Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 iii KATA PENGANTAR Pemberantasan korupsi merupakan agenda penting yang harus menjadi perhatian kita semua. Setiap instansi pemerintah termasuk BPS Kabupaten Melawi wajib melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di lingkungannya untuk menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai tindak lanjut dari Nota Pencanangan Zona Integritas Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 10 Februari 2014, dan ditindaklanjuti dengan pencanagan Zona Integritas pada lingkup BPS Kabupaten Melawi pada tanggal 25 Juni 2020, BPS Kabupaten Melawi telah menyusun Pedoman Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPS Kabupaten Melawi. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi aparatur BPS Kabupaten Melawi dalam rangka melaksanakan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan BPS Kabupaten Melawi. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini diucapkan terima kasih. Kritik dan saran guna penyempurnaan pedoman ini sangat diharapkan. Nanga Pinoh, Januari 2023 Kepala BPS Kabupaten Melawi YUNITA, SST., M.Ec.Dev. Kata Pengantar/Preface ....................................................................................................
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 v DAFTAR TABEL/LIST OF TABLES Kata Pengantar..................................................................................................................... xi Daftar Isi ................................................................................................................................. xiii 1. Pendahuluan .............................................................................................................. 1 A. Latar Belakang....................................................................................................... 3 B. Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 4 C. Landasan Hukum.................................................................................................. 5 D. Visi, Misi, dan Reformasi Birokrasi BPS .......................................................... 6 E. Pengertian Umum................................................................................................. 7 2. Tahap-Tahap Pembangunan Zona Integritas ................................................. 9 A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas........................................... 11 B. Penetapan Unit Kerja........................................................................................... 11 C. Pembangunan Unit Kerja................................................................................... 11 D. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas............................................. 12 E. Kerangka Logis Pembangunan Zona Integritas......................................... 14 3. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas .............................................. 15 A. Komponen Pengungkit...................................................................................... 17 B. Indikator Hasil ........................................................................................................ 36 4. Evaluasi dan Pelaporan ........................................................................................... 39 A. Evaluasi..................................................................................................................... 41 B. Pelaporan................................................................................................................. 41 DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi/Contents ..............................................................................................................
3 BPS KABUPATEN MELAWI Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 A. LATAR BELAKANG Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat. Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang haras dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, teratama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merapakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korapsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/ satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korapsi yang disertai dengan Surat Keputusan Bersama dengan lima pimpinan tim Strategi Nasional Pencegahan Korapsi, maka perlu dibangun ZI pada kawasan-kawasan strategis. Unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk membangun ZI wajib membangun ZI di internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan. Sehingga pembangunan ZI akan semakin banyak dilakukan di kawasan dan unit-
4 BPS KABUPATEN MELAWI Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 unit kerja/satuan kerjanya. Dalam proses pembangunan ZI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014, masih banyak kendala terkait bagaimana mekanisme evaluasi pembangunan ZI yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Salah satunya adalah terkait SDM yang melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi yang harus dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, maka diperlukan pedoman pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korapsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pimpinan BPS telah melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas melalui Nota Pencanangan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Tanggal 10 Pebruari 2014, di Jakarta. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut, BPS Kabupaten Melawi perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah- langkah yang perlu dilakukan adalah: 1. Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi; 2. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu BPS Kabupaten Melawi perlu menyusun Pedoman Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPS Kabupaten Melawi. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi jajaran BPS Kabupaten Melawi dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan 2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.
5 BPS KABUPATEN MELAWI Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 C. LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS Daerah; 14. Nota Pencanangan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Tanggal 10 Pebruari 2014; 15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024
6 BPS KABUPATEN MELAWI Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 D. VISI, MISI, DAN REFORMASI BIROKRASI BPS Visi : “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Misi : 1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional 2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi BPS: 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan dan Penguatan Organisasi 3. Penataan Peraturan Perundang-undangan 4. Penataan Sumber Daya Manusia 5. Penataan Tata Laksana 6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7 BPS KABUPATEN MELAWI Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 Sasaran Reformasi Birokrasi BPS: 1. BPS yang bersih dan akuntabel 2. BPS yang bersih dan efisien 3. BPS yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas 4. BPS yang menghasilkan data statistik yang berkualitas Program percepatan Reformasi Birokrasi BPS: 1. Penataan struktur birokrasi 2. Penataan jumlah dan distribusi PNS 3. Sistem seleksi CPNS dan promosi jabatan secara terbuka 4. Profesionalisasi pegawai 5. Pengembangan system elektronik pemerintah (e-government) 6. Peningkatan pelayanan publik 7. Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas aparatur 8. Peningkatan kesejahteraan pegawai 9. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS E. PENGERTIAN UMUM Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima; 2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima; 3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit
8 BPS KABUPATEN MELAWI Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima; 4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; 8. Tim Penilai Internal (TPI) Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi/ penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun zona integritas; 9. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI.
2. PEMERINTAHAN/GOVERNMENT 2. Pemerintahan/Government ...................................................................................
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 11 BPS KABUPATEN MELAWI A. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas; 2. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 3. Pimpinan BPS telah melakukakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas melalui Nota Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 10 Februari 2014 di Jakarta, sedangkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPS Kabupaten Melawi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020. Setelah acara itu secara serempak dilakukan penandatanganani Pakta Integritas oleh semua pegawai BPS Kabupaten Melawi. B. PENETAPAN UNIT KERJA Penetapan unit kerja Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Unit kerja yang ditetapkan adalah unit kerja yang memenuhi kriteria antara lain: 1. Unit kerja yang melaksanakan layanan utama (core business) instansi pemerintah; 2. Unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima; 3. Unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan Zona Integritas; C. PEMBANGUNAN UNIT KERJA Setelah Instansi Pemerintah menetapkan unit kerja, maka yang selanjutnya harus dilakukan adalah pembangunan area perubahan Zona Integritas. Unit kerja perlu melakukan penetapan program pembangunan Zona Integritas ini harus disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama unit kerja, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi oleh unit kerja. Lalu perlu disusun berbagai solusi yang inovatif sesuai proritas atas permasalahanpermasalahan. Program-program kerja ini kemudian diselaraskan dengan enam area perubahan yang ada pada Zona Integritas.
12 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI Lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik, maka unit kerja perlu membentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada unit kerja untuk melakukan pembangunan pada tiap area perubahan. Tim-tim kerja inilah yang kemudian menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja/aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas dalam pembangunan Zona Integritas untuk kemudian dilaksanakan dengan seluruh anggita unt kerja. Dalam pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah: a. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas; b. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit; c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan; d. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi; e. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder; f. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat; g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan. D. PEMANTAUAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Selama unit kerja membangun Zona Integritas di Intemalnya masingmasing, maka perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oelh Tim Penilai Internal (TPI). Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, TPI dalam proses pembangunan juga mempunyai peran untuk: a. Menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun Zona Integritas; b. Menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 13 BPS KABUPATEN MELAWI dalam rangka pembangunan Zona Integritas di unit kerja sehingga unit kerja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen- komponen pembangunan Zona Integritas; c. Berkonsultansi kepada TPN terkait proses pembangunan Zona Integritas pada unit kerja; Dalam hal pemantauan berkala, TPI harus mampu melakukan penilaian terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja dan hasil penilaian tersebut disusun dalam bentuk rekomendasi terhadap pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahap pembangunan sampai dengan tahap evaluasi hasil pembangunannya, terdapat area-area yang menjadi yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan baik oleh Tim kerja Zona Intergritas pada unit kerja maupun TPI. Pembangunan area-area perubahan ini akan dapat membantu pencapaian sasaran Zona Integritas yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatnya pelayanan publik yang prima. Hubngan antara pembangunan enam area dan hasil yang akan dicapai akan digambarkan lebih lanjut dalam kerangka logis pembangunan Zona Integritas.
