PRATOMO CAHYO NUGROHO DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI PB KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA MEWUJUDKAN KETANGGUHAN KABUPATEN/KOTA MENGHADAPI BENCANA
SFDRR, SDGs, COP 21, NUA-UNHABITAT
MENGURANGI MENINGKATKAN 7 TARGET GLOBAL Sendai Framework for DRR 2015-2030 SFDRR
MEMAHAMI RISIKO BENCANA; MEMPERKUAT TATA KELOLA RISIKO BENCANA DAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA; INVESTASI DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA UNTUK KETANGGUHAN; MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA UNTUK RESPON YANG EFEKTIF, DAN UNTUK “BUILD BACK BETTER" DALAM PEMULIHAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. 4 PRIORITAS AKSI Sendai Framework for DRR 2015-2030 1 2 3 4 SFDRR
5 5 BENCANA VERSUS PEMBANGUNAN • Penanganan bencana di dunia telah mengalami perubahan paradigma yaitu dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multi sektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana • Pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting karena : 1) Bencana adalah masalah yang kompleks yaitu dari faktor lingkungan hingga pembangunan; 2) Kesiapan secara konvensional perlu, namun belum lengkap dan menyeluruh; 3) Pemaduan dan pengarustamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berpotensi meningkatkan kerentanan Pembangunan berpotensi mengurangi kerentanan Bencana berpotensi memundurkan pembangunan Bencana berpotensi memberi peluang pembangunan
MENGAPA KABUPATEN-KOTA MENGHADAPI PENINGKATAN RISIKO BENCANA Pertambahan penduduk dan peningkatan kepadatan, kabupaten-pun terutama di Jawa mengalami proses transformasi menjadi kota, proyeksi penduduk tinggal di ‘urban areas’ tahun 2045: 85% Dukungan sumber daya (dana, SDM dan tata kelola) yang masih minim untuk menempatkan aspek pengurangan risiko bencana sebagai salah satu dasar dalam pembangunan Kurangnya investasi PRB lintas sektor karena PRB dianggap ‘biaya untuk sesuatu yang belum tentu terjadi’ dan bukan ‘investasi untuk mengurangi risiko’
LANJUTAN • Pengelolaan sumber daya air, sistem drainase, dan limbah padat belum memadai sehingga memicu kerawanan kesehatan, banjir dan tanah longsor • Penurunan kualitas ekosistem karena kegiatan manusia yang mengancam kemampuan dan ketersediaan layanan lingkungan seperti perlindungan terhadap banjir • Usia infrastruktur yang semakin menua dan standar bangunan yang tidak aman yang dapat mengakibatkan keruntuhan bangunan • Dampak perubahan iklim yang menaikkan atau menurunkan suhu, curah hujan dan gelombang ekstrim berpengaruh terhadap frekuensi, intensitas dan cakupan lokasi bencana terkait iklim
DEFINISI KABUPATEN/ KOTA TANGGUH BENCANA Kab/Kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsifungsi dasarnya. Kab/Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam maupun ancaman terkait iklim.
MAKSUD DAN TUJUAN KETANGGUHAN KAB/KOTA MENGHADAPI BENCANA Membantu pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lain dalam menilai kebutuhan dan kapasitas mereka saat ini dan di masa mendatang Mempertemukan semua pemangku kepentingan untuk menyusun strategi-strategi dan tujuan-tujuan besar bersama dalam mengantisipasi, mengelola, mengurangi risiko dan kesiapsiagaan bencana dan iklim secara terpadu Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk membantu kabupaten/ kota meningkatkan ketangguhan terhadap bencana secara sistematis dan terprogram Meningkatkan pemahaman dan mendorong komitmen pemerintah daerah dan nasional untuk menjadikan PRB dan ketangguhan bencana sebagai prioritas dalam pembangunan sesuai kerangka SFDRR dan tujuan 11 SDGs serta
HASIL YANG DIHARAPKAN Peningkatan kesadaran dan aksi yang digerakkan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi risiko dan membangun ketangguhan; Pengakuan yang lebih besar dan aksi di tingkat lokal untuk memadukan PRB ke dalam perencanaan manajemen risiko bencana dan iklim serta pembangunan berkelanjutan; Pendekatan lebih terpadu untuk membangun ketangguhan daerah mengatasi program sektoral; Aset-aset dan infrastruktur penting di kota teridentifikasi dan tindakan perlindungan diambil.
Sekjen PBB Ban KiMoon dalam sambutan pembukaan, Incheon (Agustus 2009) “Saya menyerukan agar para pemimpin dunia menangani perubahan iklim dan mengurangi peningkatan risiko bencana – dan pemimpin dunia harus melibatkan para walikota, kota-kota kecil dan para pemimpin masyarakat”
Peluncuran Global: 30 Mei 2010, Bonn, Jerman Walikota dari berbagai kawasan secara simbolis menyatakan komitmen terhadap 10 langkah mendasar gerakan Sertifikat Komitmen terhadap Ketangguhan Bencana PELUNCURAN GERAKAN PADA MEI 2010
UPDATE KAMPANYE MCR Kampanye Making Cities Resilient (MCR) diluncurkan pada 2010 dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah dan pemimpin politik dalam pengurangan risiko bencana. Lebih dari 4.300 kota telah menjadi bagian dari Kampanye termasuk Indonesia, menunjukkan komitmen yang meningkat untuk mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga dari bencana dan krisis. Kampanye MCR akan berakhir pada tahun 2020. Mitra pembangunan kota dan berbagai pemangku kepentingan dengan suara bulat meminta agar upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat bencana dan ketahanan iklim harus dilanjutkan. Serangkaian konsultasi yang diadakan UNDRR antara 2018-2019, jelaslah bahwa kota-kota masih membutuhkan pendampingan pengembangan kapasitas di berbagai bidang teknis mulai dari kesadaran dan perencanaan strategis, hingga implementasi efektif dari rencana pembangunan kota yang terinformasi risiko bencana dan iklim. Hasil konsultasi tersebut melahirkan desain awal kelanjutan kampanye MCR dikenal sebagai Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) yang dibagikan kepada publik pada World Urban Forum pada 9 Februari 2020 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Mitra pembangunan kota Global: UCLG, UCLEI, World Bank, UN-Habitat, Rockefeller Foundation, IFRC dan UNDRR
Mitra Kota Tangguh
PROGRAM PERKOTAAN DI K/L • Kota layak anak → 31 indikator, KemenPPPA, fokus pada perlindungan anak, APIFA • Indeks kota layak huni → adopsi Most Livable City Index (MLCI), Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, 27 indikator tingkat kenyaman kota dalam 9 kriteria utama: tata ruang, lingkungan, transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur, ekonomi, keamanan dan sosial. Terbit tiga kali 2009, 2011 dan 2014 • LG-SAT → BNPB, mengukur tingkat kemajuan kota dalam melaksanakan PRB • Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) – Kementerian Pekerjaan Umum • 10 butir Prakarsa Bali • Penghargaan Adipura • Program Kabupaten/Kota Sehat (Kemenkes) • Deklarasi Smart City (Bappenas) • Kota Tangguh Pesisir • Kota Hijau Berketahanan Iklim dan Bencana 2015-2019 • Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) : Kemenpupera
KETERKAITAN DENGAN SDGS TARGET 11 Dalam hal membuat kota-kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sesuai tujuan 11 SDGs: ▪ Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk lebih berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Kerangka Sendai untuk PRB yang terintegrasi dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030, antara lain melalui penerapan manajemen risiko yang terpadu dan menyeluruh, partisipasi dalam jejaring Kota/Kabupaten Tangguh; mendukung prakarsa-prakarsa yang mendorong tercapainya sekolah dan rumah sakit serta aset dan properti daerah penting lainnya yang aman dan berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
17
Penilaian Kab/Kota Tangguh Identifikasi gap ketangguhan kota dalam rencana pembangunan dan rencana tata ruang dan penggunaan lahan kota; Rekomendasi rencana pembangunan dalam bentuk key resilience investments dan strategies to make city more resilient (PRB masuk dalam musrenbang); Sign-up Making Cities Resilient Program (MCR) – UNDRR 4 LANGKAH 1 2 3 4 MEWUJUDKAN KOTA/KAB TANGGUH
PERANGKAT UKUR KETANGGUHAN DAERAH ASPEK KEBENCANAAN KAJIAN KAPASITAS INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) 10 LANGKAH MENDASAR KOTA TANGGUH BENCANA UNDRR (SCORECARD)
