KLHS Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 Uji Publik 1 (Selasa, 28 Juli 2020)
Capaian TPB & Rumusan Isu Prioritas 03 Pendahuluan 04 01 02 Ringkasan Kondisi 6 Muatan LH Outline KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat
Pendahuluan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat
Pasal 276 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa kepala daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerahnya. Saat ini, pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat memasuki tahun kedua. Dalam kurun waktu yang cukup singkat, terdapat beberapa perkembangan keadaaan. Oleh karena itu, Bappeda Provinsi Jawa Barat melakukan Evaluasi Hasil RPJMD untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat dapat tercapai. Kesimpulan evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Barat : 1. Perkembangan kondisi akibat pandemi Covid-19 2. Capaian beberapa indikator makro dapat dikatakan belum optimal. PP 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana Rincinya -> RPJM daerah. Pencapaian TPB merupakan sifat strategis dari KLHS dalam rangka mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD atau Perubahan RPJMD. Disusun KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023
Maksud, Tujuan dan Sasaran MAKSUD TUJUAN SASARAN Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. 1. Melakukan analisis Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang memuat tentang enam muatan wajib yang harus dikaji dalam KLHS. 2. Menyusun rekomendasi terhadap KRP dalam Rancangan Perubahan RPJMD. 3. Mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Menghasilkan Perubahan RPJMD yang sudah didasarkan dan diintegrasikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Pelaksanaan KLHS RPJMD 6 Tahapan KLHS
Kondisi Provinsi Jawa Barat KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat
(hasil analisis, 2020) Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik G.Halimun G.Salak G. Sawal (7) merupakan ekoregion yang memiliki kinerja jasa ekosistem yang paling tinggi di Jawa Barat sehingga perlu dilindungi fungsi ekosistemnya. 1. Kinerja Jasa Ekosistem DDLH Pangan secara akumulatif di Provinsi Jawa Barat memiliki selisih ketersediaan pangan yang masih mencukupi. 91,11% luas wilayah Provinsi Jawa Barat belum melampaui ambang batas penyediaan pangan di wilayahnya masing-masing. 2a. DDLH Penyedia Pangan Secara spasial, hanya 59,8% Wilayah Provinsi Jawa Barat yang masih belum melampaui ambang batas penyedian air di areanya masing-masing. Dalam hal ini, hanya diperhitungkan ketersediaan air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan air domestik dan lahan pertanian. 2b. DDLH Penyedia Air
(hasil analisis, 2020) Potensi Beban Pencemar Sungai 3. Tekanan Penduduk
6. Efisiensi Pola Ruang Penyedia Pangan Penyedia Air Pengatur Tata Air Sawah 93% 90% 93% KB-Tubuh Air 76% 71% 88% LNH-Rawan Tsunami 72% 69% 88% LNH-Rawan Letusan Gn. Api 71% 66% 87% LNH-Resapan Air 69% 65% 82% Perdesaan 65% 65% 78% Perlindungan Setempat 65% 62% 78% KB-Enclave 64% 61% 76% Hutan Lindung 63% 59% 71% Konservasi Perairan 61% 59% 69% LNH-Rawan Gerakan Tanah 61% 59% 63% KB-Hutan Produksi 59% 58% 63% Perkotaan 59% 57% 63% Hutan Konservasi 58% 57% 61% LNH-Sesuai Utk Htn. Lindung 56% 55% 59% LNH-Perlindungan Geologi 55% 55% 55% KB-Hutan Produksi Terbatas 52% 55% 55% KB-Hutan Cadangan 51% 52% 51% 5. Potensi Keanekaragaman Hayati Ketahanan Keanekaragaman Hayati (shape index) Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim Sumber: InaRISK BNPB (2016) Indeks kapasitas daerah Kabupaten/Kota 4. Efisiensi Pemanfaatan SDA
Capaian TPB & Rumusan Isu Prioritas di Prov. Jawa Barat KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat
Kondisi Capaian TPB di Prov. Jawa Barat 20% 23% 13% 5% 39% Telah mencapai target nasional Belum mencapai target nasional Perlu peningkatan Perlu penurunan Tidak ada data (N/A) (a) Semua Indikator 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Telah mencapai target nasional Belum mencapai target nasional Perlu peningkatan Perlu penurunan Tidak ada data (N/A) Persentase capaian indikator TPB yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat terhadap target nasional (b) Per Tujuan (hasil analisis, 2020)
Analisis Isu Prioritas Masukan saat Uji Publik & melalui Form Masukan Isu
1. Isu berdasarkan 6 Muatan LH 1. Rendahnya daya dukung penyediaan pangan di wilayah kota dan perkotaan yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, pesisir Cirebon, Kota Sukabumi, dan Tasikmalaya serta daerah pantai utara. 6. Kurang optimalnya efisiensi pengaturan tata air, terutama di kawasan Hutan Lindung. 2. Rendahnya daya dukung penyediaan air di daerah bagian utara Provinsi Jawa Barat, wilayah perkotaan dan beberapa wilayah kabupaten (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cianjur). 7. Perlunya perlindungan fungsi ekosistem yang masih tinggi di Provinsi Jawa Barat. 3. Tekanan penduduk, khususnya di kawasan perkotaan. 8. Kurang terhubungnya petak-petak ekosistem. 4. Peningkatan timbulan sampah dan lumpur tinja. 9. Provinsi Jawa Barat rawan terhadap bencana terkait perubahan iklim. 5. Potensi zat BOD dan COD yang tinggi di pantai utara. Serta, potensi beban pencemar TSS lebih tinggi pada wilayah yang dihuni oleh penduduk. 10. Perlunya peningkatan kapasitas adaptasi di Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon.
Isu berdasarkan 6 Muatan LH: Crosscutting dengan TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Isu berdasarkan Kondisi Lingkungan Hidup Hasil 6 Muatan Rank 6 muat an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tanpa Kemiskinan * * 2 9 2 Tanpa Kelaparan * * * * * 5 2 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera * * * * * 5 2 4 Pendidikan Berkualitas * * 2 9 5 Kesetaraan Gender * * 2 9 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak * * * * * * 6 1 7 Energi Bersih dan Terjangkau * * * 3 7 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi * * 2 9 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 0 16 10 Berkurangnya Kesenjangan 0 16 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan * * * * * 5 2 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab * * * * 4 6 13 Penanggulangan Perubahan Iklim * * * 3 7 14 Ekosistem Laut * 1 13 15 Ekosistem Darat * * * * * 5 2 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh * 1 13 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan * 1 13 (hasil analisis, 2020)
2. Isu berdasarkan Rentang Gap TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Jml Indikator Rentang GAP Persentase Data Rank GAP Data 1 Tanpa Kemiskinan 26 48,79% 65,38% 7 2 Tanpa Kelaparan 11 36,86% 90,91% 8 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 34 81,48% 70,59% 6 4 Pendidikan Berkualitas 10 16,32% 70,00% 12 5 Kesetaraan Gender 15 25,00% 73,33% 11 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 21 35,27% 47,62% 10 7 Energi Bersih dan Terjangkau 6 97,77% 100,00% 3 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 19 81,77% 84,21% 5 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 15 98,91% 53,33% 2 10 Berkurangnya Kesenjangan 11 95,15% 54,55% 4 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 19 14,35% 15,79% 13 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 5 0,00% 20,00% 14 13 Penanggulangan Perubahan Iklim 3 0,00% 100,00% 14 14 Ekosistem Laut 4 35,83% 75,00% 9 15 Ekosistem Darat 7 0,00% 42,86% 14 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh 18 0,00% 33,33% 14 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 16 100,00% 75,00% 1 (hasil analisis, 2020)
3. Isu Strategis dalam Dokumen Perencanaan * Dokumen Ranwal belum ada, masih menggunakan dari Laporan Evaluasi RPJMD (hasil analisis, 2020) Dokumen Ranwal Perubahan RPJMD Jabar * Visi – Misi Pembangunan Jangka Menengah Jabar RPJMN 2020 – 2024 yang Relevan untuk Jabar 1. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan untuk ketahanan ekonomi terutama pemulihannya akibat pandemi Covid-19 dan pertumbuhan berkualitas. 6. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial. 2. SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya. 7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. 3. Pembangunan rendah karbon. 8. Infrastruktur dan pelayanan dasar. 4. Tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan terintegrasi antar tingkatan. 9. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan dan sesuai dengan DDDTLH. 5. Peningkatan pelayanan publik dan birokrasi. disintesiskan menjadi 9 isu
Isu dalam Dok. Perencanaan: Crosscutting dengan TPB (hasil analisis, 2020) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan untuk ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya Pembangunan rendah karbon Tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan terintegrasi antar tingkatan Peningkatan pelayanan publik dan birokrasi Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan dan sesuai dengan DDDTLH Infrastruktur dan pelayanan dasar Isu Strategis Perubahan RPJMD dan Visi - Misi Rank Isu Perubaha n RPJMD dan Visi - Misi 1 Tanpa Kemiskinan * * * 3 11 2 Tanpa Kelaparan * * * * 4 5 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera * * * * * 5 2 4 Pendidikan Berkualitas * * * * 4 5 5 Kesetaraan Gender * * 2 14 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak * * * 3 11 7 Energi Bersih dan Terjangkau * * * * * 5 2 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi * * * * 4 5 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur * * 2 14 10 Berkurangnya Kesenjangan * * * * * 5 2 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan * * * * 4 5 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab * * * * * * * 7 1 13 Penanggulangan Perubahan Iklim * * * * 4 5 14 Ekosistem Laut * * * * 4 5 15 Ekosistem Darat * * * 3 11 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh * * 2 14 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan * * 2 14
→ Peringkat Isu TPB di Provinsi Jawa Barat (hasil analisis, 2020) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Rank GAP Data Rank 6 muatan Rank Isu Perubahan RPJMD dan Visi - Misi Skor TPB Ranking Akhir 1 Tanpa Kemiskinan 7 9 11 27 11 2 Tanpa Kelaparan 8 2 5 15 3 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 6 2 2 10 1 4 Pendidikan Berkualitas 12 9 5 26 9 5 Kesetaraan Gender 11 9 14 34 16 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 10 1 11 22 7 7 Energi Bersih dan Terjangkau 3 7 2 12 2 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 5 9 5 19 4 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 2 16 14 32 15 10 Berkurangnya Kesenjangan 4 16 2 22 7 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 13 2 5 20 5 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 14 6 1 21 6 13 Penanggulangan Perubahan Iklim 14 7 5 26 9 14 Ekosistem Laut 9 13 5 27 11 15 Ekosistem Darat 14 2 11 27 11 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh 14 13 14 41 17 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 1 13 14 28 14
5 Isu TPB Prioritas di Provinsi Jawa Barat (berdasarkan hasil Polling dan telah disepakati pada saat Uji Publik 1 – Selasa, 28 Juli 2020) TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera TPB 15 Ekosistem Darat TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak #1 #2 #3 #4 TPB 2 Tanpa Kelaparan TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi #5