i PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAKESBANGPOL KOTA CIMAHI YANE SUSAN, S.E, M.M BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI
ii DAFTAR ISI Hal BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................................................... 1 B. Tujuan........................................................................................................................ 1 C. Manfaat...................................................................................................................... 1 BAB II PROFIL KINERJA PELAYANAN A. Visi Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi................................................................ 2 B. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ..................... 2 C. Struktur Organisasi ................................................................................................... 4 D. Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi....................................................................... 5 E. Kinerja Pelayanan..................................................................................................... 6 BAB III SISTEM DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Perencanaan ......................................................................................... 8 2. KUA-PPAS.............................................................................................. 8 3. RKA-SKPD ....................................................................................... 8 4. Perubahan RKA-SKPD ................................................................ 10 A. Penganggaran .......................................................................................... 14 1. DPA-SKPD .......................................................................................... 14 2. PA/KPA ...........................................................................................................15 3. Perubahan DPA-SKPD...................................................................... 18 B. Pelaksanaan dan Penatausahaan.......................................................... 24 1. Belanja hibah...................................................................................... 24 2. Belanja Modal..................................................................................... 25 C. Pembiayaan Daerah ................................................................................ 26 1. Penatausahaan Pengeluaran ............................................................. 26 2. Penyusunan Anggaran Kas................................................................ 27 3. Uang Persediaan (UP) ........................................................................ 28 LAMPIRAN .......................................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................................
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rotasi merupakan perpindahan pegawai dari satu tempat ke tempat lain dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang cenderung berbeda agar para pegawai terhindar dari rasa jenuh atau produktivitas yang menurun. Hal ini senada dengan isi pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dimana mutasi ASN dalam suatu Intansi Pusat atau Instansi Daerah sepenuhnya menjadi wewenang pejabat pembina kepegawaian dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dan organisasi. Rotasi juga bisa memberi dampak yang kurang baik terhadap jalannya roda organisasi di satu organisasi/lembaga hal itu dikarenakan pegawai baru yang masuk kelingkungan baru tentu saja harus bisa menyesuaikan dengan ritme kerja di lingkungan yang baru. Disamping itu juga kompetensi pegawai yang baru biasanya belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di tempat kerja baru tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas tergambar bahwa belum meratanya kemampuan pegawai penatausahaan dokumen keuangan di lingkup badan, dengan demikian penulis memiliki gagasan untuk Peningkatan Kemampuan Pegawai Penatausahaan Keuangan Melalui E-Book Penatausahaan Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. B. Tujuan 1. Meningkatkan pemahaman bendahara pengeluaran pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi; 2. Menjadikan e-book sebagai acuan semua proses penatausahaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi; 3. Mengimplementasikan proses penatausahaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi; 4. Menjadikan semua proses pelayanan penatausahaan keuangan menjadi lebih efektif, efesien, tertib dan sesuai perundang-undangan. C. Manfaat 1. Dapat Meningkatkan Kinerja Tugas Pokok Fungsi Penatausahaan Keuangan 2. Mempermudah proses penatausahaan keuangan 3. Meningkatkan kemampuan pegawai terkait penatausahaan keuangan melalui dengan adanya e-book penatausahaan keuangan 4. Semua proses penatausahaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi efektif, efisien, tertib dan sesuai aturan yang berlaku.
2 BAB II PROFIL KINERJA PELAYANAN A. Visi Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025 Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerahdaerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi. Dengan demikian Visi “CIMAHI KOTA CERDAS” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul,berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut : a. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia,Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul; b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik; c. Meningkatkan Perekonomian yang bedaya saing serta berbasis inovasi daerah; d. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan; dan e. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
3 B. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari Pemerintah di Kota Cimahi yang dibentuk dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi jo Peraturan Daerah 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi, diperbaharui dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Darah Kota Cimahi dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021, Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Rincian TugasPada Perangkat Daerah Kota Cimahi, merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik di willayah Kota selain itu berdasarkan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan UrusanPemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-44 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Wali Kota di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kota Cimahi, memiliki kedudukan dan kewenangan yaitu sebagai berikut : 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Wali kota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan
4 C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebagai berikut : Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretaris Badan membawahi : • Sub Bag Program, Anggaran dan Keuangan, dan • Sub Bag Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya,dan Agama membawahi: • Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dan • Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi: • Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan • Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; 5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi : • Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan • Sub Bidang Kerjasama Intelejen dan Sub Bid. Penanganan Konflik; 6. Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5 Gambar 2.1 Struktur Organisasi
6 D. Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang tugas fungsi dan rincian tugas pada perangkat daerah Kota Cimahi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebagai berikut : Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah : 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan; e. Serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota; g. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.
7 E. Kinerja Pelayanan Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan memiliki pokok yaitu merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan pelaporan serta keuangan. Fungsi : 1. Perencanaan program kegiatan urusan program, anggaran dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Pelaksanaan urusan program, anggaran dan keuangan Badan Kesatuan dan Politik; 3. Pembagian Pelaksanaan tugas urusan program, anggaran dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program, anggaran dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya Untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai uraian tugas : 1. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan; 2. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Badan; 3. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang; 4. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang serta menyusun RKA dan DPA lingkup Badan; 5. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN di lingkup badan; 7. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8 BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH 1. Perencanaan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Mas Agus Subakti dalam sebuah pertemuan mengatakan bahwa perencanaan anggaran itu adalah apa yang dibutuhkan oleh kantor dalam mendukung tugas dan fungsinya, bukan apa yang diinginkan oleh siapapun di kantor tersebut sehingga dalam merencanakan keuangan harus mengacu pada apa saja yang sekiranya penting dan dibutuhkan oleh kantor tersebut. Tahap pertama dalam rangkaian perencaan adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. 2. KUA-PPAS a. KUA Kebijakan Umum APBD atau KUA merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.
9 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan KUA Tujuan penyusunan rancangan KUA adalah sebagai berikut : 1) Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Pariaman dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 2) Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). b. PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD Tujuan PPAS Tujuan penyusunan rancangan PPAS adalah sebagai berikut : 1) Menyesuaikan asumsi dalam KUA , baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan. 2) Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS. 3) Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan KUA-PPAS; Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran yang akan datang diserahkan dari Pemerintah Daerah melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan pembahasan pada Rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain itu, DPRD melalui komisi-komisinya juga melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan OPD mitra kerja, ini dilaksanakan guna mempertajam perencanaan pada masingmasing OPD sehingga diharapkan capaian kinerja program dan kegiatan di OPD dapat terwujud secara optimal. Pada kesempatan ini Berita Acara Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran yang akan dating ditandatangi kedua belah pihak diserahkan dari Ketua DPRD kepada Kepala Daerah.
10 3. RKA-SKPD RKA-SKPD digunakan untuk menampung anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), dan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Pada prinsipnya, penyusunan anggaran di dalam RKA SKPD harus sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari masing-masing SKPD. Di dalam penganggaran pendapatan, tentunya tidak semua SKPD harus menganggarkan penerimaan pendapatan daerah, tetapi hanya SKPD yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memungut pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan umumnya merupakan kewenangan SKPKD, sedangkan SKPD hanya memiliki kewenangan untuk menarik retribusi. Sementara itu, pendapatan dana perimbangan dan hibah harus dianggarkan di dalam RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Di dalam penganggaran belanja, semua SKPD akan menganggarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yang dianggarkan di SKPD, termasuk di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam kapasitas sebagai SKPD, hanya belanja pegawai berupa belanja gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD). Sementara itu, belanja tidak langsung lainnya (contoh: belanja bunga, subsidi, bantuan keuangan, dsb.) dianggarkan di RKA PPKD. Adapun belanja langsung akan dianggarkan di semua SKPD terkait dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Belanja langsung menurut jenisnya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD kemudian disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan RKA SKPD oleh TAPD pada dasarnya bertujuan untuk menelaah : 1) Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya; 2) Kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga; 3) Kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal; 4) Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan 5) Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKASKPD terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria di atas, Kepala SKPD harus melakukan penyempurnaan.
11 Tata Cara Pengisian Formulir RKA SKPD Berikut ini disajikan contoh format RKA SKPD berikut tata cara pengisiannya : Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dibawah ini adalah salah satu contoh yang digunakan dalam menyusun RKA-SKPD, sebagai berikut: Formulir RKA - SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA - SKPD 2.2.1 masing-masing. Pengisian jenis belanja langsung supaya mempedomani ketentuan pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum. Cara pengisian formulir RKA SKPD 2.2.1 1) Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/ Kabupaten/Kota. 2) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 4) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5) Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran. 6) Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 7) Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan. 8) Baris kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya. 9) Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan. 10) Baris kolom Jumlah Tahun n+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya. 11) Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung.
12 12) Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender. Contoh. 13) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek belanja langsung. 14) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja langsung. 15) Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang. 16) Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 17) Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs. 18) Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masingmasing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir RKA – SKPD 2.2. 19) Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja langsung yang tercantum dalam kolom 7. 19) Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dpat diperbanyak sesuai kebutuhan. 20) Apabila Formulir RKA - SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman– halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja Langsung program perkegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 21) Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA - SKPD 2.2.1. 23) Formulir RKA - SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 22) Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA - SKPD 2.2.1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. 23) Seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah menandatangani formulir RKASKPD 2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
13 24) Apabila formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan TAPD ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA - SKPD 2.2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPD. 25) Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPD dan RKA-SKPD 2.2. Perubahan RKA-SKPD. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila: • Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA); • Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; • Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; • Keadaan darurat; dan • Keadaan luar biasa. Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : • Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; • Tidak diharapkan terjadi secara berulang; • Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
14 • Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Adapun proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut: • Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. • Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. • Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 PP Nomor 58 Tahun 2005. A. Penganggaran 1. DPA-SKPD (a) Ketentuan Umum DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. DPA-SKPD termasuk didalamnya DPA yang menganggarkan program, kegiatan dan/sub kegiatan yang melampaui tahun anggaran/tahun jamak. (b) Pihak yang terkait Fungsi yang terkait pada prosedur penyusunan dan pengesahan DPASKPD: 1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas : • koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; • koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
15 • koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; • memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; • koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan • memimpin TAPD. 2) APD Dalam kegiatan ini, TAPD memiliki tugas melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD bersama Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD. TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 3) SKPD Yang Membidangi Keuangan selaku SKPKD Dalam kegiatan ini, SKPKD memiliki tugas melakukan pengesahan Rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD yang telah di verifikasi oleh TAPD bersama Kepala SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah, menyampaikan salinan DPA-SKPD kepada Satuan Kerja Pengawasan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. 2. PA/KPA Dalam kegiatan ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut: • Menyusun rancangan DPA-SKPD; dan • Menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada SKPKDdalam batas waktu yang telah ditetapkan. (a) Dokumen yang digunakan 1) Dokumen KUA. 2) PPAS. 3) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah. 4) Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5) RKA-SKPD. • Format-format DPA-SKPD yang terdiri atas: • Format persetujuan rekapitulasi DPA-SKPD; • Format DPA-SKPD;
16 • Format DPA-Pendapatan SKPD; • Format DPA-Belanja SKPD; • Format DPA-Rincian Belanja SKPD; dan • Format DPA-Pembiayaan SKPD. Contoh format DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Uraian Prosedur Bagian 1 : Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 1) Setelah penetapan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD ditetapkan. 2) Surat pemberitahuan dimaksud paling sedikit memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap Kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi: • pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; • rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; • sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; • rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; • rencana penarikan dana setiap SKPD; • batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; dan • batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD. Bagian 2 : Penyusunan Rancangan DPA-SKPD Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Wali Kota / Sekretaris Daerah / PPKD dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunkepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima. Rancangan DPA-SKPD mencakup:
17 a) Rancangan Ringkasan DPA-SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan. b) Rancangan DPA-Pendapatan SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA- Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan. c) Rancangan DPA-Belanja SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD. d) Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian Rancangan DPA-SKPD adalah rancangan yang berisi: • pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; • rencana pendapatan yang akan dipungut danditerima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; • sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; • rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; dan • rencana penarikan dana setiap SKPD. Rencana penarikan dana belanja sesuai likuiditas Kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.
18 Bagian 3 : Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPASKPD a) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi. b) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain : • Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan. • Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); • standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau • Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus. • Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA- SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD. Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD DPA-SKPD yang telah diverifikasi dan diparaf oleh Asisten yang membidangi administrasi umum, Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan, SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi pendapatan, PPKD, PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. 3. Perubahan DPA-SKPD a. Ketentuan Umum Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakanfungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
19 b. Pihak yang terkait 1) Sekretaris Daerah. Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan pemberitahuan penyusunan rancangan DPPA- SKPD berdasarkan Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, mengkoordinasi TAPD dalam hal melakukan verifikasi DPPA- SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD, dan melakukan persetujuan atas DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh SKPKD. 2) TAPD Dalam kegiatan ini, TAPD memiliki tugas melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama Kepala SKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan. 3) SKPD Yang Membidangi Keuangan selaku SKPKD Dalam kegiatan ini, SKPKD memiliki tugas melakukan pengesahan Rancangan Perubahan DPA-SKPD dan menyampaikan salinan Perubahan DPA-SKPD kepada Satuan Kerja Pengawasan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. 4) PA/KPA Dalam kegiatan ini, PA/KPA SKPD memiliki tugas sebagaiberikut: a) menyusun Rancangan Perubahan DPA-SKPD; dan b) menyerahkan Rancangan Perubahan DPA-SKPD pada SKPKD dalam batas waktu yang telah ditetapkan. c. Dokumen yang digunakan : 1) Dokumen Perubahan KUA. 2) Perubahan PPAS. 3) Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4) Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5) Format Perubahan DPA-SKPD: • Format persetujuan rekapitulasi perubahan DPA-SKPD; • Format perubahan DPA-SKPD; • Format ringkasan perubahan DPA-SKPD;
20 • Format perubahan DPA-Pendapatan SKPD; • Format perubahan DPA-Belanja SKPD; • Format perubahan DPA-Rincian Belanja SKPD; dan • Format perubahan DPA-Pembiayaan SKPD. Contoh format DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Uraian Prosedur 1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPASKPD. 3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. 4) Perubahan DPA-SKPD terdiri atas: • Format Persetujuan Rekapitulasi Perubahan DPA-SKPD Digunakan untuk menyetujui DPA-SKPD dalam tahunanggaran yang direncanakan. • Format Perubahan DPA-SKPD. Digunakan untuk mengesahkan DPA-SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan. • Format Ringkasan Perubahan DPA-SKPD. Merupakan kompilasi dari seluruh isi DPA-SKPD serta rencana realisasi penerimaan pendapatan dan rencanapenarikan belanja setiap bulan. • Format Perubahan DPA-Pendapatan SKPD. Digunakan untuk merencanakan pendapatan SKPD dalam tahun anggaran serta rencana realisasi penerimaan pendapatan setiap bulan. • Format Perubahan DPA-Belanja SKPD. Digunakan untuk merencanakan belanja SKPD dalam tahun anggaran serta rencana penarikan belanja setiap bulan. • Format Perubahan DPA-Rincian Belanja SKPD. Digunakan untuk merencanakan rincian belanja SKPD dari setiap kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran serta rencana penarikan belanja setiap bulan.
21 • Format Perubahan DPA-Pembiayaan SKPD. Digunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta rencana realisasi penerimaan dan rencana penarikan dana setiap bulan. Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan Perubahan DPA-SKPD Setelah penetapan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan perubahan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan. Surat pemberitahuan dimaksud paling sedikit memuat hal- hal yang perlu diperhatikan oleh setiap Kepala SKPD dalam menyusun Rancangan perubahan DPA-SKPD meliputi: • Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; • Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterimaoleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; • Perubahan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanjayang disediakan; • Perubahan rencana penerimaan dan pengeluaranpembiayaan; • Rencana penarikan dana setiap SKPD; • Batas akhir penyerahan Rancangan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; dan • Batas akhir penetapan Rancangan Perubahan DPA- SKPD. Bagian 2: Penyusunan Rancangan Perubahan DPA-SKPD Kepala SKPD menyusun rancangan perubahan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Wali Kota/Sekretaris Daerah /PPKD dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima. Rancangan perubahan DPA-SKPDmencakup :
22 • Rancangan Ringkasan perubahan DPA-SKPD. Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA- SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan. • Rancangan perubahan DPA-Pendapatan SKPD. Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan. • Rancangan perubahan DPA-Belanja SKPD. Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yangdikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD. • Rancangan perubahan DPA-Rincian Belanja SKPD. Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD. • Rancangan perubahan DPA-Pembiayaan SKPD. Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaanmenurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Rancangan perubahan DPA-SKPD adalah rancangan yang berisi: • Pendapatan ,belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; • Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterimaoleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; • Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan,sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; • Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; dan
23 • Rencana penarikan dana setiap SKPD. • Rencana penarikan dana belanja sesuai dengan likuiditas KasUmum Daerah serta penerbitan SPD. Bagian 3 : Penyampaian Rancangan perubahan DPA-SKPD dan Verifikasi perubahan DPA-SKPD • Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi. • TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA- SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrument verifikasi antara lain: ✓ Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan; ✓ Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); ✓ Standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau ✓ Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus. • Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD. Bagian 4 : Persetujuan dan Pengesahan Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD yang telah diverifikasi dan diparaf Asisten yang membidangi administrasi umum, Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan, SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi pendapatan, PPKD, PPKD melakukan pengesahan perubahan DPA-SKPD atas rancangan perubahan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. • Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan. • Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); • Standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/atau • Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus. • Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA- SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.
24 B. Pelaksanaan dan Penatausahaan 1. Belanja hibah Belanja hibah diberikan kepada : a. Pemerintah pusat. • Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. • Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik. • Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara. • Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan. b. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatanyang Berbadan Hukum Indonesia. • Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: • Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. c. Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25 2. Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: • Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan; • Digunakan dalam Kegiatan PemerintahanDaerah; dan • Batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu : • Berwujud ; • Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secaraandal; • Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasinormal entitas; dan • Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. • Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. • Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. • Kelompok belanja modal dirinci atas jenis : • Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. • Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunanmencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dandalam kondisi siap dipakai. • Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakupaset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
26 • Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. • Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria: • dapat diidentifikasi; • tidak mempunyai wujud fisik; • dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan C. Pembiayaan Daerah 1. Penatausahaan Pengeluaran Penatausahaan Pengeluaran di Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah. • PA. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) berhalangan tetap atau sementara maka diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan. • KPA. Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berhalangan tetap atau sementara maka diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • PPTK. Dalam hal Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)berhalangan tetap atau sementara maka diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. • PPK SKPD. Dalam hal Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPKSKPD) berhalangan tetap atau sementara maka diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Bendahara. Dalam hal Bendahara dan Bendahara Pembantu berhalangan tetap atau berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, maka Pengguna Anggaran (PA) mengajukan penggantian bendahara dimaksud untuk ditetapkan oleh Wali Kota sebagai bendahara baru
27 2. Penyusunan Anggaran Kas a. Ketentuan Umum 1) Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluaruntuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 2) Anggaran kas Pemerintah Daerah berisi perkiraan realisasipenerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD. 3) Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD. 4) Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan. 5) Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan. 6) Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan. 7) Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD
28 b. Pembuatan SPD 1) SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan SPP atas pelaksanaan APBD. 2) Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting, karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan SPD, serta periode pengajuan SPD. 3) SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu (Triwulan) dan memuat informasi rincian belanja tiap sub kegiatan. 4) Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, Wali Kota menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 5) Rancangan Peraturan Wali kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada huruf d diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 6) Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan Peraturan Wali Kota tentang belanja wajib dan mengikat. 3. UP a. Ketentuan Umum Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Sistem dan prosedur penatausahaan UP meliputi proses penatausahaan mulai dari disampaikannya Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PA sampai dengan pertanggungjawabannya di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan SKPKD selaku pengelola keuangan daerah. Sistem dan Prosedur Penatausahaan UP terdiri atas :
29 • Prosedur Pengajuan SPP–UP. • Prosedur Pengajuan SPM–UP. • Prosedur Penerbitan SP2D–UP. • Prosedur Pembelanjaan UP. b. Dokumen Yang Digunakan Bendahara Pengeluaran o Buku Kas Umum Pengeluaran, adalah buku yangdipergunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas. o Buku Pembantu Simpanan/bank, adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat semua penyetoran dan penarikan rekening bank. o Buku Pembantu Panjar, adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran panjar (Panjar Kerja). o Buku Pembantu Kas Tunai, adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran tunai. o Buku Pembantu Pajak, adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan penyetoran pajak. o Buku Pembantu Per Sub Rincian Objek Belanja, adalah buku yang digunakan untuk mencatat semuapengeluaran per sub rincian objek belanja. o Register SPP. ▪ Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendalikegiatan. ▪ Buku kas umum dikerjakan oleh Bendahara Pengeluaran sedangkan buku simpanan/bank, buku pajak, buku panjar, buku Kas Tunai, buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek dan register SPP dapat dikerjakan oleh pembantu Bendahara Pengeluaran. c. Prosedur Penatausahaan UP 1) Prosedur Pengajuan SPP-UP SPP-UP dipergunakan untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan SPP-UP diajukan setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Kota tentang penetapan besaran UP. SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu, selanjutnya untuk mengisi saldo UP dengan menggunakan mekanisme SPP-GU.
