dapat dilihat dari terpenuhi
atau tidaknya lima indikator sebagai berikut: 1) regulasi pemilu menempatkan WN secara sama
dalam menggunakan hak pilih; 2) regulasi pemilu memenuhi asas kepastian hukum, konsisten,
dan implementatif; 3) regulasi pemilu tidak hanya menjamin proses pemilu berjalan jurdil,
melainkan juga menjadi alat rekayasa konstitusional mewujudkan pemilu berintegritas;
4) regulasi pemilu menyediakan mekanisme penanganan pelanggaran hak pilih; dan 5) pemilu
dilaksanakan secara profesional dan tanpa kekerasan oleh penyelenggara pemilu yang independen.
Indikator tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Kepemiluan yaitu UU
No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No.1 tahun 2015, UU No.8 tahun 2015 dan
UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta peraturan turunannya berupa
Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, sebagai aturan pelaksanaannya.

Untuk memastikan aturan pelaksanaan dengan tujuan untuk mewujudkan adanya rasa
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan dalam masyarakat.
konsisten oleh penyelenggara pemilu Pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilu dan
maupun oleh peserta pemilu, maka perlu Pilkada tidak bisa terlepas dari muncul berbagai
adanya penegakkan hukum pemilu yaitu bentuk permasalahan seperti fenomena protes,
tindakan atau upaya untuk tegaknya fungsi keberatan, laporan ketidakadilan serta laporan
norma-norma hukum, aturan kepemiluan. pelanggaran pemilu dan pilkada, tindakan yang
Penegakan hukum pemilu juga merupakan melanggar, atau tindakan yang bertentangan
tindakan untuk memastikan bahwa semua dengan peraturan perundang-undangan terkait
proses dan tahapan pelaksanaan pemilu Pemilu maupun Pilkada. Tindakan melanggar
dapat berlangsung sesuai perencanaan dan peraturan perundang-undangan oleh oknum
ditaatinya peraturan yang mengaturnya, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim
sehingga tercipta ketertiban dalam semua kampanye atau masyarakat, merupakan pelang-
proses pemilu (electoral process order), serta garan pemilu maupun pilkada, yang terbagi
apabila ada sanksi hukumannya dapat dalam beberapa jenis pelanggaran sebagai
melahirkan efek penjeraan (deterence effect), berikut:

01 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA

Demokrasi

•Pelanggaran terkait dengan tata cara prosedur dan mekanisme berkaitan dengan
administratif pelaksanaan Pemilu dan pemilihan dalam setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu maupun Pilkada;

•Pelanggaran terhadap etika dan perilaku Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah
dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;

•Pelanggaran terhadap peraturan hukum lainnya, yaitu terkait netralitas ASN, TNI dan Polri,
•Pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu maupun

pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepemiluan;

Pada pengalaman pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu Nasional tahun
2019, Bawaslu Kota Jakarta Timur telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran
pemilu, sebagai berikut:

No. Jenis Pelanggaran Pemilu Pilkada 2017 Pemilu 2019
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu 22 19
2. Pelanggaran Kode Etik Pemilu 0 3
3. Tindak Pidana Pemilu 26 7

4. Pelanggaran Hukum Lain 0 2
Jumlah Seluruh Pelanggaran Pemilu 48 kasus 31 kasus

Terhadap data penanganan pelanggaran tersebut secara umum dari Pilkada 2017 dan Pemilu
2019 ada penurunan jumlah dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan Pegawas pemilu
maupun laporan oleh Peserta pemilu dan Masyarakat, pada Pilkada tahun 2017 berjumlah 48
kasus dan Pemilu tahun 2019 menjadi 31 kasus. Bawaslu Kota Jakarta Timur mencatat
penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
adhock, pada pilkada 2017 tidak ada, kemudian pada pemilu tahun 2019 menjadi 3 kasus,
pelanggaran netralitas ASN pada pilkada 2017 tidak ada, pada pemilu tahun 2019 menjadi 2
kasus. Penanganan pelanggaran administrasi pemilu menurun pada Pilkada 2017 berjumlah
22 pada Pemilu 2019 ada 19. Kemudian untuk tindak pidana pemilu juga mengalami
penurunan pada Pilkada 2017 ada 26 kasus, pada Pemilu 2019 menjadi 7 kasus.

a. Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan tindak pidana pemilu 14 hari kerja.
Pemilihan Laporan dugaan tindak pidana
Tindak pidana pemilu dan pemilihan merupakan Pemilu/Pemilihan diteruskan oleh
tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu Kabupaten/Kota, kepada Kepolisian
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia paling lama 1
tentang Pemilihan Umum maupun Undang x 24 jam sejak Bawaslu, Bawaslu
Undang Pemilihan. Proses penanganan tindak Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
pidana Pemilu maupun tindak pidana Pemilihan menyatakan bahwa perbuatan atau
dilakukan dengan tahapan penyelidikan, tindakan yang diduga merupakan tindak
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pidana Pemilu. Perbuatan atau tindakan
pengadilan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, yang diduga merupakan tindak pidana
dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan Pemilu dimaksud setelah berkoordinasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun dengan Kepolisian Negara Republik
1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali Indonesia, dan Kejaksaan Agung
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Republik Indonesia dalam Sentra
Penanganan terhadap Tindak pidana pemilu dan Gakkumdu.
tindak pidana pemilihan hampir sama, hanya pada Setelah membuat temuan atau menerima
waktu penanganan berbeda. Penanganan pelang- laporan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
garan pada tindak pidana pemilihan paling lama 5 Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan
hari kelender, sedangkan pada penanganan pada kajian awal, jika temuan atau laporan

EDISI IV / DESEMBER 2021 02

KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi
yang terbatas sementara pembuktian tindak
memenuhi syarat materil formil selanjutnya pidana pemilu harus mendekati sempurna
dilakukan registrasi. Kemudian dilakukan dan Bawaslu serta jajaran harus membuktikan
penanganan pelanggaran (penyelidkan) yang dalam proses pemeriksaan, dalam penanganan
terdiri dari pengumpulan alat buti, klarifikasi tindak pidana pemilu terkadang bukti kurang,
terhadap pihak pelapor, terlapor dan saksi. saksi kurang, terlapor tidak mau hadir,
Dalam proses penanganan Bawaslu, melakukan sementara Bawaslu, dan jajaran tidak diberikan
pembahasan ke 1 dengan Sentra Gakkumdu kewenangan untuk melakukan penyitaan
(Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan). Setelah barang bukti, tidak dapat memaksa terlapor
dilakukan pengkajian, kemudian dilakukan atau saksi hadir memberikan keterangan,
pembahasan ke 2 dengan Sentra Gakkumdu batas waktu penanganan habis, termasuk
untuk memastikan dan memutuskan apakah dalam Sentara Gakkumdu adanya perbedaan
dugaan tindak pidana pemilu dapat diteruskan persepsi dan pemahaman terhadap pasal-
kepada tahap penyidikan (Kepolisian) atau pasal tindak pidana yang multi tafsir dalam
dihentikan karena dugaan tindak pidana penerapannya, sehingga beberapa kasus
pemilu tidak memenuhi unsur sebagai tindak dugaan tindak pidana oleh Sentra Gakkumdu
pidana pemilu. dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagai
Kasus dugaan tindak pidana pemilihan yang tindak pidana pemilu.
ditangani Bawaslu Kota Jakarta Timur pada
Pilkada 2017 ada 26 kasus, antara lain: b. Penanganan Pelanggaran Kode Etik
Praktik politik uang: 4 kasus, kampanye
tempat ibadah&pendidikan: 2 kasus, Pengawas Pemilu Adhock oleh Bawaslu
menggunakan C-6 orang lain: 5 kasus,
kampanye diluar jadwal: 5 kasus, menganggu kabupaten/Kota, pemilu dalam
ketertiban umum: 3 kasus, menghasut, Setiap Penyelenggara
memfitnah, mengadudomba: 3 kasus, kampanye menjalankan tugas, kewenangan dan
melibatkan ASN dan Fasilitas pemerintah: 2 kewajiban, berdasarkan pada kode etik dan
kasus, mencoblos lebih dari sekali: 1, pedoman perilaku penyelenggara pemilu serta
Memasukan data pemilih yang bukan sumpah/janji jabatan. Kode Etik Penyelenggara
penduduk tersebut: 1 kasus. Sedangkan pada pemilu merupakan suatu kesatuan asas
Pemilu 2019 dugaan tindak pidana pemilu moral, etika, dan filosofi yang menjadi
ada 7 yang terdiri dari dugaan praktik politik pedoman perilaku bagi Penyelenggara pemilu
uang ada 2 kasus dan dugaan kampanye yang berupa kewajiban atau larangan,
tempat ibadah dan pendidikan ada 2 kasus. tindakan dan/atau ucapan yang patut atau
Secara kualitas dalam penanganan pelanggaran tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara
tindak pidana pemilu, untuk penanganan pemilu. Pengaturan kode etik penyelengga-
tindak pidana Pemilu tahun 2019, dirasakan raan pemilu bertujuan menjaga integritas,
semakin baik. Jika pada Pilkada 2017 hanya kehormatan, kemandirian,dan kredibilitas
ada 1 kasus yang direkomendaikan kepada semua penyelenggaran pemilu. Untuk
Penyidik Kepolisian, pada Pemilu 2019 ada 2 menjaga Integritas dan profesionalitas
kasus yang direkomendasikan kepada penyelenggara pemilu, maka penyelenggara
penyidik Kepolisian dan sudah dilakukan pemilu wajib menerapkan prinsip, mandiri,
penyidikan, namun dengan beberapa alasan jujur, adil, akuntabel, berkepastian hukum,
Kepolisian dan Kejaksaaan tidak melanjutkan aksesibitas, tertib, terbuka, proporsional,
kasus tersebut dan menerbitkan surat profesional, efektif, efesien, mendahulukan
perintah pemberhentian penyidikan (SP3) kepentingan umum. Pelanggaran kode etik
pada saat penyidikan di Kepolisian. penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran
Banyaknya dugaan temuan maupun laporan terhadap etika Penyelenggara Pemilu
tindak pidana pemilu yang tidak dapat berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum
direkomendasikan atau diteruskan tahap menjalankan tugasnya.
penyidikan kepada Kepolisian karena ada Penegakan kode etik Penyelengara pemilu
beberapa hal antara lain, waktu penanganan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP), lembaga yang

03 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA

Demokrasi

bertugas menangani pelanggaran kode etik kepada petugas PPS dan PPK sesuai peraturan
Penyelenggara Pemilu serta bertugas untuk perundang-undangan yang berlaku. Termasuk
memeriksa dan memutus terhadap aduan setelah pelaksanaan pemungutan suara
dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu 2019 ada laporan terkait petugas PPS
kode etik. Dugaan pelanggaran kode etik yang dan KPPS (sudah selesai masa tugasnya) yang
diajukan kepada DKPP dapat berupa: a. diduga terlibat dalam praktik politik uang di
Pengaduan dan/atau Laporan diajukan oleh wilayah Kelurahan Lubang Buaya. Beberapa
Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim petugas PPS dan KPPS tersebut juga
kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih, b. direkomendasikan kepada KPU Kota Jakarta
Rekomendasi DPR, yang disampaikan oleh Timur, karena sudah selesai masa tugas
DPR kepada DKPP sesuai dengan Peraturan sehingga tidak dapat diberikan sanksi, untuk
Tata Tertib DPR. Apabila ada pelanggaran menjadi catatan agar pada pelaksanaan
terhadap kode etik Penyelengara pemilu yang pemilu berikutnya tidak diterima sebagai
dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU penyelenggara pemilu. termasuk beberapa
Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, laporan yang tidak lengkap mengenai petugas
anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, Pengawas Kelurahan dan Pengawas
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Kecamatan, yang diduga melakukan
PPLN; h. anggota Panwaslu LN; atau i. pelanggaran kode etik, hal ini menjadi
anggota KPPSLN, Pengaduan dan/atau catatan bagi Bawaslu Kota Jakarta Timur
Laporan diajukan langsung kepada DKPP untuk pemilu yang akan datang tidak menerima
atau Bawaslu personal tersebut sebagai Pengawas pemilu.
Dalam Peraturan DKPP No.2 tahun 2019,
Pasal 10A menyebutkan, Dalam hal Teradu c. Pelanggaran Terhadap Peraturan
dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara PerUndang-Undangan lainnya,
Pemilu yang menjabat sebagai anggota: a. Berdasarkan UU No.7 tahun 2017 Pasal 93,
PPK; b. PPS; atau c. KPPS, pengaduan 97 dan 101, Bawaslu dan jajaran bertugas
dan/atau Laporan diajukan langsung kepada mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara
KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu (ASN), Anggota TNI dan POLRI dan mengawasi
Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada netralitas semua pihak yang dilarang ikut
Peraturan KPU. Selanjutnya pada Pasal 10B, serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana
Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu diatur Undang Undang Kepemiluan.
Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai Merekomendasikan hasil pengawasan di
anggota: a. Panwaslu Kecamatan; b. Panwaslu wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota,
Kelurahan/Desa; atau c. Pengawas TPS, terhadap pelanggaran netralitas semua pihak
Pengaduan dan/atau Laporan diajukan yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota kampanye sebagaimana diatur dalam Undang
dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu. Undang. Pasal 280 ayat (2) menyebutkan
Perbawaslu No.4 Tahun 2019, Tentang dalam kegiatan kampanye dilarang untuk
Mekanisme Penanganan Pelanggaan Kode mengikutsertakan, antara lain ASN, TNI dan
Etik Untuk Pengawas Pemilu Adhock. POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Pada pelaksanaan pemiu 2019 ada 3 kasus anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pasal
laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik 282 Pejabat Negara, Pejabat struktural dan
penyelenggara pemilu tingkat Adhock yang Pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta
berasal dari PPS dan PPK, laporan tersebut Kepala desa dilarang membuat keputusan
disampaikan antara bulan April 2019 dan/atau melakukan tindakan yang
(sebelum Perbawaslu tersebut diterbitkan) menguntungkan atau merugikan salah satu
dan Mei 2019. Terhadap laporan tersebut peserta pemilu selama masa kampanye. Trend
Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan pelanggaran netralitas ASN biasanya terkait
pemeriksaan dan kajian, kemudian hasil dengan: pemberian dukungan kepada salah
kajian di rekomendasikan kepada KPU Kota satu paslon baik melalui deklarasi, kampanye
Jakarta Timur untuk memberikan sanksi dukungan, media sosial melakukan pendekatan

EDISI IV / DESEMBER 2021 04

KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA

Demokrasi

kepada partai politik atau mendaftarkan d. Perubahan Penanganan Pelanggaran
untuk menjadi bakal calon dan ikut serta Administrasi Pemilu
secara aktif dalam kegiatan Partai politik.
Pada pelaksanaan tahapan kampanye pemilu Berdasarkan UU No.7 tahun 2017. Pasal 95,
2019 di Bawaslu Kota Jakarta Timur 98, dan Pasal 102, Bawaslu, Bawaslu Provinsi
melakukan penanganan pelanggaran, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas,
terdapat 2 kasus temuan dugaan pelanggaran memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran
netralitas aparatur sipil negara. Kasus Pemilu sesuai tingkatan, memeriksa, mengkaji,
pertama, terkait netralitas ASN dalam hal ini dan memutus pelanggaran administrasi
guru (kepala sekolah) yang berstatus sebagai Pemilu. Pasal 461 Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
PNS karena ikut berkampanye membagikan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima,
kalender di suatu sekolah wilayah Cakung memeriksa, mengkaji, dan memutus
Kota Jakarta Timur yang bergambar seorang pelanggaran administratif Pemilu. Pemeriksaan
calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kasus kedua, terkait netralitas ASN dalam hal Kabupaten/Kota harus dilakukan secara
ikut dalam kegiatan deklarasi salah satu terbuka. Proses memeriksa, mengkaji dan
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memutus tersebut diterjemahkan dengan
oleh Alumi Perguruan Tinggi, ada salah satu proses pelaksanaan pemeriksaan dalam
dosen yang bersatatus sebagai ASN. persidangan secara terbuka. Bawaslu,
Setelah dilakukan pemeriksaan dan kajian Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
kemudian kedua kasus tersebut wajib memutus penyelesaian pelanggaran
direkomendasikan kepada Komisi Aparatur administratif Pemilu paling lama 14 (empat
Sipil Negara (KASN) untuk diberikan sanksi belas) hari kerja setelah temuan dan laporan
sesuai ketentuan peraturan perundang- diterima dan diregistrasi.
undangan yang berlaku. Selanjutnya KASN Ditegaskan dalam Peraturan Bawaslu No.8
melakukan kajian rekomendasi Bawaslu Tahun 2018, Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu
dalam waktu 10 hari, hasil kajian KASN Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
tersebut jika terbukti melakukan pelanggaran Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji,
netralitas ASN, kemudian KASN memberikan dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif
rekomendasi kepada Pejabat Pembina Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya
Kepegawaian (PPK) untuk memberikan sanksi pelanggaran. Pemeriksaan oleh Bawaslu,
kepada ASN yang melanggar netralitas. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana dimaksud dilakukan secara
antara lain adalah Pejabat Kementerian, terbuka. Dalam pemeriksaan terbuka,
Sekjen pada lembaga negara, Gubernur, masyarakat dapat mengikuti proses persidangan
Bupati dan Walikota. Bawaslu, Bawaslu baik secara langsung (hadir diruangan sidang)
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun tidak langsung menyaksikan sidang
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut melalui rekaman. Proses pemeriksaan
rekomendasi oleh instansi yang berwenang. penanganan pelanggaran terdokumentasi
Kendala yang saat ini masih ada adalah melalui alat rekam yang dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak pengawas pemilu dan hasil rekam proses
semua menjalankan rekomendasi KASN diberikan kepada para pihak, serta dapat
tersebut, sehingga masih ada ASN yang disaksikan oleh masyarakat. Proses penanganan
melanggar netralitas dalam pelaksanaan pelanggaran administrasi pemilu dilakukan
pemilu maupun pilkada tetapi tidak diberikan secara terbuka.
sanksi. Hal ini perlu mendapat perhatian kita Pemeriksaan penanganan pelanggaran
semua termasuk KASN, BKN dan PPK, perlu administrasi pemilu yang dilakukan secara
adanya kebijakan regulasi yang mengatur terbuka diawali dengan adanya temuan dan
lebih lanjut penerapan sanksi oleh PPK, laporan dari pihak (WNI memiliki hak pilih,
karena tidak ada sanksi bagi PPK yang tidak Peserta pemilu dan Pemantau pemilu) dengan
mau menjalankan rekomendasi KASN membuat laporan dalam Form ADM-2, yang
tersebut. disampaikan kepada Bawaslu, bawaslu

05 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA

Demokrasi

Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota 7 hari kerja pelanggaran sebagaimana dimaksud dapat
sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran diselesaikan di tempat kejadian dengan
administrasi pemilu. Setelah menerima laporan, mempertimbangkan kelayakan dan keamanan.
selanjutnya Bawaslu Kabupaten/Kota Penyelesaian Pelanggaran Administratif
membentuk majelis pemeriksa dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan
penyelesaian pelanggaran administrasi paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima
pemilu untuk pemeriksa dalam memeriksa, oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
mengadili, mengkaji dan memutus dugaan Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, Panwaslu
Pelanggaran Administratif Pemilu. dalam Kecamatan. Objek Pelanggaran Administrasi
menjalankan tugas dan kewenangan majelis Pemilu atau jenis pelanggaran administasi
pemeriksa dibantu oleh Assisten pemeriksa, pemilu yang dapat dilakukan penanganan
Sekretaris pemeriksaan dan notulen. melalui acara cepat, antara lain:
Setelah laporan di registrasi kemudian 1) Merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk
memastikan atas kelengkapan dan keabsahan pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan
dokumen Temuan atau laporan dugaan terganggunya kampanye pemilu yang
Pelanggaran Administratif Pemilu. Majelis sedang berlangsung, adanya dugaan
pemeriksa memutuskan keterpenuhan pelanggaran, penyimpangan, kesalahan
persyaratan laporan yaitu syarat formil dan proses rekapitulasi hasil penghitungan
syarat materil, kewenangan untuk perolehan suara peserta pemilu.
menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran 2) Pelanggaran administrasi pemilu yang
Administratif Pemilu, kedudukan atau status membutuhkan perbaikan administrasi
Pelapor dan terlapor dan tenggang waktu dengan segara, memiliki dampak yang luas,
Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran perbuatannya telah selesai dilakukan
Administratif Pemilu. Dalam hal putusan dalam hari yang sama,
menyatakan laporan dugaan Pelanggaran 3) Pelanggaran terhadap ketentuan pelaksa-
Administratif Pemilu diterima, majelis naan kampanye pemilu, yang disebabkan
pemeriksa menindaklanjuti dengan sidang kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan
pemeriksaan dan menentukan jadwal sidang oleh KPU dan jajaran dibawahnya, Pelaksana
pemeriksaan. kampanye, Tim kampanye dan Peserta
Pada pelaksanaan pemilu 2019 di wilayah kampanye.
Kota Jakarta Timur, belum ada laporan
pelanggaran administrasi pemilu dari Peserta Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala
pemilu, WNI dan Pemantau pemilu, sehingga Daerah
proses penanganan pelanggaran dengan
pemeriksaan secara terbuka belum dijalankan Berdasarkan UU No.1 tahun 2015, Pelanggaran
oleh Bawaslu kota Jakarta Timur. Beberapa Administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran
kasus berasal dari temuan Penwaslu Kecamatan, terhadap tata cara yang berkaitan dengan
proses penanganan pelanggaran yang dilakukan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam
oleh Panwaslu Kecamatan dilakukan setiap tahapan Pemilihan. Bawaslu Provinsi,
menggunakan pola klarifikasi (pemeriksaan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,
tertutup) dan hasil kajian berupa rekomendasi PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan
disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/ pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan
Kota untuk diteruskan kepada KPU Kota penyelenggaraan Pemilihan. Dalam hal ada
Jakarta Timur. Ada sekitar 19 penanganan laporan pelanggaran telah dikaji dan terbukti
pelanggaran administrasi pemilu, termasuk 8 kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas
kasus diantaranya terkait rekomendasi Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
pemungutan suara ulang (PSU). Panwaslu Kelurahan, dan Pengawas TPS wajib
Perbawaslu No.8 Tahun 2018 dalam Pasal 58, menindaklanjuti laporan paling lama 5 (lima)
juga mengatur penyelesaian Pelanggaran hari setelah laporan diterima. Proses
Administratif Pemilu dapat diselesaikan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan
melalui acara cepat. Penyelesaian dilakukan melalui penanganan pemeriksaan
klarifikasi, meminta keterangan kepada para

