ANALISIS DATA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TAHUN 2015 - 2019

INSTANSI
DASAR
NO KEGIATAN PENANGGUNG HUKUM KETERANGAN
JAWAB
[1] [2] [3] [4] [5]

3 Pembinaan PMI di Atase Pasal 29 PP Penjelasan pasal

negara tujuan Ketenagakerjan atau No. 10 Tahun 29 : Yang
pejabat dinas luar 2020 dimaksud dengan

negeri "pembinaan
kepada Pekerja

Migran
Indonesia" antara

lain melalui

kegiatan
welcoming

programme

4 Orientasi Sebelum Pemberi Kerja Pasal 30 Ayat - Dilakukan

Bekerja (1) PP No. 10 Sebelum PMI

Tahun 2020 mulai bekerja

5 Melaporkan PMI Pasal 31 Ayat - Melaporkan diri

kepulangan PMI (1) PP No. 10 kepada Atase
saat kontrak habis Tahun 2020 Ketenagakerjan

atau berakhir atau pejabat LN


TAHAPAN SETELAH BEKERJA

1 PMI Bermasalah Atase Pasal 32 Ayat - BP2MI

di negara Ketenagakerjan atau (2) PP No. 10 memfasilitasi
Penempatan pejabat dinas luar Tahun 2020 PMI dari








45

INSTANSI
DASAR
NO KEGIATAN PENANGGUNG HUKUM KETERANGAN
JAWAB
[1] [2] [3] [4] [5]
negeri debarkasi

Indonesia
sampai ke

daerah asal

[Pasal 32 Ayat
(2) PP No. 10

Tahun 2020]


4
C. SUMBER REGULASI
Sumber regulasi sebagai rujukan terkait dengan pembagian kewenangan

dan entitas penanggung jawab/ pelaksana kegiatan serta dasar hukum kegiatan


dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5.

Sumber regulasi pembagian kegiatan dan dasar hukum
PERIHAL
NO REGULASI KETERANGAN
/ TENTANG
1. UU No. 18 TAHUN Tentang Pelindungan Hasil revisi UU No.

2017 Pekerja Migran Indonesia 39 Tahun 2004

(P2MI) tentang Penempatan
dan Perlindungan

Tenaga Kerja
Indonesia Luar



4 Regulasi dapat bertambah karena terdapat beberapa regulasi yang sedang dalam proses
penyusunan baik Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri termasuk
Peraturan Badan.




46

PERIHAL
NO REGULASI KETERANGAN
/ TENTANG
Negeri (PPTKILN)



2. Peraturan Presiden Tentang Badan Pelindungan Tindak lanjut
Republik Indonesia Pekerja Migran Indonesia amanah Pasal 48

Nomor 90 Tahun (BP2MI) dalam UU No. 18
2019 Tahun 2017 dan

sekaligus mencabut

Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun

2006 tentang Badan
Nasional

Penempatan dan
Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesi


3. Peraturan Tentang Tata Cara Tindak lanjut

Pemerintah Republik Penempatan PMI oleh amanah Pasal 50
Indonesia Nomor 10 Badan Pelindungan Pekerja Ayat (2) dalam UU

Tahun 2020 Migran Indonesia (BP2MI) No. 18 Tahun 2017

dan sekaligus
mencabut Peraturan

Pemerintah Nomor 4
Tahun 2013 tentang

Tata Cara
Pelaksanaan

Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia di





47

PERIHAL
NO REGULASI KETERANGAN
/ TENTANG
Luar Negeri oleh

Pemerintah


4. Peraturan Menteri Tentang Jaminan Sosial Tindak lanjut

Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia amanah Pasal 29
Republik Indonesia Ayat 5 dalam UU

Nomor 18 Tahun No. 18 Tahun 2017

2018 dan sekaligus
mencabut Peraturan

Menteri
Ketenagakeijaan

Nomor 7 Tahun
2017 tentang

Program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja
Indonesia


5. Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Tindak lanjut

Ketenagakerjaan Penempatan Pekerja Migran amanah Pasal 60,

Republik Indonesia Indonesia Pasal 61 Ayat (3),
Nomor 09 Tahun Pasal 63 Ayat (4),

2019 dalam UU No. 18
Tahun 2017 dan

sekaligus mencabut
Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan No.

22 Tahun 2014





48

PERIHAL
NO REGULASI KETERANGAN
/ TENTANG
tentang Pelaksanaan

Penempatan dan

Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di

Luar Negeri

6. Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Tindak lanjut

Ketenagakerjaan Pemberian Izin Perusahaan amanah Pasal 51
Republik Indonesia Penempatan Pekerja Migran Ayat (3), Pasal 53

Nomor 10 Tahun Indonesia Ayat (4) dan Pasal

2019 55 Ayat (3) dalam
UU No. 18 Tahun

2017 dan sekaligus
mencabut :

1. Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Nomor :
PER/09/MEN/V/

2009 tentang Tata
Cara

Pembentukan

Kantor Cabang
Pelaksana

Penempatan
Tenaga Kerja








49

PERIHAL
NO REGULASI KETERANGAN
/ TENTANG
Indonesia Swasta

2. Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan
No. 41 Tahun

2015 tentang
Rencana Kerja

Penempatan dan

Perlindungan
Tenaga Kerja

Indonesia, Sarana
dan Prasarana

Pelayanan

Penempatan
Tenaga Kerja

Indonesia
3. Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan
No. 42 Tahun

2015 tentang Tata

Cara Pemberian,
Perpanjangan dan

Pencabutan Surat
Ijin Pelaksana

Penempatan

Tenaga Kerja
Indonesia






50

PERIHAL
NO REGULASI KETERANGAN
/ TENTANG
7 Peraturan Menteri Tentang Penghentian dan Tindak lanjut

Ketenagakerjaan Pelarangan Penempatan amanah Pasal 32
Republik Indonesia PMI ayat (4) dalam UU

No. 17 Tahun 2019 No. 18 Tahun 2017




























































51

52