WAHYU INTAN, S.Pd PPT PERTEMUAN 3 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx ( UUD NRI DAN TAP MPR).pptx FIXXX-dikonversi (1)

BAB 3.
MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

SUB BAB C. PROSES PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN

OLEH: WAHYU INTAN, S.PD

1 Sebagai Hukum Dasar Peraturan Peru
ndang-undangan
UUD 1945
Sumber Hukum bagi :
❖ Mengikat setiap warga negara ❖ Peraturan perundang-undangan
❖ Berisi norma dan ketentuan yan ❖ Hukum tertinggi dalam tata uruta

g harus ditaati n peraturan perundang-undanga
n di Indonesia

UUD 1945 Disusun oleh BPUPKI (10 s/d 16 Juli 1945
Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Diamandemen
MPR Tuntutan reformasi dalam sistem Pemerintahan di I
ndonesia

MPR : Lembaga yang berwenang mengubah d
an menetapkan UUD 1945

TATA CARA PERUBAHAN UUD 1945

Tata cara perubahan UUD 1945 oleh MPR berdasarkan pasal 37
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persyaratan
utama :
• Harus dihadiri 2/3 anggota MPR
• Dan disetujui oleh sekurang kurangnya 50% + 1 anggota yang

hadir

KESEPAKATAN DASAR DALAM PERUBAHAN
UUD 1945 ADALAH SBB :

• Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
• Penjelasan UUD 1945 memuat hal hal normatif akan

dimasukkan kedalam pasal pasal
• Melakukan perubahan dengan cara adendum

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
PERUBAHAN PASAL-PASAL

Usul perubahan diajukan oleh Diajukan secara tertulis dan
sekurang-kurangnya 1/3 dari ditunjukkan dengan jelas bagian

jumlah anggota MPR yang diusulkan untuk diubah
[Pasal 37 (1)****] beserta alasannya
[Pasal 37 (2)****]

Khusus mengenai bentuk MPR
Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak dapat dilakukan ➢ Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurang
nya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37
perubahan (3)****]
[Pasal 37 (5)****]
➢ Putusan dilakukan dengan persetujuan sek
urangkurangnya50% +1 anggota dari selur
uh anggota MPR [Pasal 37 (4)****]

2 KETETAPAN MPR

Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan
hukum yang mengikat kedalam dan keluar majelis

Ke dalam Mengikat Seluruh Anggota Majelis

Ke luar Mengikat Setiap Warga Negara, Lembaga Masyarakat dan
Lembaga Negara

KETETAPAN MPR

Yang dimaksud dengan Ketetapan MPR menurut UU No. 12
Tahun 2011 adalah:

1. Ketetapan MPRS
2. Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
I/MPR/2003.

UJI KOMPETENSI

• 1. MENCATAT ISI MATERI PELAJARAN
• 2. TULISKAN 5 KETETAPAN MPR YANG BERLAKU DI NEGARA INDONESIA