Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiaspsiagaan Kampung Sampireun Resort dan Spa, 9 s.d 10 Februari 2023 PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
BNPB harus aktif mengajak stakeholder Pusat dan Daerah agar semua program pembangunan berorientasi Tangguh Bencana (Arahan Presiden Poin 4)
OUTLINE A. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 B. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 C. Tahapan Umum Penyusunan KRB D. Implementasi Dokumen KRB E. Mekanisme Asistensi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGKAJIAN RISIKO BENCANA Masa Berlaku Kajian Masa berlaku kajian risiko bencana daerah adalah 5 tahun. Hal ini disebabkan karena salah satu fungsi utama kajian ini adalah untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Seperti yang diketahui, masa perencanaan penanggulangan bencana adalah selama 5 tahun. Kajian risiko bencana dapat ditinjau secara berkala setiap 2 tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana dan kondisi ekstrim yang membutuhkan revisi dari kajian yang telah ada. Pengkaji Risiko Bencana Pengkajian risiko bencana dapat dilaksanakan oleh lembaga mana pun, baik akademisi, dunia usaha maupun LSM atau pun organisasi lainnya asal tetap dibawah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
TAHAPAN UMUM PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN KRB
PERSIAPAN UMUM
SOSIALISASI DAN INTERNALISASI (1) Catatan : • Audiensi ke Kepala Daerah Sangat penting dilakukan agar mendapatkan dukungan dan juga komitmen dari Kepala Daerah dalam proses penyusunan dokumen KRB serta dapat mengamanatkan kepada OPD lain untuk mendukung penyusunan dokumen KRB • Rakor Pimpinan OPD bertujuan untuk mensosialisasikan kepada OPD terkait penyusunan dokumen KRB
SOSIALISASI DAN INTERNALISASI (2) Ketentuan Umum Rakor Pimpinan OPD: 1. Peserta undangan terdiri dari OPD terkait penanggulangan bencana 2. Narasumber dari Pimpinan OPD/Lembaga/ Organisasi 3. Jika diperlukan dapat mengundang Personil Direktorat PERB/Tim Asistensi Nasional 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 4. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) 5. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 1. Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DKAD) 2. Dinas Sosial (Dinsos) 3. Dinas Kesehatan (Dinkes) 4. Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) 5. Dinas Pendidikan 6. Forum PRB Daerah, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi Rekomendasi OPD yang diundang
PENGUMPULAN DATA DATA PRIMER: 1. Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) 2. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota (IKD) 3. Validasi Lapangan DATA SEKUNDER: 1. Batas administrasi 2. Kependudukan 3. PDRB 4. Data kejadian bencana 5. Peta-peta terkait 6. dsb DATA DARI LINTAS SEKTOR SEHINGGA DIPERLUKAN KOORDINASI ANTAR OPD Ketentuan Pengumpulan Data Sekunder: • Dilaksanaan oleh Pemerintah atau Tim yang ditunjuk oleh BPBD • Pengambilan data di kantor-kantor Instansi/OPD
• Terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian • Dari pencapaian 71 indikator tersebut, diperoleh nilai ketahanan daerah (dengan bukti jawaban tervalidasi) • Dapat dipandu oleh Fasilitator Nasional • Dihadiri oleh OPD terkait • Jawaban kuesioner adalah Kesepakatan OPD FGD Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) Ketentuan Umum: • Menggunakan perangkat penilaian kesiapsiagaan masyarakat atau Inarisk Personal • Dilakukan secara depth interview terhadap perangkat desa yang memahami desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RT/RW, dll) • Prioritas kepada desa-desa dengan tingkat bahaya tinggi • Memiliki keterwakilan secara spasial (distribusi sampel harus merata)
Ketentuan Umum: • Menggunakan data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan • Dilaksanaan oleh Tim Pelaksana yang ditunjuk • Pengolahan data dapat mengacu pada modul teknis yang dikeluarkan oleh BNPB • Sangat diharapkan untuk komunikasi aktif antara Tim Pelaksana dan OPD PENYUSUNAN PETA DAN DRAFT DOKUMEN #1
Sistematika Penulisan
DISKUSI PUBLIK • Tujuan: untuk menjaring masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat • Peserta adalah perwakilan dari pemangku kepentingan • Dipandu oleh Tim Pelaksana
PENYUSUNAN PETA DAN DRAFT DOKUMEN #2 Ketentuan Umum: • Hasil masukan & perbaikan dari Diskusi Publik menjadi input Draft Dokumen #2 • Dilaksanaan oleh Tim Pelaksana yang ditunjuk • Sangat diharapkan untuk Komunikasi Aktif antara Tim Pelaksana dan OPD
REVIEW BNPB • Proses penyampaian hasil yang disusun oleh daerah kepada BNPB • Setidaknya dihadiri oleh Kalak BPBD/Bappeda/Tim Teknis Daerah untuk memaparkan Hasil KRB Kegiatan Output Bentuk Kegiatan Target Peserta Durasi Waktu Review BNPB Melihat kesesuaian hasil dengan acuan dan pedoman yang dikeluarkan oleh BNPB dan untuk integrasi data - Kunjungan Langsung - Pertemuan Via Daring - Tim Penyelenggara BPBD - TimAsistensi KRB 1 Kali
FINALISASI DAN LEGALISASI • Finalisasi berdasarkan semua masukan • Legalisasi oleh Kepala Daerah (Umumnya berupa Peraturan Kepala Daerah)
Contoh legalisasi dokumen KRB
IMPLEMENTASI DOKUMEN KRB Eksisting Emerging Rencana Aksi Daerah DOKUMEN DASAR HUKUM/PEDOMAN Kajian Risiko Bencana (KRB) Perka BNPB No.02/2012 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Perka BNPB No.04/2008 Rencana Aksi Daerah (RAD) Perka BNPB No.04/2008 Rencana Mitigasi Bencana Perka BNPB No.04/2008 Rencana Kontinjensi Bencana PP 21/2008 Rencana Operasi Darurat Perka BNPB No.24/2010 Rencana Pemulihan Bencana Perka BNPB No.11/2008 JENIS DOKUMEN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN
RISIKO BENCANA JIWA TERDAMPAK RUPIAH YANG HILANG HA LINGKUNGAN RUSAK Aksi Terarah/Spesifik Untuk Tiap Jenis Bahaya PERENCANAAN PB Aksi Terarah Menyeluruh Bersifat Umum/Generik KAJIAN RISIKO BENCANA PILIHAN TINDAK/KEGIATAN • Identifikasi masalah pokok (IKD) • Penentuan bahaya prioritas • Penentukan lokasi prioritas PEMANFAATAN KAJIAN RISIKO BENCANA: RPB
PEMANFAATAN KAJIAN RISIKO BENCANA: RTR
http://bit.ly/portal_KRB
PENUTUP • Alur penyusunan KRB bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing daerah; • Dokumen KRB yang tersusun perlu dilegalisasi sehingga menjadi dokumen publik dan menjadi acuan bersama bagi perencanaan penanggulangan bencana; • Dokumen KRB perlu ditindaklanjuti dengan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai acuan untuk penanggulangan bencana; • Dokumen KRB perlu didorong untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan lainnya.
DIREKTORAT PEMETAAN DAN EVALUASI RISIKO BENCANA DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA