BULETIN TINTA DEMOKRASI BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR

KOTA JAKARTA TIMUR

Demokrasi

MEMBANGUN

PENGAWASAN PARTISIPATIF

happy hour:08 am | Live Musi

PERDANA MUHAMMAD ANWAR MOCHAMMAD AFIFUDDIN

EDISI PERDANA JULI 2020 WALIKOTA JAKARTA TIMUR ANGGOTA BAWASLU RI

DAFTAR ISI Demokrasi

KOTA JAKARTA TIMUR Daftar Isi

Demokrasi

MEMBANGUN

PENGAWASAN PARTISIPATIF

happy hour:08 am | Live Music SALAM TOPIK UTAMA
REDAKSI Membangun Gerakan Pengawasan
Partisipatif Masyarakat
PERDANA MUHAMMAD ANWAR Demokrasi sebagai sistem politik dan
PERDANAEDISI PERDANA JULI 2020 WALIKOTA JAKARTA TIMUR sistem pemerintahan menempatkan
MOCHAMMAD AFIFUDDIN kedaulatan berada ditangan rakyat,
ANGGOTA BAWASLU RI sehingga dalam sistem politik dan
pemerintahan demokrasi sejatinya
Susunan Redaksi pelaku utamanya adalah rakyat.

PENGARAH Hal 01
Sakhroji
Prayogo Bekti Utomo OPINI REPORTASE
Marhadi Jalan Berliku Perempuan Mochammad Afifuddin
Di Ranah Demokrasi
PENANGGUNG JAWAB Meningkatkan keterlibatan masyarakat
Tami Widi Astuti Demokrasi sebagai sebuah sistem dalam rangka pengawasan partisipatif
yang berorientasi pada masyarakat melalui Sekolah Kader Pengawas Pemilu
PIMPINAN REDAKSI (based on communities), tidak akan (SKPP) daring.
Ahmad Syarifudin Fajar berjalan stabil tanpa dukungan dari
masyarakat sipil. Hal 09
SEKRETARIAT
Haris Dharma Persada Hal 05 BAWASLU MENJAWAB

DESAIN GRAFIS ARTIKEL Hal 16
& LAYOUT
Muhammad Tuharyadi MENEBAR JALA MENJARING KADER
PENGAWAS PEMILU DI TENGAH
PANDEMI COVID-19

Hal 12

BAWASLU PEDIA INSTA BAWASLU

PENYUNTING/EDITOR Hal 18 PROFIL TOKOH Hal 20
Ulya Saida Abhan
Adho Rizky Fillemo ETALASE Ketua
Bawaslu RI
FOTOGRAFER URGENSI PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENER-
Daramli ASI MUDA MILENIAL DALAM MEWUJUDKAN
Arinta Chairani PENGAWASAN PARTSIPATIF DEMI SUKSESN-
YA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG
DEMOKRATIS

Hal 22

PEMBUAT ARTIKEL JEJAK TAK KENAL Hal 26
Romi Maulana MAKA TA’ARUF PEMILU
Safwadi PENYELENGGARA
Ahmad Fadhlan Rifaldi Pengawas Pemilu generasi Hal 29 Hal 31
Rissa Pramudiani Pertama Pasca Reformasi
Ragel Duan Rachmadin
Ririn Dian Mastuti Hal 27

Alamat Redaksi : Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Jl. Jatinegara Timur Raya No. 55 Kel. Balimester Kec. Jatinegara Kota Jakarta TImur
Telp : 08176976990 | Email : [email protected] | Website : jakartatimur.bawaslu.go.id

Bawaslu JakTim | @BawasluJakTim | bawaslu.kotajaktim | [email protected]| jakartatimur.bawaslu.go.id

KOTA JAKARTA TIMUR EDISI I /2020 Januari - Juni

SALAM REDAKSI Demokrasi

Torehan Inspirasi
Bawaslu Kota Jakarta Timur

Assalammu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Salam Awas…

Alhamdullilah, kami segenap Buletin 'Tinta
Demokrasi' mengucapkan puji syukur kepada
Allah Subhanahu Wata’ala atas izinnya dapat
menerbitkan Buletin ‘Tinta Demokrasi’ edisi
perdana. ‘Tinta Demokrasi’ merupakan sarana
komunikasi, sosialisasi serta menuangkan
gagasan dan ide Bawaslu Jakarta Timur agar
dapat menyentuh masyarakat luas.

Mengapa Nama Buletin 'Tinta Demokrasi' ?
'Tinta Demokrasi' adalah sebuah Kepanjangan
Kalimat Torehan Informasi Bawaslu Kota Yang
akan mengulas tuntas apa saja yang dilakukan
oleh Bawaslu Jakarta Timur serta masukan dari khalayak
umum dengan bahasa yang lugas demi tegaknya demokrasi.

Pada edisi perdana ini, 'Tinta Demokrasi' bertemakan “Mem-
bangun Pengawasan Partisipatif” yang akan mengulas dan
mengupas terkait dengan Pengawasan Partisifatif dalam
rubik utama termasuk program Sekolah Kader Pengawas
Partisipatif (SKPP) Daring dimana Jakarta Timur menjadi
wilayah dengan peserta terbanyak Se-Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu juga ada berbagai rubrik menarik selama Pemilu
Legislatif dan Presiden 2019. Terima kasih kami ucapkan
untuk semua pihak terkait. Kekurangan dan kesalahan dari
penulisan buletin mungkin masih banyak terlihat di sana-sini.
Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami
harapkan untuk membenahi kekurangan dan kesalahan kami
agar lebih baik lagi kedepannya. Finally, kami berharap pem-
baca tertarik dengan ulasan rubrik buletin Tinta Demokrasi.
Kami segenap redaksi memohon maaf apabila terdapat
kesalahan kata.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Ahmad Syarifudin Fajar
Pimpinan Redaksi

KOTA JAKARTA TIMUR EDISI I / JULI 2020

TOPIK UTAMA Demokrasi

membangun gerakan knya. Tingkat keterlibatan mas-
PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT yarakat akan sangat berhubungan
dengan tingkat kepercayaan
Founding fathers dan Dewan Perwakilan Rakyat, anggo- publik (public trust), legitimasi
ta Dewan Perwakilan Daerah, (legitimacy), tanggung jawab
para pendahulu bangsa kita telah Presiden dan Wakil Presiden, dan (accountability), dan kualitas
untuk memilih anggota Dewan layanan publik (public service
memilih demokrasi sebagai Perwakilan Rakyat Daerah serta quality), serta mencegah gerakan
untuk pemilihan Kepala Daerah pembangkangan publik (public
sistem politik dan sistem pemer- dan Wakil Kepala Daerah (Guber- disobidience). Pentingnya partisi-
nur, Bupati dan Walikota). pasi masyarakat dalam pemilu,
intahan, sebagaimana termaktub sama pentingnya dengan upaya
Dalam negara demokrasi, memperdalam proses demokrasi
dalam Konstitusi Negara Repub- semakin tinggi kesadaran politik di tingkat masyarakat secara luas.
dan partisipasi masyarakat dalam Jika prasyarat standar demokrasi
lik Indonesia menyatakan kedau- pemilihan umum dalam memberi- adalah terlaksananya pemilihan
kan hak suaranya, maka semakin umum, maka partisipasi adalah
latan berada ditangan rakyat dan legitimasi pemenang pemilu dan salah satu indikator kualitas
semakin absah untuk menduduki demokrasi tersebut.
dilaksanakan menurut kekuasaan pemerintahan, hal
mana tampak dari hasil pemilihan Partisipasi Masyarakat Dalam
Undang-Undang Dasar (UUD umum, pemenang yang sah Pemilu
adalah mereka yang memperoleh
1945 Pasal 1 ayat 2), kedaulatan dukungan suara terbanyak dari Partisipasi menurut Kamus
rakyat. Mengingat partisipasi Besar Bahasa Indonesia adalah
rakyat dimana kekuasaan terting- rakyat pada pemilihan umum mer- perihal turut berperan serta dalam
upakan bagian integral dari suatu kegiatan, keikutsertaan,
gi dalam suatu negara berada penyelenggaraan pemilu sesuai peran serta. Partisipasi berasal
asasnya yang bersifat Luber dan dari bahasa inggris yaitu dari asal
ditangan rakyat, pemerintah Jurdil, sehingga menjadi sangat kata “participation“ yang dapat
substansial terkait pentingnya diartikan suatu kegiatan untuk
negara berasal dari rakyat, oleh partisipasi politik rakyat dalam membangkitkan perasaan dan
penyelenggaraan Pemilu. Kunci diikut sertakan atau ambil bagian
rakyat dan untuk rakyat. Sistem penting dalam pelaksanaan pemi- dalam kegiatan suatu organisasi.
lihan umum yang Luber dan Jurdil Partisipasi merupakan keterli-
demokrasi dapat diartikan diantaranya adalah tingginya batan aktif masyarakat atau parti-
sebagai rakyat berkuasa (gov- keterlibatan masyarakat untuk sipasi tersebut dapat berarti keter-
ernment or rule by the people), aktif, kritis, dan rasional dalam libatan dalam proses penentuan
menyuarakan kepentingan politi- arah dari strategi kebijaksanaan
dalam sistem pemerintahannya pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah.
kedaulatan berada ditangan
Menurut Ramlan Surbakti
rakyat dan kekuasaan tertinggi yang dimaksud dengan partisipasi
politik adalah keikutsertaan warga
berada dalam keputusan bersa- negara biasa dalam menentukan
segala keputusan yang menyang-
ma rakyat, pemerintah rakyat dan kut atau memengaruhi hidupnya.
Herbert McClosky tokoh partisipa-
kekuasaan oleh rakyat. si berpendapat bahwa partisipasi
politik adalah kegiatan-kegiatan
Demokrasi sebagai sistem politik sukarela dari warga masyarakat
melalui mana mereka mengambil
dan sistem pemerintahan mene- bagian dalam proses pemilihan

mpatkan kedaulatan berada

ditangan rakyat, sehingga dalam

sistem demokrasi sejatinya

pelaku utamanya adalah rakyat.

Pemilihan umum (Pemilu)

sebagai instrumen demokrasi

merupakan sarana kedaulatan

rakyat untuk memilih anggota

01 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

penguasa, dan secara langsung Undang-Undang Pemilu dalam pemilu serta mengajak dan
mengorganisasi melakukan tran-
atau tidak langsung, dalam menyebutkan beberapa jenis saksi politik dengan peserta
Pemilu.
proses pembentukan kebijakan partisipasi masyarakat yang dapat 3) Partisipasi yang bertujuan untuk
menjamin pemilu yang jujur dan
umum. Menurut Ketua Bawaslu dilakukan dalam pelaksanaan adil. Bentuk partisipasi yang
termasuk dalam kelompok ketiga
RI Bpk. Abhan, SH, MH, Partisi- pemilu dan pilkada diantaranya ini adalah pemantauan dan pen-
gawasan serta pelaksanaan peng-
pasi dalam Pemilu adalah aktivi- sosialisasi pemilu, pendidikan hitungan cepat atas hasil pemung-
utan suara di TPS.
tas masyarakat untuk ikut politik bagi pemilih, survei atau

memastikan proses taha- jajak pendapat tentang pemilu,

pan-tahapan Pemilu dengan cara penghitungan cepat hasil pemilu.

mengumpulkan data, informasi Keterlibatan masyarakat dalam

serta menginventarisasi temuan partisipasi mengawal pemilu

kasus terkait pelaksanaan semakin berkembang, bukan

Pemilu yang dilakukan oleh sekadar dalam bentuk datang ke

kelompok masyarakat atau tempat pemungutan suara (TPS) Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengawasan Pemilu
organisasi yang independen dan untuk menggunakan hak pilihnya,

nonpartisan. Aktivitas ini bertu- namun lebih jauh masyarakat Lembaga pemantau

juan untuk terselenggaranya dapat mewujudkan dengan pemilu merupakan salah satu

proses pemilihan umum yang berperan serta dalam melakukan ruang yang bisa diambil oleh mas-

jujur, adil, bersih dan transparan pengawasan terhadap kecuran- yarakat sipil untuk berpartisipasi

serta hasilnya bisa diterima oleh gan yang terjadi pada pelaksa- dalam demokrasi elektoral.

semua pihak baik peserta Pemilu naan tahapan pemilu, serta Sepanjang sejarah perjalanan

maupun masyarakat secara luas. melaporkannya kepada pengawas pemantau pemilu Indonesia,

Untuk mewujudkan pemilu. menunjukkan bahwa pemantau

pemilu demokratis, terdapat Masykurudin Hafidz dalam pemilu berkontribusi pada keter-

beberapa parameter diantaranya Menguatkan Partisipasi Mas- bukaan penyelenggara pemilu

partisipasi seluruh pemangku yarakat, menyatakan partisipasi terhadap data dan informasi

kepentingan dalam seluruh rang- masyarakat dalam pemilu terus proses pemilu, serta pemilu yang

kaian tahapan penyelenggaraan berkembang, sebagaimana luasn- semakin inklusif bagi perempuan,

pemilu. Untuk menjamin agar ya dimensi partisipasi masyarakat, disabilitas, masyarakat adat, dan

rakyat berdaulat, peran warga ada 3 (tiga) tujuan dalam partisipa- kelompok rentan lainnya. Bebera-

negara dalam pemilu tak hanya si masyarakat yaitu: pa tantangan bagi pemantauan

memberi suara, tetapi juga 1) Partisipasi yang bertujuan untuk pemilu antara lain, kurangnya ban-

melakukan berbagai peran meningkatkan minat dan tuan dana pemantauan, syarat

berbeda pada seluruh tahapan kepedulian warga negara terha- pendaftaran dan akreditasi

pemilu. Secara individu, kelom- dap penyelenggaraan pemilu pemantau pemilu yang semakin

pok, terorganisasi atau melemba- serta pengetahuan/informasi banyak dan tidak adanya perlind-

ga, rakyat perlu berperan dalam tentang proses penyelenggaraan ungan bagi pemantau pemilu yang

pendidikan pemilih, dapat aktif pemilu. Dalam kelompok pertama melaporkan kasus pelanggaran

sebagai anggota partai dalam ini, bentuk partisipasi di antaranya pemilu seperti politik uang.

