The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lujenglutvia22, 2023-01-03 22:10:46

BAHAN AJAR (MEDIA PEMBELAJARAN DESIGN THINKING)

bahan ajar

BAHAN AJAR

TEMA : UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945

KELAS/ SEMESTER : X/ GANJIL

Disusun Oleh
1. Anggi Maharani
2. Kessy Masita
3. Lujeng Lutvia
4. Vita Febrian
5. Nugroho Nur W

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2022

BAHAN AJAR

Fase : E

Elemen : UUD NRI 1945

CP : peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peta Konsep

A. Pengertian Hak Warga Negara dan Kewajiban Warga Negara
Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan (mutlak) oleh setiap manusia
sejak ia diciptakan. Hak menurut Prof. Dr. Notonagoro adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak
tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.
Contoh hak
 hak mengemukakan pendapat
 hak memperoleh pendidikan yang layak
 hak beragama, hak untuk hidup, hak mengembangkan kebudayaan, hak mendapatkan
nilai bagus dari guru, hak tidak diperbudak, dan lain-lain.

hak mengemukakan pendapat

hak memperoleh pendidikan yang layak

Hak untuk beragama
Menurut Jimly Asshiddiqie, hak warga negara meliputi hak konstitusional yaitu hak-
hak yang diatur dalam undang-undang dasar, dan hak legal atau hak hukum yaitu hak
diatur di dalam peraturan perundang-undangan selain undang-undang dasar, seperti dalam
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Sedangkan
menurut Prof. Dr. Notonagoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang
semestinya dibiarkan atau diberikan semata-mata oleh pihak tertentu tidak dapat oleh
pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang

berkepntingan. Contohnya yaitu mentaati peraturaturan lalu lintas, melaksanakan tata
tertib di sekolah, membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan, sebagai pelajar harus rajin
belajar, melaksanakan tugas yang diberikan bapak/ibu guru dengan sebaik-baiknya, dan
masih banyak lagi.

B. Macam-macam Hak Warga Negara dan Kewajiban Warga Negara
Sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, macam-macam hak warga negara sebagai berikut

Macam-macam Hak Warga Negara

a. Hak atas kewarganegaraan
Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 Ayat (1) dan
(2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut
bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukan adanya keseimbangan antara hak
dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua
hal ini.

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan
sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak.

d. Hak dan kewajiban bela negara
Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban
warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara
merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia

e. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
Pasal 28 menetapkan hak warna negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan

ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan
berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.
f. Kemerdekan memeluk agama
Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa.
Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut
agamanya dan kepercayaan itu.
g. Hak mendapat pendidikan
Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam
alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban
mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk
mendapatkan pendidikan.
h. Kebudayaan nasional Indonesia
Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam
mengembangkan nilai-nilai budaya nya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan
hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya.
i. Kesejahteraan sosial
Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi
Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat.
 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
 Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan.

Macam-macam Kewajiban Warga Negara
a. Pasal 23 A : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan undang-undang. pasal ini mengamanatkan tentang kewajiban
membayar pajak.
b. Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya
c. Pasal 27 ayat (3) : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara

C. Kasus-kasus pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban warga negara
a. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Warga Negara
 Sikap egois dan mementingkan diri sendiri
 Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah
 Tidak toleran
 Penyalahgunaan kekuasaan
b. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

www.antaranews.com/berita/3333954/tersangka-korupsi-puskesmas-bungku-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor

Perhatikan gambar diatas ini apakah termasuk dalam pelanggaran hak terhadap warga
negara?
Hak warga negara Indonesia dijamin oleh negara, hal ini sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945. Pada gambar diatas termasuk dalam pelanggaran hak terhadap warga
negara karena telah merampas hak warga negara mendapatkan kehidupan lebih layak.
Pada saat ini hak cenderung diutamakan daripada kewajiban asasi warga negara. Tiap

warga negara hendaknya menyadari pentingnya pelaksanaan kewajiban asasi. Hak
dan kewajiban pada dasarnya tidak dapat dipisahkan.

 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
 Kasus Marsinah Marsinah

Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivis hak-hak pekerja di PT
Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Ia meninggal secara mengenaskan
dan diduga mnejadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan,
penganiayaan, dan pembunuhan.

 Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)

Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998, terdapat empat mahasiswa
meninggal dan puluhan lainnya luka-luka

 Kasus Bom Bali

Terjadi perisitiwa pengeboman di Bali tahun 2002 dan 2005 yang dilakukan
oleh teroris. Peristiwa tersebut menelan banyak korban rakyat sipil, baik warga
asing maupun warga negara sendiri.
 Kasus pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Pengingkaran kewajiban sering kita temukan, antara lain sebagai berikut:

 Melakukan pelanggaran hukum
Pelanggaran tertib lalu lintas

 Pengingkaran kewajiban untuk membela negara antara lain terlihat
dalam perilaku tawuran, merusak fasilitas umum.

 Pengingkiran kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang
lain antara lain terlihat dalam perilaku, seperti melakukan
perundungan (bullying).

 Pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara

 Pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar antara lain
tindakan bolos sekolah

D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah terlihat
dengan diterbitkannya peraturan-peraturan sebagai berikut:
a. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
b. UU RI No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
c. UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dsb

Pengingkaran terhadap kewajiban tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ada dua cara
yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban yaitu...

a. Preventif
Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum
pengingkaran kewajiban itu terjadi. Misalnya melalui proses sosialisasi kewajiban-
kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Antara lain memberikan tulisan,
spanduk, dan iklan layanan masyarakat.

b. Represif
Tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban
terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya pemberlakuan denda
bagi mereka yang parkir di jalan umum dan tidak pada tempat parkir yang ditentukan.

Daftar Pustaka

Kardiman, Yuyus, dkk. 2022. Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta:
Erlangga

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.2015.Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia


Click to View FlipBook Version