UNTUK FASE F (KELAS XII SMK)
Chaptylana Larasati, S.Pd.
DAFTAR ISI
A. Tujuan Penyusunan Handout............................................................................ 3
B. Elemen ................................................................................................................. 3
C. Capaian Pembelajaran ....................................................................................... 3
D. Tujuan Pembelajaran......................................................................................... 3
Ilustrasi ......................................................................................................................4
Dasar Pengenaan Pajak PPN................................................................................... 5
Perhitunga PPN dan PPnBM ................................................................................... 6
Perhitungan PPN Terutang ..................................................................................... 7
Faktur Pajak ..............................................................................................................8
Rangkuman ............................................................................................................... 9
Glosarium ................................................................................................................ 10
Daftar Pustaka .........................................................................................................11
2
A. TUJUAN PENYUSUNAN HANDOUT
Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta didik diharapkan dapat
memperoleh pemahaman tentang perhitungan DPP PPN, perhitungan PPN
dan PPnBM, serta perhitungan PPN terutang. Penguasaan terhadap materi
ini diharapkan dapat memberi bekal peserta didik untuk dapat menghitung
DPP PPN, menghitung PPN dan PPnBM, serta menghitung PPN terutang.
B. ELEMEN
Perpajakan
C. CAPAIAN PEMBELAJARAN
Pada akhir Fase F peserta didik mampu memahami jenis-jenis pajak,
menghitung pajak terutang, menyetor pajak kurang bayar, menyusun
laporan pajak, serta memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan
(KUP).
D. TUJUAN PEMBELAJARAN YANG AKAN DICAPAI
PJK.09 Peserta didik mampu menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
PPN berdasarkan permasalahan kontekstual dengan tepat.
PJK.10 Peserta didik mampu menghitung PPN dan PPnBM berdasarkan
permasalahan kontekstual dengan tepat.
PJK.11 Peserta didik mampu menghitung pajak PPN terutang berdasarkan
data Faktur Pajak dengan
cermat dan tepat.
3
Ilustrasi
Scan QR code berikut ini menggunakan smartphone Anda!
Amatilah ilustrasi yang disediakan dari QR code tersebut!
Data apa saja yang ada pada ilustrasi tersebut? Bisakah Anda menjelaskan mengapa
Dasar Pengenaan Pajak PPN tidak selalu sama dengan jumlah nilai belanja?
Pelajarilah materi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan di atas!
4
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
PPN
Dasar pengenaan pajak (DPP) PPN merupakan nilai
yang nantinya akan dikalikan dengan tarif PPN.
Setiap jenis pajak memiliki aturan tersendiri
mengenai penetapan DPP. Dalam hal PPN, berikut
merupakan macam-macam DPP PPN.
1. Harga Jual: harga jual ditambah semua biaya yang muncul (misalnya: biaya
pengiriman, asuransi, biaya perakitan, dsb).
2. Nilai Penggantian: harga dari jasa yang diberikan (harga asli tidak termasuk
potongan harga dan PPN)
3. Nilai impor: nilai yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah
pungutan lainnya.
4. Nilai ekspor: semua biaya yang dikeluarkan eksportir
5. Nilai lain sebagai DPP
Contoh 1, PT Armada menjual sejumlah mesin fotokopi kepada distributornya
sebesar Rp 59.000.000. Mesin fotokopi tersebut dikirim dari Jakarta ke Medan
dengan biaya pengiriman sebesar Rp 4.000.000, dan biaya asuransi pengiriman
sebesar Rp 1.200.000. Berdasarkan transaksi tersebut, maka perhitungan DPP PPN
adalah sebagai berikut.
DPP = harga jual + biaya pengiriman + biaya asuransi
= 59.000.000 + 4.000.000 + 1.200.000
= 64.200.000
PPN = 11% x 64.200.000
= 7.062.000
Kesimpulan: DPP atas transaksi di atas adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam
rangka penjualan BKP.
Contoh 2, PT Buana membeli barang dagang dari PT Sejahtera sebesar Rp
50.000.000, harga tersebut diketahui sudah dipotong diskon sebesar Rp 5.000.000.
Berdasarkan transaksi tersebut, maka perhitungan DPP PPN adalah sebagai berikut.
5
DPP = harga beli + diskon
= 50.000.000 + 5.000.000
= 55.000.000
PPN = 11% x 55.000.000
= 6.050.000
Kesimpulan: DPP atas transaksi di atas adalah harga asli (tidak termasuk diskon).
Perhitungan PPN dan PPnBM
PPN merupakan pajak yang menambah harga suatu barang, begitupula dengan
PPnBM.
Namun, PPnBM hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah. Sedangkan
PPN dikenakan pada semua barang dan jasa yang merupakan objek PPN.
“Barang yang dikenakan PPN belum tentu dikenakan PPnBM. Sedangkan,
Barang yang dikenakan PPnBM sudah pasti dikenakan PPN juga”
Tarif PPN yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022 adalah 11%. Sedangkan tarif
PPnBM bergantung pada jenis barang mewah yang dibeli pada sebuah transaksi,
karena masing-masing jenis barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda.
Contoh 1, PT INDOKOM menjual 100 unit printer senilai Rp133.200.000, harga
termasuk PPN. Berapakah besarnya DPP PPN?
Perhitungan:
= 133.200.000 x 100/111
= 120.000.000
Penjelasan:
Harga termasuk PPN mengandung
persentanse sebesar 111% (harga asli
100% dan PPN 11%). Sedangkan DPP
merupakan harga asli. Sehingga, untuk
mencari nilai DPP dihitung dengan cara seperti tertera di atas.
Contoh 2, PT INDOCOLD menjual AC (pengatur suhu udara) senilai Rp 3.275.000
termasuk pajak. AC yang dijual tersebut termasuk barang kena pajak yang tergolong
6
mewah yang terutang PPnBM tarif 20%. Berapakah besarnya DPP PPN, PPN, dan
PPnBM?
Perhitungan: 100/131 x 3.275.000 2.500.000
DPP 11% x 2.500.000 = 275.000
PPN Atau 500.000
10/131 x 2.500.000=
PPnBM 20% x 2.500.000 = 2.600.000
Atau
Harga Faktur 20/131 x 2.600.000=
Penjelasan:
Harga termasuk PPN dan PPnBM (dengan tarif 20%) mengandung
persentanse sebesar 131% (harga asli 100%, PPN 11%, dan PPnBM 20%).
Sedangkan DPP merupakan harga asli. Sehingga, untuk mencari nilai DPP
dihitung dengan cara seperti tertera di atas.
Perhitungan PPN Terutang
PPN merupakan pajak yang tidak dibayarkan secara langsung sebesar nilai pada
transaksi. PPN dihitung dengan cara indirect substraction method, yaitu menyelisihkan
antara PPN Keluaran dengan PPN Masukan.
PPN Keluaran adalah PPN yang muncul pada saat transaksi Penjualan.
PPN Masukan adalah PPN yang muncul pada saat transaksi Pembelian.
PPN Keluaran muncul ketika penjual memungut
PPN dari pembeli, sedangkan PPN Masukan
muncul ketika penjual tersebut membeli barang
dagangan. Sehingga, PPN Keluaran merupakan
tanggung jawab (utang) penjual untuk disetorkan
ke kas negara (karena diperoleh dari memungut
pajak dari pembeli). Namun, karena PPN
menggunakan indirect substraction method, maka
nominal PPN Keluaran tidak serta merta
7
dibayarkan ke kas negara. Perlu dihitung terlebih dahulu berapa jumlah PPN
Masukan yang diperoleh penjual tersebut.
Jika, PPN Keluaran > PPN Masukan → Kurang Bayar
PPN Keluaran < PPN Masukan → Lebih Bayar (tidak perlu bayar, bisa
direstitusi/dikompensasi)
PPN Keluaran = PPN Masukan → Nihil (tidak perlu bayar)
Jika setelah mengurangkan PPN Keluaran dengan PPN Masukan diperoleh hasil
positif, maka penjual tersebut mengalami kurang bayar. Artinya, selisih dari
perhitungan tersebut harus dibayarkan ke kas negara.
Faktur Pajak
Faktur pajak merupakan bukti pemungutan atau dipungutnya PPN dalam sebuah
transaksi. Materi tentang faktur pajak, dapat Anda temukan pada handout pertemuan
sebelumnya. Faktur pajak dalam sebuah kegiatan usaha dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Faktur Pajak Masukan
Merupakan bukti bahwa seorang pengusaha telah dipungut PPN oleh PKP
penjual. Hal ini terjadi karena pengusaha tersebut membeli BKP/JKP.
2. Faktru Pajak Keluaran
Merupakan bukti bahwa seorang pengusaha telah memungut PPN pada
pembeli. Hal ini terjadi karena pengusaha tersebut menjual BKP/JKP.
8
RANGKUMAN
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN
Dasar pengenaan pajak (DPP) PPN dapat dihitung dari beberapa hal berikut.
1. Harga Jual
2. Nilai Penggantian
3. Nilai impor
4. Nilai ekspor
5. Nilai lain sebagai DPP
Perhitungan PPN dan PPnBM
“Barang yang dikenakan PPN belum tentu dikenakan PPnBM. Sedangkan,
Barang yang dikenakan PPnBM sudah pasti dikenakan PPN juga”
Tarif PPN yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022 adalah 11%. Sedangkan tarif
PPnBM bergantung pada jenis barang mewah yang dibeli pada sebuah transaksi,
karena masing-masing jenis barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda.
Perhitungan PPN Terutang
PPN Keluaran adalah PPN yang muncul pada saat transaksi Penjualan.
PPN Masukan adalah PPN yang muncul pada saat transaksi Pembelian.
PPN Keluaran > PPN Masukan → Kurang Bayar
PPN Keluaran < PPN Masukan → Lebih Bayar (tidak perlu bayar, bisa
direstitusi/dikompensasi)
PPN Keluaran = PPN Masukan → Nihil (tidak perlu bayar)
9
GLOSARIUM
BKP : Barang Kena Pajak (barang yang menjadi objek PPN)
DPP : Dasar Pengenaan Pajak
JKP : Jasa Kena Pajak (jasa yang menjadi objek PPN)
PKP : Pengusaha Kena Pajak (pengusaha dengan omset >4,8M setahun)
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah
10
DAFTAR PUSTAKA
Harti, D. 2018. Administrasi Pajak C3 Untuk SMK/MAK Kelas XII. Jakarta: Erlangga.
Fitriya. 2022. Jenis Faktur Pajak dan Contoh Faktur Pajak Gabungan.
https://klikpajak.id/blog/contoh-faktur-pajak/.Diakses: 28 September 2022.
Kurniawan, A.M. 2016. Modul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah. Atma Jaya University, Yogyakarta:
https://www.coursehero.com/file/36784763/Modul-PPN-PPn-BM-7-Juni-
2016pdf/.
Mulyono, A. 2021. Administrasi Pajak Untuk SMK/MAK Kelas XII, Bidang Keahlian:
Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian: Akuntansi dan Keuangan,
Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Yogyakarta: Penerbit
Andi.
11