BULETIN TINTA DEMOKRASI EDISI III TAHUN 2021 BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR

KOTA JAKARTA TIMUR

INTEGRITASDemokrasi
PENYELENGGARA PEMILU

UNDANG - UNDANG ?

PEMILU DAN PEMILIHAN BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU

PEBAWASLU PKPU BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN

EDISI III, JUNI 2021 KEADILAN PEMILU

DAFTAR ISI

KOTA JAKAR TA TIMUR Demokrasi SALAM REDAKSI

Edisi 3, Agustus 2021 Hal TO P I K Hal OPINI

DEWAN PENGARAH 01 UTAMA 05
Sakhroji
Memotret Kemandirian Merawat Integritas
Prayogo Bekti Utomo (Integritas) Pengawas Penyelenggaraan
Marhadi Pemilu di Wilayah Jakar- Pemilu untuk Pemilu
ta Timur pada Pelaksa- Bermartabat
PENANGGUNG JAWAB naan Pemilu Tahun
Tami Widi Astuti 2019. oleh : Muhammad Jufri
Oleh : Tami Widi Astuti
PIMPINAN REDAKSI
Ahmad Syarifudin Fajar Hal REPORTASE Hal ARTIKEL

SEKRETARIAT 04 12
Haris Dharma Persada
IDA BUDHIATI Belajar Integritas dari
DESAIN GRAFIS Pahlawan dan Tokoh Bangsa.
& LAYOUT Anggota DKPP RI Oleh : Prayogo Bekti Utomo

Muhammad Tuharyadi Hal PROFIL Hal BAWASLU
PENYUNTING/EDITOR TOKOH
Ulya Saida-Adho Rizky 18 19 MENJAWAB

Fillemo RAHMAT BAGJA
FOTOGRAFER Anggota Bawaslu RI
Arinta Chairani
PEMBUAT ARTIKEL Hal JEJAK Hal BAWASLU
Romi Maulana-Safwadi- PEDIA
Ahmad Fadhlan Rifaldi- 27 PENYELENGGARA 31
Rissa Pramudiani-Ririn

Dian Mastuti

Hal INSTA

21 BAWASLU

Hal Hal TAK KENAL 32 QuizHal
MAKA TA’ARUF Pemilu
23 ETALASE 29

WA CENTER

081 769 769 90

Bawaslu Jaktim bawaslu.kotajaktim @bawaslu.kotajaktim bawaslu.kotajaktim@gmail.com jakartatimur.bawaslu.go.id

Alamat Redaksi : Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Jl. Jatinegara Timur Raya No. 55 Kel. Balimester Kec. Jatinegara Kota Jakarta TImur
Telp : 08176976990 | Email : bawaslu.kotajaktim@gmail.com | Website : jakartatimur.bawaslu.go.id

INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Assalammu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Demokrasi SALAM REDAKSI
Salam Awas..
Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan Ahmad Syarifudin Fajar
kepada Allah SWT. Atas ridho dan rahmat-NYA, kami Pimpinan Redaksi
segenap tim redaksi “Tinta Demokrasi” telah menyele-
saikan Buletin edisi ketiga dengan tema “Integritas Penye-
lenggara Pemilu”. Tema edisi ketiga ini kami pilih dengan
harapan mampu meningkatkan kualitas demokrasi di
Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Timur melalui
peningkatan kesadaran integritas penyelenggara pemilu
dalam menjaga hak pilih masyarakat pada pelaksanaan
pemilu dan pemilihan.
Pada dasarnya integritas merupakan salah satu prinsip
yang harus ditaati oleh penyelenggara pemilu sebagaima-
na yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 tahun 2017 Ten-
tang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara
Pemilu. Indikator atau prinsip penyelenggara pemilu yang
berintegritas berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan DKPP
tersebut diantaranya: (1) jujur, (2) mandiri, (3) adil dan (4)
akuntabel.
Akhir kata, kami ucapkan banyak terimakasih atas segala
dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan bulle-
tin edisi ketiga ini. Khususnya DKPP RI yang telah bersedia
diwawancarai oleh tim redaksi dalam memberikan pencer-
ahan dan gambaran atas perjuangan yang telah dilakukan
dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang berinteg-
ritas. Segenap tim redaksi memohon maaf atas segala
kekhilafan dan ketidaksempurnaan bulletin yang telah
disusun ini. Semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.
Ahmad Syarifudin Fajar
Pimpinan Redaksi

TOPIK UTAMA

Demokrasi

MEMOTRET KEMANDIRIAN (INTEGRITAS) PENGAWAS PEMILU

DI WILAYAH JAKARTA TIMUR PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019

Oleh : Tami Widi Astuti

Sebagai Negara demokratis, sudah seharusnya pelaksanaan pemilu di Indonesia
dilaksanakan dengan penuh integritas. Karena integritas pada pelaksanaan pemilu
adalah modal utama untuk membangun kepercayaan publik (legitimasi) terhadap
Pemerintahan atau lembaga politik sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dengan
sistem perwakilan dalam negara demokratis. Secara definisi, integritas pemilu dapat
diartikan sebagai pelaksanaan pemilu berdasarkan kepastian hukum yang
dirumuskan sesuai dengan asas pemilu demokratis. Dalam artian sederhana bahwa
pemilu yang dilaksanakan tersebut jauh dari praktik manipulasi pemilu seperti
penyimpangan perhitungan suara, pendaftaran pemilih secara illegal, intimidasi
terhadap pemilih yang bertentangan dengan semangat undang-undang pemilu atau
merupakan pelecehan terhadap prinsip-prinsip demokrasi (Tota Pasaribu R: 2018,
hlm. 122) .

Disisi lain, pelaksanaan pemilu yang penyelenggara pemilu di Indonesia
berintegritas juga merupakan amanat adalah KPU, Bawaslu dan DKPP
Konstitusi atau UUD 1945 Pasal 22E berdasarkan Undang-undang Nomor 7
ayat (1) yang menyebutkan bahwa Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Pemilihan umum dilaksanakan secara Berdasarkan UUD 1945 Pasal 22E ayat
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (5) telah mengamanatkan agar
setiap lima tahun sekali”. Dimana penyelenggara pemilu yang ada
pelaksanaan pemilu yang luber dan memiliki integritas dengan
jurdil tersebut merupakan bagian dari menyebutkan bahwa “Pemilihan umum
integritas pemilu sebagai asas pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi
demokratis. Oleh karena itu integritas Pemilihan Umum yang bersifat
pemilu adalah sesuatu hal yang sangat nasional, tetap dan mandiri”. Dimana
penting untuk diwujudkan oleh semua sifat kemandirian penyelenggara
pihak, khususnya oleh penyelenggara pemilu tersebut merupakan aspek
pemilu. Dalam hal ini yang dimaksud paling dasar dalam mewujudkan

01 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA

Demokrasi

integritas pemilu yang berpotensi
diciderai oleh pengaruh kekuasaan
politik atau pihak lain yang dapat
membuat pemilu menjadi tidak
demokratis.
Di Indonesia, secara umum indikator
penyelenggara pemilu yang
berintegritas dapat mengacu pada
pedoman kode etik penyelenggara
pemilu sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu,
khususnya Pasal 6 ayat (2). Disamping
itu pemaknaan penyelenggara pemilu
yang berintegritas juga dapat dimaknai
sebagai penyelenggara pemilu yang
jujur, transparan, akuntabel, cermat dan dilakukan oleh SDM dalam struktur
penyelenggara pemilu (Bawaslu) dan
akurat dalam melaksanakan tugas dan oleh masyarakat. Pengawas pemilu
kewenangannya. Dalam hal ini
Integritas penyelenggara pemilu tentu yang dilakukan oleh masyarakat
dikenal dengan pengawasan
saja merujuk pada Sumber Daya partisipatif.
Manusia (SDM) yang menjalankan
suatu lembaga penyelenggara pemilu. Secara umum dalam menilai integritas
pengawas pemilu pada dasarnya dapat
Meskipun cakupannya luas untuk menggunakan banyak Indikator sesuai
mengkaji integritas penyelenggara
pemilu dalam konteks seluruh dengan kode etik dan pedoman
perilaku penyelenggara pemilu yang
penyelenggara pemilu dan periode diantaranya adalah berprinsip: 1) jujur
pelaksanaan pemilu yang sudah
berlangsung, secara khusus tulisan ini tanpa adanya kepentingan kelompok,
pribadi atau golongan, 2) mandiri untuk
hanya akan memotret integritas SDM menolak pengaruh dan campur tangan
pengawas pemilu (Bawaslu) di wilayah
Jakarta Timur pada pelaksanaan siapapun yang memiliki kepentingan, 3)
adil dengan menempatkan segala
pemilu tahun 2019. sesuatu sesuai hak dan kewajibannya,

Kemandirian Pengawas Pemilu di dan 4) akuntabel dengan
Jakarta Timur melaksanakan kewenangannya penuh
Istilah pengawas pemilu secara umum dengan tanggung jawab. Namun
merujuk pada seseorang yang secara dengan keterbatasan yang ada, tulisan
aktif melakukan pengawasan terhadap ini hanya untuk menilai integritas
pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini pengawas pemilu di wilayah Jakarta
pengawas pemilu secara praktek Timur dengan indikator kemandirian
yang dimiliki pengawas pemilu. Baik

EDISI III / JUNI 2021 02

KOTA JAKARTA TIMUR

TOPIK UTAMA

dalam proses rekrutmennya, maupun Demokrasi
dalam proses menjalankan tugas dan
kewenangannya selama Pemilu tahun dan tidak sedang atau tidak pernah
2019. menjadi anggota tim kampanye paling
Berdasarkan Undang-undang Pemilu sedikit 5 (lima) tahun terakhir
Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan dinyatakan dalam surat pernyataan
bahwa struktur Bawaslu terdiri dari: yang sah. Untuk lebih memastikan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu calon pengawas bukan anggota Parpol
Kabupaten / Kota, Panwaslu atau tim sukses, maka tim seleksi
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, memanfaatkan Sistem Informasi Partai
Pengawas TPS dan Panwaslu Luar Politik (SIPOL) sebagai sebuah aplikasi
Negeri. Dalam hal ini pengawas pemilu yang dimiliki KPU yang memuat SK
di wilayah Jakarta Timur (kota) kepengurusan partai politik tahun 2019.
mencakup, diantaranya: Jajaran Dalam proses seleksi calon pengawas
pengawas pada Bawaslu Kota Jakarta pemilu di wilayah Jakarta Timur, SIPOL
Timur (5 orang anggota), Panwaslu sangat membantu untuk mengetahui
Kecamatan se-Jakarta Timur (30 orang calon pengawas pemilu yang masuk
anggota), Panwaslu Kelurahan dalam kepengurusan partai politik.
se-Jakarta Timur (65 orang anggota) Misalnya calon pengawas pemilu di
dan Pengawas TPS se-Jakarta Timur beberapa kecamatan yang diantaranya:
(8.234 orang anggota). Apabila (1) kecamatan Makasar, (2) kecamatan
diakumulasi, total pengawas di wilayah Ciracas, (3) Kecamatan Kramatjati, (4)
Jakarta Timur pada pemilu 2019 Kecamatan Matraman, (6) Kecamatan
berjumlah 8.346 pengawas. Pasar Rebo, (7) Kecamatan Durensawit
Dalam melakukan perekrutan Anggota dan (8) Kecamatan Pulogadung
Pengawas Pemilu, jajaran diketahui bahwa beberapa nama calon
kelembagaan Bawaslu berpedoman terindikasi menjadi pengurus partai
pada Peraturan Bawaslu Nomor 10 politik. Setelah diketahui calon tersebut
Tahun 2018 tentang perubahan atas merupakan anggota pengurus partai
Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 politik, maka melalui proses klarifikasi
tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan konfirmasi lebih lanjut terkait
dan Pergantian Antar Waktu Bawaslu data-data calon tersebut, langkah yang
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dilakukan tim seleksi adalah
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu menggugurkan calon pegawas dari
Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan proses seleksi. Namun ada juga calon
Pengawas TPS yang kini juga telah pengawas yang mengundurkan diri.
diubah menjadi Perbawaslu Nomor 8 Artinya jika calon tersebut sudah
Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut, diketahui merupakan pengurus salah
salah satu yang berkaitan dengan satu Partai Politik, sudah pasti dapat
menjaga kemandirian atau integritas menjadi faktor bagi ketidakmandirian
pegawas pemilu adalah syarat tidak pengawas pemilu tersebut karena akan
pernah menjadi anggota partai politik membawa pengaruh dan campur
tangan kepentingan Partai yang
03 dijabatnya. Selain itu juga tidak
KOTA JAKARTA TIMUR
EDISI III / JUNI 2021