30 2) Pihak-Pihak yang terkait mempunyai tugas : a) PA Menyerahkan Keputusan Wali Kota tentang Besarnya UP SKPD dan Surat Penyediaan Dana kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD. b) Bendahara Pengeluaran Berdasarkan DPA, SPD, dan Keputusan Wali Kota tentang besarnya UP, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-UP, SPP-UP diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua) untuk: (1) PA. (2) Arsip. c) PPK-SKPD (1) Melakukan verifikasi SPP–UP berdasarkan DPA- SKPD, SPD dan Keputusan Wali Kota tentang besaran UP. (2) Memverifikasi SPM-UP. d. Prosedur Penerbitan SPM-UP 1) Bendahara Pengeluaran a) Menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPKSKPD untuk diterbitkan SPM-UP. b) Menerima SPM-UP dari PPK–SKPD. c) Melakukan penyempurnaan apabila SPP–UP dinyatakan tidak sah dan tidak lengkap. 2) PPK-SKPD a) Melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Wali Kota terhadap SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. b) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-UP. c) Menyiapkan Rancangan Perintah Membayar UP yang di dokumentasikan dalam draf SPM-UP untukditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA.)
31 3) Pengguna Anggaran (PA) Menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD. Dengan dilengkapi: a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA. b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD. c) Data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Tahun Anggaran sebelumnya. SPM-UP diterbitkan oleh PA dibuat rangkap 3 (tiga) untuk : a) PA/PPK SKPD; b) Kuasa BUD; dan c) Arsip. e. Prosedur Penerbitan SP2D–UP 1) PA (1) Menyerahkan SPM-UP kepada Kuasa BUD. (2) Menerima Surat Pengembalian SPM-UP dari Kuasa BUD apabila SPM-UP dinyatakan tidak sah danlengkap sehingga SPM-UP harus disempurnakan. (3) Menerima SP2D-UP dari Kuasa BUD dan transfer dari bank melalui rekening Bendahara Pengeluaran SKPD. 2) Bendahara Pengeluaran (1) Menerima SP2D-UP dan transfer dari bank melaluirekening Bendahara Pengeluaran SKPD. (2) Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D-UP padadokumen Penatausahaan. (3) Membuat Register SP2D-UP. f. prosedur pembelanjaan UP 1) Bendahara Pengeluaran a) Menerima transfer UP dari bank melalui RekeningBendahara Pengeluaran SKPD. b) Dapat melimpahkan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai Keputusan Wali Kota tentang besaran UP.
32 c) Membelanjakan UP sesuai dengan DPA. d) Menyetor kembali ke RKUD sisa UP yang masih ada pada kas Bendahara Pengeluaran SKPD pada akhir tahun berkenaan. 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu a) Menerima pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran. Membelanjakan UP sesuai dengan DPA. b) Bank. Menerima SP2D dari Kuasa BUD. Berdasarkan SP2D tersebut bank mentransfer SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.
