SK TIM ATB FINAL BGT no paraf

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 515 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMERIKSA BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
PADA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada
Badan Pusat Statistik yang sudah usang dan secara teknis
tidak dapat dipergunakan, perlu dihapus dari catatan Buku
Barang Badan Pusat Statistik;

b. bahwa dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Tim Pemeriksa Barang Milik Negara Berupa Aset Tak
Berwujud pada Badan Pusat Statistik;

UMnednagningg-aUtndan:g1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

-2-

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
245), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 139);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1977), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab
Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

-3-

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat
Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1586);

13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun
2019 tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penetapan
Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
TIM PEMERIKSA BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET
TAK BERWUJUD PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Barang Milik Negara Berupa Aset
Tak Berwujud Pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya
disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II
Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat
Statistik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

MARGO YUWONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 515 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMERIKSA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA BADAN
PUSAT STATISTIK

TIM PEMERIKSA BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
PADA BADAN PUSAT STATISTIK

No. Nama Jabatan Kedudukan
dalam Tim
(1) (2) (3)
(4)
1. Dr. Eng. Imam Machdi, Deputi Metodologi dan
M.T. Informasi Statistik Pengarah

2. Dr. Pudji Ismartini, Direktur Sistem Informasi Penanggung
M.App.Stat. Statistik Jawab

3. Ichsan, S.S.T. Pranata Komputer Ahli Madya Ketua

4. Dudi Barmana, S.S.T., di Direktorat Sistem Informasi Merangkap
M.Si.
Statistik Anggota
5. Elvin, S.Kom., M.M.S.I.
Pranata Komputer Ahli Madya Wakil Ketua

di Direktorat Sistem Informasi Merangkap

Statistik Anggota

Pranata Komputer Ahli Madya Sekretaris

di Direktorat Sistem Informasi Merangkap

Statistik Anggota

6. Kristana Kurnianta, Pranata Komputer Ahli Muda Anggota
S.S.T. di Direktorat Sistem Informasi
Statistik
7. Rr. Rokhidah, S.E.
Pranata Komputer Ahli Muda Anggota
8. Suryono Hadi Wibowo, di Direktorat Sistem Informasi
S.S.T., M.T. Statistik

Pranata Komputer Ahli Muda Anggota
di Direktorat Sistem Informasi
Statistik

9. Indra Prakosa, S.E. Pranata Komputer Ahli Muda Anggota
di Direktorat Sistem Informasi
Statistik

10. Giat Sudrajat Sarmuda, Pranata Komputer Ahli Muda Anggota
S.S.T., M.Stat. di Direktorat Sistem Informasi
Statistik

-2-

No. Nama Jabatan Kedudukan
(1) (2) (3) dalam Tim
11. Isnaeni Noviyanti, S.S.T.,
(4)
M.T.
13. Zulhan Rudyansah Pranata Komputer Ahli Anggota

14. Apriliya Puput Nadea, Muda di Direktorat Sistem
S.S.T., M.T.
Informasi Statistik
15. Achmad Rifani, S.T.
Pranata Komputer Muda Anggota
16. Budi Budiman, S.E. di Direktorat Diseminasi
Statistik
17. Muhlis Rajapriana, S.Si.,
M.E., M.A. Penugasan Pranata Anggota
Komputer Muda di
18. Nasrul, S.Si. Direktorat Diseminasi
Statistik

Statistisi Pertama di Anggota
Direktorat Diseminasi
Statistik

Statistisi Muda di Anggota
Direktorat Pengembangan
Metodologi Sensus dan
Survei

Statistisi Muda di Anggota
Direktorat Pengembangan
Metodologi Sensus dan
Survei

Pranata Komputer Muda Anggota
di Direktorat
Pengembangan Metodologi
Sensus dan Survei

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

MARGO YUWONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 515 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMERIKSA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA BADAN
PUSAT STATISTIK

URAIAN TUGAS TIM PEMERIKSA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA BADAN PUSAT STATISTIK

1. PENGARAH

Memberikan arahan kebijakan umum tentang Pemeriksaan Barang Milik
Negara berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik yang akan
dihapuskan.

2. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan Barang Milik Negara
berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik yang akan dihapuskan;

3. KETUA

a. Mengatur kegiatan pemeriksaan Barang Milik Negara berupa aset tak
berwujud pada Badan Pusat Statistik baik yang menyangkut aspek teknis
maupun administrasi; dan

b. Menandatangani Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang Milik
Negara berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik yang akan
dihapuskan.

4. WAKIL KETUA

a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan Barang Milik Negara
berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik yang akan
dihapuskan; dan

b. Menandatangani Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang Milik
Negara berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik yang akan
dihapuskan.

5. SEKRETARIS

a. Menyiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi pemeriksaan
Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik
yang akan dihapuskan;

b. Membuat Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang Milik Negara
berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik yang akan
dihapuskan;

c. Menandatangani Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang Milik
Negara berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik yang akan
dihapuskan.

6. ANGGOTA

a. Melakukan penelitian fisik dan administrasi Barang Milik Negara berupa
aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik;

-2-

b. Melakukan evaluasi penggunaan dan kebutuhan Barang Milik Negara
berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik;

c. Melakukan koordinasi ke seluruh subject matter untuk menentukan
Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik
yang masih layak digunakan ataupun sudah usang.

d. Menandatangani Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang Milik
Negara berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik yang akan
dihapuskan;

e. Menyampaikan Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang Milik Negara
berupa aset tak berwujud pada Badan Pusat Statistik yang akan
dihapuskan, rutin setiap tahun kepada Biro Umum untuk dilakukan
tindak lanjut penghapusan.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

MARGO YUWONO