10 LANGKAH MENDASAR KOTA TANGGUH BENCANA UNDRR 1. Pengorganisasian untuk Ketangguhan Bencana 2. Pengkajian/Skenario Risiko 3. Rencana Keuangan dan Anggaran 4. Pembangunan dan rancangan kota yang tangguh 5. Kawasan Penyangga dan Jasa-jasa Ekosistem 6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Ketangguhan 7. Kemampuan Komunitas 8. Infrastruktur Pelindung 9. Kesiapsiagaan dan tanggap bencana 10.Perencanaan pemulihan pasca bencana dan pembangunan lebih baik Sebagai komitmen internasional tiap kabupaten kota dunia dalam me wujudkan ketangguhan di daerahnya
ALUR PENILAIAN 10 LANGKAH MENDASAR SCORECARD FGD, mengisi Jawaban Menentu kan aksi untuk mencapai nilai Maksimal Sosialisasi dan Evaluasi HASIL Penilaian Menyusun Rencana Aksi Integrasi dan Implemen tasi Rencana Aksi
Latar Belakang Penambahan Perangkat Penilaian Aspek Sistem Kesehatan Masyarakat 2 Salah satu permasalahan pada Perangkat Penilaian Ketahanan untuk Kota (“Scorecard”) sebelumnya adalah permasalahan kesehatan masyarakat dan dampak dari bencana tidak mendapatkan penekanan yang cukup. Sementara faktor-faktor kesehatan yang lebih jelas terlihat seperti kapasitas rumah sakit dan penguatannya ada di dalam Scorecard itu (di bawah Esensial 8 sedangkan, permasalahan kesehatan masyarakat lainnya terkait bencana tidak dibahas. Penambahan ini mengisi kesenjangan tersebut. PERANGKAT PENILAIAN KETAHANAN BENCANA UNTUK KOTA PENAMBAHAN SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT Versi Konsultasi 1.0
Permasalahan Kesehatan Masyarakat Saat Bencana 2 Bencana itu sendiri (sebagai contoh, pandemi, kekeringan, gempa bumi, banjir, tornado, atau kelaparan); Konsekuensi langsung sebuah bencana (sebagai contoh, cedera fisik masal, trauma dan pemindahan paksa); Konsekuensi jangka panjang bencana (sebagai contoh, malnutrisi, wabah penyakit dari air akibat sistem sanitasi yang rusak, gangguan sumber pendapatan, konflik lingkungan hidup, gangguan program vaksinasi, dampak psikologis jangka panjang, atau berbagai dampak akibat tinggal untuk waktu yang lama di tempat hunian sementara); Gangguan layanan kesehatan bagi mereka dengan permasalahan kesehatan yang telah ada sebelumnya (sebagai contoh, akses pengobatan penting untuk kondisi kronis, atau listrik padam membuat mesin pencuci darah atau kursi roda listrik tidak berfungsi); Pertimbangan kebutuhan populasi rentan setelah bencana terjadi (sebagai contoh, bagi yang masih kecil, orang tua, atau perempuan hamil); Kemampuan sistem kesehatan masyarakat (dilihat secara umum – lihat di bawah) sebuah kota menghadapi semua di atas sementara saat bersamaan melakukan fungsi kesehariannya dalam merawat mereka yang sakit dan cedera serta memitigasi risiko pada kesehatan masyarakat secara umum.
Struktur Penambahan Perangkat Penilaian Aspek Sistem Kesehatan Masyarakat 2 Penambahan ini distrukturkan ke dalam bagian-bagian yang sama dengan “10 Esensial untuk Membuat Kota Berketahanan (Ten Essentials for Making Cities Resilient)” seperti pada Perangkat Penilaian aslinya. Tak dapat dihindarkan bahwa akan terjadi tumpang tindih terkait rumah sakit dan distribusi makanan pada Esensial 8 dan karenanya dapat dianggap sebagai penguatan untuk itu. Integrasi kesehatan masyarakat dan tata kelola (Esensial1) Integrasi kesehatan masyarakat dan skenario-skenario bencana (Esensial 2) Integrasi kesehatan masyarakat dan keuangan (Esensial 3) Integrasi kesehatan masyarakat dan peraturan penggunaan lahan / bangunan (Esensial 4) Manajemen jasa ekosistem yang mempengaruhi kesehatan masyarakat (Esensial 5) Integrasi kesehatan masyarakat dan kapasitas kelembagaan (Esensial 6) Integrasi kesehatan masyarakat dan kapasitas sosial (Esensial 7) Integrasi kesehatan masyarakat dan ketahanan infrastruktur (Esensial 8) Integrasi kesehatan masyarakat dan penanggulangan bencana (Esensial 9) Integrasi kesehatan masyarakat dan pemulihan / membangun lebih baik (Esensial 10) Secara total terdapat 24 pertanyaan / indikator, masing-masing dengan nilai 0-5.
LOKASI PENILAIAN MCR 2012-2019
• BNPB dan mitranya telah melakukan penilaian ketangguhan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. • Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2012 dengan perangkat yang senantiasa berkembang. • Tindak lanjut dari penilaian ini adalah penyusunan strategi pengurangan risiko bencana yang dapat diupayakan oleh daerah dan kampanye “Menuju Kabupaten/Kota tangguh” LGSAT BNPB 2012 LGSAT BNPB 2013 LGSAT BNPB 2014 Provinsi Sumatera Barat Kab. Pidie Jaya Kab. Mamuju Utara Kab. Banjar Kab. Tapanuli Tengah Provinsi DI. Yogyakarta Kab. Padang Lawas Kab. Bulukumba Kab. Biak Numfor Kota Ambon Kab. Pariaman Kab. Solok Kab. Bone Bolango Kab. Bulukumba Kota Banjar Kab. Sleman Kab. Kerincii Kab. Seram Bagian Barat Kab. Gianyar Kota Bitung Kab. Bantul Kab. Rejang Lebong Kab. Kapuas Kota Dumai Kota Makassar Kab. Pandegelang Kab. Kebumen Kota Gorontalo Kab. Kebumen Kab. Kerinci Kota Kendari Kab. Gunung Kidul Kab. Lahat Kota Kupang Kab. Pasuruan Kab. Lampung Barat Kota Lhoksumawe Kab. Gianyar Kab. Landak Kota Palu Kab. Lombok Utara Kab. Lebak Kota Pariaman Kab. Paser Kab. Lombok Utara Kota Pasuruan Kab. Brito Kuala Kab. Majene Kota Tanjung Pinang Kab. Kotawaringin Timur Kab. Paser Kota Ternate Kab. Sigi Kab. Rejang Lebong Kota Yogyakarta PENERAPAN KABUPATEN/KOTA TANGGUH DI INDONESIA
PENERAPAN KABUPATEN/KOTA TANGGUH DI INDONESIA SC BNPB 2015 SC AEOM, IBM, Rockefeller 2015 SC BNPB 2016 SC JICA 2016 SC MercyCorps 2016 SC dan IKD BNPB 2017 SC dan IKD BNPB 2018 Kab. Pacitan Kota Bandung Kab. Boyolali Kab. Bima Kab. Jombang Kab. Karanganyar Jayapura Kab. Rejang Lebong Kab. Demak Kota Ambon Kab. Konawe Selatan Kab. Karangasem Kab. Luwu Timur Kota Banda Aceh Kab. Jepara Kota Banda Aceh Kab. Maluku Tengah Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Bau-Bau Kab. Klaten Kota Bandar Lampung Kab. Sidoarjo Kota Denpasar Kab. Pontianak Kota Samarinda Kab. Magelang Kota Bitung Kota Ambon Kab. Tanah Datar Kab. Badung (Mandiri) Kota makassar Kab. Pemalang Kota Denpasar Kota Batu Kab. Wonosobo Kota Gorontalo Kota Blitar Kota Pekalongan Kota Samarinda Kota Kendari Kota Semarang Kota Semarang Kota Malang Kota Mojokerto
PARTISIPASI KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA KAMPANYE MCR 1. Kota Banda aceh, Aceh 2. Kota Bandung, Jabar 3. Bantul, DIY 4. Kota Bengkulu, Bengkulu 5. Bulukumba, Sulsel 6. Cilacap, Jateng 7. Gianyar, Bali 8. Gunung Kidul, DIY 9. Jakarta, DKI Jakarta 10. Kebumen, Jateng 11. Kerinci, Jambi 12. Kota Makassar, Sulsel 13. Lombok Utara, NTB 14. Kota Padang, Sumbar 15. Padang Pariaman, Sumbar 16. Pandegelang, Banten 17. Paser, Kaltim 18. Pasuruan, Jatim 19. Rejang Lebong, Bengkulu 20. Kota Samarinda, Kalimantan 21. Sleman, DIY 22. Seram Barat, Maluku 23. Prov. Sumatera Barat 24. Prov. DIY
PENGENALAN MCR 2030 Target : Pencapaian SFDRR 2030, SDG2 2030, New Urban Agenda 2030 dan Paris Agreement 2030 Tujuan utama strategis 1. Meningkatkan pemahaman kota tentang risiko dan komitmen terhadap pengurangan risiko bencana dan ketahanan bencana 2. Meningkatkan kapasitas kota untuk merencanakan aspek pengurangan risiko bencana dan ketahanan bencana 3. Meningkatkan kapasitas kota untuk mengimplementasikan tindakan ketahanan bencana dan mengurangi risiko bencana 4. Tujuan Lintas Sektoral: Meningkatkan hubungan vertikal dengan pemerintah Pusat dan hubungan horizontal dengan mitra lokal, mengarusutamakan ketahanan di seluruh dan di antara mitra, fungsi dan layanan, dan menumbuhkan kemitraan kota-ke-kota dan berbagi pengalaman. The MCR 2030 is still a work-inprogress with an expected launch at the end of 2020.
Penanggulangan bencana merupakan Urusan Bersama, termasuk Pemerintah, Pemerintah Daerah & Swasta Komitmen semua pemangku kepentingan termasuk KEPALA DAERAH dalam perwujudan Ketangguhan menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim Perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana berbagai sektor yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan harus dilakukan. Penguatan kapasitas Pelaku dan Pemerintah di daerah merupakan kunci untuk mewujudkan Ketangguhan dalam menghadapi Bencana Penting agar Pemerintah Daerah menetapkan IKU Kebencanaan di daerahnya. PENUTUP