EDISI IV / DESEMBER 2021 06

KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

pihak yang terlibat maupun yang mengetahui termasuk berbeda dalam penanganan
adanya pelanggaran administrasi tersebut, pelanggaran, sebagai berikut:
yang dilakukan secara tertutup. Terdapat 22
penanganan pelenggaran administrasi pada No Jenis Ketentuan UU No.1 Th 2015 UU No.7 Th 2017
pelaksanaan Pilkada 2017
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Ttg Pilkada Ttg Pemilu
Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas
hasil kajiannya sebagaimana dimaksud 1. Waktu Penanganan 5 hari kalender 14 hari kerja
terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Pelanggaran Pemilu
Kota, wajib menindaklanjuti rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu dan Pilkada
Kabupaten/Kota. Kemudian KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa 2. Penanganan Melalui mekanisme Melalui mekanisme
dan memutus pelanggaran administrasi
sebagaimana dimaksud paling lama 7 (tujuh) Pelangaran klarifikasi adjudikasi
hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi
dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota Administrasi
diterima.
Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 3. Hasil Penanganan Berupa rekomendasi Berupa putusan Bawaslu
Tahun 2024
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Pelanggaran
pada tahun 2024, akan dilakukan dalam
tahun yang sama tetapi pada bulan yang 4. Penyelesaian Melalui mekanisme Melalui mekanisme
berbeda, setelah pelaksanaan Pemilu sekitar
Februari 2024, langsung menyambung Sengketa Proses tertutup musyawarah adjudikasi/terbuka
masuk pada tahapan pelaksanaan Pilkada
2024. Hal ini ada kehawatiran irisan pelaksanaan pemilu
tahapan pada waktu yang sama antara
pemilu dan Pilkada, yang dapat memunculkan 5. Hukum Acara Tidak Tidak disebutkan secara Disebutkan secara jelas,
berbagai kompleksitas permasalahan dan
kerumitan tersendiri. Berkaca dari pengalaman Pidana Pemilu & jelas mengenai Hukum Penyelidikan, penyidikan,
penyelenggaraan Pemilu 2019 dan
Pelaksanaan Pilkada 2017, 2018 dan 2020. Pilkada Acara Tindak Pidana penuntutan, dan pemeriksaan
Kompleksitas permasalahan yang muncul
bisa dengan berbagai kesalahan, kelalaian Pemilihan, tindak pidana Pemilu
dan pelanggaran pemilu serta modus baru
pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh dilakukan berdasarkan
oknum peserta pemilu maupun masyarakat.
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada UndangUndang Nomor 8
Serentak, dengan dasar hukum masih
menggunakan UU No.7 tahun 2017 tentang Tahun 1981 KUHAP
Pemilihan Umum dan UU No.1 tahun 2015,
UU No.8 tahun 2015 jo UU No.10 tahun 2016 6. Pasal Ketentuan 43 Pasal, 68 Tindak 66 Pasal, 77 Tindak Pidana
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota. Hal mana pada kedua aturan Pidana Pidana
pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tersebut
masih terdapat beberapa perbedaan dalam 5. Koordinator Sentra Tidak diatur secara tegas Koordinaor Sentra Gakkumdu
ketentuan yang mengatur tahapan
pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada Gakumdu dan jelas Bawaslu

07 7. Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Pemberi politik uang yang
KOTA JAKARTA TIMUR
Politik uang politk uang dapat dapat dipidana

dipidana

8. Ancaman Praktik Hukuman tertinggi 6 Th Hukuman tertinggi 4 Th

Politik Uang Penjara Penjara

9. Penanganan Tindak Belum mengatur Sudah mengatur penanganan

Pidana pemilu penanganan secara in secara in absensia

absensia

10. Pasal2 Tindak Pidana Subjek pelaku paling Subjek pelaku paling banyak

banyak setiap orang, Penyelenggara pemilu dan

Ancaman pidana paling setiap orang. Ancaman pidana

berat 10 th penjara, paling berat 6 th penjara,

paling ringan 15 hari paling ringan 6 bulan penjara.

penjara. Denda paling Denda paling banyak 100 M

banyak 50 M dan paling dan paling ringan 6 jt rupiah

ringan 100 ribu,

Perbedaan beberapa ketentuan kedua
Undang-Undang tersebut harus dapat
dimengerti dan dipahami oleh penyelenggara
pemilu, anggota Sentra Gakkumdu, Peserta
pemilu dan masyarakat sehingga dalam
pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu
maupun pilkada tidak terjadi salah paham
ataupun menimbulkan kebingungan semua
pihak. Bawaslu Kota Jakarta Timur, sejak
awal tahun 2021 sudah mulai melakukan
persiapan untuk menuju pelaksanaan Pemilu
dan Pilkada serentak 2024, dengan
melakukan berbagai kegiatan yaitu peningkatan
kapasitas terhadap SDM baik terkait pemahaman
pengawasan, pencegahan pelanggaran dan
penindakan pelanggaran pemilu, peningkatan
pemahaman melakukan investigasi terhadap
informasi awal serta melakukan tindakan
penyelidikan oleh Bawaslu Kab/Kota dan
jajaran secara maksimal. Bawaslu Kota
Jakarta Timur juga melakukan koordinasi
lebih awal terkait penanganan tindak pidana
pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan
wilayah Kota Jakarta Timur.

EDISI IV / DESEMBER 2021

OPINI Demokrasi

EKSISTENSI BAWASLU SEBAGAI
LEMBAGA QUASI PERADILAN
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU

Penulis : Indikator keadilan penyelenggaraan pemilu menurut
standar yang dirumuskan IDEA dapat dinilai pada ada
PUADI, S.Pd, M.M atau tidaknya ketersediaan instrumen hukum pemilu
beserta mekanisme penyelesaian masalah hukum
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pemilu yang dilakukan. Keadilan pemilu (electoral
justice) dalam kerangka yang mencakup sarana dan
mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu
pencegahan terhadap sengketa pemilu (prevention of
electoral disputes), penyelesaian terhadap sengketa
pemilu (resolution of electoral disputes), dan alternatif
penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang
ada (alternative of electoral disputes). Penyelesaian
terhadap sengketa pemilu dapat dibagi ke dalam dua
hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui electoral
challenges dan hukuman bagi mereka yang melakukan
kecurangan baik secara administratif maupun pidana.

Menurut Ramlan Surbakti terdapat tujuh penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah
kriteria yang harus dipenuhi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas
mewujudkan pemilu yang adil dan pengawasan pada dasarnya dilaksanakan
berintegritas, yaitu: 1) kesetaraan antar untuk memastikan prosedur pelaksanaan
warga negara, baik dalam pemungutan Pemilu maupun Pilkada sesuai dengan
dan penghitungan suara maupun dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.
alokasi kursi DPR dan DPRD dan Selain itu untuk menghindari adanya
pembentukan daerah pemilihan; 2) kemungkinan penyelewengan maupun
kepastian hukum yang dirumuskan ber- pelanggaran terhadap tujuan yang akan
dasarkan asas pemilu demokratis; 3) dicapai, pelaksanaan pemilu berjalan
persaingan bebas dan adil antar kontes- demokratis sesuai prinsip langsung, umum,
tan pemilu; 4) partisipasi seluruh bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan
pemangku kepentingan dalam seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
rangkaian penyelenggaraan tahap Melalui pengawasan diharapkan penyelengaraan
pemilu; 5) badan penyelenggara pemilu pemilihan umum berjalan sesuai tujuan
yang profesional, independen, dan yang telah direncanakan secara efektif dan
imparsial; 6) integritas pemungutan, efisien, sehingga proses dan hasil pemilu
penghitungan, tabulasi, dan pelaporan dinilai berkualitas dan berintegritas.
suara pemilu; 7) penyelesaian penanganan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
pelanggaran dan sengketa pemilu yang dan jajaran mencakup tindakan pencegahan
adil dan tepat waktu. dan penindakan, sebagaimana ditentukan
Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun dalam Pasal 93 Bawaslu melakukan tugas
2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu pencegahan dan penindakan terhadap
diberikan tugas dan kewenangan untuk pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu
melakukan pengawasan terhadap dan praktik politik uang. Pencegahan

EDISI IV / DESEMBER 2021 08

KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi

pelanggaran merupakan tindakan, pengadilan dibawahnya dan Mahkamah
langkah-langkah, upaya mencegah Konstitusi. Kemudian ayat (3) mengatur
secara dini terhadap potensi pelanggaran mengenai lembaga quasi-judisial (semi
pemilu yang mengganggu integritas peradilan) yang menyebutkan badan badan
proses dan hasil Pemilu. lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
Penindakan merupakan serangkaian kehakiman diatur dalam Undang-Undang.
proses penanganan pelanggaran yang Ketentuan tersebut mengandung makna,
meliputi temuan, penerimaan laporan, Pertama, pengakuan konstitusional terhadap
pengumpulan alat bukti, klarifikasi, keberadaan lembaga quasi-judisial yang telah
pengkajian, dan/atau pemberian ada sebelum perubahan konstitusi maupun
rekomendasi atau memberikan putusan, yang akan dibentuk pada waktu yang akan
serta penerusan hasil kajian atas datang. Penyebutan frase badan-badan pada
temuan/laporan kepada instansi yang ayat (3) UUD menandakan telah ada lembaga
berwenang untuk ditindaklanjuti. -lembaga negara yang memiliki kewenangan
Bawaslu dan jajaran melakukan semi-judisial sebelum perubahan konstitusi.
penindakan terhadap beberapa jenis Konstitusi yang hanya memberikan landasan
pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran konstitusional bagi keberadaan lembaga-
administrasi pemilu, pelanggaran kode lembaga quasi-judisial dalam sistem
etik penyelenggara pemilu, pelanggaran kekuasaan kehakiman. Kedua syarat legalitas
ketentuan hukum netralitas ASN, pendirian lembaga quasi-judisial diatur
Anggota TNI, Polri dan tindak pidana dalam Undang-undang. Maknanya, lembaga
pemilu. Dalam Tulisan ini akan quasi-judisial baik yang telah dibentuk
menyampaikan Eksistensi Bawaslu maupun yang akan dibentuk harus diatur
Sebagai Lembaga Semi Peradilan Dalam pada level Undang-Undang sebagai bentuk
Penanganan Pelanggaran Administrasi legitimasi konstitusional, merupakan
Pemilu. cerminan aspirasi rakyat yang diwakili oleh
Presiden dan DPR.
Bawaslu Sebagai Lembaga Semi Menurut Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie, lembaga
Peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan
UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) peradilan sesuai tugas dan kewenangannya
menyebutkan Kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sebagai quasi peradilan.
merupakan kekuasaan yang merdeka Sebuah lembaga yang dikatagorikan lembaga
untuk menyelenggarakan peradilan semi peradilan, memiliki kekuasaan antara
guna menegakkan hukum dan keadilan. lain: kekuasaan untuk memberikan penilaian
Istilah Peradilan tersebut merujuk pada dan pertimbangan, mendengar dan menentukan
proses untuk menegakkan hukum dan atau memastikan fakta-fakta yang dihadirkan
keadilan. Selanjutnya ayat (2) berbunyi, dalam persidangan dan membuat amar
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh putusan serta pertimbangan-pertimbangan
sebuah Mahkamah Agung dan badan yang mengikat suatu objek hukum,
peradilan yang berada dibawahnya mempengaruhi hak orang lain dan hak milik
dalam lingkungan peradilan umum, hak orang perorang, menguji saksi-saksi,
lingkungan peradilan agama, lingkungan memaksa saksi untuk hadir dan
peradilan militer dan lingkungan mendengarkan keterangan para pihak dalam
peradilan tata usaha Negara dan oleh persidangan serta menegakkan keputusan
sebuah Mahkamah Konstitusi. Kata dan menjatuhkan saksi hukuman. Terdapat
Peradilan pada ayat (2) tersebut merujuk badan-badan yang secara tegas disebut
pada lembaga yang memiliki kewenangan sebagai badan peradilan khusus, lembaga
untuk melakukan proses peradilan yaitu yang memiliki kewenangan bersifat semi
suatu Mahkamah Agung dengan empat peradilan (quasi perdilan), seperti lembaga

09 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan secara terbuka.
(KPPU), Badan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi
Konsumen (BPSK) Komisi Informasi Pusat secara terstruktur, sistematis, dan masif
(KIP), termasuk Badan Pengawas Pemilu merupakan perbuatan atau tindakan yang
(Bawaslu) dan Dewan Kehormatan melanggar tata cara, prosedur, atau
Penyelenggara Pemilu (DKPP). mekanisme yang berkaitan dengan
Berdasarkan UU No.7 tahun 2017 administrasi pelaksanaan Pemilu dalam
Bawaslu diberikan tugas dan kewenangan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu,
melakukan pencegahan dan penindakan dan/atau Pasangan Calon, calon anggota
terhadap pelanggaran pemilu, penyelesaian DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten
sengketa pemilu dan praktik politik uang. /Kota, menjanjikan dan/atau memberikan
Proses penindakan pelanggaran uang atau materi lainnya untuk
administrasi pemilu tersebut oleh mempengaruhi penyelenggara Pemilu
Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur,
Kabupaten/Kota dalam pemeriksaan sistematis, dan massif (TSM). Dalam hal
dilakukan secara terbuka dan proses terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang
penanganan penyelesaian sengketa terjadi secara terstruktur, sistematis, dan
proses pemilu dilakukan secara mediasi, massif (TSM), Bawaslu menerima, memeriksa,
dalam hal tidak tercapai kesepakatan dan merekomendasikan pelanggaran
antar para pihak yang bersengketa, maka administratif Pemilu dalam waktu paling
dilakukan secara adjudikasi. Dalam lama 14 (empat belas) hari kerja.
melaksanakan penanganan pelanggaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud harus
Bawaslu memiliki kewenangan sebagai dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan
quasi peradilan. ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan secara terbuka merujuk pada
Pelanggaran Administrasi Pemilu dan UU No.48 tahun 2009, tentang kekuasaan
Prinsip Terbuka Untuk Umum kehakiman Pasal 13, menyebutkan semua
Dalam UU No.7 tahun 2017, Pelanggaran sidang pemeriksaan pengadilan adalah
Pemilu merupakan tindakan yang terbuka untuk umum, kecuali undang-
bertentangan dengan ketentuan peraturan undang menentukan lain. Menurut M. Yahya
perundang-undangan terkait Pemilu. Harahap, pemeriksaan sidang terbuka untuk
Pelanggaran administratif Pemilu meliputi umum, dalam praktiknya pada saat Majelis
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, pemeriksa hendak membuka sidang harus
atau mekanisme yang berkaitan dengan menyatakan “sidang dibuka dan terbuka
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam untuk umum, Setiap orang yang ingin
setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, menghadiri persidangan dapat memasuki
pelanggaran administratif pemilu, tidak ruangan sidang. Pemeriksaan dilakukan
termasuk tindak pidana Pemilu dan secara terbuka untuk umum memiliki
pelanggaran kode etik. Pelanggaran maksud agar semua proses persidangan
administrasi pemilu merupakan perbuatan dilakukan secara jelas, pemeriksaan
atau tindakan yang melanggar tata cara, terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan
prosedur, atau mekanisme yang berkaitan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun, tidak
dengan administrasi pelaksanaan Pemilu ada yang ditutup-tutupi, persidangan tidak
dalam setiap tahapan penyelenggaraan dalam suasana gelap dan tidak berbisik bisik.
Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Persidangan untuk umum dapat dilihat dan
Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, dibuktikan dengan setiap orang dapat
memeriksa, mengkaji, dan memutus mengikuti dan melihat langsung dalam
pelanggaran administratif Pemilu. proses persidangan.
Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu

EDISI IV / DESEMBER 2021 10

KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi
saan terkait petunjuk dan dokumen elektronik,
Majelis Pemeriksa, Tugas dan serta pemeriksaan terhadap keterangan terl-
Kewenangan apor dan/atau keterangan ahli.
Pembuktian lain dalam penanganan
Penanganan pelanggaran administrasi pelanggaran administrasi TSM adalah,
pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dengan ketentuan:
/Kota dilaksanakan dengan prinsip cepat, a. untuk pemilihan anggota DPR, pelangga-
tidak memihak, dan dilakukan secara
terbuka. Dalam melaksanakan kewenangan ran TSM terjadi paling sedikit 50% (lima
tersebut, Bawaslu dapat membentuk puluh persen) dari jumlah daerah
majelis pemeriksa dilakukan melalui kabupaten /kota dalam daerah pemilihan,
rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau paling sedikit 50% (lima puluh
atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu persen) kecamatan dalam 1 (satu) daerah
membentuk majelis pemeriksa dalam kabupaten/kota, atau gabungan daerah
penyelesaian Pelanggaran Administratif kabupaten/kota dalam daerah pemilihan;
Pemilu dan Pelanggaran Administratif b. untuk pemilihan anggota DPD, pelangga-
Pemilu TSM. Bawaslu dapat membentuk ran TSM terjadi paling sedikit 50% (lima
majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi puluh persen) dari jumlah daerah
dalam penyelesaian Pelanggaran Admin- kabupaten/kota dalam daerah pemilihan
istratif Pemilu TSM, yang dilakukan oleh daerah provinsi;
calon anggota DPRD Provinsi dan/atau c. untuk Pemilihan Presiden dan Wakil
DPRD Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Presiden, pelanggaran TSM terjadi paling
membentuk majelis pemeriksa dalam sedikit 50% (lima puluh persen) dari
penyelesaian Pelanggaran Administratif jumlah daerah provinsi di Indonesia;
Pemilu di provinsi. Bawaslu Kabupaten d. untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi,
/Kota membentuk majelis pemeriksa pelanggaran TSM terjadi paling sedikit
dalam penyelesaian Pelanggaran Admin- 50% (lima puluh persen) dari jumlah
istratif Pemilu di kabupaten/kota. daerah kabupaten/kota dalam daerah
Pemeriksaan Pelanggaran Administratif pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima
Pemilu atau Pelanggaran Administratif puluh persen) dari jumlah Kecamatan
Pemilu TSM dilaksanakan melalui dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
tahapan: a. pembacaan materi laporan e. untuk pemilihan anggota DPRD Kabupat-
dari Pelapor atau penemu; b. tanggapan/- en /Kota, pelanggaran TSM terjadi paling
jawaban terlapor; c. pembuktian; d. sedikit 50% (lima puluh persen) dari
kesimpulan pihak Pelapor atau penemu jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah
dan terlapor; dan e. putusan. Majelis kabupaten/kota, atau paling sedikit 50%
pemeriksa memutus Pelanggaran (lima puluh persen) dari jumlah kelurahan
Administratif Pemilu dan Pelanggaran /desa dalam daerah pemilihan, atau
Administratif Pemilu TSM berdasarkan gabungan kelurahan/desa dalam daerah
paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah. pemilihan; dan/atau
Alat bukti sebagaimana dimaksud f. pelanggaran terjadi di luar ketentuan
berupa: a. keterangan saksi; b. surat atau sebagaimana diatur dalam huruf a sampai
tulisan; c. petunjuk; d. dokumen dengan huruf e yang secara langsung
elektronik; e. keterangan Pelapor atau mempengaruhi hasil Pemilu dan perolehan
keterangan terlapor dalam sidang pemer- hasil suara terbanyak calon anggota DPR,
iksaan dan/atau f. keterangan ahli. DPD, Pasangan Calon, calon anggota
Pembuktian sebagaimana dimaksud DPRD Provinsi, atau calon anggota DPRD
dilakukan pemeriksaan melakukan Kabupaten/Kota.
pemeriksaan terhadap keterangan saksi,
pemeriksaan surat atau tulisan, pemerik-

11 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi

Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelangga- melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
ran Administratif Pemilu berupa: a. per- berupa perbuatan menjanjikan dan/atau
baikan administrasi terhadap tata cara, memberikan uang atau materi lainnya untuk
prosedur, atau mekanisme sesuai dengan mempengaruhi penyelenggara Pemilu
ketentuan peraturan perundang-undan- dan/atau Pemilih yang terjadi secara
gan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan Tersruktur, Sistematis, dan Masif; b.
pada tahapan tertentu dalam penyeleng- merekomendasikan kepada KPU untuk
garaan Pemilu; dan/atau d. sanksi membatalkan terlapor sebagai calon anggota
administratif lainnya sesuai dengan DPR/DPD atau Pasangan Calon; dan seterus-
ketentuan dalam undang-undang nya. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan
mengenai Pemilu. Sanksi lain terhadap Bawaslu kab/Kota dalam amarnya akan
terlapor/pelaku yang terbukti melakukan menyebutkan memerintahkan atau
tindakan Pelanggaran Administratif merekomendasikan suatu hal kepada KPU,
Pemilu TSM berupa pembatalan sebagai KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota baik
calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, untuk melakukan atau untuk membatalkan.
DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
Calon. wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten
/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
Tindaklanjut Putusan Bawaslu tanggal putusan dibacakan.

Terhadap Pelanggaran Administrasi Keputusan Bawaslu dan Bawaslu Proinsi

Pemilu yang merekomendasikan kepada KPU untuk
Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu membatalkan terlapor sebagai calon anggota
LN dibacakan secara terbuka dan dapat DPR/DPD atau Pasangan Calon dilanjutkan
dihadiri oleh para pihak. Salinan putusan dengan dikeluarkan Keputusan KPU dan
disampaikan kepada para pihak pada Keputusan KU Provinsi sesuai tingkatan,
hari yang sama setelah putusan berupa sanksi administratif pembatalan
dibacakan. Isi putusan dalam penanganan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
pelanggaran pemilu dalam eksekusinya DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon
akan melibatkan lembaga lain yaitu KPU Presiden dan Wakil Presiden. Calon anggota
sesuai tingkatan yang berupa memerin- DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupat-
tahkan atau merekomendasikan sesuatu en/kota.
hal. Pasangan Calon yang dikenai sanksi admin-
Putusan dalam pelanggaran administrasi istratif pembatalan dapat mengajukan upaya
pemilu yang terbukti, amar putusannya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu
berbunyi, a. menyatakan terlapor, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan
terbukti secara sah dan meyakinkan KPU ditetapkan. Mahkamah Agung memutus
melakukan Pelanggaran Administratif perkara upaya hukum pelanggaran adminis-
Pemilu, b. memerintahkan kepada KPU, tratif Pemilu dalam waktu paling lama 14
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota (empat belas) hari kerja. Dalam hal putusan
untuk melakukan perbaikan administrasi Mahkamah Agung membatalkan keputusan
terhadap tata cara, prosedur, atau KPU, maka KPU wajib menetapkan kembali
mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD
dengan ketentuan peraturan perundang provinsi, DPRD Kabupaten/kota, dan
-undangan; dan seterusnya. Putusan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,
dalam pelanggaran administrasi pemilu Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan
TSM yang terbukti, amar putusannya mengikat.
berbunyi, a. menyatakan terlapor,
terbukti secara sah dan meyakinkan

EDISI IV / DESEMBER 2021 12

KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi
secara tidak langsung juga membatalkan
Hubungan Fungsional antara Bawaslu, putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan
KPU dan Mahkamah Agung Bawaslu kabupaten/Kota.
Dalam implementasinya lembaga quasi
Pelapor atau terlapor dapat peradilan sebagai lembaga yang memiliki
mengajukan permintaan koreksi kepada kewenangan mengadili dan memutus sebuah
Bawaslu atas putusan penyelesaian perkara, dengan kekuatan putusan tersebut
Pelanggaran Administratif Pemilu oleh ada yang bersifat final dan mengikat (sama
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupat- dengan putusan yang bersifat inkcraht), serta
en /Kota. Permintaan koreksi atas putusan yang dapat dilakukan upaya
putusan penyelesaian Pelanggaran banding kepada Mahkamah Agung. Dalam
Administratif Pemilu disampaikan secara hubungannya dengan kewenangan mengadili
langsung kepada Bawaslu, paling lama 3 ini antara kedua lembaga dapat menimbulkan
(tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. kehawatiran hasil putusan yang berbeda dan
Alasan permintaan koreksi terhadap putusan yang tumpang tindih. Putusan
putusan penyelesaian Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kebingungan
Administratif Pemilu hanya menyangkut masyarakat serta menimbulkan adanya
adanya kesalahan penerapan hukum ketidakpastian hukum dalam penindakan
dalam putusan Bawaslu Provinsi atau pelanggaran pemilu.
Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian Sehingga perlu adanya strategi kebijakan
Bawaslu RI melakukan pemeriksaan penanganan pelanggaran yang ditempuh
terhadap putusan penyelesaian pelanggaran guna menyamakan persepsi dan pemahaman
administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi antara lembaga Bawaslu dan Mahkamah
atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling Agung. Perlu adanya hubungan sinergi dan
lama 14 (empat belas) hari kerja. Hasil fungsional dalam rangka mewujudkan
pemeriksaan permintaan koreksi berupa keadilan pemilu dan kepastian hukum
putusan koreksi dapat berupa: a. pemilu dengan beberapa tindakan. Pertama
menguatkan putusan penyelesaian dilakukan penguatan dan peningatan
Pelanggaran Administratif Pemilu oleh kapasitas SDM pengawas pemilu terkait
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupat- penanganan pelanggaran administrasi
en/Kota; atau b. mengoreksi putusan pemilu dalam hal model pemeriksaan dan
penyelesaian Pelanggaran Administratif kualitas pembuatan kajian hukum yang
Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau melibatkan Mahkamah Agung. Kedua,
Bawaslu Kabupaten/Kota. membagun sistem hubungan antar institusi
Meskipun secara organisasi Bawaslu Bawaslu dan Mahkamah Agung adanya
tidak dibawah Mahkamah Agung, namun sinergi dan penyamaan persepsi terkait
dalam penanganan pelanggaran adminis- pemahaman pelanggaran administrasi
trasi pemilu yang bersifat TSM, putusan pemilu dalam rangka meningkatkan kualitas
Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh putusan Bawaslu yang dapat dipahami oleh
putusan KPU sesuai tingkatan, terkait Mahkamah Agung.
membatalan terhadap calon anggota DPR,
DPD dan DPRD serta Paslon Presiden dan
Wakil Presiden, maka putusan KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
tersebut dapat diajukan upaya hukum
atau gugatan kepada Mahkamah Agung.
Terhadap hasil putusan Mahkamah
Agung yang menyatakan membatalkan
terhadap putusan KPU, KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka

13 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE Demokrasi

REPORTASE
EXCLUSIVE

MAHYUDIN, S.H, M.H
ANGGOTA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

1. Menurut bapak sebagai pejabat di penyelenggara pemilu, apa kelebihan dan
kekurangan sistem penegakan hukum pemilu/Pemilihan kita saat ini?
Jawaban : Saya kira apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu saat ini sudah baik
dalam mewujudkan keadilan pemilu. Di dalam undang-undang itu sudah secara komprehensif
mengatur mengenai penegakan keadilan pemilu, mulai dari Bawaslu, terlibatnya pengadilan:
baik pengadilan negeri untuk tindak pidana pemilu dan pengadilan tata usaha negara dan
seterusnya sampai Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau melihat dari berbagai keterlibatan
kelembagaan ini bahwa keadilan yang kita inginkan ini dapat dilakukan secara baik dengan
tahapan-tahapan yang ada, misalnya dalam sengeta proses pemilu dan penanganan pelanggaran
sudah diatur agar peserta pemilu tidak melakukan hal-hal yang dianggap melanggar.

2. Apakah desain penanganan pelanggaran pemilu saat ini sudah efektif?
Jawaban : Saya kira desain yang sudah dibuat sudah baik, tinggal bagaimana dalam
pelaksanaannya, terutama penguatan dalam peraturan-peraturan yang lebih teknis. Karena di
dalam penegakan hukum pemilu Bawaslu tidak sendiri, terutama dalam penanganan
pelanggaran tindak pidana pemilu harus melibatkan pihak gakkumdu yang didalamnya ada
pihak kepolisian dan kejaksaan yang kemudian memeriksa adanya laporan dugaan pelanggaran
selama 14 (empat belas) hari. Kemudian dari proses itu dapat dinaikan ke proses penyidikan di
kepolisian, masuk pada kejaksaan dan penuntutan di pengadilan. Jadi prosedur-prosedur ini
yang digunakan untuk mewujudkan keadilan pemilu.

3. Apakah Bawaslu sudah efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukum
pemilu?
Jawaban : Dalam sisi kita sebagai pengawas pemilu, kita akan mengatakan sudah efektif.
Karena memang kita memahami undang-undangnya seperti itu dan apa yang sudah kita
lakukan di pemilu 2019 sudah cukup baik. Tinggal jika ada kelemahan-kelemahan yang terjadi
tentu akan kita perbaiki. Sehingga di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan akan berusaha
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Tentu dalam pembentukan regulasi tidak dan
pelaksanaannya tidak ada yang sempurna, namun berupaya untuk mencapai keinginan-
keinginan pemilu yang adil.

EDISI IV / DESEMBER 2021 14

KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE

Demokrasi

4. Bagaimana bapak menilai kompetensi SDM Bawaslu dalam menangani
penegakan hukum pemilu?
Jawaban : Saya kira dalam proses rekrutment sudah cukup bagus. Bagaimana seorang SDM
atau staf-staf di lingkungan Bawaslu dialam proses seleksi di awali dengan seleksi terhadap
penguasaan materi kepemiluan. Setelah di lingkungan Bawaslu mereka selalu dilatih dan
dididik agar mereka menguasai materi kepemiluan secara baik. Fakta yang ada di pemilu 2019
adalah sebagai bukti bahwa sampai hari ini tidak ada kendala yang berarti, meskipun ada
hal-hal atau masalah kecil yang terjadi dan tidak mengganggu substansi dalam upaya
menegakan keadilan pemilu

5. Dalam draft RUU Pemilu yang sempat dibahas pada prolegnas 2020 yang lalu,
desain sanksi hukum pemilu dengan pendekatan administratif diberikan porsi yang lebih
banyak, bagaimana tanggapan bapak?
Jawaban : Kalau kita sebagai Bawaslu ini menjalankan undang-undang. Artinya kalau hal
tersebut bukan menjadi bagian lagi dari undang-undang tentu kita tidak dapat menterjemahkannya
lebih jauh. Kalaupun itu sudah menjadi bagian dari undang-undang, maka harus kita ikuti.
Faktanya, kita sampai saat ini masih menggunakan undang-undang nomor 7 tahun 2017
tentang pemilu. Artinya bahwa undang-undang tersebut masih layak digunakan untuk pemilu
kedepan.

6. Menurut bapak sanksi hukum pelanggaran pemilu apa yang paling penting
keberadaannya?
Jawaban : Saya kira semua penting, karena setiap sanksi terkait dengan satu dan lainnya.
Sehingga mengapa dibuat hal-hal demikian itu untuk mengisi agar tidak ada peluang terjadinya
pelanggaran itu. Misalnya seperti sengketa proses pemilu, itu berkaitan dengan berita acara
ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, sehingga jika tidak ada ruang pengujian
melalui sengketa proses pemilu bisa menimbulkan kelalaian dalam bentuk
kesewenang-wenangan atau KPU bisa saja mengeluarkan keputusan yang tidak berpihak pada
keadilan itu sendiri, makanya ada lembaga penyelesaian sengketa untuk menguji, apakah surat
keputusan itu sudah sesuai atau tidak. Demikian juga misalnya dalam penanganan pelanggaran
tindak pidana pemilu, semua peserta pemilu dilarang melakukan praktek-praktek politik uang,
memberikan atau menjanjikan uang atau sesuatu barang kepada pemilih atau pihak lainnya
dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Sehingga pada saat hasil pemilu itu memang pemilu
yang diinginkan sesuai dengan hati nurani yang ada dalam bangsa itu sendiri bukan karena
faktor-faktor tertentu adanya suatu proses yang tidak baik di dalamnya. Saya kira, semua
rangkaian merupakan satu kesatuan, seperti DKPP itu sendiri dalam menegakan kode etik.
Tentu ini kan menjaga jangan sampai penyelenggara pemilu bermain mata dengan peserta
pemilu, ini semua aturan-aturan untuk menjaga bagaimana semua yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu memiliki keterkaitan untuk mewujudkan keadilan pemilu.

15 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE

Demokrasi

7. Apakah sistem penegakan hukum pemilu saat ini sudah mencerminkan upaya
untuk mewujudkan keadilan pemilu?
Jawaban : Tentu ini harus berperoses. Tidak mungkin akan menemukan jati dirinya secara baik
tanpa melalui proses. Artinya kekurangan-kekuarangan yang kita peroleh di dalam berbagai
kegiatan-kegiatan pemilu yang kita lakukan selama ini untuk diperbaiki dan untuk dilengkapi
segala kelemahan yang ada. Kalau memang sudah baik tentu akan kita pertahankan. Kita
berharap bahwa dengan berbagai kegiatan dan aktifitas penyelenggara pemilu selama ini, kita
akan segera menemukan format terbaik dalam penyelenggaraan pemilu kita. Misalnya kedepan
ini dilakukan pemilu serentak antara pemilu dan pemilihan, ini juga sesuatu yang dianggap
baru dalam pengalaman penyelenggaraan kita selama ini.

8. Apa tantangan Bawaslu dalam upaya mewujudkan keadilan pemilu?
Jawaban : Tantangan yang ada itu, sebetulnya secara internal dan eksternal. Tantangan secara
internal ini bisa di hadapi dengan melakukan pembinaan-pembinaan secara terus menerus dan
berkelanjutan. Sampai hari ini SDM kita masih cukup bagus untuk menghadapi pemilu
kedepan dan kita memiliki kesiapan. Apalagi didukung oleh undang-undang yang digunakan
pada pemilu kedepan adalah undang-undang yang pernah kita gunakan. Tantangan lain
misalnya tantangan eksternal, kita berupaya memulai dari sekolah seperti sekolah pengawasan
partisipatif adalah sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi-informasi berkaitan
dengan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang terjadi pada saat tahapan-tahapan pemilu yang
ada. Disitu kita akan berusaha memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bagaimana
masyarakat harus bersikap pada saat mereka berhadapan dengan pelanggaran atau bagaimana
mereka berproses dalam upaya untuk menyampaikan laporan, termasuk juga mereka dapat
memberikan informasi awal

9. Seandainya pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 masih dalam kondisi
Pandemi (kita berharap sudah berakhir sebelum Tahun 2024) perangkat hukum apa saja
yang harus dipersiapkan agar penegakan hukum Pemilu/Pemilihan bisa berjalan dengan
baik dan efektif? Atau strategi seperti apa yang perlu dilakukan apabila perangkat
hukumnya ternyata tidak berbeda sama sekali?
Jawaban : Kita berharap bahwa pandemic ini segera berlalu, dengan proses yang dilakukan saat
ini melalui penggunaan protocol kesehatan. Di pemilihan tahun 2020 itu menjadi contoh
bagaimana kita harus melaksanakan pemilu dan pemilihan kedepan. Dengan jangka waktu,
dari saat ini sampai tahun 2024 masih ada cukup ruang untuk bagaimana kita mengajarkan
kepada public untuk taat terhadap protocol kesehatan. Tentu juga di dalam perjalanannnya
nanti, akan dibentuk regulasi-regulasi baik nanti oleh pemerintah (DPR) dan juga penyelenggara
pemilu untuk mengantisipasi bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau
kita melihat trend virus saat ini sudah mulai menurun, mudah-mudahan di tahun 2024 sudah
bersih dan kita bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. Tapi kalaupun itu masih ada, kita
akan punya kesiapan-kesiapan regulasi yang akan dipersiapkan untuk menghadapai situasi
tersebut

EDISI IV / DESEMBER 2021 16

KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE Demokrasi

10. Sebagai pertanyaan terakhir,menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun
2024 kita melihat masih ada ketidakselarasan sebagian aturan dalam sistem penegakan
hukum Pemilu dan Pemilihan. Mengingat akan terdapat suatu irisan antara tahapan
Pemilu dengan tahapan Pemilihan, maka mungkin saja akan muncul persoalan-
persoalan dalam proses penegakan hukumnya. Bagaimana pendapat Bapak terhadap
kondisi tersebut?

Jawaban : Saya kira ini tantangan yang mengasikan karena dibutuhkan bagaimana kehebatan
dari penyelenggara pemilu untuk menghadapi situasi tersebut. Kalaupun dihadapkan oleh dua
aturan pemilu dan pemilihan yang sedikit berbeda, tentu ini dibutuhkan kemahiran. Makanya
kemahiran ini akan diperoleh apabila nanti atau sekarang mempersiapkan diri lebih baik. Saya
kira apapun bentuk tantangan yang kita hadapi kedepan, akan lebih mudah jika mempersiapkan
diri dengan maksimal.

17 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

Demokrasi

TINDAK LANJUT
PENANGANAN PELANGGARAN
NETRALITAS ASN
DI JAKARTA TIMUR

Penulis:

Prayogo Bekti Utomo

Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur

Banyak orang beranggapan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki
status kepegawaian yang sama. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Sementara itu, P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sehingga PNS merupakan
bagian dari ASN, tetapi ASN tidak selalu PNS.

Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu
pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat dan negara menjadi alat politik
partai. PNS menjadi terkotak-kotak dan kinerja lembaga pun terhambat. Prinsip penilaian prestasi atau karir
pegawai negeri yang fair dan sehat hampir terabaikan. Kenaikan pangkat bukan karena sistem merit, tetapi
karena loyalitas kepada partai atau pimpinan lembaganya. Hal ini terjadi sejak awal sistem multipartai setelah
Indonesia Merdeka hingga masa Orde Baru. Pergantian kabinet berdampak pada stabilitas kepegawaian.

Pada tahun 1971 Pemerintah Orde Baru melalui persoalan, tetapi pengaruhnya terhadap komunitas
Keppres RI Nomor 82 Tahun 1971 membentuk mereka. Karena biasanya mereka memiliki posisi
Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) dan tawar di tengah masyarakat, sehingga mudah untuk
menegaskan bahwa Korpri merupakan satu-satunya menghimpun suara.
wadah untuk menghimpun dan membina seluruh Sebagai contoh, pengalaman Pilkada Kota
pegawai RI di luar kedinasan. Tujuan pembentukan Tangerang Selatan pada tahun 2010 dimana melalui
Korpri adalah agar Pegawai RI ikut memelihara dan Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota
memantapkan stabilitas politik dan sosial yang Tangerang Selatan harus melakukan Pemungutan
dinamis dalam Negara RI. Celakanya, Korpri ternya- Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS sebagai akibat
ta kembali menjadi alat politik Pemerintahan Orde adanya mobilisasi ASN di lingkungan Pemerintah
Baru untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke partai Kota Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan
politik tertentu. Barulah ketika masa Orde Reformasi bahwa netralitas ASN mampu mempengaruhi
akhirnya disepakati bahwa Korpri harus Netral proses dan hasil Pilkada di Kota Tangerang Selatan.
secara politik. Oleh karenanya, penting sekali untuk menjaga
Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada netralitas ASN dalam setiap penyelenggaraan Pemilu
selama ini menunjukkan bahwa ketidaknetralan ASN dan Pilkada serta menjamin pelayanan publik
(PNS) menyebabkan terciderainya prinsip-prinsip yang adil bagi semua pihak. Jangan sampai ketidak
demokrasi, gangguan pelayanan publik, serta kebija- netralan ASN menyebabkan konflik perpecahan di
kan publik yang tidak berkeadilan. Bukanlah jumlah internal ASN, Pemda maupun di masyarakat.
suara yang dimiliki oleh ASN tersebut yang menjadi

EDISI IV / DESEMBER 2021 18

KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

B. Dasar Hukum Demokrasi

1. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun raan Pemilu dan Pemilihan menjadi
tanggung jawab bersama Bawaslu,
2014 menyatakan bahwa Netralitas adalah salah Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten
/Kota”
satu asas Penyelenggaraan kebijakan dan 2) Pasal 3 mengatur ketentuan bahwa Netrali-
tas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan
Manajemen ASN. ASN tidak mendukung atau Anggota Polri dapat menjadi objek penga-
wasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan
berpihak kepada siapa pun. Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal
tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan
2. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun Anggota Polri berpotensi melanggar
ketentuan sebagaimana diatur dalam
2014 mengatur bahwa Pegawai ASN harus ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta
bebas dari pengaruh dan intervensi semua melanggar kode etik dan/atau disiplin
masing- masing lembaga/instansi.
golongan dan partai politik. 3) Pasal 16, disebutkan “Ketentuan dalam
Peraturan Badan ini berlaku juga dalam
3. Pasal 4 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 pelaksanaan pengawasan Netralitas
Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota
Tahun 2010 mengatur bahwa Setiap PNS Polri pada penyelenggaraan Pemilihan”.

dilarang memberikan dukungan kepada C. Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN
Tidak bisa dipungkiri bahwa penilaian
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau
masyarakat terhadap kinerja Pengawas Pemilu
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah seringkali dilihat dari ada tidaknya penindakan yang
telah dilakukan oleh Pengawas Pemilu. Saat Pemilu
dengan cara memberikan surat dukungan disertai Serentak Tahun 2019 yang lalu, Bawaslu Kota
Jakarta Timur telah melakukan sekian banyak
foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat penanganan dugaan pelanggaran Pemilu, baik
pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran tindak
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan pidana Pemilu, pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu, serta pelanggaran atas peraturan perundang
perundang-undangan. -undangan lainnya. Dari sekian kasus dugaan
pelanggaran yang ditangani, Bawaslu Kota Jakarta
4. Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Timur telah merekomendasikan 2 (dua) kasus dugaan
pelanggaran terhadap Netralitas ASN kepada Komisi
Tahun 2010 menegaskan bahwa Setiap PNS Aparatur Sipil Negara (KASN).
Kedua kasus tersebut merupakan tindaklanjut Temuan
dilarang memberikan dukungan kepada yang berasal dari hasil pengawasan Bawaslu Kota
Jakarta Timur bersama Panwaslu Kecamatan dan
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Panwaslu Kelurahan, yakni:

Daerah, dengan cara: a. Temuan Pelanggaran No.010/TM/PP/Ko-
ta/12.04/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019;
a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
Kasus ini adalah dugaan adanya pelanggaran
mendukung calon Kepala Daerah/Wakil terhadap Netralitas ASN dalam suatu kegiatan
Kampanye Pemilu dalam bentuk Deklarasi Alumni
Kepala Daerah; Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pemenan-
gan Prabowo-Sandi yang diselenggarakan di Taman
b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan

jabatan dalam kegiatan kampanye;

c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon selama masa kampanye;

d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada

keberpihakan terhadap pasangan calon yang

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian

barang kepada PNS dalam lingkungan unit

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

e) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar

larangan tersebut, dapat dikenakan Hukuman

Disiplin.

5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil

Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,

dan Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia :

1) Dalam Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa Penga-

wasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota

TNI, dan Anggota Polri dalam penyelengga-

19 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

Demokrasi

Mini Indonesia Indah oleh Alumni Perguruan Tinggi D. Tindaklanjut Rekomendasi
Seluruh Indonesia yang diduga telah melibatkan Berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kota
Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu seorang Dosen Jakarta Timur, KASN telah menindaklanjuti dengan
salah satu PTN di Jawa Barat. Kehadirannya dalam melakukan kajian dan menerbitkan rekomendasi
acara deklarasi tersebut disertai dengan orasi atau yang ditujukan kepada Pejabat Pembina
penyampaian ceramah, diduga telah melakukan Kepegawaian (PPK) dari kedua ASN sebagaimana
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah dimaksud, yakni Menteri Agama RI dan Menteri
satu Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
masa Kampanye dan hal ini telah melanggar prinsip Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 33 UU ASN,
netralitas seorang ASN. KASN dapat merekomendasikan kepada Presiden
untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina
b. Temuan Pelanggaran No. 011/TM/PL/ Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang
Kota/12.04/II/2019 Tanggal 12 Februari 2019. melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kasus ini merupakan temuan Bawaslu Kota
Jakarta Timur sebagai hasil pengembangan dari Karena Bawaslu Kota Jakarta Timur belum juga
informasi awal yang diperoleh pada saat penanganan memperoleh kepastian apakah kedua Kementerian
dugaan pelanggaran kampanye di tempat pendidikan dimaksud telah menindaklanjuti rekomendasi yang
yaitu pembagian kalender di sekolah Yayasan dikeluarkan oleh KASN atas dugaan adanya
Pendidikan Islam (YPI) Nurul Huda Cakung Barat. pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019 yang
Dari hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Kota lalu, maka pada tanggal 3 September 2021 Bawaslu
Jakarta Timur terhadap beberapa guru dan pengurus Kota Jakarta Timur bersurat kepada Ketua KASN
YPI Nurul Huda diperoleh keterangan bahwa yang pada intinya meminta informasi terkait
pembagian kalender tersebut atas perintah kepala pelaksanaan sanksi etik atas dugaan pelanggaran
sekolah dan dibagikan kepada seluruh orangtua murid netralitas ASN sebagaimana disimpulkan oleh
yang bersekolah di YPI Nurul Huda, dan Kepala KASN dalam Rekomendasi KASN kepada kedua
Sekolah SMK YPI Nurul Huda adalah seorang PNS. Kementerian dimaksud.
Pembagian kalender di tempat pendidikan YPI Nurul Namun, pada tanggal 19 September 2021 Bawaslu
Huda dilakukan bersamaan dengan pembagian rapor Kota Jakarta Timur hanya menerima tembusan surat
kepada orangtua murid. Sehingga diduga kuat telah KASN perihal Penegasan Pelaksanaan Rekomendasi
terjadi pelanggaran prinsip netralitas yang seharusnya KASN yang ditujukan kepada Menteri Riset
dimiliki oleh seorang ASN. Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan memintanya
agar segera melaksanakan Rekomendasi KASN
Bawaslu Kota Jakarta Timur telah melakukan dengan penuh tanggung jawab.
serangkaian penanganan dugaan pelanggaran dengan Artinya, hingga terbitnya tulisan ini Bawaslu Kota
meminta keterangan (klarifikasi) kepada pihak-pihak Jakarta Timur masih belum mendapatkan kepastian
yang diduga terlibat sebagai Terlapor dan saksi, serta dari KASN terkait pelaksanaan sanksi etik atas
pencarian bukti-bukti yang bisa memperkuat dugaan dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh Menteri
adanya pelanggaran terhadap Netralitas ASN dengan Agama RI dan Menteri Riset Teknologi dan
mendatangi Tempat Kejadian Perkara atau meminta Pendidikan Tinggi sebagai PPK.
dokumen atau barang bukti sebagai petunjuk adanya
dugaan pelanggaran terhadap Netralitas ASN.
Terhadap Temuan Pelanggaran No.010/TM/PP/
Kota/12.04/2019 Bawaslu Kota Jakarta Timur telah
merekomendasikan sebagai pelanggaran Netralitas
ASN kepada KASN tertanggal 28 Februari 2019.
Sedangkan untuk Temuan Pelanggaran No.011/TM/
PP/ Kota/12.04/II/2019 Bawaslu Kota Jakarta Timur
telah merekomendasikan ke KASN tertanggal 5 Maret
2019.

EDISI IV / DESEMBER 2021 20

KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU MENJAWAB

Demokrasi

1) Jika ada pelanggaran Pemilu, apakah kita dapat melaporkan secara online
melalui SIPS? Apakah pelaporan via online tersebut sudah efektif sekarang ini?
(Sigit danang prayoga)
Jawaban :
SIPS adalah sistem informasi pelayanan penyelesaian sengketa Pemilihan dan bukanlah
sistem pelaporan pelanggaran Pemilu. Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan
dapat diajukan secara tidak langsung melalui SIPS. SIPS telah efektif digunakan pada
penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Namun, Bawaslu RI per tanggal 23 November 2021 telah melakukan Ujicoba Sistem
Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor). Ada beberapa
fungsi dalam Sigaplapor, yakni pelaporan secara elektronik, penyajian data sidang dan
klari kasi yang dilakukan oleh Bawaslu, status laporan, putusan secara elektronik, dan
penanganan yang dilakukan di setiap tingkatan. Artinya, kedepan Sigaplapor akan
mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu
serta mengetahui proses tindak lanjutnya.
Selama ini untuk pelaporan pelanggaran Pemilu dapat disampaikan secara online
melalui website Bawaslu Kota Jakarta Timur (https://jakartatimur.bawaslu.go.id/ru-
ang-pengaduan-laporan-masyarakat/), tetapi laporan tersebut akan ditindaklanjuti
sebagai Informasi Awal adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kota
Jakarta Timur melakukan penelusuran/investigasi terhadap informasi awal tersebut
untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, baik secara formal maupun
materiil. Jika hasil investigasi telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, maka
Bawaslu Kota Jakarta Timur akan memutuskan informasi awal tersebut sebagai Temuan
dugaan Pelanggaran Pemilu. Namun, apabila hasil investigasi menunjukkan belum
terpenuhinya syarat formal atau syarat materiil, atau kedua syarat tersebut tidak
terpenuhi, maka informasi awal tersebut tidak dapat ditindaklanjuti atau dihentikan.

2) Bagaimana ketika salah satu pengawas pemilu pada saat pelaksaan pemilu
dengan secara terang-terangan menunjukkan bahwa ia adalah pendukung salah
satu calon, dan menjelekkan calon lainnya? Apa yang harus kita lakukan, selain
mengingatkan dan dilaporkan ke pihak Bawaslu? Bukankah seorang pengawas
pemilu itu harusnya netral, jika di dalam pelaksanaan pemilu? (Khuri Iza Al Qodivi)
Jawaban :
Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 bahwa salah satu Prinsip Penyelenggara Pemilu adalah Penyelenggara Pemilu
harus berlaku mandiri dan adil. Juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

21 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU MENJAWAB

Demokrasi

2017 yang mengatur Sumpah/Janji Penyelenggara Pemilu dimana Penyelenggara
Pemilu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sungguh-sungguh, jujur, adil,
dan cermat demi suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta menguta-
makan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi
atau golongan. Sikap mandiri Penyelenggara Pemilu yang tidak bisa diintervensi oleh
siapapun dalam membuat keputusan secara adil berdasarkan fakta/bukti yang ada
(jujur) pun menunjukkan bahwa seorang Pengawas Pemilu harus bersikap netral, tidak
mendukung atau berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.
Ketua DKPP Periode 2012 – 2017 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. pernah mengatakan
bahwa semua jajaran Penyelenggara Pemilu harus bersikap netral dan terlihat netral.
Oleh karenanya Penyelenggara Pemilu harus memegang prinsip Adil. Adil dalam hal ini
dimaknai bahwa penyelenggara Pemilu harus bersikap adil kepada pemilih,
kandidat, dan peserta Pemilu. Salah satu caranya yakni memiliki jarak kedekatan
yang sama diantara para pihak, atau dengan kata lain adanya perlakuan yang sama
kepada semua pihak.
Netralitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud diatas juga ditegaskan pada
Pasal 8 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 diatur ketentuan bahwa Penyelengggara
Pemilu harus bertindak netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pas-
angan calon, dan/atau peserta Pemilu.
Sehingga apabila ada seorang Pengawas Pemilu yang diduga tidak netral, maka
Pengawas Pemilu tersebut telah melanggar prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Dalam hal terdapat Pengawas Pemilu yang diduga sebagai pendukung salah satu
Peserta Pemilu, maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut melalui Bawaslu atau
langsung kepada DKPP.
Selanjutnya DKPP akan memprosesnya sesuai dengan Peraturan Perundangan-
undangan yang berlaku melalui proses pemeriksaan dan pembuktian. Dan tentunya
sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP disesuaikan dengan kadar atau kualitas pelanggaran
kode etik yang dilakukannya. Putusan DKPP dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis
hingga pemberhentian, atau bisa juga rehabilitasi apabila DKPP memutuskan tidak
terdapat pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Namun sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019, terhadap pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu yang dilakukan pada tingkatan Badan Adhoc (Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS), maka proses penanganann-
ya dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kota atasannya, atau tidak lagi ditangani oleh DKPP.

EDISI IV / DESEMBER 2021 22

KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU

Demokrasi

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PEMILU KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH

DI WILAYAH JAKARTA TIMUR

Penulis: pendidikan. Dalam penjelasan Pasal
tersebut disebutkan bahwa tempat ibadah
Ahmad Syarifuddin Fajar dapat digunakan jika peserta pemilu hadir
tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan
Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur dari pihak penanggung jawab tempat ibadah.
Kemudian sanksi pidana pemilu apabila
Tindak pidana pemilu merupakan salah larangan kampanye di tempat ibadah dilanggar
satu jenis pelanggaran dalam sistem hukum dimuat dalam Pasal 521 UU Pemilu yang
pemilu di Indonesia. Keberadaan tindak pidana menyebutkan bahwa setiap pelaksana, peserta,
pemilu sudah ada sejak pelaksanaan pemilu dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan
pertama tahun 1955 melalui Undang-Undang sengaja melanggar larangan pelaksanaan
Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud
Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan dalam pasal 280 ayat (1) huruf h dipidana dengan
Rakyat hingga pelaksanaan pemilu tahun 2019 pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua
Tentang Pemilu. Secara definisi, tindak pidana puluh empat juta rupiah). Akan tetapi, dalam
pemilu adalah semua tindak pidana pemilu yang pelaksanaannya, penegakan tindak pidana pemilu
berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang bagi yang melanggar larangan kampanye
diatur di dalam Undang-Undang Pemilu maupun ditempat ibadah memiliki problem mendasar di
di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu. wilayah Jakarta Timur yang disebabkan oleh
Dalam hal ini, penerapan tindak pidana pemilu beberapa hal, diantaranya: (1) tidak terpenuhinya
tersebut dilakukan berdasarkan asas “lex spesialis alat bukti dan (2) pemaknaan terhadap definisi
derogate legi generalis” atau bersifat khusus, tempat ibadah itu sendiri.
karena tindak pidana pemilu yang terjadi
berkaitan dengan peristiwa pemilu atau Studi Kasus di Wilayah Jakarta Timur
pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, salah satu Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019,
tindak pidana pemilu yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Bawaslu Kota Jakarta Timur telah menemukan 4
Pemilu (UU Pemilu) pada pelaksanaan pemilu (empat) kasus dugaan tindak pidana pemilu
tahun 2019 adalah laranagan berkampanye di larangan berkampanye di tempat ibadah,
tempat ibadah. Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) diantaranya:
huruf h menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan (1) salah satu calon angora DPD RI melakukan
kampanye pelaksana, peserta, dan tim kampanye
pemilu dilarang menggunakan fasilitas kampanye sebagai narasumber pada kajian
pemerintah, tempat ibadah dan tempat Dhuha di Masjid Al Falah Pondok Kelapa,
Duren Sawit Jakarta Timur pada tanggal 14

23 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU Demokrasi

Oktober 2018 yang diketahui melalui Mu’minin yang digunakan bukan mer-
laporan hasil pengawasan yang upakan bagian dari tempat ibadah.
disampaikan oleh anggota
Panwascam Kecamatan Duren (3) salah satu calon anggota DPRD
Sawit kepada Bawaslu Kota Provinsi DKI Jakarta
Jakarta Timur. Dalam hal ini menyampaikan materi kampanye
kegiatan kampanye yang saat sambutan di acara Maulid
dilakukan di tempat tersebut Nabi Muhammad SAW yang
adalah memberikan materi
kampanye (pertemuan tatap muka) dan dilaksanakan di Musholla Nurul
penyebaran bahan kampanye berupa kartu Hidayah Jl. Rajiman Rawa Badung RT
nama. Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam 007/007 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan
analisis kajian penanganan pelanggaran telah Cakung pada 19 November 2018 yang
menyimpulkan bahwa kasus ini telah diketahui melalui laporan hasil pengawasan
memenuhi unsur formil dan materil dugaan yang disampaikan oleh anggota Panwascam
pelanggaran berkampanye di tempat ibadah Cakung kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur.
(Pasal 280 ayat (1) huruf h) dan diteruskan ke Dalam hal ini, kampanye yang dilakukan di
penyidik kepolisian. Akan tetapi dalam proses tempat tersebut adalah dengan memberikan
penyidikan kepolisian, diketahui bahwa kasus materi kampanye saat sambutan dan bahan
ini tidak dapat dilanjutkan atau diberhentikan kampanye berupa atribut logo calon dan
(SP3) oleh kepolisian dan kejaksaan karena partainya dalam kotak snack yang dibagikan
tidak cukup alat bukti. saat acara tersebut. Bawaslu Kota Jakarta
(2) salah satu anggota DPRD Provinsi DKI Timur dalam analisis kajian penanganan
Jakarta dan anggota DPR RI pada saat itu pelanggaran telah menyimpulkan bahwa
melakukan kampanye di aula Musholla Al kasus ini telah memenuhi unsur formil dan
Mu’minin Kecamatan Makasar pada tanggal materil dugaan pelanggaran berkampanye di
18 Oktober 2018 yang diketahui melalui tempat ibadah (Pasal 280 ayat (1) huruf h) dan
laporan hasil pengawasan yang disampaikan diteruskan ke penyidik kepolisian. Akan tetapi
oleh anggota Panwascam Makasar kepada diketahui bahwa dalam pembahasan ke dua
Bawaslu Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini, Sentra Gakkumdu, kasus ini tidak dapat
kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat dilanjutkan ke tahap penyidikan, karena tidak
tersebut adalah dengan memberikan materi memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan
kampanye (tatap muka) dan menyebarkan tidak cukup alat bukti.
bahan kampanye berupa brosur. Bawaslu (4) salah satu calon anggota DPRD Provinsi DKI
Kota Jakarta Timur dalam analisis kajian Jakarta melakukan kampanye di Masjid
penanganan pelanggaran telah menyimpulkan Miftahurrohman kelurahan Cipinang Melayu
bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur Kecamatan Makasar pada tanggal 26 Maret
formil dan materil dugaan pelanggaran 2019 sekitar pukul 10.15 yang diketahui
berkampanye di tempat ibadah (Pasal 280 melalui laporan hasil pengawasan yang
ayat (1) huruf h) dan diteruskan ke penyidik disampaikan oleh anggota Panwascam
kepolisian. Akan tetapi diketahui bahwa kasus Makasar kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur.
ini tidak diteruskan sampai pengadilan karena Dalam hal ini, kegiatan kampanye yang
dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, dilakukan ditempat tersebut adalah dengan
ditetapkan kasus ini tidak dapat diteruskan ke memberikan materi kampanye (pertemuan
tahap penyidikan kepolisian, karena tidak tatap muka) dan menyebarkan bahan
memenuhi unsur tndak pidana pemilu terkait kampanye. Akan tetapi, saat diklarifikasi para
pemaknaan bahwa aula Musholla Al pihak yang terlibat menyatakan bahwa masjid

EDISI IV / DESEMBER 2021 24

KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU Demokrasi

tersebut merupakan masjid keluarga atau muslim. Tempat tersebut dapat diartikan sebagai
hanya digunakan untuk kalangan terbatas tempat ibadah.
(keluarga). Sehingga kasus ini tidak dapat Sedangkan definisi rumah ibadah berdasarkan
diperoses lebih lanjut karena tidak memenuhi Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 8
unsur tempat ibadah sebagaimana yang diatur dan 9 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan
dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h. Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Problem Penegakan Hukum Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Dari beberapa kasus yang telah diuraikan diatas, Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah
dikethui bahwa problem pendefinisian terhadap pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa rumah
frasa “tempat ibadah” dan pemenuhan alat bukti ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri
yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye di tertentu yang khusus dipergunakan untuk
tempat ibadah menjadi hal yang mendasar. beribadat bagi para pemeluk masing-masing
Karena peraturan perundang-undangan (normatif) agama secara permanen, tidak termasuk tempat
terhadap frasa “tempat ibadah” ini tidak ada ibadat keluarga. Secara umum, tempat ibadah
penjelasannya atau pendefinisiannya. Maka, umat islam dikenal dengan Masjid atau Mushalla.
dalam rangka optimalisasi penegakan hukum Sedangkan tempat ibada umat Kristen dikenal
kedepan, pembuat Undang-Undang atau dengan gereja. Akan tetapi secara fungsi pada
setidaknya dalam peraturan teknis seperti tempat-tempat ibadah tertentu, seperti Mushallah
Peraturan KPU (PKPU) atau Peraturan Bawaslu tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah,
(Perbawaslu) diupayakan mengakomodasi melainkan terdapat ruangan (lantai) yang
kebutuhan pendefinisian tempat ibadah dalam difungsikan untuk kegiatan kemasyarakatan.
rangka penegakan hukum pemilu untuk mengisi Biasanya ruangan (lantai) tersebut disebut aula
kekosongan atauran terhadap pemaknaan Mushalla.
pendefinisian tempat ibadah tersebut menjadi Dengan demikian bahwa perbedaan pemaknaan
masalah. dalam frasa “tempat ibadah” pada Pasal 280 ayat
Pada dasarnya secara umum, frasa yang merujuk (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
pada suatu tempat ibadah biasanya disebut adalah semua tempat yang difungsikan untuk
dengan tempat ibadah dan rumah ibadah. Dalam melakukan pelaksanaan ibadah dalam agama
hal ini, untuk memaknai tempat ibadah dapat kecuali terhadap bagian tempat tersebut yang
dimaknai berdasarkan makna kata aslinya, yaitu difungsikan untuk kegiatan kemasayrakatan (aula
kata tempat dan kata beribadah. Berdasarkan tempat ibadah) dan pengecualian terhadap tempat
Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), tempat ibadah keluarga. Hal tersebut telah menjadikan
memiliki makna ruang (bidang, rumah dan perdebatan antara Bawaslu Kota Jakarta Timur
sebagainya) yang tersedia untuk melakukan dan sentra gakkumdu terhadap kasus pelanggaran
sesuatu. Sedangkan ibadah memiliki makna kampanye di Musholla Al Mu’minin Kecamatan
perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Makasar (aula mushalla) dan Masjid
SWT, yang didasari atas ketaatan menjalankan Miftahurrohman kelurahan Cipinang Melayu
perintahNYA dan menjauhi laranganNYA. Artin- Kecamatan Makasar (Masjid Keluarga) yang
ya tempat ibadah adalah suatu ruang baik berupa tidak diteruskan ke proses selanjutnya.
rumah, bidang dan sebagainya yang digunakan Kemudian terhadap kasus yang tidak terpenuhi
untuk menjalankan perntah Allah SWT (Tuhan) berdasarkan barang bukti yang diberikan. Hal
dan menjauhi larangannya sebagai bentuk tersebut karena barang bukti yang diperoleh
ketaatan, misalnya seseorang muslim melakukan bukan langsung dari tempat kejadian, melainkan
shalat disuatu tempat yang disediakan sebagai diperoleh berdasarkan barang bukti yang
tempat untuk melaksanakan shalat bagi umat diberikan saat adanya pelaporan. Sehingga posisi

25 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU

Demokrasi

barang bukti tersebut dianggap lemah dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa barang bukti
tersebut diperoleh langsung dari tempat kejadian dimana adanya dugaan pelanggaran kampanye di
tempat ibadah. Hal ini menjadi catatan penting dalam melakukan evaluasi penegakan hukum terhadap
pelaku yang melakukan pelanggaran kampanye di tempat ibadah. Penguatan terhadap pembuktian
harus diperkuat baik oleh Bawaslu dan jajarannya serta oleh pelapor dalam melaporkan dugaan
pelanggaran tersebut.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal yang diantaranya: 1) pelanggaran
kampanye di tempat ibadah dalam pelaksanaan pemilu, khususnya yang terjadi di wilayah Jakarta
Timur memiliki problem mendasar karena tidak terpenuhinya unsur frasa “tempat ibadah” dan
kurangnya barang bukti, 2) pembuat undang-undang perlu mendetailkan definisi tempat ibadah
sebagaimana yang dimaksud baik dalam undang-undang maupun peraturan teknis dan 3) perlu adanya
penguatan barang bukti saat mengusut dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah. Dimana bukti
yang diperoleh dapat menunjukan adanya suatu pelanggaran yang konkrit.

DESIGN
PROTOKOL
KESEHATAN

EDISI IV / DESEMBER 2021 26

KOTA JAKARTA TIMUR

INSTA BAWASLU

Demokrasi

bawaslujakartatimur

Klarifikasi Kepala Sub Bagian Hukum KPU Klarifikasi Bersama MC dan Jemaah Kajian Tim Gakkumdu mendatangi Aula Musholla Tim Gakkumdu mendatangi Aula Musholla

Provinsi DKI Jakarta Dhuha Al Mu’minin Al Mu’minin

Klarifikasi Bersama Panwaslu Kelurahan Klarifikasi Klarifikasi Klarifikasi

Klarifikasi Bersama Panwaslu Kelurahan Klarifikasi Bersama Panwaslu Kelurahan Klarifikasi Klarifikasi

KAMPANYE DITEMPAT IBADAH

Kajian Dhuha oleh SM di salah satu masjid kawasan Duren Sawit Jakarta
Timur menjadi temuan oleh Bawaslu Jakarta Timur. Selanjutnya tim Sentra
Gakkumdu Bawaslu Jakarta Timur menindaklanjuti temuan dengan
melakukan kajian serta memanggil beberapa saksi untuk diklari kasi.
Proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu dihentikan karena tidak
memenuhi unsur tindak pidana pemilu.
JM dan EKP ditemukan melakukan dugaan pelanggaran pemilu yakni
kampanye ditempat ibadah. Pelanggaran ini ditemukan oleh Panwaslu
setempat pada saat melakukan pengawasan. Namun pelanggaran pemilu
dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu

27 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

INSTA BAWASLU Demokrasi

bawaslujakartatimur bawaslujakartatimur

Tim Gakkumdu melakukan Investigasi Tim Gakkumdu melakukan Investigas Tim Gakkumdu melakukan Investigas Tim Gakkumdu melakukan Investigas Tim Gakkumdu melakukan Investigas
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda
Kajian Temuan Politik Uang pada Masa TenangTim Gakkumdu melakukan Investigasi

Rapat Hasil Investigasi Klarifikasi Klarifikasi Saksi Rapat Hasil Investigasi Klarifikasi Klarifikasi Saksi

PEMBAGIAN BAHAN KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN LAPORAN POLITIK UANG PADA MASA TENANG

Terkait adanya pembagian bahan kampanye berupa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur mendapat-
Kalender Tahun 2019 yang memuat gambar/ foto kan laporan terkait Politik Uang pada masa tenang.
seorang calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di Pelapor mendapatkan informasi dari warga bahwa
tempat pendidikan, yakni di Madrasah Ibtidaiyah telah terjadi pembagian uang (serangan fajar) Kelurah-
Nurul Huda, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur an Lubang Buaya. Bawaslu Kota Jakarta Timur
pada saat pengambilan raport murid di tempat pendi- melakukan Klarifikasi terhadap sejumlah saksi. Hasil
dikan dimaksud. Setelah melakukan investigasi dan Rekomendasi Sentra Gakkumdu Jakarta Timur Penan-
klarifikasi. Tim Gakkumdu menghentikan Proses ganan Pelanggaran dilanjutkan ke tahap penyidikan.
penanganan dugaan pelanggaran pemilu karena tidak
memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

bawaslujakartatimur Penelusuran Terkait ASN di Kementrian Klarifikasi Netralitas ASN kepada Kantor
Agama Kementrian Agama Kota Jakarta Timur.
Pengawasan Kampanye oleh
Panwas Kecamatan Makasar

TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP ASN

Panwas Kecamatan Makasar melakukan pengawasan serta mendapatkan bukti adanya indikasi keterlibatan Aparatur
Sipil Negara (ASN). Maka dari itu Bawaslu Jakarta Timur menindaklanjuti temuan keterlibatan ASN dalam kampanye
tersbut sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan. Dalam klarifikasi Bawaslu Jakarta Timur menghadirkan presid-
ium kegiatan deklarasi dan memutuskan untuk meneruskan dugaan pelanggaran pemilu ke Komisi ASN untuk ditindak-
lanjut.
Selain itu terdapat ASN yang ikut membagikan kalender bergambar calon legislatif pada saat pembagian rapor di tempat
Pendidikan daerah Cakung Jakarta Timur. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota Adminitrasi Jakarta Timur dipu-
tuskan Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya di teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

EDISI IV / DESEMBER 2021 28

KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU PEDIA

Demokrasi

Laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan
mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan.

Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan
tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Investigasi adalah kegiatan Pengawas Pemilu dalam melakukan penelusuran atas informasi awal
untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu.

Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga
Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, atau Peserta Pemilu.

Terlapor adalah calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, calon
anggota DPRD Kab/Kota, Pasangan Calon, tim kampanye dan/atau penyelengara Pemilu.

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme
yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan.

Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) adalah pelanggaran
administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk
memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam
Pemilihan.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara
Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara Pemilihan.

Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum
Tindak Pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten
/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor,
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Penyidik Tindak Pidana Pemilu adalah Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Polri yang diberi
wewenang khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pemilu/Pemilihan.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

29 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

JEJAK PENYELENGGARA Demokrasi

BAWASLU RI
PERIODE 2012 - 2017

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu berjalan dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Bawaslu Periode 2012-2017 telah melaksanakan tugas pengawasan pemilu
dan pemilihan pada Pemilu Kada Tahun 2012 dan 2013., Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 dan
2017 dengan sangat baik pada masanya.
Beberapa pengembangan dan capaian pada Lembaga Bawaslu periode
2012-2017 diantaranya adalah penguatan kelembagaan, yaitu dibentuknya
34 Bawaslu provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi
(Bawaslu Provinsi) di seluruh Indonesia. Selain itu pada bagian kesekretariatan
Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur
Sekretariat Jenderal Bawaslu. Pada konteks kewenangan, selain kewenangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki
kewenangan untuk menangani Sengketa Pemilu.
Pada ranah pengawasan pemilu, Bawaslu melibatkan masyarakat dalam
pengawasan partisipatif dengan membuat program Gerakan Sejuta Relawan
Pengawas Pemilu (GSRPP) pada pemilu tahun 2014. Program tersebut
melibatkan sekitar sejuta relawan pemilu dari berbagai elemen seperti
mahasiswa dan LSM serta relawan pemilu dari 34 provinsi seluruh
Indonesia.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) juga menjadi legacy Bawaslu RI
2012-2017 berbasis penelitian. Dimana Bawaslu menyusun IKP di 101
daerah tersebut dengan mengukur 3 (tiga) aspek utama yang saling berkaitan
dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Ketiga aspek tersebut
adalah aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi, dan aspek partisipasi.
Bawaslu periode 2012-2017 juga mendapat predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam laporan keuangan periodenya.
Serta pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Bawaslu menerima penghargaan peringkat B dari Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia.

EDISI IV / DESEMBER 2021 30

KOTA JAKARTA TIMUR

JEJAK PENYELENGGARA Demokrasi

NASRULLAH, S.H DANIEL ZUCHRON, S.H

PROF. DR. MUHAMMAD, S.IP., M.SI. ENDANG WIHDATININGTYAS, S.H IR. NELSON SIMANJUTAK

31 EDISI IV / DESEMBER 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

QUIZ PEMILU Demokrasi

PETUNJUK
PENGISIAN QUIZ
BULETIN BAWASLU
JAKARTA TIMUR
EDISI KE 4

Eng.
(menggunakan bahasa inggris)
Id.
(menggunakan bahasa Indonesia)
Huruf dicoret
(menghilangkan huruf)
O=a
(mengganti huruf)
contoh boba=baba
B2 = c
(mengubah huruf b ke dua
menjadi c)
contoh bebek = becek

VOUCHER
OV O /G O P AY
UNTUK PEMENANG

Syarat mengikuti Quiz Teka-teki Pemilu : 32
1. Follow salah satu Media sosial Bawaslu Kota Jakarta Timur (Instagram, Facebook, dan Twitter) serta
KOTA JAKARTA TIMUR
comment dan mention 5 teman.
2. Menjawab quiz Sudoku dan Teka Teki Pemilu, Perolehan Score terbanyak dari quiz Sudoku dan Teka

teki Pemilu adalah Pemenang Quiz.
3. Keputusan Pemenang Quiz bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Pemenang terpilih akan dihubungi secara langsung oleh pihak Redaksi melalui email atau nomor

telepon yang disertakan saat mengirimkan jawaban Quiz.

Jawaban dikirim paling lambat Tanggal : 22 Mei 2022
Ke Email [email protected]

EDISI IV / DESEMBER 2021

PENGAJUAN
PERMOHONAN
INFORMASI
Online

Melalui e-ppid Bawaslu Kota Jakarta TImur dengan link

ppid.jakartatimur.bawaslu.go.id

ALUR PERMOHONAN INFORMASI Online

KLIK KLIK Mengisi Formulir
Tombol Permintaan Informasi Permohonan Informasi
ppid.jakartatimur.bawaslu.go.id

submit Bukti Permohonan Informasi Dalam Jangka Waktu 10 Hari Kerja,
Akan dikirim ke Email Pemohon Pemohon Menerima Pemberitahuan
Seletah Mengisi Data Formulir
Dengan Benar Klik Submit Tertulis Dari PPID

Bawaslu Jaktim bawaslu.kotajaktim WA CENTER [email protected] jakartatimur.bawaslu.go.id

081 769 769 90

@bawaslu.kotajaktim