10
PERISTIWA
PENTING
PENDUDUKAN
JEPANG DI
INDONESIA
PUTERA
Pada tanggal 1 Maret 1942, Ir. Soekarno mengumumkan
dibentuknya gerakan baru bernama Pusat Tenaga Rakyat
disingkat Putera. Organisasi ini bertujuan untuk
membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang
telah dirobohkan olen imperialisme Belanda. Untuk itu
telah digariskan sebelas macam kegiatan yang harus
dilakukan, antara lain memengaruhi rakyat supaya kuat
rasa tanggung jawabnya dalam menghapuskan pengaruh
Amerika, Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam
mempertahankan Asia Raya, dan memperkuat rasa
persaudaraan antara Indonesia dan Jepang. Putera
memiliki Pemimpin Kolektif yang biasa disebut Empat
Serangkai dan dianggap sebagai lambang dari aliran-
aliran dalam pergerakan nasional yaitu Ir. Soekarno,
Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H Mas
Mansyur. Beberapa organisasi menyatakan bergabung
dengan Putera seperti Pengurus Besar Persatuan Guru
Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah,
Pegawai Pos, Telegraf, Telepon, dan Radio (PTTR) di
bandung, dan Pengurus Besar Istri Indonesia di Jakarta.
Untuk membiayai aktivitasnya, Putera memungut iuran
dari anggota-anggotanya serta meminta keuntungan dari
badan-badan perdagangan yang didirikan.
JAWA HOKOKAI
Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang
mencakup semua golongan masyarakat, termasuk
golongan China, Arab, dan sebagainya. Pada tahun 1944,
panglima Tentara ke-16 Jendral Kumakici Harada
menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai
(Himpunan Kebaktia Jawa). Berbeda dengan Putera, Jawa
Hokokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi
resmi pemerintah. Jawa Hokokai pasa tingkat pusat
dipegang langsung oleh Gunsekai, adapun di daerah-
daerah dipegang oleh pemimpin daerah mulai dari
Shucokan dan Kuco. Jawa Hokokai memiliki anggota-
anggota yang bekerja pada bidang profesinya, seperti
Guru-guru bergabung dalam Kyoiku Hokokai (Kebaktian
Para Pendidik), dan para dokter bergabung dalam Izi
Hokokai (Kebaktian Para Dokter). Jawa Hokokai juga
memiliki anggota-anggota istimewa yang terdiri atas
Fujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Shidosho
(Pusat Kebudayaan), Boei Engokai (Tata Usaha Pembantu
Perajurit Peta dan Heiho), serta perusahaan Hokokai.
Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama usaha
pengerahan barang-barang dan padi. Bahkan, pada tahun
1945 semua kegiatan pemerintah dalam bidang
pengerahan dilaksanakan oleh Jawa Hokokai.
PERLAWANAN TENTARA
PETA DI BLITAR
Pertempuran ini dilatarbelakangi karena tentara PETA tidak tahan
melihat penderitaan rakyat yang banyak dipekerjakan sebagai romusha.
Perlawanan dipimpin oleh Supriyadi seorang Syudanco (Komandan
Peleton). Perlawanan ini cukup merepotkan tentara Jepang. Pada
akhirnya tentara Jepang berhasil mematahkan perlawanan dan berhasil
menangkap prajurit-prajurit PETA. Mereka yang tertangkap kemudian
diajukan ke Mahkamah Militer di Jakarta. Sebanyak 6 orang dijatuhi
hukuman mati dan 35 orang dijatuhi hukuman 2 tahun hinnga seumur
hidup. Sementara, Supriyadi tidak disebut dalam sidang dan tidak juga
disebut in Asentia (tanpa hadirnya tertunduh).
ROMUSHA
Romusha adalah sistem kerja paksa yang diterapkan
Jepang kepada penduduk Indonesia saat masa penjajahan.
Jepang mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya
dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di
Pearl Harbour, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut
menjadi awal penaklukan wilayah Asia Pasifik di tangan
Jepang. Di Indonesia, armada Jepang sampai di pantai
utara Jawa Barat. Ketika itu, tujuan Jepang ingin
menguasai Bandung sebagai basis militer Belanda di
Indonesia.
SISTEM AUTARKI
Ketika menduduki Indonesia, Jepang menerapkan sistem
Autarki, maksudnya adalah agar setiap daerah diharapkan
dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasalnya, pada
awal pendudukan Jepang, perekonomian Indonesia
lumpuh, terutama pada obyek-obyek vital seperti tambang
dan industri, karena diluluhlantakkan oleh Sekutu. Baca
juga: Mengapa Belanda Menyerah Kepada Jepang? Untuk
memperbaiki keadaan ekonomi saat itu, Jepang mulai
melakukan kegiatan produksi yang pada akhirnya ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan perang. Jepang membangun
sebuah pabrik senjata serta mewajibkan rakyat Indonesia
untuk menanam pohon jarak, yang minyaknya dapat
bermanfaat sebagai bahan bakar alternatif. Untuk
melancarkan proses pembangunan, Jepang membutuhkan
banyak tenaga kasar dengan memanfaatkan rakyat
Indonesia. Rakyat Indonesia digunakan untuk kerja paksa
oleh Jepang atau yang juga dikenal dengan sebutan
romusha. Selain itu, Jepang juga mengeksploitasi sumber
daya alam, terutama batu bara dan minyak bumi untuk
mencukupi proses produksi kebutuhan perang mereka.
Dengan banyaknya kegiatan produksi yang dilakukan,
Jepang memberlakukan sistem ekonomi Autarki, agar tiap-
tiap daerah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.
BADAN KEAMANAN
RAKYAT
Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945
mengumumkan dibentuknya BKR. Presiden berpidato
dengan mengajak para sukarelawan pemuda, bekas PETA,
Heiho, dan Kaigun untuk berkumpul pada tanggal 24
Agustus 1945 di daerahnya masing-masing. Sementara itu
pembentukan BKR di luar Jakarta dipelopori oleh Arudji
Kartawinata , Drg Mustopo , dan Soedirman . Disamping
BKR unsur darat, juga dibentuk BKR Laut yang dipelopori
oleh bekas murid dan guru dari Sekolah Pelayaran Tinggi
dan para pelaut dari Jawatan Pelayaran yang terdiri dari
Mas Pardi, Adam, RE Martadinata dan R Suryadi. Khusus di
Jawa Barat, Hidayat dan Kartakusumah sebagai bekas
perwira KNIL bergabung dan memimpin BKR Balai Besar
Kereta Api Bandung dan stasiun kereta api yang lain.
Tetapi umumnya para pemuda-pemuda di daerah tersebut,
membentuk organisasi yang kelak menjadi inti
pembentukan tentara. Di Aceh para pemuda mendirikan
Angkatan Pemuda Indonesia , dan para pemuda di
Palembang membentuk Penjaga Keamanan Rakyat atau
Badan Penjaga Keamanan Rakyat .
SEINENDAN
青年団Seinendan ( ) atau Korps Pemuda merupakan sebuah
organisasi barisan pemuda yang dibentuk oleh tentara
Jepang di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuan
dari organisasi ini ialah untuk mendidik dan melatih para
pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan
kekuatannya sendiri. Namun, maksud sebenarnya dari
pembentukan Seinendan adalah untuk mempersiapkan
pemuda Indonesia guna membantu militer Jepang dalam
menghadapi pasukan Sekutu. Organisasi yang di bawah
kepemimpinan Gunseikan ini bercorak militer dan semi
militer. Persyaratan untuk menjadi anggota Seinendan
tidak begitu sulit, selama anggotanya tercatat sebanyak
35.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Kemudian, pada
akhir masa pendudukan Jepang, jumlah ini semakin
berkembang menjadi sekitar 500.000 orang pemuda.
KEIBODAN
Pada 1941, Jepang terlibat dalam Perang Pasifik melawan
negara-negara Barat. Guna memenangkan perang, Jepang
membutuhkan dukungan sumber daya manusia. Ketika
berhasil menanamkan kekuasaannya di Indonesia, Jepang
pun berusaha memanfaatkan sumber daya manusianya
untuk mencapai tujuan tersebut. Jepang pun mulai
memberikan pelatihan semi militer kepada para pemuda,
dan mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk menjaga
pertahanan Indonesia dari gangguan musuh. Padahal
sesungguhnya, Jepang membutuhkan peran pemuda
Indonesia sebagai cadangan pasukan melawan Sekutu.
Para pemuda Indonesia tersebut kemudian dimasukkan ke
dalam salah satu organisasi semimiliter bernama
Keibodan.
HEIHO
Syarat menjadi anggota Heiho yaitu seorang pemuda yang
memiliki usia 18-25 tahun, memiliki tinggi minimal 110 cm
dan berat badan 45 kg, sehat jasmani dan rohani,
berperilaku baik, dan berpendidikan minimal tamatan
sekolah dasar. Para pemuda yang terpilih dijanjikan
menjadi anggota Angkatan Darat dan Angkatan Laut
Kekaisaran Jepang. Maka dari itu, Heiho juga disebut
sebagai barisan tenaga pekerja yang tidak dilengkapi
senjata kemiliteran. Senjata yang diberikan hanya satu
taiken yang sudah menjadi bagian mutlak seragam yang
dipakai. Selain itu, Heiho justru turut diikutsertakan dalam
berbagai medan Perang Pasifik yang sesungguhnya,
seperti di Filipina, Thailand, Morotai, Rabaul , Balikpapan,
dan Burma.
MAJELIS ISLAM A'LA
INDONESIA
Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI adalah badan
federasi untuk ormas Islam yang dihasilkan dari hasil
pertemuan 18-21 September 1937. KH Hasyim Asy'ari
merupakan pencetus badan kerja sama ini, sehingga
menarik hati kalangan modernis seperti KH Mas Mansur
dari Muhammadiyah dan Wondoamiseno dari Syarekat
Islam. MIAI mengoordinasikan berbagai aktivitas dan
menyatukan umat Islam menghadapi politik Belanda
seperti menolak undang-undang perkawinan dan wajib
militer untuk umat Islam. KH Hasyim Asy'ari menjadi ketua
badan legislatif dengan 13 organisasi tergabung dalam
MIAI. Sesudah Jepang datang, MIAI dicerai-beraikan dan
dialihkan dengan Masyumi.