Bahan Belajar Persiapan PAT Genap Kelas 8

Materi persiapan PAT Kelas 8 TP 20202021

Disusun Oleh: FATHONAH SRI UTAMI, S.E

dari tokoh Belanda, C.Th. Van Deventer lewat tulisan di majalah De Gids pada
1899. Tulisan Van Deventer berjudul Een Eereschlud (satu hutang
kehormatan). Karena Pemerintah Belanda telah begitu lama mengambil
untung besar dari wilayah jajahan, sementara rakyat pribumi menderita.
Sehingga pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk melakukan
balas budi melalui kesejahteraan penduduk. Dilansir Encyclopaedia Britannica
(2015), kebijakan etis mulai dicanangkan pemerintah Belanda pada awal abad
ke-20. Ada tiga program utama yang dibuat dalam kebijakan tersebut, yakni
irigasi, edukasi, dan emigrasi (transmigrasi). Kebijakan tersebut diharapkan
bisa membawa perubahan besar berupa kemajuan di Hindia Belanda. Tapi
terlepas dari visi yang muluk, pencapaian kebijakan etis jauh lebih sederhana.
Tidak adanya penurunan standar hidup rakyat. Dalam prakteknya tetap
disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah Belanda.
Dampak yang mencolok tampak terlihat pada bidang pendidikan. Di mana
pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak-anak pegawai negeri dan
penduduk yang mampu saja. Namun kebijakan etis ternyata berhasil
membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di Hindia Belanda.
Memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputra yang memiliki
kesadaran, jika rakyat bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-
bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Lahirnya pergerakan nasional Pada
bidang pendidikan berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi
Indonesia. Pada bidang pendidikan banyak melahirkan golongan terpelajar
dan terdidik. Kemudian muncul organisasi-organisasi modern seperti Budi
Utomo dan Sarikat Islam.

Para intelektual bumiputra tersebut tidak memandang suku, ras, agama dan
perbedaan. Mereka lebih merasa bersama sebagai kaum bumiputra yang
tertindas. Perjuangan di masa Pergerakan Nasional yang digerakan oleh
kalangan terdidik dilakukan melalui pembentukan organisasi-organisasi.
Seperti Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, R.T.
Ario Tirtokusumo, Samanhudi, atau Ki Hajar Dewantara. Organisasi yang
dibentuk tidak hanya terbatas bergerak dalam bidang politik tapi juga
pendidikan dan sosial. Bahkan telah menumbuhkan banyak sekolah dan
lembaga pendidikan di Hindia Belanda di abad ke-20. Ada dua hal penting
dalam lahirnya pergerakan nasional pada pada ke-20. Pertama adanya peran
penting pendidikan.

Kemudian, tumbuhnya organisasi-organisasi di berbagai bidang seperti
politik, sosial dan agama, yang memiliki semangat sama, yaitu
mengedepankan kemajuan, persatuan dan kebangsaan Indonesia. Dampak
terpenting Adanya kebijakan etis dari Pemerintah Belanda ternyata
berdampak penting bagi Indonesia. Karena lahirnya kaum intelektual baru di
Indonesia. Mereka anak-anak muda yang terdidik, memiliki semangat tinggi
dan peduli pada bangsanya. Kondisi itu memberikan kesadaran baru di
kalangan terpelajar Indonesia pada zaman tersebut. Bahwa perjuangan
menghadapi kolonial harus dilakukan dengan cara yang berbeda dengan
sebelumnya. Di mana berjuang dengan cara modern lewat kekuatan
organisasi. Tidak bergantung pada seorang pemimpin, bersifat nasional,
memiliki visi bersama jauh ke depan berupa kemerdekaan. Baca juga: Era
Pemerintahan di Indonesia Sejak Kemerdekaan Serta perjuangan yang tidak
bersifat fisik tapi dalam bentuk suatu gerakan. Kemudian mendorong

51

Materi persiapan PAT Kelas 8 TP 20202021
Disusun Oleh: FATHONAH SRI UTAMI, S.E

beberapa peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah dunia menginspirasi para
anak muda terpelajar Indonesia untuk membangkitkan nasionalisme
Indonesia dalam mengusir penjajah.

37. LATAR BELAKANG MUNCULNYA BERBAGAI MACAM
PEKERJAAN PADA MASA KOLONOAL

Gerakan buruh di Indonesia muncul di sekitar pertengahan abad ke-19 ketika
sifat merkantilis Belanda mulai berubah menjadi kapitalisme-perusahaan dan
ketika peran langsung pemerintah di bidang ekonomi digantikan oleh kelas
borjuasi swasta Belanda. Pada masa ini mulai tumbuh kelas buruh Indonesia.
Kemunculan gerakan buruh juga didorong oleh pertumbuhan kaum terpelajar
pribumi yang radikal. Lapisan yang terakhir ini muncul akibat perluasan
pendidikan gaya barat yang merupakan dampak dari politik etis Belanda.
Selama 1900-1920, misalnya, jumlah murid bumiputera yang bersekolah di
sekolah dasar HIS meningkat dari 896 menjadi 38.024 orang, sementara yang
melanjutkan ke sekolah menengah HBS dan MULO meningkat dari 13 menjadi
1168 orang. Adapun yang sampai ke pendidikan ketrampilan seperti STOVIA
dan OSVIA meningkat dari 376 menjadi 3917 orang (Shiraishi 1997: 37-38).

Pada masa ini, gerakan buruh tumbuh dalam atmosfir perjuangan kebangsaan.
Serikat buruh yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Nederland Indische
Onderweys Genootschap (NIOG) atau Serikat Pekerja Guru Hindia Belanda,
yang dibentuk pada 1879. Kemudian, lahirlah bermacam-macam serikat
buruh di Indonesia. Di antaranya adalah Vereeniging voor Spoor-en Tramweg
Personeel in Nederlandsche-Indie (VSTP) yang berdiri pada 1908;
Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) yang dibentuk pada
1914, dan Personeel Fabrik Bond (PFB) yang lahir pada 1918 (Kertonegoro
1999: 9; Shiraishi 1997: 150). Berbagai macam serikat buruh ini tumbuh
bersamaan dengan organisasi-organisasi perjuangan kebangsaan seperti Budi
Utomo dan Sarekat Islam (SI).

Meski perkembangan gerakan buruh pada masa ini tampak pesat, tapi gerakan
buruh di masa ini sebenarnya tidak kuat. Pasalnya, struktur kapitalisme
kolonial masih mendasarkan dirinya pada perdagangan dan produksi hasil
bumi, sehingga jumlah buruh hanya sedikit dibandingkan keseluruhan
penduduk Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada sensus 1930, yang menyatakan
bahwa orang yang bekerja di perusahan-perusahaan manufaktur yang sudah
termekanisasi hanya 300.000 orang (Hadiz 1997: 41-42). Begitu pula, jumlah
buruh yang aktif dalam gerakan hanya sebagian kecil dari total jumlah buruh
di Indonesia. Keanggotaan VSTP yang sebanyak 13.000 pada 1923, misalnya,
hanya sekitar seperempat dari keseluruhan buruh kereta api dan trem di
Pulau Jawa.

Lemahnya gerakan buruh ini bisa terlihat saat pemerintah kolonial
mengakhiri politik etisnya. Beberapa serikat buruh besar yang mencoba
melakukan pemogokan besar berhasil dilumpuhkan oleh pemerintah.
Misalnya, pemogokan PPPB pada 1922, yang meluas dan mendapat dukungan
dari organisasi-organisasi pembebasan nasional seperti Centraal Sarekat
Islam (CSI), PKI, Budi Utomo, Muhammadiyah dan Revolutonaire Vakcentrale
pimpinan Tan Malaka serta Bergsma, berakhir dengan pemecatan 1000 orang
buruh. Abdul Muis dan Reksodiputro pun diciduk di Garut, sementara Tan

52

Materi persiapan PAT Kelas 8 TP 20202021
Disusun Oleh: FATHONAH SRI UTAMI, S.E

Malaka dan Bergsma dibuang dari Hindia. Hak berkumpul di Yogyakarta
dicabut pada 8 Februari 1922 (Shiraishi 1997: 320-323). Lumpuhnya serikat-
serikat buruh besar ini dan terpukulnya PKI pada 1926 menenggelamkan
gerakan buruh pada masa kolonial.

Setelah kemerdekaan, pada masa yang sering disebut dengan Orde Lama,
serikat-serikat buruh bertumbuhan kembali. Sebagian dari mereka berafiliasi
dengan partai-partai politik. Hasil pendataan tahun 1955 oleh Menteri
Perburuhan menyebutkan, terdapat 1501 serikat buruh nasional, kewilayahan
dan lokal, di mana 56% dari serikat nasionalnya tidak berafiliasi ke mana-
mana. Adapun federasi serikat buruh terbesar pada saat itu adalah Sentral
Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), yang pimpinannya banyak
merupakan anggota PKI. Dari 596.115 anggota serikat buruh yang bekerja di
sektor manufaktur, sekitar 530.000 adalah anggota SOBSI. (Hadiz 1997: 49-
51).

Pada masa ini, terjadi polarisasi ideologi di antara serikat buruh komunis dan
non-komunis. Setelah nasionalisasi perusahaan asing yang dimulai tahun
1957, di mana berbagai perusahaan yang dinasionalisasi itu jatuh ke tangan
militer, serikat-serikat buruh anti-komunis menemukan mitra kuatnya pada
militer. Begitu pula, militer yang semakin terintegrasi dengan kapital, mulai
berkontradiksi dengan serikat-serikat buruh radikal seperti SOBSI. Mereka
mulai membuat berbagai macam alat pengendalian buruh, termasuk
organisasi buruh tandingan seperti Sentral Organisasi Karyawan Sosialis
Indonesia (SOKSI). Kontradiksi ini pun pecah dengan terjadinya peristiwa 30
September 1965, yang diikuti dengan pembantaian ratusan ribu atau jutaan
orang.

Pukulan mematikan yang diterima oleh gerakan buruh ini sebenarnya juga
merupakan tanda dari belum kuatnya gerakan buruh di Indonesia pada saat
itu. Alasannya sama dengan pada masa kolonial, gerakan buruh pada masa
Orde Lama masih beroperasi dalam situasi ekonomi yang belum
terindustrialisasi dengan tingkat proletarisasi yang rendah. Dari 25.000
perusahaan yang terdaftar pada 1953, hanya 575 yang memiliki tenaga kerja
lebih dari 500 orang. Sementara, yang memiliki tenaga kerja antara 100-500
orang hanya 1500 perusahaan. Itu berarti sisanya hanya memiliki tenaga kerja
di bawah 100 orang. Diperkirakan bahwa buruh industri pada masa ini hanya
berjumlah 500.000 orang (Hadiz 1997: 48).

Setelah menghancurkan PKI beserta organisasi-organisasi progresif lainnya,
termasuk SOBSI, rezim Orde Baru lalu melakukan pembersihan terhadap
kekuatan buruh yang masih tersisa. Caranya adalah dengan memfusikan
berbagai organisasi buruh yang ada ke dalam satu organisasi korporatis yang
ada di bawah kontrol negara. Oleh sebab itu, pada 1973, didirikanlah Federasi
Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai wadah untuk memfusikan berbagai
organisasi buruh. Pada 1985, FBSI merubah dirinya menjadi unitaris dan
bernama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Meski demikian, pada
1990, SPSI berubah lagi menjadi federasi dengan nama FSPSI (Kertonegoro
1999: 17-20). Sementara itu, untuk melemahkan para pegawai negeri, mereka
dipisahkan dari buruh swasta dan difusikan ke dalam Korps Karyawan
(Kokar) yang kemudian menjadi Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia
(Korpri). (Hadiz 1997: 69).

53

Materi persiapan PAT Kelas 8 TP 20202021
Disusun Oleh: FATHONAH SRI UTAMI, S.E

Pada tahun 1990-an, gerakan buruh di Indonesia pun mulai bangkit kembali.
Ini terlihat dari jumlah pemogokan dan organisasi buruh alternatif yang mulai
tumbuh. Pada tahun 1988, hanya terdapat 39 pemogokan, tapi pada 1994,
jumlah ini sudah meningkat menjadi sekitar 367 pemogokan. Organisasi-
organisasi buruh alternatif pun mulai lahir. Pada tahun 1990, didirikan Serikat
Buruh Merdeka (SBM) Setiakawan oleh beberapa aktivis buruh dan NGO. Lalu,
pada tahun 1992, berdiri pula Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI).
Kemudian, terdapat pula serikat yang lebih radikal, seperti Pusat Perjuangan
Buruh Indonesia (PPBI)

Kebangkitan gerakan buruh ini lalu direspons negara dengan represi. Gerakan
buruh yang baru bangkit ini tampaknya memang belum cukup kuat untuk
menantang negara. Pasalnya, tradisi keterorganisiran yang ada di buruh
sempat putus akibat penghancuran gerakan rakyat tahun 1966. Saat krisis
ekonomi menghantam Indonesia di tahun 1997, kepeloporan gerakan sosial
pun diambil oleh satu sektor yang tradisi keterorganisirannya relatif tidak
putus dan dekat dengan dunia gagasan yang bisa menumbuhkan sikap kritis,
yaitu mahasiswa.

Pasca-jatuhnya Soeharto, dunia perburuhan mengalami berbagai perubahan.
Di antaranya adalah adanya kebebasan berorganisasi bagi buruh. Kalau dulu
begitu sulit untuk mendirikan serikat pekerja di luar FSPSI, karena berbagai
macam aturan yang menghambat, maka sekarang ini, berdasarkan UU No. 21
Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat buruh bisa
dibentuk hanya dengan sekurang-kurangnya 10 orang saja. Bermunculanlah
berbagai macam serikat buruh pada masa ini.

Namun demikian, perkembangan gerakan buruh di masa ini bukan tanpa
hambatan yang serius. Neoliberalisme telah mencengkeram Indonesia dan
praktek kerja kontrak serta outsourcing yang membuat hubungan kerja
menjadi fleksibel, telah mempersulit pengorganisiran buruh. Mobilitas kapital
yang meningkat dan finansialisasi yang mengakibatkan deindustrialisasi, juga
telah mempersulit pengorganisiran buruh.

KEBUTUHAN AKAN ADANYA KONFEDERASI SERIKAT BURUH BARU

Buruh adalah satu-satunya kelas sosial yang bisa melumpuhkan kapital.
Pasalnya, kapital bergantung pada penghisapan buruh untuk bisa terus hidup
dan berakumulasi. Namun demikian, gerakan buruh tetap beroperasi dalam
suatu kondisi struktural tertentu yang berisikan peluang dan/atau hambatan
tertentu bagi dirinya. Dari paparan di atas, kita bisa lihat bahwa gerakan buruh
di masa kolonial dan Orde Lama menghadapi hambatan struktural berupa
situasi ekonomi yang belum terindustrialisasi dengan tingkat proletarisasi
yang rendah. Pada masa sekarang ini, kaum buruh beroperasi dalam
neoliberalisme, yang ditandai dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja, tingkat
mobilitas kapital yang tinggi dan finansialisasi yang berdampak pada
deindustrialisasi.

Penerapan fleksibilitas pasar tenaga kerja memiliki dampak pada sulitnya
pengorganisiran buruh, karena tingkat pergantian pekerjaan (turn over) yang
semakin tinggi. Begitu pula, mobilitas kapital yang tinggi antar-lokasi geografis
dan cabang industri yang berimplikasi pada tingginya perpindahan situs

54

Materi persiapan PAT Kelas 8 TP 20202021
Disusun Oleh: FATHONAH SRI UTAMI, S.E

produksi dan PHK, juga akan memiliki dampak yang serupa. Sementara itu,
finansialisasi atau perpindahan kapital dari produksi ke sektor keuangan, yang
berdampak pada deindustrialisasi dan menurunnya tingkat proletarisasi, akan
memberikan hambatan yang relatif sama dengan yang pernah dialami oleh
gerakan buruh di masa kolonial dan Orde Lama. Untuk mengatasi berbagai
hambatan di atas, gerakan buruh harus lebih terbuka pada persatuan.
Mobilitas kapital antar-cabang industri, misalnya, hanya bisa diatasi dengan
persatuan buruh antar-cabang industri.

Di belahan dunia lain, perlawanan terhadap neoliberalisme juga datang dari
para pekerja di sektor publik. Pasalnya, neoliberalisme menerapkan kebijakan
pengetatan anggaran dan privatisasi yang memukul para pekerja di sektor
publik. Di Inggris, misalnya, sebagai respons terhadap kebijakan rasionalisasi
dan penutupaainnya. Di negeri yang belum terindustrialisasi secara penuh dan
bahkan mengalami deindustrialisasi, seperti Indonesia, situasi pasar tenaga
kerja dan daya tawar buruh, sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor rakyat
lainnya. Misalnya, pencabutan subsidi BBM dan banjir produk pertanian impor
akan menurunkan nilai tukar petani, yang membuat petani berhenti menjadi
petani dan bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Akibatnya,
persediaan tenaga kerja meningkat, sementara dunia industri yang sedang
mengalami deindustrialisasi tidak dapat menyerap tenaga kerja baru. Pasar
tenaga kerja pun menjadi semakin timpang dan daya tawar kaum buruh
terhadap kapital menurun.

Untuk bisa membangun dan memimpin blok persatuan multi-sektor yang anti-
neoliberal itu, rakyat pekerja harus membangun organisasi politiknya sendiri.
Dan untuk ini, diperlukan buruh-buruh yang sadar politik dan tidak resisten
terhadap perjuangan politik. Kapital, walau bagaimanapun, akan selalu
menggunakan kekuasaan politiknya melalui negara untuk memperlancar
penghisapan kaum buruh, dan tanpa melakukan perjuangan politik, mustahil
bagi kaum buruh untuk bisa menghentikan penindasan kapital. Di sini, peran
organisasi-organisasi massa (ormas) buruh menjadi penting sebagai ”sekolah
awal” bagi kaum buruh untuk menumbuhkan kesadaran politiknya.

SEJARAH KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL (KSN)

Ide tentang perlunya blok persatuan multi-sektor telah muncul beberapa
waktu sebelumnya. Beberapa Federasi yang waktu itu sepakat untuk
mengadakan peleburan kemudian memutuskan untuk mengambil inisiatif
memulai proses persatuan secara resmi. Selain keuntungan adanya komitmen
terrtulis, kami juga bisa membuat sebuah struktur yang akan memungkinkan
adanya kesatuan tindakan dan keserasian gerak dalam mewujudkan
persatuan ini.

Oleh karena itulah kami kemudian mengadakan kongres pada tanggal 11-13
Nopember 2012 di Parung. Kongres ini diikuti dan di sahkan oleh 13 Federasi,
yaitu Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Federasi Serikat Pekerja Pulp
dan Kertas Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan, Federasi Serikat
Buruh Karya Utama, Federasi Serikat Pekerja Independen Jawa Tengah,
Federasi Serikat Buruh Kerakyatan, Federasi Serikat Buruh Indonesia,
Gabungan Serikat Buruh Nusantara, Federasi Serikat Buruh Kebun Indonesia,
Federasi Pergerakan Buruh Perkebunan Independen, Federasi Perhimpunan
Buruh Perkebunan Independen, Federasi Serikat Buruh Madani, Federasi
Serikat Buruh Merdeka.

55

Materi persiapan PAT Kelas 8 TP 20202021
Disusun Oleh: FATHONAH SRI UTAMI, S.E

38. MANFAAT PEMBENTUKKAN SISTEM PEMERINTAHAN BARU
(PEMERINTAH KOLONIAL), KEUNTUNGAN BAGI BANGSA
INDONESIA DILIHAT DARI ASPEK POLITIK

Perkembangan kebijakan pengaturan penguasaan tanah di pedesaan Bali
setelah pemerintah kolonial menerapkan kebijakan pemerintah langsung
ditandai dengan pembentukan pemerintahan desa administratatif, yaitu
pembentukan wilayah sampai di tingkat paling rendah di Bali. Dengan
kebijakan pemerintah kolonial ini, kehidupan petani di pedesaan Bali bukan
semakin bertambah lebih baik, melainkan kondisi kehidupan masyarakat
petani di pedesaan Bali diperburuk oleh berbagai penarikan surplus dari
sistem baru yang memungkinkan pemerintah kolonial Hindia-Belanda
memungut pajak tanah melalui pegawai-pegawai di tingkat desa dan selain itu
kekuasaan kerajaan bumiputera masih melakukan berbagai pungutan melalui
kewenangan yang dimiliki kaum bangsawan yang tidak dapat dikendalikan.
Kaum petani di pedesaan Bali sebagai bagian terbawah dari struktur sosial-
ekonomi yang lebih besar selalu memikul beban yang berat sementara itu
golongan bukan-produsen sebagai kelompok elit selalu memperoleh
keuntungan-keuntungan dari berbagai mekanisme penarikan surplus petani.

39. PERUBAHAN MENDASAR PADA ASPEK PENDIDIKAN DI
INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan pendidikan dan pengajaran di
Indonesia menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun, gedung
sekolah lanjutan menurun, kegiatan perguruan tinggi macet. Sementara itu
pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia, Bahasa
Indonesia hanya sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, sedangkan
bahasa Jepang sebagai bahasa utama di sekolah-sekolah.

40. SISTEM AUTARKHI PADA MASA PENDUDUKAN PEMERINTAH
JEPANG

Sistem perekonomian autarki merupakan sistem perekonomian yang
mewajibkan setiap daerah memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan
memberikan sumbangsih terhadap kepentingan perang. Salah satunya adalah
Perang Asia Timur Raya.

Pembahasan

Jika didefinisikan lebih lanjut, Sistem ekonomi autarki merupakan sistem
ekonomi yang mewajibkan setiap daerah memenuhi kebutuhannya sendiri
yang juga memberikan kontribusi untuk kepentingan perang. Sistem ekonomi
ini dipakai pada masa Perang asia timur raya ketika berkecamuknya Perang
Dunia II, dan munculnya Ideologi Fasisme di negara Fasis seperti di Jerman,
Italia, dan Jepang.

Sistem ekonomi ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi liberal yang
identik dengan mendorong arus bebas barang dan jasa. Dalam sistem autarki
berarti barang dan jasa hanya berputar dalam lingkup domestik atau daerah.

Sedangkan pada masa modern, sistem autarki sudah jarang sekali terjadi
kecuali di masa lampau, beberapa di antaranya seperti Korea Utara khususnya
pada masa Perang Korea, Kuba saat diembargo oleh Amerika Serikat, dan

56

Materi persiapan PAT Kelas 8 TP 20202021
Disusun Oleh: FATHONAH SRI UTAMI, S.E

Burma. Negara-negara ini menutup diri dari dunia internasional atau
membatasi perdagangan internasional.

Di dalam sejarah, ciri pelaksanaan Autarki paling gampang dilihat adalah
Indonesia pada masa Pendudukan Jepang serta salah satu ciri sistem ekonomi
autarki di masa modern.

Contoh pelaksanaan Sistem autarki dilakukan adalah dengan cara:

 Semua kegiatan perekonomian, baik itu transaksi jual-beli, ekonomi makro
dan mikro ditujukan untuk membiayai kepentingan perang dan
meniadakan pertukaran dan perdagangan internasional terhadap negara
lain, layaknya dilakukan pada masa Kolonial Belanda yang selalu dikaitkan
dengan komoditas ekonomi yang memperkuat kebijakan ekspor dan impor

 Biasanya berdampak pada menurunnya kesejahteraan rakyat dan jumlah
kematian yang tinggi, karena hampir seluruh bahan makanan dan
komoditas diambil untuk kepentingan Perang.

 Sistem ekonomi negara sepenuhnya dimiliki dan direncanakan oleh
pemerintah (autarki), yang dimana seluruh perusahaan adalah milik negara
dan mempekerjakan rakyatnya sebagai pegawai negeri. Sehingga semua
masalah makanan, minuman, rumah, pendidikan dan kesehatan tidak lepas
dari pemerintah.

 Memberikan secara keseluruhan sumber daya alam untuk kepentingan
perang dan memberikan sebagian kecil atau bahkan tidak ada sama sekali
untuk memenuhi kebutuhan rakyat

 Pengumpulan sumber daya alam pada lembaga pemungutan tertentu untuk
kepentingan perang.

Akibat dari Autarki adalah:

Bidang Politik
Dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang
ada.Dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik.

Bidang Ekonomi
Jepang mengeksploitasi SDA dan SDM untuk kepentingan perang.Jepang
mengmbil secara paksa makanan, pakaian dan pembekalan lainnya dari rakyat
Indonesia tanpa kompensasi.Terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat
menyengsarakan rakyat.Terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self
sufficiency.Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga
seluruh potensi SDA dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung
industri perang.Penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan menerapkan
sistem ekonomi secara ketat.Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki
(memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang).

Bidang Sosial
Adanya praktik perbudakan wanita (yugun ianfu). Banyak wanita muda Indonesia
yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi perang Jepang.Kegiatan romusha
yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat.Pembatasan pers sehingga tidak
ada pers yang independent dan pengawasan berada di bawah pengawasan
Jepang.Terjadinya kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal seperti
perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.

57

Materi persiapan PAT Kelas 8 TP 20202021
Disusun Oleh: FATHONAH SRI UTAMI, S.E
Bidang Pendidikan
Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang
menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.
Bidang Birokrasi dan Militer
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras
orang-orang yang menyimpang/menentang dari Jepang.

58