14 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI C. KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen. Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayana publik yang prima. Pada area pengungkit terdiri dari dua aspek, yaitu pemenuhan dan reform. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 17 BPS KABUPATEN MELAWI A. KOMPONEN PENGUNGKIT Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. No Komponen Pengungkit Bobot (60%) (1) (2) (3) 1 Manajemen Perubahan 8% 2 Penataan Tatalaksana 7% 3 Penataan Sistem Manajemen SDM 10% 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10% 5 Penguatan Pengawasan 15% 6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10% 1. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai dengan program ini adalah: 1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja; 3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Rencana kerja yang perlu dilakukan untuk menerapkan managemen perubahan, sebagai berikut:
18 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 1. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas a. Pembentukan Tim Pembangunan Integritas, Tim Penggerak Integritas, dan Tim Penilai Internal Zona Integritas. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menggunakan prosedur dan mekanisme yang jelas - Undangan - Daftar Hadir - Notulensi - Foto Dokumentasi - SK Tim Pembangunan Integritas, SK Tim Penggerak Integritas, dan SK Tim Penilai Internal Zona Integritas. 2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas a. Penyusunan Pedoman dan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas - Pedoman dan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. - Zona Integritas sudah mengacu pada arah dan tujuan RB BPS, serta sesuai dengan Permenpan RB No. 52 Tahun 2014. - Semua target prioritas pada rencana kerja sudah relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. Dokumen Pedoman dan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPS Kabupaten Melawi. b. Sosialisasi WBK/WBBM Keseragaman pemahaman jajaran BPS Kabupaten Melawi terhadap arah dan tujuan serta mekanisme pembangunan • Undangan • Daftar Hadir • Notulensi • Bahan Sosialisasi • Laporan pelaksanaan sosialisasi • Foto Dokumentasi c. Pemasangan banner/poster terkait Pembangunan Zona Integritas menuju - Informasi dan terkomunikasinya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Foto Dokumentasi
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 19 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 3. Pemantauan dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas a. Rapat Tim Penilai Internal Zona Integritas dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM • Kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan sesuai dengan rencana • Laporan monitoring dan evaluasi Triwulanan terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan WBK/WBBM • Undangan • Daftar Hadir • Laporan hasil monitoring dan evaluasi Triwulanan • Foto Dokumentasi b. Evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring dan Evaluasi • Semua hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti • Dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 4. Perubahan Pola pikir dan Budaya Kerja a. MembentuK pimpinan sebagai role mode dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM • Pimpinan di setiap unit kerja memberikan teladan nyata dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM • Print Out Absensi pejabat struktural • Dokumentasi pelaksanaan pengawasan dan bimbingan atau pembinaan ke petugas/anggota unit kerja b. Membentuk agen perubahan • Telah terbentuk agen perubahan di pejabat fungsional • SK agen perubahan dari pejabat fungsional c. Sosialisasi perubahan pola pikir dan budaya kerja BPS • Pola pikir dan budaya kerja jajaran BPS Kabupaten Melawi yang sesuai dengan Nilai Inti BPS (PIA) • Undangan • Daftar Hadir • Notulensi • Bahan Sosialisasi • Laporan pelaksanaan sosialisasi
20 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) d. Pelibatan semua anggota organisasi dalam unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM • Semua anggota unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, dan usulan/masukan anggota • Undangan • Daftar Hadir • Notulensi • Laporan pelaksanaan rapat • Foto Dokumentasi 2. Penataan Tatalaksana Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing- masing program ini adalah: 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas m e n u j u WBK/WBBM. Rencana kerja penerapan penataan tatalaksana, sebagai berikut: No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama a. Penyusunan SOP SOP telah mengacu pada peta proses bisnis dan telah dilakukan inovasi yang selaras Dokumen SOP dari setiap unit kerja yang terinci menurut jenis pekerjaan/ kegiatansurvei/sensus
