Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas perkenan-Nya, kita
masih diberikan kesempatan untuk senantiasa membaktikan diri kepada Nusa dan
Bangsa.
Penerbitan Buku Profil ini dilatarbelakangi semangat kebersamaan untuk dapat
memberikan profil Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021.
Terangkum di dalamnya informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
masing-masing Sub Auditorat dan Sub Bagian, database entitas pemeriksaan, kekuatan
SDM dan sarana prasarana pendukung operasional Perwakilan.
Bencana non alam pandemi covid 19 melanda seluruh Indonesia selama hampir 2 tahun
sejak 2020 menyebabkan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam kebijakan dan
pelaksanaan tugas yang dilaksanakan BPK Perwakilan Kalimantan Barat . Buku profil ini
memberikan informasi mengenai kinerja dan kegiatan Perwakilan selama tahun 2021,
termasuk penyesuaian mekanisme kerja dan kebijakan ketika terdampak pandemi covid
19.
Harapan terbesar kami adalah buku profil ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dalam
mendapatkan informasi dan gambaran yang utuh mengenai aktifitas BPK Perwakilan
Kalimantan Barat.
Kami menyadari bahwa penyajian materi dalam buku ini masih jauh dari sempurna,
sehingga dengan kerendahan hati kami mengharapkan saran, masukan, dan kritikan yang
membangun demi kesempurnaan penyusunan profil selanjutnya di masa yang akan
datang.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu
penyelesaian buku profil ini.
Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Pontianak, Januari 2022
Kepala Perwakilan
Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Sejarah
BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Pembukaan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu pelaksanaan amanat
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 G ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 3 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Surat Keputusan BPK RI Nomor:
06/SK/I-VIII.3/5/2005 dan diresmikan oleh Wakil Ketua BPK RI Abdullah Zainie, S.H. pada tanggal 17
Februari 2006. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menempati gedung kantor pinjaman dari UPT.
Departemen Kehutanan, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak selama 2
tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2007. Gedung tersebut merupakan eks Gedung Kanwil
Departemen Kehutanan yang terletak di Jl. Ahmad Yani Nomor 121 Pontianak, Kalimantan Barat.
Pada Tahun 2006 dibawah kepemimpinan Drs. Mudjijono sebagai Kepala Perwakilan, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengadaan tanah dan pembangunan rumah jabatan sebanyak 11 unit
yang terletak di Jl. Sepakat I. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memperoleh hibah berupa tanah
dan bangunan gedung kantor dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, yang terletak di
Jl. Sultan Abdul Rachman, Kota Baru Pontianak yang dipergunakan untuk mess pegawai .
Pada Bulan November 2006 melalui DIPA Pusat, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan
pengadaan tanah untuk keperluan gedung kantor yang terletak di Jl. Ahmad Yani dengan luas 6.704 m2.
Pada Tahun Anggaran 2007 dilakukan pembangunan gedung kantor perwakilan yang terdiri dari bangunan
tiga lantai dengan luas bangunan 2.990 m2.
Pada tahun ketiga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, seiring dengan perubahan nomenklatur baru
menjadi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 1/K/I-
XIII:/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 serta dengan telah terpenuhinya sarana dan prasarana untuk
mendukung aktivitas kantor perwakilan, maka peresmian penggunaan gedung kantor, rumah jabatan dan
mess pegawai dengan nomenklatur BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan oleh Wakil
Ketua BPK RI Abdullah Zainie, S.H. pada tanggal 2 April 2009.
Pada tahun keempat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membangun Gedung Arsip yang terdiri
dari bangunan dua lantai dengan luas bangunan 543,8 m². Pembangunan Gedung Arsip dimulai pada
tanggal 24 Mei 2010 dan selesai dilaksanakan pada tanggal 12 November 2010.
TUGAS DAN FUNGSI
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memeriksa
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi
penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, BUMD, dan
Kalimantan Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Dalam
k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan intern
melaksanakan fungsi:
pada entitas terperiksa;
a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan kepada
Kalimantan Barat;
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kalimantan Barat;
untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh
kerugian negara untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan
p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi
kecuali pemeriksaan investigatif;
umum;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada
q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Kalimantan Barat;
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada
Kalimantan Barat;
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang
Kalimantan Barat; dan
hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Barat;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan “Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana
Badan Pemeriksa Keuangan”
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik
PERIODE KEPEMIMPINAN
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada di lingkup
Auditorat Keuangan Negara VI. Hingga saat ini, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat telah mengalami tujuh periode
kepemimpinan, yaitu:
Drs. Mudjijono
2005 s.d 2010 Periode Mei 2005 s.d Desember 2010
Ir. Adi Sudibyo, M.M.
2010 s.d 2013 Periode Desember 2010 s.d September 2013
Didi Budi Satrio, S.H., M.M.
2013 s.d 2016
Periode September 2013 s.d September 2016
2016 s.d 2018 Dra. Ida Sundari, M.M.
Periode Oktober 2016 s.d Juli 2o18
2018 s.d 2020 Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA
Periode Agustus 2018 s.d Januari 2020
2020 Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Periode Januari 2020 s.d Oktober 2020
2020 s.d sekarang Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Periode Oktober 2020 s.d sekarang
7
STRUKTUR
ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA PERWAKILAN
Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
KEPALA SUBAUDITORAT KEPALA SEKRETARIAT KEPALA SUBAUDITORAT
KALBAR I PERWAKILAN KALBAR II
R.M. Heribertus Kurniawan
Yudi Prawiratman, S.E., Maksum S.H., M.H. S.E., MBA., Ak., CA., CPA,
M.M., Ak., CA CSFA
KEPALA SUBBAGIAN HUMAS KEPALA SUBBAGIAN
DAN TU KALAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEUANGAN
Cahyo Utomo S.E., Ak., M.M., CA Ugi Surya Sugia, S.E.
KEPALA SUBBAGIAN KEPALA SUBBAGIAN
KEUANGAN UMUM DAN TI
Heru Agung Marwoto S.E., Nanang Ariagro Wirasakti,
Ak, M.M., CFrA S.H.
KEPALA SUBBAGIAN
HUKUM
Yuana Dwiarta, S.H., CFrA.,
C.L.A.
PROFIL
PEJABAT STRUKTURAL
RAHMADI, S.E., MM., Ak., CA, CSFA
KEPALA PERWAKILAN
7 Oktober 2020 s.d sekarang
PENGALAMAN KERJA
Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat
KONTAK
7 Oktober 2020 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Gedung Sekretariat Lt.2 23 Desember 2014 s.d 7 Oktober 2020
BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat
Jalan Ayani Pontianak
Kepala Sub Auditorat VII.D.3 di Auditorat Keuangan
Negara VII
7 April 2014 s.d 23 Desember 2014
RIWAYAT HIDUP
Langsa, 10 Desember 1968 Kepala Sub Auditorat Sulawesi Tengah II di BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Menikah
14 Februari 2011 s.d 7 April 2014
Islam
Kepala Seksi III.A.1.1. di Auditorat Utama Keuangan
Negara III
PENDIDIKAN 6 Desember 2007 s.d 14 Februari 2011
Pascasarjana Manajemen
Universitas Persada YAI 2006 Kepala Seksi Maluku Utara I.A di BPK Perwakilan
Provinsi Ternate
S1 Akuntansi Universitas Syiah 16 Mei 2007 s.d 6 Desember 2007
Kuala 1994
Pemeriksa Ahli Muda/Muda di BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Selatan
per 2 Maret 2011
Auditor Ahli Muda di Auditorat Utama Keuangan Negara
V
per 1 Februari 2005
LUKMAN RUDIANTO LUMBANTOBING
KEPALA SUB AUDITORA KALIMANTAN BARAT 1
28 November 2018 s.d 2 September 2021
PENGALAMAN KERJA
Kepala Sub Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan I di
Auditama Keuangan Negara VI
KONTAK
2 September 2021 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Sub Auditorat Kalimantan Barat I di BPK
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Republik Indonesia 9 November 2018 s.d 2 September 2021
Jalan Gatot Subroto Kav 31 Jakarta
Kepala Sub Auditorat Maluku II di BPK Perwakilan
Provinsi Maluku
23 Februari 2015 s.d 9 November 2018
RIWAYAT HIDUP
Magetan, 21 Juli 1969 Kepala Sub Auditorat I.A.2 di Auditorat Utama Keuangan
Negara I
Menikah
26 Juli 2011 s.d 23 Februari 2015
Protestan
Pemeriksa Ahli Muda/Muda di Auditorat Utama
Keuangan Negara I
PENDIDIKAN per 2 Maret 2011
Pascasarjana Akuntansi Univ. The
Ohio State 2003 Kepala Seksi I.B.2.2 di Auditorat Utama Keuangan Negara
I
S1 Manajemen Universitas 1 Desember 2010 s.d 26 Juli 2011
Indonesia 1996
Diploma III Akuntansi Non Kepala Seksi VI.A.2.3 di Auditorat Utama Keuangan
Register STAN 1991 Negara VI
20 Agustus 2007 s.d 1 Desember 2010
Kepala Seksi Depdiknas-3 di Auditorat Utama Keuangan
Negara III
14 Februari 2006 s.d 20 Agustus 2007
YUDI PRAWIRATMAN, S.E. M.M., Ak., CA
KEPALA SUB AUDITORA KALIMANTAN BARAT 1
2 September 2021 s.d sekarang
PENGALAMAN KERJA
Kepala Sub Auditorat Kalimantan Barat 1 di BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
KONTAK
2 September 2021 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Sub Auditorat Kalimantan Barat 2 di BPK
Gedung Auditorat Lt.2 Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
BPK Perwakilan Provinsi 6 Oktober 2020 s.d 2 September 2021
Kalimantan Barat
Jalan Ayani Pontianak
Kepala Sekretariat Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Selatan
17 Mei 2019 s.d 6 Oktober 2020
RIWAYAT HIDUP
Semarang, 21 Juli 1975 Kepala Sekretariat Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara
Menikah
2 Februari 2017 s.d 17 Mei 2019
Islam
Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan AKN III di
Auditorat Utama Keuangan Negara III
PENDIDIKAN 24 November 2014 s.d 2 Februari 2017
Pascasarjana Manajemen
Universitas Tanjungpura 2010 Kepala Sub Bagian Umum di BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Utara
S1 Akuntansi Universitas 25 Oktober 2011 s.d 24 November 2014
Diponegoro 2000
Diploma III Akuntansi Universitas Kepala Sub Bagian Umum di BPK Perwakilan Provinsi
Diponegoro 1997 Sulawesi Tenggara
4 Januari 2011 s.d 25 Oktober 2011
Kepala Sub Bagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat
12 Juni 2008 s.d 4 Januari 2011
R.M. HERIBERTUS KURNIAWAN
KEPALA SUB AUDITORA KALIMANTAN BARAT 2
2 September 2021 s.d sekarang
PENGALAMAN KERJA
Kepala Sub Auditorat Kalimantan Barat 2 di BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
KONTAK
2 September 2021 s.d sekarang
[email protected]
Pengendali Teknis di BPK Perwakilan Provinsi
Gedung Auditorat Lt.3 Kalimantan Barat
BPK Perwakilan Provinsi per 17 April 2018
Kalimantan Barat
Jalan Ayani Pontianak
Pemeriksa Madya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah
per 1 Maret 2013
RIWAYAT HIDUP
Sleman, 30 Juni 1974 Kepala Unit Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah
Menikah
per 1 April 2013
Katholik
Pemeriksa Ahli Muda/Muda di BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah
PENDIDIKAN per 2 Maret 2011
Pascasarjana Business
Administration ITB 2012 Ketua Tim Senior di BPK Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah
S1 Akuntansi Universitas Gadjah per 1 Juli 2011
Mada 1999
Diploma III Akuntansi STAN 1995 Kepala Seksi Jawa Tengah II.B di BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah
27 November 2008 s.d 22 Juni 2011
Kepala Seksi Jawa Tengah II.B di BPK Perwakilan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
12 Juni 2008 s.d 27 November 2008
AAN HAYATULLAH, S.E., M.M.
KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN
6 Februari 2017 s.d 2 September 2021
PENGALAMAN KERJA
Kepala Sekretariat Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan
KONTAK
2 September 2021 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Sekretariat Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan 6 Februari 2017 s.d 2 September 2021
Jalan Ayani Km 32,5 Guntung
Payung, Banjar Baru
Kepala Sekretariat Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi
Maluku
5 Juli 2013 s.d 6 Februari 2017
RIWAYAT HIDUP
Cirebon, 22 Oktober 1967 Kepala Sub Bagian Umum di BPK Perwakilan Provinsi
Jambi
Menikah
30 November 2012 s.d 5 Juli 2013
Islam
Kepala Seksi Manajemen Intern Auditorat II.A di
Auditorat Utama Keuangan Negara II
PENDIDIKAN 6 Maret 2009 s.d 30 November 2012
S2 Manajemen Universitas Satya
Negara Indonesia 2004 Kepala Seksi Manajamen Intern Auditorat VII.A di
Auditorat Utama Keuangan Negara VII
S1 Manajemen Universitas Islam 24 Agustus 2007 s.d 6 Maret 2009
Indonesia 1991
Pemeriksa Ahli Madya di Auditorat Utama Keuangan
Negara II
per 2 Maret 2011
Pemeriksa Ahli Muda di Auditorat Utama Keuangan
Negara V
per 7 November 2001
MAKSUM, S.H., M.H.
KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN
2 September 2021 s.d sekarang
PENGALAMAN KERJA
Kepala Sekretariat Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat
KONTAK
2 September 2021 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Sekretariat Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi
Gedung Sekretariat Lt.2 Sulawesi Utara
BPK Perwakilan Provinsi 2 Februari 2017 s.d 2 September 2021
Kalimantan Barat
Jalan Ayani Pontianak
Kepala Sub Bagian Ketatausahaan di Auditorat Utama
Keuangan Negara VI
23 Desember 2014 s.d 2 Februari 2017
RIWAYAT HIDUP
Palembang, 24 Februari 1970 Kepala Seksi Manajemen Intern Auditorat VI.B di
Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Menikah
4 Desember 2013 s.d 23 Desember 2014
Islam
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas di BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur
PENDIDIKAN 1 Desember 2010 s.d 4 Desember 2013
S2 Ilmu Hukum Universitas Sam
Ratulangi 2019 Kepala Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi
Negara di Direktorat Utama Pembinaan dan
S1 Ilmu Hukum Universitas Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Sriwijaya 1996 20 Agustus 2007 s.d 1 Desember 2010
Pemeriksa Ahli Muda/Muda di BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur
per 2 Maret 2011
CAHYO UTOMO, S.E.,M.M.,Ak.
KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PENGALAMAN KERJA
Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala
Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
KONTAK
17 Mei 2019 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia di BPK
Gedung Sekretariat Lt.2 Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
BPK Perwakilan Provinsi 4 Desember 2013 s.d 17 Mei 2019
Kalimantan Barat
Jalan Ayani Pontianak
Kepala Sub Bagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Utara
12 Juni 2008 s.d 4 Desember 2013
RIWAYAT HIDUP
Madiun, 16 Januari 1973 Kepala Sub Bagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Utara
Menikah
12 Juni 2008 s.d 4 Desember 2013
Islam
Pemeriksa Ahli Muda/Muda di BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Utara
PENDIDIKAN per 2 Maret 2011
S1 Akuntansi Universitas Brawijaya
1997 Auditor Ahli Muda di BPK Perwakilan Provinsi Yogyakarta
per 1 Februari 2005
S2 Magister Manajemen
Universitas Diponegoro 2016
Auditor Pertama di BPK Perwakilan Provinsi Yogyakarta
per 1 April 1999
HARYO PAMUNGKAS, S.E., M.M., Ak., CA., CPA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
s.d 31 Maret 2021
PENGALAMAN KERJA
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal BPK RI
KONTAK 12 April 2021 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Sub Bagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi
Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat
Republik Indonesia 9 Oktober 2017 s.d 12 April 2021
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav
31 Jakarta Pusat 10210
Kepala Sub Bagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Timur
5 Juli 2013 s.d 9 Oktober 2017
RIWAYAT HIDUP
Magelang, 1 Juli 1973 Kepala Sub Bagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi
Maluku
Menikah
17 Maret 2010 s.d 5 Juli 2013
Islam
Auditor Ahli Muda/Muda di BPK Perwakilan Provinsi
Maluku
PENDIDIKAN per 2 Maret 2011
S1 Akuntansi Universitas Auditor Ahli Muda di Auditorat Utama Keuangan Negara
Diponegoro 1997
V
per 1 Februari 2005
S2 Manajemen Keuangan
Universitas Satyagama 2004 Auditor Ahli Pertama di Auditorat Utama Keuangan
Negara V
per 1 April 1999
HERU AGUNG MARWOTO, S.E., Ak., M.M., CFrA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
27 Agustus 2021 s.d sekarang
PENGALAMAN KERJA
Kepala Sub Bagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat
KONTAK 27 Agustus 2021 s.d sekarang
[email protected]
Pemeriksa Ahli Muda/Muda di BPK Perwakilan Provinsi
Gedung Sekretariat Lt.3 Lampung
BPK Perwakilan Provinsi per 22 Januari 2014
Kalimantan Barat
Pemeriksa Ahli Pertama di BPK Perwakilan Provinsi
Lampung
per 2 Maret 2011
RIWAYAT HIDUP
Jakarta, 9 November 1981
PENGALAMAN PEMERIKSAAN
Menikah
Islam Ketua Tim Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, di Barabai
PENDIDIKAN
Ketua Tim Pemeriksaan Terinci Kepatuhan Percepatan
S1 Akuntansi Universitas Trisakti Penanganan Bencana COVID-19 TA 2020 pada
2004 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Instansi
Terkait lainnya di Kandangan
S2 Manajemen Manajemen Ketua Tim Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan
Universitas Lampung 2014
Pemerintah Daerah TA 2019 pada Pemerintah Tanah
Bumbu, di Batulicin
UGI SURYA SUGIA, S.E.
KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGALAMAN KERJA
Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia di BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
KONTAK
26 April 2016 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala
Gedung Sekretariat Lt.3 Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Aceh
BPK Perwakilan Provinsi 16 Januari 2015 s.d 16 Januari 2015
Kalimantan Barat
Jalan Ayani Pontianak
Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan di BPK
Perwakilan Provinsi Aceh
9 Desember 2013 s.d 16 Januari 2015
RIWAYAT HIDUP
Jakarta, 11 November 1972 Pemeriksa Ahli Muda/Muda di Auditorat Utama
Keuangan Negara VI
Menikah
per 2 Maret 2011
Islam
Auditor Ahli Muda di Auditorat Utama Keuangan Negara
VI
PENDIDIKAN per 10 September 2009
S1 Akuntansi Universitas Auditor Pertama di Auditorat Utama Keuangan Negara I
Borobudur 1996
per 1 April 1999
NANANG ARIAGRO WIRASAKTI S.H.
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI
PENGALAMAN KERJA
Kepala Subbagian Umum dan TI di BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat
KONTAK 21 Mei 2019 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi di Biro
Gedung Sekretariat Lt 3 Umum Sekretariat Jenderal
BPK Perwakilan Provinsi 29 Januari 2018 s.d 21 Mei 2019
Kalimantan Barat
Jalan Ayani Pontianak
Pemeriksa Ahli Pertama di BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tenggara
per 2 Maret 2011
RIWAYAT HIDUP
Makassar, 24 September 1982 Auditor Ahli Pertama di BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tenggara
Menikah
per 1 September 2011
Islam
PENDIDIKAN
S1 Ilmu Hukum Universitas
Brawijaya 2005
DESSY DWI ASTUTI S.H., M.H.
KEPALA SUB HUKUM
s.d 9 Februari 2021
PENGALAMAN KERJA
Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa
Timur
KONTAK 9 Februari 2021 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Sub Bagian Hukum di BPK Perwakilan Provinsi
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Kalimantan Barat
Timur 8 Februari 2019 s.d 9 Februari 2021
Jalan Raya Juanda Sidoarjo
Jawa Timur
Kepala Sub Bagian Hukum di BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah
2 November 2015 s.d 8 Februari 2019
RIWAYAT HIDUP
Yogyakarta, 14 Desember 1976 Kepala Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah di
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Belum Menikah
Pemeriksaan Keuangan Negara
Islam 1 Desember 2010 s.d 2 November 2015
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas di BPK Perwakilan
PENDIDIKAN
Provinsi Kalimantan Selatan
16 Juni 2008 s.d 1 Desember 2010
S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah
Mada 2000
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas di BPK Perwakilan
S2 Ilmu Hukum Universitas Provinsi Kalimantan Selatan
Diponegoro 2019 16 Juni 2008 s.d 1 Desember 2010
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas di BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan
16 Juni 2008 s.d 1 Desember 2010
YUANA DWIARTA S.H., CFrA., C.L.A.
KEPALA SUB HUKUM
9 Februari 2021 s.d sekarang
PENGALAMAN KERJA
Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat
KONTAK 9 Februari 2021 s.d sekarang
[email protected]
Kepala Sub Bagian Hukum di BPK Perwakilan Provinsi
Gedung Sekretariat Lt 3 Maluku Utara
BPK Perwakilan Provinsi 14 Juli 2014 s.d 9 Februari 2021
Kalimantan Barat
Jalan Ayani Pontianak
Pemeriksa Ahli Muda/Muda di BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tenggara
per 3 September 2012
RIWAYAT HIDUP
Yogyakarta, 7 Juni 1980 Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama di BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Menikah
per 2 Maret 2011
Islam
Auditor Ahli Pertama di Perwakilan BPK RI di Kendari
per 1 April 2007
PENDIDIKAN
S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah
Mada 2004
PROFIL
ESELON 3
SEKRETARIAT PERWAKILAN
Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat
dan perpustakaan, protokoler serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan
fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
F pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat;
F pengurusan sumber daya manusia, keuangan serta prasarana dan sarana
di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
F pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi
informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
F penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
F pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam
rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat;
F penyimpanan database entitas pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dan
F penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:
Ÿ Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
Ÿ Subbagian Sumber Daya Manusia;
Ÿ Subbagian Keuangan;
Ÿ Subbagian Umum dan Teknologi Informasi;
Ÿ Subbagian Hukum.
SUB AUDITORAT KALIMANTAN BARAT 1
Subauditorat Kalimantan Barat I mempunyai tugas:
a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak,
Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten
Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD, dan lembaga
terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD
tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK,
dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka
penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan
aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan
kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen
Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
SUB AUDITORAT KALIMANTAN BARAT 2
Subauditorat Kalimantan Barat 2 mempunyai tugas:
a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi,
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD, dan lembaga
terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD
tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK,
dan akuntan 'publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka
penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan
aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena
sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen
Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
DATA
PEGAWAI
DATA PEGAWAI
Jumlah Pegawai Tetap 99 orang Data per 31 Desember 2021
Perempuan Laki-Laki
38 orang 61 orang
*) Sumber daya manusia BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat per 31 Desember 2021 berjumlah 123
orang yang terdiri dari 99 orang pegawai tetap dan 24
orang pegawai tidak tetap.
**) Sebaran penempatan sumber daya manusia terdiri
dari 9,09% merupakan struktural di BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat, 68,69% ditempatkan di sub
auditorat, 22,22% ditempatkan di sub bagian di bawah
sekretariat perwakilan.
***) Proporsi peran pemeriksa adalah 4,6% Pemeriksa Ahli Madya, 25% Pemeriksa Muda, dan
49,69% Pemeriksa Pertama.
****) Pegawai tidak tetap tahun 2021 berjumlah 24 orang dengan jenis pekerjaan dokter umum,
perawat, satuan pengamanan, pengemudi, teknisi dan resepsionis.
ENTITAS
PEMERIKSAAN
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
VISI
Terwujudnya Kesejahteraan
Masyarakat Kalimantan Barat
Melalui Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Dan Perbaikan Tata
Kelola Pemerintahan
Kepala Daerah
Gubernur : H. Sutarmidji, SH, M.HUM
Wakil : Drs. H. Ria Norsan, MM, MH
Pimpinan DPRD
Ketua : M. Kebing L.
Wakil Ketua I : Prabasa Anantatur
Wakil Ketua II : Sy. Amin Muhammad
Wakil Ketua III : Suriansyah
Provinsi Kalimantan Barat terletak di APBD Provinsi Kalimantan Barat TA
antara garis 2 08 LU serta 3 05 LS 2020 (dalam milyar)
0
0
0
serta di antara 108 0 BT dan 114 10 BT
0
pada peta bumi. Berdasarkan letak 7,000.00
geografisnya, Kalimantan Barat dilalui 6,000.00 5,939.75
5,665.11
oleh garis Khatulistiwa tepat di atas 5,799.69 5,382.08
Kota Pontianak. 5,000.00 4,934.55
4,685.29
Provinsi Kalimantan Barat berbatasan 4,000.00
dengan Sarawak (Malaysia) di sebelah 3,000.00
utara, Laut Jawa dan Provinsi
Kalimantan Tengah di sebelah selatan, 2,000.00
944.80
Provinsi Kalimantan Timur di sebelah 1,000.00 992.11
944.87
timur, dan Laut Natuna dan Selat -
Karimata di sebelah barat. PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Kalimantan Barat dijuluki Provinsi
Seribu Sungai, selaras dengan kondisi Perkembangan Opini Pemeriksaan
geografisnya yang mempunyai ratusan Tahun Anggaran 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
sungai besar dan kecil. Beberapa sungai Tahun Anggaran 2015 Wajar Tanpa Pengecualian
besar sampai saat ini masih merupakan Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
urat nadi dan jalur utama untuk Tahun Anggaran 2017 Wajar Tanpa Pengecualian
angkutan daerah pedalaman, walaupun
prasarana jalan darat telah dapat Tahun Anggaran 2018 Wajar Dengan Pengecualian
menjangkau sebagian besar Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
kecamatan. Sungai besar utama adalah Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
Sungai Kapuas, yang merupakan
sungai terpanjang di Indonesia (1.086
km). Website https://kalbarprov.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KOTA PONTIANAK
VISI
Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan
Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat
Kepala Daerah
Walikota : Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM.,MT
Wakil : Bahasan, SH
Pimpinan DPRD
Ketua : Satarudin, SH
Wakil Ketua I : Dr. Firdaus Zar’in,SS.Pd.,M.Si.
Wakil Ketua II : H. Naufal Ba’bud SP
Wakil Ketua III : H.M. Arif, S.Ag
Kota Pontianak didirikan tanggal 23 Oktober
1771 oleh Sultan Syarif Abdurrachman
Alkadrie, merupakan ibukota Provinsi
Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah
2
107,82 km dan jumlah penduduk 669.340
jiwa.
Terletak pada lintasan garis khatulistiwa
dengan koordinat 0002’24’’LU-005’37’’LS dan
10916’25Bt-10923’04BT dan ketinggian
berkisar antara o,1 sampai 1,5 meter dpl,
dengan suhu rata-rata 26,1 C sampai 27,4 C.
0
0
Berbatasan dengan Kecamatan Siantan di APBD Kota Pontianak TA 2020
sebelah utara, Kecamatan Sungai Raya dan 2,000.00
Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya di sebelah 1,764.01
1,799.64
1,615.89
selatan, Kecamatan Sungai Kakap di sebelah 1,500.00 1,636.81 1,675.44
barat, dan Kecamatan Sungai Ambawang 1,000.00 1,547.17
Kabupaten Kubu Raya di sebelah timur.
500.00
Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan
oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai - PENDAPATAN BELANJA 3.23 1.74
TRANSFER
Kapuas dan Sungai Landak sehingga disebut 1.68
Kota Tepian Sungai. Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Pariwisata Kota Pontianak didukung oleh Perkembangan Opini Pemeriksaan
keanekaragaman budaya penduduk Pontianak, Tahun Anggaran 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Suku Tahun Anggaran 2015 Wajar Tanpa Pengecualian
Dayak memiliki pesta syukur atas kelimpahan
panen yang disebut Gawai. Masyarakat Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
Tionghoa memiliki kegiatan pesta tahun baru Tahun Anggaran 2017 Wajar Tanpa Pengecualian
Imlek, Cap Go Meh, dan perayaan sembahyang Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
kubur. Selain itu kota Pontianak juga memiliki Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
visi menjadikan Pontianak sebagai kota dengan Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
pariwisata sungai.
Website https://pontianakkota.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN MEMPAWAH
VISI
Terwujudnya Mempawah cerdas,
mandiri dan terdepan
Kepala Daerah
Bupati : Hj. Erlina, S.H., M.H.
Wakil : Muhammad Pagi, S.Hi., MM
Pimpinan DPRD
Ketua : Ria Mulyadi
Wakil Ketua I : Sayuti
Wakil Ketua II : Darwis
Kabupaten Mempawah memiliki luas
wilayah 1.276,90 km² dan
berpenduduk lebih kurang 264.255
jiwa (2019).
Secara astronomis, Kabupaten APBD Kabupaten Mempawah TA 2020
Mempawah terletak antara 000 44’ 1,200.00
Lintang Utara dan 000 0,4’ Lintang 1,000.00 1,032.37 976.60
Selatan dan antara 1080 24’ Bujur 800.00 885.20 816.93
Timur dan 109° 21,5’ Bujur.
600.00
Berdasarkan letak administratif,
Kabupaten Mempawah berbatasan 400.00
dengan Kabupaten Bengkayang di 200.00
sebelah utara, Kabupaten Kubu Raya 132.86 129.35
dan Kota Pontianak di sebelah selatan, - PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
Selat Karimata di sebelah barat, dan Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Kabupaten Landak di sebelah timur.
Kabupaten Mempawah yang memiliki Perkembangan Opini Pemeriksaan
julukan kota Bestari atau Bumi Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualian
Galaherang dengan luas 264,40 Tahun Anggaran 2015 Wajar Tanpa Pengecualian
km2.Kota ini terletak di jalur
perdagangan antara Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
Pontianak,Singkawang dan Tahun Anggaran 2017 Wajar Tanpa Pengecualian
Sambas.kota ini terdiri dari 9 Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
kecamatan yaitu Mempawah Hilir, Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
Sungai Pinyuh, Siantan, Segedong,
Anjongan, Toho dan Sadaniang . Website https://www.mempawahkab.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KOTA SINGKAWANG
VISI
Singkawang HEBAT
Harmonis Dalam keberagaman
Agama, Etnis dan Budaya
Ekonomi Kerakyatan Yang Handal,
Kreatif Dan Mandiri
Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif
Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan
Adil dan Merata Dalam Pembangunan
Infrastruktur, Kesehatan dan
Pendidikan
Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa
dan Pengembangan Pariwisata.
Kepala Daerah
Walikota : Tjhai Chui Mie, S.E
Wakil : Drs. H. Irwan, M.Si
Pimpinan DPRD
Ketua : Sujianto
Wakil Ketua I : Sumberanto Tjitra
Wakil Ketua II : Hery Khin
Singkawang ditetapkan sebagai daerah
otonom berdasarkan UU Nomor 12
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Singkawang, dan diresmikan pada
tanggal 17 Oktober 2001. 1,000.00 APBD Kota Singkawang TA 2020
920.01 949.31
Secara astronomis, Kota Singkawang 800.00 843.12 868.36
terletak antara 0֯44’55,85” sampai 826.12 847.12
dengan 01֯0’01’21,51” LU dan 600.00
108051’47,6” sampai dengan 109010’19”
BT. Secara geografis luas wilayah 400.00
Singkawang meliputi 504 km . 200.00
2
Berdasarkan letak administratif, Kota
Singkawang memiliki batas-batas: utara- - 0.80 0.91
Kabupaten Sambas, selatan-Kabupaten PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
0.91
Bengkayang, barat-Laut Natuna, timur- Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Kabupaten Bengkayang
Perkembangan Opini Pemeriksaan
Kota Singkawang merupakan perpaduan
kota pantai sekaligus perbukitan, Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualian
sehingga mempunyai banyak tempat Tahun Anggaran 2015 Wajar Dengan Pengecualian
wisata alam yang layak dikunjungi antara Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
lain Pantai Panjang, Danau Biru, dan Tahun Anggaran 2017 Wajar Tanpa Pengecualian
Sinka Island.
Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
Selain itu Kota Singkawang juga Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
mempunyai tradisi perayaan Cap Go Wajar Tanpa Pengecualian
Meh dan Naik Dango. Tahun Anggaran 2020
Website https://www.singkawangkota.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN SAMBAS
VISI
Terwujudnya Sambas yang beriman,
Kemandirian, Maju dan
Berkelanjutan
Kepala Daerah
Bupati : H. SATONO, S.Sos.I., M.H.
Wakil : Fahrur Rofi, S.IP., M.H.Sc
Pimpinan DPRD
Ketua : Abu Bakar, S.Pd.I.
Wakil Ketua I : Ferdinan
Wakil Ketua II : Ir. H. Arifidiar, M.H.
Wakil Ketua III : Suriadi
Batas Wilayah Kabupaten Sambas
terletak di bagian paling utara Provinsi
Kalimantan Barat atau di antara
0°57’29,8” LU dan 2°04’53,1” LU serta
108°54’17” BT dan 109°45’7,56” BT. APBD Kabupaten Sambas TA 2020
Secara administratif, batas wilayah 2,000.00
Kabupaten Sambas adalah: 1,800.00 1,834.75
1,680.85
Sebelah Utara : Negara Malaysia, Laut 1,600.00 1,669.65 1,532.93
Natuna, Sebelah Timur : Negara 1,400.00 1,429.81
Malaysia, Kabupaten Bengkayang, 1,200.00 1,399.42
Sebelah Selatan : Kabupaten 1,000.00
Bengkayang dan Kota Singkawang,
Sebelah Barat : Laut Natuna. 800.00
600.00
Sebagai wilayah terluar yang
berbatasan dengan negara lain, di 400.00 302.09 293.05
Sambas terdapat Pos Lintas Batas 200.00 292.77
Negara (PLBN) Aruk yang diresmikan -
tanggal 17 Maret 2017. PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
Obyek wisata andalan Kabupaten Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Kabupaten Sambas adalah obyek
wisata bahari dan wisata budaya.
Wisata bahari antara lain Pantai Perkembangan Opini Pemeriksaan
Polaria di Selakau, Pantai Tangjung
Batu di Pemangkat, Pantau Kahona di Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualian
Jawai, dan Pantai Harapan di Paloh. Tahun Anggaran 2015 Wajar Dengan Pengecualian
Sedangkan wisata budaya antara lain Tahun Anggaran 2016 Wajar Dengan Pengecualian
Komplek Istana Alwatzikoebillah,
Makam Bujang Nadi Dare Nandong, Tahun Anggaran 2017 Wajar Dengan Pengecualian
Makam Bantilan, makam Ratu Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
Sepudak dan Rumah Batu. Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Sambas juga memiliki Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
wisata agri berupa perkebunan dan
agrowisata. Website https://sambas.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN SANGGAU
VISI
Sanggau Maju dan Terdepan
Kepala Daerah
Bupati : Jumadi
Wakil : Drs. Yohanes Ontot, M.Si
Pimpinan DPRD
Ketua : Jumadi
Wakil Ketua I : Timotius Yance
Wakil Ketua II : Acam
Kabupaten Sanggau berada di bagian
utara provinsi Kalimantan Barat
dengan luas daerah 12.857,70 km²
dengan kepadatan 29 jiwa per km².
Dilihat dari letak geografisnya
kabupaten sanggau terletak di antara 1°
10" LU dan 0° 35" LS serta di antara
109° 45", 111° 11" BT. APBD Kabupaten Sanggau TA 2020 (dalam milyar
1,800.00 rupiah)
Secara administratif, batas wilayah 1,652.66
Kabupaten Sanggau adalah : utara- 1,600.00 1,559.71 1,486.99
Malaysia, timur-Kaupaten Sintang dan 1,400.00 1,521.39 1,343.41
Kabupaten Sekadau, selatan- 1,200.00
Kabupaten Ketapang, barat-Kabupaten 1,000.00 1,247.80
Landak. 800.00
Kabupaten Sanggau merupakan daerah 600.00
dataran tinggi yang berbukit dan rawa- 400.00
rawa yang dialiri oleh beberapa sungai 200.00 247.17 254.56
seperti Sungai Kapuas dan Sungai 254.18
Sekayam. -
PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
Obyek wisata di Kabupaten Sanggau, Anggaran Realisasi Realisasi 2019
antara lain:
1. Rumah Kuta, yang merupakan Perkembangan Opini Pemeriksaan
bangunan Istana Kerajaan
Sanggau, dibangun oleh Sultan Tahun Anggaran 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
Zainudin dari Dinasty Surya Negara Tahun Anggaran 2015 Wajar Tanpa Pengecualian
pada masa perpindahan pusat Ibu Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
kota Kerajaan dari Mengkiang ke
Kampong Kantu'. Saat ini, Rumah Tahun Anggaran 2017 Wajar Tanpa Pengecualian
kuta dijadikan sebagai pusat Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
Kebudayaan Melayu Sanggau dan Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
kediaman resmi Sri Paduka Yang Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
Mulia Raja Sanggau Surya Negara;
2. Pancur Aji;
3. Gunung Tiong Kandang. Website https://sanggau.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN KETAPANG
VISI
Ketapang Yang Maju Menuju
Masyarakat Sejahtera
Kepala Daerah
Bupati : Martin Rantan, SH
Wakil : Drs.Suprapto S
Pimpinan DPRD
Ketua : Muhammad Febriadi
Wakil Ketua I : Suprapto
Wakil Ketua II : Mathoji
Wakil Ketua III : Jamhuri Amir
Kabupaten Ketapang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan.
Kabupaten ini terletak di antara garis
0º 19’00” - 3º 05’ 00” Lintang Selatan
dan 108º 42’ 00” - 111º 16’ 00” Bujur
Timur.
Secara administratif, batas wilayah
Kabupaten Ketapang adalah : utara-
Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten
Sanggau, timur-Provinsi Kalimantan
Tengah dan Kabupaten Sintang, 2,500.00 APBD Kabupaten Ketapang TA 2020
(dalam milyar rupiah)
selatan-Laut Jawa, barat-Selat 2,375.24 2,140.97
Karimata dan Kabupaten Kayong 2,000.00 2,259.81 1,956.57 1,868.12
Utara. 1,500.00
1,757.68
Kota Ketapang dapat dijangkau dari 1,000.00
kota lain melalui Bandar Udara Rahadi
Oesman, Terminal Bis Ketapang dan 500.00 392.16 389.34
Pelabuhan Sukabangun Ketapang. - 386.60
TRANSFER
BELANJA
Beberapa tempat wisata khas yang ada: PENDAPATAN Realisasi Realisasi 2019
Anggaran
1. Tugu Ale-Ale sebagai titik 0 km Perkembangan Opini Pemeriksaan
Kota Ketapang; Tahun Anggaran 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
2. Keraton Matan Tanjungpura; Tahun Anggaran 2015 Wajar Tanpa Pengecualian
3. Rumah Adat Melayu Kyai Mangku
Negeri; Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
4. Kelenteng Tua Pek Kong sebagai Tahun Anggaran 2017 Wajar Tanpa Pengecualian
tempat ibadah umat Tridharma; Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
5. Air Terjun Batu Arang; Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
6. Pantai Tanjung Bawang; Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
7. Bukit Batu Daya.
Website https://portal.ketapangkab.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN SINTANG
VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju,
Religius Dan Sejahtera, Yang
Didukung Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih
Pada Tahun 2021
Kepala Daerah
Bupati : dr. H. Jarot Winarno, M.
Med.PH
Wakil : Drs. Askiman, MM
Pimpinan DPRD
Ketua : Florensius Ronny
Wakil Ketua I : Jeffray Edward
Wakil Ketua II : Heri Jambri
Kabupaten Sintang memiliki luas
wilayah 21.638,00 km² dan
berpenduduk sebesar 421.306 jiwa. APBD Kabupaten Sintang TA 2020
Kepadatan penduduk 19,35 jiwa/km2 2,500.00
yang terdiri dari multietnis dengan
mayoritas suku Dayak dan Melayu. 2,000.00 1,973.56
Kabupaten ini dilewati garis 1,928.28 1,600.73
khatulistiwa dengan letak koordinat 1,890.24 1,573.00
antara 1°05' LU hingga 0°46' LS dan 1,500.00
110°50' BT hingga 113°20' BT. 1,488.91
Letak administratif, bagian utara 1,000.00
berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
Hulu dan Malaysia, bagian timur 500.00 463.80 496.28
berbatasan dengan Kabupaten Melawi, 495.96
Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi
Kalimantan Tengah, bagian selatan - PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
berbatasan dengan Kabupaten Melawi,
Kabupaten Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Ketapang dan Provinsi Kalimantan
Tengah, bagian barat berbatasan Perkembangan Opini Pemeriksaan
dengan Kabupaten Sanggau, Tahun Anggaran 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau. Tahun Anggaran 2015 Wajar Tanpa Pengecualian
Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
Obyek wisata di kabupaten Sintang Wajar Tanpa Pengecualian
antara lain adalah Bukit Kelam yang Tahun Anggaran 2017
merupakan batu monolit yang Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
berukuran besar, Istana Al Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
Mukarramah dan Masjid Jami Sultan Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
Nata, dan Air Terjun Nokan Nayan di
Desa Deme, Kecamatan Ambalau.
Website http://sintang.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN SEKADAU
VISI
TERWUJUDNYA KABUPATEN
SEKADAU YANG MAJU, MANDIRI,
DAN BERDAYA SAING
Kepala Daerah
Bupati : Aron, SH
Wakil : Subandrio, SH., MSi
Pimpinan DPRD
Ketua : Radius Effendy
Wakil Ketua I : Handi
Wakil Ketua II : Zainal
Pada tanggal 18 Desember 2003,
Sekadau diresmikan menjadi daerah
otonomi baru, hasil pemekaran dari
Kabupaten Sanggau.
Letak geografis Kabupaten Sekadau
antara 0 38’23’’ LU sampai dengan
0
0 44’25’’ LS dan 110 33’07’’BB sampai APBD Kabupaten Sekadau TA 2020
0
0
dengan 111 17’44’’ BT. 1,000.00 908.82
0
Letak administratif, bagian utara 900.00 877.36 890.54 800.82
berbatasan dengan Kabupaten Sintang, 800.00 747.23 757.58
bagian selatan berbatasan dengan 700.00
Kabupaten Ketapang, bagian barat 600.00
berbatasan dengan Kabupaten 500.00
Sanggau, dan bagian timur berbatasan 400.00
dengan Kabupaten Sintang. 300.00
Luas Wilayah Kabupaten Sekadau 200.00 135.57
adalah 5.443,3 km , membentang dari 100.00 137.82 135.48
2
Kecamatan Nanga Mahap sampai -
dengan Kecamatan Belitang Hulu. PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Penduduk asli Kabupaten Sekadau
adalah etnis Dayak, yang terbagi dalam
sub - sub suku Dayak di Kabupaten Perkembangan Opini Pemeriksaan
Sekadau antara lain, Dayak Mualang
(Ibanik Group), Dayak Ketungau Sesat Tahun Anggaran 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
(Ibanik Group), Dayak Kerabat, Dayak Tahun Anggaran 2015 Wajar Tanpa Pengecualian
Jawant, dan kemudian disusul oleh Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
Melayu Sekadau.
Tahun Anggaran 2017 Wajar Tanpa Pengecualian
Obyek wisata alam yang dapat Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
dikunjungi di kabupaten Sekadau
antara lain adalah Air Terjun Semirah Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
Putih di Dusun Belandong, Sekadau Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
Hulu; Danau Simpi di Sungai Ayak
Belitang Hilir, dan Air Terjun Nokan
Cicak di Desa Kemangai. Website https://sekadaukab.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN MELAWI
VISI
Terwujudnya masyarakat Kabupaten
Melawi yang agamis, maju, sejahtera
dan cerdas serta saling menghormati
antar sesama
Kepala Daerah
Bupati : H. Dadi Sunarya Usfa Yursa
Wakil : Drs. Kluisen
Pimpinan DPRD
Ketua : Widia Hastuti
Wakil Ketua I : Hendegi Januardi U.Y.
Wakil Ketua II : Taufik, S.E.
Kabupaten Melawi diresmikan pada 7
Januari 2004 dan merupakan
pemekaran dari Kabupaten Sintang.
Ibukota Kabupaten Melawi di Nanga APBD Kabupaten Melawi TA 2020 (dalam milyar
Pinoh. Secara geografis Kabupaten 1,400.00 rupiah)
Melawi terletak pada 0°07’- 1°21’LS dan
111°07’- 112°21’ BT dengan luas wilayah 1,200.00 1,162.16
10.640,80 km². 1,000.00 1,016.08
959.81
Secara administratif, batas wilayah 800.00 995.80 837.76
Kabupaten Melawi adalah : utara- 803.47
Kabupaten Sintang, timur-Kabupaten 600.00
Sintang, selatan-Provinsi Kalimantan
Tengah, barat-Kabupaten Ketapang. 400.00
Kabupaten Melawi memiliki berbagai 200.00 218.68 217.48
jenis wisata alam dan wisata budaya. 217.08
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
Kabupaten Melawi mencatat adanya 29
situs peninggalan sejarah, 22 situs Anggaran Realisasi Realisasi 2019
budaya, dan 16 situs wisata alam.
Situs wisata alam di Kabupaten Melawi, Perkembangan Opini Pemeriksaan
dimulai dengan pesona alam Bukit
Matok di Kecamatan Belimbing sebagai Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualian
pintu gerbang masuk Kabupaten Tahun Anggaran 2015 Wajar Dengan Pengecualian
Melawi, dilanjutkan dengan Bukit Baka
yang terletak di timur Kota Nanga Tahun Anggaran 2016 Wajar Dengan Pengecualian
Pinoh dengan ketinggian 1.620 meter. Tahun Anggaran 2017 Wajar Dengan Pengecualian
Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
Potensi wisata alam Mulai dari Telapak
Kaki di atas batu; Gunung Kerapau; Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
Batu Kapal; serta Air Terjun Sahai Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
Ngumbai yang terdapat di Desa Siyai
dengan ketinggian mencapai kurang
lebih 12 meter. Website http://melawikab.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN BENGKAYANG
VISI
Kabupaten Bengkayang Maju,
Mandiri, Sejahtera dan Berdaya
Saing ditopang Pemerintahan yang
Bersih dan Terbuka
Kepala Daerah
Bupati : Sebastianus Darwin, S.E., MM
Wakil : Drs. H. Syamsul Rizal
Pimpinan DPRD
Ketua : Fransiskus, M.Pd.
Wakil Ketua I : Jonedhi, S.Pi.
Wakil Ketua II : Esidorus, S.P.
Pemerintah Kabupaten Bengkayang
terbentuk berdasarkan Undang-
undang Nomor 10 tahun 1999 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II APBD Kabupaten Bengkayang TA 2020 (dalam milyar
Bengkayang, secara resmi mulai 1,200.00 rupiah)
tanggal 20 April 1999.
1,016.59
1,000.00 1,114.02
Secara geografis, Kabupaten
Bengkayang terletak di 0033’00” 800.00 804.03
Lintang Utara sampai 1030’00” 828.40
Lintang Utara dan 108039’00” Bujur 600.00
Timur sampai 110010’00” Bujur Timur.
400.00
Secara administratif, batas-batas
wilayah Kabupaten Bengkayang adalah 200.00 171.91
sebagai berikut: Utara : Serawak- 173.08
Malaysia Timur dan Kabupaten -
Sambas, Selatan : Kabupaten PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
Pontianak, Barat : Laut Natuna dan Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Kota Singkawang, Timur : Kabupaten
Sanggau dan Kabupaten Landak.
Obyek wisata di Kabupaten Perkembangan Opini Pemeriksaan
Bengkayang antara lain:
Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualian
1. Pulau Penata, Pulau Randayam,
Pulau Seluas, Pulau Lemukutan; Tahun Anggaran 2015 Wajar Dengan Pengecualian
2. Air Terjun Merasap; Tahun Anggaran 2016 Wajar Dengan Pengecualian
3. Danau Taipi; Tahun Anggaran 2017 Wajar Dengan Pengecualian
4. Riam Pelayo, Riam Marum, Riam
Sangadum; Tahun Anggaran 2018 Wajar Dengan Pengecualian
5. Bukit Jamur; Tahun Anggaran 2019 Wajar Dengan Pengecualian
6. Rumah Betang Panjang Tahun Anggaran 2020 Wajar Dengan Pengecualian
Samalantan;
7. Rumah Adat Baluk.
Website https://bengkayangkab.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN LANDAK
VISI
Terwujudnya Kabupaten Landak
Mandiri, Maju dan Sejahtera”
Kepala Daerah
Bupati : Karolin Margret Natasa
Wakil : Herculanus Heriadi
Pimpinan DPRD
Ketua : Heri Saman, S.H., M.H.
Wakil Ketua I : Oktapius
Wakil Ketua II : Lamri
Kabupaten Landak terbentuk
berdasarkan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 55 tahun 1999
tanggal 4 Oktober 1999 dan
diresmikan tanggal 12 Oktober 1999.
Ibu kota kabupaten ini terletak di
kecamatan Ngabang, memiliki luas APBD Kabupaten Landak TA 2020
wilayah 9.909,10 km² dan jumlah 1,600.00 1,377.12
penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1,400.00 1,385.67 1,388.91
404.155 jiwa. 1,200.00 1,116.74
1,186.11
1,116.95
Secara astronomis terletak pada 0°10’ - 1,000.00
1°10’ LU dan 109°5’ - 110°10’ BT. Secara
administratif berbatasan dengan 800.00
Kabupaten Bengkayang di sebelah 600.00
utara, berbatasan dengan Kabupaten 400.00 260.82
Sanggau di sebelah timur, berbatasan 200.00 253.56 253.94
dengan Kabupaten Mempawah di
sebelah selatan, dan berbatasan dengan -
Kabupaten Mempawah di sebelah PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
barat. Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Morfologi Kabupaten Landak Perkembangan Opini Pemeriksaan
merupakan pegunungan bergelombang
hingga tinggi dengan puncak-puncak Tahun Anggaran 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
pegunungan hingga lebih dari 1000 m Tahun Anggaran 2015 Wajar Tanpa Pengecualian
di atas permukaan air laut. Kondisi Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
tersebut mendukung Kabupaten
Landak mempunyai banyak obyek Tahun Anggaran 2017 Wajar Tanpa Pengecualian
wisata alam yang dapat dikunjungi, Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
antara lain air terjun Setegung di desa Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
Munguk, Air Terjun Tikalong di desa Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
Tunang, Air Terjun Angan Tembawang
di Jelimpo, Danai Niut di Desa
Bentiang, Goa Andu dan Goa Sanjan di Website https://landakkab.go.id/
desa Engkangin.
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN KUBU RAYA
VISI
Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya
yang Bahagia, Bermartabat,
Terdepan, Berkualitas dan Religius”
Kepala Daerah
Bupati : Muda Mahendrawan, SH
Wakil : Sujiwo, S.E., M.Sos
Pimpinan DPRD
Ketua : Agus Sudarmansyah
Wakil Ketua I : Usman
Wakil Ketua II : Yuslanik
Wakil Ketua III : Suharso
Kabupaten Kubu Raya diresmikan pada
17 Juli 2007. Merupakan kabupaten
pemekaran dari Kabupaten Mempawah
berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2007 yang beribukota di
Sungai Raya, memiliki luas wilayah
6985,24 km² dan jumlah penduduk
609.392 jiwa.
Secara astronomis Kabupaten Kubu
Raya terletak antara 109° 02’ 19,32” BT,
109° 58’ 32,16” BT dan antara 0° 13’
40,83” LU dan 1° 00’ 53,09” LS.
Secara administratif, sebelah barat APBD Kabupaten Kubu Raya TA 2020
berbatasan dengan Laut Natuna, 2,000.00
sebelah timur berbatasan dengan 1,533.36 1,348.67
Kabupaten Ketapang dan Kabupaten 1,500.00 1,477.08 1,511.17 1,349.94
Sanggau, sebelah utara berbatasan 1,265.12
dengan Kabupaten Mempawah, Kota 1,000.00
Pontianak dan Kabupaten Landak,
serta sebelah selatan berbatasan 500.00 231.57
dengan Kabupaten Kayong Utara. 222.31 222.31
-
PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Perkembangan Opini Pemeriksaan
Obyek wisata yang dapat dikunjung di
Kabupaten Kubu Raya antara lain Tahun Anggaran 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
Gunung Ambawang, Batu Masjid di Tahun Anggaran 2015 Wajar Tanpa Pengecualian
Teluk Pakedai Hulu, dan Situs Kerajaan Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
Kubu.
Tahun Anggaran 2017 Wajar Tanpa Pengecualian
Selain pemandangan puncak gunung, Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
di kaki Gunung Ambawang terdapat Air Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
Terjun Bidang Bahar atau Air Terjun Wajar Tanpa Pengecualian
Bujang Bahar. Tahun Anggaran 2020
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
Website https://kuburayakab.go.id/
KABUPATEN KAPUAS HULU
VISI
Terwujudnya Kapuas Hulu Yang
Harmonis, Energik, Berdaya Saing,
Amanah, dan Terampil
Kepala Daerah
Bupati : Fransiskus Diaan, S.H.
Wakil : Wahyudi Hidayat, S.T.
Pimpinan DPRD
Ketua :
Wakil Ketua I :
Wakil Ketua II :
Berdasarkan Undang-undang Darurat
nomor 3 tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan, maka pada tanggal
13 Januari 1953 terbentuk Kabupaten APBD Kabupaten Kapuas Hulu TA 2020
Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dengan 2,000.00
ibukota Putussibau. 1,800.00 1,837.57
Secara astronomi terletak antara 0,5 1,600.00 1,661.18 1,672.14
LU sampai dengan 1,4 LS dan antara 1,400.00 1,431.23
1,346.09
111,4 BB sampai dengan 114,1 BT. 1,200.00 1,282.81
Secara administrasi, sebelah utara 1,000.00
berbatasan dengan Serawak, sebelah 800.00
barat berbatasan dengan Kabupaten 600.00
Sintang, sebelah timur berbatasan 400.00 366.20 367.13
374.12
dengan Provinsi Kalimantan Timur dan 200.00
Kalimantan Tengah, dan sebelah -
selatan berbatasan dengan Kabupaten PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
Sintang dan Provinsi Kalimantan Anggaran Realisasi Realisasi 2019
Tengah.
Perkembangan Opini Pemeriksaan
Potensi unggulan Kabupaten Kapuas
Hulu adalah Taman Nasional Betung Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualian
Kerihun (TNBK) yang merupakan Tahun Anggaran 2015 Wajar Dengan Pengecualian
kawasan konservasi lanskap taman Tahun Anggaran 2016 Wajar Tanpa Pengecualian
nasional yang terdiri dari pegunungan Tahun Anggaran 2017 Wajar Tanpa Pengecualian
dan perbukitan yang dihiasi berbagai
vegetasi khas hutan hujan tropis Tahun Anggaran 2018 Wajar Tanpa Pengecualian
borneo, dan Taman Nasional Danau Tahun Anggaran 2019 Wajar Tanpa Pengecualian
Sentarum yang merupakan daerah Tahun Anggaran 2020 Wajar Tanpa Pengecualian
hamparan banjir yang dikelilingi oleh
jajaran pegunungan sebagai daerah
tangkapan air. Website https://www.kapuashulukab.go.id/
Profil BPK Perwakilan Kalimantan Barat
Tahun 2021
KABUPATEN KAYONG UTARA
VISI
Beriman, Berbudaya, Berdaya
Saing, Seimbang, Sejahtera dan
Aman
Kepala Daerah
Bupati : Drs. Citra Duani
Wakil : Effendi Ahmad, S.Pd.I.
Pimpinan DPRD
Ketua : Sarnawi
Wakil Ketua I : Muhammad Abas
Wakil Ketua II : Abdul Zamad
Ibu kota atau pusat pemerintahan
terletak di kecamatan Sukadana.
Kabupaten ini dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007
pada tanggal 2 Januari 2007.
Berdasar letak administratif, bagian APBD Kabupaten Kayong Utara TA 2020
utara Kabupaten Kayong Utara 900.00
berbatasan dengan Kabupaten Kubu 800.00 740.10 777.16
Raya, Kabupaten Ketapang dan Selat 700.00 656.54
Karimata, bagian timur berbatasan 600.00 759.36 719.49 649.59
dengan Kabupaten Ketapang, bagian
selatan berbatasan dengan Kabupaten 500.00
Ketapang dan Selat Karimata, bagian 400.00
barat berbatasan dengan Selat 300.00
Karimata. 200.00 99.79
Kabupaten Kayong Utara memiliki 100.00 100.64
populasi mayoritas Melayu. - 99.84
Berada di pesisir Kalimantan Barat PENDAPATAN BELANJA TRANSFER
membuat daerah Kayong Utara Anggaran Realisasi Realisasi 2019
memiliki potensi wisata pantai.
Salah satu yang paling dikenal adalah Perkembangan Opini Pemeriksaan
Pulau Datok dan hutan mangrove,
serta Kepulauan Karimata. Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualian
Kabupaten Kayong Utara juga Tahun Anggaran 2015 Wajar Dengan Pengecualian
merupakan kawasan konservesi degan Tahun Anggaran 2016 Wajar Dengan Pengecualian
Taman Nasional Gunung Palung yang Tahun Anggaran 2017 Wajar Dengan Pengecualian
didalamnya hidup ribuan orang utan
Kalimantan dan bekantan (monyet Tahun Anggaran 2018 Wajar Dengan Pengecualian
berhidung besar), juga terdapat Tahun Anggaran 2019 Wajar Dengan Pengecualian
kurang lebih 450 jenis flora asli Tahun Anggaran 2020 Wajar Dengan Pengecualian
Kalimantan.
Website https://kayongutarakab.go.id/
PEMERIKSAAN TAHUN 2021
Semester 1 Pada semester 1 tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat melaksanakan:
15 Pemeriksaan Keuangan pada 15 entitas Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
1 Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Provinsi
15 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan
Dana Bantuan Partai Politik pada 15 entitas
Semester 2 Pada semester 2 tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat melaksanakan:
6 Pemeriksaan Kinerja pada 6 entitas
8 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada 8 entitas
Catatan
Pada Semester 1, Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pertanggungjawaban
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik Tahun 2020 terdiri dari 15
Laporan Gabungan dan 159 Laporan Parsial Partai.
Pada Semester 2, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah TA 2021
mengalami pergeseran entitas dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau menjadi
Kabupaten Sambas dan Landak akibat adanya kondisi kahar bencana banjir.
PERSENTASE PENYELESAIAN TLHP
SEMESTER II TAHUN 2021
Total Penyelesaian TLRHP periode semester II Tahun 2021 sebesar 82,01 persen dari
total temuan 5.062 kasus senilai Rp930.911.527.559,47.
Rincian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2o21 sebagai berikut:
- 9.873 rekomendasi senilai Rp307.867.884.204,00 telah sesuai dengan
rekomendasi;
-2.145 rekomendasi senilai Rp235.123.684.179,85 belum sesuai dan dalam proses
tindak lanjut;
-37 rekomendasi senilai Rp1.730.999.449,00 belum ditindaklanjuti;
-76 rekomendasi senilai Rp15.842.335.668,85 tidak dapat ditindaklanjuti dengan
alasan yang sah
Sumber : BPS Kalbar, 2020
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat pada tahun
Jumlah 2020 sebanyak 5.414.390 jiwa dengan kepadatan penduduk
sebesar 34 jiwa per km2. Laju pertumbuhan penduduk untuk
Penduduk periode tahun 2010 s.d 2019 sebesar 1,56% per tahun
(Sensus Penduduk 2020, BPS)
Luas Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.307
km2 (BPS Provinsi Kalimantan Barat).
wilayah Dilihat dari besarnya wilayah, Provinsi Kalimantan Barat
termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia.
PBRD Kemiskinan
dan Gini Ratio dan TPT
Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB harga Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Barat
konstan triwulan I tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat bulan Maret tahun 2021 adalah sebesar 7,15 dengan Garis
mengalami penurunan dari 34.703,9 miliar rupiah di Kemiskinan Rp483.45400/kapita/bulan. Indeks
semester II tahun 2020 menjadi 34.664,6 miliar rupiah. Kedalaman kemiskinan (P1) bulan Maret 2021 sebesar
Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 1,03, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar
sebesar 0,317 % yang artinya tingkat ketimpangan di 0,23.
Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan
Barat triwulan I 2021 sebesar 5,73%.
(Gambaran Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Barat (Gambaran Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Barat
Triwulan I 2021, BPS Prov Kalbar) Triwulan I 2021, BPS Prov Kalbar)
OPINI DAN KESEJAHTERAAN
01 Opini LKPD 02 Trend Opini
Data opini pemeriksaan dari 15 Pemerintah Trend perolehan opini pemeriksaan periode TA
Provinsi/Daerah/Kota di lingkup Provinsi 2016 s.d TA 2020 menunjukkan peningkatan
Kalimantan Barat perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)
03 Indeks 04 Trend IPM
Pembangunan Manusia
IPM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 Idalam kurun waktu 5 tahun terakhir, IPM
sebesar 67,66, masih di bawah rata2 nasional Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan
71,94 peningkatan
Sumber : BPS Kalbar, 2021 Sumber : BPS Kalbar, 2021
Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian diharapkan menjadi pemicu atau
trigger terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemda
mampu mewujudkan kinerja keuangan yang maksimal, yang pada akhirnya
mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana
amanat Konstitusi, UUD 1945.
KALEIDOSKOP
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search