DISKUSI PUBLIK Sebagai bentuk pengawalan implementasi UU TPKS, SPPKS berkolaborasi dengan berbagai elemen, diantaranya unsur mahasiswa, lembaga bantuan hukum, serta kelompok masyarakat yang aktif melakukan pendampingan kekerasan seksual. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Gedung Geugeut Winda (PKM) pada pukul 13.00 - selesai. Narasumber kegiatan ini yaitu Maulida Zahra K (LBH Bandung), Firman Nurdiansyah, S.H. (Sekretaris SPPKS UPI), Vini Zulva (Yayasan SAPA), dan Azmi Mahatmanti (Ketua GREAT UPI) dan dipandu oleh Moderator yaitu Nabila Amarthya (BEM Rema UPI). Selain Diskusi Publik UU TPKS, di Selasar Gedung Geugeut-Winda UPI dilaksanakan tes HIV gratis yang terbuka untuk umum. Peserta yang hadir berasal dari berbagai macam instansi, kampus, dan organisasi. Kegiatan dihadiri kurang lebih 100 orang. Bandung, 6 Desember 2022. UU TPKS -41-
SEMINAR BERSAMA Komitmen menciptakan ruang aman tidak terhenti pada agendaagenda setingkat tataran birokrasi kampus, namun juga menyambut segala itikad baik bagi setiap elemen yang berkomitmen berjuang untuk menghapus kekerasan seksual termasuk elemen mahasiswa. Unsur mahasiswa menjadi elemen yang penting untuk berkolaborasi karena populasi mayoritas di kampus diisi oleh mahasiswa, sehingga strategi pengedukasian melalui teman sebaya dipandang perlu dan dinilai cukup efektif untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai kekerasan seksual, dari pencegahan sampai ke penanganan. Berikut ringkasan, beberapa agenda seminar bersama ormawa. Ruang Sospol Hima Keperawatan FPOK UPI ORGANISASI MAHASISWA “Kekerasan Seksual di Sekitar Kita : Kenali, Cegah dan Tangani“ Kegiatan diskusi dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022, bertempat di Gedung Auditorium Lantai 4 FPTK UPI pukul 09.00 sampai selesai. Narasumber kegiatan ini yaitu Irma Darmawati M.Kep.,Ns.,Sp.Kep.Kom (Dosen Prodi Keperawatan dan Anggota SPPKS UPI), Firman Nurdiansyah, S.H. (Sekertaris SPPKS UPI), dan Fatiha K. Elfahmi, S.Pd. (GREAT UPI dan Anggota SPPKS UPI). Seminar ini dihadir oleh mahasiswa dari beragam program studi di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. -42-
Webinar Pencerdasan Advokasi Hima Teknologi Pendidikan FIP UPI “Ancaman Kekerasan Seksual Kian Marak, Mampukah Negara Melindungi?” Kegiatan dilaksanakan dalam jaringan melalui zoom meeting pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 pukul 08.45-13.00, yang menjadi narasumber adalah Azmi Mahatmanti selaku ketua UKM GREAT UPI dan Firman Nurdiansyah, S. H. selaku sekretaris SPPKS UPI. Seminar daring ini dihadiri oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan FIP UPI -43-
Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disingkat menjadi HAKTP merupakan kegiatan yang didasari oleh peristiwa kekerasan terhadap perempuan. Awal dari peristiwa itu kemudian banyak bermunculan gerakan-gerakan perjuangan perempuan melawan ketidakadilan. HAKTP sendiri dimulai dari tanggal 25 November sampai 10 Desember setiap tahunnya dan berlangsung selama 16 hari. HAKTP di Indonesia pertama kali digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2003. Peringatan 16 HAKTP merupakan kampanye global yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia dan mendorong upaya kolektif untuk mengakhiri kekerasan. Selama 16 hari kampanye, banyak acara yang biasanya dilakukan di seluruh dunia, seperti diskusi, konferensi, pawai, aksi, dan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan menggalang dukungan untuk mengubah paradigma sosial yang memungkinkan kekerasan tersebut. Selain itu, kampanye juga dilakukan dengan mengangkat isu-isu yang relevan dan berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, mutilasi genital perempuan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Kampanye dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan mengkampanyekan perubahan lingkungan yang setara. -44- KEKERASAN 16TERHADAP KEKERASAN TERHADAP KEKERASAN PPEERREEMMPPUUAANN HARIANTI
Tidak hanya itu saja, masyarakat diminta untuk berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami atau diketahuinya. SPPKS UPI bersama dengan UKM GREAT turut meramaikan kegiatan 16 HAKTP sebagai bentuk langkah perjuangan memberantas kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya di lingkungan UPI. Berikut rangkaian acara kegiatan yang terselenggara, sebagai berikut aksi kampanye 16 HAKTP, diskusi dan kajian, group therapy, live mural, dan self defense class. Dari rangkaian 16 HAKTP yang pernah terselenggara, kita harus mengingat bahwa sangat penting untuk terus mendorong kesadaran dan mengambil tindakan nyata dalam melawan kekerasan terhadap perempuan. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua orang. -45-
UPI menerima penghargaan sebagai Instansi Inspiratif Cerdas Berkarakter - Anti Kekerasan Seksual dalam Acara Apresiasi Cerdas Berkarakter Pekan Untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada 29 Desember 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi terhadap insan ataupun instansi yang memiliki aksi nyata terhadap kebijakan penguatan karakter. Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pada Tahun 2022 memilih 22 penerima apresiasi, termasuk Universitas Pendidikan Indonesia yang berhasil mendukung kebijakan Penguatan Karakter di tahun 2022. UPI MENJADI ANTI KEKERASAN SEKSUAL KAMPUS INSPIRATIF -46-
Pada sambutan acara Apresiasi Cerdas Berkarakter pada puncak perhelatan Pekan untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) 2022, Plt. Kepala Pusat Penguatan Karakter, Hendarman, M.Sc, Ph.D, Ir, menyampaikan selamat kepada Universitas Pendidikan Indonesia yang terpilih menerima Apresiasi Cerdas Berkarakter Tahun 2022. Penghargaan ini menjadi bentuk prestasi untuk seluruh civitas akademika UPI. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia melalui SPPKS komitmen dalam konsistensi perwujudan ruang aman di lingkungan Pendidikan Tinggi. Penghargaan ini juga tidak terlepas dari kerja sama dengan berbagai pihak, seperti organisasi mahasiswa, masyarakat, dan seluruh civitas akademika yang turut semangat membangun budaya positif dan nir kekerasan di lingkungan kampus UPI. Melalui penghargaan ini, kedepannya menjadi energi positif yang harus dipertahankan, terlebih untuk SPPKS UPI untuk menjalankan fungsi serta tugasnya sebagai pionir yang memberikan edukasi pencegahan, membuka layanan pengaduan dan penanganan kasus, hingga melakukan pemantauan, serta evaluasi terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga semangat ini tidak pernah luntur, penting untuk memiliki komitmen yang kuat dari seluruh anggota komunitas kampus dan memastikan implementasi yang konsisten dari langkah-langkah ini. Menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan memerlukan usaha bersama dan terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan bagi semua orang di kampus. -47-
Kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang perguruan tinggi merupakan tanda belum tercipta ruang aman di pendidikan tinggi. Fenomena kekerasan seksual adalah cerminan cara pikir masyarakat kampus yang jauh dari konsep keadilan dan kesetaraan. UPI menganggap kekerasan seksual sebagai masalah serius dan memerlukan solusi yang sistematis, dan terfokus. Pembentukan lembaga khusus untuk mengurusi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan bagian dari solusi sistematis yang dirancang. Sejak tahun 2020, elemen dosen dan mahasiswa memulai kampanye mengenai isu kekerasan seksual. Pada tahun yang sama, link aduan kekerasan seksual mulai dibuka. Penyediaan link aduan kekerasan seksual dianggap sebagai langkah krusial mengingat korban cenderung tidak tahu harus melaporkan pengalaman kekerasan seksual yang dialami kepada siapa. Link aduan merupakan upaya awal untuk menciptakan ruang aman bagi korban. Hani Yulindrasari merupakan inisiator di balik penyediaan link aduan kekerasan didukung oleh Prof Elly Malihah sebagai ketua PKPWA LPPM UPI saat itu. Pada tahun 2021, elemen dosen yang aktif mendukung perjuangan gerakan anti-kekerasan seksual, mendorong pembentukan lembaga resmi kampus untuk mengadukan kekerasan seksual. Niat baik terwujud, terbentuklah Pusat Kajian Krisis (Crisis Center) sebagai bagian dari LPPM UPI. Hani Yulindrasari, S.Psi, MGendSt, PhD PROFIL KETUA SPPKS UPI “Proses penanganan kekerasan seksual harus mengedepankan kepentingan korban dan non diskriminatif” - Hani Yulindrasari dalam Uji Publik SPPKS UPI -48-
Forum bersepakat memilih Hani Yulindrasari sebagai ketua Pusat Kajian Krisis. Hani Yulindrasari sudah mengajar di Prodi PGPAUD UPI sejak tahun 2002. Lulus S1 sebagai sarjana psikologi pada tahun 2002, Hani melanjutkan pendidikan dengan mengambil kajian gender untuk gelar Master dan PhD di Melbourne University. Bagi Hani, menjadi akademisi merupakan upaya menghasilkan pengetahuan yang berkeadilan, dapat dilihat dari banyak riset yang Hani lakukan, semuanya berfokus pada kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kiprah Hani dalam gerakan anti-kekerasan seksual di kampus dimulai sejak tahun 2017, setelah kembali dari studi S3, Hani mulai mengkampanyekan isu kekerasan seksual di Prodi PGPAUD. Mulai tahun 2019, Hani melakukan pendampingan informal pada korban kekerasan seksual di UPI. Hingga kini Hani masih aktif mendampingi korban kekerasan seksual. Saat Permendikbud Ristek No.30 Th 2021 disahkan, UPI merespon dengan pembentukkan peraturan rektor serta pembentukkan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Rektor UPI mengganti Pusat Kajian Krisis dengan SPPKS dan menaikkan status kelembagaan SPPKS yang semula di bawah LPPM menjadi langsung di bawah rektor. Prosedur pemilihan anggota SPPKS dilakukan sesuai mekanisme yang tertera pada Permendikbud Ristek No.30 Th 2021. UPI berkomitmen untuk memilih calon yang kompeten serta melakukan pemilihan secara transparan. Prosedur seleksi cukup panjang dan ketat, terdiri dari seleksi administratif, wawancara, dan uji publik. Hasil penilaian dari ketiga tahap diakumulasikan oleh Panitia Seleksi sebagai dasar pertimbangan putusan akhir. Hani mendaftar sebagai anggota SPPKS UPI, setelah proses panjang, Hani terpilih sebagai ketua SPPKS UPI 2022- 2024. Hani memiliki visi menciptakan UPI bebas dari kekerasan seksual, seperti yang Hani nyatakan dalam uji publik, -49-
“Saya berharap bisa melanjutkan misi kita semua untuk menciptakan UPI bebas dari kekerasan seksual. Saya seorang perempuan, juga punya anak perempuan. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual, pun laki-laki juga ada yang menjadi korban. Saya ingin berkontribusi menciptakan ruang aman bagi semua.” Hani berharap SPPKS dapat menjadi ruang aman bagi seluruh penyintas kekerasan seksual, siapapun akan didengarkan dan dilayani dengan mengedepankan prinsip non-diskriminatif. Melalui kiprahnya di SPPKS, Hani ingin membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban serta berkeadilan. -50-
Berangkat dari kesadaran akan merebaknya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, Firman Nurdiansyah memutuskan untuk bergabung ke dalam satgas ini. Menyandang gelar Sarjana Hukum UNPAD, Firman Nurdiansyah banyak berkontribusi melalui pendekatan dan mekanisme hukum. Hal ini dinyatakan pada uji coba publik calon anggota satgas, yaitu UPI harus memiliki regulasi hukum terkait penanganan kasus kekerasan seksual karena kasus ini pasti akan selalu bersentuhan dengan hukum. Tugas-tugas yang diemban oleh Firman Nurdiansyah sebagai sekretaris Satgas PPKS juga banyak berkaitan dengan urusan hukum perdata. Firman Nurdiansyah, lahir di Cimahi, 11 September 1984, adalah sekretaris Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UPI periode 2022- 2024. PROFIL SEKRETARIS SPPKS Di bidang hukum, Firman Nurdiansyah telah banyak mengikuti kegiatan dan pelatihan seperti instruktur dalam Pelatihan Legal Drafting dan Contract Drafting di UPI pada tahun 2018, tim ahli Raperda PPKS di Kota Bekasi pada tahun 2021, dan Staf Ahli Hukum pada Kantor MWA. Meskipun banyak bergelut di bidang hukum, Firman Nurdiansyah telah mengikuti serangkaian pelatihan terkait kekerasan seksual yaitu Prevention of sexual harassment and abuse of authority (2021 version) pada tahun 2022. Firman juga memiliki pengalaman pendampingan penyintas kekerasan seksual sebagai bekal sebagai anggota Satgas PPKS. -51- Firman Nurdiansyah, S.H.
Pada konteks Universitas Pendidikan Indonesia saya katakan sudah konsisten mengawal dan berupaya mewujudkan kampus sebagai ruang aman, bahkan sebelum Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, UPI sudah memiliki crisis center sebagai wadah yang hadir untuk mencegah tindak kekerasan atas gagasan para pegiat di Pusat Kajian Wanita dan Perlindungan Anak untuk menjadikan kampus UPI sebagai kampus nir kekerasan. Selanjutnya hadir pula SPPKS dalam SOTK UPI tahun 2022 yang kemudian mengawal dan menjadi satu kesatuan dengan Satgas PPKS. Kedepannya, mari kita terus berikhtiar dengan optimal. Menegakan keadilan dengan pendampingan kasus berperspektif pada korban dengan prinsip berkeadilan dan hak asasi manusia, serta prinsip hukum dengan asas praduga tak bersalah juga tetap dilaksanakan untuk mewujudkan penanganan yang berkeadilan. Kampus nir kekerasan harus berdasarkan keadilan, tidak memandang gender, tidak memandang siapa pelakunya, semua peraturan berlaku untuk warga kampus, termasuk perlindungan warga kampus dari oknum-oknum di luar kampus. Terus berjuang, jangan bosan, karena menegakkan kebenaran tidak mudah. Katakan kebenaran walaupun pahit. KATA MEREKA Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si – Guru Besar Bidang Sosiologi Sebagai civitas kampus, saya merasakan kehadiran SPPKS sangat bermanfaat. Upayaupaya preventif maupun kuratif dalam pengawalan isu kekerasan seksual oleh SPPKS dan gerakan mahasiswa menjadi langkah konkrit untuk menciptakan kampus nir kekerasan seksual. -52-
KATA MEREKA Bahkan sebelum adanya peraturan Menteri, UPI sudah melakukan praktik baik untuk mengupayakan kampus nir kekerasan seksual. Sebagai Lembaga legal yang diakui, SPPKS tidak menutup diri pada setiap kelompok yang memiliki niat baik untuk mewujudkan ruang aman di kampus, termasuk kelompok mahasiswa, hal ini dibuktikan pada beberapa kesempatan Great UPI berkolaborasi dengan SPPKS dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual bukanlah persoalan individu maupun perseorangan, melainkan persoalan sistemik yang kerap kali dinormalisasikan. Berpuluh-puluh tahun lamanya kasus kekerasan seksual tidak memiliki payung hukum yang tepat ditataran masyarakat. Namun kini, cahaya itu sudah datang, payung hukum kekerasan seksual di masyarakat maupun lingkungan Pendidikan Tinggi telah disahkan, kini saatnya upaya pengawalan pengimplementasian yang lebih giat, progresif, dan komprehensif untuk menciptakan ruang aman bagi setiap orang. Azmi Mahatmanti – Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan – Ketua UKM GREAT 2022-2023 Great UPI sebagai organisasi mahasiswa yang juga berfokus pada kajian dan pengadvokasian isu berbasis gender sangat merasakan kebermanfaatan SPPKS. Kehadiran SPPKS UPI bukanlah sekadar pengimplementasian regulasi semata, namun bergerak lebih jauh dari itu. -53-
PUBLIKASI Salah satu bentuk upaya pengoptimalan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tatanan kampus, kami merancang dan menerbitkan Booklet Kurikulum Sekolah Advokasi Gender Berbasis Kampus yang digunakan sebagai bahan ajar pada pelatihan pendamping sebaya untuk pendampingan kasus kekerasan seksual di kegiatan Sekolah Advokasi Gender. Penanggung Jawab Penulis Ilustrasi dan Tata Letak Halaman Hani Yulindrasari Fatiha Khoirotunnisa Elfahmi Sheila Rotsati Jasmine Nida Nurhamidah 54 : : : : -54-
About Us Data Penulis dan Kontributor -54- 16 HAKTP Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Advokasi pembelaan BEM REMA Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Catcalling pelecehan seksual di ruang publik berupa siulan, godaan, penggunaan kata kasar dan komentar terhadap bentuk fisik Civitas Kampus masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus Eksibisionisme gangguan berupa dorongan, fantasi, atau tindakan mengekspos alat kelamin seseorang kepada orang yang tidak menginginkannya, terutama orang asing Feudal berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan Fingering tindakan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara menyentuh alat kelamin Flirting proses atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan ketertarikan atau minat pada orang lain secara romantis atau seksual Gender konstruksi sosial, atribut sosial seperti maskulin dan feminim GREAT Gender Research Student Center Group Therapy terapi kelompok, psikoterapi yang dilakukan sekelompok orang bersama-sama dengan jalan berdiskusi satu sama lain yang dipimpin atau diarahkan seorang therapist Grooming manipulasi seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak di bawah umur HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome Glosarium -55-
About Us Data Penulis dan Kontributor Gl -5 o 6- sariumHKSR Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Kekerasan Berbasis Gender Online kekerasan yang memiliki maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualnya dengan difasilitasi oleh teknologi Pencegahan tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi Penanganan tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi Pemeriksaan tindakan/cara/proses yang dilakukan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi Kekerasan Seksual setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Mural lukisan pada dinding Patriarki perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu Korban mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga ampus dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual Pelaku mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga ampus dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban Pelecehan Seksual perbuatan melecehkan dengan nuansa seksual
About Us Data Penulis dan Kontributor -57- Perguruan Tinggi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi PKPK Pusat Kajian Pendampingan Krisis Tridharma kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UU TPKS Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual PKPWA Pusat Kajian Pengembangan Peranan Wanita/Gender dan Perlindungan Anak Privilese seperangkat keistimewaan Rape Culture budaya perkosaan Relasi Kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban Self Defense membela atau mempertahankan diri SPPKS Satuaan Pencegaham dan Penanganan Kekerasan Seksual UPI Universitas Pendidikan Indonesia Visum tanda pernyataan atau keterangan telah mengetahui atau menyetujui
SPPKS UPI ©2023