membahas calon dan rencana adalah sosialisasi pengawasan Pada pelaksanaan Pemilu

kebijakan partai, melakukan pemilu, pendidikan pemilih dalam Legislative dan Pemilu Presiden

kampanye mendukung atau pengawasan serta penguatan tahun 2014, Bawaslu bekerja

menentang peserta pemilu sarana dalam meningkatkan parti- sama dengan lembaga pemantau

tertentu, memantau pelaksanaan sipasi masyarakat dalam penga- pemilu dan beberapa Universitas

pemilu, mengawasi penyeleng- wasan pelaksanaan Pemilu. membentuk suatu gerakan sejuta

garaan pemilu, memberitakan 2) Partisipasi yang bertujuan untuk relawan pengawas partisipatif

kegiatan pemilu melalui media meningkatkan legitimasi Pemilu, (GSRPP), sebuah gerakan penga-

massa, melakukan survei dan bentuk partisipasi yang termasuk walan Pemilu oleh masyarakat di

menyebarluaskan hasil survei dalam kelompok kedua ini adalah seluruh Indonesia, gerakan ini

tentang persepsi pemilih tentang memilih calon perihal partisipasi merupakan terobosan dan imple-

peserta pemilu, serta melakukan masyarakat dan pasangan calon, mentasi dari program penga-

dan menyebarluaskan hasil musyawarah membahas rencana wasan partisipatif. Sejalan dengan

hitung cepat hasil pemilu. visi, misi, dan program partai

02 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

semangat paradigma dan strate- profesionalitas, akuntabilitas, yang diberi mandat mengawasi
penyelenggaraan Pemilu a
gi pengawasan yaitu pencegah- efisiensi, dan efektivitas sesuai melakukan peningkatkan partisi-
pasi warga negara dalam menga-
an dan penanganan pelangga- dengan ketentuan Peraturan wasi penyeleggaraan Pemilu agar
berjalan demokratis. Pengawasan
ran, dengan mendahulukan lang- Bawaslu mengenai pedoman partisipatif dengan melibatkan
masyarakat menjadi sangat pent-
kah pencegahan. Bawaslu kerjasama pengawasan pemilihan ing untuk menciptakan pemilu
yang lebih berkualitas, karena
berupaya mensosialisasikan umum. Pengawas Pemilu dalam Bawaslu tidak dapat bekerja
sendirian melakukan pengawasan
berbagai regulasi terkait Pemilu melaksanakan pengawasan pemilu. Dengan berpartisipasi,
masyarakat dapat menjadi subjek
kepada masyarakat dan mening- penyelenggaraan Pemilu melibat- dalam penyelenggaraan pemilu.
Tugas Bawaslu dari sisi kelem-
katkan peran aktif masyarakat kan partisipasi pihak terkait yang bagaan pengawasan adalah pen-
guatan partisipasi masyarakat
dalam pengawasan pemilu, dilakukan dengan cara: a. koordi- dalam pengawasan pemilu, yang
merupakan suatu keharusan,
dengan harapan bahwa pelang- nasi dengan instansi/lembaga sesuai dengan jargon “Bersama
Rakyat Awasi Pemilu”. Bawaslu
garan pemilu semakin berkurang terkait dan b. kerjasama dengan menjadikan partisipasi mas-
yarakat sebagai program yang
karena adanya kesadaran dari kelompok masyarakat. dituangkan dalam Rencana Pem-
bangunaan Jangka Menengah
masyarakat dan peserta pemilu. Dari sisi masyarakat ada Nasional (RPJMN) 2014-2019.
Salah satu pilot project dalam
Tindakan pencegahan dini terha- tiga hal ini sangat penting dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional yang dilaku-
dap dugaan pelanggaran dilaku- rangka mewujudkan atau mening- kan oleh Bawaslu adalah sekolah
kader pengawasan partisipatif.
kan melalui sosialisasi, pendi- katkan partisipasi masyarakat
Sekolah Kader Pengawas
dikan pemilih dan GSRPP, tanpa yaitu adanya kemauan, kemam- Pemilu (SKPP)

melupakan penanganan pelang- puan, dan kesempatan. Mas- Salah satu misi Bawaslu
adalah mendorong pengawasan
garan yang terjadi untuk memberi yarakat dengan segala karakteris- partisipatif berbasis masyarakat,
sebelum sampai pada penga-
efek jera bagi peserta pemilu tiknya akan memberikan partisipa- wasan pemilu, keterlibatan mas-
yarakat dalam pengawalan
yang melakukan pelanggaran sinya bilamana merasa dilibatkan demokrasi harus terlebih dahulu
melalui proses sosialisasi dan
hukum kepemiluan. dalam setiap kegiatan tertentu. transfer pengetahuan serta keter-
ampilan pengawasan Pemilu.
Undang-Undang No.7 Untuk ini diperlukan adanya Dengan semangat transfer penge-
tahuan dan keterampilan itu,
tahu 2017 tentang Pemilihan kemauan dan kemampuan mas- Bawaslu menginisiasi Sekolah
Kader Pengawas Partisipatif
Umum, dalam Pasal 94 ayat (1) yarakat untuk berpartisipasi dalam (SKPP). SKPP adalah gerakan
bersama antara Bawaslu dengan
Dalam melakukan pencegahan pemilu. Sebaliknya pemerintah masyarakat untuk menciptakan

pelanggaran pemilu dan pence- dan penyelenggara pemilu harus

gahan sengketa proses pemilu, memberikan kesempatan pada

Bawaslu bertugas, meningkatkan masyarakat untuk berperan

partisipatif masyarakat dalam secara nyata dalam penyelengga-

pengawasan pemilu, serta raan pemilu. Dengan kemauan

Bawaslu Proinsi dan Bawaslu masyarakat dalam pemilu yang

Kabupaten/Kota melakukan lebih besar, maka perlu adanya

mengembangkan pengawasan motivasi bagi masyarakat. Motiva-

partisipatif yang dilakukan bersa- si dapat diberikan dalam bentuk

ma jajaran. Bawaslu melakukan pendidikan politik seperti

kerjasama pengawasan diamanatkan Undang-Undang.

sebagaimana diatur Perbawaslu Partai politik melakukan pendi-

No.21 tahun 2018 tentang Pen- dikan politik bagi masyarakat

gawasan Penyelenggaraan sesuai dengan ruang lingkup tang-

Pemilu, Pasal 12, (1) Dalam gung jawabnya, dengan memper-

rangka mengoptimalkan penga- hatikan keadilan dan kesetaraan

wasan penyelenggaraan Pemilu, gender, meningkatkan kesadaran

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan hak dan kewajiban masyarakat

Panwas Kabupaten/Kota dapat dalam kehidupan, meningkatkan

membentuk perjanjian kerja partisipasi politik dan inisiatif mas-

sama dengan lembaga terkait. yarakat, meningkatkan kemandi-

(2) Kerja sama sebagaimana rian, kedewasaan dan memban-

dimaksud pada ayat (1) dilak- gun karakter bangsa dalam

sanakan dengan prinsip rangka memelihara persatuan dan

kemandirian, keterbukaan, kesatuan.

keadilan, kepastian hukum, Bawaslu sebagai lembaga

03 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

proses Pemilu yang berintegritas. informasi terkait pengawasan nikasi dan hubungan baik dengan

Di satu sisi, Bawaslu menye- partisipatif Bawaslu Kabupaten/Kota

diakan layanan pendidikan d.Menciptakan aktor-aktor penga- diwilayah masing-masing, begitu

kepemiluan, dari sisi masyarakat, was dan kader Penggerak Pen- juga sebaliknya Bawaslu akan

pemilih berinisiatif untuk turut gawasan Partisipatif, lahir berusaha terus melibatkan

berpartisipasi mengawasi penye- aktor-aktor pelaku pengawasan kader-kader pengawas partisipatif

lenggaraan Pemilu dan Pilkada. partisipatif Pemilu dan Pilkada dalam suatu kegiatan yang dilaku-

Menurut Bpk. Muhamamd Affifu- serta kader yang menggerakkan kan Bawaslu dan jajaran

din (Anggota Bawaslu RI Divisi masyarakat untuk turut menga- dibawahnya. Hal lainnya adalah

Pengawasan dan Sosialisiasi) wasi Pemilu dan Pilkada di alumni sekolah kader dapat mem-

Sekolah Kader Pengawas Parti- semua lapisan masyarakat yang buat forum komunikasi secara

sipatif adalah program inisiatif ada di Indonesia. Dengan mandiri sebagai media diskusi

baru yang didedikasikan untuk begitu, pihak yang memiliki dan pembelajaran bersama terkait

mencetak kader pengawas kemampuan untuk menjadi kegiatan partisipasi masyarakat,

pemilu dari masyarakat luas. contoh pelaku demokrasi dalam khususnya dalam isu-isu kepemi-

Setelah mengikuti SKPP, para proses Pemilu dan Pilkada luan dan pengawasan partisiaptif.

alumni diharapkan dapat semakin meningkat. Menurut Bpk. Fritz Edward Sire-

mengerakan masyarakat untuk Hasil yang diharapkan dari Seko- gar, dalam pelaksanaan Pemilu

melakukan pengawasan terha- lah Kader Pengawas Partisipatif maupun Pilkada para alumi seko-

dap proses pelaksanaan pemilu. adalah sebagai berikut: lah kader diharapkan berani

diharapkan pada alumni dapat a.Jangka pendek, peserta SKPP bergerak mengawasi pelaksa-

membagun, menggerakan pen- diharapkan mampu menjadi naan pemilu dan memantau prak-

gawasan partisipatif dengan pengawas partisipatif dan tik kecurangan yang dilakukan

melibatkan seluruh elemen menggerakkan masyarakat masyarakat dan peserta pemilu,

lapisan masyarakat untuk untuk terlibat dalam penga- serta berani melaporkan adanya

berkontribusi dalam pengawasan wasan pemilu secara partisipatif dugaan pelanggaran kepada

Tujuan kegiatan Sekolah di daerahnya masing-masing. Bawaslu dan jajarannya, alumni

Kader Pengawas Partisipatif b.Jangka panjang diharapkan diharapkan berani melaksanakan

(SKPP) adalah sebagai berikut: program ini dapat berkesinam- tanggung jawab moril dalam

a.Meningkatkan pengawasan bungan dan menjadi model pen- melakukan pengawasan partisipa-

partisiapsi masyarakat, sema- gawasan pemilu partisipatif tif. Melakukan pengawasan

kin banyak pihak yang menge- yang dapat dilaksanakan pada memang bukan hal mudah,

tahui tugas, pokok dan fungsi pemilu-pemilu selanjutnya. dengan berbagai resiko yang ada,

pengawasan sehingga jumlah Dengan demikian, seluruh sehingga diperlukan keberanian,

masyarakat pemilih yang lapisan masyarakat terlibat kalau para alumni SKPP siap

terlibat dalam proses penga- dalam pengawasan pemilu menjadi pengawas pemilu, maka

wasan pemilu dan pilkada dalam seluruh tahapannya. dituntut untuk siap memberikan

semakin meningkat. Pasca pelaksanaan sekolah kader sebagian hidupnya kepada

b.Sarana pendidikan Pemilu dan Bawaslu mengharapkan komit- demokrasi.

Pilkada bagi masyarakat, ada men dari semua alumni SKPP Penulis :

fasilitas yang baik dan optimal untuk dapat terus menjalin komu- SAKHROJI, SH, MH.

yang menjadi jembatan bagi Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur

masyarakat untuk memperoleh

pengetahuan dan keterampilan

melakukan pengawasan

pemilu partisipatif.

c.Pembentukan pusat pendi-

dikan pengawasan Pemilu dan

Pilkada yang berkesinambun-

gan, meningkatkan ruang-ru-

ang diskusi yang intensif dan

menjadi rujukan bagi mas-

yarakat dalam mendapatkan

04 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi

di Ranah Demokrasi

Demokrasi sebagai sebuah sistem yang OLEH SITI KHOFIFAH
berorientasi pada masyarakat (based on com-
munities), tidak akan berjalan stabil tanpa ANGGOTA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
dukungan dari masyarakat sipil. Keduanya
bagaikan dua buah mata uang yang sifatnya pemilu, tapi perempuan juga harus hadir di
ko-eksistensi. Dengan masyarakat sipil yang ranah ranah kebijakan mewakili kepentingan
kuat, maka demokrasi akan berjalan baik, dan perempuan, turut dalam proses pengambilan
dalam negara yang demokratis, masyarakat keputusan-keputusan yang sifatnya mengikat
sipil akan berkembang dan tumbuh dengan hajat hidup masyarakat termasuk didalamnya
kuat. Larry Diamond (1994) mengatakan adalah perempuan. Keterlibatan perempuan
bahwa masyrakat sipil memberikan kontribusi dalam proses pengambilan kebijakan ini pent-
yang cukup besar bagi tumbuhnya demokrasi, ing karena yang mengetahui secara kompre-
antara lain yaitu menyediakan wahana sumber hensif dan obyektif atas hajat hidup perempuan
daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral dan juga anak, adalah perempuan itu sendiri.
untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan Kehadiran perempuan di ranah ini akan menjadi
negara (Demokrasi dan Masyarakat Sipil: Ibnu salah satu trigger atau pemantik yang memoti-
Syuja’i: Academia.edu). Membangun mas- vasi perempuan lainnya untuk terlibat di ranah
yarakat sipil berarti memperjuangkan ruang yang sama, sehingga akan semakin memaksi-
publik yang di dalamnya mencakup seluruh malkan upaya-upaya dalam mencapai kese-
warga negara baik laki laki maupun perempuan taraan gender dan memperjuangkan kepentin-
tanpa adanya pengecualian. Undang-undang gan perempuan.
Dasar 1945 pasal 27 ayat satu (1) menyebutkan
bahwa: “Segala warga negara bersamaan Perempuan di Ranah Legislative: Peluang
kedudukannya di dalam hukum dan pemerin- dan Tantangan
tahan dan wajib menjunjung hukum dan pemer-
intahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ada banyak peran dan pilihan bagi
perempuan dalam demokrasi, salah satunya
Representasi perempuan dalam system dengan terlibat dalam institusi politik ataupun
politik menjadi salah satu indikator penting yang beririsan dan memiliki benang merah
dalam demokrasi. Kehadiran perempuan dengan dunia politik, baik sebagai anggota
dalam politik tidak hanya sekedar untuk peng- partai politik, menjadi anggota legislative, sena-
umpul suara saja atau hanya untuk memenuhi tor, pemantau pemilu, pegiat atau pengamat
keterpenuhan 30% saja sebagai salah satu pemilu ataupun menjadi bagian dari Penyeleng-
syarat lolosnya partai politik sebagai peserta gara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu.
Keberadaan perempuan di ranah public atau-
pun pada institusi institusi politik telah dijamin
dalam undang undang, yang diantaranya
dengan adanya pasal-pasal yang mendorong
kebijakan affirmatif.

