ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana) Oleh: Drs. EDY SUHARMANTO, M.Si DIREKTUR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBARAKAN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
17.000 34 416 98 7.266 8.506 74.961 Pulau Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Desa Luas mencapai 1.905 juta km2, Jika disandingkan dengan cakupan peta Eropa Barat atau Amerika maka luasnya hampir sama. Memiliki 3 Zona Waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Jumlah penduduk terbesar Ke-4 di dunia. Jumlah Penduduk Negara Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa (sumber: Dukcapil, Desember 2020) Sumatera 58,6 Juta 21,68 % Jawa 151,6 Juta 56,10 % Kalimantan 16,6 Juta 6,15 % Sulawesi 19,9 Juta 7,36 % Maluku & Papua 8,6 Juta 3,17 % Bali & Nusa Tenggara 15,0 Juta 5,54 % UTC+07.00 - Waktu Indonesia Barat (WIB) UTC+08.00 - Waktu Indonesia Tengah (WITA) UTC+07.00 - Waktu Indonesia Timur (WIT) Sumber: BPS, Januari 2021 Dataran rendah, Dataran tinggi, Bukit gunung, pegunungan dipengaruhi tiga jenis Iklim: Iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Karakteristik Wilayah Indonesia Sumber: Ditjen Adwil Kemendagri TANTANGAN PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA (Luas Wilayah dan Geografi) Luas wilayah Daratan seluas Lautan seluas : 5.180.053 km2 : 1.922.570 km2 : 3.257.483 km2 Iklim Tropis Ancaman bencana di Indonesia
TREN KEJADIAN BENCANA NASIONAL DAN GLOBAL 3 Source: https://www.statista.com/ dan https://dibi.bnpb.go.id/xdibi • Terdapat tren peningkatan jumlah bencana alam, baik secara global maupun di Indonesia, khususnya bencana yang berkaitan dengan ancaman hidrometeorologi. • Dalam beberapa dekade terakhir terjadi penurunan dalam kematian akibat bencana Pemerintah dan Masyarakat semakin siap menghadapi bencana • Pemahaman terhadap risiko hal yang penting dalam tata Kelola PB di Indonesia. KEJADIAN BENCANA INDONESIA KEJADIAN BENCANA GLOBAL
Risiko Bencana Di Tingkat Desa/Kelurahan Dan Kecamatan • Lebih dari 90% bencana yang terjadi adalah bencana di tingkat desa/kelurahan; • Lebih dari 53 ribu desa/kelurahan berada di Kawasan rawan bencana; • 5.244 Kecamatan termasuk kategori rawan bencana tinggi berdasarkan akumulasi jenis ancaman; • Kecamatan merupakan SKPD terdekat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat; dan 45973 0 5000 100001500020000250003000035000400004500050000 Desa rawan gunung api 2160 Desa rawan tsunami 5744 Desa rawan gempa bumi Desa Rawan Bencana per Jenis Ancaman Desa rawan banjir 47430 Desa rawan kekeringan 41236 Desa rawan kebakaran hutan lahan 37497 Desa rawan longsor 34716 Sumber: Katalog KebencanaanBNPB 0 500 1000 1500 2000 2500 Banjir Tanah Longsor Kekeringan Gempabumi Tsunami Gunung Api Banjir Tanah Longsor Kekeringan Gempabumi Tsunami Gunung Api Total 148 2184 1162 1343 453 34 Kecamatan Rawan Bencana per Jenis Ancaman
BENCANA SEBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM 58 Sasaran SPM bencana ditujukan kepada warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang menjadi korban bencana
1. Penanggulangan Bencana 2. Peningkatan Ketahanan Iklim RKP 2023 ARAH KEBIJAKAN SUB URUSAN BENCANA RKPD 2023 1 1. Penyelesaian dokumen kebencanaan sd. sah/legal (pra, TD, pasca) 2. Pelatihan rawan bencana/kesiapsiagaan 3. Pengembangan teknis manajerial TRC 4. KIE rawan bencana 5. Penanganan tanggap darurat bencana 6. Penanganan pascabencana
PEDOMAN PENYUSNAN RKPD TAHUN 2023 (PERMENDAGRI 81/2022) Sasaran: Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana Indikator Target Provinsi Kabupaten/kota Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana 100% Jumlah aparatur terkait kebencanaan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau kesiapsiagaan Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan 20% Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya 20% Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana 20% Persentase pendampingan penanganan pasca bencana Persentase penanganan pasca bencana 100% Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100% 1. Terdapat penambahan 3 IKK pada RKPD 2023 yakni pelatihan rawan bencana/kesiapsiagaan, membentuk TRC multi sektor dan KIE. 2. SPM diintegrasikan ke dalam 5 IKK kab/kota
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2023 (PERMENDAGRI 84/2022) PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2023 (PERMENDAGRI 84/2022) PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
USULAN PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024 Sasaran: Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana Indikator Target Provinsi Kabupaten/kota Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana 100% Jumlah aparatur terkait kebencanaan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau gladi kesiapsiagaan 25% Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya 25% Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana 30% Persentase pendampingan penanganan pasca bencana Persentase penanganan pasca bencana 100% Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100% Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota Persentase pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana per jenis ancaman bencana yang menjadi prioritas kabupaten/kota 100% 1. Terdapat penambahan 4 IKK pada RKPD 2024 yakni pelatihan rawan bencana/kesiapsiagaan, membentuk TRC multi sektor dan KIE serta pendataan… 2. SPM diintegrasikan ke dalam 5 IKK kab/kota
STRATEGI PENGUATAN PERAN PEMDA DALAM PB DI DAERAH MELALUI SPM SUB URUSAN BENCANA KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN SPM Mengintegrasikan SPM dalam Perencanaan Baik Perencanaan Lima Tahunan Maupun Tahunan Menyusun Pembiayaan Melalui Perencanaan Anggaran dalam APBD Mengalokasikan Anggaran Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Melaksanakan SPM Sesuai Standar yang Telah Ditetapkan Pemerintah Pusat Melaporkan Capaian SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 01 02 03 04 05 06 • Sebagai suatu pelayanan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, maka Pemerintah daerah harus hadir memberikan pemenuhan pelayanan dasar penanggulangan bencana kepada masyarakat; • Pemerintah daerah dapat menentukan pola dan strategi penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di daerahnya masing berdasarkan kapasitas yang dimiliki.
• SPM Sub-Urusan Bencana bersifat unik, karena hampir seluruh warga negara membutuhkan layanan ini. • Untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh warga negara, dibutuhkan berbagai layanan (Layanan Pokok) yang merupakan prasyarat dasar untuk layanan lainnya (Layanan Langsung) dapat dirasakan langsung oleh warga negara. • Permendagri 101 memberi mandat Pemda menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) agar layanan SPM dapat tepat sasaran. Kaidah Alur Penerapan SPM LAYANAN POKOK DAN LAYANAN LANGSUNG
Tahapan Peneran SPM Sub Urusan Bencana Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 01 Pengumpulan Data Pengumpulan data bidang pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas SDM yang tersedia. Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD • Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima • Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan • Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan Nama Alamat NIK No KK Jenis Kelamin Kecamatan Kabupaten Kebutuhan data Kebutuhan Data Data Warga Negara Data Kerawanan Bencana Data Kejadian Bencana Data Sarpras 03 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Jenis dan Mutu SPM Proses Perencanaan Proses Penganggaran 4 3 2 1 5 RPJMD Renstra-PD RKPD Renja-PD APBD Integrasi ke Dokrenda Integrasi ke dalam anggaran • Permendagri 70/2019 • Permendagri 90/2019 • Permendagri 27/2021 • Permendagri 86/2017 • Permendagri 70/2019 • Permendagri 90/2019 • Kepmendagri 050/5889/2021 • Permendagri 17/2021 Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar 1. Penerima 2. Ketersediaan barang/jasa 3. Pemenuhan kebutuhan dasar 4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar • PP 2/2018 • Permendagri 59/2021 • Permen Standar Teknis
Tata Cara Pemenuhan SPM Pengumpulan data Pelaks. pemenuhan YANSAR Penghitungan Pemenuhan Kebutuhan YANSAR Penyusunan rencana pemenuhan YANSAR Untuk melihat sejauh mana proses penerapan SPM dilihat dari perbandingan realisasi dengan target pada tahun berjalan
Pengaturan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Program Penanggulangan Bencana sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 TAHUN 2021
NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Program Penanggulangan Bencana (1.05.03) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi (1.05.03.1.01) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (1.05.03.1.02) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (1.05.03.1.03) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (1.05.03.1.04) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (1.05)
NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Program Penanggulangan Bencana (1.05.03) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota (1.05.03.2.01) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (1.05.03.2.02) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (1.05.03.2.03) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (1.05.03.2.04) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (1.05)
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
27 Penguatan Provinsi Selaku GWPP BPBD KOORDINASI PEMBINAAN PENGAWASAN Agar BINWAS terlaksana dengan baik, maka diperlukan SOP penyelenggaraan Pembinaan, dan Monitoring Pencapaian Target SPM di kabupaten/kota. SASARAN SOP BINWAS: 1. Meningkatnya SINERGITAS KEGIATAN para pihak terkait utk pencapaian target SPM 2. Meningkatnya KINERJA PARA PIHAK (pemerintah dan non pemerintah) TERKAIT dalam pencapaian target SPM 3. Meningkatnya KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN para pihak dalam pencapaian target SPM INDIKATOR KEBERHASILAN BINWAS: 1. PEMBINAAN: Meningkatnya tingkat pencapaian target SPM SUB di kab/kota 2. PENGAWASAN: Penyerapan anggaran kegiatan proporsional dengan pencapaian substansi kinerja dlm rentang pelaksanaan kegiatannya. 3. Laporan tepat waktu dan tepat dengan tujuan pelaporannya.
PERAN PROVINSI DALAM MENDUKUNG PENERAPAN SPM SUB URUSAN BENCANA Melakukan binwas terhadap penyelenggaraan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana daerah kabupaten/kota Melakukan pendampingan penerapan SPM Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/kota berdasarkan hasil pendataan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Menyusun dokumen Kajian Rrisiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai referensi dan acuan bagi pemda kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Mendorong Pemda kabupaten/kota untuk membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah Melakukan pendampingan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu pada Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Mengawal dan memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah dan evaluasi RKPD-APBD Mendorong Pemda kabupaten/kota untuk Menyusun Rencana Aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM IMLEMENTASI SPM SUB URUSAN BENCANA • Permasalahan utama dalam implementasi SPM sub urusan bencana masih pada keterbatasan kapasitas SDM, pendanaan, dan sarana prasarana. • Perlu adanya terobosan khusus untuk mendorong Pemda dalam mengimplementasikan SPM sub urusan bencana, salah satunya melalui pendekatan pentahelix.
2 Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah 3 4 1 Strategi Peningkatan Penerapan SPM sub urusan Bencana Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah Melakukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 5
Terima Kasih