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 21 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) b. Monitoring penerapan SOP • Unit kerja telah menerapkan SOP yang ditetapkan organisasi dan telah melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan • Dokumen kartu kendali penerapan SOP di setiap unitkerja c. Evaluasi SOP yang sudahditetapkan terhadap perubahan atau perkembangan mekanisme pelaksanaan pekerjaan/kegiatan • SOP telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP • Dokumen revisi SOP 2. E-office a. Penggunaan teknologi informasi pada pengukuran kinerja setiap unit kerja Unit kerja telah menerapkan sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan telah melakukan inovasi • Dokumen Rencana Kinerja Tahunan • Dokumen Perjanjian Kinerja • Dokumen Pengukuran Capaian Kinerja b. Penggunaan teknologi informasi pada operasionalisasimanagemen SDM • Unit kerja telah menggunakan teknologi informasi untuk operasionalisasi managemen SDM dan tela hmelakukan inovasi • Dokumen Matrik Rencana • DokumenSistem Aplikasi Managemen SDM • Dokumen Sistem Aplikasi Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai
22 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) c. Penggunaan teknologi informasi pada pemberian pelayanankepada publik • Teknologi informasitelah digunakan untuk pemberian pelayanan kepada publik dan telah melakukan inovasi • Akses data dan informasi statistik melalui web site BPS Kabupaten Melawi • 1 (satu) unit PC di ruang PST untuk pelayanan buku tamu, OPAC , digital library dan entry pustaka • Print out pelayanandata melalui e-mail d. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit kerja, operasinalisasi managemen SDM, dan pemberian pelayanan kepada publik • Telah dibuat laporan monitoring danevaluasi bulanan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit kerja, operasionalisasi managemen SDM, dan pemberian pelayanan kepada publik • -Dokumen laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit kerja, operasinalisasi managemen SDM, dan pemberian pelayanan kepadapublik 3. Keterbukaan Informasi Publik a. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik Kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan • Print out ARC • Informasi tarif PNBPPublikasi BPS • StandarPelayanan Minimal b. Monitoring danevaluasipelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik • Telah dilakukan monitoring danevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi • Dokumen monitoring dan evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 23 BPS KABUPATEN MELAWI 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masingmasing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing- masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Rencana kerja untuk menerapkan penataan manajemen SDM, adalah: No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi a. Penyusunan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) • Kebutuhan pegawai telah disusun berdasarkan peta jabatan dan ABK • Penempatan pegawai yang telah mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan • Struktur organisasI/ formasi pegawai BPS Kabupaten Melawi • Memorandum vicon penyusunan ABK • Contoh pengisian form ABK (penghitungan beban kerja) • Tabel kebutuhan pegawai berdasar ABK • Email pengiriman ABK ke BPS Provinsi Kalimantan Barat • Peta jabatan BPS Kabupaten Melawi • Daftar alokasi kebutuhan minimum pegawai BPS Kabupaten Melawi
24 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) b. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi • Penempatan pegawai yang dapat memberikan perbaikan kinerja organisasi • Laporan monitoring dan evaluasi • Surat permohonan penambahan pegawai • Printscreen simpeg monitoring & updating data pegawai • Kuesioner tingkat kebutuhan pegawai 2. Pola Mutasi Internal a. Usulan mutasi internal pejabat fungsional statistisi dan fungsional umum • Usulan mutasi telah menggunakan mekanisme dan prosedur yang jelas • Usulan mutasi dalam rangka pengembangan karier pegawai dan peningkatan kinerja organisasi • Usulan mutasi telah memperhatikan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi • Surat edaran Sestama No. 02320,1738 tgl 24/8/2010 perihal Pindah Pegawai • Surat usulan mutasi Staf- KSK • Surat usulan mutasi pejabat struktural es.IV b. Monitoring dan evaluasi terhadap mutasi pegawai • Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi pegawai • Laporan penyelenggaraan Pegawai yang mengikuti assesmen
