BULETIN TINTA DEMOKRASI EDISI V TAHUN 2022 BAWASLU JAKARTA TIMUR

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Demokrasi

PERSIAPAN TANTANGAN

PENGAWASAN PEMILU SERENTAK

SURAT SUARA SURAT SUARA SURAT SUARA SURAT SUARA

KOTAK SUARA KOTAK SUARA KOTAK SUARA KOTAK SUARA
DPRD PROVINSI
PRESIDEN DAN DPR RI DPD RI
WAKIL PRESIDEN

EDISI V, JUNI 2022

DAFTAR ISI KOTA JAKAR TA TIMUR Demokrasi

DEWAN PENGARAH TOPIK UTAMA Hal. 1
Sakhroji
PERSIAPAN & TANTANGAN
Prayogo Bekti Utomo
Edisi 3,MAagrhuasdtui s 2021 PENGAWAS PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

PENANGGUNG JAWAB REPORTASE EXCLUSIVE Hal. 11 ARTIKEL Hal. 15
Ahmad Syarifudin Fajar
Betty Epsilon Idroos Nama Narasumber
PIMPINAN REDAKSI
Tami Widi Astuti PERSIAPAN TAHAPAN Jabatan Narasumber
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
SEKRETARIAT DI DKI JAKARTA PENGAWASAN PEMILU
Haris Dharma Persada BERBASIS CRITICAL THINKING
DAN KOLABORASI
DESAIN GRAFIS
& LAYOUT

Muhammad Tuharyadi

PENYUNTING/EDITOR
Ulya Saida

Adho Rizky Fillemo

FOTOGRAFER
Arinta Chairani

PEMBUAT ARTIKEL
Romi Maulana
Fadhlil Wafi

Ahmad Fadhlan R
Nur Andini
Wahyudin
Ismail

Haning Wijayanti
Lina Wilisari
Lestari

BAWASLU MENJAWAB JEJAK PENYELENGGARA

PROFIL TOKOH PENGAWAS PEMILU PROVINSI DKI JAKARTA
PRIODE 2017 S.D 2022
NUR HIDAYAT SARDINI
TAK KENAL MAKA TAK’ARUF

ETALASE BAWASLU Hal. 21 INSTA BAWASLU JAKARTA TIMURAN

Khoirunnisa Nur Agustyati

VERIFIKASI PARTAI POLITIK BAWASLU PEDIA
PASCA-PUTUSAN
MK 55/PUU-XVIII/2020

Alamat Redaksi : Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Jl. Jatinegara Timur Raya No. 55 Kel. Balimester Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur
Telp : 08176976990 | Email : [email protected] | Website : jakartatimur.bawaslu.go.id

SALAM REDAKSI Demokrasi

Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam Awas

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita
semua, sehingga kami Tim Redaksi dapat menyelesaikan bulletin edisi ke-5 dengan mengambil
tema “Tantangan dan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024”. Tema tersebut kami ambil
mengingat tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 akan dimulai pada tanggal 14 Juni
2022. Maka melalui bulletin ini, kami ingin memberikan gambaran kepada masyarakat luas

seputar persiapan tahapan dan mitigasi pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kota Jakarta Timur dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

Pada prinsipnya persiapan dan mitigasi tahapan pemilu
yang dilakukan Bawaslu Kota Jakarta Timur meliputi
beberapa hal, diantaranya: 1) peningkatan kapasitas
SDM pengawas pemilu, 2) memperkuat konsolidasi
dengan stakeholders, 3) penjaringan/ rekrutmen
penyelenggara ad hoc, 4) memperkuat sistem

pelayanan publik baik terkait dengan sistem informasi
maupun pelayanan laporan pelanggaran pemilu,
5) membangun pengawasan partisipatif, 7) simulasi
sengketa proses pemilu dan hal-hal lainnya yang berkaitan
dengan optimalisasi tugas dan fungsi pengawas pemilu
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kami
berharap, upaya yang dilakukan akan berdampak baik bagi
terselenggaranya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024
yang demokratis, berintegritas dan berkeadilan.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih atas segala dukungan dari
berbagai pihak dalam menyelesaikan bulletin edisi ke-5 ini,
khususnya KPU DKI Jakarta yang telah bersedia diwawancarai
oleh tim redaksi dalam memberikan pencerahan dan gambaran
seputar gambaran teknis pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
Segenap tim redaksi memohon maaf atas segala kekhilafan dan
ketidaksempurnaan sajian Bulletin yang telah kami susun ini. Semoga
bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatu.
Ahmad Syarifudin Fajar SHI, MM.

E D I S I V / J U N I 2 0 2 2 KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

PERSIAPAN & TANTANGAN
PENGAWAS PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN pemilu tahun 2019. Hanya saja terdapat
penyesuaian dan perubahan dalam beberapa hal
Titik sumbu pelaksanaan pemilu serentak tahun terkait durasi dan hal-hal lainnya yang mengikuti
2024 telah ditetapkan. Penyelenggara pemilu, situasi dan perkembangan evaluasi terhadap
Pemerintah dan DPR (Komisi II) telah bersepakat pelaksanaan pemilu tahun 2019.
dalam menentukan hari dan tanggal pemungutan
suara pemilu serentak tahun 2024, yaitu jatuh B. PEMBAHASAN
pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.
Kesepakatan tersebut kemudian telah dikukuhkan Dalam menghadapi pelaksanaan pemilu serentak
/dilegitimasi melalui SK KPU RI Nomor 21 tahun 2024 yang telah dimulai, Bawaslu Kota
Tahun 2022 yang menyatakan bahwa hari Rabu Jakarta Timur telah mempersiapkan diri secara
tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal kelembagaan baik dalam hal pelaksanaan tugas,
pemungutan suara pada Pemilihan Umum kewenangan dan kewajiban, maupun dalam hal
Serentak Tahun 2024 untuk memilih Presiden dan sumber daya manusia dan organisasi. Berikut
Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, adalah uraian mengenai persiapan Bawaslu Kota
Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Jakarta Timur sebagaimana yang dimaksud:
Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut,
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 1. Persiapan Rekrutmen Pengawas Pemilu
Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur dan Ad Hoc Tingkat Kecamatan di Wilayah
menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan Jakarta Timur.
pemilu paling lambat dimulai 20 (duapuluh) bulan
sebelum hari pemungutan suara. Artinya 20 (dua Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 103
puluh) bulan sebelum 14 Februari 2024 dapat huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun
menjadi acuan untuk menentukan jadwal, tahapan 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan
dan program penyelenggaraan pemilu, dimana bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang
tahapan awal pemilu berdasarkan ketetapan membentuk Panwaslu Kecamatan dan
tersebut adalah jatuh pada tanggal 14 Juni 2022. mengangkat serta memberhentikan anggota
Kick of pelaksanaan pemilu telah dimulai, Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan
berdasarkan penetapan titik sumbu pemilu diatas, masukan dari Bawaslu Provinsi yang dilakukan
KPU RI telah mengeluarkan Peraturan KPU 1 (satu) bulan sebelum tahapan dan berakhir
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan 2 (dua) bulan setelah tahapan pelaksanaan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun pemilu selesai. Dalam hal ini kewenangan
2024. Dalam hal ini penyelenggaraan pemilu tersebut tentu berkaitan dengan pelaksanaan
Tahun 2024 secara umum pelaksanaannya tidak rekrutmen pengawas pemilu di tingkat
jauh berbeda dengan penyelenggaraan pemilu kecamatan (ad hoc) yang dilakukan oleh
tahun 2019. Karena dasar hukum yang digunakan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
masih sama yakni Undang-Undang Nomor 7 Dalam rangka persiapan untuk mensukseskan
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga pembentukan Panwaslu Kecamatan di 10
aturan turunan yang dibuat yang berupa Peraturan Kecamatan yang berada di wilayah Jakarta
KPU maupun Peraturan Bawaslu untuk pemilu Timur untuk menghadapi pelaksanaan
tahun 2024 kemungkinan juga tidak jauh berbeda pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Kota
dengan yang telah dibuat untuk pelaksanaan Jakarta Timur berencana akan membagi

01 EDISI V / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

pelaksanaan rekrutmen tersebut menjadi tiga Panwaslu Kecamatan yang di tiap kecamatan
tahap, diantaranya: tahap persiapan diisi 3 (tiga) orang Panwaslu Kecamatan.
pembentukan, tahap pembentukan dan tahap Pada prakteknya, masih banyak ditemukan
pembinaan. suatu upaya untuk menciptakan kondisi
ketimpangan gander di dalam masyarakat,
a. Tahap Persiapan Pembentukan. seperti adanya kekerasan verbal yang
diterima oleh perempuan dengan stigma
Pada tahap persiapan pembentukan, yang pekerja domestik dan hal-hal lainnya. Oleh
akan dilakukan Bawaslu Kota Jakarta Timur karenanya, melalui beragam pendekatan dan
adalah mengintensifkan komunikasi dan metode sosialisasi penjaringan Panwaslu
koordinasi dengan stakeholders dalam rangka Kecamatan nanti, salah satu poin utamanya
kesiapan dan ketersediaan anggaran, adalah mewujudkan keterwakilan perempuan.
membentuk petugas atau tim dari Bawaslu Selain itu, strategi sosialisasi penjaringan
Kota Jakarta Timur yang akan berperan calon pengawas pemilu yang akan dilakukan
memantau dan melakukan supervisi selama adalah dengan pendekatan koordinasi melalui
pelaksanaan rekrutmen pengawas ad hoc baik simpul-simpul komunitas / stakeholders
pengawas pemilu di tingkat kecamatan, sebagai bagian dari referensi Bawaslu Kota
kelurahan dan pengawas TPS di wilayah Jakarta Timur untuk merekrut calon
Jakarta Timur, memecahkan masalah/kendala pengawas pemilu ad hoc. Beberapa simpul-
saat proses pembentukan, dan memasifkan simpul tersebut diantaranya: PPK, FKUB,
sosialiasai dalam menjaring calon pengawas dan lainnya. Pendekatan ini dilakukan agar
pemilu yang berintegritas dengan memperhatikan memasifkan distribusi informasi pembentukan
aspek keterwakilan perempuan. pengawas pemilu adhoc di dalam
Dalam membangun koordinasi dengan masyarakat.
stakeholders di tahap persiapan pembentukan
ini, Bawaslu Kota Jakarta Timur akan b. Tahap Proses Pembentukan.
berusaha untuk mengkomunikasikan
problem-problem yang berpotensi muncul Pada tahap proses pembentukan, yang akan
seperti pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 dilakukan Bawaslu Kota Jakarta Timur
dan mencari solusi secara bersama-sama agar adalah dengan memberikan perhatian khusus
dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 tidak kepada wilayah Kecamatan yang memiliki
terulang lagi, misalnya: banyak pengawas banyak problem / catatan terhadap permasalahan
pemilu di level TPS yang meninggal dunia. pengawas pemilu sebelumnya atau berdasarkan
Tentu hal tersebut berkaitan dengan putusan DKPP. Hal tersebut dapat dilakukan
screening kesehatan calon pengawas pemilu dengan menyampaikan masukan kepada tim
ad hoc yang tidak dilakukan secara optimal. seleksi terkait calon Panwaslu Kecamatan
Maka solusi yang mungkin dapat diikhtiarkan yang terindikasi bermasalah pada pemilu
nanti adalah berkoordinasi dengan dinas sebulumnya seperti: abai terhadap tugas dan
kesehatan untuk turut serta membantu dalam kewajibannya saat menjabat, pernah melanggar
proses screening kesehatan calon pengawas etik berdasarkan putusan DKPP, tidak
pemilu ad hoc, baik di tingkat Kecamatan, professional saat bekerja atau melakukan
Kelurahan maupun TPS. pekerjaan lain saat menjabat sebagai Panwaslu
Kemudian dalam hal pelaksanaan sosialisasi Kecamatan, dan lainnya.
penjaringan Panwaslu Kecamatan, selain Selain itu, Bawaslu Kota Jakarta Timur juga
memperhatikan aspek integritas dari calon memberikan perhatian khusus terhadap
pengawas pemilu, Bawaslu Kota Jakarta wilayah yang berpotensi memiliki syarat
Timur juga memperhatikan aspek kepentingan politik atau potensi adanya suatu
keterwakilan perempuan dalam komposisi intervensi dalam proses pembentukan