Pasca Reformasi 1998, demokratisasi di
Indonesia setidaknya telah membuka akses
yang lebih luang bagi perempuan untuk terlibat
dalam proses politik dan pengambilan kebija-
kan. Munculnya beberapa peraturan perun-
dang-undangan dapat dijadikan sebagai pelu-

05 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi

ang yang baik bagi perempuan untuk berkiprah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
di ranah yang memungkinkan untuk bersuara Daerah pasal 55 tentang Tata Cara Pen-
dan menjadi bagian dari pengambil keputusan gajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD
yang akan semakin menguatkan kesetaraan Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
dan keadilan gender. yang berbunyi “Daftar bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
Beberapa regulasi sudah mulai men- memuat paling sedikit 30% (tiga puluh
gusung semangat affirmative action, yang persen) keterwakilan perempuan”.
secara garis besar berkaitan dengan syarat - Undang - Undang 7 tahun 2017 tentang
keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi Pemilihan Umum Pasal 245 tentang tata
oleh partai politik jika ingin menjadi perserta cara pengajuan bakal calon Anggota
pemilu, syarat keterwakilan perempuan pada DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabu-
tahapan pencalonan, keterwakilan perempuan paten/Kota yang berbunyi “ Daftar bakal
pada keanggotaan dan kepengurusan partai calon sebagaimana dimaksud dalam
politik, serta keterwakilan perempuan pada lem- Pasal 243 memuat keterwakilan perem-
baga penyelenggara pemilu, sebagaimana puan paling sedikit 30% (tiga puluh
dapat dilihat pada beberapa regulasi berikut: persen)”.
a) Pencalonan perempuan sebagai anggota
b) Keanggotaan dan Kepengurusan Partai
legislative Politik
- Undang - Undang No.12 tahun 2003 - Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poli-
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan tik Pasal 20 yang berbunyi “Kepenguru-
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan san Partai Politik tingkat provinsi dan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
Daerah pasal 65 ayat 1 yang berbunyi: dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3)
“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu disusun dengan memperhatikan keter-
dapat mengajukan calon Anggota DPR, wakilan perempuan paling rendah 30%
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupat- (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam
en/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan AD dan ART Partai Politik masing-mas-
dengan memperhatikan keterwakilan ing”.
perempuan sekurang-kurangnya 30%”. - Undang- undang 8 tahun 2012 tentang
Pasal ini berkaitan dengan tata cara pen- Pemilihan Umum Anggota Dewan Per-
calonan Anggota DPR, DPD, DPRD wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
- Undang - undang 8 tahun 2012 tentang Daerah Pasal 15 huruf (d) mengenai pers-
Pemilihan Umum Anggota Dewan Per- yaratan yang harus dipenuhi oleh partai
wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan politik jika ingin menjadi peserta pemilu,
yaitu salah satunya harus ada surat
keterangan dari pengurus pusat partai
politik tentang penyertaan keterwakilan
perempuan sekurangkurangnya 30% (tiga
puluh persen) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Pasal 177 huruf (d) men-
genai persyaratan yang harus dipenuhi

06 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi

oleh partai politik sebagai peserta pemilu nama terdapat satu perempuan di tiap dapil,
yang harus memenuhi persyaratan salah hasilnya ada peningkatan menjadi 20%.
satunya harus ada surat keterangan dari Sebagaimana terlihat pada diagram berikut;
pengurus partai politik tentang penyertaan
keterwakilan perempuan paling sedikit 30
% (tiga puluh persen) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

c) Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum mengatur tentang mem-

perhatikan keterwakilan perempuan paling

sedikit 30 % bagi jajaran KPU pada pasal 10

ayat (7) untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU
kabupaten/kota, pasal 52 ayat (3) dan untuk Dari diagram tersebut, secara perlahan terlihat
KPPS pasal 59 ayat (4). Sedangkan untuk ada peningkatan dari aspek kuantitas, namun
Pengawas Pemilu ketentuan mengenai persentase tersebut masih jauh dari angka
memperhatikan keterwakilan perempuan 30%, yakni jumlah minimum yang diperkirakan
paling sedikit 30 % diatur hanya untuk dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan
politik . Di ranah politik, setidaknya perlu ada
Bawaslu, Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada modal politik yang harus dimiliki diantaranya
yaitu modal ekonomi dan modal social. Modal
pasal 92 ayat (11).
ekonomi merupakan sum-
Meskipun upaya upaya afirmasi “ Perempuan harus berdaya utama yang harus

telah dilakukan, namun sepertin- saling menguatkan dimiliki karena cost pemilu
dan pemilihan tidak murah.
ya jalan yang harus ditempuh melalui jaringan, Modalitas ekonomi ini men-
oleh perempuan untuk berjuang yaitu dengan meng- jadi syarat mutlak bagi kon-
di ranah politik masih penuh gunakan intersec- testan atau kandidat untuk
tantangan. Hal ini bisa dilihat
dapat membiayai seluruh
salah satunya dari jumlah tional approach” tahapan pemilu dan pemili-

perempuan yang berhasil duduk
dikursi legislative. Tahun 1999 tanpa kebijakan han (pilkada). Modal social merupakan salah
affirmatif, hasilnya terdapat 9% perempuan satu sumber daya yang salahsatunya dapat
yang berhasil duduk di kursi legislasi. Tahun berbentuk jaringan. Budaya masyarakat yang
2004 dengan klausul afirmatif memperhatikan sudah terbentuk secara turun menurun dan
pencalonan 30% perempuan, hasilnya adalah terinternalisasi pada cara berpikir dan bertin-
11.8%. Tahun 2009, dengan klausul afirmatif dak, menjadi tantangan terberat bagi perem-
daftar calon memuat 30% perempuan, tiap 3 puan karena budaya yang menempatkan
nama terdapat satu perempuan, hasilnya perempuan pada wilayah domestic dan laki-laki
adalah 18% perempuan yang berhasil duduk pada wilayah public menjadi salah satu sebab
dikursi legislasi. Tahun 2014 dengan klausul rendahnya akses dan partisipasi perempuan di
afirmatif daftar calon memuat 30% perempuan ranah politik. Konsekuensinya adalah secara
dengan tiap 3 nama terdapat satu perempuan di logis terlihat ada dominasi yang sifatnya patri-
tiap dapil , hasilnya menjadi 17 % dan terakhir di arkhis di ranah pembuat kebijakan. Modal
tahun 2019 dengan adanya keharusan daftar ekonomi dan modal social ini menjadi tantangan
calon memuat 30% perempuan dengan tiap 3 yang nyata-nyata dihadapi oleh para perem-

07 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi

puan yang berkiprah di ranah politik. Tantangan nakan intersectional approach, sebuah
lainnya yaitu mengenai issue minimnya kapa- pendekatan yang menggunakan satu titik temu
sitas sumber daya manusia perempuan. Dari yang sama, satu kepentingan yang sama
beberapa Pemilu dan pemilihan yang telah dengan melakukannya secara lintas batas,
lewat ada kecenderungan keberadaan perem- yaitu saling memberikan penguatan dengan
puan baik sebagai anggota atau pengurus mengenyampingkan kepentingan ataupun ego
partai politik, maupun sebagai calon legislative sektoral yang biasanya bersumber dari latar
masih dilakukan selain untuk vote gathers, juga belakang profesi, lembaga, ideologi, primodial-
untuk pemenuhan formalitas keterpenuhan isme, kedekatan personal dan lain lain.
persyaratan yang dimaktubkan dalam peraturan Pendekatan ini memungkinkan perempuan
perundangan-undangan dalam konteks kuanti- untuk saling terkoneksi dan berkontribusi sesuai
tas. Berbicara mengenai kapasitas ataupun dengan latar belakang dan kapasitas yang dimi-
kualitas artinya ada beberapa hal yang menjadi liki. Saling menguatkan dan mendukung untuk
factor penentu bagi perempuan untuk bisa mencapai tujuan bersama.
meningkatkan kapasitas, diantaranya adalah Yang kedua, adanya pendidikan politik kepada
bagaimana mendapatkan kesempatan yang masyarakat khususnya perempuan melalui
sama untuk berada pada ruang-ruang belajar organisasi-organisasi masyarakat maupun
dan bekerja yang mendukung untuk peningka- organisasi-organisasi politik. Strategi pendekat-
tan kapasitas tersebut. Dalam hal ini kita berbic- an interseksional ini bisa diterapkan di sini, ada
ara mengenai akses yang dimiliki oleh perem- kolaborasi antara seluruh unsur baik sebagai
puan yang berdampak pada kapasitas person- penyelenggara pendidikan politik, maupun
al. Dan budaya menjadi salah satu penyebab sebagai peserta dan narasumber. Materi pendi-
perempuan untuk dapat atau tidak dapat men- dikan politik ini bisa dibuat secara segmented.
gakses hal tersebut. Materi untuk peserta calon legislator tentu
sedikit berbeda dengan materi untuk peserta
Penutup pengawasan partisipatif, tapi setidaknya ada
Persoalan perempuan, khususnya di ranah poli- materi dasar yang harus diketahui oleh
tik , bukanlah persoalan yang berdiri sendiri semuanya yaitu mengenai regulasi terkait.
melainkan berkaitan dengan aspek-aspek lainn- Untuk Bawaslu DKI Jakarta, pada setiap kegia-
ya. Perlu strategi yang komprehensif untuk tan sosialisasi, keterwakilan 30% perempuan
meningkatkan jumlah dan kapasitas perempuan sebagai peserta menjadi mutlak untuk dilaku-
di ranah -ranah pengambilan kebijakan public. kan.
Untuk menguatkan melalui jaringan, bisa digu-

08 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE Demokrasi

Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si
Anggota Bawaslu RI - Divisi Pengawasan & Sosialisasi

SEKOLAH KADER laksanakan dan alhamdulillah jumlah Kendala yang kami rasakan, pertama
PENGAWAS peminatnya luar biasa hampir karena ini mekanismenya belum
PARTISIPATIF 20.000an peserta yang tertarik untuk terpikirkan, maka kami sedikit butuh
(SKPP) DARING terlibat dalam SKPP daring ini. usaha untuk menyesuaikan kebutuhan
seperti kebutuhan fasilitator, termasuk
Bahwa salah satu misi Bawaslu Sebenarnya apa sih Pak tujuan dari peserta untuk kebutuhan pemenuhan
adalah meningkatkan keterlibatan diadakannya SKPP Daring ini dan kouta, hal tersebut awalnya belum
masyarakat dan Peserta Pemilu, siapakah sasaran kegiatan ini? terpikirkan oleh kita memfasilitasi
serta meningkatkan sinergi kelem- berapa kouta yang bisa dipakai peser-
bagaan dalam pengawasan partisi- Jawaban : ta agar komunikasi pembelajaran bisa
patif. Untuk mewujudkan misi lancar dan tidak terganggu oleh sinyal
tersebut Bawaslu menginisiasi Tujuan SKPP ini adalah memperluas yang jelek. Pelaksanaan ini secara
Sekolah Kader Pengawas Partisi- teknis sebenarnya sangat efisien
patif (SKPP), bagaimana tangga- partisipasi masyarakat, jadi karena menghemat sekali anggaran,
pan Bapak terkait SKPP berbasis kita tidak lagi melakukan perjumpaan
Daring yang baru pertama kali orang-orang yang menjadi target di tempat yang kita sewa, bisa
dilakukan dalam kondisi pandemik langsung melalui komputer atau hand-
saat ini? adalah kelompok-kelompok muda phone semua melakukan pembelaja-
ran. Pelaksanaan SKPP Daring ini
Jawaban : yang freshgraduate, anak-anak muda adalah salah satu inovasi yang kita
SKPP Daring merupakan ikhtiar atau lakukan. Besok, lusa atau ketika
ijtihad kita disaat covid. Sebenarnya yang mau melibatkan diri dalam normal baru ini sudah kita ikuti bisa
design awal SKPP ini adalah jadi SKPP non daring tetap
pertemuan semua. karena ini masuk pengawasan dan mau belajar tentang kita lakukan dengnan
dalam program pengawasan partisi- beberapa penyu-
patif yang menjadi prioritas nasional pemilu. Nah ini yang kemarin kita suaian. Misalnya,
dari program pemerintah, maka apalah nanti akan
program ini tidak hanya kami yang recruit secara bebas. Biasanya kalau digabung dengan
mengontrol (Bawaslu RI) tetapi Bape- materi yang sifatn-
nas juga ikut mengontrol. Pada SKPP masih dilakukan secara konven- ya online dengan
intinya program ini didukung sebagai materi yang harus
program unggulan. Ketika situasi sional, seleksinya dilakukan ditingkat bertatap muka. Karena
covid melanda, kami tidak mau diam dulu pada SKPP Non
kita ingin mengoptimalkan situasi ini masing-masing Kab/Kota. Situasi ini Darinmg ada materi sema-
dengan melakukan inovasi. Inovasi cam tugas lapangan,
itu kemudian kita rumuskan dalam berubah setelah metode pendaftaran- bagaimana peserta itu
bentuk SKPP tetapi bentuknya bertemu dengan LSM
daring, dan ini baru pertama kali kita nya online, semua orang boleh Pemilu, Mitra Bawaslu
(Kepolisian, Kejaksaan)
mendaftar dan seleksinya juga terba-

tas pada file dan draft yang dikirimkan

peserta, kemudian kita rekomen-

dasikan ke jajaran untuk diverifikasi.

Verifikasinya yakni kita ingin peserta

adalah orang-orangn yang memang

punya semangat untuk belajar Pemilu,

Pengawasan Pemilu dan Pendidikan

Politik.

Dalam pelaksanaan SKPP Daring
apakah terdapat kendala yang sulit
diatasi, mengingat SKPP Daring ini
baru pertama kali diselenggarakan?

