SINERGI PENDATAAN DATA KEBENCANAAN Teguh Harjito, S.Si Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Kamis, 16 Februari 2023
*data per 11 Juli 2022 Data per 17 Januari 2023
MENGAPA DATA & INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA SANGAT PENTING? • DATA DAN STATISTIK SANGAT PENTING DALAM MEMAHAMI DAMPAK KERUGIAN DAN KERUSAKAN AKIBAT BENCANA SERTA KEBUTUHAN UNTUK PEMULIHAN (UN ISDR, 2010). • AKSES DATA DAN INFORMASI ADALAH SATU HAL YANG SANGAT PENTING DALAM KEBERHASILAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA. TERMASUK SAAT DARURAT BENCANA YANG MEMERLUKAN MANAJEMEN KRISIS. KAMU TIDAK AKAN MENGELOLA BENCANA DENGAN BAIK JIKA KAMU TIDAK DAPAT MENGUKUR BENCANA TERSEBUT (MARGARETA WAHLSTRÖM, UNISDR, 2013).
4. Bencana Non Alam • Limbah • Epidemik • Wabah Penyakit • Gagal Teknologi 3. Hidro-meteorologi • Banji basah • Banjir bandang • Longsor • Abrasi pantai • Gelombang ekstrim • Angin puting beliung 1. Geologi & Vulkanologi • Letusan Gunung Api • Gempa bumi • Tsunami • Likuifaksi • Land-subsidence 2. Hidro-meteorologi Kering • Karhutla • Kekeringan Indonesia Laboratorium Bencana
FUNGSI DATA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PENTINGNYA DATA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Karakteristik Data dan Informasi Bencana
ALUR DATA DALAM PB Pra Bencana InaRISK ● Bahaya ● Kerentanan ● Kapasitas ● Risiko InaMHEWS ● Monitoring Cuaca ● Prakiraan Cuaca ● Peringatan Dini Bencana Tanggap Darurat Pasca Bencana Operation Dashboard Laporan Daerah Data NGO Data POSKO Pusdalops PB Rehabilitasi Rekonstruksi Data Kementerian/Lembaga PUSDATINKOM ● Memberikan dukungan di setiap fase kebencanaan (dukungan data, IT, dan Informasi Publik) ● Memberikan informasi kepada Masyarakat lebih informatif dan mudah dicerna.
“SATU DATA BENCANA” Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB BNPB UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari Pembangunan Nasional Terjadinya Bencana Sebelum Saat Sesudah Memandatkan Melaksanakan Fungsi ● Koordinasi ● Komando ● Pelaksana {
Satu Data Bencana Satu Data Indonesia KEBIJAKAN SATU DATA Strukturisasi Regulasi dan Institusi Data Terintegrasi dari K/L/D/I Menyediakan Data Terbuka Pemerintah Kebijakan Satu Data Indonesia Arahan strategis menuju data pembangunan yang berintegritas dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di level sektor, regional, dan nasional Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi PRINSIP SATU DATA Standar Data Standar yang mendasari data tertentu, terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan yang disusun, dikumpulkan dan dikelola oleh walidata yang ditetapkan Pembina Data Metadata Informasi dalam bentuk struktur dan format baku yang menggambarkan, menjelaskan, memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data yang ditetapkan oleh pembina data Interoperabilitas Data dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi, dan dapat diakses melalui portal data Kode Referensi dan Data Induk Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan atau Data Induk yang dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat PERPRES NO.39 /2019 Tentang Satu Data Indonesia
