SAKU BUKU KPBU

SAKU BUKU
KPBU

KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA

DITULIS OLEH
MEDHA ANDIKA PRABOWO

DIREKTORAT PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN 2
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Apa itu
KPBU?

4

DIREKTORAT PELAKSANAAN 5
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN 6
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

SEKTOR PROYEK KPBU
PUPR

Sumber Daya Air

Meliputi sub sektor bendungan,
pembangkit listrik tenaga air (PLTA),
multipurpose dam dan tanggul laut.

Jalan dan Jembatan

Meliputi sub sektor jalan tol, jalan
non tol dan sub sektor jembatan.

Perumahan

Meliputi sub sektor rumah susun.

Permukiman

Meliputi sub sektor SPAM,
persamphana, persampahan WTE
dan pengolahan air limbah.

DIREKTORAT PELAKSANAAN 7
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN 8
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

KPBU
SOLICITED



KPBU
UNSOLICITED

KPBU SOLICITED &
UNSOLICITED

01

SKEMA KPBU SOLICITED

PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI MANAJEMEN
PELAKSANAAN
Identifikasi Studi Dokumen Tandatangan
Pendukung Perjanjian Konstruksi
KPBU dan Operasi
Proyek Pendahuluan
Pemantauan
OBC FBC Proses Pengadaan Financial dan evaluasi
Dukungan Close Pelaksanaan
Perjanjian
OUTPUT Pemerintah

Studi Prastudi Kelayakan Dokumen Pengadaan
Pendahuluan Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Dukungan
Daftar Prioritas Dokumen Pendukung Proyek Pemerintah
Proyek KPBU Pengajuan Dukungan Perjanjian KPBU
Pemerintah dan Penjaminan Perjanjian Penjaminan dan
STAKEHOLDER Pengajuan Penetapan Lokasi Regres

PJPK PJPK Kemenko PJPK KPPIP PJPK
Bappenas Bappenas Perekonomian Bappenas LKPP Bappenas
Kemenko Perekonomian Kemenkeu (KPPIP) Kemenkeu BUPI K/L Sektor
(KPPIP) K/L Sektor Lembaga K/L Sektor BUPI
Legislatif BUP
BUPI

11

SKEMA KPBU UNSOLICITED

INISIASI PENYIAPAN TRANSAKSI MANAJEMEN
PELAKSANAAN
Pemrakarsa proyek Badan Usaha Tandatangan
mengajukan proposal Pemrakarsa Perjanjian Konstruksi
dan dokumen pra-studi menyerahkan FS KPBU dan Operasi
kelayakan (FS) ke PJPK
Konstruksi
Evaluasi dokumen Evaluasi Penerbitan Pengadaan Financial dan Operasi
Pra-FS untuk FS Close
mendapatkan Surat
persetujuan Persetujuan

Badan Usaha Tandatangan
Pemrakarsa Perjanjian
menyerahkan FS KPBU

Evaluasi Penerbitan Pengadaan Financial
FS Surat Close

Persetujuan

21

KPBU SOLICITED

Pelaksanaan tahapan KPBU meliputi Tahap
Perencanaan, Tahap Penyiapan, Tahap
Transaksi dan Tahap Manajemen Pelaksanaan
Perjanjian KPBU.

Perencanaan


Penyusunan Rencana Anggaran Dana

Tahap Perencanaan. Pada tahapan ini

pemrakarsa menyusun rencana anggaran

untuk kegiatan di tahap perencanaan

Identifikasi dan Penetapan KPBU. Pada

tahapan ini Pemrakarsa menyusun Studi

Pendahuluan dan Konsultasi Publik hal ini

dilakukan untuk memperoleh pertimbangan

mengenai manfaat dan dampak KPBU

terhadap kepentingan masyarakat

Konsultasi Publik. Konsultasi Publik pada

tahap ini dilakukan oleh Pemrakarsa dengan

berkoordinasi dengan Simpul KPBU untuk

memperoleh pertimbangan dari masyarakat

dan para pemangku kepentingan terkait

manfaat dan dampak dari penyelenggaraan

KPBU.

DIREKTORAT PELAKSANAAN
13
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Pengambilan Keputusan. Keputusan lanjut

atau tidak lanjutnya rencana KPBU

diputuskan pada tahapan ini berdasarkan

hasil pemeriksaan kesesuaian Studi

Pendahuluan dan hasil Konsultasi Publik

serta masukan dari Simpul KPBU.

Penyusunan Daftar Infrastruktur KPBU.

Pengkategorian KPBU. Dalam penyusunan

Daftar Infrastruktur KPBU, proyek KPBU

dikategorikan berdasarkan tingkat kesiapan

yang terdiri dari KPBU siap ditawarkan dan

KPBU dalam proses penyiapan

Kegiatan Pendukung. Kegiatan pendukung

yang dapat dilakukan pada tahapan

perencanaan ialah kegiatan terkait dengan

kajian lingkungan hidup dan kegiatan

terkait dengan pengadaan tanah

Penyiapan


Pada Tahap Penyiapan, Pemrakarsa membentuk
Tim KPBU untuk menyiapkan proyek KPBU
dalam Penyediaan Infrastruktur PUPR yang
dikerja samakan dan dapat dibantu oleh Badan
Penyiapan. Tahap Penyiapan terdiri dari kegiatan:

DIREKTORAT PELAKSANAAN 14
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Penganggaran dana Tahap Penyiapan.

Pemrakarsa memastikan ketersediaan

anggaran pada Tahap Penyiapan. Anggaran

ini sekurang-kurangnya mencakup

pengadaan Badan Penyiapan (apabila

diperlukan), penyusunan Prastudi Kelayakan,

Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan

(bila diperlukan), penyusunan dokumen

Kajian Pembebasan Lahan dan Permukiman

Kembali (bila diperlukan), penyusunan

rancangan Dokumen Pengadaan,

Penyusunan rancangan Dokumen Perjanjian

Kerja sama dan penyusunan dokumen

pendukung lainnya.

Penyiapan Kajian Prastudi Kelayakan.

Pemrakarsa dibantu Simpul KPBU menyusun

Kajian Prastudi Kelayakan yang terdiri dari

Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian

Akhir Prastudi Kelayakan. (satu tahap/dua

tahap).

Konsultasi Publik. Konsultasi Publik yang

dilaksanakan pada Tahap Penyiapan

dilaksanakan oleh Pemrakarsa, atau dapat

didelegasikan kepada Tim KPBU

berkoordinasi dengan Simpul KPBU.

DIREKTORAT PELAKSANAAN
15
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding).

Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)

dilaksanakan oleh Pemrakarsa, atau dapat

didelegasikan kepada Pemrakarsa

berkoordinasi dengan Simpul KPBU.

Penjajakan Minat Pasar dilakukan untuk

memperoleh masukan dan tanggapan

terhadap KPBU dari calon investor, Badan

Usaha di bidang konstruksi, dan/atau Badan

Usaha/ Lembaga/ Institusi/ organisasi

nasional maupun internasional di bidang

keuangan

Kegiatan Pendukung (bila diperlukan).

Pengajuan Dukungan dan/atau Jaminan

Pemerintah, Kegiatan terkait Kajian

Lingkungan Hidup, Pengajuan Penetapan

Lokasi untuk KPBU, Dokumen lainnya.

Transaksi


Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam Tahap
Penyiapan, Pemrakarsa menerbitkan Surat
Pernyataan bahwa proyek KPBU layak secara
teknis, ekonomi, dan finansial. Setelah memenuhi
Tahap Penyiapan, selanjutnya Pemrakarsa
melaksankan Tahap Transaksi.

DIREKTORAT PELAKSANAAN 16
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Konsultasi Pasar (Market Consultation).
Konsultasi Pasar dilakukan oleh Panitia
Pengadaan untuk mengetahui kepastian
minat Badan Usaha terhadap proyek KPBU
dengan mereviu hasil Penjajakan Minat Pasar
(Market Sounding) yang dilakukan pada
Tahap Penyiapan/ melakukan diskusi dalam
forum Badan USaha
Penetapan Lokasi KPBU. Pengadaan Badan
Usaha Pelaksana hanya bisa dilakukan
setelah proyek KPBU memperoleh penetapan
lokasi untuk tanah yang belum tersedia.
Pendagaan Badan Usaha Pelaksana
(Tender Preparation). Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan sesuai
dengan peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah (LKPP). Selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
ditetapkan pemenang lelang (Bid Award) oleh
PJPK, Badan Usaha Pelaksana harus telah
didirikan secara sah oleh Pemenang Lelang.




DIREKTORAT PELAKSANAAN 17
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Penandatanganan Perjanjian KPBU (PPP

Agreement Signing). Perjanjian KPBU

mengatur ketentuan mengenai manajemen

pelaksanaan KPBU. Dalam hal ini, Perjanjian

KPBU akan ditandatangani oleh PJPK dengan

Badan Usaha Pelaksana dan akan berlaku

efektif setelah semua Persyaratan

Pendahuluan yang ditetapkan dalam

Perjanjian KPBU telah dipenuhi oleh masing-

masing pihak. *(Seluruh ketentuan yang

terdapat pada Perjanjian KPBU, termasuk

masukan dan/atau revisi terhadap Perjanjian

KPBU dipersiapkan pada Tahap Penyiapan).

Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)

oleh Badan Usaha Pelaksana. Dalam jangka

waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan

setelah Badan Usaha Pelaksana

menandatangani perjanjian KPBU, Badan

Usaha Pelaksana harus telah memperoleh

pemenuhan pembiayaan atas proyek KPBU.

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang

selama 6 (enam) bulan oleh PJPK apabila

kegagalan memperoleh pembiayaan bukan

disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha

Pelaksana.

DIREKTORAT PELAKSANAAN
18
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari
pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila:

1.Telah ditandatanganinya perjanjian
pinjaman untuk membiayai seluruh atau
salah satu tahapan KPBU; dan

2.Sebagian pinjaman telah dapat dicairkan
untuk memulai pekerjaan konstruksi.

Setelah pemenuhan pembiayaan oleh Badan
Usaha Pelaksana, maka Badan Usaha
Pelaksana dapat memulai tahap konstruksi
dan melaksanakan tahap operasi selama masa
konsesi sebagaimana disepakati dalam
Perjanjian KPBU, sesuai ruang lingkup
pekerjaan dan/atau pelayanan yang dikerja
samakan atau diperjanjikan dengan Badan
Usaha Pelaksanaan.

Sebaliknya, apabila dalam jangka waktu

tersebut Badan Usaha Pelaksana tidak dapat

memenuhi pemenuhan pembiayaan

disebabkan:

DIREKTORAT PELAKSANAAN 19
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

1.Ketidakmampuan Badan Usaha Pelaksana

memenuhi kewajibannya maka Perjanjian
KPBU berakhir dan jaminan pelaksanan
berhak dicairkan oleh PJPK;
2.Ketidakmampuan PJPK memenuhi
kewajibannya, maka Perjanjian KPBU
berakhir dan jaminan pelaksanaan
dikembalikan kepada Badan Usaha
Pelaksana.

Pada Tahap Transaksi dapat dilakukan kegiatan
pendukung (bila diperlukan), berupa:

Kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan
hidup
Kegiatan yang berkaitan Pengadaan Tanah
dan Permukiman Kembali

Manajemen Pelak
sanaan

Perjanjian Kerja Sama

Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU
dilaksanakan dengan tujuan memastikan
penyediaan jasa/layanan, serta pelaksanaan hak
dan kewajiban masing-masing PJPK dan Badan
Usaha Pelaksana telah terpenuhi.

DIREKTORAT PELAKSANAAN 20
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Dalam tahapan ini, Unit Manajemen KPBU
membantu PJPK untuk mengawasi dan
mengendalikan jalannya pelaksanaan KPBU
sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan
tercantum dalam Perjanjian KPBU, yang
dilakukan pada 4 (empat) masa:

1.Pra-Konstruksi. Manajemen pelaksanaan
pada saat Masa Prakonstruksi terhitung sejak
terpenuhinya pemenuhan pembiayaan
(financial close) hingga dimulainya Masa
Konstruksi. Unit Manajemen KPBU pada
masa ini bertugas melaksanakan
pengawasan pelaksanaan Perjanjian KPBU di
dalam Masa Prakonstruksi untuk memastikan
kegiatan Masa Konstruksi dapat terlaksana.

2.Konstruksi. Manajemen pelaksanaan pada
saat Masa Konstruksi terhitung sejak
dimulainya konstruksi sampai dengan proyek
KPBU beroperasi secara komersial. Unit
Manajemen KPBU melaksanakan manajemen
pelaksanaan atas:

DIREKTORAT PELAKSANAAN 21
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Rancangan fasilitas baru atau penjelasan
atas pelayanan yang akan disediakan;
Penggabungan fasilitas baru dengan
fasilitas yang telah ada;
Hak untuk menyampaikan permasalahan
terkait dengan kegagalan dan
ketidakmampuan Badan Usaha Pelaksana
untuk memenuhi Perjanjian KPBU;
Penundaan atau perubahan jadwal
konstruksi;
Variasi desain konstruksi, apabila diminta
oleh PJPK;
Pemantauan atas kesesuaian
perencanaan teknik dengan pelaksanaan
konstruksi;
Permasalahan mengenai tenaga kerja;
dan
Risiko yang ditanggung oleh PJPK.

3. Operasi Komersial. Manajemen pelaksanaan
pada saat Masa Operasi Komersial terhitung
sejak KPBU beroperasi secara komersial
sampai dengan berakhirnya jangka waktu
Perjanjian KPBU.

DIREKTORAT PELAKSANAAN 22
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Unit Manajemen KPBU melaksanakan
manajemen pelaksanaan terhadap:

Pelaksanaan Perjanjian KPBU; dan
Pemantauan standar kinerja/layanan
sesuai dengan Perjanjian KPBU.
Dalam hal pemantauan pelaksanaan
pemberian penjaminan pada Masa Operasi
Komersial, Simpul KPBU melakukan
koordinasi dengan PT PII.

4. Masa Berakhirnya Perjanjian KPBU.

Menjelang Masa Berakhirnya Perjanjian

KPBU, Unit Manajemen KPBU

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pengalihan kembali aset kepada PJPK;

Perjanjian KPBU harus mengatur secara

spesifik kondisi proyek yang dikehendaki

pada saat jangka waktu Perjanjian KPBU

berakhir dan KPBU dialihkan kepada

PJPK;

Setiap sektor/subsektor memiliki

karakteristik yang berbeda, oleh karena itu

diperlukan pertimbangan terhadap situasi

dimana keadaan Infrastruktur secara fisik

DIREKTORAT PELAKSANAAN 23
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

dan ekonomi sudah tidak layak lagi
sehingga diperlukan rehabilitasi atau
renovasi; dan

Kesiapan pemerintah untuk mengelola
proyek KPBU setelah berakhirnya
Perjanjian KPBU.
Pada masa ini, Unit Manajemen KPBU
melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya:
Mengevaluasi kesiapan pemerintah di
dalam mengelola proyek KPBU paska
berakhirnya Perjanjian KPBU;
Melakukan penilaian aset; dan
Melakukan proses pengalihan asset.

DIREKTORAT PELAKSANAAN 24
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

KPBU UNSOLICITED

Pelaksanaan tahapan KPBU atas prakarsa Badan
usaha (Unsolicited), meliputi Tahap Inisiasi,
Tahap Penyiapan, Tahap Transaksi dan Tahap
Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU.

Tahap Inisiasi

Calon Pemrakarsa baik berupa Badan Usaha
berbadan hukum Indonesia maupun berbadan
hukum asing dapat mengajukan prakarsa KPBU
dengan menyampaikan Surat Minat/ Letter of
Intent (LOI) untuk mengajukan usulan
pengembangan KPBU kepada PJPK disertai
dengan Dokumen Prastudi Kelayakan. PJPK
menilai Prastudi Kelayakan tersebut dengan
kriteria suatu proyek KPBU yang diprakarsai
Badan Usaha (unsolicited) harus memenuhi
persyaratan:

1.Terintegrasi secara teknis dengan rencana
induk pada sektor yang bersangkutan

2.Layak secara ekonomi dan finansial; dan

DIREKTORAT PELAKSANAAN 25
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

3.Badan Usaha yang mengajukan prakarsa

memiliki kemampuan keuangan yang

memadai untuk membiayai pelaksanaan

Penyediaan Infrastruktur PUPR,

4.Serta menilai kualifikasi Calon Pemrakarsa

dengan mengevaluasi kemampuan dann

rekam jejak Calon Pemrakarsa dalam

penyiapan, transaksi, pembiayaan,

pembangunan, pengoperasian, dan

pemeliharaan KPBU.

Berdasarkan hasil penilaian, PJPK membuat

keputusan:

Dalam hal PJPK memberikan persetujuan

atas Prastudi Kelayakan KPBU, PJPK

menerbitkan surat persetujuan yang memuat:

1) Hak esklusif Calon Pemrakarsa selama

jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan

Studi Kelayakan KPBU;

2) Kewajiban untuk menyiapkan Studi

Kelayakan dan mematuhi tata cara KPBU

atas prakarsa Badan Usaha sesuai dengan

Panduan Umum;

3) Kewajiban untuk menyampaikan usulan

bentuk kompensasi.

DIREKTORAT PELAKSANAAN 26
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Dalam hal Prastudi Kelayakan KPBU ditolak,
PJPK menerbitkan surat pemberitahuan
kepada Calon Pemrakarsa.

Tahap Penyiapan

Setelah memperoleh persetujuan Prastudi
Kelayakan dari PJPK, Calon Pemrakarsa
melanjutkan penyelesaian Studi Kelayakan
berserta lampirannya dan menyerahkannya
kepada PJPK. Kemudian, PJPK mengevaluasi
dan menilai secara mendalam Dokumen Studi
Kelayakan beserta lampirannya dengan kriteria

Layak secara hukum;

Layak secara teknis dan lingkungan;

Layak secara ekonomi dan finansial;
dan

Tidak memerlukan Dukungan

Pemerintah berupa kontribusi fiskal

dalam bentuk finansial, termasuk

dukungan sebagian konstruksi atau

dukungan kelayakan (Viability Gap

Fund/VGF). 27

DIREKTORAT PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Selain menilai Dokumen Studi Kelayakan, PJPK
juga mengevaluasi kualifikasi Calon Pemrakarsa
berdasarkan dokumen yang disampaikan.

Terdapat beberapa alternatif kompensasi yang
dapat diberikan kepada Badan Usaha
Pemrakarsa yaitu

nilai sebesar 10%(sepuluh persen),

pemberian hak untuk melakukan
penawaran oleh Badan Usaha
Pemrakarsa terhadap penawar terbaik
(right to match) sesuai hasil penilaian
dalam proses pelelangan,

dan pembelian prakarsa KPBU, antara

lain hak kekayaan intelektual yang

menyertainya oleh PJPK atau oleh

pemenang lelang. Pemberian

kompensasi dimaksud dicantumkan

dalam persetujuan PJPK.

DIREKTORAT PELAKSANAAN 28
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Dalam hal kegiatan pendukung lainnya meliputi
pengadaan tanah, PJPK secara formal
menyiapkan proses pelaksanaan pengadaan
tanah dengan terlebih dahulu mengajukan
rancangan anggaran belanja untuk pengadaan
tanah kepada Menteri Keuangan untuk
memperoleh persetujuan dari DPR/DPRD dan
apabila diperlukan, PJPK menyerahkan Dokumen
Studi Kelayakan kepada PT PII untuk
memperoleh Jaminan Pemerintah sesuai dengan
mekanisme yang diatur melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Tahap Transaksi

Tahap Transaksi pada KPBU atas prakarsa
Badan Usaha (unsolicited) berlaku sama dengan
Tahap Transaksi pada KPBU atas prakarsa
pemerintah (solicited). Namun demikian,
pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha
Pelaksana atas Prakarsa Badan Usaha dilakukan
dengan mengikuti ketentuan tersendiri mengenai
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana terhadap
KPBU atas prakarsa Badan Usaha yang diatur

DIREKTORAT PELAKSANAAN 29
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

oleh peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pada tahap ini terdapat dokumen-dokumen yang
harus dipenuhi oleh pemrakarsa, yaitu:

Dokumen Pra-FS,
Dokumen Amdal,
Dokumen rancangan pengadaan tanah,
Dokumen perjanjian penjaminan,
Dokumen perjanjian regres, dan
Dokumen FS.

Manajemen Pelaksanaan
Perjanjian KPBU

Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU
pada KPBU atas prakarsa Badan Usaha
(unsolicited) berlaku secara mutatis mutandis
terhadap ketentuan Tahap Manajemen
Pelaksanaan Perjanjian KPBU pada KPBU atas
prakarsa pemerintah (solicited). Baik KPBU atas
prakarsa pemerintah maupun Badan Usaha,
dalam pelaksanaannya harus dilandasi prinsip-
prinsip KPBU.

DIREKTORAT PELAKSANAAN 30
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Prinsip dimaksud meliputi (i) kemitraan, yakni
kerja sama antara Pemerintah dengan Badan
Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan persyaratan
yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah
pihak; (ii) kemanfaatan, yakni Penyediaan
Infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah
dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat
sosial dan ekonomi bagi masyarakat; (iii)
bersaing, yakni pengadaan mitra kerja sama
Badan Usaha dilakukan melalui tahapan
pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan,
serta memperhatikan prinsip persaingan usaha
yang sehat;

DIREKTORAT PELAKSANAAN 31
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Studi
Pendahuluan

dan Kajian
Prastudi
Kelayakan

STUDI PENDAHULUAN

Kajian Awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/direksi

BUMD untuk memberikan gambaran mengenai

perlunya penyediaan suatu Infrastruktur

tertentu serta manfaatnya apabila

dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana

melalui KPBU

Studi Pendahuluan meliputi kajian tentang:

Analisis Kebutuhan (need analysis)

Kriteria Kepatuhan (compliance criteria)

Kriteria Faktor Penentu Nilai Manfaat Uang
(Value for Money) Partisipasi

Analisa potensi pendapatan dan skema
pembiayaan proyek; dan

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Permen PPN/Bappenas No.4 Tahun 2015 33

DIREKTORAT PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

KAJIAN PRASTUDI
KELAYAKAN

Penyiapan Kajian Prastudi Kelayakan dilakukan
oleh PJPK. Dalam penyiapan kajian Prastudi
Kelayakan, PJPK dapat dibantu oleh Badan
Penyiapan yang pengadaannya dilakukan
berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 19
Tahun 2015.

Kajian Awal Prastudi Kajian Akhir Prastudi

Kelayakan terdiri dari Kelayakan terdiri dari

kajian: penyempurnaan data

1. Hukum & dengan kondisi terkini

kelembagaan dan pemutakhiran atas

2. Teknis kelayakan dan kesiapan

3.Ekonomi & Komersial KPBU yang sebelumnya

4.Lingkungan & Sosial telah tercakup dalam

5.Bentuk KPBU kajian awal Prastudi

6. RIsiko Kelayakan, termasuk

7.Dukungan & Jaminan penyelesaian hal-

Pemerintah halyang perlu

8.Masalah yang perlu ditindaklanjuti.

ditindaklanjuti

DIREKTORAT PELAKSANAAN 34
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Fasilitas
Dukungan
Pemerintah

dan
Penjaminan

PROJECT DEVELOPMENT
FUND (PDF)
Merupakan Fasilitas yang disediakan kepada

PJPK guna membantu PJPK dalam

meningkatkan efektivitas pelaksanaan

penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi

Proyek KPBU, guna memenuhi kualitas dan

waktu yang ditentukan.

Dasar Hukum Peraturan Menteri
keuangan No 73/PMK/08/2018

Tujuan: Ruang Lingkup:

1.Menyelaraskan dan 1.Penyiapan Proyek

mengintegrasikan (Penyiapan Prastudi

proses penyediaan Kelayakan, Kajian

fasilitas fiskal oleh dan/atau dokumen

Menteri Keuangan pendukungnya

untukproyek KPBU 2. Pendampingan

2. membangun Transaksi

standar kajian dan (Pengadaan BUP,

dokumen yang Penandatanganan

dibutuhkan dalam Perjanjian KPBU,

penyiapan dan/atau Financial Close)

pelaksanaan

transaksiProyek

KPBU. 3396

VIABILITY GAP FUND
(VGF)

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi

fiskal yang bersifat finansial berupaya kontribusi

atas Sebagian biaya konstruksi yang diberikan

pada Proyek Kerja Sama yang sudahmemiliki

kelayakan ekonomi namun belum memiliki

kelayakan finansial
Dasar Hukum

PMK No 223/PMK.011/2012
PMK No 143/PMK.011/2013
PMK No 170/PMK.08/2015
PMK No 170/PMK.08/2015

Bentuk: Tujuan:
1. Meningkatkan
1.Belanja Negara yang Kelayakan Finansial
Proyek KPBU
diberikan dalam bentuk 2. Meningkatkan
Kepastian Pengadaan
tunai kepada Proyek Proyek Kerja Sama
dan Pengadaan
Kerja Sama badan Usaha
3.Mewujudkan layanan
2.VGF yang diberikan publik yang terjangkau
oleh masyarakat
tidak mendominasi
37
seluruh biaya

konstruksi proyek,

selain biaya pengadaan

tanah dan insentif

perpajakan

3.Dapat diberikan setelah

mendapat persetujuan

DPRD

DIREKTORAT PELAKSANAAN 38
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

PENJAMINAN
INFRASTRUKTUR

Proyek KPBU selain harus layak secara ekonomi
dan finansial juga harus memperhatikan
bankability/kelayakan kredit (creditworthiness),
Pada umumnya pinjaman pada proyek KPBU
dilakukan dengan skema project finance di mana
sumber pembayaran kewajiban pinjaman berasal
dari revenue stream dari proyek KPBU.
Terjadinya risiko yang bersumber dari/menjadi
tanggung jawab pihak PJPK dapat berdampak
negatif terhadap investasi badan usaha atau
mengganggu revenue stream yang pada akhirnya
mengganggu pembayaran kewajiban pinjaman
kepadalender.

Dasar Hukum
Peraturan Presiden No 78 Tahun 2020
PMK No 260/PMK.011/2010
PMK No 8/PMK.08/2016

Penjaminan Infrastrukturadalah pemberianjaminan
atas KewajibanFinansial PJPK berupa kewajibanuntuk
membayarkompensasi finansialkepada Badan Usaha
atas terjadinya RisikoInfrastruktur yang
menjaditanggung jawab pihak PJPK.

DIREKTORAT PELAKSANAAN 39
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Menteri Keuangan dapat ikut serta dalam

penjaminaninfrastruktur atas proyek yang memenuhi

kriteria untuk dijamin dalam kondisi:

Kekayaan yang dimiliki PT PII tidak mencukupi untuk

melakukanpenjaminan sesuaiusulanpenjaminan, namun

penjaminantersebutberdasarkan hasil evaluasi PT PII perlu

dilakukan untuk mencapaitujuan penjaminaninfrastruktur;

Tidak terdapatkerja sama PT PII dengan lembaga multilateral

maupunpihak lainnyayang mempunyaimaksud dan tujuan

sejenis, atau dalam hal terdapat kerja sama, fasilitasyang

tersedia tidak mencukupi, tidak memadaiatau tidak

sesuaiuntuk mendukung pelaksanaanpenjaminan oleh PT PII;

atau

Upaya untuk memenuhikecukupan kekayaan PT PII belum

dapat dilakukansedangkan pengadaan badan usaha sudah

tidak dapat ditundalagipelaksanaannya.

Mekanisme regres tidak berlaku dalam

PenjaminanPemerintah di mana Kementerian/Lembaga

menjadi PJPK

DIREKTORAT PELAKSANAAN 40
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Pengembalian
Investasi

AVAIBILITY PAYMENT

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Avaibility
Payment) Merupakan pembayaran secara berkala
oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha
Pelaksana atas tersedianya layanan infastruktur yang
sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana
ditentukan dalam PerjanjianKPBU.
Dasar Hukum
Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015
PMK No 260/PMK.08/2016
Permendagri No.96 Tahun 2016

Tujuan
1.memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas
kepada masyarakat secara berkesinambungan;
2.mengoptimalkan nilai guna anggaran PJPK (value
for money).

Prinsip
1.Kemampuan Keuangan Negara
2.Kesinambungan Fiskal; dan
3.Pengelolaan Risiko Fiskal

42

USER PAY

Skema user charge atau user fees payment adalah
skema dalam proyek KPBU di mana proyek
mendapatkan pendanaan dan pengembalian
investasi yang berasal dari pungutan atas
pemakaian oleh pengguna terhadap layanan yang
disediakan oleh badan usaha.

Dasar Hukum
Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015

Proyek infrastruktur yang biasanya dilaksanakan
memakai skema user charge/user pay adalah
proyek yang bisa secara lebih mudah dan jelas
menghasilkan pendapatan (revenue) termasuk
karena perkiraan pemakai yang tinggi sehingga
risiko permintaan bisa dikelola oleh pihak badan
usaha swasta.

DIREKTORAT PELAKSANAAN 43
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

Perbandingan User Pay
dan Avaibility Payment

DIREKTORAT PELAKSANAAN 44
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

INFORMASI
LEBIH LANJUT




Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Jl. Raden Pattah 1 No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

(021) 7262535 pupr_pembiayaan

www.pembiayaan.pu.go.id

45