The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

29. DETAIL BAHAN AJAR - PEMENUHAN STANDAR KUALITAS PRODUKk

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by uchiha itachi, 2023-10-26 22:02:08

29. DETAIL BAHAN AJAR - PEMENUHAN STANDAR KUALITAS PRODUKk

29. DETAIL BAHAN AJAR - PEMENUHAN STANDAR KUALITAS PRODUKk

PEMENUHAN STANDAR KUALITAS PRODUK Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha ( PKW ) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Kursus dan Pelatihan 2021


Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha ( PKW ) PEMENUHAN STANDAR KUALITAS PRODUK 2021 Tim Penulis: Alex Sujanto Apip Firmansyah Michael Slamet Rusdi Kartini I Budi Prasetyo Usman


Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Penguatan link and match antara lembaga pendidikan vokasi dan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (iduka) merupakan program prioritas pemerintah. Link and match ini harus diartikan secara menyeluruh yaitu “menikahnya” program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan iduka, UMKM, lembaga perbankan dan unit pemasaran yang bukan sekadar penandatanganan MoU tetapi harus ada keterlibatan mitra mulai dari pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan, penyusunan standar sarpras berbasis iduka, pemagangan, evaluasi lulusan hingga penyerapan lulusan untuk bekerja di iduka dan mampu merintis usaha baru. Kursus dan pelatihan sebagai bagian dari pendidikan vokasi juga dituntut untuk bisa mewujudkan link and match dengan mitra sebagaimana tersebut di atas. Hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang besar terhadap eksistensi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) selama ini. LKP yang bisa mewujudkan “pernikahan” tersebut dipastikan akan terus eksis bahkan akan semakin berkembang. Konsep miniatur “pernikahan” antara LKP dan lembaga mitra terwujud dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), yaitu program kursus dan pelatihan untuk menyiapkan SDM terampil, berkarakter, berdaya saing dan siap kerja dengan sasaran prioritas anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan, khususnya yang pernah menerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Saya menyambut baik penyusunan bahan ajar PKW ini dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran PKW sehingga menghasilkan lulusan berkualitas dan mampu untuk melahirkan usahawan baru dengan berbagai bidang usaha dalam rangka pengembangan potensi lokal. Selamat dan sukses untuk semua penyelenggara PKW semoga hasil kerja Saudara menjadi bagian dari upaya menyiapkan SDM Indonesia yang andal dan berdaya saing. Jakarta, September 2021 Direktur Jenderal, Wikan Sakarinto, Ph.D. KATA SAMBUTAN


KATA PENGANTAR Direktur Kursus dan Pelatihan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan serta menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal berwirausaha dan merintis berdirinya usaha mandiri. Sasaran prioritasnya adalah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan khususnya anak-anak yang pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berdasarkan konsep tersebut maka, reformasi penyelenggaraan PKW harus dilakukan agar lulusan PKW dapat berwirausaha sesuai dengan ketrampilan yang dipelajari. Reformasi penyelenggaraan PKW dimaksud, difokuskan pada perubahan pola pikir (mindset) penyelenggaraan PKW dari hanya sekadar rekrutmen dan proses pembelajaran saja (input dan process) bergeser ke kualitas lulusan untuk mampu berwirausaha dengan pendampingan. Reformasi berikutnya adalah reformasi cara kerja/prosedur penyelenggaraan PKW dari cara kerja berbasis one man show, serta dilakukan oleh lembaga penyelenggara sendiri, bergeser ke cara kerja berbasis kerjasama dan kolaborasi dengan UMKM, lembaga perbankkan dan unit pemasaran. Kerja sama tersebut mulai dari rekrutmen, penyusunan kurikulum dan bahan ajar, pengadaan instruktur, sarana dan prasarana pembelajaran, dan pembimbingan/pendampingan dalam merintis usaha baik secara kelompok maupun perorangan. Dalam rangka mendorong reformasi pembelajaran PKW, Direktorat Kursus dan Pelatihan menyusun bahan ajar yang terdiri dari 6 komponen yaitu: 1) Menumbuhkan Pola Pikir dan Karakter Kewirausahaan, 2) Merencanakan Usaha, 3) Keterampilan Mengelola Usaha 4) Mengembangkan Usaha, 5) Pengembangan Pemasaran Usaha, dan 6) Evaluasi Usaha. Dari ke enam komponen bahan ajar ini, masing-masing terdiri dari judul-judul bahan ajar yang kesemuanya berjumlah 40 judul bahan ajar yang akan di digitalisasi untuk mempermudah mengaksesnya. Besar harapan kami bahan ajar ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi berbagai pihak khususnya lembaga penyelenggara dalam menyiapkan, menyelenggarakan pembelajaran, dan pendampingan/pembimbingan dalam merintis usaha bagi para lulusan PKW. Jakarta, September 2021 Direktur, Dr. Wartanto


DAFTAR ISI A. 1 B. C. D. E. Definisi Standar Kualitas Produk Manfaat Kualitas Produk 2 Dimensi Kualitas Produk 4 Faktor yang Memengaruhi Kualitas 8 Produk Pentingnya Standarisasi dan Sertifikasi 10 dalam Bisnis


A. DEFINISI STANDAR Kualitas produk adalah kondisi fisik, fungsi dan sifat suatu produk baik barang atau jasa berdasarkan tingkat mutu yang diharapkan seperti durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, reparasi produk serta atribut produk lainnya dengan tujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Kualitas produk merupakan salah satu kunci persaingan di antara pelaku usaha yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen selalu ingin mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar, walaupun terdapat sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa produk yang mahal adalah produk yang berkualitas. Jika hal itu dapat dilaksanakan oleh perusahaan, perusahaan tersebut akan dapat tetap memuaskan para konsumen dan dapat menambah jumlah konsumen. Kualitas produk merupakan hal penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan apabila menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dan konsumen akan memberikan peluang untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan harapan yang ada pada persepsi konsumen. Maka, perusahaan penyedia produk dapat memberikan kinerja yang baik untuk mencapai kepuasan konsumen melalui cara memaksimalkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimalkan pengalaman yang kurang menyenangkan konsumen dalam mengonsumsi produk 1 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi


B. MANFAAT KUALITAS Menurut Ariani (2003), terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan menciptakan kualitas produk yang baik, yaitu sebagai berikut. Meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkualitas akan mendapatkan predikat sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat. 1. Menurunkan biaya. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, perusahaan atau organisasi tidak harus mengeluarkan biaya tinggi. Tetapi dapat di jalankan dengan mendasarkan jenis, tipe, waktu, dan jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen. 2. Meningkatkan pangsa pasar. Pangsa pasar akan meningkat bila minimasi biaya tercapai, karena organisasi atau perusahaan dapat menekan harga, walaupun kualitas tetap menjadi yang utama. 3. Dampak internasional. Bila mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, selain dikenal di pasar lokal, produk atau jasa tersebut juga akan dikenal dan diterima di pasar internasional. 4. 2 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi


Adanya tanggung jawab produk. Dengan semakin meningkatnya kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, organisasi atau perusahaan dituntut semakin bertanggung jawab terhadap desain, proses, dan pendistribusian produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 5. Untuk penampilan produk. Kualitas akan membuat produk atau jasa dikenal, dalam hal ini akan membuat perusahaan yang menghasilkan produk juga akan lebih dikenal dan dipercaya masyarakat luas. 6. Mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Persaingan yang saat ini bukan lagi masalah harga, melainkan kualitas produk. Hal inilah yang mendorong konsumen untuk mau membeli produk dengan harga tinggi, tetapi dengan kualitas yang tinggi pula. 7. 3 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi


C. Dimensi Kualitas a) Kinerja (performance) b) Keragaman produk (features) c) Keandalan (Reliability) d) Kesesuaian (Conformance) e) Daya tahan/ketahanan (Durability) f) Kemampuan pelayanan (Service ability) g) Estetika (Aesthetics) h) Kualitas yang dipersepsikan (Perceive quality) 4 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Menurut Lupiyoadi (2011:176) mengemukakan bahwa kualitas suatu produk memiliki delapan dimensi pengukuran yang terjadi dari aspek-aspek berikut.


A. Kinerja (performance) Kinerja merujuk pada karakter produk inti yang meliputi merek, atribut-atribut yang dapat diukur, dan aspek-aspek kinerja individu. Kinerja beberapa produk biasanya didasari oleh penilaian subjektif pelanggan yang pada dasarnya bersifat umum (universal) C. Keandalan (Reliability) Dimensi ini berkaitan dengan timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak berfungsi (malfunction) pada suatu periode. Keandalan suatu produk yang menandakan tingkat kualitas sangat berarti bagi konsumen dalam memilih produk. Hal ini menjadi semakin penting karena besarnya biaya penggantian dan pemeliharaan yang harus dikeluarkan apabila produk yang dianggap tidak reliable mengalami kerusakan. B. Keragaman produk (features) Dapat berbentuk produk tambahan dari suatu produk inti yang dapat menambah nilai suatu produk. Features suatu produk biasanya diukur secara subjektif oleh masing-masing individu (dalam hal ini konsumen) yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas suatu produk. Dengan demikian, perkembangan kualitas suatu produk menurut karakter fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri dengan permintaan pasar. 5 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Penjabaran dari dimensi kualitas produk di atas adalah sebagai berikut.