Jawaban:

09 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE Demokrasi

Apakah SKPP Daring memiliki semangat untuk ikut. Apalagi Jakarta jak kerjasama lembaga yang dipimp-
tahapan yang sama terkait proses ini menjadi barometer pemilu di Indo- innya. Sehingga perspektif bahwa
pembelajarannya dengan SKPP nesia. Keterlibatan peserta ini dalam beban Pendidikan pemilih tidajk
(Non Daring)? melakukan Pendidikan pemilih hanya dibebankan kepada KPU,
memang harus dilakukan secara Bawaslu, Pemerintah tetapi kita bisa
Jawaban: continue. Saya berterima kasih berbagi dengan peran-peran yang
Secara materi sama tetapi metoden- kepada teman-teman Bawaslu Jakar- bisa dilakukan masyarakat.
ya yang berbeda, karena keter- ta Timur yang juga tetap semangat,
batasan pertemuan fisik juga pengu- dan ini menjadi mandate kita untuk Menurut Pak Afifudin, langkah apa
rangan beberapa hal yang kita ideal- bekerja meskipun tidak sedang meng- saja yang harus dilakukan Bawaslu
kan seperti turun lapangan tersebut. gelar Pilkada. Kota Jakarta Timur berikutnya
ada penyesuaian-penyesuaian. terhadap Kader Pengawas Partisi-
Apakah para peserta SKPP Daring patif tersebut?
SKPP Daring mewisuda 12.703 yang telah dinyatakan lulus berhak
peserta pada tanggal 9 Juli 2020, menyandang gelar Kader Penga- Jawaban:
menurut Bapak apa catatan terha- was Partisipatif dan apa tindak
dap pelaksanaan dan hasil SKPP lanjut Bawaslu pasca SKPP Daring Jakata Timur kan daerah yang
Daring Angkatan Pertama ini, berakhir?
sudahkah memenuhi sebagaima- penduduknya besar dan beragam,
na harapan Bawaslu? Jawaban:
Pertama sebagai aktor individu banyak apartemen, banyak
Jawaban: mereka kita harapkan menjadi aktor
karena ini inovasi pertama, bagi demokrasi, orang-orang yang secara pendatang, dan ini menjadi masalah
kami yang terpenting adalah Bawas- pengetahuan sudah mengetahui
lu tidak berhenti bergerak melaku- pemilu. pada level yang paling teknis klasik dalam gelaran pemilu di Jakar-
kan hal baik. jika ada kekurangan mereka bisa bereksperimen, melaku-
maka itu bagian dari pembelajaran kan kerja-kerja partisipatif dimana ta. Kita bisa mengajak teman-teman
untuk kita kembangkan dan yang saja, bisa di Bawaslu. Tentu ini menja-
paling penting ini adalah inisiasi di prioritas kami misalnya, dibeberapa yang sudah menjadi kader pengawas
yang sifatnya vuluntarisme dari daerah saya bertemu dengan alumni
teman-teman yang ikut, kita harus SKPP yang mereka terlibat sebagai untuk menjadi partner kita. Misalnya
pahami sebagai bentuk kesukarela- tenaga yang membantu proses
wanan mereka mau mengikuti pem- pengawasan ataupun dengan lemba- secara periodik dibuat forum diskusi
belajaran yang kita lakukan. Artinya, ganya masing-masing menjadi
ini adalah hal positif, masih ada jaringan kita. Kedua, ketika aktor-ak- untuk mendiskusikan misalnya Pemu-
orang yang mau melibatkan diri tor itu sudah memiliki pengetahuan
didalam kerja-kerja untuk menga- yang cukup menjadi lebih gampang takhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
wasi pemilu. Jadi jika dilihat dari sisi maka ketika alumni SKPP merupakan
capaian, kami merasa ini harus terus ketua Organisasi kepemudaan, jika ia Kemudian bersinergi dengan lemba-
dikembangkan tetapi pada saat memiliki nilai-nilai kepemiluan yang
yang sama kami senang masih cukup maka akan enak untuk menga- ga-lembaga pemilu yang lain, sehing-
banyak keinginan orang untuk men-
jaga kualitas pemilu terutama dari ga kedepan jika ada tahapan Pemi-
kalangan anak muda.
lu/Pilkada kita sudah banyak kawan

sehingga beban dipenyelengggara

semakin ringan karena semakin

banyak masyarakat terdidik, semakin

banyak kader pengawasan.

Apa komentar Bapak terhadap
antusiasme peserta SKPP
Daring Angkatan Pertama ini,
khususnya di Provinsi DKI
Jakarta?

Jawaban:
Khusus di Jakarta,
menurut saya yang
menarik adalah meski-
pun SKPP ini dilakukan
bukan ditahun Pilkada,
masih banyak yang

10 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE Demokrasi

Apakah ada hal-hal unik yang tidak hanya berbasis provinsi sehing- Pesan apa yang Bapak ingin sam-
terjadi selama penyelenggaraan ga tahun 2024 nanti akan sampai paikan kepada Kader Pengawas
SKPP Daring di seluruh Indonesia, kesemua kab/kota dengan beberapa Partisipatif untuk demokrasi Indo-
baik dari pesertanya atau dari perbaikan baik kurikulum maupun nesia yang lebih baik?
fasilitatornya? teknis.
Jawaban :
Jawaban: Belum lama ini, Pak Afifudin juga Kepada kader pengawas yang baru
Ada peserta yang dia sudah bekerja, saja diwisuda, khususnya di Jakarta
meskipun belum tetap, ia mendaftar sudah menulis buku yang berjudul Timur pertama, bisa jadi ini pengala-
SKPP mengira akan langsung man pertama dan satu-satunya di
mendapat pekerjaan. Yaa.. ini motva- Membumikan Pengawasan Indonesia metode pembelajarannya
si yang tidak dapat kita halangi pada SKPP Daring ini disaat pandemik,
masing-masing individu. Tetapi pada Pemilu, sesungguhnya pesan apa karena peserta tidak akan mengulan-
prinsipnya kita harus menjaga gi lagi proses pembelajaran ini.
semangat kesukarelawanan yang ini yang ingin Bapak sampaikan Kedua, semangat berkolaborasi
menjadi bagian dari demokrasi kita. dengan Bawaslu adalah bagian dari
SKPP ini bagian dari upaya untuk itu. kepada khalayak melalui buku apa yang kita ikhtiarkan untuk mener-
Sebelum banyak webinar, SKPP ini jemahkan apa yang kita sebut
sudah terlebih dahulu melakukan tersebut? dengan bahwa pemilu itu harus tetap
aktifitas pembelajaran dari daring dijaga, disehatkan. Demokrasi itu
yang kita sediri juga belajar bagaima- Jawaban: tidak hanya urusan prosedur tetapi
na memfasilitasi orang belajar secara ada satu tulisan dibuku itu soal SKPP juga urusan substansi, maka
daring. Meskipun SKPP ini secara tetapi bukan daring, sebelum buku nilai-nilai itu menjadi penting. Penge-
sukarela, tetapi kami memiliki stan- itu diterbitkan saya ragu karna yang tahuan yang dimiliki kader pengawas
dar kompetensi untuk mengukur daring malah lebih menarik dari yang harus menginternalisasi, menjiwai,
tingkat pengetahuan peserta. tatap muka. Inilah makna dari pener- membumi. Kalau ada orang melaku-
jemahan “membumikan”. Memudah- kan pelanggran, karena kita sudah
Bagaimana Bawaslu mengevalua- kan bagaimana semua orang tau tau disitu ada fungsi pencegahan
si kegiatan SKPP Daring ini? pengawasan, salah satunya yang bisa dilakukan, maka kita hara-
merekrut kader, melakukan inovasi. pkan mereka menjadi aktor pencega-
Jawaban: Jadi nilai pengawasan, nilai bagaia- han, orang yang berani mengingat-
Pertama dari sisi yang sedang kita man kita punya perspektif pencegah- kan. Saya juga berharap ilmu penge-
upayakan SKPP yang bentuknya an penindakan semakin banyak tahuanj tentang pengawasan itu
tatap muka jika memungkinkan akan orang tau. Karena semakin banyak bermanfaat dan dapat menunjang
dilakukan tetapi dengan penyesuaian orang tau semakin maksimal pence- aktifitas atau pekerjaan yang sifatnya
protokol kesehatan, jika tidak maka gahan, kita pahami sebagai usaha berhubungan dengan isu pemilu.
SKPP bentuk daring ini akan dilanjut- yang paling maksimal, tetapi pada
kan. Tetapi pada prinsipnya modifika- saat yang sama kalaun masih ada
si antara pengalaman pertama kita pelanggaran maka penindakannya
mengelola SKPPP tatap muka dan juga harus tegas. Sehingga seman-
SKPP Daring akan kita lakukan gatnya itu, semangat membumikan,
pengembangan SKPP yang akan kita mendekatkan antara lembaga
laksanakan kembali. Setiap tahunnya Bawaslu dengan masyarakat.
aklan ditambah jumlah daerahnya , Bawaslu itu kan katalisator, bukan
entitas yang berdiri sendiri, Bawaslu
itu menyatu dengan masyarakat.
Salah satu inisiasinya yakni dengan
SKPP itu.

11 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU Demokrasi

MENEBAR JALA MENJARING KADER PENGAWAS PEMILU
DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Berdasarkan UUD pemilu, pengawasan partisipatif menggunakan hak pilihnya

1945 Pasal 22 E pada Bab sangat diperlukan guna men- dalam penyelenggaraan

tentang Pemilihan Umum dukung dan menguatkan Pemilu. Banyak pihak sering

(Pemilu), telah ditentukan proses pengawasan yang mendiskusikan cara-cara untuk

secara tersirat bahwa di dalam dilakukan oleh lembaga meningkatkan partisipasi mas-

satu wadah besar penyeleng- Bawaslu dengan keterbatasan yarakat untuk menggunakan

garaan pemilu di Indonesia yang dimiliki seperti minimnya hak pilihnya dalam Pemilu,

terdiri dari peserta pemilu, jumlah sumber daya manusia tetapi belum banyak pihak yang

penyelenggara pemilu, dan (SDM) dan rendahnya kapasi- memandang perlu dan penting-

pemilih yang kemudian diatur tas SDM lembaga Bawaslu nya partisipasi masyarakat

lebih lanjut melalui peraturan karena background pendidikan dalam pengawasan Pemilu.

perundang-undangan. Badan yang beragam, serta minimnya Banyak pihak berkelit bahwa

Pengawas Pemilu (Bawaslu) frekuensi pelatihan yang diberi- pengawasan Pemilu dan

merupakan bagian dari lemba- kan. Sehingga dalam rangka pelaporan pelanggaran Pemilu

ga penyelenggara pemilu menciptakan pengawasan bukan urusan masyarakat, itu

yang diberikan tugas oleh pemilu yang berkualitas dan urusan Pengawas Pemilu.

undang-undang untuk melaku- massif, maka Bawaslu melaku- Namun, ketika banyak pelang-

kan pengawasan terhadap kan suatu aktifitas untuk men- garan Pemilu (tindak pidana

pelaksanaan pemilu di Indone- dorong terbentuknya penga- Pemilu) tidak dapat diproses di

sia. Secara umum dalam wasan partisipatif dan mencip- pengadilan, maka seluruh

melakukan pengawasan terh- takan aset SDM yang berkuali- telunjuk mengarah ke Bawaslu

adap pelaksanaan pemilu juga tas melalui “Sekolah Kader yang dianggap tidak bekerja,

dapat dilakukan baik oleh Pengawasan Partisipatif”. Bawaslu tidur. Itulah image

peserta pemilu, penyelengga- masyarakat yang berkembang

ra pemilu lainnya (KPU dan Kausalitas Strategi Pencega- selama ini.
han dan Penindakan.
DKPP), dan pemilih (mas- Undang-Undang Nomor

yarakat yang memiliki hak 7 Tahun 2017 mengamanatkan

pilih). Proses pengawasan Partisipasi politik mas- kepada Bawaslu untuk melaku-
yarakat dalam penyelengga-
yang dilakukan oleh mas- raan Pemilu seringkali dikaitkan kan pencegahan dan peninda-
dengan tingkat kehadiran mas-
yarakat pemilih dikenal yarakat atau Pemilih untuk ikut kan terhadap pelanggaran dan

dengan pengawasan partisi- sengketa proses Pemilu.

patif. Dalam pelaksanaan

12 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU Demokrasi

Jika strategi pencegah- karena ketidaktahuan dan/atau Membangun Kapasitas
ketidakpahaman masyarakat
an dan penindakan disimu- (Gambar 3). Pengawasan Partisipatif di

lasikan dalam konsep Bandul Pada realitasnya, ting- Tengah Pandemi
ginya jumlah penindakan yang
Jam Pengawasan, maka dilakukan Pengawas Pemilu
tidak lagi berbanding lurus
besaran derajat strategi dengan minimnya sosialisasi Sekolah Kader Penga-
Pengawas Pemilu dan pendi- was Partisipatif (SKPP) adalah
pencegahan dan strategi pen- dikan politik kepada mas- gerakan bersama antara
yarakat. Kondisi tersebut diper- Bawaslu dengan masyarakat
indakan idealnya akan selalu parah oleh Partai Politik yang untuk menciptakan proses
notabene sebagai stakeholder Pemilu yang berintegritas. Di
pada posisi proporsional yang seharusnya lebih paham satu sisi, Bawaslu menye-
terkait regulasi Pemilu, ternyata diakan layanan pendidikan, di
(Gambar 1). Ibarat bandul jam justru menjadi pabrik yang sisi masyarakat, Pemilih berini-
memproduksi pelanggaran siatif untuk turut berpartisipasi
dinding yang selalu berada di Pemilu melalui aktivitas-aktivi- mengawasi penyelenggaraan
tas transaksional, seperti politik Pemilu dan Pilkada (Petunjuk
tengah, sisi kiri adalah strategi uang dan politik sembako yang Pelaksanaan SKPP Dar-
dicover dalam bentuk kegia- ing:2020). Sehingga melalui
pencegahan dan sisi kanan tan-kegiatan sosial misalnya: SKPP diharapkan adanya pen-
santunan anak yatim, pemerik- ingkatan pengetahuan dan
adalah strategi penindakan. saan kesehatan gratis, operasi ketrampilan praktis tentang
katarak gratis, bantuan pemba- pengawasan bagi kader-kader
Ketika bandul strategi pence- ngunan fasos fasum, dan pengawas dan pemantau
lain-lain. Atas dasar tersebut, Pemilu serta sarana berbagi
gahan meluas ke arah kanan maka pendidikan pemilih yang pengetahuan dan ketrampilan
berorientasi pada pencegahan tentang partisipasi masyarakat.
dimana masyarakat banyak dan penindakan perlu lebih Di tengah aktivitas kegiatan
dikuatkan untuk menciptakan dan koordinasi yang serba
menerima informasi tentang kondisi yang proporsional terh- dibatasi oleh protokol keseha-
adap penyelenggaraan pemilu tan yang mensyaratkan adanya
larangan dalam kampanye, yang akan datang. Salah satun- physical distancing, maka
ya melalui Sekolah Kader Pen- Bawaslu berimprovisasi melak-
jenis pelanggaran Pemilu, gawas Partisipatif (SKPP). sanakan kegiatan SKPP yang
dilakukan secara Daring
asas Pemilu Luber Jurdil, (Dalam Jaringan/online). Di
Provinsi DKI Jakarta pada saat
maka jumlah penindakan pun

menjadi berkurang karena

terjadi kesadaran, ketaatan,

dan kepatuhan Pemilih,

Peserta Pemilu, dan Penye-

lenggara Pemilu (KPU) dalam

penyelenggaraan tahapan

Pemilu (Gambar 2). Sebalikn-

ya, ketika bandul strategi

pencegahan bergerak ke arah

kiri dimana frekuensi sosialisa-

si dan pendidikan politik yang

dilakukan oleh Pengawas

Pemilu minim dilakukan, maka

konsekuensinya akan

berdampak kepada tingginya

angka pelanggaran Pemilu

13 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU Demokrasi

pandemic Covid-19 terjadi, pelajari video materi dari tang- hingga pukul 24.00 WIB. Dari

Pemerintah telah menerapkan gal 5 – 30 Mei 2020. Peserta 1.142 peserta SKPP Daring

PSBB hingga sekarang (PSBB bisa mempelajari materi kapan se-DKI Jakarta yang mengikuti

Transisi), sehingga seluruh pun. Hal ini untuk mempermu- pembelajaran SKPP Daring,

sekolah, kantor dan perusa- dah peserta yang nyambi dinyatakan lulus sebanyak 346

haan aktivitasnya dilakukan bekerja dan kuliah. Ada 10 peserta, dan Jakarta Timur

dari rumah (Work From Home, (sepuluh) tema materi dan menyumbang 130 peserta

WFH). Sehingga waktu dalam tiap materi terdiri dari (26,62%).

kosong di sela-sela WFH bisa beberapa video, yang juga Selama proses pembe-

mereka gunakan untuk mengi- dapat dilihat melalui aplikasi lajaran, Peserta SKPP Daring

kuti SKPP. Meskipun pembela- Youtube. Pada tahap ini, diberikan materi dalam bentuk

jaran SKPP dilakukan secara Bawaslu Kota Jakarta Timur video dan presentasi kepemilu-

Daring, ternyata program juga memfasilitasi diskusi (Chat an sebagai berikut: Pemilu dan

SKPP Daring justru banyak Group) seluruh Peserta SKPP Pilkada; Regulasi Pemilu dan

menarik minat masyarakat Daring ke dalam 2 (dua) kelom- Pilkada; Kerawanan Pemilu;

untuk mendaftar. pok Group Whatsapp. Pengawasan Pemilu dan Pilka-

SKPP Daring adalah Tahapan berikutnya da; Mekanisme Penanganan

program pembelajaran materi adalah Diskusi Daring. Diskusi Pelanggaran; Mekanisme

kepemiluan yang dipelajari Daring difasilitasi langsung oleh Penyelesaian Sengketa

melalui sistem dalam jaringan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Pemilu; Pengawasan Partisipa-

(Daring/online) yang didisain yang terbagi dalam 5 (lima) tif; Strategi Kehumasan Kader

oleh Bawaslu RI. Namun gelombang. Narasumber Pengawas; Pemantauan

pelaksanaannya diserahkan Diskusi Daring adalah Anggota Pemilu; dan Evaluasi.

kepada masing-masing Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,

Bawaslu Provinsi dibantu oleh Expert Pemilu, Pemantau Kendala dan hambatan
SKPP Daring tahun
Bawaslu Kab/Kota. Untuk Pemilu, dan Anggota Bawaslu
2020 adalah program SKPP
Provinsi DKI Jakarta pendaft- Kabupaten/Kota se-DKI Jakar- Daring pertama yang pernah
diselenggarakan oleh Bawaslu,
aran dibuka mulai tanggal 5 – ta. Diskusi Daring lebih bersifat sehingga banyak kendala di
teknis penyelenggaraannya.
11 April 2020. Jumlah pendaft- pendalaman materi melalui Beberapa kendala dan ham-
batan selama proses penye-
ar seluruh Provinsi DKI Jakar- tanya jawab selama 1,5 – 2 lenggaraan SKPP Daring
berlangsung adalah: (1) Per-
ta adalah 1.135 pendaftar. jam. Tercatat ada 376 peserta masalahan sinyal/jaringan dan
keterbatasan kuota yang dimili-
Sementara untuk pendaftar se-DKI Jakarta yang dinya- ki peserta, (2) ada beberapa
video terlalu lama hingga 20
SKPP Daring di Jakarta Timur takan layak untuk mengikuti menit, sehingga membosankan
peserta, (3) respon yang
berjumlah 410 pendaftar Diskusi Daring, dan 136 peser- lambat terhadap keluhan
peserta terkait proses pembela-
(27,68%). Ada 3 (tiga) Taha- ta berasal dari Jakarta Timur jaran yang terganggu karena
hal-hal teknis karena sistem
pan SKPP Daring, yakni Pem- (27,65%). dikendalikan oleh Bawaslu RI,

belajaran Audio Visual, Disku- Tahapan terakhir adalah

si Daring, dan Ujian Daring. Ujian Daring, yang dilakukan

Terhadap tahapan yang telah pada tanggal 25 Juni 2020

selesai dijalani tiap Peserta melalui tautan htpps://

akan diberikan kuota data bawasluskpp.net/login dari

internet pengganti/pulsa sebe- pukul 08.00 – 16.00 WIB. Ber-

sar Rp.25.000,- per tahapan. dasarkan pertimbangan seba-

Pada tahap Pembelajaran gian peserta yang terkendala

Audio Visual peserta diberikan waktu karena kerja dan kuliah,

waktu seluasnya untuk mem- maka waktu ujian diperpanjang

14 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU Demokrasi

seperti peserta tidak dapat jaga dan merawat para Kader Jumantik, PKK, maupun
login atau tidak dapat mengi- Pengawas Partisipatif agar
rim jawaban karena sistem tetap punya minat dan ketertari- anggota PPSU. Selain itu,
eror, (4) adanya misinformasi kan kepada pengawasan
disebabkan karena nomor Pemilu serta terjaga integritas pelaksanaan SKPP Daring
Handphone Peserta pada saat mereka. Dan tentunya, peli-
pendaftaran berbeda dengan batan Kader alumni SKPP juga membuktikan ada
nomor handphone untuk chat Daring dalam berbagai aktivitas
group (WA) dan (5) proses kegiatan sosialisasi dan pendi- potensi ketertarikan mas-
penggantian kuota data inter- dikan pemilih di masa men-
net yang terlalu lama. Ham- datang menjadi satu agenda yarakat Pemilih usia pelajar
batan tersebut diharapkan penting untuk bisa dilak-
tidak akan terjadi lagi pada sanakan. dan mahasiswa (di bawah
pelaksanaan SKPP Daring
selanjutnya. 25 tahun) untuk berpartisi-

Merawat dan Membina pasi dalam pengawasan
Kader Pengawas Partisipatif
Pemilu.
Dalam proses merawat
dan membina kader SKPP, 2. Model pembelajaran SKPP
Bawaslu Jakarta Timur berini-
siatif untuk melakukan aktifitas Daring di masa Pandemi
diluar jadwal SKPP Daring
yang bertujuan untuk menjalin dapat menjadi solusi untuk
kedekatan atau membangun
komunikasi yang aktif antara penguatan kapasitas SDM
peserta SKPP dengan Bawas-
lu Jakarta Timur. Aktifitas-aktif- Rekomendasi Pengawas Pemilu Adhoc
itas tersebut diantaranya: (1)
mengadakan lomba membuat Ada 2 (dua) hal esensial (Panwaslu Kecamatan, Pan-
testimoni dan pantun, (2) men-
gadakan diskusi dan Halal bi yang perlu dicatat terkait waslu Kelurahan/Desa, dan
Halal antara Bawaslu Kota
dengan seluruh Peserta SKPP penyelenggaraan SKPP Daring Pengawas TPS) dengan
Daring se-Jakarta Timur, dan
(3) mengundang 10 Peserta untuk perbaikan pengawasan memberikan perbaikan atau
SKPP Daring Terbaik di
wilayah Jakarta Timur untuk Pemilu, dan yang terdekat penyesuaian terkait metode
bincang-bincang ringan, berdi-
skusi dan meminta masukan adalah pengawasan Pilkada pembelajaran dan materi.
dan kritik dari Peserta SKPP
Daring dan memberikan apre- Serentak Tahun 2020, yakni: Selama ini Bawaslu tidak
siasi berupa satu buah Buku
Jejak Pengawasan Bawaslu 1. Pada aspek regulasi, Bawas- dapat memberikan pelatihan
Kota Jakarta Timur dan souve-
nir. Langkah-langkah ini lu perlu memberikan masu- atau bimbingan teknis pen-
sebagai awal cara Bawaslu
Kota Jakarta Timur untuk men- kan kepada Pembuat gawasan Pemilu secara

Undang-Undang agar memadai karena tidak ada

melakukan revisi terhadap anggaran. Sehingga melalui

syarat usia Pengawas TPS bimbingan teknis secara

paling rendah 25 tahun daring, maka Pengawas

sebagaimana diatur oleh Pemilu Adhoc akan

Pasal 117 ayat (1) huruf b mendapatkan materi

Undang-Undang Nomor 7 dengan lebih lengkap dan

Tahun 2017. Karena hal dapat dipelajari setiap saat.

tersebut sesungguhnya Penulis :

mempersempit ruang parti- Prayogo Bekti Utomo

sipasi masyarakat (yang Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur

berusia kurang dari 25

tahun) dalam pengawasan

Pemilu. Seperti yang terjadi

pada Pemilu 2019, prob-

lematika syarat usia Penga-

was TPS menyebabkan

Bawaslu Kota Jakarta Timur

mencari Pengawas TPS

seadanya demi pemenuhan

kuota seluruh TPS yang

harus diawasi, seperti

Ibu-ibu kader Posyandu,

15 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU MENJAWAB Demokrasi

?BAWASLU
MENJAWAB

Dani Yantana Peserta SKPP Jakarta Timur : Mau nanya, daftar pemilih

1 tetap itu ditetapkan oleh KPU mana ya pak/bu? Apakah KPU RI, provinsi,
kabupaten?

JAWABAN :

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan rekapitulasi secara bertahap dari
tingkat kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Nasional,
Terkait penetapan DPT.

1. Untuk Pemilu sesuai PKPU No.11 th 2018 Pasal 32, DPT ditetapkan oleh
KPU Kabupaten/Kota, kemudian dilakukan rekapitulasi di KPU tingkat
Provinsi dan di tingkat nasional oleh KPU RI.
2. Untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai PKPU No.19 th
2019, penetapan DPT juga dilakukan oleh KPU Kab/Kota, selanjutnya di
lakukan rekapitulasi oleh KPU Provinsi.

Bangkit Wijaya Peserta SKPP Jakarta Timur : Bagaimana jika ada

2 pelanggaran pemilu tapi dari partai kebal hukum, seperti yang sudah kita
ketahui bahwa ada beberapa parpol yang kebal hukum. Bagaimana
tanggapan dari Bawaslu?

JAWABAN : Dari pertanyaan yang
saudara tanyakan, Bawaslu kota
UUD 1945 dengan tegas Jakarta Timur meyakini bahwa
menyatakan bahwa kedaulatan penyelenggaraan negara dan
berada di tangan rakyat dan dilak- berbangsa dibangun berdasarkan
sanakan berdasarkan UUD, hukum, bukan kekuasaan belaka.
disamping itu dengan tegas juga Ditambah terdapat pembagian
UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan di Indonesia antara
negara Indonesia adalah negara lembaga eksekutif, legislatif dan
hukum. Artinya bahwa kedaulatan yudikatif dengan prinsip check
hanya dimiliki oleh rakyat yang and balances (saling mengawasi)
pelaksanaannya dibatasi oleh yang menandakan bahwa kekua-
hukum (demokrasi + nomokrasi). saan di Indonesia tidak dikenda-
Hukum menjadi panglima dalam likan oleh sekelompok penguasa
pelaksanaan kehidupan berbang- yang absolut. Melainkan terdapat
sa dan bernegara. Tidak ada mekanisme kontrol yang dilaku-
suatu kelompok atau seseorang, kan antara lembaga negara itu
termasuk partai politik yang kebal sendiri. Serta kontrol yang diban-
hukum. Meskipun terdapat seseo- gun oleh masyarakat melalui
rang yang diampuni dalam hukum kebebasan pers yang dilindungi
karena sebab-sebab tertentu dalam UUD.
seperti "kegilaan" bukan karena
sebab atau pengaruh kekuatan
politik.

16 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU MENJAWAB Demokrasi

2 LANJUTAN PERTANYAAN DUA...

Dengan demikian, partai manapun yang menguasai pemerintah,
pasti mendapatkan kontrol baik dari lembaga negara yang ada maupun
oleh masyarakat. Bawaslu sebagai bagian dari lembaga negara yang
mandiri atau independen akan menegakan segala aturan yang dilanggar
baik oleh peserta pemilu maupun di dalam tubuh penyelenggara pemilu
itu sendiri. Maka jangan takut untuk melaporkan siapapun atau partai
politik manapun, ketika terdapat kecurangan atau melanggar hukum.

Dani Yantana Peserta SKPP Jakarta Timur : saya mau tanya surat suara cadan-

3 gan yang dicetak ini kan jumlahnya 2%. Nah untuk setiap tps, tambahan surat
suara cadangan berapa ya? Apakah 2% juga dari jumlah DPT di TPS? Terimak-
asih.

JAWABAN :

Untuk Pilkada, sebagaimana yang rusak, dan untuk Pemilih
tambahan
diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Sedangkan, untuk Pemilu Legisla-
tif serta Pemilu Presiden dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun Wakil Presiden, sebagaimana
diatur dalam Pasal 344 ayat (2)
2015 tentang Penetapan Peratur- Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum,
an Pemerintah Pengganti adalah sebagai berikut:
Jumlah surat suara yang dicetak
Undang-Undang Nomor 1 Tahun sama dengan jumlah Pemilih
tetap ditambah dengan 2% (dua
2014 tentang Pemilihan Gubernur, persen) dari jumlah Pemilih tetap
sebagai cadangan, yang ditetap-
Bupati, dan Walikota adalah kan dengan keputusan KPU.

sebagai berikut: Kemudian, Pasal 350 ayat (3) :
Jumlah surat suara di setiap TPS
Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang
tercantum di dalam daftar pemilih
sama dengan jumlah Pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
ditambah dengan 2% (dua
tetap ditambah dengan 2,5% (dua persen) dari daftar pemilih tetap
sebagai cadangan.
setengah persen) dari jumlah

Pemilih tetap sebagai cadangan,

yang ditetapkan dengan Keputu-

san KPU Provinsi dan KPU Kabu-

paten/Kota.

Pasal 81 ayat (1) :

Tambahan surat suara

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80 ayat (1) digunakan

sebagai cadangan di setiap TPS

untuk mengganti surat suara

Pemilih yang keliru memilih

pilihannya, mengganti surat suara

17 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU PEDIA Demokrasi

TPS (Tempat Pemungutan Suara) adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.

PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwas Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Panwaslu Kelurahan/ Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau sebutan lain/kelurahan.

Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh bawaslu kabupaten/ kota yang
bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.

PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupat-
en/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan .

PPS (Panitia Pemungutan Suara) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan / desa atau nama lain.

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ) adalah kelompok yang dibentuk
oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara

PANTARLIH (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) adalah Petugas yang dibentuk PPS
atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih

DCS (Daftar Caleg Sementara) adalah Daftar orang yang memenuhi syarat sebagai calon
anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, namun masih mungkin
diganti baik karena mundur, ditarik, atau gugur atas masukan masyarakat.

DCT (Daftar Caleg Tetap) adalah Daftar orang yang memenuhi syarat sebagai calon anggo-
ta legislatif baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, namun tidak dapat dilakukan
pergantian atau mengundurkan diri.

Form Model A.5 adalah merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
Form Model C.6 adalah merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada
Pemilih
Form Model C1-PPWP: Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan
wakil presiden
Form Model C1-DPR : Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan
rakyat
Form Model C1-DPD : Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan
daerah
Formulir Model C1 Plano adalah catatan hasil penghitungan suara di TPS.
Formulir Model A adalah laporan hasil pengawasan pengawas pemilu ,

18 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU PEDIA Demokrasi

Formulir Model B.1 (Formulir Penerimaan Laporan) adalah Formulir Penerimaan Lapo-
ran dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor (masyarakat/peman-
tau/pasangan calon/tim kampanye).

Formulir Model B.2 ( Formulir temuan ) adalah Formulir Temuan, merupakan hasil penga-
wasan Pengawas Pemilu yang diduga terdapat pelanggaran Pemilu untuk disampaikan ke
bagian penindakan.

DPS (Daftar Pemilih Sementara) adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data
Pemilih yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan
Pantarlih.

DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) adalah data yang disediakan oleh Pemer-
intah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat
Pemilu diselenggarakan.

DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah Daftar pemilih yang disusun KPU dari data pemilih
pemilu terakhir dan data Kemendagri. Pemilih di DPT mencoblos pukul 07.00-13.00 dengan
membawa undangan memilih (C6) dan e-KTP.

DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) adalah hasil perbaikan dari DPT yang
sebelumnya telah ditetapkan.

DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) adalah Daftar pemilih yang sudah terdata dalam DPT,
namun ingin pindah memilih di TPS lain.

DPK (Daftar Pemilih Khusus) adalah Daftar warga yang punya hak pilih namun belum
terdata di DPT. Pemilih kategori ini bisa mencoblos cukup dengan e-KTP di TPS terdekat
sesuai alamat e-KTP pukul 12.00-13.00.

Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta
Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri
Peserta Pemilu.

Masa tenang adalah Masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampa-
nye pemilu, jangka waktu masa tenang adalah 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan suara.

Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,
Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS
pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupat-
en/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Penga-
was TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelang-
garan.

19 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

INSTA BAWASLU Demokrasi

BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR Peningkatan Kapasitas SDM
Bawaslu Kota Jakarta Timur

Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kota
Jakarta Timur dilaksanakan pada tanggal
23 Desember 2019 di Padepokan Voli
Sentul, kegiatan ini dilakukan dalam rangka
penguatan kualitas SDM dan peningkatan
kapasitas Team Work di lingkungan Bawas-
lu Kota Jakarta Timur.

Launching Buku Jejak Penga- Apel Rutin Senin Pagi Bawaslu
wasan serta Peresmian Pojok Pen- Kota Jakarta Timur
gawasan dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kegiatan apel dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kedisiplinan dilingkungan
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Bawaslu Kota Jakarta Timur, dalam
Maret 2020 bertempat di Sekretariat amanatnya Ketua Bawaslu Kota Jakarta
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur. Timur memberikan arahan kepada jajaran
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu staf untuk bekerja dengan disiplin dan
Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad profesional agar eksistensi lembaga tetap
Jufri beserta anggota Bawaslu DKI Jakarta terjaga, serta selalu menjaga kesehatan
Siti Khofifah, Sitti Rakhman, Puadi, dan kebersihan kerja demi kenyamanan
Mahyudin, Irwan Supriadi Rambe dan bersama.
Burhanuddin.

20 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

INSTA BAWASLU Demokrasi

Work From Home Pandemi Aksi Solidaritas Kebangsaan
COVID-19 dalam Rangka HUT Bawaslu RI

Selama Pandemi COVID-19 Bawaslu Kota ke – 12
Jakarta Timur menerapkan sistem kerja
Work From Home atau di sebut WFH. Bawaslu Kota Jakarta Timur mengadakan
Kegiatan ini dimulai tanggal 20 Maret Aksi Solidaritas Kebangsaan yang dilak-
sampai dengan hari ini. Kegiatan WFH sanakan pada tanggal 09 April 2020
bertujuan untuk mencegah persebaran bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota
virus COVID-19 dilingkungan Kantor. Jakarta Timur. Kegiatan ini diselenggara-
Dalam berkomunikasi dan koordinasi kan untuk membantu masyarakat yang
terkait tugas pekerjaan, Bawaslu Kota terdampak dalam ekonomi selama pan-
Jakarta Timur menggunakan aplikasi Zoom demi COVID-19.
Meeting

Halal Bi Halal Bawaslu Kota PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN
Jakarta Timur bersama peserta DATA PEMILIH

SKPP Daring Jakarta Timur BERKELANJUTAN

Kegiatan Halal Bi Halal dan Silaturahmi Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan
Bawaslu Kota Jakarta Timur dilaksanakan pengawasan pelaksanakan data pemilih
pada tanggal 06 Juni 2020. Dalam kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU
ini turut hadir Ketua Bawaslu Provinsi DKI Kota Jakarta Timur. Rapat koordinasi
Jakarta, Muhammad Jufri dan seluruh pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini
pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Timur. dilaksanakan sebulan sekali sejak april
2020 menggunakan Aplikasi Google Meet-
ing.

21 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU Demokrasi

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA MILENIAL
DALAM MEWUJUDKAN PENGAWASAN PARTSIPATIF DEMI SUKSESNYA

PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS

Oleh :
M. Anwar, S.Si, M.AP

(Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur)

Generasi Muda dalam Lintasan Sejarah
Presiden Pertama Indonesia sekaligus Founding Fathers kita

Bapak Ir. Soekarno pernah berkata :

“Berilah saya seribu orang tua, saya bersama mereka kiranya
dapat memindah gunung, tetapi apabila saya diberi sepuluh
generasi muda yang bersemangat dan berapi-api, kecintaann-
ya pada bangsa dan tanah air tumpah darahnya, saya akan

menggemparkan dunia”

Perkataan tersebut dengan komitmen untuk mencapai alan. Sebuah peran politik yang
jelas menggambarkan betapa kemerdekaan, serta terbebas dari didasarkan pada kecintaannya
generasi muda berperan penting penjajahan yang dilakukan oleh terhadap tanah air, serta didedi-
dalam kehidupan sebuah bangsa kaum kolonial. kasikan untuk kepentingan nasional
sebagaimana yang telah tergam- yang lebih luas, bersifat menyatu-
barkan dalam sejarah pergerakan Demikian seterusnya, peran kan semua kelompok dan golongan
dan perjuangan bangsa Indonesia, politik para Generasi muda Indone- dalam upaya mencapai tujuan
dimana keberadaan generasi sia terus memainkan peranan pent- kemerdekaan bangsa Indonesia.
muda terpelajar selalu berperan ing pasca kemerdekaan melalui
penting di dalam setiap fase dan perannya sebagai agen perubahan Pandangan Generasi Muda Milen-
periodisasi sejarah perkembangan dan motor penggerak, generasi ial Terhadap Politik Saat Ini
bangsa Indonesia, yang diawali muda terpelajar memiliki andil yang
dari isu nasionalisme yang dimotori cukup besar atas pergantian pemer- Generasi muda milenial
oleh kaum muda terpelajar yang intahan Orde Lama kepada pemer- saat ini menjadi bahasan politik
tergabung dalam kelompok studi intahan Orde Baru. Begitu pula yang sering hangat diperbincang-
“Boedi Oetomo” pada tahun 1908. pada masa pergantian pemerintah- kan, mengingat generasi muda
Kemudian pada fase selanjutnya, an Orde Baru pada Mei 1998 yang milenial merupakan kelompok anak
semangat nasionalisme ditindak- kemudian melahirkan era baru muda yang memiliki pemikiran
lanjuti dengan komitmen penyatu- bernama “Era Reformasi” yang kita sangat kritis terhadap sesuatu yang
an identitas kebangsaan, kebaha- nikmati sampai saat ini. hal apapun yang terjadi dalam
saan dan tanah air yang satu, lingkungannya, baik yang menyang-
sebagaimana diikrarkan oleh Melihat sejarah yang begitu kut gaya hidup, termasuk masalah –
generasi muda pada tanggal 28 panjang tersebut, secara jelas masalah sosial dan politik. Sebagai
Oktober 1928 melalui Sumpah tergambar betapa dalam kehidupan gambaran betapa pentingnya
Pemuda. Dan sampai pada bangsa dan negara ini tidak dapat kedudukan generasi muda milenial
puncaknya, pada tanggal 17 Agus- dilepaskan dari peran politik genera- dalam penyelenggaraan pemilihan
tus 1945, identitas ke-Indonesia-an si muda terpelajar Indonesia. Gen- umum misalnya, sebagaimana yang
diproklamasikan menjadi Negara erasi muda hadir sebagai “people dilansir oleh kompas.con, bahwa
Kesatuan Republik Indonesia yang make history” disetiap waktunya. dalam penyelenggaraan Pemilu di
merdeka dan berdaulat. Rentetan Generasi muda Indonesia melalui Tahun 2019, generasi muda milenial
fase pergerakan kaum muda di peran politiknya telah tampil menjel- mencapai sekitar 40% dari jumlah
masa perjuangan, disatukan oleh ma menjadi sebuah solusi atas pemilih. Tentunya, angka tersebut
situasi dan kondisi disekitarnya
yang tengah didera berbagai perso-

22 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU Demokrasi

sangatlah signifikan. Namun membawa kesan hectic bagi gener- (2017) dalam bukunya Millenial
asi muda milenial. Hal inilah yang Nusantara menyebutkan bahwa
demikian, yang menjadi akan kemudian menjadikan pema- generasi milenial adalah mereka
haman politik generasi muda mileni- yang lahir antara tahun 1981
pertanyaan saat ini adalah, al menjadi salah kaprah. sampai dengan tahun 2000.
Tentunya hal ini tidak boleh dibiar- Sementara para peneliti sosial
bagaimana pandangan politik kan terjadi, mengingat sebagai dalam negeri lainnya menggunakan
generasi penerus bangsa, mereka- tahun lahir mulai 1980-an sampai
generasi muda milenial terhadap lah yang nantinya memegang dengan tahun 2000-an untuk
peranan penting dalam kemajuan menentukan generasi milenial
politik saat ini? Pertanyaan ini negara ini, khususnya dalam dunia (Mengenal Generasi Milenial,
politik. Pemahaman yang demikian Sindonews.com, 2015).
menjadi penting untuk diajukan, akan menjadikan generasi muda
milenial tidak memiliki literasi politik Atas hal tersebut di atas,
mengingat “kesadaran politik yang baik, terutama dalam setiap maka dapat disimpulkan bahwa
penyelenggaraan pemilihan umum. generasi milenial adalah generasi
warga masyarakat merupakan yang dilahirkan antara tahun 1980
sampai dengan tahun 2000. Selan-
faktor kunci dalam partisipasi jutnya, konsep generasi milenial
yang digunakan dalam tulisan ini
politik masyarakat sehingga dapat adalah mereka yang lahir antara
tahun 1980 – 2000. Mengingat
mewujudkan kehidupan demokra- kebanyakan dari mereka masih
tergolong muda, maka tulisan ini
tis yang baik di daerah pada akan menggunakan istilah generasi
muda milenial yang tentunya memi-
khususnya, serta Indonesia pada liki ciri – ciri atau kharakteristik
tersendiri dibandingkan dengan
umumnya”. Artinya, kesadaran generasi lainnya. Salah satu ciri
utama generasi muda milenial
politik menjadi faktor determinan adalah adanya keakraban dengan
komunikasi, media dan teknologi
dalam partisipasi politik mas- digital. Oleh karena dibesarkan oleh
kemajuan teknologi, maka hampir
yarakat. Hal tersebut berarti bahwa Mengenal Generasi Muda Milenial dapat dipastikan bahwa generasi ini
akan melibatkan teknologi dalam
sebagai hal yang berhubungan segala aspek kehidupannya. Hal ini
ditandai dengan penggunaan
dengan pengetahuan dan kesada- Adalah William Strauss dan ponsel pintar oleh hampir seluruh
generasi muda milenial. Dengan
ran akan hak dan kewajiban yang Neil dalam bukunya yang berjudul menggunakan perangkat tersebut,
generasi muda milenial akan menja-
berkaitan dengan lingkungan mas- Millenials Rising: The Next Graet di generasi yang lebih produktif dan
efisien. Selain itu, generasi muda
yarakat dan kegiatan politik menja- Generation (2000) yang pertama milenial memiliki karakteristik komu-
nikasi yang terbuka., pengguna
di ukuran dan kadar seseorang kali mencetuskan istilah milenial. media sosial yang fanatik,
kehidupannya sangat terpengaruh
terlibat dalam proses partisipasi Mereka menciptakan istilah ini dengan perkembangan teknologi,
serta lebih terbuka pandangan
politik. tahun 1987, yaitu pada saat politik dan ekonomi. Sehingga,
mereka terlihat sangat reaktif terha-
Secara umum, pandangan anak-anak yang lahir pada tahun dap perubahan lingkungan yang
terjadi di sekililingnya.
anak muda ini terhadap politik 1982 masuk pra-sekolah. Saat itu

menggambarkan sesuatu yang media mulai menyebut sebagai

negatif yang di dalamnya hanya kelompok yang terhubung ke millen-

tentang perebutan jabatan/kekua- nium baru di saat lulus dari SMA

saan serta memikirkan keuntungan tahun 2000. Generasi milenial juga

pribadi dan kelompok dibanding- disebut sebagai generasi Y. Istilah

kan mengedepankan kepentingan ini mulai dikenal dan dipakai pada

untuk kebaikan banyak orang. Hal editorial Koran besar Amerika Seri-

ini pula yang kemudian memuncul- kat pada Agustus 1993.

kan keengganan bagai generasi Selanjutnya, beberapa

muda milenial untuk masuk ke pendapat tentang generasi milenial

dalam dunia politik. Hal ini terjadi yang dilihat dari rentang waktu kela-

karena banyak dari mereka hiran menurut Tapscott (1998),

beranggapan bahwa politik itu generasi milenial disebut dengan

sangat “menjijikan” dan enggan istilah Digital Generation adalah

untuk mereka alami. Hal inilah mereka yang dilahirkan antara

yang cenderung membuat genera- tahun 1980 – 1999. Sementara

si muda milenial cenderung menut- menurut Oblinger (2005), generasi

up mata dan telinga mereka terha- milenial yang disebut olehnya

dap politik. Politik bukanlah dengan istilah Generasi Y/NetGen,

sesuatu hal yang menyenangkan adalah mereka yang lahir antara

bagi generasi muda milenial, tahun 1981 – 1995.

karena kecenderungan politik yang Disamping peneliti man-

mereka konsumsi adalah politik canegara, ada beberapa pendapat

kegaduhan dimana tergambar tentang generasi milenial dari

bahwa terdapat keadaan yang peneliti dalam negeri. Menurut

saling menjatuhkan sehingga Hasanudin Ali dan Lilik Purwandi

23 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU Demokrasi

Mengutip hasil penelitian menyebabkan tingginya tensi kondi- generasi muda milenial dapat mem-
yang dilakukan oleh Youth Lab si perpolitikan dalam negeri bila bentuk sikap netral dan tidak fanatik
(sebuah lembaga studi mengenai tidak dikelola dengan baik. Karena buta terhadap golongan atau aktor
anak muda Indonesia) di lima kota kemampuan teknologi yang tinggi politik tertentu. Hal lain yang lebih
besar di Indonesia yakni Jakarta, dari generasi ini akan dapat menye- penting adalah, bagaimana pendi-
Bandung, Makasar, Medan dan babkan pergerakan yang massif. dikan politik bagi generasi muda
Malang, ditemukan bahwa genera- milenial diperlukan dalam upaya
si muda milenial memiliki karakter Berkaca pada penyelengga- membentengi diri generasi tersebut
yang jauh lebih kreatif dan informa- raan Pemilu Tahun 2019, dimana agar tidak mudah disusupi paham
tif. Dari sisi pola pikir, generasi diperkirakan sumbangan suara dari dan ideologi yang justru pada
yang dilahirkan dari gejolak generasi muda milenial mencapai akhirnya memecah belah persatuan
ekonomi, politik dan sosial yang 47 sampai 50%, maka sudah dapat dan kesatuan bangsa.
saat itu melanda Indonesia, menja- dipastikan bahwa suara generasi
dikan generasi muda milenial muda milenial lah yang menentukan Pendidikan Politik sebagai Basis
tumbuh menjadi generasi yang siapa calon anggota legislatif dan Pengawasan Pemilu Partisipatif
open minded, menjunjung tinggi presiden, yang pada akhirnya akan Bagi Generasi Muda Milenial
kebebasan, kritis dan berani. Hal membuat generasi muda milenial
tersebut tentunya diidukung pula menjadi obyek yang harus “digarap” Sebagaimana yang kita
dengan kondisi pemerintahan saat oleh setiap aktor politik dengan
ini yang cenderung lebih terbuka berbagai inovasi tentunya untuk ketahui bersama, ciri utama dari
dan kondusif. memperoleh suara sebanyak-ban-
yaknya dari generasi milenial terse- sebuah negara yang
Urgensi Pendidikan Politik Bagi but.
Generasi Muda Milenial mendeklarasikan dirinya sebagai
Dalam hal preferensi pemi-
Pendidikan politik bagai lih milenial dalam menentukan negara demokratis adalah
generasi muda milenial sangat pilihan-pilihan terhadap anggota
diperlukan, khususnya dalam parlemen dan kepala daerah serta keberadaan pemilihan umum
setiap penyelenggaraan pemilihan presiden, secara agregat preferensi
umum. Hal tersebut dimaksudkan pilihan ditentukan oleh faktor rasion- (Pemilu). Walaupun bukan aspek
agar generasi muda milenial memi- al (39%), faktor psikologis (31%)
liki literasi politik yang baik sehing- dan faktor sosiologis (30%). Data satu – satunya, namun Pemilu men-
ga dapat terwujud generasi muda tersebut tentunya mencerminkan
milenial yang partisipatif dan melek adanya kecenderungan tingkat jadi hal yang sangat penting
terhadap politik. Selaras dengan kematangan dalam berdemokrasi
ciri – ciri atau kharakteristik gener- pada generasi muda milenial yang sebagai mekanisme yang akan
asi muda milenial atau generasi Y masih relatif rendah. Mengingat,
yang memiliki komunikasi yang seyogyanya faktor rasional berupa mendorong perubahan terhadap
terbuka., pengguna media sosial kinerja kandidat menjadi preferensi
yang fanatik, kehidupannya sangat yang utama. Hal ini tentunya bila pola dan arah kebijakan publik
terpengaruh dengan perkemban- kita mengacu pada negara-negara
gan teknologi, serta lebih terbuka yang sudah relatif lebih maju dan dan/atau sirkulasi elite secara perio-
pandangan politik dan ekonomi. tinggi tingkat demokratisasinya.
Sehingga, mereka terlihat sangat dik dan tertib. Tak terkecuali Indone-
reaktif terhadap perubahan Oleh karena hal – hal terse-
lingkungan yang terjadi di sekililin- but diatas, pendidikan politik bagi sia, Pemilu dilaksanakan sebagai
gnya. Maka hal tersebut memiliki generasi muda milenial menjadi hal
dua sisi mata uang yang berbeda yang urgent untuk dilakukan. Pendi- wujud demokrasi sekaligus sebagai
manakala dihadapkan pada situasi dikan politik dibutuhkan agar gener-
menyambut tahun politik. Di satu asi muda milenial tidak mudah men- sarana menjalankan aspirasi atau
sisi, akan sangat berharga untuk jadi agen politik yang mudah
dapat mewujudkan kondisi perpoli- menyebarkan informasi yang belum kedaulatan rakyat yang di era refor-
tikan yang stabil dan kondusif. jelas kebenarannya sehingga justru
Namun dilain sisi, juga dapat dapat melebarkan polarisasi perbe- masi saat ini, tuntutan untuk penye-
daan di masyarakat dengan cara
menjatuhkan lawan politiknya. lenggaraan Pemilu yang jujur dan
Diharapkan pendidikan politik bagi
adil semakin tinggi. Hal tersebut

dapat dilihat dari semakin kuatnya

kedudukan legal formal atas pem-

bentukan Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) dari mulai tingkat pusat

hingga tingkat kota dan kabupaten.

Namun demikian, mengacu

pada penyelenggaraan Pemilu

Serentak Tahun 2019, dimana telah

terjadi penambahan TPS yang

cukup signifikan serta kompleksitas

terkait teknis penyelenggaraannya,

maka, sangatlah kecil kemungkinan

dapat menghasilkan sebuah Pemilu

yang berintegritas bila hanya men-

gandalkan Bawaslu beserta jajaran-

nya dalam menjalankan tugas dan

24 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU Demokrasi

fungsinya. Oleh karena itu, sangat- tangan rakyat” sepenuhnya, sesuai otonom. Dimana melalui penga-
dengan pasal 1 ayat (2) Undang – wasan yang komperhensif dengan
lah penting untuk melibatkan Undang Dasar Negara Republik turut berperannya generasi muda
Indonesia Tahun 1945. milenial di dalamnya, maka yang
seluruh pemangku kepentingan pertama, setiap individu yang memi-
Selaras dengan pola pikir liki hak pilih dapat menggunakan
dan masyarakat dalam melakukan generasi muda milenial yang open hak pilihnya sesuai dengan hati
minded, menjunjung tinggi kebe- nuraninya masing – masing tanpa
proses pengawasan ini, khususnya basan, kritis dan berani serta sangat terpengaruh money politics, intimi-
erat kaitannya bahkan cenderung dasi oleh kelompok tertentu maupun
generasi muda milenial sebagai memiliki ketergantungan dengan pelanggaran Pemilu lainnya yang
media sosial, merupakan sebuah menyebabkan hilangnya otoritas
penyumbang pemilih yang relatif potensi bagi Jajaran Bawaslu untuk individu untuk memilih. Kedua,
dapat menjadikan generasi muda dengan adanya pengawasan
cukup besar jumlahnya. milenial sebagai agen yang dapat Pemilu yang efektif dan efisien
turut serta mensosialisasikan melalui pemanfaatan teknologi
Pendidikan politik menjadi program pengawasan Pemilu informasi, dapat mewujudkan kom-
melalui media sosial khususnya. petisi politik yang sehat dan adil
hal yang amat penting khususnya Baik melalui instagram, facebook, sesuai dengan azas penyelengga-
Twitter, dan media sosial lainnya raan Pemilu di Indonesia. Ketiga,
bagi generasi muda milenial dalam yang tengah digandrungi generasi bila kedua hal tersebut dapat terwu-
muda milenial saat ini. jud, maka tentunya akan dapat
rangka perpindahan pengetahuan melahirkan sebuah suksesi atau
Selain itu, menjadikan sirkulasi kekuasaan yang berkala,
politik dan penanaman nilai-nilai generasi muda milenial sebagai terkelola, serta terjaga dengan
agen pengawasan aktif pelangga- bersih dan transparan, khususnya
pengetahuan politik agar menjadi ran Pemilu baik yang terjadi di dunia melalui proses pemilihan umum.
digital seperti media sosial maupun Bukankah ketiga hal tersebut sudah
warga negara yang baik (Tarsidi, pelanggaran Pemilu yang terjadi di mencerminkan betapa penyeleng-
masyarakat sesungguhnya. Karena garaan Pemilu berlangsung dengan
2018). Pengetahuan dan pemaha- keseharian yang akrab dengan demokratis?
media sosial, maka generasi muda
man politik ini sangat penting bagi milenial dapat langsung melaporkan
pelanggaran–pelanggaran yang
generasi muda milenial untuk terjadi dalam penyelenggaraan
Pemilu, termasuk adanya ujaran
dapat secara utuh mengetahui kebencian, kampanye hitam serta
berita bohong dan pelanggaran
hak-hak dan kewajibannya dalam kampanye melalui media sosial
yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
upaya berkehidupan berbangsa Dengan demikian, jajaran Bawaslu
dapat dan perlu mengembangkan
dan bernegara termasuk dalam metode pengawasan berbasis
teknologi yang dapat membuat
penyelenggaraan pemilihan tugas pengawasan dalam penye-
lenggaraan sebuah pemilihan
umum. Melalui pendidikan politik umum menjadi lebih efisien dan
efektif.
ini diharapkan generasi muda mile-
Diharapkan dengan peran
nial dapat memahami nilai-nilai yang dapat diperankan oleh genera-
si muda milenial tersebut di atas,
yang terkandung dalam sistem dapat mendorong terwujudnya
sebuah penyelenggaraan Pemilu
politik yang ideal yang hendak sebagai bagian dari sebuah sistem
politik yang demokratis melalui
dibangun, termasuk memahami partisipasi politik yang luas dan

secara utuh atas penyelenggaraan

Pemilu yang berintegritas sesuai

dengan azaz penyelenggaraan

Pemilu di Indonesia, yaitu

Langsung, Umum, Bebas dan

Rahasia, serta Jujur dan Adil

(Luber dan Jurdil).

Mengacu pada Undang –

Undang Nomor 40 Tahun 2009

tentang kepemudaan, menegas-

kan bahwa generasi muda memiliki

posisi dan peran yang utama

dalam mewujudkan kehidupan

bangsa Indonesia yang

berdemokrasi. Atas hal tersebut,

maka seyogyanya melalui pendi-

dikan politik akan menjadikan

generasi muda milenial menjadi

melek politik sebagai bagian dari

tanggungjawab moral para genera-

si muda. Oleh karena itu pula,

pendidikan politik menjadi hal yang

urgent bagi generasi muda mileni-

al, guna mewujudkan sebuah

“kedaulatan negara yang berada di

25 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

PROFIL TOKOH Demokrasi

ABHAN, S.H, M.H

KETUA BAWASLU RI

Abhan memperoleh gelar sarjana hukum di ABHANadalah nama ABHAN
Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dan
Megister Hukum di Universitas Sultan Agung aslinya. Tapi publik lebih
Semarang, Jawa tengah. Abhan mengawali mengenalnya dengan nama
karir sebagai advocate sejak tahun 1992. Pada “Abhan Misbah”. Nama
tahun 2007, abhan menjadi salah satu dari Misbah diambil dari nama
tujuh belas tokoh berprestasi Jawa tengah ayahnya. Abhan lahir di
yang ditetapkan oleh Komunitas Wartawan Pekalongan pada 12
Provinsi jawa Tengah. Nopember 1968, Beliau
mengawali karir sebagai
Dunia pengawasan pemilu mulai ia geluti sejak Advokat sejak tahun 1992.
tahun 2009. Diawal karir beliau sebagai penga-
was pemilu, Abhan dipercaya sebagai Ketua
Panwaslu Provinsi Jawa tengah pada tahun
2009. Setelah itu, ayah dua anak ini diberi
amanah sebagai Ketua Bawaslu Jawa Tengah
Periode 2012-2017. Ia bertugas di Divisi Penin-
dakan Pelanggaran. Di bawah kepemimpinanya,
Bawaslu Jateng pernah meraih prestasi
Bawaslu Award 2014 kategori “Terbaik dalam
Penanganan Pelanggaran” pada Pemilu Ang-
gota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden tahun 2014.

Abhan pernah aktif di berbagai organisasi, sep-
erti menjadi Direktur Eksekutif Centre of Sosi-
ety Development for Democracy/ Pusat
Pengembangan Masyarakat untuk Demokrasi
(COSDEC). Abhan juga salah satu pendiri dan
pernah menjadi Koordinator Komite Penyeli-
dikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ketua
DPC SPI (Serikat Pengacara Indonesia)
Semarang 2003-2006; Ketua DPD SPI ( Seri-
kat Pengacara Indonesia) Jawa Tengah
2007-2012; Pengurus Dewan Pimpinan Nasi-
onal Perhimpunan Advocat Indonesia (PERA-
DI) 2015-2020).

Sebelum terpilih sebagai Ketua Bawaslu RI
periode 2017 - 2022, Abhan kerap terlibat
dalam penyusunan beberapa peraturan
Bawaslu RI.

26 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

JEJAK PENYELENGGARA Demokrasi

PENGAWAS PEMILU

GENERASI PERTAMA

PASCA REFORMASI

Tepat 21 tahun silam, pada tahun 1999 digelar pemilihan umum
(pemilu) pertama pasca tumbangnya rezim orde baru. Pemilu dilak-
sanakan di bulan ke-13 pasca Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie
berkuasa yang menggantikan Presiden Soeharto pada tahun 1998.
Pemilu 1999 diadakan untuk memperoleh pengakuan atau keper-
cayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena ketidak
percayaan terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga hasil dari
produk Pemilu 1997.

Pada masa transisi, BJ Habibie mer- sudah jauh lebih sedikit dibandingkan
umuskan Undang-Undang Nomor 2 tahun dengan jumlah partai yang ada dan terdaft-
1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 2 ar di Departemen Kehakiman dan HAM,
tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan yakni 141 partai.
UU Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan
dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1999 lalu memang terbilang
Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan istimewa, sebab untuk pertama kalinya
menjadi UU, presiden membentuk Komisi tugas pengawasan pemilu diserahkan
Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-an- kepada lembaga yudikatif, yakni Makamah
ggotanya adalah wakil dari partai politik Agung dan badan-badan peradilan
dan wakil dari pemerintah. dibawahnya. Pemilu 1999 memposisikan
tanggung jawab pengawasan formal pada
Satu hal yang secara sangat menon- yudikatif. Dengan struktur, fungsi, dan me-
jol membedakan Pemilu 1999 dengan kanisme kerja yang baru, pengawas pemilu
pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999.
adalah Pemilu 1999 ini diikuti banyak sekali Namanya pun diubah dari Panitia Penga-
peserta. Ini dimungkinkan karena adanya was Pelaksana Pemilihan Umum (Pan-
kebebasan untuk mendirikan partai politik. waslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas
Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini Pemilihan Umum (Panwaslu).

27 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

JEJAK PENYELENGGARA Demokrasi

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU)
TAHUN 1999 TINGKAT PUSAT

1. Soedarko, S.H 13. Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A
2. Dr. T. Mulya Lubis, S.H, LLM 14. Moh. Adhy S. Aman
3. Titi Anggraini 15. Prof. KH. M. Ali Yafie
4. Drs. Mulyana W. Kusumah 16. Sahana Natawilwana, S.H
5. Prof. Miriam Boediarjo 17. Putu Soekreta Soeranta
6. Prof. Hj. Zakiah Daradjat 18. Dr. H. Arief Rachman, M.Pd
7. Ari Purwanti 19. Ifan Noor Adham
8. Eddie M. Nalapraya 20. H. Soenarto, B.Sc
9. Dr. Sularso Sopater 21. dr. Hariman Siregar
10. RH. Abi Jamroh 22. Ign. Sriyanto, S.H.M.H
11. Dr. Mudji Sutrisno 23. Kahardiman, S.H
12. Satya Arinanto, S.H, M.H

28 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

TAK KENAL MAKA TA’ARUF Demokrasi

Lahir sebagai anak seorang guru SD, anak ketiga dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persauda-
delapan bersaudara, Sakhroji mengawali karir profe- raan Pekerja Muslim Indonesia, Gerakan
sional Jakarta sebagai Advokat, Partner dibeberapa Pemuda Islam (GPI), Gerakan Pemuda Ansor
Jakarta Timur dan pernah aktif sebagai pengu-
kantor Hukum dan sebagai anggota dari Persatuan rus beberapa organisasi kemasyarakatan serta
Advokat Indonesia (Peradi) sejak tahun 2008. lembaga bantuan hukum.
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum menjadi Ketua Panwaslu Kota Jakarta Timur
(S.H) pada Fakuktas Hukum Universitas tahun 2016 – 2017 pada pelaksanaan Pemilihan
kepala Daerah/gubernur Provinsi DKI Jakata
Bhayangkara Jakarta Raya. Setelah itu tahun 2017 dan pada bulan Agustus 2018 -
sekarang menjadi Ketua Bawaslu Kota Jakarta
KETUA BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR melanjutkan pendidikan pada Program Timur, Koordinator Divisi Penindakan Pelangga-
Magister Hukum pada Universitas Jayaba- ran untuk pelaksanaan Pemilu Anggota DPR,
SAKHROJI ya, Jakarta dengan program kekhususan DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan
Hukum Pidana. Wakil Presiden tahun 2019.
Yang bersangkutan juga pernah aktif

diberbagai organisasi kepemudaan baik
regional maupun nasional, diantaranya:

KORDIV PENINDAKAN PELANGGARAN

Anak ke-5 (anak terakhir) dari 5 bersaudara. ta Tahun 2017. Setelah mensukseskan Pemilihan gubernur
Dibesarkan dalam kehidupan yang cukup sederha-
na, tidak membuat patah semangat untuk mengen- dan Wakil Gubernur Tahun 2017, Saya kembali menjadi
yam dunia Pendidikan Perguruan Tinggi di Institut
Agama Islam Riyadhatul Mujahidin (IAIRM) Anggota Pengawas Pemilihan Kota Administrasi Jakarta
mengambil jurusan Fakultas Hukum Islam (Tahun
1996-2001). Merasa belum puas, pada Tahun 2003 Timur pada Tahun 2017 untuk Pemilihan DPR, DPD
saya pergi ke negeri jiran Malaysia untuk melanjut-
kan Pendidikan S-2 di Universitas of Malaya dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presi-
mengambil jurusan Fakultas Hukum Islam dan
Ekonomi Syariah. den Tahun 2019.Dengan terbitnya Undang-undang
Setelah pulang dari Malaysia, Saya memiliki keingi-
nan yang tinggi untuk terlibat langsung dalam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menguatkan
Pemilu. Pada Tahun 2016 Saya mengikuti seleksi
calon Anggota Panwaslu Kota Administrasi dan kelembagaan Panwaslu Kota dengan mengha-
alhamdulillah dinyatakan lulus. Mulai tanggal 1 Mei
2016 Saya resmi menjadi Anggota Pengawas ruskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota
Pemilihan Kota Administrasi Jakarta Timur pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur DKI Jakar- Permanen paling lambat setahun sejak

tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16

Agustus 2017. Maka dari itu, semua Anggota

Panwaslu wajib mendaftar ulang kembali

serta mengikuti seleksi penerimaan Anggota

Bawaslu Kota Jakarta Timur. Alhamdulillah

saya masih dipercaya kembali dan dilantik ANGGOTA BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR

sebagai anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur MARHADI

pada Tanggal 15 Agustus 2018. KORDIV PENGAWASAN

Aktivis perempuan yang juga merupakan Anggo- dan pemantauan terhadap penyelenggaraan
pemilu demi meningkatkan partisipasi pemilih dan
ta Bawaslu Kota Jakarta Timur Divisi SDM dan mewujudkan pemilu yang demokratis. Di JPPR,
Tami juga pernah berkontribusi pada program
Organisasi. Sebagai perempuan karir, riwayat AGENDA (General Election Network for Disability
Accses) yang bermitra dengan The International
pendidikan Tami telah menempuh jenjang S1 Foundation for Electoral System (IFES) dan Pusat
Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA
Fakultas Ekonomi di Universitas Pancasila Penca). Dalam menjalani program AGENDA, Tami
ikut berperan dalam mewujudkan pemilu yang
Jakarta dan Pasca Sarjana Magister ramah terhadap akses disabilitas untuk menyalur-
kan hak pilihnya sebagai warga negara. Dengan
Managemen (MM) di Universitas Trilogi pengalaman yang dimiliki saat aktif di berbagai
program keorganisasian, Tami memberanikan diri
Jakarta. Kemudian Tami memiliki untuk berpartisipasi terhadap kemajuan negara
dan memperjuangkan keterwakilan perempuan
pengalaman berorganisasi di salah satu pada ranah demokrasi melalui karirnya sebagai
anggota Panwaslu Kota Jakarta Timur periode
ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu 2016-2017, pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakata
tahun 2017. Kemudian sampai saat ini masih
Nahdatul Ulama (NU). Selama aktif di NU, menjabat sebagai anggota Bawaslu Kota Jakarta
Timur periode 2018-2023.
Tami memegang tanggung jawab di
EDISI I / JULI 2020
Bidang Kesehatan Masyarakat Lembaga

Kesehatan Nahdlatul Ulama (PB LKNU),

serta bidang Ekonomi Pengurus Pusat Fatayat

NU. Sejak tahun 2010 Tami telah berproses

ANGGOTA BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR menjadi pegiat demokrasi dengan aktif di salah

TAMI WIDI ASTUTI satu Lembaga Pemantau Pemilu bernama Jarin-
gan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

KORDIV SDM O DAN DATIN sebagai koordinator keuangan Sekretariat Nasion-

al (Seknas). Selama aktif di JPPR, Tami memiliki

pengalaman dalam melakukan pendidikan pemilih

29
KOTA JAKARTA TIMUR

TAK KENAL MAKA TA’ARUF Demokrasi

Lahir di jakarta pada tanggal 07 April 1982, mem- Transmigrasi pada tahun
2016-2018 serta menjadi
ulai karir menjadi seorang pengawas pemilu Manajer Balai Kesehatan
Masyarakat Mitra Afia.
pada tahun 2014 sebagai Anggota Panwaslu Selain aktif berkontribusi
dalam dunia politik dan
Kota Jakarta Timur. Saat ini sedang bertugas pemerintahan, Ahmad
pernah menjadi Ketua
sebagai Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur Himpunan Alumni dan Santri
Lirboyo Jakarta Selatan serta
menaungi divisi Hukum, Data dan Informa- Sekertaris Umum Himpunan
Mahasiswa Islam Cabang Kediri
si. Ayah dari tiga anak, menempuh Jawa Timur.

pendidikan S2 Magister Manajemen

Sumber Daya Manusia di Universitas

Trilogi Jakarta dan S1 Syari’ah di

Institut Agama Islam Tribakti, Kediri,

Jawa Timur ini pernah menjadi

ANGGOTA BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR Tenaga Ahli Kementerian Desa, Pem-

AHMAD SYARIFUDIN FAJAR bangunan Daerah Tertinggal dan

KORDIV HUKUM DAN HUMAS HUBAL

Mempunyai ciri khas, berambut putih, meskipun sekali, kariernya tidak berhenti di akhir Pemilu 2009, karena pada
umurnya tidak setua warna rambutnya. Lahir di
Semarang pada tanggal 10 November 1971, awal tahun 2010 Pak Pray direkrut oleh Bawaslu RI sebagai tim
menyelesaikan pendidikan formal sarjananya di
Universitas Diponegoro jurusan Administrasi asistensi hingga tahun 2017. Dan pengalaman
Negara. Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur yang
biasa dipanggil Pak Pray ini memiliki pengalaman sebagai tim asistensi Bawaslu RI inilah yang
sebagai penyelenggara pemilu dari tingkat keca-
matan hingga tingkat nasional. Pak Pray memulai memberikan banyak pengalaman terkait perumu-
kariernya sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan
Matraman pada Pemilu 2004. Lanjut pada tahun san Peraturan Bawaslu, supervisi dan pendampin-
2007 sebagai anggota Panwaslu Kota Jakarta
Timur pada Pilgub DKI Jakarta 2007. Saat itu gan penanganan pelanggaran dan penyelesaian
proses seleksi Panwaslu Pilkada merujuk pada UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sengketa pemilu/pilkada, serta fasilitasi pelatihan
Daerah, sehingga dilantik dan ditetapkan sebagai
Panwaslu Pemilukada oleh DPRD Provinsi DKI dan bimbingan teknis anggota Bawaslu Provinsi
Jakarta periode 2004-2009. Pada pemilu selanjutn-
ya, Pak Pray terpilih sebagai Anggota Panwaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Dan akhirnya,
Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu tahun 2009
bersama Ramdansyah dan Arsani. Beruntung selepas berakhirnya sebagai tim asistensi

Bawaslu RI pada 31 Mei 2017, Pak Pray

terpilih dan dilantik sebagai Anggota

Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk

periode 2018-2023 pada tanggal 18

Agustus 2018 oleh Ketua Bawaslu

RI bersama seluruh Anggota

Bawaslu Kab/Kota se-Indonesia di ANGGOTA BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR
Gedung Bidakara, Jakarta.
PRAYOGO BEKTI UTOMO

KORDIV PENYELESAIAN SENGKETA

BADAN PENGAWAS PEMILU Dilahirkan di Padang Sumatera Barat pada
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR tanggal 20 Januari 1984, Alumni S1 Akuntan-
si Universitas Andalas ini adalah satu-satun-
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI DKI JAKARTA ya Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kab/Kota se-DKI Jakarta yang bukan
dari ASN/PNS Pemda DKI Jakarta
tetapi PNS Bawaslu RI. Dan
diamanahkan menjadi Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta
Timur.

KOORSEK BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR

HARIS DHARMA PERSADA

30 EDISI I / JULI 2020
KOTA JAKARTA TIMUR

QUIZ PEMILU Demokrasi

1
2

34 6 5
8
12 7 9 10 11
13 16 14

15

17 t e k a - t e k i

18

19 20
21

22 23

24 25 5V O U C H E ROV O / G O P AY
26 UNTUK PEMENANG

28 27

Mendatar Menurun

2. Metode konversi suara untuk menentukan perolehan kursi partai politik di 1. Pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa
DPR 4. Kepala daerah yang mencalonkan diri kembali dalam pilkada
5. Sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta
3. Kepanjangan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
5. Daftar calon anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupat- pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye dan dilaporkan kepada KPU.
6. Lembaga tinggi negara yang dipilih bukan dari partai politik
en/kota, namun masih mungkin diganti 7. Metode pemberian suara pada Pemilu 2019
6. Lembaga tinggi negara yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan 10. Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersiat nasional, tetap, dan mandiri
11. Partai politik dan perseorangan untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
pengawasan
8. Undangan memilih DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPD, dan pasangan capres-cawapres
9. Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara 12. Kegiatan yang dilakukan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi,

pemilu misi, program dan/atau citra diri
13. Batas wilayah administrasi atau gabungan wilayah untuk menentukan alokasi 14. Sudah terdaftar namun ingin pindah ke TPS lain
16. Antonim dari permanen / Lembaga penyelenggara pemilu (sementara)
kursi anggota legislatif 19. 3 hari sebelum hari pemungutan suara
15. Upaya Bawaslu dalam meningkatkan angka keikutsertaan masyarakat untuk 23. Yang diusung perserta pemilu / Parpol dalam Pilakda

mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik S y a r at m e n g i k u t i Q u i z Tek a - t ek i Pem i l u :
17. Bertugas memfasilitasi pemilih untuk pemungutan hingga penghitungan suara Follow salah satu medsos Bawaslu Jaktim
(Instagram, Fa c ebook, dan Twitter) ser ta
di tingkat TPS comment dan mention 5 teman.
18. Hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu
EDISI I / JULI 2020
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau nama lain, Panwaslu Kelurahan/
Desa atau nama lain, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap
tahapan Penyelenggaraan Pemilu
20. Pengaduan secara langsung kepada Pengawas Pemilu
21. Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di
seluruh wilayah NKRI
22. Surat pindah memilih
24. Pilihan untuk tidak memilih
25. Petugas TPS
26. Ambang batas yang harus dipenuhi parpol paling sedikit 4%
27. Pejabat mencalonkan diri (eng.)
28. Terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, Kejaksaan

Jawaban dikirim paling lambat :
Ta n g g a l : 2 0 A g u s tu s 2020
Ke Email [email protected]

31
KOTA JAKARTA TIMUR

Demokrasi

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Demokrasi

SEKOLAH KADER
PENGAWAS

PARTISIPATIF
(SKPP) DARING

Alamat Redaksi : Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Jl. Jatinegara Timur Raya No. 55 Kel. Balimester Kec. Jatinegara Kota Jakarta TImur
Telp : 08176976990 | Email : [email protected] | Website : jakartatimur.bawaslu.go.id

Bawaslu JakTim | @BawasluJakTim | bawaslu.kotajaktim | [email protected]| jakartatimur.bawaslu.go.id