E-Book Panduan Pekerja Migran Indonesia

Buku
Panduan
Pekerja Migran Indonesia

STOP!!!
PMI NON PROSEDURAL

PRA PENEMPATAN

Hak Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia :
a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan
kompetensinya;
b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan
kerja;
c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan,
dan kondisi kerja di luar negeri;
d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa
diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan
penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
g. Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat
merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di indonesia dan di negara tujuan penempatan;
h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang
dalam perjanjian kerja;
i. Memperolehakses berkomunikasi;
j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan
penempatan;
l. Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan
pekerja migran indonesia ke daerah asal; dan/atau
m. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran indonesia
dan/atau pekerja migran indonesia.

Setiap Pekerja Migran Indonesia Memiliki Kewajiban:
a. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara
tujuan penempatan;
b. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan
penempatan;
c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran lndonesia
kepada perwakilan republik indonesia di negara tujuan penempatan.

Apa saja dokumen yang harus dimiliki untuk menjadi PMI?
Dokumen Awal :

1. E-KTP (usia minimal 18 tahun) dan Kartu Keluarga
2. Buku Nikah /Surat Keterangan Perkawinan
3. Surat Ijin Keluarga diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah
4. Sertifikat Kompetensi Kerja
5. Surat Keterangan Sehat
6. Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Dokumen Ketenagakerjaan :

1. Paspor
2. Visa
3. Perjanjian Kerja
4. Perjanjian Penempatan
5. Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Apa saja proses yang harus dilakukan CPMI sampai dapat
berangkat ke luar negeri?

1. Pendaftaran dan wawancara di Disnaker Kabupaten/Kota
2. Penandatanganan Perjanjian Penempatan
3. Orientasi Pra Pemberangkatan
4. Penandatanganan Perjanjian kerja pada saat OPP
5. Penerbitan E-KTKN

Di mana dapat mencari informasi peluang kerja ke luar negeri?

1. Layanan Terpadu Satu Atap terdekat dengan domisili.
2. Kantor UPT BP2MI Lampung
3. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota terdekat.
4. Website resmi instansi Pemerintah (bp2mi.go.id, g2g.bp2mi.go.id,

jobsinfo.bp2mi.go.id)

Apa saja skema penempatan untuk PMI?

1. Penempatan PMI oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

(P3MI), melalui skema Private to Private (P to P)

2. Penempatan PMI oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri

(UKPS)

3. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan (Mandiri), khusus ke negara Jepang

terdapat mekanisme penempatan Specified Skilled Worker (SSW).

4. Penempatan antar Pemerintah Indonesia dengan Negara Tujuan penempatan

melalui skema Government to Government (G to G)

5. Penempatan antar Pemerintah Indonesia dengan suatu perusahaan di negara

penempatan melalui skema Government to Private (G to P)

Apa yang dimaksud penempatan PMI oleh P3MI?
Penempatan yang dilakukan oleh P3MI yang telah memiliki Surat Izin

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari
Kepala Badan BP2MI.

Apa saja jabatan yang tersedia untuk penempatan oleh P3MI ?
Jabatan untuk pemberi kerja berbadan hukum, contoh : manufaktur worker,

production worker, construction worker, plantation worker dll. dan pemberi kerja pada
pengguna perseorangan (domestic worker/ housemaid).

Apa yang dimaksud penempatan PMI oleh perusahaan untuk kepentingan
perusahaan sendiri?

Penempatan yang dilakukan oleh suatu Perusahaan di Indonesia yang
menempatkan tenaga kerjanya di perusahaannya yang ada di luar negeri.

Apa saja jabatan yang tersedia untuk penempatan PMI untuk kepentingan
perusahaan sendiri?

Menyesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, pada umumnya untuk jabatan
high skilled.

Apa yang dimaksud PMI perseorangan/ mandiri?
PMI yang akan bekerja ke luar negeri tanpa pelaksana penempatan PMI

(melakukan semua proses secara mandiri). Untuk PMI ke negara Jepang terdapat
skema SSW (Specified Skilled Worker), PMI dengan visa SSW dapat bekerja di
Perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang.

Apa saja jabatan yang tersedia untuk penempatan PMI perseorangan/mandiri?
PMI pada pengguna berbadan hukum dengan kriteria jabatan trampil.

Apa yang dimaksud SSW (Specified Skilled Worker) ?
Status visa/ ijin tinggal bagi warga negara asing di Jepang yang mulai

berlaku sejak 1 April 2019. Pemegang visa SSW dapat bekerja di perusahaan Jepang
dengan hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang. SSW terdiri dari SSW
tipe 1 yang diberi ijin tinggal selama 5 tahun dan SSW tipe 2 diberi ijin tinggal selama 5
tahun dankontrak diperpanjang sesuai kebutuhan.

Apa yang dimaksud penempatan PMI melalui skema G to G?
Penempatan PMI yang difasilitasi oleh Negara Indonesia dalam hal iniBP2MI ke

negara tujuan penempatan yang sudah memiliki kerjasama untuk penempatan PMI.

Negara mana saja yang dapat dilakukan skema G to G?
Korea Selatan, Jepang dan Jerman

Apa saja jabatan yang tersedia untuk penempatan PMI melalui skema G to G
Jepang?

Careworker dan Nurse

Apa saja jabatan yang tersedia untuk penempatan PMI melalui skemaG to G Korea
Selatan?

Manufaktur dan perikanan

Apa saja jabatan yang tersedia untuk penempatan PMI melalui skema G to G
Jerman?

Perawat

Apa yang dimaksud penempatan PMI melalui skema G to P?
Penempatan PMI yang difasilitasi oleh Negara Indonesia dalam hal iniBP2MI, ke

suatu perusahaan di luar negeri yang sudah memiliki kerjasama untuk penempatan
PMI.

Apa saja jabatan yang tersedia untuk penempatan PMI melalui skema G to P?
PMI pada pengguna berbadan hukum dengan kriteria jabatan low skilled

sampai dengan middle-skilled.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai bisa berangkatbekerja ke luar negeri?
Untuk jabatan sektor formal, apabila dokumen sudah lengkap maka dapat

diajukan proses Orientasi Pra Pemberangkatan di LTSA terdekat (2 hari kerja).
Sedangkan untuk sektor informal, CPMI harus mengikuti proses pelatihan bahasa dan
keterampilan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Lama proses pelatihan sesuai
dengan kemampuan masing-masing CPMI (kurang lebih 3 bulan).

Bagaimana cara mendapatkan sertifikat kompetensi?
CPMI harus mengikuti proses pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri milik

Pemerintah maupun swasta yang terakreditasi. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan
keterampilan, bahasa, hukum, geografis dan budaya negara penempatan. Setelah
CPMI menguasai materi maka akan diarahkan untuk mengikuti uji kompetensi oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Apabila dinyatakan kompeten, maka akan
diterbitkan sertifikat kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Sertifikat kompetensi diwajibkan untuk jabatan apa saja?
Diwajibkan untuk semua jabatan, baik PMI yang bekerja pada pengguna

berbadan hukum (sektor formal) maupun PMI yang bekerja pada pengguna
perseorangan (sektor informal).

Berapa lama proses pelatihan di BLKLN?
Terdapat 2 (dua) pilihan dalam pelatihan, dengan durasi dan non durasi. Pelatihan

non durasi tidak terdapat jam pelajaran dalam proses pelatihan, apabila CPMI sudah
menguasai ketrampilan dan bahasa maka diperbolehkan untuk mengikuti ujikompetensi.

Apa hak dan kewajiban CPMI selama mengikuti pelatihan di BLKLN?
Kewajiban :

a. Mengikuti pelatihan dengan tekun dan sungguh-sungguh.

b. Mentaati peraturan yang berlaku di BLKLN.

Hak:

a. Mendapatkan tempat tinggal yang layak.Memperoleh makanan yang bergizi.

b. Mendapatkan waktu libur dan istirahat.

c. Mendapatkan alokasi waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga.

d. Mendapatkan perlindungan keamanan dan kesehatan.

Apa yang dilakukan apabila ada seseorang yang menawarkan bekerja ke luar
negeri?

Minta tanda pengenal/surat tugas yang menunjukkan yang bersangkutan
merupakan petugas rekrut CPMI dari P3MI, setelah itu tanyakan ke UPT BP2MI/Dinas
TenagaKerja/LTSA di Kabupaten/Kota terdekat apakah P3MI yang dimaksud
memiliki job order sesuai dengan jabatan dan negara tujuan yang ditawarkan.

Catatan Penting:
a. Jangan pernah merubah atau memalsukan dokumen.
b. Pastikan nama, tempat tanggal lahir dan alamat sesuai dengan dokumen asli.
c. Karena pemalsuan data akan merugikan di kemudian hari
d. Ketika mendaftar, serahkan salinan saja. Semua pihak dilarang menahan atau
menyimpan dokumen asli identitas seperti KTP asli, ijazah asli, buku nikah, kartu
keluarga dan akte kelahiran.
e. Jika mencurigai ada sesuatu yang tidak wajar, contohnya: dipungut biaya
pendaftaran, dokumen dipalsukan, terjadi kekerasan, pemaksaan dan ancaman,
sebaiknya anda segera melapor ke polisi atau pihak berwenang terdekat.

KEBERANGKATAN

Apa saja yang dipersiapkan menjelang berangkat?
Bawalah dokumen penting antara lain : EKTP, paspor, visa, Perjanjian Kerja,

Kartu Peserta Asuransi dan EKTKLN. Membawa perlengkapa pribadi secukupnya,
jangan membawa satwa dan tumbuhan ke negara penempatan

Apa yang dilakukan setiba di pintu keberangkatan dibandara?
a. Tunjukkan tiket pesawat, EKTP, paspor, visa dan EKTKLNkepada petugas
imigrasi.

b. Menunggu panggilan untuk masuk pesawat di ruang tunggu yang telah
disediakan.

c. Duduklah sesuai dengan nomor kursi yang tercantum pada tiket.

Bagaimana cara melihat CPMI telah memiliki EKTKLN?
Download aplikasi E-KTKLN reader pada Playstore secara gratis atau melihat

di laman www.bp2mi.go.id pada menu cek EKTKLN dengan memasukkan nomor
paspor.

Apa yang dilakukan apabila menemui kendala di bandara?
a. Hubungi petugas informasi yang ada di bandara.
b. Apabila permasalahan berkaitan dengan dokumen, hubungi P3MI yang
menempatkan atau hubungi Helpdesk UPT BP2MI.

Apa yang dilakukan setiba di negara tujuan?
a. Kabari keluarga di Indonesia untuk memberitahu sudah tiba di negara
penempatan dengan selamat.
b. Taati peraturan yang berlaku di negara penempatan.
c. Lapor ke Perwakilan RI yang ada di negara penempatan secara langsung atau
lapor diri secara daring melalui www.peduliwni.kemlu.go.id maupun aplikasi safe
travel.

MASA PENEMPATAN

Apa hal penting yang dilakukan selama bekerja di Negara Penempatan?
a. Bangun komunikasi dengan majikan dan anggota keluargasecara baik.
b. Kenali situasi dan kondisi di tempat majikan, supaya lebih mudah dalam
beradaptasi, tunjukkan keterampilan dan keahlian anda pada majikan.
c. Bacalah buku yang dapat membantu anda dalam hal pekerjaan seperti: buku
bahasa, buku memasak, buku gambaran Negarasetempat, dll.
d. Jangan segan berbicara dengan majikan, mengkomunikasikan dengan baik-baik
apabila ada sesuatu yang penting untuk ditanyakan.
e. Jika memperoleh hak libur, pastikan gunakan untuk berbagai kegiatan positif,
seperti mengikuti kursus.
f. Kelola gaji anda dengan baik berdasarkan kebutuhan dan sisihkan untuk
tabungan investasi setelah anda pulang ke tanah air.
g. Jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang dapat merugikan diri, seperti
meminjam uang pada lembaga kredit, pada teman, narkoba dll.
h. Jangan meminjamkan dokumen penting seperti paspor, IDcard, dan sebagainya.
i. Jangan mengikuti budaya-budaya negatif di luar negeri
j. Hindari kelompok yang dicurigai sebagai terorisme.

Bagaimana prosedur perpanjangan Perjanjian Kerja?
Setelah masa berlaku perjanjian kerja habis, apabila terjadi kesepakatan antara

majikan dengan PMI untuk memperpanjang perjanjian kerja maka majikan akan
membuat Perjanjian Kerja yang baru kepada PMI, yang apabila sudah sepakat maka
Perjanjian Kerja tersebut ditandatangani oleh PMI dan majikan yang disaksikan oleh
Perwakilan RI.

Apakah diperbolehkan tetap bekerja apabila Perjanjian Kerja dan visa tidak
diperpanjang oleh majikan?

Tidak diperbolehkan, PMI akan dikategorikan menjadi PMI overstay dan akan
menemui masalah/pelanggaran yang mengakibatkan PMI mendapat hukuman pidana.

Bagaimana cara mengajukan cuti?
Peraturan cuti antara Perusahaan satu dengan yang lain berbeda, menyesuaikan

dengan Perjanjian Kerja PMI. Pengajuan cuti diajukan langsung kepada pengguna,
apabila cuti sudah disetujui bawalah paspor, visa re-entry dan tiket pulang pergi serta
lapor kePerwakilan RI untuk mendapatkan surat keterangan cuti.

Bagaimana cara mengirim uang ke keluarga di Indonesia?
a. Pastikan nomor rekening tujuan pengiriman uang masih aktif.

b. Pilihlah lembaga pengiriman yang resmi (Bank Milik Negara Indonesia,
Western Union atau money changer, dll.)

c. Bukti pengiriman uang disimpan baik-baik

Apa hal yang dilakukan apabila mengalami permasalahan kerja ?
a. Apabila terjadi permasalahan misal ketidaksesuaian antara isi Perjanjian Kerja
dengan pekerjaan yang dilaksanakan, jangan melarikan diri atau berpindah
pengguna karena akan menyebabkan status PMI berubah menjadi unprosedural.
b. Selesaikan permasalahan melalui musyawarah, hubungi P3MI atau meminta
bantuan Perwakilan RI atau BP2MI dan atau pihak kepolisian.
c. PMI wajib memiliki aplikasi safe travel di handphonenya, apabila terjadi tindak
kriminal maka PMI dapat menekan tombol darurat yang dapat menunjukkan
lokasinya.

KEPULANGAN

Kapan PMI dapat pulang ke Indonesia?
Ketika Perjanjian Kerja sudah habis masa berlakunya. PMI sedang cuti tahunan

PMI mengalami putus kontrak kerja.

Apa hal yang dilakukan sebelum pulang?
a. Melaporkan kepulangan kepada Perwakilan RI.
b. Kirim barang dan uang sebelum pulang (jangan membawa uang tunai dalam
jumlah banyak)
c. Jangan membawa satwa maupun tanaman tanpa seijinpihak berwenang.

Apa saja dokumen yang harus disiapkan?
a. Paspor
b. Visa
c. Tiket kepulangan

Catatan penting:

1. Apabila ada orang yang tidak dikenal memberikan makanan atau minuman

maupun menitipkan barang sebaiknya jang diterima.

2. Jaga barang bawaan anda dengan baik.
3. Selama perjalanan menuju daerah asal informasikan keberadaan anda kepada

keluarga.

4. Apabila ingin membawa satwa maupun tanaman dapat melalukan pengurusan

perijinan di Kantor Balai Karantina Pertanian negarapenempatan.

Hal Yang Harus Diperhatikan Ketika Kembali Tiba di Indonesia:
a. Setelah tiba di bandara/pelabuhan, PMI akan melewati Imigrasi untuk
pemeriksaan dokumen, mengambil bagasi dan melalui pemeriksaan beacukai.
b. Pemeriksaan bea cukai meliputi pemeriksaan benda elektronik dan pengecekan
IMEI Handphone.
c. Apabila membawa tanaman maupun satwa,akan dilakukan pemeriksaan oleh
Balai Karantina Pertanian.
d. PMI diarahkan ke Helpdesk UPT BP2MI untuk dilakukan pendataan kepulangan.
e. Apabila terdapat permasalahan selama bekerja di luar negeri, laporkan
permasalahan ke Helpdesk UPT BP2MI yang ada di Bandara.
f. Apabila sudah melewati pemeriksaan tersebut dan sudah dilakukan pendataan
kepulangan oleh UPT BP2MI, sebaiknya CPMI langsung pulang ke kampung
halaman.

PURNA PMI

Siapakah Purna PMI itu?
PMI yang telah bekerja ke luar negeri dan telah menyelesaikan Perjanjian

Kerjanya dan kembali lagi ke Indonesia.

Bagaimana tips agar menjadi PMI Purna yang sukses?
a. Sisihkan 10 s.d 20% dari pendapatan untuk ditabung.
b. Pilihlah aset yang nilai investasinya bagus misalnya tanah dan emas, karena
apabila terlalu lama menyimpan uang tunai makamakin lama nilainya akan turun
karena terjadinya inflasi.
c. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Contoh keinginan adalah beli
motor baru sedangkan kebutuhan adalahuntuk biaya sekolah
d. Mulailah merintis sebuah usaha.

Mengapa PMI Purna perlu merintis sebuah usaha?
Apabila setelah selesai Perjanjian Kerja dan PMI pulang ke Indonesia dan tidak

pernah ada penghasilan, maka dapat dipastikan PMI Purna tersebut akan berangkat
kembali untuk bekerja ke luar negeri dan seterusnya akan terjadi siklus tersebut. PMI
Purna harus berani keluar dari zona nyamannya untuk mencoba merintis sebuah usaha
agar tidak bergantung pada pekerjaan ke luar negeri dan tercipta kemandirian ekonomi.

Darimana PMI Purna memiliki ketrampilan untuk bekal memulai
suatu usaha?

PMI Purna dapat mengikuti program pemberdayaan pelatihan wirausaha yang
diselenggarakan oleh UPT BP2MI. PMI juga dapat memanfaatkan pelatihan gratis
dengan mendaftar pada program Kartu Pra Kerja pada laman www.prakerja.go.id

Di mana PMI Purna dapat mendapatkan informasi mengenai program-program
yang ditujukan untuk PMIPurna?

a. Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran (UPT BP2MI)

b. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Terdekat

Tips Berwirausaha untuk PMI Purna?
a. Mengumpulkan modal usaha
Proses merintis suatu usaha, tentu akan membutuhkan modal dalam bentuk
uang. Uang hasil keringat tersebut, bisa ditabung ataupun diinvestasikan dalam
bentuk emas. Apabila proses pengumpulan modal usaha ingin dilakukan di
kampung halaman, pastikan bahwa pemegang amanah bisa menjaga dana
dengan baik.
b. Menemukan bentuk usaha yang tepat
Contoh usaha berbasis produk misalnya merintis usaha warung kopi, toko
kelontong, kerajinan tangan, toko kue atau toko pakaian. Contoh usaha berbasis
jasa bisa berbentuk seperti pembangunan pabrik konveksi pakaian, bengkel
motor, rental mobil, laundry kiloan, jasa ojek, dll.
c. Melihat kebutuhan, kegemaran, dan potensi sekitar
Jenis usaha yang akan dijalankan, sebaiknya mementingkan aspek lingkungan
dan kondisi dari tempat usaha tersebut. Contohnya mendirikan usaha toko
kelontong di desa yang letaknya jauh dari pasar atau mendirikan pabrik kerajinan
tangan di daerah wisata.
d. Kerja keras dan pantang menyerah
Kesabaran dan kerja keras merupakan kunci kesuksesan dalam membangun
usaha. Ada kalanya usaha Anda mengalami pasang surut maupun kegagalan.
Jangan takut untuk terus mencoba dan persiapkan segala kemungkinan sedari
dini.

Apa perbedaan PMI yang berangkat secara resmi dengan berangkat
unprosedural?

PMI PROSEDURAL
a. Memiliki perlindungan dalam bentuk asuransi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

mulai pra, masa dan purna penempatan.

b. Gaji dan hak lainnya terlindungi dengan adanya Perjanjian Kerja.

c. Untuk 10 Jabatan yang tertuang dalam Peraturan BP2MI no 9 Tahun 2020,

dibebaskan biaya penempatan.

d. Di luar dari 10 Jabatan yang dibebaskan biaya penempatan, tersedia pinjaman

Kredit Usaha Rakyat untuk CPMI di Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah

tentunya dengan bunga rendah.

e. Apabila menemui kendala permasalahan saat bekerja, PMI memiliki

pengetahuan bagaimana cara mengatasi permasalahan dikarenakan PMI resmi

sudah mendapatkan Orientasi Pra Pemberangkatan

PMI NON PROSEDURAL
a. Tidak memilliki perlindungan hukum dan rawan terjadi tindak kekerasan serta

gaji tidak dibayar

b. Hak-hak PMI tidak diberikan oleh majikan, sedangkan PMI tidak dapat menuntut

karena tidak memiliki Dokumen Resmi atau Perjanjian Kerja. Apabila dilakukan

razia di negara penempatan akan ditangkap dan masuk penjara karena tidak

memiliki visa kerja

c. Apabila tertangkap di negara penempatan, PMI akan masuk daftar hitam dan

tidak diperbolehkan kembali untuk bekerja maupun berkunjung ke negara

tersebut

Catatan :
Sepuluh jabatan yang dibebaskan biaya penempatan antara lain: (1)

pengurus rumah tangga, (2) pengasuh bayi, (3) juru masak, (4) pengasuh lanjut usia,
(5) supir keluarga, (6) perawat taman, (7) pengasuh anak, (8) petugas kebersihan, (9)
pekerja perkebunan dan (10) awak kapal perikanan migran.
Komponen biaya yang dibebaskan antara lain: tiket keberangkatan, tiket
kepulangan, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, penggantian paspor, Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia,
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi di dalam negeri, pemeriksaan kesehatan
tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan, transportasi, akomodasi, jasa
perusahaan, pelatihan kerja dan sertifikat kompetensi kerja.

Manfaat Asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada

saat peserta Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengalami kecelakaan pada saat
sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, termasuk kecelakaan yang
terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

Jaminan Kematian (JKM)
Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal

dunia bukan akibat kecelakaan kerja pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan
setelahbekerja.

Jaminan Hari Tua (JHT)
Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai

perjanjiankerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total
tetap.

Manfaat Khusus
Selain manfaat program JKK, JKM dan JHT tersebut di atas, peserta PMI juga

mendapatkan manfaat khusus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon PMI
2. Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI
3. Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal
4. PHK akibat kecelakaan kerja dengan status kondisi tidak meninggal dunia.
5. Penggantian biaya pengangkutan untuk pemulangan bagi PMI yang mengalami

kecelakaan kerja dari negara tujuan penempatan ke Indonesia dengan status
kondisi tidak meninggal dunia.
6. Penggantian biaya pemulangan bagi PMI bermasalah

Pengenalan Istilah Penting

1. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga kerja Indonesia
yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri
dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.

2. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang
akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
wilayah Republik Indonesia.

3. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang
akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.

4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang selanjutnya
disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang
telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
penempatan Pekerja Migran Indonesia.

5. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut
Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan
Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat
hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran
Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan
Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta
jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan
melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

8. Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang selanjutnya
disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan
Calon Pekerja Migran Indonesia.

9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh
Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

11. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) adalah kegiatan pemberian pembekalan
dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat
bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan
mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan
kewajibannya sertadapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

12. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI)
adalahsistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia.

13. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga
pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam
pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

14. BLKLN, merupakan kepanjangan dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri. BLKLN
merupakan tempat pelatihan ketrampilan dan bahasa bagi CPMI. Terdapat 2
(dua) kepemilikan BLKLN yaitu BLKLN milik Pemerintah dan BLKLN milik swasta