TOPIK UTAMA

Demokrasi

memenuhi syarat sebagai seorang ada salah satu isu atau tudingan yang
pengawas pemilu sebagaimana yang sempat menjadi viral terkait penjualan
diatur dalam peraturan perundang - data C1 yang dilakukan oleh salah satu
undangan, khususnya Perbawaslu pengawas di Kecamatan Duren Sawit.
Nomor 8 Tahun 2019. Tudingan tersebut setelah diklarifikasi
Selanjutnya dalam potret kemandirian ternyata tidak benar dan tidak dapat
proses pelaksanaan tugas dan dibenarkan berdasarkan bukti-bukti
kewenangan pengawas pemilu di yang ada. Karena pada dasarnya
wilayah Jakarta Timur pada tahun 2019. pengawas di Kecamatan Duren Sawit
Diketahui tidak ada laporan maupun tersebut sedang melaksanakan tugas
temuan yang diproses berkaitan dan kewenangannya untuk membawa
dengan pelanggaran kemandirian salinan C1 sebagai data salinan yang
pengawas pemilu. Hanya saja terdapat dimiliki oleh penawas pemilu
adanya beberapa isu yang berkaitan berdasarkan ketentuan perundang-
dengan peristiwa penjualan data undangan. Serta tidak adanya bukti
formulir C1 yang merupakan formulir yang kuat untuk menunjukan bahwa
rekapitulasi hasil perhitungan suara di pengawas pemilu di kecamatan Duren
tingkat TPS yang dilakukan oleh Sawit tersebut menjual C1 kepada
pengawas pemilu di beberapa pihak-pihak yang berkepentingan,
kecamatan. Akan tetapi isu tersebut misalnya partai politik atau peserta
tidak dapat dibuktikan secara formal pemilu (calon). Jika tudingan tersebut
atau sebagai laporan maupun temuan dapat dibuktikan. Maka tentu saja
karena beberapa hal, yang diantaranya pengawas tersebut telah mencoreng
adalah tidak cukup bukti dan tidak kemandirian pengawas pemilu karena
adanya laporan secara formal kepada memiliki pengaruh kepentingan pribadi
Bawaslu Kota Jakarta Timur. Bahkan maupun pihak lain nya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas bahwa potret kemandirian jajaran
pengawas pemilu di wilayah Jakarta Timur tidak menciderai prinsip kemandirian
sebagai bagian dari prinsip integritas Penyelenggara Pemilu. Baik pada saat proses
rekrutmen dengan mengkonfirmasi calon pengawas pemilu pada sistem informasi
partai politik (SIPOL) dan dalam perjalanannya pengawas pemilu yang ada tidak
ditemukan atau terbukti melanggar kemandirian pengawas pemilu baik melalui
laporan maupun temuan dan tudingan yang tidak berdasar berkaitan dengan
penjualan data formulir C1 oleh pengawas pemilu di wilayah Jakarta Timur.

EDISI III / JUNI 2021 04

KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi

MERAWAT INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMILU

UNTUK PEMILU BERMARTABAT

Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si

Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Konsep demokrasi secara sederhana diartikan sebagai
sebuah pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada
rakyat dan sering dipertentangkan dengan konsep
totalitarianisme. Hampir seluruh negara di dunia, kini
mendaulat dirinya sebagai negara demokrasi.
Demokrasi pada dasarnya memberikan harapan
kebahagiaan dan kepuasan bagi rakyat, karena
rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan dan penentuan
kebijakan publik.

Idealnya dalam sebuah negara gagasan mengenai integritas pemilu.
demokrasi, rakyatlah yang memerintah, Banyak istilah lain yang digunakan untuk
membuat undang-undang, dan menguji integritas dalam banyak isu,
melakukan aktifitas penyelenggaraan seperti malpraktek pemilu, cacat pemilu,
negara lainnya. Namun, konsep kesalahan pemilu, manipulasi pemilu,
demokrasi langsung semacam itu sulit dan kecurangan pemilu. Istilah-istilah ini
dilakukan untuk saat ini. Demokrasi yang hanya Bahasa diplomatik dalam studi
berkembang dewasa ini adalah kepemiluan yang sering digunakan oleh
demokrasi perwakilan (representative ilmuan politik (Norris, 2014).
democracy), sehingga pelaksana Pemilu merupakan akar yang sangat
aktivitas tersebut adalah orang-orang dibutuhkan bagi demokrasi. Global
yang dipilih oleh rakyat melalui jalan Commission on Election, Democracy and
pemilihan umum (Hamdan Zoelva, 2011). Security sudah memberikan standar
Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang tinggi agar penyelenggaraan pemilu
pemilu merupakan salah satu bagian disebuah negara dianggap kredibel.
penting dalam menguji integritas Pemilu Kepercayaan publik terhadap pemilu
dan pelaksanaan pemilu yang jujur dan sangat bergantung pada integritas
berkeadilan. Praktek penegakan penyelenggara pemilu yang kompeten
pemilu adalah asal mula dari perkara dengan kebebasan penuh dalam
pemilu yang menjadi bagian dari ling- bertindak untuk menyelenggarakan
karan tahapan pemilu. Penegakan pemilu yang transparan dan akuntabel.
hukum pemilu merupakan negasi dari Ketika pemilu memiliki integritas, prinsip

05 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi

dasar demokrasi yaitu kesetaraan politik Mandiri dan Adil; 2. Asas Kepastian
akan selalu dihormati. Apabila pemilu Hukum; 3. Asas Jujur, Keterbukaan dan
dinggap tidak berintegritas, kepercayaan Akuntabilitas; 4. Asas Proporsionalitas; 5.
publik akan melemah, legitimasi Asas Profesionalitas, Efisiensi, dan
pemerintah akan kurang. Efektif; 6. Asas Kepentingan Umum.
Prinsip Dasar Kode Etik Penyelenggara Kode Etik Penyelengara Pemilu harus
Pemilu berlandaskan pada Pancasila dan UUD
Kode etik penyelenggara pemilu 1945; Ketetapan MPR RI Nomor VI/
dituangkan dalam bentuk peraturan MPR/2001 tentang Etika Kehidupan
bersama antara KPU, Bawaslu, dan Berbangsa; sumpah/janji anggota
DKPP. Kode Etik disusun berdasarkan sebagai Penyelenggara Pemilu; asas
kesadaran internal para penyelenggara Pemilu; dan prinsip Penyelenggara
pemilu yang mengikatkan diri secara Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa
sukarela. Sedangkan pedoman beracara pengaturan Kode Etik Penyelenggara
sebagai prosedur hukum acara Pemilu itu merupakan derivasi dari
pemeriksaan dan penegakan kode etik landasan sebagaimana dikemukakan di
dituangkan dalam bentuk Peraturan atas.
DKPP sebagai ‘self- regulatory body’ Kode Etik bersifat mengikat. Rumusan
yang bersifat independen dalam sifat Kode Etik ini mengumumkan sifat
menegakkan kode etik penyelenggara wajib dipatuhi dan ketidakpatuhan akan
pemilu. mendatangkan sanksi yang dapat
Kode etik penyelenggara pemilu berisi dipaksakan pelaksanaannya. Prinsip
ketentuan umum, landasan, dan prinsip penyelenggara pemilu harus dipegang
dasar etika dan perilaku, pelaksanaan teguh yang bertujuan untuk menjaga
prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, integritas dan profesionalitas
ketentuan peradilan, dan ketentuan Penyelenggara Pemilu. Untuk itu maka
penutup. Dari keenam hal itu, yang prinsip penyelenggara pemilu itu wajib
terpenting adalah: a) Prinsip Dasar Etika dipatuhi oleh setiap Penyelenggara
dan Perilaku; b) Pelaksanaan Prinsip Pemilu. Prinsip integritas Penyelenggara
Dasar Etika dan Perilaku; c) Ketentuan Pemilu mengandung sekurang-
tentang Sanksi. kurangnya pada empat nilai, yaitu: (1)
Kode etik penyelenggara pemilu jujur, (2) mandiri, (3) akuntabel, (4) adil
bertujuan untuk menjaga kemandirian, (Teguh Prasetyo, 2018).
integritas, dan kredibilitas anggota Merawat Integritas, Mewujudkan
penyelenggara pemilu di semua Pemilu Bermartabat
tingkatan dengan berpedoman pada 12 Tafsir Konstitusional atas frasa “komisi
asas yang ditentukan oleh UU dan diatur pemilihan umum” dalam putusan MK
dalam Peraturan Bersama KPU, Nomor 11/PUU-VIII/2010 tidak hanya
Bawaslu, DKPP, yang oleh Prof. Anna merujuk pada satu institusi tertentu,
Erliyana dikategorikan menjadi: 1. Asas melainkan merujuk pada fungsi

EDISI III / JUNI 2021 06

KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi

penyelenggaran pemilu yang bersifat digunakan untuk menjelaskan kondisi
nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena kesatuan, keseleruhan, keterpaduan.
itu pembentuk undang-undang dalam UU Makna ini biasanya dikaitkan dengan
Nomor 15 Tahun 2011 tentang wawasan kebangsaan. Tentu yang
Penyelenggara Pemilu maupun perubahan dimaksud bukan hanya kesatuan fisik
dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang namun juga kesatuan ide. Kedua,
Pemilihan Umum mendifinisikan integritas adalah “incorruptibility”,
Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga keutuhan, kebulatan, yang tak tergoyahkan,
yang menyelenggarakan Pemilu dengan tanpa cacat. Dalam bahasa matematika
desain yang unik yang terdiri atas Komisi dikenal dengan istilah integer (bahasa
Pemilihan Umum (KPU), Badan Penga- latin), yang berarti bilangan bulat tanpa
was Pemilihan Umum (Bawaslu), dan pecahan. Dalam hal ini integritas berarti
Dewan Kehormatan Penyelenggara konsistensi, keterpaduan antara ide
Pemilu (DKPP) sebagai sebuah satu dengan perwujudan nyatanya.
kesatuan fungsi penyelenggaraan Ketiga, integritas adalah kualitas moral,
pemilu. integritas dipahami sebagai kejujuran,
Ketiganya memiliki peranan paling ketulusan, kemurnian, dan kelurusan.
penting dalam memastikan terwujudnya Kualitas jujur merupakan pilar utama
penyelenggaraan pemilu yang berintegri- kualitas moral seseorang. Integritas tidak
tas dan demokratis. KPU, Bawaslu, dan hanya jujur kepada orang lain, tetapi juga
DKPP sudah diberikan seperangkat alat jujur kepada diri sendiri. Secara sederha-
oleh negara yakni na integritas adalah kesuaian
“dipergunakan untuk me- antara ucapan dan tindakan.
kelembagaan dan Kepercayaan publik Dengan melihat betapa
kewenangan yang dapat terhadap pemilu besarnya makna yang terkand-

mastikan penyelenggaraan sangat bergantung ung dalam kata integritas,
pemilu dalam setiap taha- pada integritas penye- maka tidaklah berlebihan jika“
pannya dapat dilak- lenggara pemilu yang semua rakyat menaruh hara-
sanakan sesuai dengan kompeten pan besar penyelenggara
asas yang ditentukan oleh pemilu mempunyai integritas
peraturan perundang - undangan. yang kuat, penyelenggara pemilu sendiri
Menurut Solihah (2018), Integritas juga menanamkan jiwa integritas ini
proses penyelenggaraan pemilu akan sebagai ruh-nya, yang wajib tertanam
berhasil dicapai jika semua tahapan dala jiwa setiap penyelenggara baik itu di
pemilu diselenggarakan menurut tingkat pusat sampai penyelenggara di
regulasi yang berlaku dan perpedoman tingkat bawah (TPS) yang bersifat ad
pada asas LUBER JURDIL. hoc.
Integritas menurut Poerwadarminta Penyelenggara pemilu yang berintegritas
berarti kebulatan, keutuhan, atau berarti mengandung unsur penyelenggara
kejujuran. Setidaknya ada tiga makna yang jujur, transparan, akuntabel, cermat
yang berkaitan dengan integritas. dan akurat dalam melaksanakan tugas
Pertama, integritas sebagai “unity”, dan kewenangannya. Integritas penye-

07 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

OPINI Demokrasi

lenggara menjadi penting, karena menja- dimasing-masing negara, namun
di salah satu tolok ukur terciptanya tujuannya tetap sama yaitu menjamin
pemilu demokratis. Peserta pemilu berlangsungnya pemilu yang jujur dan
merupakan bagian dari partai politik dan adil. Terdapat delapan kriteri pemilu
publik, sebagamaina yang disebutkan berintegritas yang dirumuskan Ramlan
ACE (Administrasion and Cost of Elec- Subakti (2016), yaitu: 1. Hukum pemilu
tion) sebagai salah satu pemantau / dan kepastian hukum, 2. Kesetaraan
pengawas yang menjamin terlaksananya antar warga negara, baik dalam
pemilu yang berintegritas. pemungutan dan penghitungan suara
Beberapa prinsip dalam ACE (2012) maupun dalam alokasi kursi DPR/DPRD
yang dibutuhkan untuk mewujudkan dan pembentukan daerah pemilihan, 3.
pemilu yang berintegritas, yaitu: pertama, Persaingan bebas dan adil, 4. Partisipasi
menghormati prinsip-prinsip pemilu yang pemilih dalam pemilu, 5. Penyelenggara
demoktaris, kedua, Kode etik, integritas pemilu yang mandiri, kompetensi,
pemilu juga bergantung pada perilaku berintegritas, efesien dan kepemimpinan
etis para penyelenggara pemilu, kandidat, yang efektif, 6. Proses pemungutan dan
partai dan semua peserta dalam proses penghitungan suara berdasarkan asas
pemilu, ketiga, profesionalisme dan akurasi, pemilu demokratik dan prinsip pemilu
pemilu yang berintegritas sering diasum- berintegritas, 7. Keadilan pemilu, 8. Tidak
sikan berasal dari praktik pemilu yang ada kekerasaan dalam proses pemilu.
jujur. Kekerasan pemilu adalah setiap tindakan
Keempat, perlindungan terhadap yang mencederai orang atau barang
lembaga penyelenggara pemilu. Untuk berkaitan dengan pemilu.
menjamin adanya pemilu yang
berintegritas, ada baiknya jika lembaga
penyelenggara pemilu berdiri sendiri dan
mandiri dalam melaksanakan proses
pemilu, kelima, pengawasan dan
penegakan hukum. Fungsi dari
pengawasan dan kerangka hukum
adalah supaya penyelenggara dan
peserta pemilu bertanggung jawab
terhadap proses pemilu, enam,
transparan dan akuntabel, transparansi
penyelenggara dalam memberikan
informasi kepada publik tentang semua
proses pemilu adalah salah satu upaya
dalam mewujudkan pemilu yang
berintegritas.
Langkah-langkah mewujudkan pemilu
yang berintegritas disesuaikan dengan
konteks sosial dan politik

EDISI III / JUNI 2021 08

KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE

Demokrasi

Bagaimana potret integritas penyelenggara pemilu dalam pemilu atau
pemiliihan yang telah dilaksanakan? Kasus atau pelanggaran kode etik
apa yang sangat mencoreng integritas penyelenggara pemilu dimata
publik?

Integritas itu kan kesesuaian antara pikiran, ucapan dan tindakannya. Apa yang
dipikirkan tentang tentang tata kelola pemilu, regulasi pemilu, yang ia pamahi
apakah sesuai dengan yang ia ucapkan ataupun dengan keputusan yang diterbitkan.
Misalnya dia paham aturan tetapi dalam melakukan komunikasi publik dia tidak
menyampaikan informasi yang seutuhnya dan sebenarnya, ada yang
disembunyikan. Ini bagian dari persoalan integritas. Contoh lain, dia sudah tau
pemilu dengan satu calon itu melampaui proses, tetapi ketika pendaftaran pertama
dia sudah langsung mengumumkan, pendaftaran sudah tutup (dia) umumkan
“pemilu dengan satu calon”. Hal ini tidak cocok dengan regulasi, tetapi ini adalah
gambaran dari integritas

Sejauh mana efektifitas DKPP dalam penyelenggara pemilu ?

Kalau dalam penilaian kami tentu saja peradilan etik bagi penyelenggra pemilu
sangat efektif, untuk menjaga kehormatan kelembagaan pemilu. Kita tau bahwa
modal utama penyelenggara pemilu adalah kepercayaan, maka yang harus dijaga itu
kepercayaan publik terhadap institusinya, teramat berat beban bagi negara apabila
masyarakat itu tidak percaya kepada institusi penyelenggara pemilu, itu menurut
saya sudah tepat. Pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah mendesign
memberikan mandat kepada DKPP untuk menjalankan fungsi peradilan etika yang
transparan dan akuntable. Dari data kuantitatif DKPP menunjukkan dari sejumlah
penyelenggara yang diadukan DKPP mereka lebih banyak yang tidak terbukti
melanggar kode etik. Pelanggaran terbanyak yang dilakukan penyelenggara pemilu
adalah aspek profesionalitas, artinya penyelenggara pemilu bisa dipercaya bahwa
mereka memegang teguh mandat dan menjaga kemurnian suara.

09 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE

Demokrasi

Selama Ibu di DKPP, bagaimana penilaian Ibu secara lembaga atau
pribadi terhadap penyelenggara pemilu (Bawaslu/KPU), apakah sudah
terjaga integritasnya?

Kalau melalui data DKPP, penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu perlu
diapresiasi, masih terjaga kemandiriannya. Lebih banyak penyelenggara pemilu
yang direhab dari pada disanksi, dan yang disanksipun berkaitan dengan hasil
pemilu itu relatif kecil dibandingan dengan yang (pelanggaran) profesionalitas. Jadi
PR penyelenggara pemilu kita hari ini adalah profesionalitas, bagaiamana ke depan
bisa diperbaiki dari sisi manajemen kerjanya dan seterusnya.

Sejauh mana DKPP mensosialisasikan kepada penyelengara pemilu
supaya mentaati sumpah janjinya?

Bawaslu, KPU dan DKPP ini bisa membangun sinergitas bersama. Secara frekuensi
DKPP memiliki keterbatasan untuk selalu me-refresh norma-norma etika kepada
KPU dan Bawaslu, tetapi Bawaslu dan KPU secara internal sesuai agenda
masing-masing bisa melakukan sosialisasi untuk saling mengingatkan.

DKPP melakukan trobosan sidang etik yang diselenggarakan secara
terbuka, bagaimana Ibu menjelaskan hal tersebut?

Pembentuk undang-undang menghendaki DKPP bekerja secara transparan dan
akuntabel, sehingga untuk mengimplementasikan hal tersebut proses-prosesnya
dilakukan terbuka dan transparan. Peradilan etika yang transparan ini menurut saya
memiliki kemanfaatan yang besar bagi DKPP, yakni mengurangi beban tuduhan tidak
bisa bekerja yang dipertanggungjawabkan, bekerjanya tertutup, bagi DKPP putusan
yang bisa dijatuhkan tidak bisa bergeser dari fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan yang sudah disaksikan banyak orang.

Apakah semua kasus disidangkan secara terbuka atau ada
pengecualian?

Prinsipnya dalam setiap sidang itu terbuka. Ada memang sidang-sidang tertentu
yang kami nyatakan tertutup apabila menyangkut harkat dan martabat seseorang.
Misalnya isu pelanggaran norma etika kesusilaan. Dalam pembukaan dinyatakan
terbuka namun dalam pemerikasaannya dilakukan secara tertutup.

Kalau di Bawaslu ada laporan dan temuan, apakah di DKPP juga ada hal
serupa?

DKPP hanya menerima laporan karena mandat kami jelas, merima pelaporan dan
pengaduan, melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan atau pengaduan.

EDISI III / JUNI 2021 10

KOTA JAKARTA TIMUR

REPORTASE EXCLUSIVE

Demokrasi

Pada tahapan mana persoalan integritas antara pemilu 2019 dengan
pilkada 2020 yang sering terjadi?

Kalau pemilu legislatif problemnya itu adalah masalah integritas terbesar terjadi
pada tahap penghitungan rekapitulasi penetapan pasangan calon. Sedangkan dalam
pilkada problemnya terdapat pada tahapan pencalonan.

Adakah kesulitan-kesulitan dalam menangani suatu kasus dugaan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu?

Tidak selalu dalam suatu perkara itu memiliki bukti yang terang benderang (jelas)
tetapi kalau kita belajar tentang ilmu hukum, ada yang disebut dengan bukti petunjuk
dan keyakinan pemeriksa. Tetapi keyakinan pemeriksa (hakim) tidak boleh sifatnya
subjektif.

Bagaimana DKPP mensikapi pelanggaran kode etik yang dilakukan
penyelenggara pemilu ad hoc, yang baru dilaporkan ketika pemilu sudah
berakhir?

Yang bisa diadukan ke DKPP itu adalah penyelenggara pemilu yang masih menjabat,
tetapi ada juga kasus-kasus yang pada saat dilaporkan penyelenggara pemilu
tersebut masih menjabat, namun ditengah perjalanan masa jabatannya sudah
berakhir. Nah yang seperti ini tidak menghalangi DKPP dalam memeriksa etik. Bila
terbukti melanggar dan masa jabatan sudah berakhir maka dikemudian hari ia
dinyatakan tidak layak lagi untuk menjadi penyelenggara pemilu.

Apa kendala dan hambatan yang sering dihadapi oleh seorang Anggota
DKPP dalam menindaklanjuti aduan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu, dan bagaimana cara mengatasi hambatan
tersebut?

Dari sisi pengadu misalnya tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan
DKPP untuk membuktikan tuduhannya kepada penyelengara pemilu. Ini bagian dari
hambatan kita. Dari sisi teradu, kadang-kadang kita sudah jadwalkan tetapi karena
ada tahapan krusial yang tidak bisa ditinggalkan sehinngga terpaksa kami harus
menundanya. DKPP juga terikat dengan prinsip speedy trial harus bekerja dalam
waktu yang cepat. Delay dalam memeriksa perkara sama dengan delay dalam
menghadirkan keadilan.

Bagaimana harapan Ibu kepada penyelenggara pemilu dalam menjaga
integritasnya?

Bekerja itu nothing to lose. Bekerja dengan baik dan benar. Itu bisa menyelamatkan
kita dari pertanggung jawaban etik dan hukum

11 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

Demokrasi

BELAJAR INTEGRITAS DARI

PAHLAWAN DAN TOKOH BANGSA

PRAYOGO B. UTOMO

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Pemilu adalah salah satu mekanisme merupakan implementasi nilai-nilai yang
pergantian kepemimpinan suatu wilayah diyakini seseorang dan bersandar pada
secara sah dan demokratis. Penisbatan moralitas universal masyarakat. Moralitas
kualitas dan legitimasi hasil suatu universal biasanya menunjuk pada hal-hal
penyelenggaraan Pemilu dipengaruhi oleh yang sifatnya baik dan benar, seperti adil, jujur,
tiga hal, yakni integritas Penyelenggara dapat dipercaya, dan sebagainya. Sehingga
Pemilu, integritas proses Pemilu, dan ketika seseorang berkata jujur, tidak korupsi,
integritas hasil Pemilu. Menurut Nur Hidayat tidak berbohong, atau tidak mengambil hak
Sardini Pengawas Pemilu dibentuk untuk yang bukan miliknya, ia dinilai berintegritas.
menjaga kualitas (quality assurance) Atau, seorang penegak hukum akan dipandang
Penyelenggaraan Pemilu, dengan kata lain berintegritas manakala orang tersebut tidak
agar terjaga integritasnya, yakni integritas membeda-bedakan orang dihadapan hukum,
proses, integritas hasil, dan keduanya menyatakan seseorang salah jika memang
dimulai dari integritas para penyelenggaranya bersalah, menyatakan benar jika memang
(Nur Hidayat Sardini: 2014). Artinya, baik benar, atau ia tidak akan memanfaatkan
buruknya kualitas penyelenggaraan Pemilu jabatannya untuk membela yang salah karena
sangat dipengaruhi oleh kualitas integritas tekanan atau diming-imingi sesuatu.
Penyelenggara Pemilunya.
Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Potret Mentalitas Bangsa
Indonesia adalah mutu, sifat, dan keadaan Berdasarkan temuan Transparency
yang menggambarkan kesatuan yang utuh, International, Indeks Persepsi Korupsi
sehingga memiliki potensi dan kemampuan (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia
memancarkan kewibawaan dan kejujuran. 2020 sebesar 37 dan menempati peringkat 102
Sedangkan berdasarkan kamus kompetensi dari 180 negara yang diukur. Skor Indonesia
perilaku KPK, yang dimaksud dengan melorot 3 poin dan turun 17 peringkat dari
integritas adalah bertindak secara konsisten tahun sebelumnya, yakni skor 40 dengan
antara apa yang dikatakan dengan tingkah peringkat 85. Skor CPI berada pada rentang
lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut 0 - 100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat
(nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di korup, sementara skor 100 berarti
tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau dipersepsikan sangat bersih.
nilai moral pribadi). Corruption Perception Index (CPI) merupakan
Sehingga berbincang tentang integritas, indeks komposit yang mengukur persepsi
orang selalu mengkaitkan integritas dengan pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di
tingkat kejujuran atau satu katanya ucapan sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh
seseorang dengan perbuatan. Integritas pegawai negeri, penyelenggara negara dan

EDISI III / JUNI 2021 12

KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU Demokrasi

politisi. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, legitimate. Pemilu yang berkualitas akan
CPI telah digunakan oleh banyak negara melahirkan Peserta Pemilu terpilih yang
sebagai rujukan tentang situasi korupsi berkualitas pula. Dibutuhkan Penyelenggara
dalam negeri dibandingkan dengan negara Pemilu yang berani menolak berbagai
lain. godaan dari Peserta Pemilu, oknum Partai
Di sisi lain, The Economist Intelligence Unit Politik, maupun pihak-pihak yang punya
(EIU) belum lama telah merilis Laporan kepentingan melalui politik uang atau
Indeks Demokrasi 2020 dan Indonesia pemberian materi lainnya, iming-iming
menduduki peringkat ke-64 dunia dengan jabatan, intimidasi hingga gratifikasi barang/
skor 6.3. Berdasarkan skor yang diraih, EIU sex. Dibutuhkan juga Penyelenggara Pemilu
akan mengklasifikasikan negara-negara ke yang adil dan tidak memihak Peserta Pemilu
dalam empat kategori rezim: demokrasi tertentu, serta bekerja secara professional.
penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan Berbagai permasalahan yang membelit
rezim otoriter. Skor ini adalah angka terendah sepanjang sejarah proses penyelenggaraan
yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu Pemilu dari awal hingga akhir tahapan
14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan Pemilu, seperti pemalsuan dokumen,
sebagai Negara Dengan Demokrasi Cacat. dukungan fiktif, politik uang/sembako,
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Public kampanye hitam, politisasi Sara, intimidasi
Institute Karyono Wibowo bahwa kepada Pemilih dan Penyelenggara Pemilu,
pelaksanaan Pemilu di Indonesia perlu kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat
diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam terlarang, penghilangan kotak/surat suara,
pelaksanaan Pemilu, diantaranya seperti penggunaan hak pilih orang lain, netralitas
money politic, intimidasi, dan kongkalikong ASN/TNI/Polri, hingga manipulasi perolehan
antara Penyelenggara Pemilu dengan suara oleh Penyelenggara Pemilu, dan masih
kontestan. Dan fenomena politik identitas banyak lagi permasalahan lainnya; adalah
menjadi salah satu indikator yang berperan kompleksitas permasalahan penyelengga-
penting dalam menurunnya Indeks raan Pemilu yang melibatkan Peserta Pemilu,
Demokrasi Indonesia. Pemilih, Penyelenggara Pemilu, dan
Data CPI dan Indeks Demokrasi Indonesia stakeholder lainnya. Semua pihak bisa
tahun 2020 tersebut setidaknya bisa menjadi aktor penyebab permasalahan atau
menjadi sinyal bahwa negara kita punya pun pelanggaran Pemilu tersebut.
problem mentalitas dan integritas. Setiap permasalahan atau pelanggaran
Banyaknya pejabat eksekutif, legislatif, Pemilu secara teoritis normatif
maupun yudikatif yang terjerat kasus sesungguhnya tidak akan terjadi ketika
korupsi, jual beli jabatan, arogansi penyelenggaraan Pemilu disandarkan
kekuasaan hingga kasus moralitas kepada asas Pemilu, yakni asas langsung,
menunjukkan bukti problematika dimaksud. umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber
Terpuruknya kondisi bangsa kita saat ini Jurdil), dan prinsip-prinsip penyelenggaraan
dengan segala problematikanya, harus Pemilu: mandiri, jujur, adil, berkepastian
menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. hukum, tertib, terbuka, proporsional,
Kita semua harus mau mengkoreksi diri professional, akuntabel, efektif, dan efisien.
sesuai peran dan kapasitas masing-masing. Asas dan prinsip-prinsip penyelenggraaan
Dan posisi Penyelenggara Pemilu tentu Pemilu tersebut merupakan pagar yang
punya peran yang cukup signifikan. sudah cukup komprehensif untuk
Penguatan mentalitas dan integritas diri mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan
Penyelenggara Pemilu diharapkan bisa legitimate.
mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan Sesuai periodisasi Pemilu, Presiden dan

13 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU Demokrasi

Wakil Presiden terpilih, Kepala Daerah pernah berbuat salah, memiliki
Terpilih, serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD kelebihan-kelebihan dibandingkan kapasitas
terpilih, selanjutnya akan menjadi pemimpin masyarakat pada umumnya, serta selalu
bangsa. Sehingga di tangan merekalah roda memegang kebenaran. Seolah tidak boleh
pembangunan dan kesejahteraan bangsa ada salah sedikitpun.
dijalankan. Jika sepanjang proses berpemilu Seorang Pengawas Pemilu, laksana seorang
mereka lalui dengan cara-cara kotor dan malaikat (Raqib dan Atid). Ia bertugas
curang, maka tidaklah mengherankan apabila mengawasi dan mencatat semua aktivitas
suatu ketika terjadi Operasi Tangkap Tangan penyelenggaraan tahapan Pemilu. Ia
oleh KPK terhadap pejabat-pejabat yang merekam perbuatan baik dan kesalahan
korup. Atau, seorang pejabat ketika yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, Pemilih,
menjalankan tugasnya akan lebih serta stakeholder lainnya, termasuk juga
mengutamakan kepentingan dirinya atau anggota Penyelenggara Pemilu. Pada saat
kelompoknya, dan tidak bekerja untuk yang lain, Pengawas Pemilu pun bisa menjadi
kepentingan rakyat dan negara. Malaikat Pencabut Nyawa untuk melakukan
Namun, dalam suatu tatanan pada kurun eksekusi, dimana catatan kesalahan,
waktu tertentu dan di tempat manapun upaya kecurangan, ketidakjujuran, dan berbagai
untuk mencari celah kelemahan aturan, nilai dugaan pelanggaran Pemilu lainnya yang
dan norma yang berkembang di tengah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat
masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan
selalu saja ada pelakunya. Kisah terusirnya Pemilu menjadi dasar tindakan, rekomendasi,
Nabi Adam dan Hawa dari kenikmatan Surga putusan, maupun keputusan Penyelenggara
disebabkan melanggar larangan Allah, Pemilu untuk menindaklanjutinya.
pembisiknya adalah Iblis. Dalam penyeleng- Tindaklanjut Penyelenggara Pemilu sebagai
garaan Pemilu, yang menjadi Iblis bisa ruang penegakan hukum Pemilu tentunya
siapapun, termasuk Penyelenggara Pemilu. dimaksudkan untuk menyelesaikan hal-hal
Publik berharap Penyelenggara Pemilu tersebut agar Pemilu yang demokratis,
(Pengawas Pemilu), bisa berlaku berkualitas dan legitimate dapat terwujud.
(seolah-olah) laksana malaikat yang tidak

Suri Tauladan Pahlawan dan Tokoh Bangsa

1. Mohammad Hatta
Mantan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia ini dikenal
sebagai sosok sederhana. Ketika ia mundur dari jabatan orang
nomor dua di Indonesia pada 1956, sejumlah tawaran mengalir

kepada Hatta. Ia ditawari menjadi komisaris berbagai perusahaan
hingga posisi di Bank Dunia. Tapi Hatta menolak, dia memilih
hidup dari uang pensiun. "Apa kata rakyat nanti," kata Hatta kala
itu. Hatta bukan sosok yang mengejar jabatan dan harta. Hatta juga
menolak ketika akan diberikan rumah yang lebih besar setelah
berhenti menjadi Wapres. Hatta khawatir, uang pensiunnya tak
mampu membiayai perawatan rumah.
Hatta juga pernah menegur sekretaris pribadinya karena menggunakan tiga helai kertas dari
kantor Sekretaris Wakil Presiden untuk membalas surat yang bersifat pribadi. Hatta kemudian
mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya. Salah satu kisah yang membuat kita
mengenang sosok Hatta yakni tentang keinginannya membeli sepatu Bally. Sejak dahulu Hatta
menyimpan keinginan untuk membeli sepatu berharga mahal itu. Dia pun sampai menyimpan

EDISI III / JUNI 2021 14

KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

Demokrasi

potongan kertas tentang sepatu Bally. Namun hingga meninggal pada 14 Maret 1980,
keinginan Hatta untuk membeli sepatu itu tak terwujud. Hatta memilih hidup sederhana.
2. H. Agus Salim

The Grand Old Man, begitu julukan bagi diplomat Indonesia
Agus Salim. Mantan menteri luar negeri di era kemerdekaan ini
dikenal sebagai sosok jenius, dia menguasai hingga 9 bahasa.
Tapi di balik itu, kisah hidupnya penuh dengan kesederhanaan.
Agus Salim, walau merupakan sosok pejabat, hidup dalam
kejujuran. Walaupun sempat menduduki jabatan menteri dalam
beberapa kabinet pemerintahan di negeri ini, H. Agus Salim
ternyata sempat tak memiliki rumah kediaman tetap. Dia dan
keluarganya kerap pindah-pindah rumah karena habis sewanya.
Demi mengubah suasana, setiap enam bulan sekali, H. Agus Salim
menyusun ulang tata letak meja-kursi, lemari, hingga tempat tidur. Dengan melakukan itu, ia
merasa mengubah lingkungan tanpa perlu pindah ke tempat lain.
Tak jarang pula, rumah yang ditempatinya itu bocor dimana-mana. Meski demikian, keluarga
H. Agus Salim tak mengeluh. Mereka selalu mengedepankan syukur. Bagi mereka, rumah
yang bocor justru dirasakan sebagai suka cita yang dapat menciptakan keasyikan bersama.
Bila hujan tiba dan atap bocor, Zainatun Nahar, istri H. Agus Salim, bergegas menaruh
ember-ember di tempat-tempat yang bocor. Ia lalu mengajak anak-anak mereka yang masih
kecil membuat perahu dari kertas, dan asyiklah mereka bermain perahu bersama. Keluarga
Agus Salim juga hidup sederhana. Anak-anaknya memakai pakaian yang seadanya. Agus
Salim tetap hidup dalam kesederhanaan hingga akhir hidupnya. Sebuah kalimat dari diplomat
Belanda Prof. Schermerhon mungkin menggambarkan sosok Agus Salim: "Orang tua yang
sangat pandai ini adalah seorang yang jenius. Ia mampu bicara dan menulis secara sempurna
sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu: ia hidup melarat".
3. Mohammad Natsir
Mantan Menteri Penerangan Indonesia dan Perdana Menteri
Indonesia ini adalah tipe pejabat yang tak bergelimang harta.
Natsir, yang mendapat gelar sebagai pahlawan nasional pada 10
November 2008 dikenal sebagai sosok yang penuh sopan-santun
dan rendah hati. Natsir juga negarawan yang sangat bersahaja
dalam kehidupan sehari-harinya. Natsir mengenakan jas yang
penuh dengan tambalan di sana-sini. Pernah para staf Kementerian
Penerangan mengumpulkan uang untuk membeli baju buat Natsir.
Ketika menjadi perdana menteri pada Agustus 1950, penampilan
Natsir juga tidak banyak berubah. Natsir menempati rumah bekas
Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur (kini Jalan Proklamasi), Jakarta Pusat. Sebelum pindah
ke rumah tersebut, Natsir dan keluarganya tinggal menumpang di sebuah gang di Jalan Jawa
dan lalu di kawasan Tanah Abang.
Setelah melepas jabatan sebagai perdana menteri, Natsir menanggalkan mobil dinasnya di
Istana Kepresidenan. Ia memilih untuk membonceng sopirnya pulang ke rumah Jalan Prokla-
masi. Tak berapa lama, Natsir dan keluarga kembali pindah ke Jalan Jawa.

15 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

Demokrasi

4. Baharuddin Lopa
Mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa, sosok yang dikenal ber-
integritas tinggi. Pria kelahiran Mandar, Sulawesi Selatan, 27
Agustus 1935 itu menjabat Bupati Majene saat baru berumur 25
tahun. Hebatnya, dia tak segan berkonfrontasi dengan Komandan

Batalyon 710 yang melakukan penyelundupan. Banyak cerita
yang membuat kita berdecak kagum soal sosoknya. Misalnya, soal
kisah korek api mahasiswa yang tak sengaja terbawa olehnya.
Lopa memang seorang perokok. Saat berbincang dengan maha-
siswa di Makassar, secara tak sengaja dia membawa korek api itu.
Nah, begitu sampai di Bandara Soekarno-Hatta dia pun mesti
repot-repot menelepon sang mahasiswa soal korek api itu. Dia tak ingin korek api menjadi
beban. Saat menjabat sebagai Kajati Sulsel dia pernah melarang anaknya menggunakan
kursi miliki Kejati, karena kursi itu bukan barang pribadi tetapi inventaris negara. Lopa juga
pernah meminta seorang Jaksa mengambil kembali bensin yang dia berikan untuk mobilnya.
Lopa menjelaskan bahwa perjalanan yang dia lakukan sudah dibiayai negara, sehingga ia
meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya.
Sikap tegas yang diterapkan kepada diri sendiri dan keluarga secara otomatis terbawa pula
dalam menjalankan tugas. Lopa dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi. Siapa pun
siap dihadapinya bila memang bermasalah. Salah satu contoh ketegasan itu adalah saat Lopa
mengusut kasus pengadaan fiktif Al Qur’an yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulawesi
Selatan K.H. Badawi. Ia tak mau berkompromi meskipun Badawi adalah sahabatnya. Hampir
setiap malam Jum’at, K.H. Badawi membacakan doa selamatan di rumah Lopa. Dalam kasus
itu, lopa tetap mengusut tuntas. Ia tak menggubris meskipun Badawi berkali-kali memohon
agar kasusnya tidak diproses.
Lopa meninggal pada 3 Juli 2001 di RS Alhamadi Riyadh. Walau sudah tiada, kata-kata Lopa
yang tegas soal penegakkan hukum selalu diingat: "Janganlah takut menegakkan hukum dan
jangan takut mati demi menegakkan hukum".

5. Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Sri Sultan yang bernama asli Bendoro Raden Mas Dorodjatun
memang memiliki tempat tersendiri di hati rakyat Yogyakarta,
bahkan Indonesia. Ia dikenal sebagai sultan yang demokratis,
merakyat, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, Sri Sultan ditetapkan sebagai Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, ia pun beberapa kali diang-
kat sebagai menteri dan puncaknya, ia menduduki kursi wakil presi-
den pada 1972– 1978. Pada 1960-an, Sri Sultan Hamengku Buwono
IX mengendarai sendiri mobilnya ke luar kota. Dia melanggar rambu
lalu lintas dan dihentikan seorang polisi bernama Brigadir Royadin.
Saat polisi tersebut tahu bahwa yang didalam mobil adalah Sri Sultan Hamengkubuwono, ia
gugup bukan main. Tetapi Sri Sultan meminta agar ia tetap dibuatkan surat tilang karena mela-
wan arus di jalan satu arah (verbodden). Sang polisi pun melakukan tilang kepada Sri Sul-
tan.Tak ada sikap mentang- mentang berkuasa yang diperlihatkan Sri Sultan pada saat itu.
Bahkan, tak lama kemudian, dia meminta Brigadir Royadin bertugas di Yogyakarta dan
menaikkan pangkatnya satu tingkat. Alasannya, Royadin dianggap sebagai polisi yang berani

EDISI III / JUNI 2021 16

KOTA JAKARTA TIMUR

ARTIKEL BAWASLU

Demokrasi

dan tegas. Cerita yang dialami oleh Sri Sultan, memberikan suatu pelajaran bahwa, setiap
orang, siapapun dan apapun jabatannya, harus taat kepada hukum.

6. Jenderal Hoegeng Iman Santosa
Ada anekdot soal mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santo-
sa. Anekdot yang sempat dilontarkan Mantan Presiden RI ke-4
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah Anekdot itu tentang polisi
yang tidak bisa disuap, yakni polisi tidur dan Jenderal Hoegeng.

Banyak kisah tentang sosok Hoegeng sebagai polisi yang berintegri-
tas. Pada 1956 saat Hoegeng Iman Santosa diangkat sebagai
Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara, Hoe-
geng dan keluarganya sempat tinggal di Hotel De Boer selama beber-
apa waktu karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama. Namun,
Hoegeng terkejut bukan kepalang saat tiba giliran menempati rumah
itu, rumah dinas itu dipenuhi barang-barang mewah. Hoegeng dan kelu-
arganya berkeras tetap tinggal di hotel jika barang-barang mewah itu masih ada di sana.
Mereka baru akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor.
Pada akhirnya, Hoegeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi
jalan. Belakangan diketahui, barang- barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyua-
pnya.
Hoegeng juga pernah meminta istrinya menutup toko bunganya. Hoegeng sebelum menjadi
Kapolri pernah menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Padahal toko itu tengah laris dan
menjadi penopang Hidup. Hoegeng khawatir yang membeli bunga itu pihak yang berurusan
dengan Imigrasi, sehingga tidak adil untuk toko bunga lainnya. Dia tak ingin orang-orang mem-
beli kembang di toko mereka hanya karena melihat jabatan yang diembannya. Pada 1968
Hoegeng diangkat menjadi Kapolri. Saat menjabat itu, Hoegeng menolak kendaraan dinas
sedan mewah dan memilih sebuah jip. Hoegeng saat menjadi kepala polisi juga tak sungkan
turun ke jalan mengatur lalu lintas. Hoegeng berhenti dari jabatan Kapolri pada 1971. Dia
sempat ditawari menjadi duta besar, tapi dia menolak dengan alasan dirinya seorang polisi
bukan politikus.

Semoga sekilas cerita dari beberapa pahlawan dan tokoh bangsa di atas bisa menjadi
pembelajaran buat kita semua, bagaimana seharusnya seorang pejabat bersikap. Perjuangan,
keberanian, dan kesahajaan mereka tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa ini.
Sejarah juga membuktikan bahwa kita sebagai anak bangsa bukanlah keturunan dari koruptor
dan penjahat. Kita punya DNA pejuang dan pahlawan. Para Pendahulu bangsa kita adalah
para Pahlawan dan tokoh yang memiliki integritas, yang mampu mengangkat harkat dan
martabat Bangsa Indonesia di kancah internasional. Sudah saatnya kita aktifkan kembali
DNA pejuang dan pahlawan bangsa kita, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa
yang maju tanpa adanya korupsi, tindak kejahatan, maupun pelanggaran hukum.

17 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

PROFIL TOKOH

Demokrasi

EDISI III / JUNI 2021 RAHMAT BAGJA, SH. LL. M

KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA

Lahir di Medan, 10 Februari 1980. Sampai dengan umur 5 tahun
besar di Medan, bersama ayah dan ibu dan keluarga besar ayah.
Orang tua sangat mempengaruhi hidup sehari-hari. Bersama
bimbingan keduanya, pembelajaran akan fondasi agama yang
berisikan moral luhur diberikan walaupun dengan keterbatasan.
Umur 5 tahun pindah ke Bandung dan masuk TK 330 Kujang
Bandung, sampai dengan kelas 3 SD bersekolah di Bandung.
Kemudian pindah ke Medan selama 1 tahun dan kemudian
pindah kembali ke Cirebon selama 2 tahun sampai dengan
menamatkan SD di Kebon Baru VII, Cirebon. Menamatkan SMP
2 dan SMA 2 di Bogor. Melanjutkan kuliah pada tahun 1998-2003
di Fakultas Hukum UI. Aktif dalam Gerakan Mahasiswa untuk era
Reformasi. Ketua Umum Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia 2001-2002, Ketua Umum Komisariat HMI
FHUI (2000-2001), juga menjadi Wakil Koordinator Lembaga
Pengelolaan Kader HMI Cabang Depok dan secara bersaman
juga menjadi Wakil Sekretaris Umum PTKP HMI Cabang Depok
(2001-2003).
Pada pertengahan tahun 2003, menjadi Peneliti Junior pada
Pusat Konstitusi Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Indonesia, dan diawasi oleh Prof. Dr. Jimly Ashshiddiqie dengan
keterlibatan pada proyek penelitian dari MPR RI untuk
melakukan analisis terhadap produk hukum MPR. Kuliah pada
tahun 2008-2009, di Fakultas Hukum, Utrecht University,
Belanda dan menjadi Ketua Umum PPI (Perhimpunan Pelajar
Indonesia) Utrecht. Pada tahun 2010-2014. kuliah kembali pada
Program Doktor Ilmu Hukum.
Sebelum di Bawaslu, menjadi Dosen Tetap pada Fakultas
Hukum Universitas Al Azhar Indonesia dan Tenaga Ahli MKD
DPR RI. Menyadari bahwa sangat sulit untuk mengakses
peraturan pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000-an di
Indonesia, bahkan ketika teknologi internet telah tersedia.
Sebagai langkah lebih lanjut, pada tahun 2001 mulai mendirikan
pusat informasi hukum gratis dengan beberapa teman kuliah
sebagai kontribusi nyata kepada masyarakat dengan alamat
website:http://www.theceli.com.

18

KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU MENJAWAB

Demokrasi

1 Apa bedanya sosialisasi Pemilu dan kampanye Pemilu?

Pada dasarnya antara sosialisasi Pemilu dan kampanye Pemilu
sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menyampaikan informasi
mengenai berbagai hal terkait aturan kepemiluan kepada masyarakat
atau pihak tertentu. Namun secara spesifik definisi Kampanye Pemilu
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017
adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh
Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi,
misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Jika sosialisasi Pemilu
dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, maka Kampanye Pemilu dilaku-
kan oleh Peserta Pemilu dan Tim Kampanyenya.

Apakah boleh kampanye di tempat Pendidikan? 2

Ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pelaksana,
peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Pelanggaran
terhadap ketentuan ini, maka dianggap sebagai pelanggaran tindak
pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Nomor 7
Tahun 2017.

3 Bagaimana cara masyarakat melaporkan pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pemilu?

Dalam Pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dinyatakan
bahwa :
- Laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan

Pelanggaran Pemilu.
- Laporan disampaikan secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu yang

dituangkan dalam formulir model B.1. Formulir penerimaan laporan diisi
berdasarkan keterangan Pelapor secara rinci dan lengkap.
- Dalam mengisi formulir penerimaan Laporan, Pelapor melengkapi dan
menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) dan/atau kartu
identitas lain.
- Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu.
- Petugas penerima Laporan memberikan 1 rangkap tanda bukti penerimaan
Laporan kepada Pelapor dan 1 rangkap untuk Pengawas Pemilu.

19 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU MENJAWAB Demokrasi

Saya seorang pelajar SMA. Apakah saya boleh melapor ke 4
Pengawas Pemilu jika melihat pelangggaran Pemilu?

