GAMBARAN UMUM DAN STRATEGI PEMENUHAN SPM SUB URUSAN BENCANA OLEH PEMERINTAH DAERAH Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 1 Drs. Edy Suharmanto, M.Si Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Se-Provinsi Jawa Barat
TREN KEJADIAN BENCANA NASIONAL DAN GLOBAL 2 Source: https://www.statista.com/ dan https://dibi.bnpb.go.id/xdibi • Terdapat tren peningkatan jumlah bencana alam, baik secara global maupun di Indonesia, khususnya bencana yang berkaitan dengan ancaman hidrometeorologi. • Dalam beberapa dekade terakhir terjadi penurunan dalam kematian akibat bencana Pemerintah dan Masyarakat semakin siap menghadapi bencana • Pemahaman terhadap risiko hal yang penting dalam tata Kelola PB di Indonesia. KEJADIAN BENCANA INDONESIA KEJADIAN BENCANA GLOBAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Republik Indonesia 17.000 38 416 98 7.230 74.961 8.488 Pulau Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Desa Kelurahan Luas mencapai 1.905 juta km2, Jika disandingkan dengan cakupan peta Eropa Barat atau Amerika maka luasnya hampir sama. Memiliki 3 Zona Waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Jumlah penduduk terbesar Ke-4 di dunia. Jumlah Penduduk Negara Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa (sumber: Dukcapil, Desember 2020) 3 Sumatera 58,6 Juta 21,68 % Jawa 151,6 Juta 56,10 % Kalimantan 16,6 Juta 6,15 % Sulawesi 19,9 Juta 7,36 % Maluku & Papua 8,6 Juta 3,17 % Bali & Nusa Tenggara 15,0 Juta 5,54 % UTC+07.00 - Waktu Indonesia Barat (WIB) UTC+08.00 - Waktu Indonesia Tengah (WITA) UTC+07.00 - Waktu Indonesia Timur (WIT) Sumber: BPS, Januari 2021 Luasnya Negara Indonesia dan Banyaknya Jumlah Penduduk Negara Indonesia DESENTRALISASI PENANGGULANGAN BENCANA ADALAH PENDEKATAN LOGIS Dataran rendah, Dataran tinggi, Bukit gunung, pegunungan dipengaruhi tiga jenis Iklim: Iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Karakteristik Wilayah Indonesia Sumber: Ditjen Adwil Kemendagri TANTANGAN PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA (Luas Wilayah dan Geografi) Luas wilayah Daratan seluas Lautan seluas : 5.180.053 km2 : 1.922.570 km2 : 3.257.483 km2 Iklim Tropis
BENCANA SEBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM 48 Sasaran SPM bencana ditujukan kepada warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang menjadi korban bencana
STRATEGI PENGUATAN PERAN PEMDA DALAM PB DI DAERAH MELALUI SPM SUB URUSAN BENCANA KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN SPM Mengintegrasikan SPM dalam Perencanaan Baik Perencanaan Lima Tahunan Maupun Tahunan Menyusun Pembiayaan Melalui Perencanaan Anggaran dalam APBD Mengalokasikan Anggaran Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Melaksanakan SPM Sesuai Standar yang Telah Ditetapkan Pemerintah Pusat Melaporkan Capaian SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 01 02 03 04 05 06 • Sebagai suatu pelayanan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, maka Pemerintah daerah harus hadir memberikan pemenuhan pelayanan dasar penanggulangan bencana kepada masyarakat; • Pemerintah daerah dapat menentukan pola dan strategi penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di daerahnya masing berdasarkan kapasitas yang dimiliki. 5
TAHAPAN PENERAPAN SPM SUB URUSAN BENCANA Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 01 Pengumpulan Data Pengumpulan data bidang pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas SDM yang tersedia. Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD • Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima • Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan • Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan Nama Alamat NIK No KK Jenis Kelamin Kecamatan Kabupaten Kebutuhan data Kebutuhan Data Data Warga Negara Data Kerawanan Bencana Data Kejadian Bencana Data Sarpras 03 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Jenis dan Mutu SPM Proses Perencanaan Proses Penganggaran 4 3 2 1 5 RPJMD RenstraPD RKPD RenjaPD APBD Integrasi ke Dokrenda Integrasi ke dalam anggaran • Permendagri 70/2019 • Permendagri 90/2019 • Permendagri 27/2021 • Permendagri 86/2017 • Permendagri 70/2019 • Permendagri 90/2019 • Kepmendagri 050/5889/2021 • Permendagri 17/2021 Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar 1. Penerima 2. Ketersediaan barang/jasa 3. Pemenuhan kebutuhan dasar 4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar • PP 2/2018 • Permendagri 59/2021 • Permen Standar Teknis
7 SISTEM KEBENCANAAN BERBASIS SPM REGULASI PERENCANAAN KELEMBAGAAN ANGGARAN • UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah • PP Nomor2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal • Permendagri Nomor101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana • Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM • BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana di daerah • BPBD sebagai pelaksana dan koordinator SPM sub Urusan Bencana • SPM menjadi prioritas Pemda dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah • Layanan pada SPM harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah
8 Concept of effective disaster management (Asim, 2011) Good networking capacity Institutional capability Effective disaster management KONSEP Penanggulangan Bencana yang Efektif • Penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui SPM s.u Bencana harus menggunakan pendekatan penguatan kapasitas (capability) dan penguatan jaringan (networking) melalui kolaborasi multi pihak. • Apabila Pemda memiliki keterbatasan dalam capability maka harus memperkuat kolaborasi dan inovasi.
