ORGANISASI DAN TATA KELOLA INSTITUT SAINS DAN KEPENDIDIKAN KIE RAHA MALUKU UTARA PERATURAN INSTITUT SAINS DAN KEPENDIDIKAN KIE RAHA MALUKU UTARA NOMOR : 007/A.K.V/2022 Jl. Kampus STKIP Kie Raha Kelurahan Sasa-Jambula Kota Ternate Maluku Utara 2022
ii KATA PENGANTAR Tata kelola perguruan tinggi adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu institusi perguruan tinggi. Tata kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan PTS. Pihak-pihak utama dalam tata kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah Yayasan, Pimpinan PTS, Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/ Fakultas, dan Program Studi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk Tenaga Pendidik/ Dosen, Tenaga Kependidikan/ Pegawai, Mahasiswa, dan pihak lain yang ikut mendukung terlaksananya organisasi Tata Kelola, serta masyarakat luas. Organisasi suatu perguruan tinggi adalah bagian penting potret internal manajemen, yang dapat menunjukkan arah berjalannya perguruan tinggi. Organisasi dan tata kerja (OTK) Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara tahun 2022 ini merupakan pembaruan dari OTK STKIP Kie Raha Ternate. OTK Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara ini disusun dengan mempertimbangkan banyak hal. Dari aspek eksternal telah terjadi banyak perubahan antara lain pelaksanaan standar mutu pendidikan (PP 19/2005); peran dan kinerja Perguruan Tinggi yang dituntut bekerja profesional (UU 12/2012), dan penguatan institusi dan SDM yang didukung program-program Pemerintah. Pada saat yang sama, hampir semua perguruan tinggi juga sedang menjalankan perubahan manajemen menuju good governance dicirikan dengan organisasi yang efisien, ramping dan fungsional. Di sisi lainnya, Institut Sains dan Kepnedidikan Kie Raha Maluku Utara juga mengalami perkembangan internal yang memuaskan, hal ini sebagaimana perkembangan yang terjadi pada STKIP Kie Raha Ternate yang diusulkan perubahan menjadi Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara. Beberapa capaian antara lain ada pembelajaran manajemen internal di bidang administrasi akademik, EPSBED dan PDPT mulai diimplementasikan secara nyata di program studi, jumlah dosen doktor atau dosen tersertifikasi meningkat, kinerja penelitian dan pengambdian meningkat, dan daya saing lembaga juga meningkat. Meski harus diakui banyak kendala dan hambatan yang harus diselesaikan, yakni mutu SDM, sarana dan prasarana pembelajaran dan komitmen bersama semua pihak. Dengan OTK yang baru ini, diharapkan dapat mengantarkan kepada tujuan antara lain (i) mengawal Visi dan Misi Institut, (ii) memiliki fungsi optimal menjalankan sistem penjaminan mutu, (iii) pelayanan yang optimal kepada mahasiswa dan stekeholder lainnya, (iv) pemberdayaan sumberdaya manusia dosen dan tenaga kependidikan, (v) mengembangkan upaya income generating dan (vi) mempertahankan momentum untuk memelihara prestasi dan terus berkembang. Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun, senat dan semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan OTK Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara. Ternate, Mei 2022 Rektor Dr. H. Sidik D. Siokona, M.Pd
iii DAFTAR ISI PERATURAN NOMOR 007 TAHUN 2022 BAB I. KETENTUAN UMUM BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAB III. SUSUNAN ORGANISASI BAB IV. PIMPINAN INSTITUT BAB V. SENAT INSTITUT BAB VI. PELAKSANA INSTITUT BAB VII. ADMINISTRASI INSTITUT BAB VIII. LEMBAGA PENUNJANG INSTITUT BAB IX. HUBUNGAN DAN TATA KERJA BAB X. KETENTUAN PERALIHAN BAB XI. KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN PERATURAN
PERATURAN INSTITUT SAINS DAN KEPENDID KIE RAHA MALUKU UTARA NOMOR: 007/A.K.V/ 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SAN DAN KEPENDIDIKAN KIE RAHA MALUKU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT SAN DAN KEPENDIDIKAN KIE RAHA MALUKU UTARA Menimbang a. bahwa Institut Sains dan Kepnedidikan Kie Raha Maluku Utara dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu didukung oleh organisasi efisien dan efektif, serta mampu mengantisipasi perubahan lingkungan dan menunjukkan kinerja yang bermutu b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Institut Sains dan Kepnedidikan Kie Raha Maluku Utara tentang Organisasi Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi Institut Sains dan Kepnedidikan Kie Raha Maluku Utara; Mengingat 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Tahun 2022; 8. Peraturan Yayasan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Nomor 000/SK/YPSDM-MUI/V/2022 Tentang Statuta Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan.
