TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN ASURANSI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Kursus dan Pelatihan 2021 Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)
TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN ASURANSI Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) 2021 Tim Penulis: Alex Sujanto Apip Firmansyah Michael Slamet Rusdi Kartini I Budi Prasetyo Usman
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Penguatan link and match antara lembaga pendidikan vokasi dan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (iduka) merupakan program prioritas pemerintah. Link and match ini harus diartikan secara menyeluruh yaitu “menikahnya” program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan iduka, UMKM, lembaga perbankan dan unit pemasaran yang bukan sekadar penandatanganan MoU tetapi harus ada keterlibatan mitra mulai dari pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan, penyusunan standar sarpras berbasis iduka, pemagangan, evaluasi lulusan hingga penyerapan lulusan untuk bekerja di iduka dan mampu merintis usaha baru. Kursus dan pelatihan sebagai bagian dari pendidikan vokasi juga dituntut untuk bisa mewujudkan link and match dengan mitra sebagaimana tersebut di atas. Hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang besar terhadap eksistensi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) selama ini. LKP yang bisa mewujudkan “pernikahan” tersebut dipastikan akan terus eksis bahkan akan semakin berkembang. Konsep miniatur “pernikahan” antara LKP dan lembaga mitra terwujud dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), yaitu program kursus dan pelatihan untuk menyiapkan SDM terampil, berkarakter, berdaya saing dan siap kerja dengan sasaran prioritas anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan, khususnya yang pernah menerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Saya menyambut baik penyusunan bahan ajar PKW ini dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran PKW sehingga menghasilkan lulusan berkualitas dan mampu untuk melahirkan usahawan baru dengan berbagai bidang usaha dalam rangka pengembangan potensi lokal. Selamat dan sukses untuk semua penyelenggara PKW semoga hasil kerja Saudara menjadi bagian dari upaya menyiapkan SDM Indonesia yang andal dan berdaya saing. Jakarta, September 2021 Direktur Jenderal, Wikan Sakarinto, Ph.D. KATA SAMBUTAN
KATA PENGANTAR Direktur Kursus dan Pelatihan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan serta menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal berwirausaha dan merintis berdirinya usaha mandiri. Sasaran prioritasnya adalah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan khususnya anak-anak yang pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berdasarkan konsep tersebut maka, reformasi penyelenggaraan PKW harus dilakukan agar lulusan PKW dapat berwirausaha sesuai dengan ketrampilan yang dipelajari. Reformasi penyelenggaraan PKW dimaksud, difokuskan pada perubahan pola pikir (mindset) penyelenggaraan PKW dari hanya sekadar rekrutmen dan proses pembelajaran saja (input dan process) bergeser ke kualitas lulusan untuk mampu berwirausaha dengan pendampingan. Reformasi berikutnya adalah reformasi cara kerja/prosedur penyelenggaraan PKW dari cara kerja berbasis one man show, serta dilakukan oleh lembaga penyelenggara sendiri, bergeser ke cara kerja berbasis kerjasama dan kolaborasi dengan UMKM, lembaga perbankkan dan unit pemasaran. Kerja sama tersebut mulai dari rekrutmen, penyusunan kurikulum dan bahan ajar, pengadaan instruktur, sarana dan prasarana pembelajaran, dan pembimbingan/pendampingan dalam merintis usaha baik secara kelompok maupun perorangan. Dalam rangka mendorong reformasi pembelajaran PKW, Direktorat Kursus dan Pelatihan menyusun bahan ajar yang terdiri dari 6 komponen yaitu: 1) Menumbuhkan Pola Pikir dan Karakter Kewirausahaan, 2) Merencanakan Usaha, 3) Keterampilan Mengelola Usaha 4) Mengembangkan Usaha, 5) Pengembangan Pemasaran Usaha, dan 6) Evaluasi Usaha. Dari ke enam komponen bahan ajar ini, masing-masing terdiri dari judul-judul bahan ajar yang kesemuanya berjumlah 40 judul bahan ajar yang akan di digitalisasi untuk mempermudah mengaksesnya. Besar harapan kami bahan ajar ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi berbagai pihak khususnya lembaga penyelenggara dalam menyiapkan, menyelenggarakan pembelajaran, dan pendampingan/pembimbingan dalam merintis usaha bagi para lulusan PKW. Jakarta, September 2021 Direktur, Dr. Wartanto
A. DAFTAR ISI Pemahaman Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi B. Mengapa Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi Perlu bagi Usaha C. Tujuan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi bagi Usaha D. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi E. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi bagi Usaha F. 1 2 3 4 5 6 Manfaat dan Dampak Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi bagi Usaha
Usaha selalu melibatkan karyawan/pegawai baik langsung ataupun tidak langsung. Karyawan atau Pegawai bukan saja menjadi faktor produksi, tetapi juga subyek produksi itu sendiri. Konsekuensi atau risikonya usaha harus bertanggung jawab atas hak atau kesra dari karyawan/pegawai. Di saat usaha mendapatkan penghasilan atau profit, maka usaha terikat tanggung jawab membayar sebagian penghasilannya kepada negara dalam bentuk pajak, apalagi jika usaha sudah berbadan hukum. Yang namanya usaha (apa pun bentuk atau jenisnya) selalu mengandung risiko usaha, baik kerugian, kecelakaan alat atau manusia, penyusutan alat, penurunan omzet, dsb. Nah, bagaimana usaha memproteksi berbagai risiko itu yang biasanya sudah ditanggung oleh lembaga lain di luar usaha secara spesifik dan biasanya asuransi. Ditjen Vokasi A Pemahaman Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi MAKNA DAN PENGERTIAN ATAS PAJAK PENDAPATAN ATAS KESRA KARYAWAN ATAS JAMINAN RISIKO USAHA TINDAKAN MENGAMBIL RISIKO USAHA 1 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Perusahaan yang bergerak mengelola keuangan untuk menangani risiko klien.
Kemampuan manusia untuk memprediksi apa yang bakal terjadi sangat terbatas. Selalu ada celah-celah peristiwa yang di luar kemampuan perencanaan manusia. Manakala risiko harus terjadi dan harus diatasi, konsekuensinya pada biaya risiko. Oleh karena itu, supaya risiko itu tidak membuat usaha kolaps, maka lebih efektif jika usaha menginvestasikan kepada perusahaan asuransi sehingga jika risiko terjadi dapat diklaim menjadi biara risiko asuransi. Usaha dibentuk bukan hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri karena usaha terkait dengan karyawan, lingkungan, dan negara. Jadi, saat usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan/profit memiliki tanggung jawab sosial kepada karyawan, lingkungan, dan negara. Mengapa Perlu Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi Perlu bagi Usaha Tiga alasan tanggung jawab hukum dan asuransi 2 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi B RISIKO HIDUP TIDAK DAPAT DIPREDIKSI 100% USAHA PUNYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA KARYAWAN, LINGKUNGAN DAN NEGARA 1 2 BIAYA RISIKO AKAN LEBIH MURAH 3 DIPROTEKSI LEWAT ASURANSI Rp Rp
Dengan melakukan tanggung jawab hukum dan asuransi, usaha sudah melakukan tanggung jawabnya secara sosial dan hukum. Kepercayaan di mata masyarakat dan negara semakin meningkat dan secara finansial dengan investasi proteksi di asuransi biaya tidak terduga (risiko) makin kecil atau bisa dihemat saat terjadi risiko. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan Hukum Melakasanakan hak dan tanggung jawab hukum Mengurangi biaya tidak terduga 3 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Tujuan Tanggung Jawab Hukum dan C Asuransi bagi Usaha Tiga Tujuan
4 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi 1. Pajak Pajak dibayarkan dari hasil keuntungan bisnis usaha sesuai bentuk bisnis/usaha yang dijalankan. Pajak dibayarkan kepada setiap orang yang memiliki penghasilan, baik pribadi atau sebagai usaha. 3. Asuransi 1.Karyawan (Kesehatan, Kematian, Kecelakaan) 2.Alat-alat kerja (Proteksi kerusakan dan kecelakaan) 3.Gedung (Kebakaran, bencana) 4.Transportasi 5.Hasil Produk Usaha Dalam upaya proteksi berbagai risiko usaha. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum dan D Asuransi Karyawan/Pegawai Biaya dan hak yang dibayarkan kepada setiap orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses produksi atau proses usaha itu (Gaji dan Kesra) sebagai faktor produksi. 2.
5 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi 2 Karyawan/Pegawai 1.Pemberian gaji tetap secara bulanan sesuai kompetensi dan UMK setempat 2.Pemberian tunjangan/kesra sesuai perjanjian dan standar umum kemenaker 3.Pemberian jaminan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja 3 Asuransi 1.Menetapkan sasaran yang akan diproteksi 2.Menghitung kemampuan usaha dalam premi 3.Membayar termintasi biaya sesuai hasil usaha Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum dan E Asuransi 1 Pajak Pajak penghasilan usaha dan pajak karyawan yang dipotong dilaporkan dan dibayarkan kepada kantor pajak sesuai jenis dan keuntungan usahanya yang diatur peraturan pajak dan dibayarkan setiap tahun. PAJAK LUNAS ASURANSI LUNAS
6 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan F Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi Usaha/bisnis memiliki perencanaan keuangan usaha yang terpadu. Bukan hanya menghasilkan profit bagi usaha, tetapi juga memikirkan tanggung jawab sosial, hukum, dan risiko - Karyawan dapat bekerja dengan aman dan nyaman - Usaha/bisnis tidak dikejar-kejar kantor pajak - Keuangan usaha sudah terproteksi dari risiko jangka panjang Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Kursus dan Pelatihan 2021