SATU DATA BENCANA Dengan KARAKTERISTIK: ● terpadu, ● dapat dipertanggungjawabkan, ● mudah diakses, ● dikelola secara seksama, ● terintegrasi, dan ● berkelanjutan. Merupakan Turunan dari Satu Data Indonesia PRINSIP: ● satu Standar Data Bencana; ● satu Metadata Bencana; ● satu Referensi Induk; ● Interoperabilitas Portal Satu Data Bencana Indonesia PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NO 1 TAHUN 2023 tentang SATU DATA BENCANA
SATU DATA BENCANA ● Menetapkan dasar hukum ● Menyelaraskan konsep ● Menunjuk BNPB sebagai Leading Sector ● Membentuk struktur Kelompok Kerja SDBI ● Meletakkan proses bisnis tatakelola data JANGKAUAN ● Wewenang & tanggung jawab ● Penyelenggara ● Penyelenggaraan ● Jenis, standar, kode referensi, metadata ● Partisipasi lembaga pemerintah dan masyarakat ● Pembinaan, pemantauan, penilaian LINGKUP Con ● Data Prabencana (Risko) ● Data Pada saat Bencana (Kejadian) ● Data Pascabencana (Dampak) ● Data Pembiayaan (Biaya) CAKUPAN ● Keruntutan ● Keajegan ● Keterbandingan ● Keterbagipakaian PRINSIP
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB BNPB DAlAM SDB WEWENANG 1. Titik Fokus/Focal Point Nasional; 2. Mengoordinasi penyelenggaraan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah 3. Menyusun dan menetapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan SDB. 4. Mengelola SDB Nasional dengan standar, konsep dan panduan yang ditetapkan bersama BPS TANGGUNG JAWAB 1. Menyelenggarakan pengelolaan SDB secara terpadu dan terkoordinasi; 2. Membentuk Forum SDB; 3. Menyusun & menetapkan mekanisme Forum SDB; 4. Sosialisasi dan advokasi tentang SDB 5. Pembinaan, pemantauan dan penilaian terhadap Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI WALIDATA NASIONAL BPS PEMBINA STATISTIK BIG PEMBINA GEOSPASIAL K/L - B PRODUSEN DATA INSTANSI PUSAT BNPB WALIDATA BENCANA NASIONAL K/L - A PRODUSEN DATA INSTANSI PUSAT OPD - B PRODUSEN DATA INSTANSI DAERAH BPBD WALIDATA BENCANA PENDUKUNG OPD - A PRODUSEN DATA INSTANSI DAERAH PUSDALOPS BPS DAERAH PEMBINA STATISTIK KANTOR DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK PORTAL DAERAH WALIDATA DAERAH SATU DATA BENCANA PORTAL NASIONAL SATU DATA BENCANA INDONESIA FORUM SDBI NASIONAL FORUM SDBI DAERAH PUSDATINKOM KEMENKEU PEMBINA DATA KEUANGAN TIM PENGARAH TIM PELAKSANA SEKRETARIAT
PENYELENGGARAAN Data langsung: ● daftar data Forum SDBI; ● standar data oleh Pembina Data; dan ● jadwal pemutakhiran / rilis Data Data tidak langsung: ● perolehan dari database Produsen Data Wali Data Bencana Portal Data Bencana ● ● ● Disertai Metadata dan referensi induk ● Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan Disimpan dalam format elektronik terbuka dan mudah dibaca Sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia. Verifikasi Validasi Pembina Data Pemeriksaan Analysis ● Kode Referensi; ● Data Induk; ● Data; ● Metadata; ● Data Prioritas; dan ● Jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data. Pengumpulan Pengolahan Diseminasi Perencanaan Forum Data Rancangan daftar data Rencana Aksi SDBI
Informasi Belum Terpadu Contoh : Semeru, 2021 PMI BNPB BIG Link: BNPB : http://gis.bnpb.go.id/semeru2021 BIG : https://geoservices.big.go.id/portal/apps/sites/#/bencana/app/39ea2cca4ab344c8a9b68a7eaf636b77 PMI : http://mis.pmi.or.id/web/
DASHBOARD GEMPA CIANJUR Data gempa cianjur yang berasal dari lintas kementerian yang dihimpun dalam satu dashboard sebagai sumber informasi sebagai upaya mewujudkan satu data bencana