No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi a. Menyelenggarakan Statistical Capasity Building (SCB) • Peningkatan kompetensi pegawai • Peningkatan kinerja organisasi • Mengurangi kesenjangan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi yang ditetapkan organisasi sebesar <25% • Surat undangan sosialisasi pemanfaatan BMN b. Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat di Pusdiklat BPS, dan pelatihan teknis lainnya • Seluruh pegawai sudah pernah mengikuti Diklat atau pelatihan teknis lainnya • Diklat atau pelatihan teknis lainnya yangdiikuti pegawai sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsinyadi organisasi • Daftar pegawai yg telah mengikuti Diklat • Daftar pegawai yg telah mengikuti Diklat PPAKP Kelas Manajerial • Daftar pegawai yg telah mengikuti Diklat PPAKP Kelas Reguler • Daftar peserta DFSAJJ • Daftar nominasi peserta diklatpim IV c. Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi • Telah dilakukan monitoring hasil pengembangan kompetensi • Evaluasi pasca diklatpim 4. Penetapan Kinerja Individu a. Target Capaian Kinerja Pegawai (CKP-T) dan Capaian Kinerja Pegawai (CKP-R) • Penetapan kinerja individu yang sudah terkait dengan kinerja organisasi • Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian denganindikator kinerja leveldiatasnya • Pengukuran kinerjaindividu telah dilakukan secara bulanan • Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Melawi Th 2022 • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Th 2015 • SKP • CKP • Memo, daftar hadir, materi, notulen rapat evaluasi rencana kerja & penyusunan SKP
26 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) b. Penilaian terhadap kinerja individu sebagai dasar perhitungan dari komponen prestasi untuk pembayaran Tunjangan Kinerja (TK) • Penilaian kinerja individu sudah dijadikan dasar untuk pemberian reward • Matriks Peran Hasil • Monitoring & evaluasi CKP • Print screen tkonline 5. Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku pegawai a. Sosialisasi PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil • Keseragaman pemahaman terdahap peraturan disiplin pegawai • Implementasi peraturan disiplin pegawai secara menyeluruh dan melakukan inovasi terkait aturan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja organisasi • Nota Dinas Ketertiban Presensi Pegawai • Surat evaluasi pelanggaran disiplin kewajiban masuk kerja & mentaati ketentuan jam kerja • Memo, notulen, materi rapat pembinaan kepegawaian (TK, pelanggaran disiplin, kode etik pegawai) • Laporan monitoring & evaluasi implementasi disiplin pegawai PP 94 Th 2021 • SK-SK Hukuman Disiplin • Memorandum ketentuan absensi & cuti pegawai
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 27 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) b. Sosialisasi Perka BPS No. 7 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Dilingkungan Badan Pusat Statistik • Keseragaman pemahaman terdahap kode etik pegawai BPS • Implementasi kode etik pegawai BPS secara menyeluruh dan melakukan inovasi terkait kode etik tersebut dalam upaya peningkatan kinerja organisasi • Memo, notulen, materi rapat pembinaan kepegawaian (TK, pelanggaran disiplin, kode etik pegawai) 6. Sistem Informasi Kepegawaian a. Pemutakhiran data kepegawaian telah dilakukan • Data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara bulanan • Ppengiriman laporan update SIMPEG • Tabel daftar update SIMPEG • Peta jabatan • Tabel alokasi pegawai b. Penerapan SIMPEG online • SIMPEG online telah diterapkan pada proses administrasi kepegawaian • Print screen SIMPEG BPS Kabupaten Melawi
28 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI 4. Penguatan Akuntabilitas Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Rencana Kerja untuk peningkatan penguatan akuntabilitas kinerja, adalah: No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 1. Keterlibatan Pimpinan a. Melibatkan seluruh unsur pimpinan dalam penyusunan perencanaan • Seluruh unsur pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunanperencanaan • Undangan rapat penyusunan perencanaan • Daftar hadir Notulensi • Foto dokumentasi kegiatan b. Melibatkan seluruh unsur pimpinan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja • Seluruh unsur pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja • Undangan rapat penyusunan PK • Daftar hadir • Notulensi • Foto dokumentasi kegiatan c. Monitoring capaian kinerja secara berkaladansewaktu-waktu • melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala dansewaktu-waktu • Evaluasi kegiatan Triwulanan • LK Triwulanan
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 29 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 2. Pengelolaan Akuntabillitas Kinerja a. Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, RKT, PK & MRK) • Dokumen perencanaan (Renstra, RKT, PK & MRK) yang telah berorientasi pada hasil • Renstra • RKT • PK • MRK b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (KU) • IKU setiap unit kerja telahsesuai dengan IKU yang ditetapkan organisasi dan adanya IKU tambahan sesuai dengan karakteristik unit kerja • IKU sudah memenuhi kreteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant, and Time bound (SMART) • IKU BPSKabupaten Melawi • IKU Subbag/Seksi c. Penyusunan laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) • Penyusunan LKIP yang telah tepat waktu • LKIP yang telah memberikan informasi tentang capaian kinerja organisasi • LKIP • Lampiran LKIP d. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompentensi penyusun LKIP • Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM yang menangani LKIP • Undangan • Daftar hadir • Materi pelatihan • Foto dokumentasi
30 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI 5. Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap p e n g e l o l a a n keuangan Negara; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara; c. Dicapainya status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Negara; dan d. Meminimalisir tingkat penyalahgunaan wewenang pada pengelolaan keuangan Negara. Rencana kerja yang dilakukan untuk meningkatkan penguatan pengawasan, adalah: No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 1. Pengendalian Gratifikasi a. Sosialisasi Perka BPS No. 178 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi • Adanya keseragaman pemahaman tentang gratifikasi seluruh jajaran BPS Kabupaten Melawi • Bahan sosialisasi/ Standing Banner 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) a. Membentuk Tim Pelaksana Sistem Pengawasan Internal (SPI) • Terbangunnya SPI di lingkungan BPS Kabupaten Melawi sesuai yang telah ditetapkan organisasi dan telah ada inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karekteristik unit kerja • Pembahasan TIM SPI
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 31 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) b. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan • Telah ada penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yangditetapkan organisasi dan telah ada inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karekteristik unit kerja • Dokumentasi Surat terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan • SK dan kebijakan lain atau kesepakatan terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan c. Pelaksanaan kegiatan pengendalian • Telah dilaksanakannya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah ada inovasi terkait kegiatan tersebut sesuai dengankarekteristik unit kerja • Laporan SPIbulanan • Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI d. Mengkomunikasikan pelaksanaan SPI keseluruh pihak terkait • Pelaksanaan SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh pihak terkait • Undangan • Daftar hadir • Notulensi 3. Pengaduan Masyarakat a. Pengaduan Masyarakat • Adanya Tim yang mengelola dan menangani pengaduan masyarakat • Penanganan pengaduan masyarakat telah sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah ada inovasi terkait • SK Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat • SOP Pengaduan
32 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) b. Tindak lanjut pengaduan masyarakat • Seluruh hasil pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan baik • Kartu kendali pengaduan masyarakat secara bulanan • Rapat Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (apabila ada pengaduan masyarakat) c. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat • Telah ada monitoring danevaluasi penanganan pengaduan masyarakat secara bulanan • Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat secara bulanan (apabila ada pengaduan masyarakat) d. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti • Seluruh hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti • Kartu Kendali Evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat secara bulanan 4. Whistle Blowing System a. Sosialisasi Whistle Blowing System di BPS • Keseragaman pemahaman seluruh jajaran BPS terhadap Whistle Blowing System di BPS • Bahan sosialisasi b. Pemasangan banner/poster Whistle BlowingSystem di BPS • Informasi tentang Whistle Blowing System dan pelayanan pengaduan di BPS • Foto dokumentasi 5. Penanganan Benturan Kepentingan a. Sosialisasi Perka BPS No.6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPS • Keseragaman pemahaman jajaran BPS terhadap Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPS • Bahan sosialisasi • Foto dokumentasi kegiatan
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 33 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) b. Implementasi penanganan benturan kepentingan • Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh unit kerja • Dokumen penanganan benturan kepentingan c. Tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan • Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh unit kerja • Bukti tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan
34 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat; b. Memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada PST BPS; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Rencana kerja untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, adalah: No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 1. Standar Pelayanan a. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal PST • Telah ada Standar Pelayanan Minimal PST • Telah memaklumatkan Standar Pelayanan Minimal PST dan melakukan inovasi terkait pelayanan publik • Dokumen Standar Pelayanan Minimal PST • Banner/poster • Undangan/Memo • Daftar hadir • Notulen b. Penyusunan SOP Pelayanan Publik • Telah ada SOP pelayanan publik dan melakukan inovasi terkait SOP pelayanan publik • Dokumen SOP Publik Pelayanan c. Reviu Standar Pelayanan Minimal PST dan reviu SOP Pelayanan Publik • Standar Pelayanan Minimal PST telah diperbaiki dan SOP telah di reviu sesuai dengan perbaikan Standar Pelayanan Minimal PST • Dokumen perbaikan Standar Pelayanan Minimal PST • Dokumen reviu SOP Pelayanan Publik
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 35 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 2. Budaya Pelayanan Prima a. Sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima • Adanya keseragaman pemahaman seluruh jajaran terhadap penerapan budaya pelayanan prima • Jajaran BPS Kabupaten Melawi telah menerapkan budaya pelayanan prima,cara bersikap dan berperilaku dalam menghadapi pelayanan publik, baik melaluli media elektronik maupun bertatap muka langsung • Undangan/memo • Daftar hadir • Notulensi • Foto dokumentasi kegiatan b. Pemasangan banner/poster berisi informasi pelayanan data dan pelayanan konsultasi statistik • Telah terpasang banner/ poster berisi informasi pelayanan data dan pelayanan konsultasi statistik • Banner/poster • Foto dokumentasi c. Penerapan reward/punishment terhadap petugas pelayanan publik • Reward/punishment telah diterapkan terhadap petugas pelayanan publik • Copy CKP petugas pelayanan publik • Memo • Daftar hadir • Notulensi 3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan a. Melakukan survei/polling kepuasan masyarakat terhadap pelayanan • Hasil survei/polling kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dapat dievaluasi secara berkala/ bulanan • Rekapitulasi bulanan hasil survei/ polling kepuasan masyarakat terhadap pelayanan b. Menginformasikan hasil survei/ polling kepuasan masyarakat terhadap pelayanan • Hasil survei/polling kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat diakses melalui berbagai media • Print out informasi hasil survei/polling kepuasan masyarakat terhadap pelayanan c. Tindak lanjut hasil survei/polling kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan • Hasil survei/polling kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan • Dokumen rapat evaluasi tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
36 Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 BPS KABUPATEN MELAWI B. INDIKATOR HASIL Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat menuju WBK/WBBM, adalah: No UNSUR INDIKATOR HASIL Bobot (40%) (1) (2) (3) 1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 20% 2 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat 20% Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu: 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan: • Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan • Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Rencana kerja untuk meningkatkan indikator hasil, adalah: No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN a. Melakukan survei eksternal nilai persepsi korupsi • Adanya ukuran yang jelas terhadap nilaipersepsi korupsi dari pihak eksternal. • Dokumen hasil Survei • Tabulasi hasil pengolahan survei • Foto dokumentasi kegiatan b. Menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun Inspektorat BPS. • Seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun Inspektorat BPS ditindaklanjuti dengan baik • Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 37 BPS KABUPATEN MELAWI No Kegiatan Target Bukti Pendukung (1) (2) (3) (4) 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat a. Melakukan Survei Kepuasan mayarakat/polling terhadap pelayanan • Adanya ukuran yang jelas dari persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. • Dokumenhasil Survei/ polling • Tabulasi ihasil pengolahan survei • Foto dokumentasi kegiatan
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 2023 41 BPS KABUPATEN MELAWI A. EVALUASI Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja untuk menuju WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal BPS yang telah dibentuk, melalui kelengkapan bukti pendukung, penelaahan laporan- laporan yang diterima dan pengolahan informasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas yang diperoleh langsung di lapangan. B. PELAPORAN Pimpinan BPS Kabupaten Melawi menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan BPS mengenai: 1. Telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang di pimpinnya; 2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang mengacu pada pedoman rencana kerja; 3. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.