BAHAN AJAR ELEMEN : NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KELAS/ SEMESTER : X/ GENAP Disusun Oleh LUJENG LUTVIA, S.Pd. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2023
PENDAHULUAN Prakata Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Peranannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 mengandung cita- cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat yang dijelaskan didalam batang tubuh UUD 1945. Dalam perkembangannya, batang tubuh UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Amandemen yang dilakukan bertujuan untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, atau untuk membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan, demi penyempurnaan UUD 1945. Dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam pelaksanaan ketatanegaraan. Sehingga tidak ada celah untuk melakukan pelanggaran terhadapnya. Pemikiran untuk melaksanakan amandemen didasarkan pada kenyataan yang terjadi selama masa pemerintahan orde lama dan baru, sehingga kehidupan ketatanegaraan berjalan secara sentralisasi kekuasaan sepenuhnya ditangan presiden. Karena latar belakang inilah, UUD 1945 menjadi suatu peraturan dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Amandemen UUD 1945 dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, amandemen pertama dilaksanakan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal UUD 1945. Selanjutnya amandemen kedua dilaksanakan pada tahun 2000, amandemen ketiga dilaksanakan pada tahun 2001, dan amandemen terakhir dilaksanakan pada tahun 2002 dan disahkano pada tanggal 10 Agustus 2002. Amandemen UUD 1945 mengawali kehidupaan ketatanegaraan baru bagi rakyat Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan rakyat. Disamping itu, Sebagai warga negara, kita hendaknya memahami UUD 1945. Sehingga kita dapat menjalankan fungsi kita sebagi seorang intelek yang dapat mengkritik jalannya pemerintahan. Untuk itu, penulis membahas makalah yang bertemakan UUD 1945, yang berisi mengenai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis,konstitsi, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945, isi pokok batang tubuh UUD 1945, hubungan antar lembaga-lembaga negara dan hak asasi manusia. Malang,.............. Penulis
Daftar Isi 1. Pendahuluan Prakata Daftar isi Deskripsi Singkat 2. Inti A. Status warga negara B. Asas-asas Keawrganegaraan C. Penentuan status kewarganegaraan D. Asas kewarganegaraan Indonesia E. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia F. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia G. Wilayah negara Indonesia H. Usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga keutuhan NKRI 3. Penutup A. Rangkuman B. Tes Formatif C. Daftar Pustaka
DESKRIPSI SINGKAT Bahan ajar ini dibuat sebagai acuan dalam memberikan materi pembelajaran didalam modul ajar yang dapat digunakan sebagai panduan dalam mempelajari tentang peran Warga Negara Indonesia dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud sikap nasionalisme dan patriotisme. Capaian Pembelajaran Peserta didik mampu memberi contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat dan warga negara; Peserta didik mampu memahami peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Tujuan Pembelajaran Melalui diskusi peserta didik mampu memahami peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia.
INTI A. Status Warga Indonesia Sebelumnya telah disebutkan beberapa istilah kependudukan seperti rakyat, penduduk, dan warga negara. Apakah semua istilah tersebut sama pengertiannya? Satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama, jadi jawabannya adalah tidak sama. Masing-masing istilah memiliki pengertian yang berbeda sebagai berikut. 1. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk ialah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. 2. Sementara itu warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. 3. Selanjutnya, rakyat adalah penghuni Negara yang mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. 1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Perlu ketahui bahwa di Indonesia juga cukup banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Indonesia. Contohnya adalah anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. B. Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 51). Oleh karenanya, asas kewarganegaraan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia pula. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut: 1. Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. 2. Asas ius soli (asas kedaerahan/tempat kelahiran), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.
Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk, yakni: 1. Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. 2. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga mengganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. C. Penentuan Status Kewarganegaraan Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 52) dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazimnya menggunakan dua stelsel sebagai berikut: 1. Stelsel aktif, artinya seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa). 2. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa). D. Asas Kewarganegaraan Indonesia Lalu seperti apa penentuan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia? asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara Indonesia? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. 1. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. 2. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. 3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. 4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. E. Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia. Sementara itu, orang dari bangsa asing yang ingin menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada
pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. 1. Naturalisasi Biasa Orang dari bangsa asing yang ingin mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 9 UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 2006, yakni sebagai berikut. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturutturut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara satu tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. 2. Naturalisasi Istimewa Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Maksudnya, naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara tanpa syarat-syarat seperti pada naturalisasi biasa, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. F. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. 4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. 5. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia. 6. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. 7. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. 8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan
pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. G. Wilayah Negara Indonesia Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bunyi Pasal 25A UUD 1945 yang mengatur: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Merujuk pada amanat dalam pasal di atas, dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia tertuang dalam undang-undang yaitu UU 43/2008. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 UU 43/2008 menyebutkan pengertian wilayah negara yaitu: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalahsalah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairankepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya,termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Singkatnya, wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan batas wilayah negara Indonesia yaitu: a. di darat berbatas dengan: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; b. di laut berbatas dengan: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Lebih lanjut, batas wilayah negara Indonesia, termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral. Jika tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundangundangan dan hukum internasional. H. Usaha yang Dapat Dilakukan dalam Menjaga Keutuhan NKRI Sebagai warga negara yang baik, masing-masing dari kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lantas usaha apa saja yang dapat dilakukan dalam menjaga keutuhan NKRI? Jika mendapat pertanyaan mengenai usaha apa saja yang dapat dilakukan dalam menjaga keutuhan NKRI, jawabannya adalah usaha tersebut bisa kita lakukan dalam sikap sehari-hari. Usaha apa saja yang dapat dilakukan dalam menjaga keutuhan NKRI antara lain: 1. Lingkungan Keluarga Sikap rela berkorban untuk membantu korban bencana alam Melaksanakan kewajiban membayar pajak Memasang bedera merah putih untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia 2. Lingkungan Sekolah Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin
Melaksanakan kerja bakti untuk memelihara lingkungan sekolah dan mengumpulkan sumbangan untuk membantu korban bencana alam Sikap saling menghormati di antara warga sekolah yang berbeda suku, ras, dan agama. 3. Lingkungan Masyarakat Harus patuh terhadap norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong-royong untuk kepentingan bersama. Harus mampu menunjukkan sikap hidup rukun, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan teman, walaupun kenyataannya berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Membiasakan diri hidup disiplin, menjunjung tinggi kejujuran, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Rela berkorban untuk mengatasi ancaman demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjauhi permusuhan, memelihara kerjasama, dan saling menghormati antarsesama dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada dasarnya, keanekaragaman dalam masyarakat di Indonesia dapat diolah menjadi sebuah kekuatan besar. Kekuatan ini berguna dalam menangkal semua gangguan dan ancaman yang berupaya memecah belah persatuan. Lantaran itulah diperlukan usaha-usaha untuk menjaga keutuhan NKRI yang harus diterapkan oleh masing-masing warga negara. Bagaimana Sikap Dalam Menjaga Keutuhan NKRI? Bagi Rakyat Indonesia, Pancasila merupakan pedoman yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal itu pula yang mendorong terciptanya Cinta Tanah Air dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, Pendidikan Pancasila sangat penting ditanamkan kepada seluruh Rakyat Indonesia agar mampu bersikap dan berpedoman pada Pancasila. Sehingga bisa menjaga keutuhan NKRI, dimana ini menjadi kewajiban semua warga negara Indonesia. Artinya semua warga negara harus menjaga maupun melindungi NKRI dari berbagai macam hal yang mungkin bisa mengancam keutuhan NKRI. Dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, setidaknya ada tiga sikap yang perlu kita tanamkan sedini mungkin dan menjadi pegangan bagi setiap warga negara Indonesia. Adapun sikap-sikap tersebut antara lain: a. Cinta Tanah Air Sikap cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui berbagai cara, yaitu : Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. b. Membina Persatuan dan Kesatuan di Manapun Kita Berada Semboyan Bhineka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Meskipun ditengah kemajemukan bangsa Indonesia, tetapi mampu membangun
kesatuan bangsa yang kokoh. Maka membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara sangat penting. Adapun beberapa tindakan yang menunjukan usaha membina persatuan dan kesatuan diantaranya: Menjalin kerjasama antardaerah Menjalin persahabatan antarsuku bangsa, misalnya dengan memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam. Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. c. Sikap Rela Berkorban Rela berkorban yaitu kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain maupun bangsa dan negara walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri.
PENUTUP A. Rangkuman 1. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk ialah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. 2. Sementara itu warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. 3. Selanjutnya, rakyat adalah penghuni Negara yang mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Lalu seperti apa penentuan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia? asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara Indonesia? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. b. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. c. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. d. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. e. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu, Pendidikan Pancasila sangat penting ditanamkan kepada seluruh Rakyat Indonesia agar mampu bersikap dan berpedoman pada Pancasila. Sehingga bisa menjaga keutuhan NKRI, dimana ini menjadi kewajiban semua warga negara Indonesia. Artinya semua warga negara harus menjaga maupun melindungi NKRI dari berbagai macam hal yang mungkin bisa mengancam keutuhan NKRI. Dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, setidaknya ada tiga sikap yang perlu kita tanamkan sedini mungkin dan menjadi pegangan bagi setiap warga negara Indonesia. Adapun sikap-sikap tersebut antara lain: a. Cinta Tanah Air Sikap cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. b. Membina Persatuan dan Kesatuan di Manapun Kita Berada Semboyan Bhineka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Meskipun ditengah kemajemukan bangsa Indonesia, tetapi mampu membangun kesatuan bangsa yang kokoh. Maka membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara sangat penting. c. Sikap Rela Berkorban Rela berkorban yaitu kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain maupun bangsa dan negara walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri.
B. TES FORMATIF Setelah melakukan diskusi kelompok di dalam kelas, peserta didik menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan warga negara? 2. Bagaimana cara mendapatkan status kewarganegraan? 3. Apa sebab seseorang kehilangan status kewarganegaraannya? 4. Bagaimana wujud sikap nasionalisme dan patriotisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? C. DAFTAR PUSTAKA Abdul Waidi, dkk, 2021, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI, Jakarta, Puskurbuk Yuyus Kardiman, dkk, 2016, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XI, Jakarta, Erlangga Yusriah, Amaliah. 2019. “ Aturan Perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila”, https://www.youtube.com/watch?v=ZGaDAMVsiHc , diakses pada 09 November 2022 pukul 21.10