Siapapun boleh melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu
kepada Pengawas Pemilu. Prinsip Pengawas Pemilu adalah tidak
boleh menolak laporan yang disampaikan oleh siapapun. Dalam Pasal
6 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan bahwa orang
yang mempunyai kedudukan hukum untuk melaporkan adanya dugaan
pelanggaran Pemilu adalah:
a. WNI yang mempunyai hak pilih;
b. Peserta Pemilu; dan
c. Pemantau Pemilu.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 UU Nomor 7 Tahun 2017
Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur
17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah
kawin. Oleh karenanya, jika pelapor (siswa SMA) belum genap berusia
17 tahun dan belum pernah menikah, maka laporan tersebut tidak
memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diregistrasi dan
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu. Namun laporan tersebut dapat
dijadikan sebagai Informasi Awal oleh Pengawas Pemilu. Informasi
Awal tersebut nantinya akan ditindaklanjuti Pengawas Pemilu untuk
dijadikan sebagai Temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

5 Apakah seorang ASN boleh ikut berkampanye?

EDISI III / JUNI 2021 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai ASN harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selain itu, Pasal 280
ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas melarang
Pelaksana dan/atau Tim Kampanye mengikutsertakan ASN dalam kegiatan
kampanye.
Frasa mengikutsertakan ASN dalam kegiatan kampanye dalam ayat tersebut
dimaksudkan dalam artian ASN berperan secara aktif dalam kegiatan kampanye
Pemilu untuk mendukung salah satu Peserta Pemilu, seperti sebagai pelaksana
kampanye, pembawa acara, atau pun sebagai penghibur dalam tontonan yang
merupakan satu rangkaian dengan kegiatan kampanye.
Namun demikian, dalam hal seorang ASN hadir pada suatu kegiatan kampanye
dengan tujuan hanya untuk mengetahui visi, misi, dan program para Peserta
Pemilu tanpa mengenakan atribut serta tidak untuk memberikan dukungan
kepada Peserta Pemilu atau partai politik tertentu, maka hal tersebut
diperbolehkan. Karena ASN juga memiliki hak pilih, maka seorang Pemilih (ASN)
pun juga berhak mengetahui kualitas peserta Pemilu yang akan dipilihnya saat
pemungutan suara.

20

KOTA JAKARTA TIMUR

INSTA BAWASLU

Demokrasi

1 Obrolan Santai (BONSAI) Bawaslu Kota Jakarta Timur

Bawaslu Kota Jakarta Timur telah melakukan video konten Obrolan Santai (BONSAI)
Bersama beberapa tokoh nasional seperti Fritz Edward Siregar Anggota Bawaslu Republik
Indonesia, Hasyim Asy’ari Anggota KPU RI, Veri Juniadi Ketua Kode Inisiatif dan
Komunitas Stand UP Comedy Regional Jakarta Timur. Program ini dibuat sebagai Bahan
Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Publik melalui Media Sosial dalam
bentuk Video. Untuk lebih lanjut bisa langsung Nonton di Youtube Channel Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Timur.

2 MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN MEDIA KEHUMASAN
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

Dipimpin oleh Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu
DKI Jakarta yakni Siti Khofifah beserta Jajaran Sekretariat Bawaslu DKI Jakarta pada tanggal 20
April 2021. Dalam Monev kali ini Siti Khofifah menyampaikan agar Humas Lembaga harus tetap
aktif ditengah masa Pandemi COVID-19. Humas Bawaslu Kota Jakarta Timur dituntut untuk lebih
kreatif dalam memproduksi konten yang sesuai dengan tupoksi lembaga serta memiliki nilai
informatif dan edukasi bagi masyarakat.

3 KOORDINASI BERSAMA BAWASLU KOTA DEPOK TERKAIT
PERSIAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur yakni Sakhroji mengunjungi Bawaslu
Kota Depok. Beliau menyampaikan bahwa koordinasi ini dilakukan dalam rangka tugas
dan kewenangan pengawasan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah
tahun 2020. Wilayah perbatasan menjadi salah satu titik perhatian dalam pelaksanaan
pengawasan oleh Bawaslu dan jajarannya guna mengantisipasi kegiatan rapat yang
dilakukan diwilayah perbatasan serta adanya peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi
diwilayah perbatasan.

21 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

INSTA BAWASLU

Demokrasi

4 RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 29 Maret 2021 dengan mengundang Ketua dan
Anggota KPU, Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, Suku Dinas
Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota
Administrasi Jakarta Timur yakni Bapak Ahmad Yani Rivai Yusuf, S.H., M.Si. berharap
sinergi yang lebih baik kepada Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dan KPU Kota
Administrasi Jakarta Timur untuk pelaksanaan pemilu mendatang. Serta membahas
tentang teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).

5 PENCERMATAN DPB DI KANTOR KPU KOTA JAKARTA TIMUR.

Rabu, 07 April 2021 Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan
pencermatan dan Singkronisasi terhadap proses Data Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)
yang diperoleh dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta
Timur. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengawasan rutin dan koordinasi setiap
bulannya kepada stakeholder dalam hal ini KPU Kota Administrasi Jakarta Timur.

6 SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA

Kegiatan ini yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 dengan mengundang Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya, Ketua BEM Universitas Islam
Jakarta, Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta, Ketua BEM Universitas Ibnu Chaldun,
Ketua Osis dan Sekretaris Osis SMA Negeri 31 Jakarta, SMA Negeri 22 Jakarta, Kaliyah
Al-Watoniyah. Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
menyampaikan bahwa Pengawasan Partisipatif Masyarakat merupakan upaya untuk
meningkatkan partisipati masyarakat agar menjadikan pemilu yang lebih baik.

EDISI III / JUNI 2021 22

KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU

Demokrasi

Peran Media Sosial dalam Menciptakan
Integritas Penyelenggaraan Pemilu

Nurlia Dian Paramita, Peneliti Senior JPPR

Media dalam perkembangan menciptakan opini publik. mengandalkan mobilisasi
Ini dikarenakan tidak finansial, baik melalui iklan,
mutakhir demokrasi menjadi semua masyarakat paham atribut kampanye maupun
salah satu pilar yang menun-
jang terjadinya diskursus dan mampu membedakan jual beli suara di tingkat
mengenai media yang massa. Dari tesis ini dapat
integritas, utamanya dalam mengandung bias-jurnal- ditarik analisa bahwa poli-
menyukseskan penyeleng-
garaan demokrasi elektoral. ism, adanya campur tisi berpeluang untuk mem-
tangan pihak asing dan belanjakan uang lebih
Pergantian kekuasaan yang mempunyai unsur fake banyak guna memanfaatkan
lazim terjadi setiap 5 tahun
untuk Pemilu Nasional dan 4 news atau Hoax. Menurut media sebagai bagian dari
Burhanudin Muhtadi (2019) strategi mendekatkan diri ke
tahun untuk Pemilihan Tren party - ID terus masyarakat. Media dalam
Kepala Daerah menjadi
ajang kompetisi sengit yang menurun karena buruknya skala pemberitaan menggu-
kinerja partai di mata pemi- nakan monopoli informasi
kerap terjadi antar pasangan lih. Sehingga pemilihan untuk mengontrol apa yang
calon. Professor Emeritus
Politik dari university of kedepan akan mengarah dilakukan dan dipikirkan
kepada candi- oleh mayoritas penduduk.
Southampton, Kenneth date-centered politics atau Tentu ini menjadi tantangan
Norton, dalam bukunya
“Surprising News: How The politik yang bertumpu pada dalam mewujudkan integritas
figur kandidat. Sehing- iklim demokrasi elektoral
Media Affect and Do Not ga kampanye yang dior- di Indonesia. Hal ini
Affect Politics” (2019)
mengatakan bahwa sebegitu ganisasikan oleh partai membuktikan bahwa partai
atau jaringan partai cenderung melakukan
mudahnya media dikonsumsi menurun drastis. Maka dari fungsinya hanya menjelang
masyarakat justru menjadi
bumerang dalam itu partai cenderung saat pemilihan. UU No 2

23 EDISI III / JULI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU

Demokrasi

tidak jarang ditemukan tidak sedang akan ber-
pembagian barang dan langsung.
uang dengan dalih member- Ramlan Surbakti (2019)
ikan ongkos transportasi menjelaskan konsep ideal
(Kemitraan, 2014). Kajian integritas pemilihan itu
yang dilakukan oleh E. dimanifestasikan dalam
Morozov, The Net Delusion : kerangka asas langsung,
The Dark Slide of Internet umum, bebas, rahasia serta
Freedom, dalam Damar periodik dan genuine. Untuk
Juniarto (2021) disam- dua hal terakhir, berkaitan
paikan bahwa media sosial dengan jangka waktu pelak-
Tahun 2011 mengenai mampu menguasai sanaan dan kompetisi antar
partai politik menyebutkan
bahwa mereka harus melak- pemikiran pemilih, menekan pasangan calon yang bebas
demokrasi, mempertinggi dan adil. Sementara Indeks
sanakan fungsinya untuk opini publik. Hal ini juga Demokrasi yang dirilis oleh
memperjuangkan dan
membela kepentingan politik dikuatkan oleh studi the Economist Intelligence
Wasisto Raharjo Jati (2018) Unit (EIU) 2020 merilis
anggota, masyarakat, yang mengatakan bahwa bahwa Indonesia tercatat
bangsa. Memberikan pendi-
dikan politik yang bertujuan media sosial yang mencam- pada digit 6.48 dan terma-
puri urusan politik menjad- suk dalam kondisi flawed
bagi aspek kemaslahatan ikan konsumsi identitas diri democracy. Ini mengindi-
masyarakat pemilih yang
harus dilakukan secara menjadi bahan eksploitasi kasikan bahwa pada
dan eksplorasi diri, tahapan aspek elektoral
terus menerus. sebaliknya politik yang dalam penyelenggaraan

Fungsi Integritas pada mencampuri media sosial pemilu masih belum menjun-
Penyelenggaraan Pemilu menjadikan urusan sosial- jung tinggi aspek free and
Tahun 2014 isasi menjadi agitasi. Ini fairness. Pelaksanaan
menemukan momentum Pemilu di Indonesia masih
ketika masa kampanye berkutat pada ranah
Dalam kajian hasil penye- pemilu berlangsung. Namun prosedural sehingga
lenggaraan Pemilu Tahun
2014, banyak pelanggaran dengan kemampuannya itu mengandalkan aspek partisi-
dikhawatirkan akan menim- pasi pemilih di setiap penco-
peraturan pada tahapan bulkan represif secara hasil. blosan. Hasil pemilu tidak
pelaksanaan pemilu.
Periodesasi kampanye Belum tentu para kontestan menghasilkan tata kelola
sungguh-sungguh pemerintahan yang baik. Ini
misalnya terjadi perusakan mendekati rakyat jika mo- dibuktikan dengan tingginya
alat peraga (bendera,
baliho, poster, dan mentum hajatan nasional itu kasus korupsi yang dilaku-
kan oleh para kepala daerah
spanduk). Dalam pertemuan sekaligus para menteri
kampanye rapat tertutup WA CENTER
pembantu presiden.
081 769 769 90

Bawaslu Jaktim bawaslu.kotajaktim @bawaslu.kotajaktim bawaslu.kotajaktim@gmail.com jakartatimur.bawaslu.go.id

EDISI III / JULI 2021 24

KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU

Demokrasi

Masyarakat sebagai pemilih masing-masing disebutkan kan pengetahuan politik
tentu dirugikan sebagai bahwa media sosial menjadi tentang profil calon dalam
penerima manfaat atas hasil salah satu sarana efektifitas kontestasi pemilu, visi, misi
pemilu. kekuatan pelaksanaan kampanye. para kandidat serta keberpi-
masyarakat sipil juga tidak Di masa pandemi tahun hakan kepada isu-isu sosial.
terlalu signifikan dalam 2020, pada PKPU 13 / 2020 Meskipun demikian dalam
mendorong kebijakan mendorong kampanye catatan hasil pengawasan,
pemerintah. Contoh revisi dilakukan melalui media Bawaslu mengumumkan
UU MK, Revisi UU KPK, dan daring (online), media sosial bahwa kampanye tatap muka
juga UU Cipta Kerja, yang melalui beberapa platform masih diminati oleh cakada
saat ini masih responsif seperti FB, Twitter dan IG selama tahun 2020 dalam 10
mengambil data ke merupakan kanal penyeba- hari pertama terdapat 256
masyarakat sebagai upaya ran informasi yang mempen- kabupaten/kota tatap muka
penggalangan masukan garuhi opini publik dan dan 14 kabupaten/kota
dalam turunan UU. preferensi memilih calon dengan metode daring. Ini
kepala daerah. Tentu menunjukkan bahwa kampa-
Perkembangan Media perkembangan ini mengala- nye yang dilakukan melalui
Sosial dalam Pemilu di mi metamorphosis yang daring khususnya masih
Indonesia cukup signifikan. Pada mengalami tantangan
penyelenggaraan Pilkada tersendiri. Mendesain efektif-
Dalam UU 7 tahun 2017 2019 disebutkan bahwa itas pelaksanaan kampanye
mengenai Pemilihan Umum media sosial masih media sosial untuk sesuatu
pasal 275 terkait metode mengalami proporsi yang hal yang substantif men-
kampanye dan pasal 287 berbeda sedikit dari penye- jadi salah satu rekomendasi
terkait sarana pemberitaan, lenggaraan sebelumnya. yang penting di masa men-
penyiaran dan iklan kampa- Kokom & Kartini (2019) datang. Dalam data yang diri-
nye dapat dilakukan melalui dalam studinya memberikan lis oleh Southeast Asia Free-
media sosial dengan preferensi pemilih milenial dom Of Expression Network
mendasarkan pada Pasal di Kabupaten, Ciamis yang (SAFEnet) mengatakan
280 mengenai larangan mendasarkan pada konten bahwa teknologi yang
dalam kampanye. media sosial yang memberi- melibatkan dunia digital

