PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN - BNPB Garut, 10 Februari 2023 1
PENGERTIAN RENCANA KONTINGENSI Rencana Kontingensi suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yg belum tentu tersebut. Suatu renkon mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi Rencana Kontingensi (UNHCR) suatu proses perencanaan kedepan dalam keadaan tidak menentu dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat/kritis
1. Perencanaan kontingensi dilakukan untuk membantu mengkoordinasikan lembaga, organisasi, dan perorangan untuk memberikan respon yang cepat dan efektif. 2. Perencanaan kontingensi memastikan kemampuan sumberdaya yang tersedia dan menciptakan mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat yang mampu mempersingkat respon bencana dan yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa. 3. Perencanaan kontingensi merupakan ikhtiar menyatukan komitmen di antara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi. 4. Perencanaan kontingensi mewujudkan rencana konkrit dan berlanjut sampai keadaan darurat terjadi dan dapat dilanjutkan apabila bahaya tidak lagi mengancam. 5. Perencanaan kontingensi untuk menggerakkan sumberdaya secara efektif saat penanganan darurat terjadi Rujukan : UU 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana PP 21/2008 Tentang penyelenggaraan PB Pedoman penyusunan rencana Kontingensi 5.0 FUNGSI DAN PERENCANAAN KONTINGENSI
Penyusunan Recana Kontingensi ALUR SISTEM PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA Kajian Risiko Bencana (KRB) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Rencana-Rencana Teknis PRB/Rencana Aksi PRB RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana) Rencana Kontingensi (Renkon) Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Reknonstruksi (Renaksi RR)
Penyusunan Recana Kontingensi Tentang Rencana Kontingensi Proses perencanaan terhadap skenario dampak satu ancaman tertentu yang menunjukkan indikasi atau penanganannya menjadi prioritas Menyusun respon yang lebih baik berdasar proyeksi situasi darurat Memuat kesepakatan atas sistem respons termasuk tujuan, kebijakan, strategi, mekanisme tindakan teknis, pembagian tugas, dan pengerahan sumberdaya Proses perencanaan terhadap skenario dampak satu ancaman tertentu yang menunjukkan indikasi atau penanganannya menjadi prioritas Menyusun respon yang lebih baik berdasar proyeksi situasi darurat Memuat kesepakatan atas sistem respons termasuk tujuan, kebijakan, strategi, mekanisme tindakan teknis, pembagian tugas, dan pengerahan sumberdaya
Penyusunan Recana Kontingensi Penyusunan Dokumen Renkon Mengacu pada Pedoman Versi 5.0 pengarusutamaan gender, disabilitas dan anak di tingkat lokal Memperkuat aksi Kemanusian yang Efektif dan Efisien
Penyusunan Recana Kontingensi PenerimaManfaat Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana Rencana Kontingensi menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Operasi jika keadaan darurat terjadi
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Asing dalam Penanggulangan Bencana 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap; 13. Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020- 2044; 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Standard Pelayanan Minimum Sub Urusan Penanggulangan Bencana. 18. SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana SNI 8751:2019 tentang Perencanaan Kontingensi DASAR HUKUM
Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Penanggulangan Bencana Sebagai Urusan Wajib Daerah
PB DALAM SPM KEBENCANAAN INFORMASI RAWAN BENCANA 1. PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA 2. SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA (PER JENIS BENCANA) 3. PENYEDIAAN DAN PEMSANGAN RAMBU EVAKUASI DAN PAPAN INFORMASI KEBENCANAAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 1. PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI; 2. PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA; 3. PEMBUATAN RENCANA KONTINJENSI; 4. GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA; 5. PENGENDALIAN OPERASI DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA; 6. PENYEDIAAN DAN PENGOPERASIAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA; 7. PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 1. PENGKAJIAN CEPAT; 2. PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA; 3. AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA STANDAR PELAYANAN MINIMAL Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana menggaris bawahiKajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulanga n Bencana dan Rencana Kontinjensi sebagai salah satu dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
URGENSI Mandat Permendagri 101/2018 bahwa Renkon sebagai urusan wajib Pemda dalam SPM, merupakan prasyarat bagi kegiatankegiatan lain baik pada Pencegahan & Kesiapsiagaan Bencana maupun Penyelamatan & Evakuasi Korban Bencana. INFORMASI RAWAN BENCANA PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA PENYELAMATAN & EVAKUASI KORBAN Penyusunan KRB Penyusunan RPB Respon Cepat KLB KIE rawan bencana (per jenis bahaya) Pembuatan RENKON Respon Cepat Darurat Bencana Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Gladi Kesiapsiagaan Bencana Pencarian, Pertolongan & Evakuasl Korban Dalops & Penyediaan Sarpras Kesiapsiagaan Penyediaan Peralatan Perlindungan & Kesiapsiagaan Rencana Penangangan Kedaruratan Bencana (RPKB) sebagai mandat PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan PB, pasal 16 ayas 1,2 dan 3 belum termaktub dal am permendagri 101/2018
SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT TRANSISI KE PEMULIHAN SAAT BENCANA PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI Berisi kegiatan dan penyiapan sumberdaya, serta pelaku, saat bencana PENANGANAN DARURAT PRA BENCANA PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI PASCA BENCANA dilaksanakan sesegera mungkin setelah mengetahui risiko atau ada tanda-tanda awal akan terjadi bencana
PRINSIP PRINSIP PENJELASAN Sebelum darurat Kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah & sistem penanganan ke depan, yang akan diambil sebelum keadaan darurat terjadi. Mengetahui risiko, & untuk mengurangi risiko Setelah ada kajian risiko bencana, setelah ada peringatan bahaya, dilakukan untuk mengurangi risiko lebih tinggi. Memastikan penanganan darurat tunggal beserta turunan & kondisi yang mempersyaratkannya. Renkon disusun untuk satu jenis ancaman (apa) saja, beserta bahaya ikutannya & kondisi bahaya seiring yang mempersyaratkannya. Misal Banjir genangan dengan diare; atau kebakaran hutan dengan ISPA, yang seiring dengan bahaya lain, misalnya kondisi pandemi. Kesepakatan bersama, inklusif & partisipatoris Skenario, tujuan, prosedur ditentukan berdasarkan kesepakatan. Melibatkan parapihak dengan proses terbuka serta Dapat dioperasionalkan Semua prosedur harus masuk akal, bisa dijalankan, mudah dipahami, bisa dijadikan dasar rencana operasi, & memahami rantai prasyarat, & melakukan pembaruan.
Penyusunan Recana Kontingensi 3 Pilar Rencana Kontingensi Lingkup Bahaya dan Resiko Bencana • Jenis Bahaya, atau Ancaman yang disusun perencanaan Kontigensinya Lingkup Wilayah Resiko • Penjelasan batas kewenangan yang dikelola penanganan kedaruratannya, seperti desa, kabupaten, Provinsi, Nasional, atau berbasis kawasan Lingkup Pelaksana Aksi • Penjelasan tatakelola dan tata penanganan kedaruratan baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, kelompok masyarakat, Lembaga non pemerintah dan pihak terkait yang dilibatkan dalam penanganan kedaruratan.
PROSES Memahami setiap tahapan proses untuk memastikan kepada para pelaku atas substansi mandat tertanggung gugat dalam SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. TAHAPAN SUBSTANSI PELAKU Persiapan Penyusunan KAK, penentuan jenis bahaya, identifikasi & pengorganisasian pelaku, pengumpulan & pengelolaan data Tim Penyusun (Tim Teknis, Penulis, Sekretariat) Narasumber, & Fasilitator Penyusunan Penentuan cakupan kedaruratan, pengembangan kerangka tanggapan, penentuan rancangan tanggapan Tim Penyusun, Narasumber, & Fasilitator Finalisasi konfirmasi kesepakatan parapihak, penyempurnaan draf renkon Tim Penyusun Tindak Lanjut / Pemutakhiran & Pengujian Formalisasi renkon, penyepakatan komitmen parapihak, uji renkon, pemutakhiran & pengujian renkon Tim Penyusun
Penyusunan Recana Kontingensi
Penyusunan Recana Kontingensi Hal hal Pokok dalam Rencana Kontingensi 5.0
Penyusunan Recana Kontingensi Keterlibatan Pihak No Keterlibatan Pihak 1 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota 2 Komandan Kodim 3 Kapolres 4 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Kota 5 Komandan Kodim 6 Kapolres 7 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 8 Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota 9 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota 10 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 11 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 12 Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota 13 Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota 14 Kepala BPKAD Kabupaten/Kota 15 Kepala Basarda Kabupaten/Kota 16 Kepala Bulog Kabupaten/Kota 17 Direktur Operasional PLN Kabupaten/Kota 18 Ketua PMI Kabupaten/Kota 19 Direktur Operasional PDAM Kabupaten/Kota 20 Kepala BPS Kabupaten/Kota 21 Kepala Stasiun BMKG Kabupaten/Kota 22 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota 23 Organisasi Disabilitas Kabupaten/Kota 24 Ketua Forum CSR Kabupaten/Kota 25 Ketua RAPI Kabupaten/Kota 26 Ketua PHRI Kabupaten/Kota 27 Perwakilan Camat (wilayah terdampak) Kabupaten/Kota 28 Perwakilan Kepala desa Terdampak 29 Forum PRB Kabupaten/Kota 30 Perwakilan Media Pihak yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan masing masing Daerah
Penyusunan Recana Kontingensi 1. KRB, 2. RPB, 3. RPKB, 4. Data ketersediaan Sumber daya, 5. Perda terkait penanggulangan bencana, 6. SOP tentang penanggulangan bencana, 7. Data data kependudukan, Infrastruktur dan sarana prasarana, (BPS dalam angka- edisi terbaru, data keterpaparan bencana, data disabilitas daerah, sekolah, rumah sakit, serta pelayanan publik lainnya. ). 8. Peta Rencana Evakuasi 9. Data histori bencana atau skenario berdasar Analisa 10. RPJMD 11. BPBD terkait menyiapkan tim penulis KEBUTUHAN DATA Tim penulis disediakan oleh BPBD dan menjadi tanggung jawab BPBD terkait
Penyusunan Recana Kontingensi Contoh Berita Acara Penyusunana Renkon *Di buat saat tahap penyusunan renkon
Penyusunan Recana Kontingensi Contoh Lembar Komitmen Penyusunana Renkon *dibuat saat dokumen renkon sudah difinalisasi
TERIMA KASIH “mari bersama - sama mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana demi masa depan yang lebih baik” , @PRB_BNPB , PRB_BNPB , direktorat PRB BNPB