D. Kesesuaian (Conformance) Dimensi lain yang berhubungan dengan kualitas suatu barang adalah kesesuaian produk dengan standar dalam industrinya. Kesesuaian suatu produk dalam industri jasa diukur dari tingkat akurasi dan waktu penyelesaian termasuk juga perhitungan kesalahan yang terjadi, keterlambatan yang tidak dapat diantisipasi, dan beberapa kesalahan lain. E. Daya tahan/ketahanan (Durability) Ukuran ketahanan suatu produk meliputi segi ekonomis maupun teknis. Secara teknis, ketahanan suatu produk didefinisikan sebagai sejumlah kegunaan yang diperoleh oleh seseorang sebelum mengalami penurunan kualitas. Secara ekonomis, ketahanan diartikan sebagai usia ekonomis suatu produk yang dilihat melalui jumlah kegunaan yang diperoleh sebelum terjadi kerusakan dan keputusan untuk mengganti produk. F. Kemampuan Pelayanan (Service Ability) Kemampuan pelayanan bisa juga disebut dengan kecepatan, kompetensi, kegunaan dan kemudahan produk untuk diperbaiki. Dimensi ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memperhatikan penurunan kualitas produk, tetapi juga waktu sebelum produk disimpan, penjadwalan pelayanan, proses komunikasi dengan staf, frekuensi pelayanan perbaikan akan kerusakan produk, dan pelayanan lainnya. Variabel-variabel tersebut dapat merefleksikan perbedaan standar perorangan mengenai pelayanan yang diterima. Kemampuan pelayanan suatu produk tersebut menghasilkan kesimpulan tentang kualitas produk yang dinilai secara subjektif oleh konsumen. 6 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi SALE OFF


7 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi G. Estetika (Aesthetics) Estetika merupakan dimensi pengukuran yang paling subjektif. Estetika suatu produk dilihat melalui bagaimana suatu produk terdengar oleh konsumen, bagaimana penampakan luar suatu produk, baik rasa, maupun bau. Jadi, estetika jelas merupakan penilaian dan refleksi yang dirasakan oleh konsumen. H. Kualitas yang dipersepsikan (Perceive quality) Konsumen tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai atribut produk dan jasa. Namun, biasanya konsumen memiliki informasi tentang produk secara tidak langsung, misalnya melalui merek, nama dan negara produsen. Persepsi produk misalnya, dapat menjadi sangat kritis dalam pengukuran kualitas produk.


D. Faktor Yang Memengaruhi 8 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi


Manusia. Sumber daya manusia adalah unsur utama yang memungkinkan terjadinya proses penambahan nilai. 1. Metode. Hal ini meliputi prosedur kerja dimana setiap orang harus melaksanakan kerja sesuai dengan tugas yang dibebankan pada individu masing-masing. Metode ini merupakan prosedur kerja terbaik agar setiap orang dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. 2. Mesin. Mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses penambahan nilai menjadi output. Dengan memakai mesin sebagai peralatan pendukung pembuatan suatu produk memungkinkan berbagai variasi dalam bentuk, jumlah, dan kecepatan proses penyelesaian kerja. 3. Bahan. Bahan baku yang diproses produksi agar menghasilkan nilai tambah menjadi output, jenisnya sangat beragam. Keragaman bahan baku yang digunakan akan memengaruhi nilai output yang beragam pula. 4. Ukuran. Dalam setiap tahap produksi harus ada ukuran sebagai standar penilaian agar setiap tahap produksi dapat dinilai kinerjanya. Kemampuan dari standar ukuran tersebut merupakan faktor penting untuk mengukur kinerja seluruh tahapan proses produksi dengan tujuan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana. 5. Lingkungan. Lingkungan tempat proses produksi berada sangat mempengaruhi hasil atau kinerja proses produksi. Bila lingkungan kerja berubah, kinerja juga akan berubah pula. Banyak faktor lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi kelima unsur tersebut di atas sehingga dapat menimbulkan variasi tugas pekerjaan. 6. 9 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Menurut Prawirosentono (2002), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kualitas produk, sebagai berikut.