33 DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri (2019) Buku Pintar Pengelolaan Keuangan daerah. Diakses dari https://pbj.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Buku-Pintar-PP-12- 2019.pdf Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
SOP Pencairan Dana Kegiatan (UP/GU) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI SUB BAGIAN PROGRAM, ANGGARAN DAN KEUANGAN Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI, MARDI SANTOSO, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 19740919 199311 1 013 Nama SOP : Pencairan Dana Kegiatan (UP/GU) Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah Kota Cimahi. 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 2. Memiliki kemampuan mengindentifikan dan analisis terkait persoalan yang ada; 3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 4. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan; 5. Mampu mengoperasikan komputer; 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam Tim; 7. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 8. Teliti. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Lembar kerja/rencana kerja dan anggaran 2. Term of reference 3. Komputer/printer/scanner Peringatan Pencatatan dan Pendataan Apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan aktivitas dalam SOP ini maka akan menghambat proses berikutnya. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Flowchart SOP Pencairan No Uraian Prosedur Pelaksana KPA / PPTK Pengadministrasi Umum Analis Keuangan Kasubag Program, Anggaran dan Keuangan Sekretari 1 Mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) UP/GU dan Nota Permintaan Pemindahbukuan Dana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (NP2D) sesuai dengan kebutuhan anggaran 2 Mencantumkan Nomor, Tanggal dan Perihal Surat NPD pada Disposisi 3 Memverifikasi ketersediaan anggaran kas dan kesesuaian kelengkapan Administrasi SPJ dengan DPA/aturan yang berlaku serta membubuhkan paraf pada Disposisi dan lembar verifikasi 4 Mencermati berkas administrasi SPJ dan membuat Surat Perintah Pemindahbukuan Dana Bendahara Pengeluaran (SP2D-BP) dan membubuhkan tanda tangan pada SP2D-BP dan paraf pada Lembar verifikasi YA TIDAK TIDAK TIDAK YA
n Dana Kegiatan (UP/GU) Mutu Baku Ket. s Kepala Badan (PA) Bendahara Pengeluaran (BP) BJB Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output NPD, NP2D, Berkas Administrasi SPJ NPD, NP2D, Berkas Administrasi SPJ NPD, NP2D, Berkas Administrasi SPJ 5 Menit Disposisi NPD, NP2D, Berkas Administrasi SPJ; Disposisi; Lembar Verifikasi 20 Menit Disposisi yang mencantumkan kesesuaian ketersediaan anggaran kas dan Lembar verifikasi yang mencantumkan kelengkapan administrasi SPJ yang telah diparaf PPK NPD, NP2D, Berkas Administrasi SPJ, disposisi yang telah diparaf Analis Keuangan / PPK 30 Menit Disposisi yang telah diparaf BP dan SP2D yang telah ditandatangan BP
5 Mencermati berkas administrasi SPJ dan membubuhkan tanda tangan pada Lembar Verifikasi dan SP2D -BP 6 Mencermati berkas administrasi SPJ dan membubuhkan Paraf pada Disposisi 7 Mencermati berkas administrasi SPJ, membubuhkan paraf pada Disposisi serta membubuhkan tangan tangan pada SP2D -BP 8 Menyerahkan SP2D dan kelengkapannya kepada Bank BJB untuk pencairan dana TIDAK TIDAK YA
NPD, NP2D, Berkas Administrasi SPJ , Disposisi yang telah diparaf Analis Keuangan/PPK dan BP; SP2D yang telah ditandatangan BP 15 Menit Disposisi yang telah diparaf oleh PPK PD dan SP2D yang telah ditandatangan PPK PD NPD, NP2D, Berkas Administrasi SPJ , disposisi yang telah diparaf Analis Keuangan / PPK, BP dan PPK PD, SP2D yang telah ditandatangan BP dan PPK PD 15 Menit Disposisi yang telah diparaf oleh PPK NPD, NP2D, Berkas Administrasi SPJ; Disposisi yang telah diparaf Analis Keuangan / PPK, BP, PPK PD, SP2D yang telah ditandatangan BP dan PPK PD 15 Menit SP2D yang telah ditandatangan Kepala Dinas/PA; Lembar Verifikasi telah diparaf oleh Kepala Badan/ PA SP2D dan kelengkapannya 1 Hari SP2D yang telah dicap stempel BJB KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI MARDI SANTOSO, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 197 4 0 9 1 9 199311 1 003 . YA