PENILAIAN INDEKS KETAHANAN DAERAH P E R B Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiaspsiagaan Kampung Sampireun Resort dan Spa, 9 s.d 10 Februari 2023
BNPB harus aktif mengajak stakeholder Pusat dan Daerah agar semua program pembangunan berorientasi Tangguh Bencana (Arahan Presiden Poin 4)
OUTLINE 3 Manfaat IKD IKD sebagai Bagian dari Dokumen KRB IKD sebagai Bagian dari IRBI IKD dan IRBI sebagai IKU Kerangka Konseptual IKD dan IRBI IKD dan IRBI Provinsi/Kabupaten/Kota
MANFAAT PENILAIAN IKD Mengetahui jenis bencana dominan dan jiwa terpapar Mengetahui prioritas rencana, kegiatan, dan program Mengetahui tingkat kapasitas daerah Mengetahui trend indeks risiko bencana
PETA RISIKO BENCANA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PETA BAHAYA PROBABILITAS INTENSITAS SNI & NON SNI SOSIAL BUDAYA EKONOMI RP. FISIK RP. LINGKUNGAN HEKTAR PETA KERENTANAN PETA KAPASITAS 71 INDIKATOR KAPASITAS MASYARAKAT PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENGARUH KESIAPSIAGAAN BENCANA (PKB) PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT, & LOGISTIK PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN & MITIGASI BENCANA PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA PENGELOLAAN TANGGAP DARURAT (PTD) PENGARUH KERENTANAN MASYARAKAT (PKM) KETIDAKTERGANTUNGAN MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KEPADATAN PENDUDUK & KELOMPOK RENTAN LUAS LAHAN PRODUKTIF, PDRB PER SEKTOR RUMAH, FASILITAS UMUM, FASILITAS KRITIS RUMAH, FASILITAS UMUM, FASILITAS KRITIS Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 POSISI IKD IKD SEBAGAI BAGIAN DARI DOKUMEN KRB
PERSIAPAN UMUM TAHAP SOSIALISASI DAN INTERNALISASI Audiensi ke Kepala Daerah Identifikasi stakeholder Rakor Bersama OPD SK Kepala Daerah Penyusunan Rencana Kerja PENGUMPULAN DATA PRIMER & SEKUNDER Pengumpulan Data Primer Pengumpulan Data Sekunder PENYUSUNAN PETA BAHAYA DAN KERENTANAN VALIDASI LAPANGAN PENYUSUNAN PETA KAPASITAS DRAFT #1 Dokumen Kajian Risiko Bencana DISKUSI PUBLIK DRAFT #2 Dokumen Kajian Risiko Bencana REVIEW BNPB TAHAP FINALISASI Finalisasi Dokumen KRB Legalisasi Dokumen Tahapan Umum Penyusunan KRB FGD Penilaian IKD FGD Penilaian IKM
• INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) • IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana • IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana • IRBI: Memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard) seluruh Kabupaten/Kota. • IRBI: Memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko suatu daerah (kab/kota). IKD SEBAGAI BAGIAN DARI PERHITUNGAN IRBI
RPJMN 2015-2019 Target Kinerja Sasaran Strategis 2020 – 2024 Penanggulangan Bencana Menjadi Sasaran Strategis Nasional
Sumber: RPJMD Prov Jawa Timur 2020-2024 Provinsi Menuangkan dalam IKU Provinsi Contoh : Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten Sumber: RPJMD Prov Banten 2017-2022
KERANGKA KONSEPTUAL MENGAPA 71 INDIKATOR ? Risiko bencana dirumuskan dengan 3 parameter yaitu ancaman (H), kerentanan (V) dan kapasitas (C), dimana risiko bencana akan semakin tinggi bila ancaman dan kerentanan tinggi, serta kapasitas rendah. Untuk menurunkan ancaman tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degadasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. (BOBOT 40%) Demikian juga mengurangi kerentanan seperti demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. (BOBOT 30%) Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder. (BOBOT 30 %) 3 STRATEGI RPJMN Indikator yang SMART dan disepakati Melibatkan multi stakeholder (pemerintahmasyarakat-dunia usaha) dan multi level (nasional-provinsi-kabupaten/kotakomunitas) Sesuaikan dengan risiko bencana dan karakteristik ancaman serta kapasitasnya. MANAJEMEN RISIKO BENCANA Kegiatan spesifik - Pencegahan - Mitigasi - Kesiapsiagaan - Tanggap darurat - Pemulihan 71 INDIKATOR SISTEM PB : Kegiatan generik - Kebijakan - Kelembagaan - Perencanaan - Pendanaan - Peningkatan Kapasitas MENGAPA PENINGKATAN KAPASITAS ?
7 FOKUS PRIORITAS 1. PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN 2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU 3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK 4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA 5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA 6. PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA 7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA 7 FOKUS PRIORITAS Terdiri dari 7 Fokus Prioritas dan 71 Indikator Pencapaian
Strategi: Peningkatan Indeks Kapasitas di Kabupaten/Kota (9 INDIKATOR) (4 INDIKATOR) (13 INDIKATOR) (5 INDIKATOR) (12 INDIKATOR) (24 INDIKATOR) (4 INDIKATOR)
5 M MAN MONEY MACHINE MATERIAL MANAGERIAL KEBIJAKAN MANDIRI IMPLEMENTASI MONEV 71 INDIKATOR Sistem PB dan Manajemen Risiko Bencana KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA 7 TARGET SFDRR MENYELAMATKAN LEBIH BANYAK JIWA Tim Efektif antar Kedeputian/level Direktur Per-Tahun Tahun 2030 Mengurangi kematian akibat bencana secara global Mengurangi jumlah penduduk terpapar bencana secara global Mengurangi kerugian ekonomi akibat langsung dari bencana Mengurangi kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar. Meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi nasional dan lokal penurunan risiko bencana Meningkatkan kerjasama internasional bagi negara berkembang melalui dukungan terhadap rencana aksi dalam implementasikan kerangka kerja ini Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana serta penilaian untuk masyarakat KERANGKA KONSEPTUAL
JUNI – AGUSTUS (MENILAI DAN MENGUMPULKAN BUKTI) SEPTEMBER – OKTOBER (MENGUMPULKAN HASIL PENILAIAN) NOVEMBER (VERIFIKASI IKD DAN PERHITUNGAN IRBI) DESEMBER (PUBLIKASI IRBI) Alur dan Timeline Perhitungan IRBI 2023 KAB/KOTA BNPB, KAB/KOTA, PROVINSI BNPB • Penilaian IKD • Pengumpulan IKD (Kab/Kota) • Verifikasi • Perhitungan IRBI • Publikasi IRBI - Perhitungan & publikasi tahunan oleh BNPB - Sinkronisasi nilai IRBI seluruh Indonesia - Capaian nasional bidang PB
IKD Kabupaten/Kota 2022 KAB/KOTA PRIORITAS 1 PRIORITAS 2 PRIORITAS 3 PRIORITAS 4 PRIORITAS 5 PRIORITAS 6 PRIORITAS 7 INDEKS KAPASITAS DAERAH Bogor 0,51 0,77 0,46 0,53 0,53 0,43 0,60 0,51 Sukabumi 0,52 0,80 0,50 0,43 0,50 0,37 0,25 0,43 Cianjur 0,57 0,30 0,57 0,60 0,58 0,47 0,40 0,50 Bandung 0,69 0,40 0,48 0,55 0,52 0,47 0,60 0,52 Garut 0,94 0,80 0,76 0,55 0,58 0,67 0,54 0,65 Tasikmalaya 0,54 0,80 0,51 0,60 0,60 0,47 0,20 0,50 Ciamis 1,00 0,80 0,81 0,61 0,60 0,57 0,56 0,64 Kuningan 0,64 0,60 0,88 0,85 0,77 0,54 0,75 0,68 Cirebon 0,61 0,80 0,70 0,66 0,32 0,50 0,37 0,50 Majalengka 0,74 0,30 0,91 0,85 0,40 0,65 0,65 0,62 Sumedang 0,61 0,90 0,47 0,52 0,43 0,51 0,31 0,49 Indramayu 0,81 0,43 0,87 0,65 0,62 0,64 0,55 0,64 Subang 0,46 0,20 0,47 0,35 0,40 0,53 0,38 0,43 Purwakarta 0,49 0,43 0,41 0,32 0,20 0,55 0,37 0,41 Karawang 0,62 0,50 0,58 0,48 0,27 0,46 0,20 0,40 Bekasi 0,78 0,67 0,56 0,45 0,44 0,47 0,37 0,48 Bandung Barat 0,72 0,47 0,39 0,48 0,37 0,47 0,58 0,47 Pangandaran 0,77 0,80 0,76 1,00 0,87 0,52 0,44 0,68 Kota Bogor 0,83 1,00 0,91 0,82 0,80 0,73 0,40 0,74 Kota Sukabumi 0,71 0,47 0,63 0,63 0,46 0,43 0,68 0,53 Kota Bandung 0,58 0,53 0,68 0,66 0,72 0,57 0,40 0,59 Kota Cirebon 0,57 0,50 0,62 0,55 0,62 0,61 0,44 0,57 Kota Bekasi 0,62 0,50 0,39 0,29 0,00 0,33 0,62 0,33 Kota Depok 0,38 0,27 0,21 0,36 0,64 0,64 0,57 0,53 Kota Cimahi 0,90 0,60 0,78 0,66 0,57 0,59 0,80 0,65 Kota Tasikmalaya 0,58 0,37 0,53 0,58 0,25 0,31 0,26 0,35 Kota Banjar 0,59 0,30 0,40 0,38 0,67 0,28 0,20 0,39
IRBI Kabupaten/Kota 2015-2022 KAB/KOTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KELAS RISIKO 2022 BOGOR 152,40 152,40 152,40 136,88 136,88 136,88 125,31 116,54 SEDANG SUKABUMI 231,20 231,20 213,22 190,75 190,75 190,75 192,40 186,61 TINGGI CIANJUR 250,00 250,00 226,48 207,13 207,13 215,08 197,08 207,62 TINGGI BANDUNG 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 161,89 145,94 TINGGI GARUT 238,00 238,00 208,63 208,63 208,63 205,52 185,00 164,91 TINGGI TASIKMALAYA 224,80 224,80 224,80 203,01 203,01 203,01 186,51 174,11 TINGGI CIAMIS 215,20 178,23 173,66 163,29 156,23 141,57 122,22 133,52 SEDANG KUNINGAN 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 131,13 131,13 113,58 SEDANG CIREBON 181,20 181,20 181,20 170,79 160,63 160,63 147,51 156,58 TINGGI MAJALENGKA 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 143,43 124,74 136,35 SEDANG SUMEDANG 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 142,15 124,39 129,87 SEDANG INDRAMAYU 175,20 175,20 175,20 167,22 167,22 136,79 114,59 122,49 SEDANG SUBANG 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 171,91 168,78 157,25 TINGGI PURWAKARTA 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 137,31 124,53 128,98 SEDANG KARAWANG 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 174,43 165,58 157,81 TINGGI BEKASI 164,80 164,80 152,03 133,03 133,03 132,89 130,11 124,10 SEDANG BANDUNG BARAT 162,00 119,97 119,97 115,01 110,22 110,22 108,18 108,89 SEDANG PANGANDARAN 215,20 215,20 192,11 168,52 145,44 145,44 129,21 137,36 SEDANG KOTA BOGOR 107,20 87,45 82,35 75,75 75,75 75,75 65,38 71,01 SEDANG KOTA SUKABUMI 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 102,67 92,91 SEDANG KOTA BANDUNG 154,00 125,99 122,32 122,32 122,32 122,32 111,32 103,05 SEDANG KOTA CIREBON 183,60 183,60 183,18 172,76 172,76 172,76 157,19 141,07 SEDANG KOTA BEKASI 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 123,18 124,95 SEDANG KOTA DEPOK 102,40 95,10 89,63 89,63 89,63 89,63 82,56 76,53 SEDANG KOTA CIMAHI 120,40 120,40 120,40 120,40 120,40 105,41 91,71 82,01 SEDANG KOTA TASIKMALAYA 119,20 119,20 119,20 119,20 119,20 119,20 117,37 114,69 SEDANG KOTA BANJAR 152,80 152,80 152,80 152,80 152,80 152,80 152,80 145,04 TINGGI
IRBI Provinsi Jawa Barat 2015-2022 168.15 163.18 158.52 152.13 150.46 145.81 134.94 131.62 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Penutup • IKD merupakan salah satu komponen pada kajian kapasitas di dalam KRB • IKD juga berfungsi sebagai data input dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana • IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana • IKD dan IRBI menjadi rapor bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. Maka diharapkan bisa menjadi IKU bagi Kepala Daerah.
19