#SPM Bencana Urusan Bersama 9 • Pencapaian target SPM bukan hanya didanai dari APBD kab/kota namun harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (pemerintah dan nonpemerintah) untuk dapat mencapai target capaian SPM kab/kota • Kemendagri telah mengeluarkan surat terkait strategi pencapaian SPM SU Bencana melalui kolaborasi multi sektor
10 Penguatan Provinsi Selaku GWPP BPBD KOORDINASI PEMBINAAN PENGAWASAN Agar BINWAS terlaksana dengan baik, maka diperlukan SOP penyelenggaraan Pembinaan, dan Monitoring Pencapaian Target SPM di kabupaten/kota. SASARAN SOP BINWAS: 1. Meningkatnya SINERGITAS KEGIATAN para pihak terkait utk pencapaian target SPM 2. Meningkatnya KINERJA PARA PIHAK (pemerintah dan non pemerintah) TERKAIT dalam pencapaian target SPM 3. Meningkatnya KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN para pihak dalam pencapaian target SPM INDIKATOR KEBERHASILAN BINWAS: 1. PEMBINAAN: Meningkatnya tingkat pencapaian target SPM SUB di kab/kota 2. PENGAWASAN: Penyerapan anggaran kegiatan proporsional dengan pencapaian substansi kinerja dlm rentang pelaksanaan kegiatannya. 3. Laporan tepat waktu dan tepat dengan tujuan pelaporannya.
Berdasarkan Data Per-Triwulan IV Tahun 2022 EVALUASI CAPAIAN SPM SUB-URUSAN BENCANA SE-JAWA BARAT
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.90% 99.56% 98.67% 97.89% 95.80% 95.01% 100.00% 91.67% 88.67% 82.92% 82.49% 76.53% 67.12% 32.12% TOTAL 3 LAYANAN Data ditarik per-tanggal 8 Februari 2023
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.00% 97.40% 95.27% 92.00% 90.98% 90.82% 100.00% 84.00% 84.00% 83.74% 65.00% 0.18% PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA Data ditarik per-tanggal 8 Februari 2023
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.67% 95.66% 94.13% 92.02% 90.01% 90.00% 90.00% 79.47% 77.95% 67.27% 17.63% 0.18% PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA Data ditarik per-tanggal 8 Februari 2023
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.70% 97.33% 96.00% 95.62% 92.00% 92.00% 84.00% 84.00% 80.00% 20.00% PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA Data ditarik per-tanggal 8 Februari 2023
16 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM IMLEMENTASI SPM SUB URUSAN BENCANA • Permasalahan utama dalam implementasi SPM sub urusan bencana masih pada keterbatasan kapasitas SDM, pendanaan, dan sarana prasarana. • Perlu adanya terobosan khusus untuk mendorong Pemda dalam mengimplementasikan SPM sub urusan bencana, khususnya dengan pendekatan pentahelix.
2 Menentukan indikator/ukuran keberhasilan yang realistis untuk dicapai dalam penerapan SPM yang sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing daerah; Memastikan tersedianya layanan pokok (KRB, RPB, dan Renkon) untuk menjamin layanan yang berkualitas dan tepat sasaran; Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan inovasi dalam menerapkan SPM sub-urusan bencana. 3 4 1 Strategi PemenuhanSPM Bencana 5 Penerapan SPM perlu didukung oleh data yang valid dan terukur dengan pemenuhan yang dilakukan secara bertahap; Memperkuat aspek perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pelaporan penerapan SPM;
TERIMA KASIH 19