E. Pentingnya Standarisasi Dan Haruskah sahabat wirausaha mengurusnya? Untuk memahaminya, mari coba kita pahami konteks berikut: untuk apa kuliah sampai S3? Susah dan lama. Di dunia pendidikan, honor mengajar untuk yang sudah lulus S3 lebih tinggi dibanding yang lulus S2. Sama halnya dengan menjadi konsultan atau pembicara, apresiasi para pihak juga lebih tinggi karena sudah ada bukti legal bahwa seseorang sudah lulus S3. Kira-kira seperti itu standardisasi atau sertifikasi, yang fungsi utamanya adalah untuk membuat tenang dan yakin para calon pembeli, bahwa kita sebagai produsen, akan menerapkan standar produksi, pelayanan dan kualitas mutu tertentu secara konsisten. 10 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi


Tabel 1. Contoh standarisasi dan sertifikasi dalam bisnis 11 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi s p


Telah mengikuti, dan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. 1. 2. Lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan. 3. Memenuhi peraturan perundang-undangan label pangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian PIRT adalah sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan. A. PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Di bawah ini akan disampaikan secara detail sebagai contoh beberapa standar yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut. Untuk mendapatkan izin PIRT ini, para pelaku usaha di industri ini juga harus memenuhi beberapa kualifikasi dasar sebagai berikut. 12 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Apa Itu PIRT ?


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Susu, beserta hasil olahannya. Daging, ikan, unggas dan hasil olahan lainnya. Minuman beralkohol AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Makanan bayi Makanan kaleng Makanan/minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI Makanan/minuman yang ditetapkan oleh Badan POM Pada praktiknya, ada beberapa pengecualian terhadap olahan pangan yang tidak bisa dibuat izin PIRT nya. Jenisnya antara lain adalah sebagai berikut. 13 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Jenis Olahan Pangan yang Tidak Termasuk Kategori PIRT Untuk melakukan pembuatan izin PIRT, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Persyaratan PIRT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FC KTP pemilik usaha Pas Foto 3×4 pemilik usaha rumahan (3 lembar) Surat keterangan domisili usaha (dari kantor camat) Denah lokasi bangunan Surat dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi Surat izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan Data produk makanan atau minuman yang diproduksi Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi


9. Label produk makanan minuman yang diproduksi Setelah melakukan Tes PKP akan ada dua kemungkinan, bila lolos maka akan dilakukan kunjungan ke tempat produksi pangan, apabila tidak lolos maka akan diarahkan ke BPOM 3. Mendaftar ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan dan konsultasi mengenai produk pangan yang akan disertifikasi 1. 2. Melakukan Tes Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan 10. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT 11. 14 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Setelah memenuhi semua persyaratan yang ada, barulah pelaku industri bisa memulai proses pembuatan izin PIRT yang meliputi beberapa tahapan berikut. Cara Mengurus PIRT


Survei kunjungan akan meliputi beberapa aspek, seperti pemeriksaan sarana lingkungan, dan hasil sampel pangan. Pengecekan semua sampel akan dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan 4. Apabila lolos, izin PIRT akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan 5. 15 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Rp Rp Rp Rp Rp Rp Biaya yang diperlukan untuk pembuatan izin PIRT biasanya akan bervariasi tergantung dari uji sampel bahan baku karena pemohon akan menanggung sendiri biaya pengujian di laboratorium yang biayanya beragam, tergantung pada laboratorium dan jumlah bahan yang perlu diuji. Izin PIRT akan berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan perpanjangan dapat  dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku telah habis. Apabila masa berlaku telah habis, produk dilarang untuk diedarkan. Setelah mengetahui berbagai macam informasi tentang izin PIRT, seharusnya Anda akan lebih memahami bahwa sertifikasi ini memang krusial untuk industri pangan. Apabila anda ingin mengurus sertifikasi ini dengan mudah, Anda juga dapat menggunakan  jasa pengurusan PIRT  dari  IZIN.CO.ID  untuk membantu Anda mengembangkan usaha di industri olahan pangan dengan lebih baik dan efisien. Biaya dan Masa Berlaku PIRT


16 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Sertifikat halal adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk (makanan, minuman, dan sebagainya) tidak mengandung unsur yang diharamkan, atau bahan baku dan pengolahan dilakukan dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam. Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram. Kategori "produk" pada undang-undang itu mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. B. Izin Halal Produk


17 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi Jika Anda pelaku usaha pelaku menengah (UKM) terkait produk kuliner atau pangan, sebaiknya memiliki sertifikat halal ini, selain izin edar dari lembaga BPOM RI atau Dinas Kesehatan setempat (SPP-IRT). Sertifikat di tangan, Anda tenang dalam menjalankan usaha, masyarakat pun merasa aman jika menggunakan produk Anda. Lalu, bagaimana caranya jika kita ingin mengurus sertifikasi halal dari MUI ini? Berikut ini adalah prosedur untuk membuat sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), seperti dikutip dari situs resmi MUI. Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal. Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training). Prosedur Sertifikasi Halal MUI Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH 1. Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan 2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)


18 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan pengkajian ulang manajemen. Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal. 3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal. 4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi.Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi 5.


19 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke: [email protected]. Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. 6. Pelaksanaan audit Setelah mengunggah data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca-audit. Monitoring pasca-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. 7. Melakukan monitoring pasca-audit Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. 8. Memperoleh sertifikat halal


20 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi C. SNI (Standar Nasional Indonesia) Kebanyakan dari kita mungkin merasa malas ketika akan mengurus sejumlah administrasi ataupun pendaftaran lainnya, ribet dan berbagai persyaratan yang sulit seringkali menjadi alasan hal tersebut. Namun, sebagai seorang pebisnis, kita tentu tidak ingin mengalami sejumlah kendala dan juga gangguan dalam menjalan bisnis kita di masa yang akan datang, bukan? Mendaftarkan SNI menjadi sebuah hal yang sangat penting. Hal ini akan menjadi salah satu jalan mudah bagi kita untuk bisa menembus pasar dan mendapatkan angka penjualan dengan cepat. CARA MENDAFTAR SNI SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan. Penerapan SNI pada produk, akan membuat konsumen menjadi lebih mudah dan nyaman dalam menemukan produk-produk yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi sebuah nilai lebih juga bagi para produsen, sebab mereka akan memiliki jaminan kualitas pada barang-barang yang mereka produksi dan pasarkan sehingga kemungkinan mereka untuk menembus pasar menjadi lebih mudah. Untuk itu, sangat dianjurkan bagi para pelaku bisnis agar menggunakan SNI pada setiap produk yang mereka hasilkan.


21 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi 2. Verifikasi Permohonan Setelah proses pengisian dan juga  perlengkapan dokumen  tersebut, maka LSPro-Pustan akan melakukan verifikasi terhadap beberapa hal, antara lain: jangkauan lokasi audit, dan kemampuan memahami bahasa setempat. Proses ini biasanya akan memakan waktu satu hari, dan setelah verifikasi selesai kita akan diberi  invoice berisi rincian biaya yang harus kita bayarkan. 3. Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen Dalam Audit sistem ini, akan dilakukan pengecekan kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu yang kita lakukan di dalam bisnis yang kita jalankan tersebut. Hal ini biasanya membutuhkan waktu sekitar lima hari, di mana akan meliputi dua hal, yakni: kesesuaian dan kecukupan. Dalam audit kecukupan, tim akan melakukan peninjauan terhadap dokumen Sistem Manajemen Mutu yang kita miliki. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam hal ini, koreksi harus dilakukan dalam waktu maksimal dua bulan. Biasanya proses ini akan membutuhkan waktu satu hari. Formulir Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI ini akan membutuhkan beberapa dokumen sebagai lampiran, antara lain: 1. Isi Formulir Permohonan SPPT SNI Fotokopi sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 yang dilegalisasi. Sertifikat ini bisa didapatkan di Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sertifikat dari LSSM negeri asal produk yang sudah punya perjanjian saling pengakuan dengan KAN, ini jika produk tersebut adalah produk impor yang berasal dari luar negeri.


22 Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi 6. Pemberian SPPT-SNI Tim LSPro-Pustan akan mengklarifikasi usaha kita setelah rapat panel selesai, maka produk bisa mendapat sertifikat SNI. Semua proses pengurusan ini biasanya akan memakan waktu sekitar sebulan dan sertifikat yang diberikan tersebut akan berlaku selama tiga tahun ke depan. 4. Pengujian dan Penilaian Sampel Produk Setelah proses dilakukan, akan dilihat apakah hasil uji telah sesuai dengan SNI. Jika ternyata belum sesuai, maka kita akan diminta untuk menguji sendiri produk tersebut sampai sesuai dan kemudian layak untuk dicek kembali oleh tim LSPro-Pustan. 5. Keputusan Sertifikat Setelah semua proses di atas, tim akan merapatkan hasil audit dan pengujian yang telah dilakukan. Penyiapan bahan rapat biasanya makan waktu tujuh hari, sedangkan rapat panel itu sendiri akan berlangsung selama satu hari.


PUSTAKA https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/297


Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Kursus dan Pelatihan 2021


Click to View FlipBook Version