Studi Kasus Digipay

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Utara

STUDI
KASUS #1

Apa saja syarat bagi satuan kerja dan vendor untuk bergabung di marketplace ?

Syarat satuan kerja untuk bergabung Syarat vendor untuk bergabung di marketplace
di marketplace digipay, antara lain: digipay, antara lain:

- Mengelola uang persediaan (UP - Memiliki rekening giro/rekening tabungan di
Tunai dan/atau UP KKP). bank yang sama dengan rekening satuan kerja

- Telah memiliki virtual account / - Sebaiknya telah memiliki NPWP. Apabila
menggunakan Kartu Kredit vendor belum memiliki NPWP, pengenaan
Pemerintah. pajaknya berbeda.

- Bermitra dengan HIMBARA (Bank - Memiliki SIUP atau Surat Izin dari
BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI) RT/RW/Kelurahan setempat atau Surat Izin
Usaha lainnya.

- Bersedia mengupload dan mengupdate katalog
produk secara berkala.

2

STUDI
KASUS #2

Apabila satuan kerja tidak memiliki virtual account tetapi memiliki KKP, apa tetap
dapat bergabung di marketplace ?

Sesuai ND Dir. PKN Nomor ND-1121/PB.3/2020, syarat satker calon peserta: paling
sedikit telah menggunakan Virtual Account, relaksasi dari pengaturan sebelumnya
yaitu: harus pengguna SAKTI, VA, dan KKP.

Namun, berdasarkan koordinasi yang dilakukan dengan PIC Dit. PKN, apabila satker
telah menggunakan KKP, dapat didaftarkan di sistem marketplace, tetapi vendor
mitranya harus memiliki rekening giro.

3

STUDI
KASUS #3

Selama ini pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menggunakan
aplikasi e-catalogue. Apa perbedaan sistem marketplace dan e-catalogue ?

• E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang MARKETPLACE
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi DIGIPAY
teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ,
produk dalam negeri, produk Standar Nasional • Pengadaan barang/jasa pemerintah dari
Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, sumber dana uang persediaan (transaksi
harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia maksimal Rp50 juta)
barang/jasa.
• Dalam rangka memberdayakan UMKM
• E-katalog meliputi barang, pekerjaan konstruksi sebagai program Pemulihan Ekonomi
dan/atau jasa lainnya. Nasional

• Dikembangkan oleh LPSE • Dikembangkan oleh DJPb dan HIMBARA

4

STUDI
KASUS #4

Admin satker / vendor telah melaksanakan pendaftaran user, tetapi tidak ada notifikasi email yang
masuk. Apakah user tetap harus menunggu notifikasi atau admin melakukan perekaman user ulang?

o Sebelum mendaftarkan user, admin satker / vendor harus 5
memastikan bahwa email yang akan didaftarkan sudah valid
dan aktif.

o Email notifikasi akan terkirim secara otomatis setelah admin
menyimpan data user.

o Apabila user belum menerima email, admin dapat
melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan reset password/lupa password
pada aplikasi digipay.

2. Email konfirmasi akan langsung diterima, dan user dapat
langsung mengakses password baru / membuat password
baru (masing-masing digipay berbeda)

3. Selain itu, user agar melihat menu spam untuk melakukan
pengecekan email notifikasi.

STUDI
KASUS #4

Admin satker / vendor telah melaksanakan pendaftaran user, tetapi tidak ada notifikasi email yang
masuk. Apakah user tetap harus menunggu notifikasi atau admin melakukan perekaman user ulang?

o Sebelum mendaftarkan user, admin satker / vendor harus 6
memastikan bahwa email yang akan didaftarkan sudah valid
dan aktif.

o Email notifikasi akan terkirim secara otomatis setelah admin
menyimpan data user.

o Apabila user belum menerima email, admin dapat
melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan reset password/lupa password
pada aplikasi digipay.

2. Email konfirmasi akan langsung diterima, dan user dapat
langsung mengakses password baru / membuat password
baru (masing-masing digipay berbeda)

3. Selain itu, user agar melihat menu spam untuk melakukan
pengecekan email notifikasi.

STUDI
KASUS #5

Apakah masing-masing user dapat dirangkap oleh orang yang sama ? (1)

Untuk menjamin keamanan serta proses check and balances, setiap peran (user) yang berbeda sebaiknya
dijalankan oleh orang yang berbeda

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DIGITAL PAYMENT - MARKETPLACE

Pemesan/ Pejabat Pembuat Pejabat Penerima Barang Bendahara Tahapan
Staf PPK Komitmen Pengadaan Pengeluaran PBJ
dilakukan
Pesan barang /jasa Pengujian Cek ketersediaan Terima dan Pembayaran secara
melalui daftar kebenaran data dana, negosiasi periksa menggunakan VA, terintegrasi
harga, pilih cara CMS/ MCM/ BNI dalam
barang/jasa secara dan instruksi bayar (KKP/VA CMS) spesifikasi dan Direct atau KKP sistem/
elektronis PBJ melalui sistem kondisi barang aplikasi
marketplace

Sumber : 7
- Bahan Paparan Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb

STUDI
KASUS #5

Apakah masing-masing user dapat dirangkap oleh orang yang sama ? (2)

Prinsip Akuntabilitas pada Marketplace Setiap user diakses dengan menggunakan alamat email,
dan 1 (satu) email hanya bisa dipergunakan untuk
mengakses 1 (satu) user .

1. Proses pengadaan mengikuti peraturan PBJ yang berlaku
2. Semua user melewati proses validasi dan registrasi berjenjang
3. Adanya pembagian tugas dan kewenangan pada setiap tahapannya (clarity of role and segregation of duties)
4. Adanya proses check and balances dan approval berjenjang
5. Proses pembayaran dilakukan secara elektronik melalui payment system perbankan
6. Sistem mampu menyajikan saldo uang persedian secara real time, perhitungan pajak, dan dokumen

pertanggungjawaban belanja secara otomatis

Begitu halnya dengan user dari vendor-vendor UMKM kecil. 8

Apabila pada vendor terdapat keterbatasan pegawai, para vendor agar berkonsultasi dengan perbankan,
terhadap pembagian peran pada sistem marketplace digipay.

Sumber :
- Bahan Paparan Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb

STUDI
KASUS #6

Apabila pejabat yang memiliki user marketplace dimutasi, bagaimana mekanisme
penggantian user ?

• Perubahan user satuan kerja dilaksanakan melalui user admin satker.
• Admin satker memastikan email yang diberikan telah aktif dan valid.
• Admin satker merekam data pejabat baru dan memiih peran dari yang bersangkutan

TIPS • Satuan kerja jangan menghapus user
pejabat lama, karena history data juga
akan ikut terhapus.

• Sebaiknya, user pejabat lama cukup di-
nonaktifkan/ di-inaktifkan

9

STUDI
KASUS #7

Apakah satuan kerja dapat menggunakan vendor yang telah didaftarkan satuan kerja lain ? (1)

Satuan kerja dapat menggunakan vendor yang telah didaftarkan oleh satuan kerja lain dengan cara
mengirimkan undangan (invite) kepada vendor di aplikasi marketplace digipay.

Langkah-langkah mengundang / invite vendor pada aplikasi 10
sistem marketplace, antar lain:

1. Melalui user pejabat pengadaan, satuan kerja mencari
vendor yang akan diundang pada menu invite vendor/daftar
seluruh vendor, kemudian pilih ‘invite’.

2. Secara otomatis akan terkirim notifikasi pada email dan
aplikasi marketplace pada user vendor.

3. Vendor menerima undangan /invite, dan secara otimatis data
vendor akan termonitor pada user pejabat pengadaan di
aplikasi marketplace.

STUDI
KASUS #7

Apakah satuan kerja dapat menggunakan vendor yang telah didaftarkan satuan kerja lain ? (2)

https://digipay002.id https://digipay008.id 11
BANK BRI BANK Mandiri

STUDI
KASUS #7

Apakah satuan kerja dapat menggunakan vendor yang telah didaftarkan satuan kerja lain ? (3)

Khusus untuk digipay 002 (BANK BRI), apabila tidak muncul notifikasi undangan pada vendor, satker dapat
melakukan perekaman data vendor secara manual, dengan mengisi ID Penyedia / ID Vendor yang telah
terdaftar pada sistem marketplace.

Untuk memudahkan dan mempercepat
proses invite vendor, satuan kerja dapat
melaksanakan langkah-langkah sebagai
berikut:

1. Menghubungi vendor untuk konfirmasi

TIPS 2. Memanfaatkan grup admin
marketplace/satuan kerja yang telah
difasilitasi oleh KPPN untuk 12
mengkonfirmasi kepada satuan kerja
lain yang menggunakan vendor yang
sama.

STUDI
KASUS #8

Bagaimana mekanisme pembayaran tagihan KKP atas transaksi DIGIPAY ? (1)

Bendahara memastikan bahwa biaya yang dikenakan pada tagihan KKP hanya biaya
meterai.

Bank Penerbit KKP membebaskan Satker dari biaya penggunaan KKP, meliputi:

• biaya keanggotaan (membership fee) • biaya copy Billing Statement

• biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, • biaya pencetakan tambahan lembar tagihan
dan e-banking
• biaya keterlambatan pembayaran
• biaya permintaan kenaikan batasan belanja
(limit) • biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang
terlambat dibayarkan, dan
• biaya penggantian kartu kredit karena
hilang/dicuri atau rusak • biaya penggunaan fasilitas airport lounge
yang bekerja sama dengan KKP
• biaya penggantian PIN

13

STUDI
KASUS #8

Bagaimana mekanisme pembayaran tagihan KKP atas transaksi DIGIPAY ? (2)

Langkah-langkah pertanggungjawaban penggunaan KKP, antara lain:

▪ Pemegang KKP membuat Daftar Pengeluaran Riil atas bukti pembayaran yang telah
ditatausahakannya, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK.

▪ PPK melakukan pengujian atas Daftar Pengeluaran Riil yang disampaikan, antara lain:
kebenaran data, kebenaran perhitungan, kesesuaian perhitungan, kesesuaian jenis
belanja, kesesuaian spesifikasi teknis dan volume, dan lain-lain.

▪ Apabila bukti-bukti sesuai ketentuan, PPK menyusun Daftar Pembayaran Tagihan (DPT)
KKP dan SPBy.

▪ SPBy tersebut menjadi dasar pembuatan SPP dan SPM GUP KKP.

▪ Setelah terbit SP2D GUP KKP dan uang diterima rekening BPg, BPg melakukan

pembayaran tagihan, yang dapat dilaksanakan di teller bank atau melalui CMS BRI / MCM

Mandiri 14

STUDI
KASUS #9

Bagaimana mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara pada sistem marketplace
digipay ? (1)

Aplikasi marketplace digipay Sumber : 15
telah mengakomodir - Bahan Paparan Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb
perhitungan pajak terhadap
transaksi yang dibayarkan
dengan KKP berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 231/PMK.03/2019 tentang
Tata Cara Pendaftaran Dan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak, Pengukuhan Dan
Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, Serta
Pemotongan dan/atau
Pemungutan, Penyetoran, Dan
Pelaporan Pajak Bagi Instansi
Pemerintah.

STUDI
KASUS #9
Bagaimana mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara pada sistem marketplace
digipay ? (2)
Setelah barang dikirim vendor, penerima barang akan melakukan proses terima barang (konfirmasi)
- Apabila menggunakan metode pembayaran KKP, transaksi otomatis selesai (terbayar)
- Namun jika menggunakan metode VA, pembayaran dilakukan oleh bendahara melalui CMS BRI /MCM Mandiri
/BNI Direct dengan men-generate 2 ADK, yaitu : ADK tagihan (format .csv) dan ADK Pajak (format .txt)

Generate ADK pada
user bendahara

16

STUDI
KASUS #10

Satuan kerja telah melaksanakan pemesanan barang, tetapi mengapa perhitungan
pajak tidak muncul ?

Pada USER PEMESAN Pada USER PEJABAT PENGADAAN setelah proses nego

• Perhitungan pajak akan muncul ketika telah dilakukan deal harga (negosiasi) antara pejabat pengadaan dengan vendor.

• Kemudian barulah sistem melakukan kalkulasi berdasarkan algoritma perhitungan pajak yang ditetapkan. 17

STUDI
KASUS #10

Satuan Kerja telah melaksanakan transaksi pada marketplace dan barang telah diterima. Namun,
uang belum juga masuk ke rekening vendor. Apakah ada kendala pembayaran ?

• Apabila vendor belum menerima pembayaran meskipun barang telah dikirim kepada satuan kerja, kemungkinan
jatuh tempo pembayaran yang ditentukan oleh Pejabat Pengadaan lebih lama dari waktu barang diterima.

• Karena pendebitan KKP pada transaksi marketplace, dilaksanakan tepat pada tanggal jatuh tempo pembayaran
setelah barang diterima satuan kerja.

• Namun, kedepannya, pengaturan jatuh tempo ini akan dihilangkan. (Pendebitan KKP akan langsung 18
dilaksanakan setelah barang diterima oleh satuan kerja)

STUDI
KASUS #11

Satuan kerja telah melaksanakan transaksi belanja barang pada aplikasi DIGIPAY dengan
menggunakan KKP. Namun ketika akan membayar muncul pengenaan pajak PPh Pasal 23. Kenapa
bisa terjadi demikian ? Bagaimana solusinya ?

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau
Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, mengatur mengenai pengecualian terhadap
Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut/Wajib Potong/Wajib Setor PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPnBM.
Jadi PPh Pasal 23 tetap menjadi kewajiban Potong dan Pungut Bendahara

Namun, apabila dalam pembelian barang satuan kerja dikenakan PPh Pasal 23, kemungkinan vendor salah
mengkategorikan barang saat mengupload catalog (mis. sapu lidi dikategorikan kelompok jasa lainnya)

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan satuan kerja:
1. Segera hubungi vendor untuk melakukan pengecekan katalog barang, segera perbaiki apabila ada

kekeliruan
2. Koordinasikan kepada KPPN terhadap pembebanan pajak sebelum melakukan penyetoran pajak

19

STUDI
KASUS #12

Vendor menyampaikan keluhan bahwa untuk mengupload katalog produk
memerlukan waktu yang lama, mengingat jumlah produk yang dimiliki vendor
sangat banyak

TIPS Di masa awal pengimplementasian / masa piloting marketplace, vendor tidak perlu
mengupload seluruh produk yang dijual.
•
Vendor dapat berkoordinasi dengan satuan kerja,apa saja produk yang dibutuhkan oleh
• satuan kerja.

• Produk-produk tersebut-lah, yang diprioritaskan untuk di-upload.
•
Selanjutnya, vendor dapat mengupdate katalog produk secara berkala dan menggencarkan
promosi kepada satuan kerja lainnya.

20

STUDI
KASUS #13

Vendor satker adalah vendor kecil, dan enggan untuk didaftarkan di marketplace karena
keterbatasan penggunaan teknologi. Bagaimana solusinya ? (1)

Untuk menyukseskan penggunaan sistem marketplace dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari satuan kerja,
penyedia barang/jasa, perbankan, dan KPPN, yang melaksanakan perannya masing-masing dengan
bersungguh-sungguh.

Rencana aksi bagi SATUAN KERJA: Rencana aksi bagi PARA VENDOR:

1. Mendata vendor mitra yang dapat 1. Memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas dari
didaftarkan pada sistem marketplace. sistem marketplace.

2. Melakukan koordinasi secara berkala 2. Segera menyampaikan kendala dan permasalahan
kepada perbankan agar dapat membantu dalam penggunaan sistem marketplace kepada satuan
mendaftarkan dan mengasistensi vendor. kerja dan perbankan.

3. Ikut mensosialisasikan dan 3. Meminta asistensi kepada perbankan untuk
mempersuasikan manfaat marketplace mengoperasikan marketplace.
untuk mendorong para vendor ikut
bergabung 4. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan

21

STUDI
KASUS #13

Vendor satker adalah vendor kecil, dan enggan untuk didaftarkan di marketplace karena
keterbatasan penggunaan teknologi. Bagaimana solusinya ? (2)

Rencana aksi bagi PERBANKAN:
1. Memberikan kemudahan kepada para vendor dan mengawal pembukaan rekening baru.
2. Memberikan pendampingan dan asistensi secara penuh kepada vendor dan satuan kerja untuk

mengoperasikan sistem marketplace.
3. Mengadakan bimtek atau workshop secara berkala kepada para vendor.
4. Menarik lebih banyak vendor untuk bergabung kepada marketplace.
5. Ikut membantu mempromosikan vendor-vendor yang sudah terdaftar pada sistem marketplace kepada

satuan kerja.
6. Segera berkoordinasi dengan kantor pusat perbankan atas kendala dalam pengoperasian marketplace.

22

STUDI
KASUS #13

Vendor satker adalah vendor kecil, dan enggan untuk didaftarkan di marketplace karena
keterbatasan penggunaan teknologi. Bagaimana solusinya ? (3)

TIPS

Rencana aksi bagi KPPN:
1. Memberikan asistensi kepada satuan kerja terhadap penggunaan sistem marketplace.
2. Memastikan dan mendorong perbankan ikut proaktif dalam penggunaan sistem marketplace.
3. Melaksanakan monev secara berkala kepada satuan kerja, perbankan, dan penyedia barang/jasa.
4. Mengkonsolidasikan hasil monev kepada Kanwil DJPb dan Kanwil Perbankan.
5. Melaksanakan penilaian dan memberikan penghargaan / awards kepada satuan kerja dan perbankan.
6. Memastikan partisipasi riil dari Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dilaksanakan langsung

oleh Kepala KPPN.
7. “Speak with their own languages” : harus berempati dengan interest masing-masing pihak.

23

STUDI
KASUS #14

Bagaimana manajemen permasalahan DIGIPAY pada KPPN ?

TIPS Marketplace DIGIPAY adalah aplikasi aplikasi baru yang masih terus dikembangkan. Namun kendala
pada DIGIPAY sudah di bawah pengawasan Dit PKN dan HIMBARA Pusat. Untuk itu, KPPN sebagai
konektor antara Dit. PKN dan Satuan Kerja agar berkoordinasi dengan pihak-pihak sebagai berikut:

PIC KPPN Permasalahan Contact Person
sebaiknya
Kendala aplikasi DIGIPAY: PIC HIMBARA PUSAT
telah - Email tidak diterima
melaksana- - Notifikasi tidak muncul PIC Dit. PKN
kan seluruh - Tidak dapat mendaftarkan / manajemen user PIC KANWIL / KANTOR CABANG HIMBARA
rangkaian - Tampilan menu digipay
transaksi - Dll. 24

pada Kebijakan Penggunaan Marketplace dan Digital
DIGIPAY Payment, kebijakan pendaftaran vendor, dll.

Penggunaan Sistem CMS / MCM / BNI Direct,
perbaikan menu, dll.