PANDUAN TATALAKSANA SOSIALISASI PROGRAM PEMERINTAH DENGAN METODE KONVENSIONAL (KUNJUNGAN LANGSUNG)

PANDUAN TATALAKSANA

SOSIALISASI
PROGRAM PEMERINTAH

DENGAN METODE
KONVENSIONAL

(KUNJUNGAN LANGSUNG)

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tebing Tinggi



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa atas berkat dan Rahmat-NYA sehingga penulis dapat
menyelesaikan buku Panduan Tatalaksana Sosialisasi Program
Pemerintah Dengan Metode Konvensional (Kunjungan Langsung).
Tujuan dari penulisan buku ini adalah sebagai acuan untuk
memandu dan memberikan petunjuk bagi peserta/pelaksana
sosialisasi program pemerintah dalam melakukan langkah-langkah
yang akan diterapkan pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi
secara langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna,
namun dengan semangat menjadi lebih baik, kiranya buku ini dapat
membantu dalam pelaksanaan sosialisasi program pemerintah
secara langsung kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Iswan
Suhendi, S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Komunikasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi yang turut
membimbing dan memberikan saran dan masukan dalam
penulisan buku panduan ini. Dan sewaktu-waktu perlu ditinjau
kembali untuk disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Tebing Tinggi, September 2022

Penulis

Juliadi Situngkir, S.Kom

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................... i
Daftar isi .................................................................................... ii
I. Latar Belakang .................................................................... 1
II. Tujuan dan Manfaat Sosialisasi ........................................... 5
III. Peserta Sosialisasi Program Pemerintah ............................. 5
IV. Strategi Komunikasi Sosialisasi ........................................... 6
V. Cakupan Program ............................................................... 7
VI. Cakupan Kegiatan ............................................................... 7
VII. Tahapan Kegiatan ............................................................... 8
Daftar Referensi ........................................................................ 13

ii

I. Latar Belakang
Program pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan

kebijakan-kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang telah
ditetapkan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan
terpadu yang di laksanakan oleh atau satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat,
guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program kerja pemerintah tidak bisa terelasisasikan tanpa
adanya sosislisasi ke masyarkat. Cara sosialisasi pemerintah yang
efektif adalah dengan cara komunikasi. Komunikasi yang efektif
untuk masyarakat mensyaratakan adanya pendekatan faktual dan
aktual serta memahami komunikasi yang benar secara
komprehensif dengan cara menerapkan “4C” yakni : completeness
(lengkap); claryteness (kejelasan); correctness (ketelitian); dan
consiceness (singkat). Pernyataan tersebut sangat relevan dengan
kondisi penyelenggaraan pemerintah era reformasi yang saat ini
memasuki pasca otonomi daerah dengan mengedepankan
transparansi dan keterbukaan.

1

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan
dengan aspek kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang
diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan pendapat Dwidjowijojo (2003 : 57) “kebijakan publik
dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kebijakan
dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis, dalam
bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak
tertulis namun disepakati, yaitu sebagai konvensi-konvensi”.

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn (1986) kebijakan
publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain
untuk mencapai hasil-hasil tertentu dan sebagai suatu instrumen
yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik dapat berbentuk
aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun
tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan
keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk
mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha
dengan tujuan tertentu.

Keberhasilan pemerintah dalam melaksanaan pembangunan
daerah sejatinya tidak dapat dilakukan sendiri dalam melaksanakan
setiap program pembangunan, namun diperlukan dukungan dan
partisipasi masyarakat di dalamnya, keduanya harus mampu

2

menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah
tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.
Keterlibatan masyarakat harus dikedepankan agar program yang
dilaksanakan tepat sasaran.

Keterlibatan masyarakat luas, merupakan salah satu kunci
yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan
keterlibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka
usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan
penting dalam upaya pembangunan daerah.

Program pemerintah perlu dipahami oleh seluruh masyarakat
Kota Tebing Tinggi. Untuk itu perlu penyebarluasan informasi
melalui sosialisasi kepada semua pihak termasuk kepada
masyarakat pada umumnya. Sosialisasi merupakan salah satu cara
untuk melakukan pengendalian sosial (social control) apabila suatu
masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat
harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang
mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Sosialisasi secara
langsung merupakan salah satu cara dalam menyampaikan
informasi yang dilakukan secara tatap muka tanpa menggunakan
media perantara komunikasi. Sosialisasi program pemerintah

3

adalah proses mengomunikasikan program-program pemerintah
kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan
dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang memiliki
salah satu fungsi pada bidang komunikasi adalah untuk mengelola
informasi publik dan melakukan penyebarluasan informasi. Oleh
karena itu, salah satu langkah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan program pemerintah sesuai
dengan tugas dan fungsinya adalah dengan cara melakukan
sosialisasi program pemerintah secara langsung (konvensional)
kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membuat
sebuah panduan sebagai sebagai acuan untuk memandu dan
memberikan petunjuk bagi peserta/pelaksana sosialisasi program
pemerintah dalam melakukan langkah-langkah yang akan
diterapkan pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara langsung.
Sehingga diharapkan pelaksanaan sosialisasi program pemerintah
dapat optimal.

4

II. Tujuan Dan Manfaat Sosialisasi
Tujuan Umum :
Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi terkait
program pemerintah kepada masyarakat

Tujuan Khusus :
Memberikan panduan tatalaksana sosialisasi program
pemerintah secara langsung kepada pelaksana/peserta
sosialisasi.

Manfaat :
a. Membentuk pola perilaku dan kepribadian berdasarkan

kaidah nilai dan norma suatu masyarakat
b. Menjaga keteraturan hidup dalam masyarakat atas

keragaman pola tingkah laku berdasarkan nilai dan norma
yang diajarkan
c. Menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat.

III. Peserta Sosialisasi Program Pemerintah
a. Penyelenggara sosialisasi, dalam hal ini adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi

5

b. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait langsung
dengan program pemerintah yang akan disosialisasikan

c. Mitra lembaga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Tebing Tinggi

IV. Strategi Komunikasi Sosialisasi
a. Tahap pengenalan
Terciptanya kesadaran (awareness) masyarakat akan
adanya ide atau program pemerintah yang disampaikan.
b. Tahap persuasi
Proses komunikasi diarahkan untuk membentuk sikap
masyarakat yang berupa sikap menerima terhadap
program pemerintah yang disampaikan.
c. Tahap keputusan
Pada tahap ini masyarakat akan memberi jawaban untuk
menerima atau menolok sosialisasi yang telah dilakukan.
Idealnya sosialisasi dapat diterima oleh masyarakat.

6

V. Cakupan Program
Cakupan program adalah sosialisasi langsung program

pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan
Walikota yang menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan
Informatika terlibat langsung atau turut ambil peran dalam
pelaksanaan program pemerintah yang dimaksud.

VI. Cakupan Kegiatan

Cakupan kegiatan sosialisasi langsung yang diselenggarakan

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi adalah

edukasi, himbauan, monitoring, dan kontrol sosial.

• Edukasi : Pemberian pemahaman tentang program

pemerintah yang disosialisasikan

• Himbauan : Ajakan untuk melakukan sebuah tindakan

• Monitoring : Pemantauan untuk mengukur kemajuan atas

objektif program

• Kontrol sosial : Upaya teknik dan strategi yang mencegah

perilaku masyarakat untuk menyimpang.

7

VII. Tahapan Kegiatan
1. Melakukan Pemetaan dan analisis Sosialisasi Program
Pemerintah yang ada Pada Dinas Kominfo.
Pemetaan dan analisis sosialisasi program
pemerintah perlu dilakukan untuk menentukan program
prioritas yang akan disosialisasikan, dengan indikator
berdasarkan perkembangan isu di masyarakat.

2. Rapat Sosialisasi Program Pemerintah Terpilih
Rapat Sosialisasi Program Pemerintah Terpilih

dilakukan bersama dengan peserta sosialisasi, yang
bertujuan untuk :

a. Pembahasan materi program
Materi program sosialisasi dapat diperoleh

langsung dari dinas terkait, baik berupa dokumen
maupun bahan referensi lainnya.

b. Perumusan tujuan
Menetapkan hasil akhir yang akan dicapai dari

kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Perlu dirumuskan

8

perilaku apa yang harus diupayakan setelah proses
sosialisasi berlangsung.

c. Inventarisasi pencapaian tujuan
Menginventarisasi sumber daya yang diperlukan

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sumber daya
yang perlu diinventarisasi meliputi sumber daya
sosialisasi (sarana dan prasarana sosialisasi).

d. Perumusan rencana operasional
Proses penetapan teknis pelaksanaan kegiatan di

lapangan. Tahapan ini meliputi penetapan personil
lapangan, jadwal kegiatan, tempat kegiatan, fasilitas
yang dibutuhkan, anggaran, dan hal-hal lainnya.

e. Perumusan rencana evaluasi
Tahap penyusunan indikator kinerja untuk menilai

kemajuan program, hasil program, dan dampak
program. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan
instrumen evaluasi mulai dari evaluasi proses, evaluasi
hasil, dan evaluasi dampak program.

9

3. Pelaksanaan Sosialisasi Langsung Program Pemerintah
Pada tahap ini peserta sosialisasi akan

menyampaikan program pemerintah terpilih kepada
masyarakat dengan metode sosialisasi kunjungan
langsung untuk melakukan edukasi, himbauan, monitoring
dan kontrol sosial sesuai dengan hasil rapat yang telah
disepakati bersama.

4. Laporan
Laporan dilaksanakan dan disusun secara bertahap

dari awal hingga akhir kegiatan. Laporan kegiatan
merupakan laporan tertulis yang berisikan waktu
pelaksanaan, tempat/lokasi, peserta, hasil kegiatan,
kendala, dan lampiran (dokumentasi dan instrument).

5. Evaluasi
a. Ketercapaian Program
Berdasarkan program kegiatan yang telah
dilaksanakan selama sosialisasi, peserta dapat
mengetahui dan menjelaskan seberapa besar

10

ketercapaian program sebagaimana yang telah
ditentukan sebelumnya.

b. Hambatan
Pada bagian ini berisi tentang hambatan yang

dialami peserta sosialisasi dalam menjalankan
sosialisasi program pemerintah. Hambatan yang
dimaksudkan dapat terdiri dari hambatan internal dan
eksternal, baik yang dialami oleh peserta sosialisasi
dan masyarakat.

c. Rekomendasi Keberlanjutan Program
Aspek penting dalam program sosialisasi yaitu

aspek keberlanjutan program kegiatan. Oleh sebab itu
peserta sosialisasi perlu melibatkan masyarakat yang
mau dan mampu menjadi kader untuk melanjutkan
program kegiatan. Peserta sosialisasi diharapkan
dapat membuat rekomendasi keberlanjutan program
yang ditujukan bagi pemerintah setempat (Kecamatan
dan Kelurahan) dan masyarakat sehingga kegiatan
dapat terus berlanjut.

11

Selain itu, peserta sosialisasi juga dapat membuat
rekomendasi program kegiatan yang dapat
ditindaklanjuti oleh dinas atau stakeholder terkait.
Rekomendasi atau saran bertujuan untuk memberikan
nasihat, anjuran, masukan untuk perbaikan program
kerja selanjutnya. Sifat rekomendasi adalah
membangun sehingga tidak boleh ada tendensi
melemahkan posisi berbagai pihak.

12

DAFTAR REFERENSI
Erlina Hasan,Komunikasi Pemerintahan,(Bandung : PT Refika
Aditama, 2010)
Raharjo adisasmita, Manajemen Pemerintahan Daerah,
(yogyakarta: geraha Ilmu, 2011)
Raharjo adisasmita, Manajemen Pemerintahan Daerah,
(yogyakarta: geraha Ilmu, 2011)
https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/01/pemerintah-dan-
pemerintahan
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/rbi/SosialisasiPOS.pdf
http://repository.uinbanten.ac.id/150/5/BAB%20III.pdf
https://eprints.umm.ac.id/71675/3/BAB%20II.pdf

13