BUKU SAKU PBJ PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2021

METODE PEMILIHAN B/PK/JL

Pasal 38

METODE PEMILIHAN JASA KONSULTANSI

Pasal 41

48

METODE EVALUASI PENAWARAN
PENYEDIA B/PK/JL

Pasal 39
Sistem Nilai
Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya harga penawarannya dipengaruhi
oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi
perhitungan penilaian teknis dan harga.

Penilaian BSUE
Digunakan untuk Pengadaan Barang Memperhitungkan faktor umur ekonomis,
harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka
waktu operasi tertentu.

Harga Terendah
Harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang
memenuhi persyaratan teknis.

METODE EVALUASI PENAWARAN
PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Pasal 42

• Kualitas & Biaya
Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu Penyelesaian pekerjaan dapat
diuraikan dengan pasti dalam KAK.

• Pagu Anggaran
Ruang lingkup sederhana dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan
penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.

• Kualitas
Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian tidak dapat diuraikan
dengan pasti dalam KAK atau Jasa konsultan perorangan.

• Biaya Terendah 49
Standar atau rutin Standar pelaksanaan yg sudah mapan

METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN
PENAWARAN

Pasal 40-43

METODE EVALUASI KUALIFIKASI

Pasal 44 Ayat 6-9

Pelaku Usaha yang telah terkualifikasi dalam SiKAP, tidak perlu pembuktian 50
kualifikasi.
Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang
diskriminatif dan tidak objektif.

JADWAL PEMILIHAN Pasal 45

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapannya ditetapkan berdasarkan
alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta
pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 50 Ayat 8-9

51

E-PURCHASING Pasal 50 Ayat 5

PENGADAAN LANGSUNG

Pasal 50 Ayat 7

52

PENUNJUKAN LANGSUNG

Pasal 38 Ayat 5

TENDER CEPAT Pasal 38 Ayat 6 &
Pasal 50 Ayat 4 dan 11

53

E-REVERSE AUCTION

Pasal 50 Ayat 11

Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga
secara berulang (E-reverse Auction)

Dapat digunakan untuk:
1.Tender dengan metode evaluasi harga terendah (dikecualikan untuk
Pekerjaan Konstruksi)
2.Tender Cepat (yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan)
3.E-purchasing (khusus untuk barang/jasa di dalam e-Katalog)
4.Tindak lanjut Tender terhadap 2 penawaran yg masuk dan keduanya
lulus evaluasi teknis.

54

PEMILIHAN MELALUI TENDER/SELEKSI

Pasal 50

55

Pasal 51 ayat 3 & 11
Pasal 51 ayat 1& 6

56

Pasal 51
Pasal 51 ayat 10

57

PELAKSANAAN KONTRAK

Pasal 52

58

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

Pasal 53 Ayat 1-3

Pasal 53 Ayat 4

Pasal 53 Ayat 5-7

59

PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 54
Ruang Lingkup yang dapat dilakukan Perubahan kontrak terdiri:

1. Perubahan karena masalah Administrasi
2.Perbedaan antara Kondisi Lapangan dengan gambar dan/atau

spesifikasi teknis/KAK diberlakukan untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak
Lumsum, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
3.Perubahan Kontrak karena kesalahan Pengguna Jasa

Jika terdapat perbedaan Kondisi Lapangan dgn Gambar dan/atau
Spesifikasi teknis/KAK, dapat dilakukan Perubahan Kontrak, yang meliputi :
1. Menambah atau mengurangi volume yg tercantum dlm Kontrak;
2. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3. Mengubah spesifikasi teknis sesuai kondisi lapangan; dan/atau
4. Mengubah jadwal pelaksanaan
Pekerjaan tambah dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. Tidak melebihi 10% dari harga Kontrak Awal
2. Tersedia Anggaran, dan
3. Dapat diberikan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan

1.