2 DENGAN PERSETUJUAN SENAT INSTITUT SAINS DAN KEPENDIDIKAN KIE RAHA MALUKU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN INSTITUT SAINS DAN KEPENDIDIKAN KIE RAHA MALUKU UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SAINS DAN KEPENDIDIKAN KIE RAHA MALUKU UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah menteri negara yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional. 2. Yayasan adalah Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia. 3. Institut adalah Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara. 4. Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab utama penyelenggaraan Institut. 5. Senat Institut adalah Senat Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara. 6. Pelaksana Institut adalah satuan kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Institut. 7. Fakultas adalah Pelaksana Institut di bidang akademik yang melaksanakan kegiatan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni. 8. Senat Fakultas adalah senat Fakultas di lingkungan Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara. 9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah Pelaksana Institut yang melaksanakan tugas pembinaan, koordinasi dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Badan Perencanaan dan Pengembangan adalah Pelaksana Institut yang melaksanakan tugas dalam penyusunan rencana dan pengembangan Institut, evaluasi program pengembangan, evaluasi diri institusi, kerjasama pengembangan, penyusunan hibah institusi, dan usaha lain. 11. Badan Penjaminan Mutu adalah Pelaksana Institut yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan mutu akademik dan penjaminan mutu dan pengawasan internal. 12. Administrasi Institut adalah Pelaksana Institut yang melaksanakan tugas dalam pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, umum, ketenagaan dan keuangan. 13. Lembaga Penunjang Institut adalah unsur penunjang Institut yang melaksanakan tugas dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Jurusan adalah pelaksana akademik yang melaksanakan program akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas. 15. Program studi adalah pelaksana program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, yang diselenggarakan atas dasar satu kurikulum.
3 16. Laboratorium adalah unsur penunjang dalam kegiatan akademik fakultas/jurusan/ bagian dalam pengembangan ilmu dan teknologi, praktikum mahasiswa, kewirausahaan, dan jasa layanan masyarakat. 17. Lembaga penunjang fakultas adalah unsur penunjang yang melaksanakan tugas dalam rangka menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi fakultas. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 1) Kedudukan Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara sebagai satuan pendidikan tinggi yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia. 2) Institut bertugas menyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3) Institut melaksanakan fungsi: a. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi; b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan pengetahuan, teknologi dan seni; c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika, alumni dan hubungan dengan lingkungan; e. Melaksanakan urusan tata usaha institut; f. Melaksanakan urusan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 1) Organisasi Institut terdiri dari: A. Pimpinan Institut; B. Senat Institut; C. Pelaksana Institut: 1) Fakultas-fakultas; 2) Program Studi; 3) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) Badan Perencanaan dan Pengembangan; 5) Badan penjaminan mutu. D.Administrasi Institut. E. Unsur penunjang Institut. 2) Kelembagaan dan mekanisme kerja dari masing-masing Pelaksana, Administrasi, dan Unsur Penunjang Institut diatur dengan Peraturan Rektor. BAB IV PIMPINAN INSTITUT Pasal 4 1) Unsur pimpinan Institut adalah Rektor dan Wakil Rektor. 2) Pimpinan Institut mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk:
4 a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. Membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan hubungannya dengan lingkungan; c. Membina dan melakukan kerjasama antara Institut dengan masyarakat, instansi/lembaga pemerintah/swasta, baik dalam maupun luar negeri. Pasal 5 1) Rektor diangkat melalui pemilihan senat dan diusulkan ke Yayasan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Yayasan dan diberhentikan oleh Senat atas persetujuan Yayasan. 2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab di bidang akademik kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan di bidang administrasi dan keuangan kepada Yayasan. 3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas : a. Wakil Rektor I Bidang Akademik; b. Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya dan Keuangan. c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Pasal 6 1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut dan Yayasan. 2) Wakil Rektor Bidang Akademik melaksanakan tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lain yang diberikan oleh Rektor. 3) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan melaksanakan tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya dan keuangan, kesejahteraan dosen dan karyawan, serta tugas lain yang diberikan oleh Rektor. 4) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama BAB V SENAT INSTITUT Pasal 7 1) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi yang melaksanakan tugas perumusan kebijakan, penegakan norma, dan pemberian pertimbangan penyelenggaraan akademik strategis Institut. 2) Anggota Senat Institut terdiri atas dosen yang mempunyai jabatan akademik guru besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan wakil dosen fakultas masing-masing 2 (dua) orang setiap fakultas. 3) Senat Institut yang berasal dari wakil dosen dipilih oleh dan dari dosen tetap fakultas. 4) Calon anggota Senat Institut yang mendapat suara terbanyak diajukan oleh Dekan Kepada Rektor setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan senat fakultas. 5) Keanggotaan Senat Institut ditetapkan dengan keputusan Rektor. 6) Senat Institut diketuai oleh Salah satu anggota senat yang dipilih dalam forum senat dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggota Senat Institut. 7) Senat Institut menjalankan fungsi: a. Memberikan pertimbangan dan pengesahan atas kebijakan strategis dan pengembangan Institut;
5 b. Menegakkan norma akademik dan mutu penyelenggaraan Institut; c. Memberikan pertimbangan dan pengesahan atas peraturan pelaksanaan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Institut; d. Memberi pertimbangan terhadap kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut (RAPBU) yang diajukan oleh Rektor sebelum diajukan ke yayasan untuk mendapatkan pengesahan; f. Memberikan pertimbangan atas dosen yang diajukan menduduki jabatan akademik lektor kepala; g. Memberikan persetujuan atas dosen yang diajukan menduduki jabatan akademik guru besar; h. Menyelenggarakan upacara wisuda, promosi doktor serta pemberian gelar doktor kehormatan dan guru besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; i. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai pengangkatan para anggota dewan penyantun; j. Memberi pertimbangan terhadap usulan pembukaan dan penutupan program studi; k. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; l. Memberikan pertimbangan kepada yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan/atau Wakil Rektor; m.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. 8) Senat Institut terdiri atas 3 (tiga) komisi yaitu : a. Komisi A bertugas dalam bidang Akademik dan kelembagaan; dan b. Komisi B bertugas dalam bidang Sumberdaya dan Keuangan. c. Komisi C bertugas dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 9) Komisi A Bidang Akademik dan Kelembagaan melaksanakan tugas membantu Senat dalam memberikan pertimbangan kebijakan dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan. 10) Komisi B Bidang Sumber Daya dan Keuangan melaksanakan tugas membantu Senat dalam memberikan pertimbangan kebijakan di bidang sumber daya, sarana prasarana, ketenagaan, kesejahteraan, dan keuangan. 11) Komisi C Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melaksanakan tugas dan membantu Senat dalam memberikan pertimbangan kebijakan kegiatan kemahasiswaan dan Kerjasama 12) Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua komisi dan didampingi seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota komisi senat institut. 13) Tata cara pelaksanaan rapat Senat Institut diatur lebih lanjut dalam tata tertib Senat Institut. BAB VI PELAKSANA INSTITUT Bagian Pertama Fakultas Pasal 8 1) Fakultas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. 2) Fakultas melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan fakultas. 3) Fakultas mempunyai fungsi:
6 a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan fakultas; b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; c. Melaksanakan pembinaan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; d. Melaksanakan urusan administrasi secara otonom berdasarkan desentralisasi akademik, pendayagunaan sumberdaya manusia, pengembangan data dan informasi fakultas sesuai kewenangannya; e. Melaksanakan baku mutu dan kerjasama. Pasal 9 Organisasi fakultas terdiri atas: a. Pimpinan fakultas: b. Senat fakultas; c. Pelaksana akademik: Jurusan/Bagian, Program Studi, Laboratorium; d. Tata usaha fakultas; e. Lembaga penunjang fakultas. Pasal 10 1) Unsur pimpinan fakultas terdiri dari Dekan dan Sekertaris Dekan. 2) Dekan diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. 3) Sekertaris Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. 4) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dan Sekertaris Dekan bertanggungjawab kepada Rektor. Pasal 11 1) Dekan bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta perencanaan dan pengembangan fakultas, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain atas tugas Rektor. 2) Sekertaris Dekan membantu Dekan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, perencanaan dan pengembangan fakultas, serta pengelolaan sumberdaya dan keuangan Fakultas. Pasal 12 1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki tugas perumusan kebijakan, penegakan norma, dan pemberian pertimbangan penyelenggaraan akademik strategis di fakultas. 2) Keanggotaan senat fakultas terdiri dari: dosen dengan jabatan akademik guru besar, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan wakil dosen tetap dari setiap program studi/bagian masing-masing 2 (dua) orang. 3) Senat fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggota senat fakultas. 4) Persyaratan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota senat diatur dalam peraturan rektor. 5) Senat fakultas menjalankan fungsi:
7 a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan akademik fakultas, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen, dan norma akademik serta tolok ukur penyelenggaraan fakultas; b. Memberikan persetujuan terhadap usulan Rencana Anggaran dan Belanja Fakultas (RABF); c. Menilai pertanggungjawaban Dekan; d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas, jurusan dan/atau prodi, senat Institut wakil dosen; e. Memberikan persetujuan terhadap Rencana Strategis (Renstra) fakultas, dan Rencana Operasional (Renop) fakultas; f. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra fakultas, dan Renop fakultas; g. Memberi pertimbangan terhadap usulan pembukaan dan penutupan program studi. 6) Mekanisme kerja dan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dengan tata tertib senat fakultas. Pasal 13 1) Program studi dapat dilaksanakan pada program sarjana. 2) Program studi dipimpin oleh ketua program studi yang bertanggung jawab kepada Dekan. 3) Ketua program studi menjalankan fungsi: a. Melaksanakan perencanaan pengembangan kurikulum dan keilmuan; b. Melaksanakan pendayagunaan dosen dan mahasiswa dalam program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. Menyusun Rencana Anggaran Belanja program studi; d. Menjamin pelaksanaan baku mutu pendidikan. Pasal 14 1) Pembentukan/pembukaan atau penutupan Program Studi diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Senat Institut. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program studi pada Fakultas ditetapkan dalam Peraturan Rektor. Pasal 15 1) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala laboratorium yang bertanggung jawab kepada ketua jurusan/bagian atau kepada Dekan apabila fakultas hanya memiliki satu program studi. 2) Kepala laboratorium bertugas melakukan pengelolaan, koordinasi dan mengembangkan laboratorium mengacu pada standar mutu laboratorium.
8 Pasal 16 1) Tata usaha fakultas merupakan unsur pelaksana administrasi di fakultas. 2) Tata usaha fakultas dipimpin seorang Kepala Tata usaha, yang bertanggungjawab kepada Dekan . 3) Tata usaha fakultas memiliki fungsi: a. Melaksanakan administrasi akademik, umum, keuangan dan kemahasiswaan pada Fakultas dan Program Studi; b. Melaksanakan pelayanan penunjang pembelajaran dan administrasi perkuliahan; c. Melaksanakan pengelolaan data elektronik, SIM Akademik, EPSBED dan PDPT Fakultas dan Program Studi; d. Melaksanakan pendayagunaan sumberdaya, pengembangan data dan informasi Fakultas dan Program Studi, termasuk pemanfaatan website untuk pengembangan akademik; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Fakultas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 1) Lembaga penunjang fakultas dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 2) Lembaga penunjang fakultas dipimpin oleh seorang Ketua, yang bertanggung jawab kepada Dekan; 3) Lembaga penunjang fakultas mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana dan analisis kebutuhan kegiatan pengabdian atau layanan tertentu kepada masyarakat; b. Melakukan kegiatan pengabdian, pengelolaan pelatihan ketrampilan atau layanan tertentu kepada masyarakat, dengan berkoordinasi dengan LPPM; c. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain; d. Pengelolaan administrasi, keuangan, ketenagaan, data elektronik dan sumberdaya lain. Bagian Kedua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Pasal 18 1) LPPM mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan fungsi: a. Perencanaan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk pengembangan institusi dan menunjang pembangunan; b. Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengembangan mutu dan pengelolaan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meliputi publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, HAKI, implementasi kebijakan pembangunan nasional; d. Pengelolaan hubungan dan kerjasama penelitian untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat; e. Pengembangan dan pengelolaan program pendidikan dan pelatihan peningkatan mutu penelitian dan hasil-hasil penelitian; f. Pengelolaan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan EPSBED dan PDPT, atau ketentuan Dirjen Dikti; g. Penyusunan proposal hibah pengembangan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Institut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari: a. Pimpinan LPPM; b. Pelaksana LPPM;