25 EDISI III / JULI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

ETALASE BAWASLU

Demokrasi

relatif mudah dikontrol oleh takan akun anonim yang untuk kepentingan tidak
Sebagian kalangan yang seringkali muncul dan baik, tentu dalam hal ini
tidak memerlukan banyak berpotensi menjadi buzzer pengawas pemilu, organi-
biaya dan pasukan massal. yang merusak integritas sasi pemantau dan
Sehingga sebagai salah demokrasi. Kedua, pemilih masyarakat dapat berparti-
satu piranti kampanye, harus mendapatkan sosial- sipasi melalui Bawaslu
penggunaan media sosial isasi yang rigid dari penye- untuk melaporkan
sangat berpotensi mengan- lenggara pemilu terkait akun-akun yang diwaspa-
cam integritas pemilu jika pelaksanaan kampanye dai menimbulkan gaduh
tidak digunakan sesuai dengan menggunakan demokrasi lokal. Dengan
kaidah aturan teknis kam- media sosial. Materi sosial- demikian diharapkan
panye. isasi ini terutama berke- atmosfer demokrasi
Melalui ulasan beberapa naan dengan konten klasifi- Indonesia dapat kembali
fakta dan kajian diatas kasi berita hoax dan berita kepada khittah kedaulatan
guna mempersiapkan bohong. Sehingga jika rakyat yang hakiki serta
pelaksanaan pemilu 2024 pasangan calon nantinya menjunjung tinggi integri-
dan pilkada di tahun sama, menggunakan jalur tas. maka dari itu diperlu-
tentu diperlukan Langkah medsos untuk memberikan kan komitmen para pihak
-langkah taktis untuk informasi yang tidak benar terutama para stakeholders
mengembalikan mandat antar calon maka pemilih pemilihan untuk bersama
integritas pemilu. Pertama, dapat lebih jernih dalam -sama menempatkan
dalam kerangka payung menentukan pilihannya. media sebagai alat kontrol
regulasi UU, pihak penye- Ketiga, membangun publik yang mampu bersifat
lenggara pemilu harus kerjasama dengan platform obyektif dan independen.
bekerjasama dengan medsos, untuk memblokir
Kominfo, Kemenkumham akun yang disinyalir
dan OMS untuk meme- menggunakan kampanye

EDISI III / JULI 2021 26

KOTA JAKARTA TIMUR

JEJAK PENYELENGGARA Demokrasi

PENGAWAS PEMILU

GENERASI PERTAMA

PASCA REFORMASI

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama
Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul
distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa.
Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya
pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu
pada Pemilu 1971.

Pada era reformasi, tuntutan pembentu- kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan
kan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
dan bebas dari kooptasi penguasa semakin men- tentang Penyelenggara Pemilu dengan diben-
guat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga tuknya sebuaPhadlaemebraagreafotermtaapsiy, atnugntduitnaanmpaekmanbentu-
penyelenggara Pemilu yang bersifat independen BadankanPepnegnaywelaesngPgeamrailPuem(Bilauwyaasnlug).beArsdifaaptumnandiri
yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). aparatduarn bBaewbaasslduardi kaolaomptapsieplaeknsganuaaasan sepmenagkian- men-
Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi wasangubaetr.adUantsuakmpitauiladhendgibaennttuinkgksaetbukealhuralehm- baga
campur tangan penguasa dalam pelaksanaan an/depsaendyeenlegnangguarruataPnemPailnuityiaanPgenbgearwsifaast Pinedmeipluenden
Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebel- Provinysai,nPgandiitbiaerPi ennagmaawKaos mPeismi PiluemKailbihuapnaUtemn/uKmo-(KPU).
umnya, yakni LPU, merupakan bagian dari ta, PaHnaitlia inPiendgiamwaakssuPdekmanilu uKnetcuakmamtaenm, indiamnalisasi
Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Depar- PengacwamaspPuermtilaunLgaapnanpgeanng(uPaPsLa) ddiatlianmgkapteklealkus-anaan
temen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga penga- rahanP/deemsail.u mengingat penyelenggara Pemilu sebel-
was pemilu juga berubah nomenklatur dari
Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas umBenrydaa,sarykaaknni keLtPeUn,tuamnerUunpdakanang-Ubnadgainang dari
Pemilu (Panwaslu). NomoKrem22enTtaehruiann 2D0a0la7m, sNebeaggeirain(sekbeewluenmannygaanDepar-
dalamtepmemenbDenatlaumkaNnePgeenrgi).aDwiassisPi elaminilulemmbearugpaap-enga-
Perubahan mendasar terkait dengan kan kwewasenpanegmainlu djaurgi aKPbUe. rNubamahunnosemlaennjukltantyuar dari
kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan berdaPsaarnkwanaslaKkepPuetumsialun mMaehnkjaadmi ahPanKitoinastPiteunsgi awas
melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. terhadPaepmijluud(Picaianlwraesvluie).w yang dilakukan oleh
Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhPaedruapbahUanndanmge-Unnddaasanrg Nteorkmaoitr 2d2engan
Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas Tahunkele2m00b7a, garaenkrPuetmngeanwaspePnegmaiwluasbarPuemdiillaukukan
dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Penga- sepenmuhenlaylauimUenndjaandgi -kUenwdeannagngNaonmdoarri1B2aTwahasulnu. 2003.
was Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, KewenMaennguarnut UutUaminai dadlaamri pPeelankgsaawnaaasn pPeemngilauwasan
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan menuPruetmUilnuddanibge-nUtnudkasnegbuNaohmleomr 2b2agTaahaudnho2c00te7rlepas
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya adalahdaurinstturkukmtuernKgPaUwaysaingpetlearkdsiarindaaarni PtaahnaitpiaanPenga-

was Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi,
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya

27 EDISI III / JULI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

JEJAK PENYELENGGARA

Demokrasi

kemampepmuailnu, mpeennegriamwaapsaenngadpueanny,esleenrtgagmareaannangani kemampuan pengawasan penyelenggaraan
Pemilukasdues-nkgaasnus pmealasnaggkaeraanngagdomtaiannistraBsaiw, paeslaungga- Pemilu dengan masa keanggotaan Bawaslu
selamraan5 p(liidmaan)atpaehmunilut,esrehritaunkogdseeejatkik.penguca- selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penguca-
pan sumpahD/jainnajimbikeardkaeslaermkabnagUaanndapnegn-guanwdasngPemilu pan sumpah/janji berdasarkan Undang-undang
Nomotre2rn2yTaatuan 2m00a7si.hKetbuearjdaalannAndgegnogtaanBawtaesr-bitnya Nomor 22 Taun 2007. Ketua dan Anggota Bawas-
lu RI PUasncdaaRnegfo-Urmndaasni dgeNngoamnoprri1o5dTeamhuansa2ja0b1a1tatenntang lu RI Pasca Reformasi dengan priode masa jabatan
mulaiPdeanriytealehnugng2a0r0a8Pseammilpua.iSdeecnagraanketlaehmubna2g0a1a2n pen- mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012
adalahgasewbaasgPaei mbeilruikdutik:uatkan kembali dengan diben- adalah sebagai berikut :
1. tuNkunryHa ildeamyabtaSgardteintai p(KePteunag)awas Pemilu di ting- 1. Nur Hidayat Sardini (Ketua)
2. kaWt ahpirdoavhinSsui aidbe(nAgnagngonta)ma Badan Pengawas 2. Wahidah Suaib (Anggota)
3. PeBmamilubaPnrogvEinksai C(Baahwyas(lAunPgrgoovitnas)i). Selain itu pada 3. Bambang Eka Cahya (Anggota)
4. baWgiiradnyakneinsegksrihet(aArniagtagnotaB)awaslu juga didukung 4. Wirdyaningsih (Anggota)
5. olAeghuusntiatnkieTsieokFreritdaerilaintan(AenseglgoontIad) engan nomen- 5. Agustiani Tio Fridelina (Anggota)
Jabatan Ketua Bawaslu terbagi menjadi dua
klatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu termin. Termin pertama, dijabat oleh Nur Hidayat
JabatapnadKaektuoanteBkaswkaeswluentaenrbgaagni, smeleaninjadkiewdeunaangan Sardini sebagai ketua terpilih dan termin kedua di
termins.eTbeargmaiinmpaenratamdaia, tduirjabdataloalmeh NUunrdHaindgay-Uatndang pertengahan masa kerja di gelar pleno kembali
SardinNi osemboarga2i 2ketTuaahutenrpi2li0h0d7a, nBtaewrmasinlukebdeuradadsiarkan menjadikan Bambang Eka Cahya menjabat posisi
pertenUgnadhaanng-mUansdaankegrjaNodmi goerla1r5plTeanhounkem20b1a1li juga Ketua terhitung sejak 4 Januari 2011, sampai
menjamdiekmaniliBkai mkebwaenngaEnkgaaCnauhnytaukmmenejnaabnagt apnoissiseingke- dengan masa akhir jabatan.
KetuatatePrehmituilun.g sejak 4 Januari 2011, sampai
dengan masaPakdhairPjaabscaatanE.ra Reformasi keanggotaan

Bawaslu terdiri atas 5 (lima) orang yang memiliki

FOTO KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU RI PRIODE 2008 S/D 2012

NUR HIDAYAT SARDINI BAMBANG EKA CAHYA
Ketua Priode 2008 - 2011 Ketua Priode 2011 - 2012

WAHIDAH SUAIB WIDYANINGSIH AGUSTIANI TIO FRIDELINA
Anggota Anggota Anggota

EDISI III / JULI 2021 28

KOTA JAKARTA TIMUR

TAK KENAL MAKA TA’ARUF

Demokrasi

MUHAMMAD JUFRI
Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Divisi Hukum, Data & Informasi
Pernah menjadi Anggota Panwaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pilkada Tahun 2011-2012 yang membidangi Divisi
Pengawasan. Kemudian pada tahun 2012 lembaga Panwaslu berubah status dari Adhoc menjadi Bawaslu
Provinsi yang bersifat permanen. Jufri terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017
dengan membidangi Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran. Sampai dengan saat ini terpilih kembali
menjadi Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 dengan membidangi Divisi Hukum, Data &
Informasi. Jufri menyelesaikan studi S1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(STISIPOL Ujung Pandang), serta menyelesaikan jenjang S2 di Universitas Nasional (UNAS Jakarta) pada
jurusan Ilmu Politik Tahun 2012. Sebelum Menjadi Pengawas Pemilu, Jufri aktif di Jaringan Pendidikan Pemilih
untuk Rakyat (JPPR) pada tahun 2007-2011, sebagai Manager Pemantauan dan Sekertarus Seknas JPPR. Aktivis
PMII ini pernah mendirikan Lembaga Kajian Sosial Politik (Lejistik) dan menjabat sebagai Direktur, kesibukan
sehari-harinya sebagai Ketua Bawaslu DKI Jakarta beliau sering diminta komentarnya tentang pengawasan
pemilu dan pilkada, baik di media cetak maupun media elektronik serta mengisi berbagai acara seminar, diskusi,
dan kajian kepemiluan di berbagai Perguruan Tinggi dan juga Partai Politik serta Organisasi Kemasyarakatan dan
juga Organisasi Kepemudaan

PUADI
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran
Lahir di Bekasi, 4 Januari 1974, Agama Islam, tinggal di Komplek BPK IV Nomor B-6 Jakarta Barat. Dengan
didampingi seorang istri dan 2 anak, puadi menempuh pendidikan di SD sampai SMA Negeri di Kota Bekasi. Saat
ini Puadi menjadi Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 sebagai Koordinator Divisi
Penindakan dan Penanganan Pelangagaran. Sebelumnya puadi pernah menjadi Anggota Panwaslu Kota Jakarta
Barat pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden sebagai Koordinator Divisi SDM. Puadi juga pernah menjadi
Ketua Panwaslu Kota Jakarta Barat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Puadi menyelesaikan studi S1 di IKIP
Jakarta (Sekarang UNJ) pada Jurusan Penididikan Moral Pancasila (Civic Hukum) dan menyelesaikan S2 di
Universitas Trilogi (Skepti) Jurusan SDM. Aktif di Organisasi semenjak SD seperti pramuka, pada jenjang SMP
juga aktif menjadi Ketua OSIS serta Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Saat kuliahpun Puadi menjadi aktivis pada
Organisasi Kepemudaan HMI, puadi tercatat aktif menjadi Master Training pada LK-LK HMI guna mencetak
kader-kader handal dan mengantarkan Puadi sebagai pengurus KAHMI Jaya dan juga KAHMI Nasional. Selain itu
Puadi juga tercatat aktif sebagai Pengurus Organisasi Wilayah ICMI DKI Jakarta, dan aktif di LAPENMI, aktif di
NGO MIB. Pria yang biasa disebut BP ini memiliki cita-cita sederhana dalam hidupnya yakni “sebaik-baik manusia
adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain”.

SITTI RAKHMAN
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia

Lahir di Kendari Sulawesi Tenggara, menyelesaikan program S1 di Universitas Haluoleo. Menyelesaikan
pendidikan S2 Magister Manajemen di Jakarta. Sejak mahasiswa sudah aktif di Organisasi mahasiswa dan
Organisasi perempuan untuk perjuangan perempuan dan demokrasi. Pernah mengikuti studi banding tentang
demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan sduah terasah sejak menjadi mahasiswa, selain itu kemempuannya
dalam memimpin Organisasi perempuan menjadi bekal dalam menggagas gerakan perempuan untuk berpartisi-
pasi aktif dalam demokrasi. Pengalamannya dalam bidang kepemiluan , menjadikan ia dipercaya untuk menjadi
tim asistensi sekaligus membantu tim perumus dan penyusun dalam pembahasan RUU perubahan kedua UU
pilkada yang sekarang menjadi UU no 10 tahun 2016. Pengalaman menjadi dosen tidak tetap Mercu Buana tahun
2004, membuatnya semakin matang dalam bidang manajemen SDM. Pengalaman selama menjadi Anggota KPU
Jakarta Timur periode 2008-2013 memperkokoh kemampuan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu
yang secara teknis telah dilewatinya. Pengalamannya sebagai Tenaga Ahli Komisi II DPR RI 2014-2018, sebagai
tim asistensi dalam revisi UU Pilkada, konsultasi rancangan PKPU dan perbawaslu memperkuat kompetensi
knowledge dan skillnya dalam penyusunan dan pemahaman regulasi. Ketertarikan dan minatnya yang tinggi
terhadap SDM yang menjadi kata kunci kesuksesan pengawasan pemilu, menjadikannya terpilih menjadi koordi-
nator divisi SDM. Saat ini fokusnya pada peningkatan Kapasitas SDM pengawasan pemilu dengan berumpu pada
Soliditas, Integritas, Mentalitas, dan Profesionalitas untuk efektivitas Organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

29 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

TAK KENAL MAKA TA’ARUF

Demokrasi

SITI KHOPIPAH
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Divisi Hubungan Antar Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

Lahir di tangerang, 17 Oktober 1976. Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagai Koordinator
Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga ini menyelesaikan jenjang S1 di Fakultas Syari’ah
(Hukum Islam) di IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1999 dan S2 di FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2007.
Aktif di kepemiluan sejak tahun 2006-2011. Melalui Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) sebagai
Program Officer untuk PP Fatayat NU dan Steering Group (Dewan Pembina) untuk rumpun NU di JPPR. Pada tahun
2009 dan 2011. Intensitas kepemiluan sekamin terasa saat bergabung menjadi Tim Asistensi Bawaslu RI untuk Divisi
Pengawasan pada tahun 2012-2017. Pengalaman lainnya antara lain sebagai fasilitator dan narasumber untuk
kegiatan-kegiatan tentang Pemilu dan Pilkada sejak tahum 2012 yang dilaksanakan Bawaslu dari Tingkat RI sampai
dengan Kabupaken/Kota.

BURHANUDDIN
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Divisi Pengawasan
Lahir di Barru Sulawesi Selatan 24 Juni 1981, menamatkan Sekolah Dasar, SMP dan SMA di Barru Sulawesi
Selatan. Pada Tahun 2000 melanjutkan kuliah D3 dan S1 di Kampus Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Jakarta.
Sempat mencicipi kuliah Hukum Bisnis selama satu semester di Pascasarjana Universitas Pancasila, Empat Semes-
ter di Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dan satu semester di Pascasarjana Ilmu
Komunikasi Universitas Mercu Buana. Selama bergelut di dunia kemahasiswaan, aktif di berbagai organisasi extra
kampus dan kepemudaan diantaranya PMII, IKAMI, SS GP ANSOR dan KNPI. Dalam dunia kerja sempat menjadi
sekertaris eksekutif Lembaga Pengusaha Pemuda Pancasila. Kemudian menjadi Tim Asistensi Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta dan sekarang menjadi Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Koordinator Divisi Pengawasan.

MAHYUDIN
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
Lahir di Bima, 08 Juni 1979 merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Menyelesaikan seluruh pendidikan
sekolah dasar di NTB kemudian melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Ibnu
Chaldun Jakarta, dan Program Magister Hukum (S2) di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Tata
Negara (HTN). Latar belakang sebagai seorang Advokat/Pengacara sekaligus menjadi menjadi dosen Hukum Tata
Negara mengantarkan dirinya untuk menjadi Komisioner Bawaslu DKI Periode 2018-2023 Koordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa. Diluar kesibukan rutin sebagai advokat dan mengajar, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan
Organisasi. Kecintaan terhadap Organisasi dimulai sejak menjadi mahasiswa baik yang bersifat intra kampus
dengan menduduki jabatan tertinggi sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, dan
Organisasi ekstra kampus pada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta sampai dengan Pengurus Besar
(PB HMI). Mahyudin juga terlibat dalam kegiatan bersifat internaisonal yaitu mengikuti Leadership Training “United
Nations Development Program (UNDP-IYLEGI-UNDEF)” pada tahun 2008 di bogor.

IRWAN SUPRIADI RAMBE
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Divisi Organisasi
Menyelesaikan studi Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Salah satu fokus studinya adalah kajian di bidang studi kepartaian dan
sistem pemilu. itulah seabnya ia mengambil tema skripsinya tentang “Peranan Partai Politik dalam Transisi
Demokrasi di Indonesia: Studi atas Peran Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar dalam Transisi Demokrasi di
Indonesia periode tahun 1999-2004”. Selepas menyelesaikan studi S1, Irwan melanjutkan studi Strata 2 (S2) di
bidang Manajemen Pertahanan dan Analisis Keamanan (Defense Management and Security Analiysis) yang
diselenggarakan oleh kolaborasi dua kampus bergengsi di tanah air dan inggris, yaitu Institute Teknologi Bandung
(ITB) dan Cranfield University (United Kingdom), yang dibiayai melalui full scholarship oleh British Embassy. Pria
kelahiran Binjai, Sumatera Utara itu aktif mengikuti berbagai kursus sistem politik dan kebijakan publik antara di
Jerman dan Australia. Ia pernah bekerja sebagai Tenaga Ahli profesional di Komisi II DPR RI pada saat dilakukannya
revisi UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Saat ini menjalankan amanat sebagai komisioner
Bawaslu DKI Jakarta (2018-2023) Koordinator Divisi Organisasi.

EDISI III / JUNI 2021 30

KOTA JAKARTA TIMUR

BAWASLU PEDIA

Demokrasi

1Integritas :
Bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya
sesuai nilai-nilai yang dianut baik itu yang berasal dari nilai kode etik di tempat
bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi.
2Profesionalitas :
Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota pro-
fesi pada profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki
untuk dapat melakukan tugas mereka.
3Netralitas :
Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak
berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun (Sesuai Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penga-
wasan Netralitas ASN, TNI dan Polri)

4Kode Etik Penyelenggara Pemilu :
Satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman
bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut
atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.
5DKPP :
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. lembaga yang bertugas menangani
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan
fungsi penyelenggaraan Pemilu.
Politik Uang (Money Politic) :

Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, peserta dan tim kampanye

6memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya secara langsung
maupun tidak langsung sebagai imbalan kepada peserta kampanye atau pemilih
pada pelaksanaan kampanye, masa tenang dan pada hari pemungutan suara
untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih dengan cara
tertentu sehingga surat suara menjadi tidak sah, memilih pasangan calon tertentu,
memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota
DPD tertentu.
(Untuk Pilkada dikenakan kepada setiap orang baik pemberi maupun penerima).

31 EDISI III / JUNI 2021
KOTA JAKARTA TIMUR

QUIZ PEMILU Demokrasi

QUIZ SUDOKU HINT
1a Prinsip profesionalitas sebagaimana diatur dalam peratur-
abc
1 an dkpp no 2 tahun 2017
2 1b Jumlah like postingan pertama ig bawaslu jakarta timur
3 1c Jumlah like postingan kedua ig bawaslu jakarta timur
2a Jumlah pengawas pemilu
2b Jumlah poin kode etik penyelenggara pemilu sebagaima-

na peraturan dkpp no 2 tahun 2017
2c Jumlah pengawas pemilu
3a SIMP
3b Jumlah pengawas pemilu

QUIZ TTP 1 Mendatar
2 2. Jumlah pasal pada peraturan dkpp no 2 tahun 2017
Teka-Teki Pemilu 3. Hari kerja penganganan temuan dan laporan bawaslu
pada pemilu
3 4. Jumlah parpol peserta pemilu tahun 2019
5. Jumlah kursi daerah pemilihan anggota dpr ri provinsi
4 dki jakarta pemilu 2019
7. Jumlah kursi daerah pemilihan anggota dpd provinsi
56 7 dki jakarta pemilu 2019 di jakarta timur
8. 5 digit terakhir wa center bawaslu kota jakarta timur
11 9. Jumlah calon anggota dpd pemilu tahun 2019
10. Jumlah panwaskel di jakarta timur pada pemilu 2019
8 Menurun
1. Jumlah ptps di jakarta timur tahun 2018
9 3. Jumlah kecamatan di jakarta timur
10 4. Umur minimal skpp 2021
6. Tahun lahir ketua bawaslu kota jakarta timur
VOUCHER 7. Jumlah kotak suara jakarta timur
OV O/ G OP AY 9. Umur minimal ptps 2019
UNTUK PEMENANG 11. Syarat Umur Menjadi Bawaslu Kab/Kota

Syarat mengikuti Quiz Teka-teki Pemilu :
1. Follow salah satu Media sosial Bawaslu Kota Jakarta Timur (Instagram, Facebook, dan Twitter) serta

comment dan mention 5 teman.
2. Menjawab quiz Sudoku dan Teka Teki Pemilu, Perolehan Score terbanyak dari quiz Sudoku dan Teka

teki Pemilu adalah Pemenang Quiz.
3. Keputusan Pemenang Quiz bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Pemenang terpilih akan dihubungi secara langsung oleh pihak Redaksi melalui email atau nomor

telepon yang disertakan saat mengirimkan jawaban Quiz.

Jawaban dikirim paling lambat Tanggal : 15 Agustus 2021 32
Ke Email bawaslu.kotajaktim@gmail.com
KOTA JAKARTA TIMUR
EDISI III / JUNI 2021

12 Juni 2012 - 12 Juni 2021

PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ppid.jakartatimur.bawaslu.go.id

WA CENTER

081 769 769 90

Bawaslu Jaktim
bawaslu.kotajaktim
@bawaslu.kotajaktim

bawaslu.kotajaktim@gmail.com
jakartatimur.bawaslu.go.id