PENYELENGGARAAN SPM SUB URUSAN BENCANA FREDRICK SIMATUPANG ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA DIT. MPBK – DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENDAGRI
Sum ber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2023 CAPAIAN SPM KABUPATEN/KOTA CAPAIAN SPM PERINDIKATOR KAB/KOTA 67,69% 68,55% 68,71% 32,31% 31,45% 31,29% Yan Informasi Rawan Bencana Yan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Yan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Capaian SPM BelumTercapai 55,75% 55,50% 56,69% 11,94% 13,05% 12,01% Yan Informasi Rawan Bencana Yan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Yan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penerima Layanan Mutu Layanan CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN 2022
TANTANGAN PENCAPAIAN TARGET SPM SUB URUSAN BENCANA • PERMASALAHAN UTAMA DALAM IMPLEMENTASI SPM SUB URUSAN BENCANA MASIH PADA KETERBATASAN KAPASITAS SDM, PENDANAAN, DAN SARANA PRASARANA. • PERLU ADANYA TEROBOSAN KHUSUS UNTUK MENDORONG PEMDA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SPM SUB URUSAN BENCANA, KHUSUSNYA DENGAN PENDEKATAN PENTAHELIX.
PERAN PEMDA DALAM PEMENUHAN 3 JENIS PELAYANAN DASAR SESUAI PERMENDAGRI 101/2018 • PEMDA DPT MENENTUKAN POLA DAN STRATEGI PENERAPAN SPM SUB-URUSAN BENCANA DI DAERAHNYA MASING2 BERDASARKAN KAPASITAS YG DIMILIKI • SBG SUATU PELAYANAN YG BERHAK DIPEROLEH SETIAP WARGA NEGARA SECARA MINIMAL, PEMDA HRS MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA, PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN, SERTA MELAKUKAN PPE.
Pasal 4 Permendagri 59/2021 tentang Penerapan SPM BAPPEDA MEMASTIKAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PEMENUHAN SPM SUB DIMUAT DLM RPJMD, RENSTRA PD, RKPD DAN RENJA OPD. OPD MEMPRIORITASKAN ANGGARAN UNTUK PEMENUHAN SPM SUB TAPD MEMASTIKAN ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PEMENUHAN SPM DALAM APBD ANGGARAN DISUSUN BERDASARKAN RENCANA PEMENUHAN SPM PERAN KUNCI PEMDA DALAM TAHAPAN PENERAPAN SPM Pasal 10 Permendagri 59/2021
INDIKATOR KINERJA DALAM RKPD Sasaran: Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana Indikator Target Provinsi Kabupaten/kota Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana 100% Jumlah aparatur terkait kebencanaan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau kesiapsiagaan Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan 20% Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya 20% Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana 20% Persentase pendampingan penanganan pasca bencana Persentase penanganan pasca bencana 100% Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100% Sasaran: Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana Indikator Target Provinsi Kabupaten/kota Persentase penanganan pra bencana Persentase penanganan pra bencana 100% Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100% Persentase pendampingan penanganan pasca bencana Persentase pendampingan penanganan pasca bencana 100% Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal 100% PEDUM RKPD 2022 PEDUM RKPD 2023 Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Permendagri Nomor 81 Tahun 2022
CETAK BIRU PENERAPAN SPM SUB URUSAN BENCANA Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana membutuhkan kesepahaman seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sehingga dibutuhkan sebuah Cetak Biru yang dapat menjadi kerangka pikir Bersama sekaligus mampu memfasilitasi kebutuhan akan deskripsi dan diskusi antar organisasi perangkat daerah (OPD) mitra.
CETAK BIRU PENERAPAN SPM SUB DENGAN 7 ELEMEN KUNCI
Inovasi adalah: Ide, gagasan, praktek, atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal baru untuk diadopsi/adaptasi RUANG INOVASI PENCAPAIAN SPM Penerapan SPM memberikan ruang inovasi dalam pencapaiannya selama tetap mengacu pada mutu layanan tiap2 sub-kegiatan yg telah ditetapkan. Ruang inovasi disiapkan agar daerah dpt menyesuaikan implementasi SPM dgn kondisi dan karakteristik tiap2 daerah. MUTU LAYANAN DAN RUANG INOVASI PADA SPM SUB URUSAN BENCANA MUTU LAYANAN SEBAGAI FOKUS TARGET Setiap komponen penyusun sub-kegiatan memiliki mutu layanan sebagai kualitas minimum pelayanan yg berhak diterima warga negara. Mutu layanan merupakan fokus target yg hrs dicapai oleh Pemda dalam pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.
MENGAPA PERLU RUANG INOVASI DAN PENYELARASAN?
APLIKASI SIAP TANGGUH BENCANA SISTEM INFORMASI SIAP TANGGUH BENCANA instrumen berupa Sistem Informasi Manajemen yang dapat meningkatkan efektifitas Pemerintah dan Pemda dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana teknologi web based, Pemerintah maupun Pemda, bisa menggunakan SIAP Tangguh Bencana melalui akses internet MANFAAT SISTEM INFORMASI SIAP TANGGUH BENCANA Memudahkan memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk membuat maupun menghitung anggaran PB Mempercepat pembuatan maupun perhitungan anggaran PB. Meninimalisir kesalahan pembuatan maupun perhitungan anggaran PB mulai dari perhitungan sampai dengan pelaksanaannya. https://pagarspmbencana.kemendagri.go.id/
KOLABORASI PENTAHELIX DALAM PENERAPAN SPM Regulator Pengganda Pendorong Konsep dan Inovasi Akselerator 1. PENGENALAN DAN PENERAPAN 3 LAYANAN SPM 2. PERENCANAAN PARTISIPATIF PENANGGULANGAN BENCANA 3. PENGANGGARAN, PENYIAPAN SDM DAN SARPRAS 4. INISIASI KERJA SAMA DAN KOLABORASI DALAM PENERAPAN SPM 1. MENGOPTIMALKAN SUMBERDAYA YG DIMILIKI UtK MENANGGULANGI BENCANA 2. MEMBERIKAN BANTUAN ANGGARAN, SARPRAS UTK MENDORONG UPAYA PRABENCANA, SAAT BENCANA, DAN PASCABENCANA 1. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KE DLM KURIKULUM DAN EKSTRA KAMPUS BAGI MAHASIWA 2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, MEMBANTU PENYUSUNAN KRB, RPB 3. PENGABDIAN MASYARAKAT, MEMBUAT INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM 3 LAYANAN SPM 1. MEMBERIKAN INFORMASI KEBENCANAAN 2. MENGEDUKASI MASYARAKAT DI KAWASAN RAWAN BENCANA 3. IKUT MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN DAN MEMBANGUN KESADARAN KOLEKTIF PUBLIK 1. MENGETAHUI DAN MENCEGAH ANCAMAN BENCANA YG DPT TERJADI DI LINGKUNGAN SEKITAR 2. TERLIBAT AKTIF DALAM PENCEGAHAN KESIAPSIAGAAN LINGKUNGAN 3. MENYEBARKAN PERINGATAN DINI YG DIRILIS OLEH INSTANSI RESMI 4. MENGEMBANGKAN KETANGGUHAN BERBASIS KELUARGA DAN KOMUNITAS 5. MEMBANTU RESPON CEPAT SAAT TERJADI BENCANA SBG PERTOLONGAN TINGKAT AWAL KOLABORASI PENTAHELIX MERUPAKAN KERANGKA KERJA DALAM BERKEGIATAN DAN BERKARYA AGAR LEBIH MAKSIMAL, KHUSUSNYA DALAM KONTEKS PB KRN PB TDK DPT DILAKUKAN OLEH SATU PIHAK SAJA PP 28/2018 ttg Kerja Sama Daerah PMDN 22/2020 Ttg Tatacara Kerjasama Dgn Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dgn Pihak Ke 3
STRATEGI PENCAPAIANTARGET SPM SUB URUSANBENCANA 1. MENJADIKAN SPM SUB URUSAN BENCANA YG DITETAPKAN SBGI ACUAN DALAM DOKRENDA DI DAERAH 1) MENYUSUN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA (KRB) -------- SPM 2) MENYUSUN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) --------- SPM 3) MENGINTEGRASIKAN RPB DENGAN DOKRENDA (VISI MISI KEPALA DAERAH, RPJMD, RKPD, RENSTRA OPD) 2. MENYUSUN RENCANA PENCAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA YG MEMUAT TARGET TAHUNAN (PELAPORAN) YG DIINTEGRASIKAN KE RPJMD DAN RENSTRA BPBD 3. TARGET TAHUNAN PENCAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA DITUANGKAN DALAM RKPD, RENJA OPD, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN, RENJA DAN ANGGARAN OPD DGN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 4. PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PEMENUHAN SPM SUB URUSAN BENCANA AGAR MENGACU PERMENDAGRI 90/2019 DAN KEPMENDAGRI 050-5889/2021 ATAU REGULASI LAIN TERKAIT 5. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN SPM 6. PENERAPAN SPM PERLU DIDUKUNG OLEH DATA YANG VALID DAN TERUKUR DENGAN PEMENUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERTAHAP; 7. PELIBATAN DAN KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM IMPLEMENTASI SPM SUB URUSAN BENCANA 8. DUKUNGAN PENGGUNAAN ANGGARAN APBN, APBD MELALUI DONOR, DANA DESA 9. PENGUATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN TERKAIT PENERAPAN SPM SUB-URUSAN BENCANA BAIK TEKNIS, SUBSTANSI MAUPUN ADMINISTRASI; 10. DAERAH WAJIB MENYUSUN RENCANA AKSI MELALUI PENETAPAN PERATURAN KEPALA DAERAH
Terima Kasih