9 c. Tata usaha. Pasal 20 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua, yang bertanggung jawab kepada Rektor. 2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris. Pasal 21 Unsur pelaksana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian, dan Pusat Studi. Pasal 22 1) Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengelolaan HAKI, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Pusat Pengabdian merupakan unsur pelaksana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama kelembagaan. 3) Pusat Studi merupakan unsur penunjang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam dua atau lebih minat keilmuan. Pasal 22 Tata usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksana administrasi. Bagian Ketiga Badan Perencanaan dan Pengembangan Pasal 23 1) Badan Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Ketua, yang bertanggung jawab kepada Rektor. 2) Badan Perencanaan dan Pengembangan melaksanakan fungsi: a. Menyusun rencana strategis Institut, rencana dan tata laksana pengembangan Institut baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek; b. Perencanaan dan pengembangan sumberdaya, ketenagaan dan teknologi informasi Institut; c. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama kelembagaan; d. Mengevaluasi sistem pengelolaan perencanaan dan pengembangan yang telah berjalan; e. Pemanfaatan dan pengolahan database perencanaan dan pengembangan sesuai EPSBED atau PDPT, atau mengikuti ketentuan Dirjen Dikti; f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan evaluasi diri Institut; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Institut sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Unsur pelaksana Badan Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas Unit Pengembangan Kelembagaan, dan Unit Hibah dan Kerjasama. Pasal 24 1) Unit Pengembang Kelembagaan adalah unsur pelaksana penyusunan Renstra, Pengembangan Sumber Daya, Pengembangan Kerjasama Kelembagaan; 2) Unit Hibah dan Kerjasama adalah unsur pelaksana evaluasi Renstra, pengolahan data perencanaan, penyusunan evaluasi diri, dan penyusunan hibah institusi. Bagian Keempat Badan Penjaminan Mutu Pasal 25 1) Badan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Ketua, yang bertanggung jawab kepada Rektor. 2) Badan Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi: a. Perencanaan kebijakan mutu, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu internal;
10 b. Pembinaan dan pengelolaan akademik, mutu proses pembelajaran, kurikulum, dan pengembangan instruksional pembelajaran; c. Pembinaan dan perumusan kebijakan mutu, pengembangan mutu dan sertifikasi mutu,dan sertifikasi profesi ketenagaan; d. Pengendalian, monitoring dan evaluasi mutu dan kinerja ketenagaan; e. Pengelolaan data mutu kinerja ketenagaan, EPSBED dan PDPT, atau ketentuan Dirjen Dikti; f. Pengembangan dan pengelolaan program pendidikan dan pelatihan peningkatan standar mutu; g. Melaksanakan pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan manajemen seluruh unit kerja; h. Monitoring tindak lanjut hasil audit internal serta menyampaikan saran perbaikan pada Rektor; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Institut sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Unsur pelaksana Badan Penjaminan Mutu terdiri atas: Unit Pengembangan Mutu, Unit Pengendalian Mutu, Unit Pengendalian Internal. Pasal 26 1) Unit Pengembangan Mutu adalah unsur pelaksana perumusan kebijakan mutu, pembinaan dan pengembangan mutu internal, sertifikasi mutu, sertifikasi dosen dan pengembangan instruksional pembelajaran. 2) Unit Pengendalian Mutu adalah unsur pelaksana penjaminan mutu bidang monitoring dan evaluasi mutu, evaluasi kinerja ketenagaan, penyusunan evaluasi diri, akreditasi institusi, pengelolaan EPSBED dan PDPT. 3) Unit Pengendalian internal adalah unsur pelaksana pengawasan dan audit pengelolaan keuangan dan menejemen. BAB VII ADMINISTRASI INSTITUT Pasal 27 Administrasi Institut terdiri atas a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; b. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; c. Bagian Administrasi Keuangan. Bagian Kesatu Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Pasal 28 1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan merupakan unsur Pelaksana Administrasi yang membantu pimpinan Institut dalam pengelolaan layanan administrasi bidang akademik dan kemahasiswaan. 2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh Kepala Bagian, yang bertanggung jawab kepada Rektor. 3) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan melaksanakan fungsi: a. Menyusun perencanaan administrasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan, hubungan alumni, penelusuran alumni (tracer study); b. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi akademik, mutu proses pembelajaran, administrasi kurikulum, penerbitan ijasah dan transkrip;