EDISI V / JUNI 2021 02

KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

Panwaslu Kecamatan. Hal tersebut dapat 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
diminimalisir dengan optimalisasi pemantauan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
SIPOL terhadap calon-calon Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan,
Kecamatan, Pemantauan terhadap Media Panwas Kelurahan, Panwaslu LN dan PTPS
Sosial atau jejak digital para calon dan lainnya. yang menyebutkan bahwa fungsi divisi
Namun, apa yang dilakukan Bawaslu Kota Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu
Jakarta Timur dalam proses ini tetap dilakukan Kabupaten/ kota diantaranya: (1) penyiapan
secara professional dan proposional sesuai analisis dan kajian hukum; (2) pendokumen-
dengan tugas dan kewajiban sebagaimana tasian dan sosialisasi produk hukum; (3)
yang diatur dalam peraturan perundang- koordinasi internal dan koordinasi dengan
undangan terkait pembentukan Panwaslu Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:
Kecamatan serta mengedepankan dialog. pelaksanaan pendampingan hukum dalam
perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan
c. Tahap Pembinaan hasil Pemilihan, pengelolaan basis data
Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan,
Setelah Panwaslu Kecamatan terpilih, tahap dan pengelolaan basis data Bawaslu
terakhir adalah tahap pembinaan. Dalam Kabupaten/Kota; (4) hubungan masyarakat
tahap pembinaan Panwaslu Kecamatan ini, (5) pengelolaan dan pelayanan informasi
yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kota publik Bawaslu Kabupaten/Kota; (6) sosialisasi
Jakarta Timur adalah memikirkan beberapa dan peningkatan kapasitas di bidang hukum,
opsi model dan melaksanakan pembangunan hubungan masyarakat, pengelolaan dan
kapasitas bagi Panwaslu Kecamatan yang pelayanan informasi publik dan/atau data
efektif dan efesien serta memaksimalkan informasi; (7) pemantauan dan evaluasi; dan
upaya monitoring dan supervisi dalam (8) penyiapan laporan tahapan Pemilu dan
membangun produktifitas dan output kinerja Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan
yang jelas. Hal tersebut dilakukan untuk akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat,
meminimalisir pertanggungjawaban/ laporan dan Data Informasi.
akhir dari Panwaslu Kecamatan nanti yang Orientasi fungsi divisi dalam menghadapi
pada pelaksanaan pemilu serentak tahun persiapan tahapan pemilu sebagaimana yang
2019 masih banyak ditemukan dokumentasi dimaksud diatas tercermin dalam 5 (lima)
yang tidak jelas atau terkesan tidak poin, diantaranya: 1) memperkuat sistem
melaksanakan tugas seperti tidak mengisi pelayanan informasi, 2) menyusun materi dan
form pengawasan saat melakukan jadwal sosialisasi, 3) optimalisasi publikasi
pengawasan sesuai kewenangannya. dan dokumentasi, 4) memperkuat managemen
kearsipan dan 5) mendalami kajian peraturan
2. Lima Poin Persiapan Divisi Hukum, Humas yang berbasis pada skill. Lima hal tersebut
dan Data Informasi Bawaslu Kota Jakarta akan diuraikan sebagai berikut: (1) dalam hal
Timur. memperkuat sistem pelayanan informasi,
Bawaslu Kota Jakarta Timur terus mengupgrade
Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu penyediaan data informasi yang disajikan
serentak tahun 2024, divisi Hukum, Humas dalam Pejabat Pengelola Informasi dan
dan Data Informasi Bawaslu Kota Administrasi Dokumentasi (PPID), selain melihat pada
Jakarta Timur membangun penguatan aspek data, pembangunan PPID juga
orientasi funsi sesuai dengan fungsi divisi dimasifkan untuk memperbaiki akses dan
yang dituangkan dalam Pasal 25 ayat (2) desain di dalam website/ kanal PPID agar
Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang ramah terhadap pemohon data informasi.
Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun Pelayanan sistem informasi ini juga

03 EDISI V / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

mencakup penyediaan data dokumentasi penyampaian informasi kelembagaan yang
hukum yang diupload di dalam Jaringan harapannya tidak kaku atau mudah diserap
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). oleh masyarakat pada umumnya. Dorongan
Bawaslu Kota Jakarta Timur memastikan tersebut dilakukan melalui serangkaian
bahwa dokumentasi hukum yang telah kegiatan peningkatan kapasitas publikasi
diproduksi Bawaslu Jakarta Timur telah kehumasan bagi staf dan seluruh jajaran
masuk dalam sistem JDIH Bawaslu agar sekretariat yang bertugas dalam hal publikasi
dapat diakses oleh publik. dan dokumentasi selama masa persiapan
(2) Dalam menyusun materi dan jadwal pelaksanaan tahapan pemilu. Bawaslu Kota
sosialisasi peraturan, Bawaslu Kota Jakarta Jakarta Timur meyakini bahwa optimalisasi
Timur didasarkan pada program yang publikasi dan dokumentasi adalah kunci
berbasis anggaran dan non anggaran. Dalam untuk memenuhi prinsip akuntabilitas
hal pelaksanaan jadwal sosialisasi peraturan lembaga kepada masyarakat.
yang berbasis anggaran telah dijadwalkan (4) Dalam hal memperkuat managemen
dan akan dipersiapkan untuk dilaksanakan kearsipan, Bawaslu Kota Jakarta Timur
berdasarkan momentum tahapan pemilu. Jika mencoba membangun sistem pengarsipan
momentumnya tahapan pendaftaran partai yang mandiri baik dalam bentuk hardcopy
politik peserta pemilu, maka sosialisasinya dan softcopy/ digital. Tentu saja pelaskanaan
berkaitan dengan peraturan pelaksanaan dan tesebut tetap merujuk pada peraturan Bawaslu
pengawasan hal tersebut dengan target yang berkaitan dengan tata kelola arsip
sasaran pihak-pihak yang berkepentingan, kelembagaan Bawaslu. Konstruksi sistem
tentunya peserta pemilu misalnya dan managemen kearsipan ini mengedepankan
masyarakat pada umumnya. Kemudian dalam prinsip kerahasiaan, mudah diakses jika
hal sosialisasi peraturan yang berbasiskan non dibutuhkan dan sederhana. Disamping itu
anggaran telah dijadwalkan dan akan sistem managemen pengarsipan juga
dilaksanakan setiap hari Jum’at atau akhir dibangun untuk meminimalisir adanya
pekan melalui media sosial Bawaslu Kota kebocoran informasi/ data, hilangnya data
Jakarta Timur dengan konten peraturan dan hal-hal lainnya yang dapat mengancam
seputar pelanggaran pemilu, sengketa proses keutuhan arsip yang harus dikelola sesuai
dan sengketa hasil pemilu. Konten tersebut dengan amanat peraturan perundang-
harapannya dapat mendorong masyarakat undangan, dan (5) dalam hal mendalami
dalam melakukan pengawasan partisipatif kajian peraturan perundang-undangan yang
dan melaporkan kepada Bawaslu Kota berbasis pada skill, Bawaslu Kota Jakarta
Jakarta Timur jika terjadi pelanggaran Timur telah melakukan serangkaian aktifitas
pemilu. peningkatan kapasitas yang orientasikan pada
(3) Dalam hal publikasi dan dokumentasi, pembangunan skill petugas pengawas pemilu
persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota secara aplikatif. Dalam hal ini skill yang
Jakarta Timur adalah berkaitan dengan dimaksud misalnya mengkaji dan menerapkan
optimalisasi publikasi dan dokumentasi cara penerimaan layanan pelaporan
kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Jakarta pelanggaran pemilu termasuk memahami
Timur melalui semua kanal media publikasi pembuatan nomor registrasi laporan/temuan,
yang dapat digunakan serta dapat menjangkau mengkaji dan menerapkan cara membuat
masyarakat luas. Saat ini Bawaslu telah Berita Acara Klarifikasi yang baik termasuk
memiliki kanal media publikasi mulai dari cara membuat dan menyusun pertanyaan
website, facebook, youtube, twitter, dan yang mampu membantu pengawas pemilu
instagram, bahkan membuat akun tiktok. dalam mengungkap fakta terjadinya suatu
Publikasi yang dilakukan juga didorong agar pelanggaran pemilu, mengkaji dan menerapkan
menampilkan sisi kreatifitas dalam cara membuat kajian penanganan

EDISI V / JUNI 2021 04

KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

pelanggaran pemilu dan hal lainnya. Uang seperti Transaksi dengan Pemilih
Lima poin tersebut harapannya dapat Transaksi dengan Penyelenggara yang
meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri terbilang masih tinggi dari pemilu ke pemilu.
Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam Maka dari itu, beberapa hal yang menjadi
menghadapi pelaksanaan pemilu serentak tantangan pada Pemilu dan 2024 diantaranya
tahun 2024, serta meminimalisir adanya adalah Pandemi diprediksi belum berakhir,
performa kelembagaan dalam mewujudkan Ketersediaan anggaran pemerintah,
pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan Penerapan dasar hukum Pemilu dan Pilkada
demokratis. berbeda, Berkaitan dengan masa tugas
penyelenggara yang habis di tengah tahapan
3. Persiapan Pengawasan Pemilu Melalui dan kesiapan serta kualitas penyelenggara.
Upaya Pencegahan. Bawaslu Kota Jakarta Timur telah siap secara
kelembagaan untuk melakukan pengawasan
Pemilu serentak tahun 2024 menjadi tantangan pemilu pada pemilu serentak tahun 2024.
tersendiri bagi pengawas Pemilu sebab Strategy yang dibangun Bawaslu Kota
pengawasan sangat berat dan kompleksitas Jakarta Timur dalam pengawasan pemilu
permasalahan sangat tinggi, tingkat kerumitan adalah dengan mengedepankan upaya
yang tinggi, diharapkan Komisi Pemilihan pencegahan pelanggaran pemilu. Berikut
umum dapat mendesain sejak awal desain dan adalah persiapan pencegahan pelanggaran
konsep penyelenggaraan Pemilu sejak dini, pemilu yang telah dilakukan, diantaranya:
mengurai dari awal akar permasalahan dan
mendapatkan solusi alternatif pada a. Pemetaan Potensi Kerawan Pelanggaran
pelaksanaan tahapan pemilu. Pemilu.
Dari sisi partisipasi masyarakat, tercatat
masih rendahnya keterlibatan dan kesadaran Dalam melakukan upaya pencegahan,
masyarakat dalam Pengawasan pemilu, ini langkah awal yang dapat dilakukan adalah
sebuah tantangan bagi pengawas pemilu. dengan memetakan potensi kerawanan
Upaya mendorong masyarakat untuk pelanggaran pemilu. Dalam hal ini pemetaan
berpartisipasi tentu tidak sekedar slogan tersebut dilakukan dalam beberapa hal,
namun bisa diwujudkan saat pelaksanaan diantaranya: pertama, mengkaji dan
pemilu dimulai. Minimnya pengetahuan membaca situasi terkini wilayah-wilayah di
masyarakat tentang informasi kepemiluan, Jakarta Timur yang pada pelaksanaan pemilu
menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara tahun 2019 banyak terjadi pelanggaran
khususnya pengawas pemilu. Sosialisasi pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta
nilai-nilai pengawasan pemilu wajib dilakukan pemilu, penyelenggara pemilu maupun
sehingga publik/pemilih dapat memahami pemilih. Data pelanggaran tersebut dijadikan
dan bisa mengambil bagian dalam basis awal untuk merumuskan strategi
mengawasi tahapan pemilu. pencegahan diwilayah-wilayah tersebut.
Faktor lain adalah Indeks kerawanan Pemilu Kedua, mengkaji dan membaca situasi terkini
yang cendrung tinggi adalah terkait dengan wilayah-wilayah di Jakarta Timur yang
produksi berita hoax dan ujaran kebencian masuk dalam pembacaan Bawaslu RI sebagai
(hate speech), kampanye black campaign, wilayah yang memiliki potensi kerawanan
Politisasi Birokrasi seperti Pelanggaran pemilu. Pembacaan Bawaslu RI tersebut
Netralitas ASN, TNI/Polri dan Pelanggaran tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu
Netralitas Kepala Desa, Penyalah Gunaan tahun 2019 yang telah dirumuskan oleh
Kekuasaan seperti Politisasi Bantuan Bawaslu RI. Data tersebut kemudian
Sosial/Program Mutasi Jabatan, dan Politik dijadikan basis untuk merumuskan langkah-

05 EDISI V / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

langkah pencegahan yang dapat dilakukan. organisasi kemasyarakan, organisasi
kepemudaan dan lain sebagainya. Kelompok-
b. Membentuk Kader Pengawasan kelompok sebagaimana dimaksud diantaranya
Partisipatif kampus IBLAM, Gerakan Pemuda Ansor,
Fatayat, Karang Taruna Jakarta Timur, IPNU,
Berdasarkan amanat Pasal 104 huruf f IPPNU, Pergerakan Mahasiswa Islam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Indonesia (PMII), Pemuda Muhammadiyah,
Tentang Pemilu mengamanatkan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan
Bawaslu Kabupaten/ Kota berkewajiban Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),
untuk mengembangkan pengawasan pemilu Komite Nasional Pemuda Indonesia(KNPI),
partisipatif. Sejalan dengan hal tersebut Kwarcab Pramuka Jakarta Timur dan Pusat
dalam upaya persiapan dalam menghadapi pemilihan umum akses penyandang cacat
pelaksanaan tahapan pemilu, Bawaslu Kota (PPUA Panca). Harapannya kelompok-
Jakarta Timur melakukan kegiatan-kegiatan kelompok tersebut dapat terkonsolidasi dalam
yang diorientasikan untuk mengembangkan melakukan kerjasama untuk pencegahan
pengawasan partisipatif. Langkah tersebut pemilu pada pelaksanaan pemilu serentak
dilakukan dengan cara membentuk kader tahun 2024.
pengawasan partisipatif secara terorganisir
dan terkonsolidasi melalui alumni dari d. Meja Layanan Bagi Pemantau Pemilu
Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP)
diwilayah Jakarta Timur yang diselenggara- Dalam upaya pencegahan pemilu dan
kan oleh Bawaslu RI. Saat ini sudah terbentuk pengembangan pengawasan partisipatif,
komunitas alumni SKPP dengan nama Bawaslu kota Jakarta timur juga diamanahkan
Komunitas Pemuda Partisipatif (Koperatif). untuk membuka meja layanan bagi pemantau
Bawaslu Kota Jakarta timur tidak hanya pemilu dengan cara yang mudah. Pemantau
mendorong untuk terebentuknya Koperatif, pemilu termasuk juga sebagai mitra strategis
namun juga melibatkan anggota Koperatif Bawaslu dan mempunyai misi yang sama
dalam setiap kegiatan peningkatan kapasitas yaitu terselenggaranya pemilu yang jujur dan
pengawas pemilu. Harapannya, komunitas adil. Adapun syarat untuk menjadi Pemantau
Koperatif tersebut dapat menjadi mitra Pemilu yakni sebagai berikut: (1) Berbadan
strategis Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam Hukum terdaftar pada pemerintah/pemerintah
melakukan pengawasan dan pencegahan di daerah (2) Bersifat Independen (3) Mempunyai
dalam masyarakat. Sumber Dana yang jelas (4) Terakreditasi dari
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
c. Bawaslu kota Jakarta Timur mengadakan Kab/Kota sesuai cakupan wilayah.
Kerjasama dan Sosialisasi Sedangkan Syarat Administrasi Pendaftaran
Pemantau Pemilu adalah (1) Akte pendiri
Selain mendorong terbentuknya SKPP dalam AD/ART atau sebutan lainya (2) Profil
upaya pencegahan partisipatif di dalam Lembaga (3) Surat keterangan terdaftar pada
masyarakat, Bawaslu Kota Jakarta Timur pemerintah atau Pemda atau pengesahan
juga membangun kemitraan dengan berbadan hukum (4) NPWP Lembaga (5)
kelompok-kelompok masyarakat dalam Nama dan Jumlah Anggota Pemilu (6) Alokasi
rangka sosialisasi pemilu dan pencegahan anggota pemantau yang ditempatkan ke
pemilu. Dalam hal ini terdapat beberapa daerah (7) Rencana dan jadwal pemantau
kelompok-kelompok masyarakat yang telah serta daerah yang ingin dipantau (8) Nama,
menjalin kerjasama dan melakukan sosialisasi Surat keterangan domisili dan pekerjaan
pemilu, diantaranya: perguruan tinggi, penanggung jawab pemantau, dilampiri

EDISI V / JUNI 2021 06

KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

pasfoto (9) Surat pernyataan sumber dana 4. Persiapan dan Tantangan Bawaslu Kota
ditandatangani ketua lembaga (10) Surat Jakarta Timur Dalam Melakukan
Pernyataan independent lembaga pemantau Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu
ditandatangani ketua atau sebutan lainnya. Serentak Tahun 2024.
Harapannya, banyak pemantau pemilu yang
mendaftar di wilayah Jakarta Timur untuk Pelaksanaan pemilu 2024 dengan kompleksitas
membantu kerja-kerja Bawaslu baik dalam permasalahan yang ada, maka kita harus
pengawasan maupun pencegahan. mengambil pengalaman dalam pelaksanaan
pemilu tahun 2019, baik dari sisi pencegahan
e. Sosialisasi Melalui Media Sosial maupun penindakan pelanggaran pemilu.
Dalam kontek penanganan pelanggaran yang
Terakhir, dalam upaya pencegahan pelanggaran dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur
pemilu dalam pengawasan pemilu, Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan
kota Jakarta timur menjadikan media sosial pemilu 2019, secara keseluruhan berjumlah
sebagai media sosialisasi. Hal tersebut 31 kasus yang terdiri dari 3 laporan dari
dilakukan sebagai bentuk Bawaslu Kota masyarakat dan 28 temuan baik oleh jajaran
Jakarta Timur dalam menyampaikan informasi Bawaslu Kota Jakarta Timur dan Panwaslu
seputar pengawasan dan pencegahan pemilu. Kecamatan. Adapun jenis pelanggaran yang
Hal tersebut dilakukan karena saat ini banyak terjadi diantaranya: dugaan tindak pidana
masyarakat yang mengunakan media sosial pemilu sebanyak 7 kasus, dugaan pelanggaran
sebagai media untuk komunikasi dan media administrasi sebanyak 19 kasus, dugaan
mencari informasi. Program-pogram untuk pelanggaran kode etik sebanyak 3 kasus dan
mengisi media sosialpun di buat secara rutin dugaan pelanggaran hukum/ Netralitas ASN
dan terjadwalkan. Termasuk mengajak sebanyak 2 kasus. Dari sisi temuan dan
masyarakat untuk mengkaji pengawasan laporan, masih banyak yang berasal dari
pemilu melalui program pojok literasi temuan pengawas pemilu yaitu ada 28,
(Pokasi) yang dipublikasi melalui media sedangkan laporan hanya 3 kasus. Kemudian
sosial dan telah dilakukan sebanyak 8 kali dari jumlah 31 kasus, yang paling banyak
pertemuan. Pokasi dilaksanakan sebagai adalah penanganan pelanggaran administrasi
bagaian dari peningkatan kapasitas SDM berjumlah 19, Tindak pidana pemilu 7, kode
sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur dan etik ada 3 dan netralitas ASN ada 2 kasus.
diperuntukan juga bagi umum. Tema yang Dari sisi laporan memang terlihat sedikit
disajikan terkait seputar kepemiluan, seperti yang masuk hanya 3 laporan, namun beberapa
cara pengisian formulir model A pengawasan, informasi dugaan pelanggaran berasal dari
Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan informasi masyarakat misalkan pada kasus
lainnya (netralitas ASN) dalam pemilihan Netralitas ASN ini berasal dari informasi
umum, penyelesaian sengketa pemilu, masyarakat, kemudian di lakukan investigasi
integritas pengawas pemilu serta tema-tema oleh Bawalu Kota Jakarta Timur dan ditemukan
kepemiluan lainnya. adanya dugaan pelanggaran, kasus pelanggaran
Semua ini usaha Bawaslu Jakarta Timur kode etik juga berasal dari informasi saksi
dalam rangka pencegahan potensi partai politik yang kemudian kita dalami
pelanggaran, mengajak masyarakat ikut adanya ada dugaan pelanggaran oleh
mengawasi pemilu dan mengedukasi penyelenggara pemilu ad hoc. Dalam kontek
masyarakat tentang menjaga negara ini masih minimnya laporan yang berasal dari
melalui pergantian tapuk kepemimpinan masyarakat memang banyak alasan yang bisa
bangsa ini dengan cara damai dan disampaikan diantaranya masyarakat kurang
demokratis. memahami tata cara pelaporan, masih ada

07 EDISI V / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

kehawatiran dan ketakutan menjadi pelapor, undang secara terbuka. Hal ini menjadi
tidak mau direpotkan dalam proses penanganan pengalaman pertama bagi Bawaslu Kabupaten/
pelanggaran untuk menghadiri undangan Kota se DKI Jakarta. Kami terus melakukan
Bawaslu dalam klarifikasi dan lainnya. peningkatan kapasitas pemahaman dan pada
Sehingga Bawaslu Kota Jakarta Timur perlu skill penanganan pelanggaran yang dilakukan
memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi tata dengan praktek langsung dalam melakukan
cara pelaporan dan penanganan pelanggaran proses penanganan pelanggaran. Bagaimana
baik kepada partai politik maupun melakukan klarifikasi, peningkatan kapasitas
masyarakat luas. Berikut persiapan dan dilakukan dengan memahami trik-trik atau
tantangan penanganan pelanggaran pemilu di strategy dalam menyusun daftar pertanyaan
wilayah Jakarta Timur: klarifikasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam melakukan klarifikasi penanganan
a. Penanganan Pelanggaran Pemilu Di pelanggaran. Peningatan kapasitas
Tingkat Kecamatan penerimaan laporan dan mengisi form
temuan, membuat kajian awal dan kajian
Menghadapi pelaksanaan pemilu 2024, akhir, dan melakukan simulasi sidang terbuka
Bawaslu Kota Jakarta Timur telah dalam penanganan pelanggaran administrative
mempersiapkan SDM di internal, melakukan pemilu. Persiapan ini diharapannya
penguatan kapasitas pemahaman dan kualitas peningkatan kapasitas dilakukan untuk
penanganan pelanggaran pemilu kepada meingkatkan kemampuan dan mengoptimalkan
seluruh jajaran staf yang nantinya akan penangan pelanggaran pemilu serentak tahun
mendukung Divisi Penanganan Pelanggaran 2024.
dalam melakukan tugas penindakan juga Bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 masih
pembinaan dan supervisi terhadap Panwaslu menggunakan aturan Undang-Undang No.7
Kecamatan. Peningkatan kapasitas yang Tahun 2017, sehingga tidak ada perubahan
sebagaimana yang dimaksud dilakukan mulai terhadap adanya kelemahan pada aturan
dari pemahaman materi sampai dengan Undang-Undang tersebut. Namun kita masih
simulasi atau berbasis skill pengawas pemilu dapat mengoptimalkan tugas kewenangan
dalam melakukan penanganan pelanggaran. penanganan pelanggaran diantaranya dengan
Pengawas Kecamatan juga dimemiliki melakukan penguatan terhadap aturan teknis
kewenangan untuk melakukan penanganan penanganan pelanggaran. Terhadap hal ini
pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi Bawaslu sedang melakukan perubahan
di wilayah kecamatan, sehingga perekrutan terharap beberapa Peraturan Bawaslu yang
terhadap Pengawas Kecamatan tidak hanya mengatur megenai penanganan pelanggaran
menilai pada pengetahuan, pemahaman pemilu. dengan persiapan dan perbaikan
mengenai pengawasan dan pencegahan, teknis penanganan pelanggaran pemilu
namun juga menilai kecakapan dalam penge- diharapkan pelaksanaan pemilu serentak
tahuan dan memahami proses penanganan tahun 2024 nanti dapat diselenggarakan
pelanggaran. secara demokratis dan berintegritas.

b. Penanganan Pelanggaran Pemilu Di 5. Persiapan Divisi Penyelesaian Sengketa
Tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Menjawab Tantangan Pemilu
Serentak 2024
Khususnya penanganan pelanggaran
administrasi yang dilakukan leh Bawasl Pemilu pada dasarnya merupakan suatu
Kabupaten/Kota sesuai keetntuan undang- rangkaian penyelenggaraan tahapan Pemilu

EDISI V / JUNI 2021 08

KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA Demokrasi

berkaitan dengan hak untuk memilih dan hak pencegahan dan penindakan terhadap
untuk dipilih. Penyelenggara Pemilu pelanggaran Pemilu dan sengketa proses
memfasilitasi Pemilih untuk menggunakan Pemilu di wilayah Kota Jakarta Timur
hak pilihnya untuk memilih Peserta Pemilu sebagaimana amanat Pasal 101 Undang-
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Undang Nomor 7 Tahun 2017, akan
diatur dalam peraturan perundang-undangan menambah frekuensi kegiatan sosialisasi
yang berlaku. Oleh karenanya, dalam rangka kepada Pemilih dan Partai politik agar
menjalankan tugas dan kewenangannya mereka lebih aware terhadap kepentingan
Pengawas Pemilu dituntut mampu melindungi mereka berkaitan dengan hak pilih. Sosialisasi
kemurnian suara Pemilih dan hak Peserta berkenaan dengan tata cara pengajuan
Pemilu untuk melakukan komplain jika permohonan PSPP dan mekanisme PSPP
merasa dirugikan terhadap Keputusan KPU. akan terus disampaikan kepada stakeholder
Bahwa salah satu syarat diterimanya terkait, khususnya Pemilih dan Partai Politik.
pengajuan suatu permohonan Penyelesaian Sosialisasi dilakukan dalam bentuk rapat
Sengketa Proses Pemilu (PSPP) kepada koordinasi dan ceramah tatap muka ataupun
Bawaslu adalah adanya kerugian langsung melalui penyebaran konten-konten media
yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat sosial (Instagram,facebook, twitter,youtube
dikeluarkannya Keputusan KPU, apakah serta web Bawaslu Kota Jakarta Timur).
berupa surat keputusan (SK) maupun berita Melalui sosialisasi yang dilakukan harapannya
acara (BA). Apabila dalam kasus yang adalah Pemilih menjadi lebih paham
dimohonkan, Pemohon tidak mengalami bagaimana mereka menjaga hak pilihnya
kerugian langsung akibat diterbitkannya SK sendiri. Dalam konteks ini, Pemilih didorong
ataupun BA, maka Bawaslu dapat untuk aktif melakukan komplain melalui
menyatakan permohonan tidak dapat pelaporan kepada Bawaslu Kota Jakarta
diterima. Timur sebagai laporan dugaan pelanggaran
Satu hal yang mungkin tidak disadari oleh Pemilu atau pun sebagai informasi awal
Partai Politik adalah peran partai politik adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Atau
melakukan advokasi terhadap hilangnya hak yang kedua, Pemilih dapat meminta bantuan
pilih yang dimiliki oleh Pemilih yang kepada partai politiknya untuk mengajukan
menjadi konstituen mereka. Dalam setiap permohonan PSPP ke Bawaslu Kota Jakarta
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Timur. Partai politik harus mampu
kasus hilangnya hak pilih selalu mencuat mengadvokasi kepentingan Pemilih konstituen
pada saat menjelang dan pada hari mereka lebih awal, sebelum penetapan DPT,
pemungutan suara. Masyarakat yang punya apabila hak pilihnya diduga hilang sebagai
hak pilih dan partai politik mendadak akibat keputusan KPU dalam tahapan
“dangdut”. Ribut kesana kemari, protes tidak pemutakhiran data pemilih. Kemudian, partai
mampu menggunakan hak pilihnya karena politik juga diharapkan menjadi lebih siap
namanya tidak terdaftar di dalam Daftar dan paham bagaimana cara mereka
Pemilih Tetap (DPT). Sepanjang administrasi mengajukan permohonan PSPP. Partai politik
kependudukan di negara kita masih belum tidak akan terlambat mengajukan
rapi, maka kemungkinan kisruh data pemilih permohonan PSPP.
sebagai permasalahan klasik dalam setiap Selain itu, berdasarkan pengamatan Bawaslu
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan akan Kota Jakarta Timur terhadap koordinasi dan
terus terulang dan terjadi. kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan
Berkaitan dengan hal tersebut, Divisi dengan KPU Kota Jakarta Timur dan partai
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jakarta politik, ada kesalah pemahaman yang perlu
Timur dalam rangka implementasi tugas diluruskan dan disampaikan kepada KPU

09 EDISI V / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA

Demokrasi

Kota Jakarta Timur dan partai politik terkait kapasitas diri terkait pemahaman tata cara
pelanggaran dan sengketa Pemilu. Baik KPU penerimaan permohonan PSPP serta
Kota Jakarta Timur maupun partai politik mekanisme pelaksanaan PSPP. Baik diskusi
terlihat masih keliru untuk membedakan maupun simulasi berkaitan dengan
mana yang dikatagorikan pelanggaran pemilu penyelesaian sengketa proses Pemilu terus
dan mana sengketa Pemilu. Kekeliruan ini dilakukan dengan segala keterbatasan sarana
bisa berdampak pada kesalahan prosedur dan prasarana yang dimiliki saat ini. Bawaslu
pengajuan komplain dan akan merugikan Kota Jakarta Timur masih belum memiliki
mereka sendiri. Oleh karenanya, Bawaslu ruang untuk melakukan mediasi dan sidang
Kota Jakarta Timur berkepentingan adjudikasi, namun Bawaslu Kota Jakarta
membangun pola pemahaman yang sama Timur akan memaksimalkan ruang yang ada.
berkaitan dengan penegakan hukum Pemilu, Sambil berharap proses pengajuan
baik penanganan pelanggaran Pemilu pemindahan kantor di lokasi yang baru yang
maupun penyelesaian sengketa proses diajukan Bawaslu Kota Jakarta Timur kepada
Pemilu. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat segera
KPU Kota Jakarta Timur masih beranggapan terealisir.
bahwa Objek penyelesaian sengketa proses
Pemilu hanyalah keputusan KPU Kota C. PENUTUP
Jakarta Timur yang berupa Surat Keputusan
(SK). Berita Acara (BA) bukan merupakan Berdasarkan uraian diatas, Bawaslu Kota Jakarta
objek sengketa proses pemilu. Padahal dalam Timur sangat menyadari bahwa pelaksanaan
sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu pemilu serentak tahun 2024 memiliki sejumlah
KPU Kota Jakarta Timur akan menerbitkan tantangan yang perlu diantisipasi, serta berkaca
produk hukum yang sifatnya penetapan hasil dari pemilu sebelumnya, banyak hal yang perlu
pelaksanaan tahapan, yakni SK dan BA. Pada ditingkatkan dan dipersiapkan. Oleh karenanya,
tahapan pendaftaran dan verifikasi partai serangkaian persiapan yang telah diuraikan
politik calon peserta Pemilu tahun 2024, tersebut bertujuan agar pengawasan pelaksanaan
meski penetapan akhir Partai Politik Peserta pemilu serentak tahun 2024 oleh Bawaslu Kota
Pemilu 2024 dilakukan di KPU RI, namun Jakarta Timur di wilayah Jakarta Timur berjalan
pada tahapan ini KPU Kota Jakarta Timur secara baik, lancar dan damai. Atas kondisi
dalam menjalankan tugasnya juga akan tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Timur memiliki
menerbitkan BA pada tahapan verifikasi catatan dan rekomendasi diantaranya;
administrasi dan verifikasi faktual di - Pertama, Bawaslu melakukan penguatan
tingkatan kota. Sehingga sesuai dengan
Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara terhadap aturan teknis pengawasan,
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, maka pencegahan dan penindakan;
BA dapat menjadi objek sengketa permohonan - Kedua, mendorong perbaikan managemen
penyelesaian sengketa Pemilu bagi partai penyelenggaraan teknis dan penyelenggaraan
politik yang merasa dirugikan. Dan hal itu pengawas pemilu;
juga berlaku untuk BA yang diterbitkan oleh - Ketiga, mendorong prioritas pendekatan
KPU Kota Jakarta Timur pada tahapan yang sanksi administrasi dalam penegakan hukum
lain. Pemilu dan meningkatkan efek jera bagi
Tidak hanya menjaga kepentingan Pemilih pelanggarnya;
dan partai politik, serta membangun - Keempat, mengoptimalkan koreksi administrasi
kesamaan pemahaman dengan KPU Kota terhadap akibat yang muncul dari tindakan
Jakarta Timur dalam penegakan hukum pelanggaran hukum Pemilu guna memulih-
Pemilu, Bawaslu Kota Jakarta Timur secara kan hak-hak peserta pemilu dan masyarakat
internal terus melakukan peningkatan serta mengembalikan integritas proses dan
hasil Pemilu.
EDISI V / JUNI 2021
10

KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE Demokrasi

11 PERSIAPAN TAHAPAN
KOTA JAKARTA TIMUR PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
DI DKI JAKARTA

1. Beberapa waktu yang lalu KPU telah menetapkan
jadwal, untuk wilayah DKI Jakarta adakah program-program
strategis dalam persiapan menghadapi tahapan pemilu
serentak tahun 2024 di wilayah DKI Jakarta?

Jawab:
Yang sekarang adalah tahapan program dan jadwal pemilu itu
masih dalam bentuk draft yang akan dikonsultasikan ke komisi II
DPR RI, nanti bersama-sama pemerin tah dalam hal ini nanti juga
ada DKPP dan Bawaslu. Nah jadwal tahapan dan program memang
sudah disusun menjelang pemilu 2024 yang mana sampai sejauh ini
kita menyatakan hari H pemungutan suara 14 Februari 2024. Untuk
program strategis KPU DKI Jakarta, sebelumnya kami melakukan
kegiatan yang mendukung walaupun tidak ada dalam penganggaran
tetapi kita kreasikan, contohnya Sekolah Pintar Pemilu, Sekolah
Anti Korupsi, kami juga melakukan upgrage in house training pada
jajaran KPU DKI Jakarta. Hal-hal ini akan tetap dikembangkan
oleh KPU DKI Jakarta untuk penguatan secara internal dan juga
sosialisasi keluar

2. Sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, apa saja poin-poin
evaluasi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di wilayah
DKI Jakarta yang perlu diantisipasi dalam menghadapi pemilu
serentak tahun 2024 nanti?

Jawab :
Persoalan krusial DKI Jakarta itu masih bermasalah dengan Data
Pemilih, karena DKI Jakarta ini merupakan wilayah yang unik.
Uniknya yakni DKI Jakarta merupakan Ibu Kota tetapi yang tinggal
tidak sama antara siang dan malam. Masyarakat yang tinggal tidak
sesuai dengan KTPnya, sementara rezim pemilu 2019 menurut UU
7 2017, kita mendaftarkan pemilih sesuai alamat e-KTPnya. Yang
kedua, Jakarta memiliki banyak grey area antara lain rumah susun,
lapas/rutan, masyarakat yang tinggal di wilayah sengketa misal
wilayah galian. Ini merupakan tantangan sekaligus potensi
perbaikan terkait dengan data pemilih di DKI Jakarta. KPU DKI
Jakarta tentu tidak bisa kerja sendiri, harus mendapat dukungan dari
Bawaslu dan stakeholder terkait.

EDISI V / JUNI 2022

REPORTASE EXCLUSIVE

Demokrasi

3. Menurut Ibu, implikasi apa yang akan terjadi dalam hal tata kelola pemilu di DKI Jakarta
pasca Ibu Kota Negara dipindahkan ke Nusantara dan amanat untuk mengubah UU Keistimewaan
DKI Jakarta dalam UU IKN ? apakah pemilu di DKI Jakarta pada tahun 2024 nanti masih sama
seperti saat ini atau ada hal baru pasca diubahnya UU Keistimewaan DKI Jakarta nanti?

Jawab:
Kalau UU 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara itu kan secual sendiri terkait dengan lokasi pemindahan
Ibu Kota pemerintah. Tetapi DKI Jakarta sudah ada posisi hari ini dengan jumlah penduduk yang tidak
sedikit, menurut saya Jakarta masih menjadi pusat perekonomian saat ini, persoalan tidak terlalu berubah
secara kepemiluan tetapi secara pemindahan ibu kota itu membutuhkan waktu dan apabila susah dipindahkan
maka UU No. 3 akan berlaku seutuhnya. Karna ini masih masa peralihan dan saya yakin ketika masa
tahapan masih akan dalam posisi yang seperti ini. Bila nanti ada perpindahan penduduk ke IKN tentu
perubahannya mengikuti mekanisme mereka yang pindah memilih akan menjadi warga di IKN. Saya rasa
itu mekanisme yang bisa jadi tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan tata kelola kepemiluannnya.

4. Kalau misal kita lihat lagi, dengan adanya pengesahan uu tersebut tentu DKI Jakarta akan
kehilangan kekhususannya sebagai Ibu Kota Negara. Dalam rezim pilkada terkait dengan
pemilihan walikota kan menggunakan metode asimetris. Apakah menurut Ibu hal ini akan
mengalami perubahan juga?

Jawab:
Ketika UU No. 3 diberlakukan seratus persen itu akan berdampak pada UU No. 29 Tahun 2007 Tentang
DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Menurut saya kalau terjadi perubahan UU dengan yang lama dan
sekarang sedang disusun oleh pemerintah. Kita melihat saja nanti, apakah kekhususannya masih sama.
Artinya kepala daerah tingkat kab/Kota Administratis apakah masih ditunjuk oleh gubernur atau tidak.

5. Ibu baru saja terpilih sebagai komisioner KPU RI Periode 2022-2027, Apa Rancangan
Strategis yang akan Ibu lakukan sebagai Komisioner KPU RI periode 2022-2027 dalam mensuk-
seskan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024?

Jawab:
Pemilu serentak 2024 saya rasa ini persoalan kita semua. Tapi jangan pesimis, optimis untuk NKRI dan saya
rasa kita punya jalan terbaik melalui demokrasi yang kita sebut pintu pemilihan umum. Tantangan yang
akan terjadi kita akan tetap menghadapi. Salah satu yang terbesar adalah hoax, karena pengguna terbayak
gadged ada di DKI Jakarta . atau media sosial juga pengguna terbanyak di DKI Jakarta. Artinya ketersediaan
informasi yang diterima masyarakat sangat cepat. Oleh karenanya penyelengara pemilu yakni KPU punya
strategi sendiri untuk menghadapi hoax ini sehingga masyarakat tidak menerima satu sisi informasi saja.
Strategi berikutnya yakni terkait media center. KPU perlu perbaikan saya rasa, karena informasi itu terserak
dari sabang sampai merauke harus ada media center di KPU sebagai pengenawantahan bentuknya nilai-nilai
openness.

6. Bagaimana visi-misi Ibu saat mencalonkan sebagai komisioner KPU RI Periode 2022-2027
yang berkaitan dengan tahapan pemilu dan upaya untuk meng-implementasikannya?

Jawab:
Ada dua kata kunci yang pertama managemen yang kedua krisis. Saya menyatakan bahwa pemilu adalah

EDISI V / JUNI 2022 12

KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE

Demokrasi

krisis yang baik yang harus kita kelola. Artinya pemilu adalah satu arena kontestasi yang dilegalkan oleh
hukum di Indonesia untuk memilih wakil rakyat. Ketika kita bisa memetakan krisis yang terjadi dalam
pemilu, kita bisa memitigasi. Sehinga managemen krisis dalam pemilu menjadi sangat penting apalagi
nanti berhimpitan jadwal dan program antara pemilu dengan pilkada. Tentu saya pribadi memiliki visi
misi tetapi nanti akan bekerja secarta kolektif kolegial sevagai satu tim.

7. Berdasarkan Draft Jadwal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Tahapan yang terdekat
nanti adalah Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, menurut Ibu sebagai
komisioner KPU RI terpilih, kira-kira langkah dan strategi apa yang akan Ibu lakukan bersama
rekan-rekan dalam meminimalisir terjadinya sengketa proses dalam penetapan peserta pemilu?

Jawab:
Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu akan dimulai awal Agustus 2022 dengan pemdaftaran yang
dilakukan secara terpusat dan memalui sistem informasi yang kita sebut SIPOL. Sehingga semua partai
politik tidak perlu mengkopi dukumen sampai tiga kali, tidak perlu mengantarkan dokumenmya.
Sehingga itu akan menekan terkait pembiayaan pendaftaran partai politik. Kedua, akan terpusat di KPU
RI. Artinya partai politik diminta untuk memperkuat jejaringnya sampai ditingkat kabupaten kota.
Menurut saya strategi ini ada positif negatifnya, tetapi menurut saya ini banyak manfaatnya.

8. Sebagai komisioner KPU RI periode 2022-2027 saat sudah menjabat nanti, bagaimana Ibu
melihat antusias partai politik yang akan mendaftar ke KPU RI sebagai calon peserta pemilu?
Mengingat ada 75 Partai Politik yang telah memiliki SK dari Kemenkumham?

Jawab:
Kita perlu berbahagia karena kebebasan berpendapat dan berserikat sudah diatur dalam UUD 1945
kemudian salah satu turunannya adalah membentuk partai politik. Semua warga negera berhak untuk ikut
partai politik sesuai dengan kemauannya tetapi apakah bisa ikut pemilu atau tidak tentu mekanismenya
berbeda lagi. 75 Parpol baru yang menerima pengesahan dari Menkumham, belum tentu akan ikut pemilu.
Karena ada persyarakatan tambahan di UU 7 Tahun 2017. Misal miliki kantor tetap, memperhatikan
keanggotaan.

9. Secara umum, apakah setiap tahapan pemilu serentak tahun 2024 nanti memiliki perbedaan
dengan pemilu serentak tahun 2019? Atau sama saja?

Jawab:
Dasar hukumnya masih sama UU No. 7 Tahun 2017 dan tidak ada perubahan terkait dengan itu. Apakah
nanti ada 5 kotak suara atau penyederhanaan surat suara bisa menjadi jalan keluar, yang dilakukan oleh
KPU RI hari ini adalah adanya simulasi terkait dengan penyederhanaan surat suara tetapi hal tersebut
punya syarat agar bisa dilakukan, salah satunya adalah perubahan terkait dengan ketentuan
perundang-undangan. Kedua, layanan pemilih. Ada yang berpendapat akan menabrak asas kerahasiaan.
Sebenarnya yang perlu dicatat adalah waktu masa kerja PPK,PPS dan KPPS. Kalau yang di 2014
sepanjang pengetahuan saya, KPPS diangkat seminggu sebelum hari H pemungutan suara, masa kerjanya
berakhir sampai dengan naik kotak naik ke TPS, H+1 biasanya paling lambat. Tapi di pemilu 2019, KPPS
diangkat seminggu sebelum hari H dan berakhir tiga minggu setelah pemungutan suara dengan harapan

13 EDISI V / JUNI 2022
KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE

Demokrasi

mereka dapat membantu kerap saat di PPS dan PPK. Kalau kemarin banyak yang meninggal dunia karena
sekuel waktu yang berbeda 2014 dan 2019. Tentu itu harus melalui kroscek ya... dan sudah ada penelitian
dari beberapa kampus, apakah karena beban kerja ataukah sudah ada penyakit sebelumnya dan KPU RI
hari ini sudah punya design juga, salah satu persyaratannya anggota KPPS ada maksimum usianya atau
sehat secara jasmani dan rohani. Tentu pekerjaan berat ini kami juga apresiasi atas tenaga dan upaya yang
sudah dikeluarkan oleh KPPS

10. Bagaimana tanggapan ibu terkait dengan adanya upaya digitalisasi pelaksanaan pemilu di
Indonesia? Apakah pemilu serentak tahun 2024 nanti akan diterapkan?

Jawab:
Digitalisasi bukan berarti kita mengubah metode pencoblosan dengan metode e-voting. Saya rasa kita
belum siap dengan e-voting. Apalagi beberapa negara meninggalan metode e-voting. Yang dimaksud
dengan digitalisasi adalah sistem informasi yang dipergunakan untuk mempermudah kerja. Saya rasa ini
bukan hal yang baru, hal tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah pekerjaan kita. Pemilih pun
punya harapan yang sama. Mereka ingin tidak perlu datang ke kelurahan untuk mengecek satu demi satu,
lembar demi lembar apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Sehingga upaya SIDALIH
menjadi penting untuk memudahkan pemilih. Digitalisasi juga bisa dilihat dari pemilih yang ingin pindah
memilih tidak perlu datang langsung ke kantor kelurahan, cukup dengan aplikasi misalnya.

11. Tahapan pemilu serentak tahun 2024 mana yang menurut Ibu memiliki tingkat kerawanan
tinggi dalam terjadinya pelanggaran pemilu?

Jawab:
Semua tahapan pasti memiliki tingkat kerawanan, tetapi bagaimana management krisisnya. Semua
tahapan yang kita lalui berdampak politis dan non politis. Ada yang tahapan dan non tahapan. Ketika
penyelenggara (KPU dan Bawaslu) memiliki pemahaman yang sama terkait klausul yang sama kita punya
daya ukur yang sama terkait masuk pelangggran atau bukan. Nah yang sering terjadi di bawah ada
perbedaan klausul tersebut yang membuat washting time dan buang energi. Tetapi kalau punya tafsir yang
sama akan lebih memudahkan.

12. Menurut ibu, fondasi apa yang harus dimiliki dan dilakukan penyelenggara pemilu
seluruhnya dari berbagai tingkatan agar dapat mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak tahun
2024 yang berintegritas?

Jawab:
Pertama, harus memiliki kapasitas, baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini menjadi hal yang pentimng
karena kita ini merupakan lembaga pelayanan publik, yang dilayani pemilih dan peserta pemilu. kedua,
profesional. Profesional biasanya berbarengan dengan integritas, harus mengerti tentang profesinya.
Kemudian jejaring, tidak bisa mengklaim bahwa kesuksesan pemilu adalah hasil kerja keras
penyelenggara pemilu.

EDISI V / JUNI 2022 14

KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

Demokrasi

ACHMAD
FACHRUDIN

ACHMAD FACHRUDIN
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

PENGAWASAN PEMILU BERBASIS
CRITICAL THINKING DAN KOLABORASI

Tentu sangat gegabah, terburu-buru dan dipetakan, diantisasi dan dicarikan
solusinya.
berlebihan (lebai) jika beropini, Pemilu
Sejumlah masalah yang mengancam
Serentak 2024 didesain bukan untuk Pemilu Serentak 2024 diantaranya: tidak
dilakukannya kompilasi UU No. 7 tahun
meminimalisir masalah yang biasa 2017 tentang Pemilu dengan UU No. 10
tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,
muncul pada setiap gelaran Pemilu tetapi Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut
UU Pilkada). Padahal Pemilu Serentak
malah menambah atau menjauhkan diri 2024 menggabungkan antara Pemilu
Serentak Nasional (Pemilu Presiden dan
dari ikhtiar mewujudkan Pemilu yang Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR,
DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/
demokrasi dan berintegritas. Tetapi opini Kota serta Pemilu Serentak Lokal
(Pemilihan Gubernur, Bupati dan
semacam itu tidak boleh disikapi secara Walikota).

apriori dan disimplikasi, melainkan lebih

baik disikapi secara rasional dan kepala

dingin dan a posteriori (berbasis

pengalaman). Hal ini mengingat,

Pemilu Serentak 2024 memang

berpotensi banyak masalah, pelanggaran,

bahkan kecurangan yang harus

15 EDISI V / JUNI 2022
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

Demokrasi

Kompilasi yang dimaksudkan disini cukup panjang untuk mengumpulkan alat
bukan sekadar melakukan penggabungan bukti dan menghadirkan saksi-saksi.
dua UU menjadi satu, melainkan harus
sebelumnya dilakukan kajian, sinkronisasi Proses Pemilu Serentak 2024
dan harmonisasi. Sehingga diantara Ancaman lain yang berpotensi mengiringi
pasal-pasal yang diatur dalam satu UU Pemilu Serentak 2024 adalah terjadinya
maupun antar UU tersebut tidak terjadi distorsi atau kontradiksi antara pengaturan
benturan yang berpotensi menimbulkan perundangan dengan implementasi. Hal
kebingungan (comfuse), multitafsir, atau ini merupakan ritual rutin yang terus
bahkan kendala dan kesulitan dalam terjadi secara berulang-ulang setiap kali
melaksanakan amanat peraturan ‘pesta demokrasi’ digelar. Mulai tahapan
perundangan. verifikasi partai politik, penyusunan dan
Contohnya pada norma Pasal 71 dengan penetapan daftar pemilih, pengadaan dan
Pasal 188 UU Pilkada yang tidak distribusi logistik, masa kampanye yang
mengatur subjek secara sama. Pasal 71 relatif singkat (75 hari), pemungutan,
memuat 10 jenis jabatan sebagai subjek, penghitungan dan rekapitulasi suara, dan
sedangkan Pasal 188 mengatur sebanyak sebagainya.
tiga kelompok jabatan sebagai subjek Selain problem yang berhubungan
yang tidak mencakup semua jabatan yang tahapan Pemilu, poblem lain muncul pada
dimaksud dalam Pasal 71 UU Pilkada. aktivitas non tahapan Pemilu. Misalnya
Padahal dua norma tersebut merupakan terkait dengan politik uang dengan varian
norma berpasangan sebagai norma dan modus makin canggih. Masalah-
primer dan norma sekunder yang masalah lainnya adalah isu politik identitas,
seharusnya sinkron satu sama lain. kampanye bermuatan politisasi suku,
Problem lainnya adalah terkait praktik agama, ras dan antar golongan (SARA),
politik uang yang didefinisikan sebagai polarisasi masyarakat akibat perbedaan
kejahatan luar biasa (extra ordinary pilihan politik, ujaran kebencian atau
crime). Menurut Anggota Bawaslu RI penyebaran berita bohong (hoaks)
2022-2027 Puadi, seharusnya penanganan melalui media sosial, media partisan, dan
pelanggarannya dilakukan secara luar lain sebagainya.
biasa. Minimal waktu penanganan Kerawanan lainnya terkait dengan
pelanggaran politik uang disamakan manajemen tahapan Pemilu. Saat ini KPU
dengan waktu penanganan pelanggaran sudah mampu menetapkan jadwal Pemilu
tindak pidana biasa agar penegakan Serentak Nasional 2024 pada 14 Februari
hukum menjadi efektif. Alasannya proses 2024 dan Pilkada Serentak Lokal pada 24
penanganan pelanggaran politik uang Februari 2024. Bahkan untuk Pemilu
memerlukan waktu penanganan yang Serentak 2024, tahapannya sudah sudah

EDISI V / JUNI 2022 16

KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

Demokrasi

dimulai pada 14 Juni 2022, namun belum memunculkan problem transparansi dan
menentukan kapan dimulainya tahapan akuntabilitas mulai proses hingga
Pilkada Serentak 2024. Ironisnya sudah penetapannya secara definitif. Dan yang
banyak bakal kandidat untuk berbagai tidak boleh luput dari pengawasan
jensi Pemilihan melakukan kampanye. Pemilu adalah potensi pelanggaran dari
Padahal para kandidat tersebut belum tim kampanye khususnya tim sukses
ditetapkan oleh KPU dan masa para kandidat. Juga terkait dengan
kampanye baru akan dilakukan mulai problem pemilih dengan berbagai
November-Februari 2023. karakteristiknya dari yang rasional,
Hal ini baru menyangkut jadwal dan kritis dan kalkulatif hingga irrasional,
celah pelanggaran kampanye Pemilu. apatis, permissif dan pragmatis, serta
Belum menyangkut manajemen sumber soal netralitas Aparatur Sipil Negara
daya manusia khususnya untuk (ASN), TNI dan Polri.
Pengawas Pemilu dan khususnya lagi
untuk Pengawas Pemilu di tingkat ad Dari Critical Thinking ke Kolaborasi
hoc. Yang terkadang tidak mudah untuk Untuk mengatasi berbagai problem dan
beroleh Pengawas Pemilu yang tantangan Pemilu Serentak 2024,
memenuhi syarat administrarif, terutama mungkin revelan dan penting dipahami
dari sisi profesionalitas, kompetensi, dan dikuasai kompetensi abad 21 yang
pengalaman dan integritas. Selain juga acapkali diformulasikan dengan Formula
potensi masalah pengadaan dan distribusi 4C. Yakni: berpikir kritis dan pemecahan
logistik Pemilu. masalah (critical thinking and problem
Last but not least. Potensi masalah lainnya solving), berpikir kreatif dan inovatif
bisa diidentifikasi dari sisi institusi dan (creative thinking and innovation),
aktor-aktor Pemilu. Institusi dan berkomunikasi (communication), dan
aktor-aktor utama Pemilu bagaikan dari berkolaborasi (collaboration). Yang
dua sisi mata uang dalam satu mata uang dimaksud berfikir kritis, meminjam
yang bisa berkontribusi positif namun pandangan Emily R. Lai adalah “cara
bisa juga negatif. Hal ini disebabkan berpikir yang bertujuan, berbasis regulasi,
‘punggawa demokrasi’ itu pada semua teori, konsep, dan hasil analisis terhadap
tingkatan memiliki keragaman tingkat data, serta menggunakan berbagai
profesionalitas, kompetensi, integritas, kriteria yang jelas dan terukur”.
intelektualitas, emosionalitas, manajerial, Secara sederhana alur proses atau
orientasi dan sebagainya. kerangka berfikirnya (logical frame
Kemudian partai politik (Parpol) dan work) sebagai berikut: pertama, isu
para kandidat yang akan diusungnya Pemilu Serentak 2024 dari mulai aspek
pada semua jenis Pemilihan, berpotensi peraturan perundangan hingga imple-

17 EDISI V / JUNI 2022
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

Demokrasi

mentasi tahapan Pemilu dikaji secara kritis Setelah itu, bertakwalah kamu kepada
serta dibarengi dengan pemecahan
masalah (critical thinking and problem Allah, karena sesungguhnya Allah amat
solving). Kedua, dilanjutkan dengan
meluncurkan pemikiran kreatif dan inovatif berat siksa-Nya. Dua ayat Al-Qur’an
(creative thinking and innovation), termasuk
juga pada tataran aplikasi program- tersebut mengirim pesan penting mengenai
programnya dengan banyak menggunakan
teknologi digital. ajakan untuk berkolaborasi dalam
Ketiga, out putnya dikomunikasikan
(communication) kepada pemangku kebaikan, bukan pemufakatan jahat.
kepentingan Pemilu untuk beroleh umpan
balik (feed back). Setelah komunikasi Agar kolaborasi sesuai dengan tujuan
dilakukan secara efektif, langkah atau fase
selanjutnya adalah kolaborasi (collaboration), yakni: mewujudkan Pemilu yang Luber
atau kerjasama dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan Pemilu Serentak dan Jurdil, harus berbasis pada kepatuhan
2024. Kolaborasi adalah proses bekerja
sama untuk menelurkan gagasan atau ide terhadap peraturan perundangan dan
dan menyelesaikan masalah secara
bersama-sama menuju visi dan tujuan rambu-rambu yakni: UU No. 7 tahun
bersama. Kolaborasi itu penting untuk
mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan 2027 tentang Pemilu dan UU No. 10
masalah yang rumit.
Kolaborasi atau kerjasama dan berlomba- tahun 2016 tentang Pilkada. Jadi semua
lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat)
sangat diajurkan oleh Al-Qur’an pihak yang berkolaborasi terkait dengan
(Al-Baqarah: 148). Dalam ayat lain,
Al-Qur’an dalam Surat Al-Maidah ayat 2, dua UU ini. Dalam kolaborasi juga
memerintahkan umat untuk tolong-
menolong dalam (mengerjakan) kebaikan penting merumuskan dan menetapkan
dan takwa, dan melarang tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. secara eksplisit, jelas dan tegas tujuan

bersama dari kolaborasi.

Guna transparansi dan akuntabilitas

publik, kolaborasi harus melibatkan

unsur atau aktor-aktor lainnya. Paling

tidak sebagai pemantau atau pengawal

kolaborasi. Seperti Organisasi

Masyarakat Sipil (OMS), kalangan

Perguruan Tinggi yang concern dengan

Pemilu, dan berbagai kelompok strategis

lainnya. Tujuannya untuk mengawal

kolaborasi agar selalu dan tetap on the

track. Sekaligus juga untuk menghindari

kemungkinan kolaborasi justeru berubah

menjadi kongkalingkong atau

pemufakatan jahat.

EDISI V / JUNI 2022 18

KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU MENJAWAB

Demokrasi

Bagaimana peran Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam Pengawasan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (DPB)?

Jawaban : Sebagaimana diatur pada Pasal 96 Huruf d, Pasal 100 Huruf e, Pasal 104 Huruf e
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemlihan Umum, Bawaslu di setiap tingkatan,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran
dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU di setiap ting-
katan, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban berkenaan dengan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (DPB), Bawaslu Kota Jakarta Timur telah melakukan koordinasi dan
komunikasi secara intensif dengan KPU Jakarta Timur. Data LAMPIT (Lahir, Mati, Pindah,
Datang) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara periodik dicatat oleh
Disdukcapil Jakarta Timur adalah data yang terus disinkronkan oleh KPU Kota Jakarta Timur
dengan Data Pemilu terakhir. Artinya, data kependudukan di wilayah Jakarta Timur akan terus
berubah. Ada data Pemilih yang harus dicoret karena mati, pindah keluar, atau alih profesi
menjadi TNI/Polri, dan akan ada penambahan data pemilih karena ada Pemilih yang masuk
dan menetap di Jakarta Timur, Pemilih Pemula, atau TNI/Polri yang pension. Sehingga
Bawaslu Kota Jakarta Timur harus memastikan bahwa proses pemutakhiran DPB yang
dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Timur berjalan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bawaslu Kota Jakarta Timur juga mengundang KPU Kota Jakarta Timur, Dinas Pemakaman
dan Pertamanan Jakarta Timur, Lapas Cipinang dan Disdukcapil Jakarta Timur untuk sharing
informasi dan mendiskusikan beberapa hal berkaitan dengan DPB.

Selain itu, Bawaslu Kota Jakarta Timur juga melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Kota
Jakarta Timur untuk melihat dari dekat proses pemutakhiran DPB yang dilakukan oleh KPU
Kota Jakarta Timur dan jajarannya. Dan yang terakhir, Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan
Uji Petik terhadap Pemutakhiran DPB yang telah dilakukan oleh KPU Jakarta Timur.

Apa itu Pemilu Serentak Tahun 2024 dan kapan pelaksanaannya ?

Jawaban : Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada pada tahun yang sama, yakni pada tahun 2024. Dan
ini adalah kali pertama masyarakat Indonesia akan melaksanakan 3 (tiga) jenis Pemilu pada
tahun yang sama.

Dasar Hukum pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun

19 EDISI V / JUNI 2022
KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU MENJAWAB

Demokrasi

2017 Pasal 167 ayat (6) yang menyatakan bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai
paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan Pasal 167 ayat (7) yang
menyatakan bahwa, Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan masa jabatan
Presiden Joko Widodo berakhir pada tanggal 19 Oktober 2024 (dilantik pada tanggal 20
Oktober 2019).

Sedangkan dasar hukum pelaksanaan Pilkada 2024 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UndangUndang, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (8) yang menya-
takan bahwa, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gu-
bernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Kemudian, penentuan tanggal Pemilu 2024 didasarkan hasil kesepakatan dalam rapat kerja dan

rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu,

Senin (24/1/2022), yakni KPU yang menjadwalkan Gambar Alur
hari pemungutan suara pemilu presiden (pilpres)

serta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

(pileg) pada 14 Februari 2024, serta disepakati juga

pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar pada 27

November 2024.

Tahapan apa saja yang akan diawasi oleh 20
Bawaslu Kota Jakarta Timur pada tahun 2022?
KOTA JAKARTA TIMUR
Jawaban : Pasal 167 Ayat 6 UU Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan
tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling
lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara,
sehingga tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024
akan dimulai pada bulan Juni 2022.

Berikut adalah alur tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024
yang akan berjalan tahun 2022 sebagaimana dikutip dari data olahan
Litbang Kompas.

EDISI V / JUNI 2022

ETALASE BAWASLU

Demokrasi

VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PASCA-PUTUSAN MK 55/PUU-XVIII/2020

Khoirunnisa Nur Agustyati

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

provinsi/kabupaten/kota tetap harus dilakukan
verifikasi secara faktual dan verifikasi admin-
istrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pergeseran putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 4 Putusan MK kali ini bergeser dari Putusan
Mei 2021mengeluarkan putusan terhadap uji MK sebelumnya terkait verifikasi partai
materi yang diajukan oleh Partai Garuda politik peserta pemilu. Setidaknya terdapat
terkait Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017 tentang empat Putusan MK yang terkait dengan
Pemilu. Pada intinya hal yang dimohonkan verifikasi partai politik peserta pemilu, yaitu
oleh Partai Garuda adalah agar partai politik Putusam MK No.12/PUU-VI/2008, Putusan
yang sudah diverifikasi oleh KPU sebagai MK No. 52/PUU-X/2012, dan Putusan MK
peserta Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi No. 53/PUU-XV/2017. Dalam tiga putusan
kembali untuk pemilu berikutnya. Dalam uji MK ini diputuskan bahwa setiap partai politik
materi ini MK memutuskan bahwa partai yang akan menjadi peserta pemilu harus
politik yang sudah lolos ambang batas diverifikasi baik secara administrasi maupun
parlemen atau parliamentary threshold (PT) faktual. Sementara pada Putusan terakhir,
pada Pemilu 2019 dan memiliki kursi di DPR MK mengubah pandangannya menjadi partai
tidak perlu lagi dilakukan verifikasi secara politik yang sudah lolos ambang batas dan
faktual namun tetap dilakukan verifikasi memiliki kursi di DPR hanya perlu
administrasi. Sementara partai politik yang diverifikasi secara administrasi saja.
tidak lolos ambang batas, partai yang
memiiki kursi DPRD provinsi/kabupaten/ Di dalam Putusan MK ini, yang menjadi
kota, dan tidak memiliki perwakilan di DPRD salah satu pertimbangan MK adalah bahwa
partai politik memiliki kondisi yang
berbeda-beda, dan partai politik yang sudah
lolos ambang batas dan mendapatkan kursi di
DPR tidak bisa disamakan dengan partai
politik yang tidak lolos ambang batas. Hal ini
karena untuk bisa mendapatkan kursi DPR
melalui upaya yang tidak mudah. Oleh sebab
itu karena partai politik yang lolos ambang

21 EDISI V / JUNI 2022
KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU

Demokrasi

batas ini dianggap sudah mendapatkan partai politik selalu berupaya untuk menguji

dukungan dari publik dan tidak perlu lagi ketentuan verifikasi ini ke MK.

diverifikasi secara faktual. Melihat persyaratan tersebut, dapat

dikatakan bahwa syarat untuk menjadi

Posisi ambang batas parlemen sebagai peserta pemilu bersifat dinamis. Hal ini

instrument verifikasi partai politik karena bisa saja terjadi perubahan kondisi di

peserta pemilu. lapangan seperti adanya potensi pemekaran

wilayah, pertambahan jumlah penduduk,

Di dalam putusan yang terbaru ini, MK serta anggota partai politik yang juga bisa

menjadikan ambang batas sebagai instrumen berpotensi berpindah ke partai lain.

yang digunakan dalam tahapan verifikasi.

“Hal ini menandakan Verifikasi Partai Politik Syarat-syarat tersebut bersifat
Peserta Pemilu seharusnya dinamis, termasuk partai
bahwa ambang batas politik itu sendiri adalah
memiliki fungsi yang tidak hanya dimaknai sebagai
baru. Selama ini organisasi yang dinamis.
ambang batas digunakan satu tahapan untuk menentukan Sehingga terdapat banyak
sebagai indikator apakah faktor yang mungin dapat
partai politik mendapatkan partai politik mana yang layak mempengaruhi keterpenuhan
kursi di DPR atau tidak. syarat yang disebutkan di
Dengan adanya putusan menjadi peserta pemilu, dalam undang-undang.
MK ini, ambang batas
juga digunakan untuk tetapi juga perlu dimaknai Sebagai contoh, syarat
kepemilikan kantor baik itu
sebagai upaya untuk mendorong “

Penguatan Kelembagaan

Partai Politik.

menentukan apakah partai di provinsi, kabupaten/kota,

politik diverifikasi secara faktual atau tidak. dan kecamatan. Di dalam undang-undang

Dapat dikatakan bahwa partai politik yang disebutkan bahwa partai politik harus

sudah lolos ambang batas dan memiliki kursi memenuhi persentase tertentu di setiap

DPR sudah mendapatkan tiket aman untuk wilayah, yang hal ini tentu dapat berubah

menjadi partai politik peserta pemilu. jumlahnya jika terjadi pemekaran wilayah.

Contohnya adalah di dalam UU disebutkan

Jika merujuk pada pada Pasal 173 ayat (2) partai politik harus memiliki perwakilan

UU No.7/2017, syarat-syarat yang harus kantor di 100% provinsi yang ada, untuk

dipenuhi oleh partai politik untuk dapat kondisi saat ini artinya terdapat 34 provinsi.

menjadi peserta pemilu adalah syarat yang Namun jika suatu saat terjadi pemekaran

berkaitan dengan kepemilikan kantor, wilayah provinsi maka jumlah provinsi

keanggotaan, keterwakilan perempuan, dapat bertambah menjadi lebih dari 34

simbol partai politik, dan kepemilikan provinsi. Artinya partai politik yang sudah

rekening atas nama partai politik. lolos ambang batas parlemen dan memiliki

Syarat-syarat ini dirasa sulit dan mahal bagi kursi di DPR pun juga harus membuktikan

partai politik. Hal ini lah yang menyebabkan secara faktual bahwa mereka memiliki

EDISI V / JUNI 2022 22

KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU Demokrasi

perwakilan kantor di wilayah yang baru perempuan sebagai pengurus partai secara
tersebut. benar. Tidak dipungkiri bahwa pemenuhan
perempuan di dalam kepengurusan partai
Putusan MK ini kemudian membuka politik terkadang hanya dilakukan untuk
peluang dalam menggunakan ambang batas memastikan terpenuhinya syarat administrasi.
parlemen sebagai salah satu syarat partai Dengan dilakukannya verifikasi faktual
politik menjadi peserta pemilu. Ambang partai politik dipaksan untuk memastikan
batas parlemen yang selama ini difungsikan bahwa penempatan perempuan sebagai
sebagai indikator apakah partai politik bisa pengurus partai politik tidak hanya di atas
mendapatkan kursi DPR atau tidak kini kertas tetapi memang benar adanya.
memiliki peran yang lebih jauh lagi.
Setidaknya bagi partai politik yang sudah Memperkuat kelembagaan partai politik
lolos ambang batas parlemen dan memiliki melalui verifikasi partai politik peserta
kursi di DPR sudah memiliki tiket aman pemilu
untuk ikut Pemilu 2024. Dikatakan aman
karena partai politik yang lolos ambang Verifikasi partai politik peserta pemilu
batas parlemen dan sudah memiliki kursi di seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai
DPR tidak perlu lagi repot untuk satu tahapan untuk menentukan partai politik
mempersiapkan verifikasi faktual yang mana yang layak menjadi peserta pemilu,
selama ini dikenal sulit dan juga mahal. tetapi juga perlu dimaknai sebagai upaya
untuk mendorong penguatan kelembagaan
Dengan tidak dilakukannya verifikasi partai politik. Salah satu upaya untuk
faktual kepada partai politik yang lolos mendorong pelembagaan partai politik
ambang batas parlemen dan sudah memiliki adalah dengan mendorong partai politik
kursi di DPR tentu tidak memberikan rasa merawat data anggotanya dan melakukan
keadilan bagi partai politik peserta pemilu. rekrutmen anggota dengan proses yang
Bahwa betul partai politik yang lolos demokratis dan terbuka. Hal ini sebetulnya
ambang batas perwakilan tersebut sudah dapat difasilitasi dengan instrumen Sistem
memiliki dukungan dari masyarakat, tetapi Informasi Partai Politik (SIPOL). Adanya
syarat verifikasi yang ada di dalam UU perangkat SIPOL ini sebetulnya adalah alat
7/2017 adalah mekanisme untuk menentukan bantu untuk mempermudah KPU dan Partai
apakah partai politik layak menjadi peserta Politik mengingat beratnya syarat partai
pemilu dan ini harus dilalui oleh seluruh politik menjadi peserta pemilu dan
partai politik yang akan menjadi peserta banyaknya dokumen yang harus dilengkapi
pemilu. oleh partai politik. Hal ini juga untuk
memudahkan pengawas pemilu dalam
Hal yang juga menjadi penting dalam mengawasi proses pendaftaran dan verifikasi
verifikasi faktual adalah memastikan bahwa partai politik peserta pemilu.
setiap partai politik menempatkan

23 EDISI V / JUNI 2022
KOTA JAKARTA TIMUR

PROFIL TOKOH

Demokrasi

Dr. NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si.,

Lahir di Pekalongan, 10 Oktober 1969. Beliau merupakan 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, telah memulai babak
pegiat pemilu sejak tahun 2003. Belau pernah menjabat baru bahwa pembentukan Panwaslu dapat langsung
sebagai Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah Periode dilakukan oleh Bawaslu dan tidak lagi melalui KPU Provinsi
2003 – 2004. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua dan KPU Kabupaten/Kota. Beliau jugalah yang kemudian
Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tahun 2008 – menjadi salah inisiator yang mendesak agar keberadaan
2011. Setelah selesai menjalankan tugasnya di Bawaslu, Bawaslu hadir hingga kabupaten atau kota secara
beliau kemudian diberikan amanah menjadi anggota Dewan permanen.
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode Pria yang akrab disapa dengan sebutan NHS dan aktif di
2012-2017. Kecintaan terhadap dunia akademisi dan media sosial ini menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan
kepemiluan menjadikan beliau kembali aktif sebagai dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, kemudian
di FISIP Unoversitas Diponegoro, Semarang dan menjabat melanjutkan studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia dan
sebagai Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan berhasil menyelesaikan pendidikan Doktoral Ilmu Politik di
FISIP UNDIP. Universitas Padjajaran.
Ketika menjabat sebagai ketua Bawaslu, Nur
Hidayat Sardini menginginkan Bawaslu sebagai Beliau gemar menulis, terlihat dari tulisan-tulisan yang
lembaga yang memiliki peran signifikan diposting di laman pribadi miliknya (nurhidayatsar-
dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga dini.com). Tidak sulit menemukan tulisan beliau
perlu diperkuat kewenangan dan dengan tema kepemiluan. Adapun karya-karya
kelembagaannya. Bawaslu melalui berupa buku yang sudah beliau terbitkan
Putusan MK No.11/PUU-VIII/2012 atas ;Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
Uji Materi (Judicial Review) (Fajar Media Press, Yogyakarta, 2012), Menuju
terhadap UU No. 22 Tahun Pengawasan Pemilu Efektif (DiaditMedia,
Yogyakarta, 2013), Kepemimpinan Pengawasan
NUR Pemilu (RadjaGrafindo Persada, Jakarta,
HIDAYAT 2014), Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran
SARDINI Kode Etik Penyelenggara Pemilu (LA2B,
Jakarta, 2015), 60 Tahun Jimly Asshid-
diqie: Sosok, Kiprah, dan Pemikiran
(Obor Indonesia, 2016, Jakarta),
60 Tahun Jimly Asshiddiqie:
Menurut Para Sahabat (editor,
Obor Indonesia, Jakarta, 2016)
dan Mengeluarkan Pemilu Dari
Lorong Gelap (Obor Indonesia,
Jakarta, 2017).

NUR
HIDAYAT
SARDINI

EDISI V / JUNI 2022 24

KOTA JAKARTA TIMUR

INSTA BAWASLU Demokrasi

Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan MOU antara Bawaslu Kota Jakarta Timur dengan
Kepada Disabilitas Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Timur

Demi suksesnya Pemilu serentak 2024, Bawaslu Kota Jakarta Seusai tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota yang tertera pada
Timur mengadakan kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Pasal 104 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Bawaslu
Kepemiluan Kepada Disabilitas. Kegiatan tersebut bertujuan berkewajiban mengembangkan pengawasan partisipatif. Maka
untuk memberikan pemahaman pengawasan partisipatif kepada dari itu, Bawaslu Kota bermaksud mengajukan MOU dengan MUI
masyarakat, serta untuk menyerap informasi terkait dengan sebagai bentuk partisipasi dimana pencegahan pelanggaran
kondisi pada saat hari pemungutan suara agar terwujudnya seperti money politik, isu SARA dan lainnya. Bawaslu Kota Jakarta
pemilu akses disabilitas. Timur akan adakan kerjasama untuk membangun pengawasan
partisipatif dalam rangka mewujudkan pemilu yang sejuk dan
aman dari pelanggaran pemilu.

Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Audiensi Bersama PT LRT Jakarta
Partisipatif Bersama Stakeholder
Bawaslu Kota Jakarta Timur menyampaikan dalam rangka persia-
Melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Bersama pan pada tahun 2022 ini, Bawaslu Kota Jakarta Timur mempunyai
Stakeholder yaitu dengan Kwarcab Gerakan Pramuka Jakarta program yang dapat disinergikan untuk meningkatkan partisipasi
Timur, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Bawaslu sebagai masyarakat dalam hal pengawasan. Seperti program Obrolan
lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Santai (Bonsai) sebagai pendidikan politik bagi masyarakat
Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas melalui media dengan bentuk video. Serta sosialisasi kepada
pengawasan. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk masyarakat untuk pengawasan partisipatif pada tahapan pemilu
Menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya dan pilkada tahun 2024 menggunakan moda transportasi yang
Pengawasan Pemilu Partisipatif sehingga tercipta Pemilu yang mudah dan terintegrasi.
Demokratis, Aman, Bersih dan Bermartabat.
EDISI V / JUNI 2022
25
KOTA JAKARTA TIMUR

INSTA BAWASLU Demokrasi

Audiensi Bersama TP PKK Peningkatan Kapasitas SDM Mengenai Publik Speaking
Salah satu tugas dan fungsi Bawaslu sesuai dengan Pasal 93
Audeinsi bersama Tim Penggerak PKK Kota Jakarta Timur Undang Undang Nomo 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwas
bertujuan untuk memberikan Pengawasan Partisipatif secara Bawaslu bertugas untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan
menyeluruh kepada Kader PKK dalam setiap tingkatan pemilu. Public Speaking merupakan keahlian yang sangat
Kecamatan, Kelurahan, RW maupun RT. Pemberdayaan dan dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar
Kesejahteraan Keluarga (PKK) membahawi Dasa Wisma (DAWIS), setiap informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) dan Posyandu. Bawaslu Kota Oleh karena itu, Bawaslu Kota Jakarta Timur mengadakan
Jakarta Timur meyakini ini adalah hal yang baik untuk kegiatan peningkatan Kapasitas SDM mengenai Publik Speaking
mensinergikan keterlibatan PKK untuk menjadi Pengawas Pemilu dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya.
Khususnya menjadi Pengawas TPS.

Audiensi Bersama Pengadilan Negeri Jakarta Timur MoU dan MoA bersama Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum IBLAM
Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan
Audiensi dan silaturahmi bersama Pengandilan Negeri Jakarta Bawaslu Kota Jakarta Timur menerima Audiensi dari IBLAM
Timur di ruang media center Pengadilan Negeri Jakarta Timur. School Of Law. Dalam pertemuan tersebut IBLAM School Of Law
Maksud dan tujuan audiensi adalah untuk menjalin sinergisitas bermasuk untuk mengadakan Kerjasama dalam bidang Tri
antara Bawaslu dan Pengadilan Negeri dalam rangka persiapan Dharma Perguruan Tinggi dan Pengawasan Partisipatif yang
pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024. dibentuk dalam MOU dan MOA. Kerjasama ini bertujuan untuk
mensinergikan Pendidikan / Pengajaran, Penelitian dan
EDISI V / JUNI 2022 Pengembangan, Pengabdian kepada masyarakat, Dukungan
program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) serta penga-
wasan partisipatif dan pojok pengawasan.

26

KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU PEDIA

Demokrasi

Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk bisa
mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni paling sedikit
memperoleh 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional
pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Parliamentary Threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai
politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi
di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Partai Politik adalah Mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk
atas dasar undang-undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada
partai politik yang bersangkutan, yang berkuasa penuh atas penyelesaian
perselisihan internal partai politik, dengan membuat keputusan yang bersifat final
dan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD
Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota
DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai
Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai atau lebih yang
bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden.

Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi
persyaratan sebagai Peserta Pemilu

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang
dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk
menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai
politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

27 EDISI V / JUNI 2022
KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU PEDIA Demokrasi

Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi
pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai
kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi
kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan
calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Rekening Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana
Kampaye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai
atau Gabungan Partai Politik.

Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan
tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.

Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di
lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.

Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau
kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan
organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama,
struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan berakhirnya tahapan
Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji Anggota DPR dan DPRD.

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat
sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara
Pemilu dalam melakukan pendaftaran dan Verifikasi terhadap pemenuhan
persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Petugas Penghubung (LO) adalah Pengurus Partai Politik yang diberikan mandat
oleh pimpinan Partai Politik sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran,
verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu

EDISI V / JUNI 2022 28

KOTA JAKARTA TIMUR

JEJAK PENYELENGGARA Demokrasi

JAMALUDIN FAISAL HASYIM KAMSUL HASAN SUHARTONO MUKTI ALI AKBP DRS. SUPARMONO JAKSA MADYA M.TEGUH BASUKI, S.H

RAMDANSYAH ARSANI PRAYOGO BEKTI UTOMO

ABDURAHMAN UMAR RAMDANSYAH MUHAMMAD JUFRI

AHMAD FACHRUDDIN MIMAH SUSANTI MUHAMMAD JUFRI

MUHAMMAD JUFRI PUADI SITI RAHKMA MAHYUDIN SITTI KHOFIFAH BURHANUDDIN IRWAN SUPRIADI RAMBE
EDISI V / 2022
29
KOTA JAKARTA TIMUR

TAK KENAL MAKA TAK’ARUF

Demokrasi

EDISI V / JUNI 2022 30

KOTA JAKARTA TIMUR

TAK KENAL MAKA TAK’ARUF

Demokrasi

31 EDISI V / JUNI 2022
KOTA JAKARTA TIMUR

JAKARTA TIMURAN

Demokrasi

Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
adalah tempat wisata di Kecamatan
Cipayung Jakarata Timur yang paling
populer. Dengan luas sekitar 150 hektar,
berisi mini indonesia dari sabang
sampai marouke, sehingga dengan
mengunjungi TMII, Sahabat Bawaslu
tidak perlu repot-repot keliling Indonesia
untuk melihat kekayaan kebudayaan
yang ada di bumi pertiwi.

TAPI TAU GAK SAHABAT BAWASLU.....

Pada Pemilu 2019 Bawaslu Jakarta Timur
pernah melakukan penanganan pelanggaran di
wiliyah cipayung dan diajak keliling wilayah
cipayung!! tak tanggung-tanggung bahkan
sampai ke Kota Tasikmalaya! Wah kok bisa??

Pada masa kampanye ada laporan yang diberikan ke Bawaslu Jakarta
Timur berkaitan dengan money politik, lalu dilakukanlah mekanisme
penanganan pelanggaran sebagaimana mestinya seperti melakukan
klarifikasi dan agenda lainnya, saat bawaslu jakarta timur akan
melakukan klarifikasi kepada saksi kunci yang disinyalir mengetahui arus
pengaliran uang eh ternyata sang saksi tidak ada di tempat kediamannya
malah diketahui sedang pergi ke Kota Tasikmalaya.

Karena Adanya keterbatasan waktu penanganan, maka Penyidik
Kepolisian dan Bawaslu Jakarta Timur melakukan pengejaran hingga ke
Kota Tasikmalaya. Namun sayangnya si saksi tak ada di tempat, bahkan
tak kunjung datang saat diundang untuk diminta keterangan.

Jadi sahabat bawaslu cukup jalan-jalan dengan keluarga saja ya di TMII
cipayung, jangan ajak bawaslu jaktim jalan-jalan buat klarifikasi apalagi
ngajak mantan jalan lagi, hihihi.

EDISI V / JUNI 2022 32

KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU Demokrasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TAHAPAN PEMILU 2024

PENDAFTARAN PENETAPAN PENETAPAN
DAN VERIFIKASI JUMLAH KURSI DAN PESERTA PEMILU
PESERTA PEMILU
PENETAPAN DAPIL 14 DESEMBER 2022
29 JULI 2022
S.D 14 OKTOBER 2022 04 05 06
S.D
13 DESEMBER 2022
9 FEBRUARI 2023

01 02 03

PEMUTAKHIRAN PENCALONAN PENCALONAN
DATA PEMILIH ANGGOTA DPD ANGGOTA DPR, DPRD
DAN PENYUSUNAN PROVINSI, DAN DPRD
DAFTAR PEMILIH 6 DESEMBER 2022
S.D KABUPATEN/KOTA
14 OKTOBER 2022
S.D 25 NOVEMBER 2023 24 APRIL 2023
S.D
21 JUNI 2023
25 NOVEMBER 2023

PENGHITUNGAN MASA TENANG PENCALONAN
SUARA PRESIDEN DAN WAKIL
11 FEBRUARI 2024
14 FEBRUARI 2024 S.D PRESIDEN
S.D
13 FEBRUARI 2024 19 OKTOBER 2023
15 FEBRUARI 2024 S.D

25 NOVEMBER 2023

12 11 10 09 08 07

REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA MASA
PENGHITUNGAN SUARA KAMPANYE
14 FEBRUARI 2024
15 FEBRUARI 2024 PEMILU
S.D
28 NOVEMBER 2023
20 MARET 2024 S.D

13 10 FEBRUARI 2024

14

PENETAPAN HASIL PEMILU PENGUCAPAN SUMPAH JANJI

PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL TERDAPAT TIDAK TERDAPAT DPRD PROVINSI DPR dan DPD Presiden dan Wakil
PRESIDEN TERPILIH PERMOHONAN PERMOHONAN DPRD KABUPATEN/KOTA 1 Oktober 2024 Presiden
PERSELISIHAN HASIL
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PERSELISIHAN HASIL Disesuaikan dengan 20 Oktober 2024
DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, PEMILU PEMILU akhir masa jabatan
DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA Paling lambat 3 (tiga) Paling lambat 3 (tiga) masing-masing
hari pasca putusan hari setelah KPU anggota
PENETAPAN CALON TERPILIH memperoleh surat
ANGGOTA DPD Mahkamah Konstitusi
pemberitahuan dari
Mahkamah Konstitusi

Sumber : PKPU Momor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024