60

PENYELESAIAN KONTRAK

Pasal 56
Dalam hal sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir masih belum selesai
(karena kesalahan penyedia) dan PPK menilai mampu menyelesaikannya,
maka diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender.
Apabilai setelah pemberian kesempatan, penyedia belum menyelesaikan
pekerjaan, maka :

a. Penyedia diberikan kesempatan kedua apabila dinilai mampu (sesuai
sisa pekerjaan dan kebutuhan waktu penyelesaiannya); atau
b. Melakukan pemutusan Kontrak jika Penyedia dinilai tidak mampu/
penyedia tidak sanggup/ pekerjaan yang harus segera dipenuhi


Catatan :
Pemberian kesempatan, waktunya dapat melewati Tahun Anggaran & dimuat
di adendum kontrak (mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan
sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan
pelaksanaan)

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENYEDIA KE PPK

Pasal 57
1.Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai (100% sesuai terhadap

ketentuan di Kontrak), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
2.PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan
3.PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PPK KE PA/KPA

Pasal 58

Ketentuan:
1. PPK menyerahkan barang/jasa atau hasil pekerjaan kepada PA/KPA
2. Serah terima di ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara

61

KEADAAN KAHAR

Pasal 55

Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Contoh: bencana alam, non
alam, sosial, kondisi cuaca ekstrem.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Keadaan Kahar:
1.Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
2.Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat
melakukan perubahan kontrak.
3.Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun
Anggaran.
4.Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

KEADAAN DARURAT

Pasal 59 Ayat 1

Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu
tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk
menanggulangi bencana” UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan
masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri
dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus
dilakukan segera.

PARA PELAKU YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT

PA/KPA memiliki tugas:
Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya
yang dimiliki/tersedia;
Memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan
Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.

62

PPK memiliki tugas:
Melakukan identifikasi kebutuhandan menganalisis ketersediaan
sumber daya yang dimiliki/tersedia;
Melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
Menerbitkan SPPBJ;
Apabila diperlukan, melakukan serah terimalokasi pekerjaan kepada
Penyedia;
Menerbitkan SPMK/SPP;
Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
Melakukan perikatan/perjanjian.

Penyedia memiliki tugas:
Melaksanakan pekerjaan; dan
Melakukan serah terima hasilpekerjaan kepada PPK.

JENIS KEADAAN DARURAT, MELIPUTI:
Bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial
Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan
publik
Perkembangan situsi politik dan keamanan di luar negeri dan/atau
pemberlakuan kebijakan WNI di luar negeri, dan/atau
Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena
bencana.

63

TAHAPAN DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Siaga darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Contoh: Sewa/kontrak
rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana.
Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana. Contoh: Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan
kemasan kaleng,dan sejenisnya).
Transisi sampai Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena
bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan
sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Contoh: Tempat hunian
masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui
pembangunan hunian sementara atau hunian tetap.

64

TAHAPAN PBJ KEADAAN DARURAT MELALUI PENYEDIA

1. PERENCANAAN PENGADAAN

2. PELAKSANAAN PENGADAAN

Pelaksanaan pengadaan keadaan darurat berbeda dengan
pengadaan pada kondisi normal. Tahapan pelaksanaannya
sebagai berikut:

Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ),untuk pengadaan barangdapat digantikan dengansurat
pesanan.
Pemeriksaanbersama dan rapatpersiapan; Pemeriksaan
bersamadilakukan oleh PPK di bantu oleh tim
pendukung/pengelola kontrakdengan penyedia barang/jasa;
Serah terimalapangan;
Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah
Pengiriman (SPP);
Pelaksanaan pekerjaan;
Perhitungan hasil pekerjaan; dan
Serahterima hasil pekerjaan

3. PENYELESAIAN PEMBAYARAN MELIPUTI KONTRAK, PEMBAYARAN
DAN POST AUDIT

JENIS KONTRAK KEADAAN DARURAT

Jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dalam penanganan keadaan darurat disebut
sebagai Kontrak Biaya Plus Imbalan (Cost Plus Fee). Dalam kontrak
semacam ini nilai kontrak dihitung berdasarkan biaya aktual ditambah
imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan
jumlah tetap. (pasal 27 Perpres 12/2021 ayat 1e dan 2e).

65

PROSES PBJ - PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Pasal 59 Ayat 5-7
PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan PBJ
sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi
kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan PBJ sejenis.
Penggunaan konstruksi permanen:

Penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan
darurat
Kebutuhan penanganan hanya bisa diatasi dengan konstruksi
permanen dan penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan
darurat.

TATA CARA PBJ KEADAAN DARURAT MELALUI SWAKELOLA

1. MENGOORDINASIKAN PIHAK LAIN YANG AKAN TERLIBAT DALAM
PENANGANAN DARURAT

2. PEMERIKSAAN BERSAMA DAN RAPAT PERSIAPAN
3. PELAKSANAAN PEKERJAAN
4. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

66

PENGADAAN DI LUAR NEGERI

Pasal 60

PENGECUALIAN Pasal 61

67

68

69

PENELITIAN

Pasal 1 Ayat 34
Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik
kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi.

Pasal 62 Ayat 2-3

70

METODE PEMILIHAN PELAKSANAAN PENELITIAN

1. KOMPETISI Pasal 62
dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian

2. PENUGASAN

ditetapkan oleh penyelenggara penelitian yang bersifat khusus

71

KETENTUAN PENELITIAN

Pasal 62 Ayat 6-8

Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang
berasal dari 1 atau lebih dari 1 penyelenggara penelitian.

Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 Tahun
Anggaran atau melebihi 1 Tahun Anggaran.

Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau
sekaligus berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak
penelitian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur denga peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan
pendidikan tinggi.

TAHAPAN PENELITIAN

Tahapan kegiatan penelitian terdiri dari:
1.Pengusulan baik untuk proposal baru maupun lanjutan.
2.Seleksi proposal yang meliputi evaluasi dokumen proposal baru dan
lanjutan, pemaparan dan pembahasan proposal, kunjungan lapangan dan
penetapan penugasan.
3.Penugasan meliputi kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan (pengisian
catatan harian, laporan kemajuan, penggunaan anggaran, monev internal
dan eksternal.
4.Pelaporan meliputi laporan tahunan/akhir, laporan penggunaan anggaran,
seminar hasil, laporan luaran.

72

KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PBJ

Pasal 63 Ayat 1-2

Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau
Kreditor Swasta Asing.

73

PBJ MELALUI TENDER/SELEKSI INETRNASIONAL

Pasal 63 Ayat 3-8

PBJ DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 64
Ketentuan Umum:
Berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali
diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar
negeri (dapat dikonsultasikan kepada LKPP)
Dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri
(advance procurement).

74

PBJ SECARA ELEKTRONIK

Pasal 69-70
Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem
informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
dan sistem pendukung
PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace meliputi
katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia
SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh
LKPP untuk diterapkan pada K/L/Pemda di seluruh Indonesia.

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MEMANFAATKAN E-MARKETPLACE

75

PERAN LKPP DI DALAM E-MARKETPLACE

RUANG LINGKUP SPSE Pasal 71

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak
5. Serah Terima Pekerjaan
6. Pengelolaan Penyedia
7. Katalog Elektronik

SISTEM PENDUKUNG SPSE

76

KATALOG ELEKTRONIK

Pasal 72

Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi
berupa:

Daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI,
produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya
terkaitbarang/jasa;
LKPP dan K/L/Pemdamemperluas peran serta usaha kecil dengan
mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan memperbanyak
pencantuman produk dalam negeri.

PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK

1. Pencantuman Informasi Barang/Jasa;
2. Pembaruan Data, dan
3. Monitoring dan Evaluasi

PELAKU KATALOG ELEKTRONIK

1. Kepala LKPP/Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Pejabat Pengadaan, dan
4. Penyedia Katalog

77

TOKO DARING

Tempat terjadinya perdagangan barang/jasa melalui sebuah sistem

yang

memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara online

Transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi Business to Business,

Business to Customer

Pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring sesuai dengan

ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode e-purchasing.

KRITERIA BARANG DI TOKO DARING

1. Barang/jasa standar atau dapat distandarkan,
2. Memiliki risiko rendah
3. Harga sudah terbentuk di pasar
4.Barang/Jasa tidak ditayangkan di dalam Katalog Elektronik, dengan

ketentuan sebagai berikut:
Spesifikasi yang sama
Penyedia/Penjual sama
Wilayah jual sama
Syarat dan ketentuan yang sama

FUNGSI LAYANAN SPSE Pasal 73

Pengelolaan Sistem Informasi PBJ & Infrastrukturnya

Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem
informasi PBJ

Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh
pemangku kepentingan

78

SUMBER DAYA PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA

Pasal 74

SUMBER DAYA PERANCANG KEBIJAKAN DAN SISTEM PBJ

Sumber daya Perancang Kebiajakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancang
kebijakan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa.
Sumber daya tersebut wajib untuk mendapatkan pelatihan terkait dengan
bidang Pengadaan Barang/Jasa agar setiap kebijakan serta sistem yang
dirancang oleh Sumber Daya tersebut sesuai dengan filosofi, dasar-dasar
serta regulasi yang menjadi fundamental dari Pengadaan barang/Jasa dan
bahkan dapat membuat suatu rancangan peraturan serta sistem yang
dapat menyempurnakan regulasi terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa
tersebut.

79

SUMBER DAYA PENDUKUNG EKOSISTEM PBJ

Pasal 74

Sumber daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa merupakan sumber
daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung
pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa, seperti:

1.Advokasi dan pendampingan pengadaan barang/jasa;
2.Probity Advisor;
3.Mediator,Konsoliator,dan Arbiter pada Penyelesaian Sengketa Kontrak;
4.Pemberi Keterangan Ahli (PKA);
5.Anggota Dewan Sengketa Non Konstruksi;
6.Anggota Dewan Sengketa Konstruksi; dan
7.SDM dengan keahlian tertentu lainnya yang terkait dengan proses pengadaan

barang/jasa

KETENTUAN PERALIHAN KEWAJIBAN KOMPETENSI

Pasal 88

31 Des 2023
PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN/TNI/Polri
wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ
PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh selain Pengelola
PBJP di K/L/Pemda, ASN/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di
bidang PBJ
PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian
Tingkat Dasar di bidang PBJ sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi
di bidang PBJ s.d 31 Desember 2023.

80

KELEMBAGAAN PBJ

Pasal 75

RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL Pasal 76

81

PENGADUAN OLEH MASYARAKAT Pasal 77

82

SANKSI Pasal 78-82

83

SANKSI Pasal 78-82







Proses   Pelanggaran Sanksi
Pengadaan Ditetapk
an oleh

Menyebabkan kegagalan bangunan
B


Menyerahkan jaminan yang tidakdapat
C dicairkan




Sanksi


ganti kerugian sebesar  

Melakukan kesalahan dalam perhitungan
D volume nilai kerugian yang


hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit ditimbulkan.
Pelaksanaan
Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
Kontrak
tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan
(Penyedia) E hasil audit

Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai Sanksi denda
dengan kontrak.
keterlambatan 1 permil

Ppk

dari nilai kontrak atau dalam
kontrak
F nilai bagian kontrak

untuk setiap

hariketerlambatan

84

SANKSI

Pasal 78-82








Proses    Pelanggaran Sanksi Diusulkan oleh
pengadaan Ditetapka
n oleh


e-Katalog

(Peserta
Pemilihan)
Dokumen atau


A keterangan palsu/tidak Sanksi

benar digugurkan

dalam



pemilihan, dan

B Indikasi persekongkolan sanksi daftar

hitam selama 2




(dua) tahun Pokja Pemilihan/
C Indikasi KKN Pejabat


Pengadaan/ Agen K/L/PD

pengadaan dan/atau


PPK.


Mengundurkan diri, alasan

D yang tidak

bisa diterima sanksi daftar

hitam selama 1



(satu) tahun.
E tidak menandatangani

kontrak katalog.

85

SANKSI Pasal 80-81

UKPBJ melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran:
• Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar
• Indikasi persekongkolan
• Indikasi KKN

SANKSI KEPADA:
PA/KPA/PPK/PEJABAT PENGADAAN/ POKJA PEMILIHAN

Pasal 82

86

DAFTAR HITAM NASIONAL

Pasal 83
PA/KPA menayangkan informasi perserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan
1. Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.
2. LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.

PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PBJ

Pasal 84

1.Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan) yang terkena
permasalahan hukumterkait PBJ wajib diberikan pelayanan hukum oleh
K/L/Pemda

2.Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan
pengadilan

3.Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha
sebagai Agen Pengadaan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan
yang mendapatkan pelayanan hukum dari K/L/Pemda

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Pasal 85

• Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam
pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui:

1. Layanan penyelesaian sengketa kontrak;
2. Arbitrase;
3. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
4. Penyelesaian melalui pengadilan

• LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak

• Dewan Sengketa Konstruksi diatur melalui peraturan Menteri yang 87
membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat

SELESAI

DAFTAR
PUSTAKA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
BARANG / JASA PEMERINTAH
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 2021
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 2021

88