11 c. Mengadministrasikan pengelolaan organisasi kemahasiswaan, minat bakat, penalaran,kesejahteraan, beasiswa, wisuda dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM); d. Mengadministrasikan Pengelolaan fungsi kantor internasional, dan mahasiswa asing; e. Pengelolaan database kemahasiswaan dan alumni sesuai EPSBED atau PDPT, atau mengikuti ketentuan Dirjen Dikti; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Institut sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Unsur pelaksana Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas Subbagian Administrasi Akademik dan Subbagian Administrasi Kemahasiswaan. Pasal 29 1) Subbagian Administrasi Akademik adalah unsur pelaksana penyelenggaraan administrasi bidang akademik, administrasi pembelajaran, kantor internasional, dan penerbitan ijasah dan transkrip. 2) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pelaksana administrasi penyelenggaraan pengelolaan organisasi kemahasiswaan, minat bakat, penalaran, PKM, kesejahteraan, beasiswa, wisuda, alumni dan penelusuran alumni (tracer study). Bagian Kedua Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 30 1) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian merupakan unsur pelaksana administrasi yang membantu pimpinan Institut dalam pengelolaan layanan administrasi umum, ketenagaan, kerumah-tanggaan, dan sarana prasarana, yang berada di bawah Rektor. 2) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang bertanggung jawab kepada Rektor. 3) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi: a. Penyusunan dan evaluasi rencana kerja dan kebutuhan bidang ketenagaan, perlengkapan dan sarana prasarana institut; b. Pengelolaan administrasi umum, persuratan, ketenagaan, jabatan fungsional, kerumahtanggaan, dan sarana prasarana institut; c. Melaksanakan pelaporan administrasi umum, kesekretariatan rektorat, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan sarana prasarana sesuai kebutuhan EPSBED atau PDPT, atau mengikuti ketentuan Dirjen Dikti; d. Pengelolaan jasa usaha dan sewa sarana prasarana, jasa sumberdaya lainnya di Institut; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Institut sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Unsur pelaksana Bagian Administrasi Umum dan kepegawaian terdiri atas Subbagian umum dan ketenagaan, dan Subbagian perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 31 1) Subbagian umum dan ketenagaan adalah unsur pelaksana bagian umum yang melaksanakan bidang perencanaan dan analisis kebutuhan sumberdaya, kesekretariatan rektorat, ketatausahaan, kearsipan,ketenagaan, dan administrasi jabatan fungsional 2) Subbagian perlengkapan dan rumah tangga adalah unsur pelaksana bagian umum yang melaksanakan bidang kerumahtanggaan, sarana prasarana, serta pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan aset, serta mengelola jasa usaha dan sewa sarana prasarana Institut.
12 Bagian Ketiga Bagian Keuangan Pasal 32 1) Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana administrasi yang membantu Pimpinan Institut dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dan pelayanan administrasi keuangan, yang berada di bawah Rektor. 2) Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian, yang bertanggung jawab kepada Rektor. 3) Bagian Keuangan melaksanakan fungsi: a. Penyusunan perencanaan, dan evaluasi rencana kerja, anggaran pendapatan, dan belanja Institut (RAPBU); b. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan dan pembayaran, serta akuntansi keuangan dilingkungan institut; c. Memeriksa, meneliti dan menganalisis rancangan penerimaan penggunaan anggaran; d. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan kegiatan di bidang keuangan; e. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Institut; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Institut sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Unsur pelaksana Bagian Keuangan terdiri atas Subbagian Akuntansi, dan Subbagian Pelaksana Anggaran Pasal 33 1) Subbagian Akuntansi adalah unsur pelaksana bagian keuangan yang melaksanakan bidang keuangan, penyusunan RAPBU, akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pelaporan keuangan, analisis sumber dan penggunaan keuangan Institut. 2) Subbagian pelaksana Anggaran adalah unsur pelaksana bagian keuangan yang melaksanakan bidang realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan, pencatatan realisasi anggaran, analisis pelaksanaan dan kebutuhan anggaran. BAB VIII LEMBAGA PENUNJANG INSTITUT Pasal 34 Lembaga Penunjang Institut terdiri dari : a. Pusat Pengembangan Karir; b. Perpustakaan ; c. Pusat IT dan PDPT; d. Pengelola Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru ; e. Unit Jasa Usaha; f. Penunjang lain yang diperlukan. Bagian Kesatu Pusat Pengembangan Karir Pasal 35 1) Pusat Pengembangan Karir merupakan lembaga penunjang Institut yang melaksanakan pengembangan aktivitas kemahasiswaan di bidang pengembangan karir, pembelajaran kompetensi dan softskill, dan bursa kerja. 2) Pusat Pengembangan Karir dipimpin oleh Kepala, yang bertanggung jawab kepada Rektor. 3) Pusat Pengembangan Karir melaksanakan fungsi:
13 a. Perencanaan Pembinaan dan pengelolaan pembelajaran dan laboratorium kompetensi, pembinaan kewirausahaan, dan pengembangan softskill; b. Pembinaan dan pengelolaan pengembangan karir dan bursa kerja; c. Pengelolaan database softskill dan karir sesuai EPSBED atau PDPT, atau mengikuti ketentuan Dirjen Dikti; d. Pengembangan dan pengelolaan program pendidikan dan pelatihan kemahasiswaan, kewirausahaan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan alumni; e. Penyusunan proposal hibah pengembangan kemahasiswaan, kewirausahaan dan karir; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Institut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian kedua Perpustakaan Pasal 36 1) Perpustakaan adalah merupakan lembaga penunjang Institut yang melaksanakan tugas dalam bidang kepustakaan, layanan bahan pustaka, pengembangan sumberdaya informasi ilmiah dan penerbitan karya ilmiah. 2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. 3) Perpustakaan melaksanakan fungsi: a. Perencanaan dan evaluasi kebutuhan sumberdaya kepustakaan dan informasi ilmiah; b. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka, serta menyusun katalog, klasifikasi dan indeks bahan pustaka; c. Melaksanakan registrasi, pelayanan dan pendayagunaan bahan pustaka; d. Memelihara dan melestarikan bahan pustaka dan sumberdaya kepustakaan; e. Pengembangan database kepustakaan, digital library, e-journal, dan online journal system, sesuai kebutuhan EPSBED atau PDPT, atau mengikuti ketentuan Dirjen Dikti; f. Pengembangan penerbitan karya ilmiah, e-book, dan e-journal; g. Pengembangan kerjasama untuk pemberdayaan sumberdaya kepustakaan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Institut sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Unsur Perpustakaan terdiri atas Tata usaha dan Pelayanan Perpustakaan. Pasal 37 1) Tata usaha perpustakaan melaksanakan tugas perencanaan, registrasi keanggotaan, pengolahan bahan pustaka, dan administrasi ketatausahaan perpustakaan. 2) Pelayanan Perpustakaan melaksanakan tugas pelayanan, sirkulasi, kerjasama, penerbitan karya ilmiah, dan pengembangan database kepustakaan dan digital library. Bagian Ketiga Pusat Informasi Teknologi (IT) dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Pasal 38 1) Pusat IT dan PDPT merupakan unsur penunjang institute yang melaksanakan tugas dalam pengembangan sumberdaya IT, pengembangan SIM dan website, EPSBED dan PDPT, serta pendayagunaan teknologi komputasi dan layanan pendidikan. 2) Pusat IT dan PDPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. 3) Pusat IT dan PDPT melaksanakan fungsi:
14 a. Menyusun rencana dan menganalisis pengembangan sumberdaya IT dan teknologi komputasi; b. Pengembangan infrastruktur IT, SIM, website, serta pendayagunaan teknologi komputasi, mengikuti kebutuhan EPSBED dan PDPT, atau sesuai ketentuan Dirjen Dikti; c. Pengelolaan layanan, pendayagunaan IT (hardware, software) dan penyajian data/informasi bagi penyelenggaraan Institut; d. Pengelolaan layanan pendidikan komputasi oleh mahasiswa dan dosen, termasuk mendukung pembelajaran kompetensi dan melayani kebutuhan masyarakat; e. Pengembangan dan pengelolaan program pendidikan dan pelatihan IT, SIM, website, EPSBED dan PDPT, serta teknologi komputasi lain; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Institut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Pusat Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru Pasal 39 1) Pusat Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. 2) Pusat Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas dalam pengembangan sumberdaya informasi dan publikasi, untuk mendukung promosi Institut. 3) Pusat Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru melaksanakan fungsi: a. Menyusun rencana dan menganalisis informasi untuk mendukung pencitraan, promosi, publikasi dan penerimaan mahasiswa baru; b. Pengelolaan layanan informasi dan publikasi melalui website, majalah, buletin, TV,radio dan media komunikasi lainnya, untuk mendukung promosi, publikasi, marketing dan penerimaan mahasiswa baru; c. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler; d. Menyiapkan bahan bagi penyusunan pidato rektor; e. Pengelolaan pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru; f. Pengembangan kerjasama untuk mendukung pengelolaan layanan informasi dan publikasi, untuk penerimaan mahasiswa baru; g. Pengembangan dan pengelolaan program pendidikan dan pelatihan publikasi, pers, dan kehumasan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Institut sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Unsur pelaksana Pusat Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru terdiri Unit Informasi dan Publikasi dan Unit Penerimaan Mahasiswa Baru. Pasal 40 1) Unit Informasi dan Publikasi melaksanakan tugas perencanaan, pengelolaan informasi, kehumasan, dan pengelolaan media komunikasi (website, majalah dan lainnya) untuk mendukung penerimaan mahasiswa baru, kehumasan dan protokoler, dan menyiapkan bahan pidato rektor. 2) Unit Penerimaan Mahasiswa Baru melaksanakan tugas promosi dan publikasi, pengelolaan pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru, dan pengembangan kerjasama penerimaan mahasiswa baru.
15 Bagian Kelima Unit Jasa Usaha Pasal 41 1) Unit jasa usaha melaksanakan tugas pengelolaan jasa-jasa berdasarkan kompetensi keilmuan, profesi, atau jasa-jasa laboratorium, bengkel, studio dan sumberdaya informasi. 2) Unit jasa usaha antara lain sewa peralatan laboratorium, kursus, pelatihan ketrampilan, pelatihan manajemen, dan pendidikan profesi. 3) Unit jasa usaha dapat diselenggarakan oleh Unit, Jurusan/Bagian atau program studi menggunakan prinsip profesional, transparan dan akuntabel, dan memberikan nilai tambah kepada Institut. Bagian Keenam Lembaga Penunjang lain yang diperlukan Pasal 42 Lembaga Penunjang lain yang diperlukan adalah unsur kelembagaan lain yang dapat dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan Institut, atau untuk tujuan menegakkan norma, kebenaran dan kaidah-kaidah akademik. BAB IX HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 43 1) Hubungan kerja di dalam Institut bersifat direktif, koordinasi, konsultasi, dan pengawasan. 2) Hubungan kerja dengan senat bersifat konsultasi dan pengawasan. 3) Hubungan kerja antara pimpinan Institut dengan pimpinan organisasi pelaksana, administrasi dan penunjang bersifat hierarki, koordinasi, konsultasi, dan pengawasan. 4) Hubungan kerja di dalam Institut diuraikan dalam lampiran Organisasi tata kerja ini. Pasal 44 1) Hubungan dengan eksternal yang bersifat strategis dilakukan oleh Rektor. 2) Hubungan dengan eksternal yang bersifat teknis administratif dapat dilakukan oleh pimpinan pelaksana dan penunjang Institut sesuai dengan tanggung jawabnya, atas tugas Rektor. Pasal 45 1) Setiap pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban: a. Menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam masingmasing satuan organisasi maupun hubungan ke luar Institut sesuai dengan tugas dan kewenangannya; b. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; c. Mengembangkan sikap pembelajaran, meningkatkan kompetensi dan ketrampilan kerja, dan menguasai teknologi informasi untuk mendukung manajemen di dalam satuan organisasinya masing-masing; d. Menjalankan urusan tata usaha dan administrasi keuangan, ketenagaan, data elektronik dan sumberdaya lainnya di satuan organisasinya masing-masing;
16 e. Mengawasi bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran, supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku di Institut atau peraturan perundangan; f. Menyampaikan laporan secara periodik sebagaimana jadwal yang disepakati dan tepat pada waktunya; g. Mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggungjawab kepada atasannya masing- masing. 2) Setiap pimpinan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya, wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. 3) Setiap pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi norma-norma akademik sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. 4) Setiap pimpinan organisasi sebagaimana disebut dalam peraturan ini, ditetapkan oleh Rektor, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 1) Satuan kerja/organisasi yang saat ini ada dan berjalan sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. 2) Satuan kerja/organisasi yang saat ini ada dan berjalan yang tidak sesuai dengan peraturan ini akan disesuaikan secara bertahap melalui periode peralihan. 3) Periode peralihan berakhir dengan ditetapkannya struktur dan pejabat yang baru sebagaimana peraturan ini, berdasarkan keputusan Rektor. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 1) Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ternate pada tanggal : ….Mei 2022 Rektor, ttd Dr. H. Sidik D. Siokona, M.Pd NIDN. 12 150258 01
Lampiran Bagan Struktur Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara