Kebijakan Subsidi LPG 3 kg

Kebijakan
Subsidi
LPG 3 kg

Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Jl. Pemuda No. 148 Semarang

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

DAFTAR ISI

Daftar Isi..................................................................................................................... 1
Kata Pengantar.................................................................................................... 2
Dasar Regulasi Subsidi LPG.................................................................... 3
Ruang Lingkup LPG Bersubsidi 3 kg.............................................. 5
Alur Distribusi LPG dari Sumber LPG........................................... 7
Sistem Rantai Pasok Penyaluran LPG 3 kg............................. 8
Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah........................ 10
Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Kota
Semarang................................................................................................................... 12
Tim Monitoring LPG 3 kg di Kota Semarang........................ 13
Permasalahan yang Dihadapi............................................................... 14
Rekomendasi............................................................................................................ 15

1

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

Kata Pengantar

Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg atau yang
lazim dikenal dengan istilah gas elpiji merupakan salah satu
jenis barang penting yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Kecukupan LPG 3 kg sesuai dengan tingkat konsumsi yang
dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu menjadi tugas
dan tanggungjawab pemerintah dan pihak lainnya yang
terkait.

Kebijakan subsidi gas LPG 3 kg pada awalnya merupakan
program peralihan penggunaan minyak tanah ke LPG yang
sudah dimulai sejak tahun 2007. Subtitusi penggunaan minyak
tanah ke LPG dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk
menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar dan
mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan
beban keuangan negara. Subsidi yang dilakukan oleh
pemerintah bagian dari kebijakan fiskal strategis nasional
dalam beberapa tahun terakhir.

2

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

Dasar Regulasi Subsidi LPG

Landasan hukum yang digunakan dalam melakukan
pendistribusian LPG 3 kg sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang
Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga
Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga
Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi
Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani
Sasaran

3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun
2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan
Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan
Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap
Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi
Petani Sasaran

3

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

1.
2.
3.

4. ...Dasar Regulasi Subsidi LPG

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG
Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan
Usaha Mikro

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan
Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian
Liquefied Petroleum Gas

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 &
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu
di Daerah

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 116/PMK/02/2016 tentang Tata Cara
Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum
Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram

4

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

Ruang Lingkup LPG Bersubsidi 3 kg

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun
2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan
Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, pada
pasal 3 ayat (1) "Penyediaan dan pendistribusian LPG tabung
3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha
mikro."

Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas
penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam
lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk
dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 kg termasuk tabung,
kompor gas beserta peralatan lainnya.

Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik
perorangan yang mempunyai legalitas penduduk,
menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup
usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan
menggunakan LPG Tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas
beserta peralatan lainnya.

5

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

...Ruang Lingkup LPG Bersubsidi 3 kg

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan
Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal
Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air
Bagi Petani Sasaran pada pasal 1, Nelayan Sasaran dan
Petani Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nelayan Sasaran adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan
berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT) dan
menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13
(tiga belas) Horse Power.

Petani Sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian
paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar, kecuali untuk
transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua)
hektar, dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan
atau holtikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya
paling besar 6,5 (enam koma lima) Horse Power.

6

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

Alur Distribusi LPG dari Sumber LPG

Mekanisme penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg
dilakukan oleh Pertamina sebagai badan usaha yang
ditugaskan oleh Menteri ESDM berdasarkan Perpres Nomor
104 Tahun 2007. PT Pertamina bertanggungjawab atas
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan
penyaluran LPG Tabung 3 kg untuk rumah tangga, usaha
mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran, termasuk
menjamin ketersediaannya. Untuk menjamin penyediaan LPG
bersubsidi, Pertamina dapat melakukan impor LPG apabila
produksi di dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan nasional LPG tabung 3 kg.

7

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

Sistem Rantai Pasok Penyaluran LPG 3 Kg

Mekanisme distribusi atau penyaluran LPG 3 kg dari depot
hingga ke pengecer dan konsumen dapat dilihat melalui rantai
pasok produsen-konsumen berikut :

8

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

...Sistem Rantai Pasok Penyaluran LPG 3 Kg

Sistem rantai pasok penyaluran LPG bersubsidi 3 kg terdiri
dari 5 (lima) lini yaitu :

1. Depot atau Commodity Supplier, yang bertugas sebagai
penyedia komoditas LPG

2. Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk LPG (SPPBE)
untuk mengangkut, mengisi, dan menyerahkan LPG dalam
bentuk tabung atau curah kepada agen

3. Agen yang melayani penjualan refill maupun tabung LPG
3 kg perdana

4. Pangkalan/Sub Agen, yang bertugas menyalurkan LPG
kepada konsumen

5. Konsumen, yakni rumah tangga, usaha mikro, nelayan
sasaran, dan petani sasaran

Dalam penyalurannya, pangkalan/sub agen dapat

memanfaatkan jalur distribusi non formal melalui pengecer

atau warung, dan pedagang keliling, atau langsung

mendistribusikannya kepada konsumen.

9

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
2461/MG.05/DJM/2022, Konsumen LPG seperti restoran, hotel,
usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian
(diluar Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 dan yang
belum dikonversi), usaha tani tembakau dan usaha jasa las
dilarang menggunakan LPG 3 kg yang merupakan LPG
bersubsidi.
Peran dan kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan pembinaan dan
pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg
diatur dalam :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, Lampiran DD Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan Sub Urusan Stabilitas Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain :
1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota
2. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stock barang
kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
kabupaten/kota

10

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

...Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 pasal 2 ayat (6)
b yang termasuk jenis barang penting salah satunya gas
LPG 3 kg.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 28 Tahun 2021 pasal 32 ayat (2) bahwa untuk
melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas
penyediaan dan pendistribusian LPG, Direktorat Jenderal
dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pasal
33 bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan
pengawasan atas HET LPG 3 kg.

11

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg
di Kota Semarang

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Semarang Nomor
541/1148, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg di
Kota Semarang ditetapkan sebagai berikut :

Harga ex Pertamina (Depot

LPG Pertamina atau Stasiun

Pengisian LPG), termasuk

PPN 10% Rp. 11.500,-
Keuntungan Agen LPG 3 kg Rp. 1.200,-
Biaya Operasional untuk

Agen Rp. 1.500,-
Harga Jual Agen ke Sub Rp. 14.250,-
Penyalur/Pangkalan

Margin Pangkalan/Sub

Penyalur Rp. 1.250,-
HET LPG Tabung 3 kg di Rp. 15.500,-
Pangkalan

Margin Pengecer Rp. 1.500,-
Harga Konsumen di Pengecer Rp. 17.000,-

12

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

Tim Monitoring LPG 3 kg di Kota Semarang

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor
510/102 Tahun 2022, Tim Monitoring dan Koordinasi LPG
Bersubsidi 3 kg di Kota Semarang terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian dan SDA Setda
Kota Semarang

2. Dinas Perdagangan Kota Semarang
3. Satpol PP Kota Semarang
4. Polrestabes Kota Semarang
5. PT Pertamina Patra Niaga Kota

Semarang
6. Hiswana Migas DPC Semarang
7. Lembaga Pembinaan dan Pengawasan

Konsumen (LP2K) Provinsi Jawa
Tengah

13

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

Permasalahan yang Dihadapi

Terdapat hal-hal yang harus tetap menjadi perhatian
pemerintah karena berbagai persoalan dalam pelaksanaan
program LPG bersubsidi 3 kg.

Pertama, dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007
dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 telah
ditetapkan bahwa penerima subsidi LPG 3 kg adalah rumah
tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Dalam pelaksanaannya tabung gas LPG 3 kg dijual secara
bebas di pasaran sehingga semua masyarakat khususnya
masyarakat menengah keatas juga dapat menggunakan
subsidi gas LPG 3 kg secara bebas.
Kedua, kelangkaan barang dan HET yang tinggi. Disparitas
harga antara tabung LPG 3 kg dengan tabung gas lain cukup
tinggi, sehingga menyebabkan banyak kalangan yang membeli
tabung 3 kg. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap
tabung 3 kg menjadi tinggi. Kenaikan permintaan tidak
berbanding lurus dengan kuota tabung LPG yang telah
disediakan menjadi penyebab kelangkaan tersebut. Di
beberapa tempat kejadian tersebut dimanfaatkan oleh para
pengecer untuk menaikkan HET yang cukup tinggi.

14

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan
pemerintah dalam mengambil keputusan sebagai berikut :

Pertama, pendataan. Pemerintah harus memiliiki data yang
jelas dan sama antar kementerian tentang jumlah masyarakat
yang membutuhkan kompensasi subsidi gas LPG 3 kg. Hal ini
dilakukan agar mekanisme distribusi by name by address
dapat berjalan dengan efektif.
Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa nominal
kompensasi subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat
yang telah didata layak subsidi sesuai dengan kebutuhan
sehingga tidak membebani penerima subsidi tersebut.
Ketiga, pengawasan dari berbagai stakeholder terkait agar
pemberian kompensasi memang diterima oleh penerima subsidi
yang layak dan terdata.
Keempat, percepatan pengembangan jaringan gas alam agar
tersedia kebutuhan gas murah untuk masyarakat serta mencari
alternatif bahan bakar baru yang dapat tetap ramah
lingkungan agar ketergantungan terhadap penggunaan LPG
dapat menurun.

15

Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang

TERIMA KASIH

16